Edisi 175

CMYK

Akuang Bangun Lahan Buffer Zone Jadi Tempat Bisnis

Baca Hal 3

K23 O -R30ANovember N U M U2016 M - MINGGU- IV

Penanggung Jawab Rabu, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Edisi : # 175 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Ribuan Ton Barang Bukti (BB) Minyak Raib di Kanwil Bea Cukai Kepri

Diduga Kuat Dilego Oknum Bea Cukai Kapolri

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bisa jadi kasus raibnya ribuan ton minyak mentah di pelabuhan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepulauan Riau (Kepri) ibarat maling teriak maling. Betapa tidak, rasanya sulit diterima akal jika raibnya ribuan ton minyak di kapal tangker yang berada di pelabuhan belakang kantor Kanwil BC tersebut pihak petugas Bea dan Cukai sama sekali tidak mengetahui.

Apalagi kapal tangker berisi minyak ribuan ton barang bukti (BB) hasil tangkapan dengan nilai Rp4 miliar lebih yang dititipkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun berada di pelabuhan kanwil Bea dan Cukai Kepri di Tanjungbalai Karimun siang malam dijaga oleh petugas Bea Cukai. Oleh karena itu, wajar jika berbagai pihak menuding raibnya barang bukti ribuan ton minyak mentah tersebut diduga kuat melibatkan oknum Bea dan Cukai.

Informasi yang diterima media ini, kasus raibnya berbagai barang bukti (BB) hasil tangkapan di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kepri sudah sering terjadi, sejak Kanwil Bea dan Cukai Kepri dipimpin Parjiya diperkirakan sudah puluhan kali berbagai barang bukti (BB) hasil tangkapan dengan nilai miliar rupiah raib dari kantor tersebut.

Namun raibnya BB di kantor tersebut selama ini tak pernah ada yang melaporkepada pihak berwajib sehingga kasus tersebut tidak terungkap ke publik.Tapi kali ini tinggal keseriusan pihak berwajib dalam hal ini Polres Karimun, untuk mengungkap kasus tersebut.

Raibnya barang bukti (BB) minyak mentah sebanyak 1.130.201 kilo liter dari Kapal Tangker MT Tabonganen 19 yang dititipkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimundi pelabuhan Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menjadi perhatian publik. Untuk mengelabui seakan akan kapal tengker tersebut masih berisi ribuan minyak mentah si maling minyak mengganti muatan kapal itu dengan air laut.

Kabarnya pencurian BB itu dilakukan oleh Bersambung ke Hal 11

Tito Karnavian

KAPOLRI KUKUHKAN DAN ROTASI PEJABAT POLDA KEPRI

KAKANWIL Bea dan Cukau Kepri Parjiya (kiri) dan Kabid P.2 Evy Suhartantyo.

Polisi Mulai Usut 1000 Ton BB Minyak Raib di DJBC Kepri KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Proses pengungkapan hilangnya ribuan ton minyak mentah berjenis CPO di MT Tambunangen 19 terus dilakukan Satuan Satreskrim PolresKarimun.Aparat kepolisian telah melakukan pemeriksaan di kapal tanker yang berada di laut kawasan Baran, Karimuntersebut.

Kapolres Karimun, AKBP Armaini mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Kejaksaan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengeluarkan Surat Telegram Rahasia No.ST/ 2756/XII/2016 Tanggal 14 November 2016 untuk mengukuhkan dan merotasi sejumlah pejabat utama Polda Kepri usai kenaikan tipe dari B menjadi A.”Iya, telegram rahasia (TR) tersebut untuk mengukuhkan kembali sejumlah pejabat sesuai dengan golongannya,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian di Batam, Jumat.

Dalam TR yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Syafruddin tersebut, Kombes Pol Sunarwan Sumirat Dirbinmas Polda Kepri dikukuhkan kembali dalam jabatan yang sama. Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Budi Suryanto dikukuhkan kembali pada jabatan yang sama, demikian juga Kombes Pol Eko Puji Nugroho dikukuhkan kembali dalam jabatan Dirreskrimum Polda Kepri.

Dirresnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol Jamaludin diangkat dalam jabatan Bersambung ke Hal 11

KAPAL tengker MT Tabonganen 19 yang membawa 1.130.201 kilo minyak mentah

Bersambung ke Hal 11

2 PERWIRA POLRI Media Tak Terdaftar Dewan Pers Waspadai Penjajahan TERSANGKA TERIMA Dilarang Terima Dana APBD Jenis Baru SUAP RP 3 MILIAR Staf Ahli Dewan Pers, Ronni Simon

BALIGE, RAKYAT MEDIAStaf ahli Dewan Pers, Ronni Simon menyebutkan, berbagai media cetak atau elektronik yang tidak terdaftar di lembaga Dewan Pers dilarang menggunakan serta memperoleh kucuran dana pemerintah, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.

