CMYK
Penampungan CPO Ilegal Menjamur di Kota Binjai
Baca Hal 8
KORAN UMUM
Penanggung Jawab SABTU, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH
1- 7 APRIL 2017, MINGGU I
SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I
TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Koran Mingguan Nasional dari Kepri
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 190 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Masyarakat, Investor Dan Pengusaha Mengeluh
Kinerja BP Batam Dipimpin Hatanto Makin Buruk
Ketua BP Batam Hatanto Reksodipoetro
BPJS Kesehatan Diadukan ke Dewan HAM PBB
BATAM, RAKYAT MEDIA- Selama dua tahun BP Batam dinahodai oleh 7 pejabat baru dinilai belum memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Kota Batam. Komitmen Pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan dan penghapusan hambatan birokrasi, sepertinya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, para pengembang, investor dan masyarakat di Batam saat ini menjerit akibat pelayanan BP Batam yang masih karut-marut. Berbagai kalangan maupun organisasi seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terus mengkeritik kebijakan BP Batam yang dinilai belum jelas dan tidak berpihak pada peningkatan ekonomi dan kemajuan Batam. Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim, dalam keterangannya kepada sejumlah media baik cetak maupun online mengaku, akibat buruknya pelayanan publik banyak pengembang yang mengeluh dalam pengurusan pecah PL, SKEP/SPJ, IPH (Ijin Peralihan Hak) dan lain sebagainya di BP Batam.”Data kami, untuk pecah PL saja ada 5.198 unit dari 93 perusahaan yang tidak kelar. Sedangkan untuk pengajuan IPH dalam sehari mencapai 100 unit, sebulan bisa 2 ribu unit,” kata Djaja. Terkait masalah tersebut, lanjutnya, menjadi kendala besar yang menyebabkan kerugian bagi pengembang. Kare-
KANTOR BP Batam di Batam Centre
na dalam proses jual beli bangunan, semua dokumen tersebut mesti diselesaikan. Dan yang lebih parah, pengembang yang kredit jika tidak selesai IPH, maka tidak bisa membuat Akta Jual Beli (AJB). Artinya, tidak bisa melakukan KPR di perbankan. ”Pengembang jual rumah hanya dapat 10 persen. Kalau tidak bisa KPR maka kerugian hingga 90 persen,” kata Djaja. Lebih lanjut Djaja menjelaskan, sebenarnya kendala tersebut telah disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada BP Batam, namun beralasan menunggu hasil audit. Tapi kenyataannya, paska audit tetap tidak ada perubahan. Sedangkan alasan
Jokowi Bagikan 1.158 Sertifikat di Mandailing Natal
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mengadukan sejumlah kekurangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Dewan HAM PBB mengirim tim khusus ke Komnas HAM, Jumat (23/3/2017) pekan lalu, untuk memantau sejauh mana masyarakat Indonesia memperoleh hak atas pelayanan kesehatan. Kepada utusan PBB, Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyampaikan kekurangan dan kelebihan Bersambung ke Hal 11
KANTOR BPJS Kesehatan di Jakarta
PRESIDEN Jokowi mengerahkan sertifikat kepada perwakilan warga
MEDAN, RAKYAT MEDIADalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara Sabtu (25/3/ 2017) pekan lalu. Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 1.158 sertifikat. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).Presiden Jokowi dalam sambutannya
mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. “Simpan di tempat aman tidak kena bocor,” ujarnya. Sertifikat yang diterima, lanjut Presiden, merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini 5 juta sertifikat diberikan. Jika masalahnya (kekurangan)
Petugas Satpol PP Makan Gaji Buta :
Kantor Dispenda Kepri Rawan Maling BATAM, RAKYAT MEDIA-Bagi warga yang ingin berurusan di Samsat Kepri harus ekstra hati hati memarkirkan sepeda motor di depan kantor. Pasalnya, meski ada dua pos Satpol PP di depan masuk dan keluar yang dibangun untuk petugas keamanan dilingkungan Disnas Pendapatan (Dispenda) Kepri Batam Centre tersebut. Namun kedua pos itu tidak pernah ditunggui Satpol PP yang bertugas di kantor itu. Sejumlah oknum Satpol PP yang digaji oleh pemerintah Provinsi dan ditugaskan untuk menjaga keamanan dilingkungan Dispenda Kepri itu lebih banyak duduk duduk diruangan dalam sambil kongko kongko sesama mereka. Boleh dikatakan para oknum Satpol PP ini pagi
kekurangan tenaga atau SDM, menurutnya tidak harus mengorbankan pelayanan publik.”Dulu dijanjikan setelah audit. Sekarang sudah selesai, apalagi yang ditunggu kita tidak tahu. Yang pasti, pelayanan publik tidak ada perbaikan,” tegasnya. Djaja yang juga Direktur Utama PT TJP ini juga menyampaikan kendala mengenai pembayaran UWTO yang hingga saat ini terhenti. Dan hal ini tidak hanya menyangkut pengembang, tapi masyarakat luas. Sebagai contoh, yang terjadi di Komplek Ruko di kawasan Nagoya saat ini, mereka tidak bisa bayar UWTO dengan alasan menunggu tarif baru. Seharusnya, BP Batam sangat
datang kemudian duduk duduk tiap bulan terima gaji buta. Maka tak heran jika kejahatan pencurian helm dan lainnya marak di kantor tersebut. Informasi yang diterima Surat Kabar Suara Mandiri Pos mengungkapkan, pencurian helm di kantor tersebut sudah terjadi beberapa kali. Namun oknum Satpol PP yang bertugas dikantor tersebut selalu buang badan dan tidak mau tahu dengan kejadian tersebut. Seperti kejadian yang dialami lover Koran Umum Rakyat Media Ferianda (23) ketika ia memarkirkan motornya BP 3642 JR persis didepan pintu masuk pos Satpol PP untuk mengantar koran Rakyat Media ke langganan sejumlah pejabat di kantor Samsat dan Dispenda Kepri.
Namun usai mengantar koran di kantor tersebut dan menuju ke sepeda motornya untuk pergi ke kantor lain. Alangkah terkejutnya, tas miliknya yang berisi 250 eksemplar koran Rakyat Media dan sebuah helm warna crem yang di ikatnya dijok tempat duduk sudah lenyap dicuri orang, ”Padahal helm itu saya ikat dijok tempat duduk dan tas tempat koran saya taruk ditengah tempat duduk motor sebentar saya keatas ternyata sebuah tas berisi Bersambung ke Hal 11
juru ukur bisa lewat outsourcing. Tahun depan targetnya 7 juta,” jelas Presiden. Presiden Jokowi menegaskan, bahwa program reformasi agraria merupakan wujud nyata keadilan, dan di negara maju sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. “Rakyat bisa maju atau tidak jika punya sertifikat,” ujarnya. Sertifikat, lanjut Presiden, juga bisa dilakukan untuk mengajukan pinjaman. “Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja, tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif,” tutur Presiden. Presiden Jokowi menjelaskan, saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2045 mendatang, pendapatan perkapita akan mencapai 2.900 dollar AS, dan tidak ada kemiskinan lagi. Namun Bersambung ke Hal 11
mendukung masyarakat yang ingin membayar kewajibannya kepada negara, bukan menghambat.”Mau menaikkan tarif baru, ya silahkan. Tapi selama belum dinaikkan, tarif yang lama kan masih berlaku. Lagian kita sendiri tidak tahu sampai kapan tarif baru tersebut keluar,” katanya. Menurut Djaja, REI sangat mendukung BP membersihkan mafia lahan, karena pengembang juga kesulitan mendapatkan lahan. Bahkan diakui, selama ini memang 50 persen lahan milik pengembang didapat dari pihak ketiga.”Itu kita setuju karena perusahaan saya saja, lahannya milik orang Bersambung ke Hal 11
SURAT DEWAN PERS JADI SENJATA IMIGRASIMENOLAK WARTAWAN
Ketua Dewan Pers
Yosep Adi Prasetyo BATAM, RAKYAT MEDIABanyaknya masalah terkait pelayanan pembuatan paspor belakangan ini di Kantor Imigrasi Kelas I Batam, maka tak pelak lagi instansi dibawah pimpinan Teguh Suyitno ini menjadi sorotan berbagai
media massa. Karena gencarnya pemberitaan menyoroti pelayanan di kantor tersebut. Pimpinan imigrasi kelas I khusus Batam memanfaatkan Surat Dewan Pers untuk menolak wartawan yang ingin konfirmasi. Dimana surat Dewan Pers yang dimanfaatkan tersebut terkait media massa yang terverifikasi atau tidak. Kepala kantor Imigrasi Teguh Suyitno telah memberikan photo cofi surat Dewan Pers kepada petugas sekurity di kantor Imigrasi sebanyak 74 media massa di Indonesia yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Jika nama koran wartawan yang datang tersebut tidak terdaftar dalam 74 media massa tersebut tidak mereka layani untuk konfirmasi maupun wawancara. Bersambung ke Hal 11
Ayu Ting Ting
Dari MC Hingga Jadi Penyanyi PEDANGDUT Ayu Ting Ting punya kisah tersendiri saat menyebut kata ANTV. Ibu satu anak itu membangun kariernya dari bawah di stasiun televisi yang kini berusia 24 tahun tersebut. Ayu meniti karier sebagai pemandu acara saat kamera tidak menyala.”Kalau aku sudah dari dulu, dari belum jadi seperti sekarang. Bawain acara musik, jadi pas iklan, aku host off air-nya, bagi-bagiin hadiah,” ujarnya saat diwawancara VIVA.co.id di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2017 malam. Selain itu, Ayu pernah membawakan acara kuis malam, Makin Malam Bersambung ke Hal 7