“Media yang tidak terdaftar di Dewan Pers dilarang memakai anggaran dana Pemerintah, “ kata Ronni Simon pada penyuluhan hukum , Pemkab Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara bersama Polres Tobasa di di Balige, belum lama ini.

Sebagai narasumber pada acara penyuluhan hukum yang dibuka secara resmi Bupati

STAF Ahli Dewan Pers Ronni Simon berjabat tangan dengan Kapolres Tobasa

Tobasa Darwin Siagian, Ronni Simon menyampaikan materi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sementara Kapolres Tobasa AKBP Jidin Siagian memaparkan materi tindak pidana pungutuan liar, suap serta

gratifikasi.Ronni menjelaskan, Dewan Pers telah mengeluarkan surat edaran tentang media elektronik dan surat kabar yang memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang No.40 Bersambung ke Hal 11

Jenderal Gatot Nurmantyo :

MEDAN, RAKYAT MEDIAPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan perebutan sumber energi terjadi karena jumlah penduduk yang terus bertambah, sementara kapasitas bumi tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia.

“Sehingga kondisi ini menyebabkan perebutan energi dan sumber daya alam antarnegara tidak dapat dihindarkan,” kata Gatot pada silaturahim dan sekaligus kuliah umum 3.846 orang lapisan masyarakat Kota Medan di Gedung International Convention Centre (MICC), Sabtu (19/11/2016) pekan lalu di Medan.

Dengan sasaran utama, me-

Panglima TNI

Jenderal Gatot Nurmantyo nurut dia, negara-negara di garis ekuator yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.”Banyak cara yang dilakukan Bersambung ke Hal 11

Gubernur Antisipasi Proyek Tumpang Tindih DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengantisipasi tumpang tindih proyek pembangunan 2017 mendatang. Selain itu, meminta masukan dari bupati/wali kota di Kepri untuk mendapat dukungan bantuan penganggaran dan prioritas dari provinsi.

Hal ini Disebutkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Rabu (16/11/2016) lalu di Batam, dirinya malam sebelumnya sudah menggelar raker dengan Bupati dan Wako di Kepri.”Kita menerima masukan, apa proyek strategis untuk 2017.

Sehingga nanti, tidak ada proyek tum-

pang tindih,”ujarnya.

Menurut Nurdin, rakor itu diakui penting, mengingat dana yang minim untuk tahun depan. Sehingga dipilih program yang dapat dimaksimalkan Walau surat itu baru diterima wartawan, Kamis (17/11/2016) lalu, namun surat itu sudah dikeluarkan tertanggal 16 November 2016.

Surat itu ditujukan kepada Kepala BP Batam. Menko selaku Ketua Dewan Kawasan Batam, mengatakan sudah melakukan kajian terhadap uang wajib

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Polisi Dwi Prayitno mengatakan, pihaknya telah menetapkan dua tersangka oknum Polri, yaitu AKBP B dan Kompol D yang diduga menerima suap Rp3 miliar atas perkara cetak sawah di Kalimantan Barat.

“Dua orang sipil sebagai Irwasum Polri perantara dalam perkara itu Komjen Polisi Dwi Prayitno atau yang memberikan sejumlah uang juga ditetapkan tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti untuk ditingkatkan (menjadi tersangka) sehingga total empat orang sudah dilakukan upaya paksa penahanan,” kata Dwi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa dua oknum Polri tersebut juga sudah ditahan di dua tempat yang berbeda, yaitu di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan.”AKBP B di Rutan Polda Metro Jaya, yang Kompol D di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sementara dua yang sipil di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua De Bersambung ke Hal 11

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun (tengah) didampingi sejumlah staf

Bersambung ke Hal 11

CMYK

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

CMYK

METRO POLIS

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Kapal Tangker Tidak Memiliki Dokumen Meledak BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebuah kapal tanker yang tengah bersandar di kawasan pelabuhan rakyat tidak jauh dari Pelabuhan Batuampar, Batam, Rabu siang meledak dan terbakar. ”Ledakannya sangat kuat sampai membuat kami tersentak, setelah itu asap membumbung tinggi,” kata saksi mata, M Nur tidak jauh dari lokasi.

Akibat kuatnya ledakan tersebut, sempat ada satu orang terpental dan jatuh beberapa puluh meter dari lokasi dalam kondisi tidak bergerak lagi.”Habis ledakan api langsung besar. Kalau sepenglihatan saya ada tiga korban lukaluka, satu orang sepertinya meninggal.

Tadi diangkut pakai mobil,” kata dia.

KAPAL tangker yang meledak mengeluarkan asap tebal

Setelah beberapa saat kejadian tersebut, kata dia, Petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dengan KN Rantos menyemprotkan air ke arah kapal tanker yang terbakar.Sejumlah mobil dari tim pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk mencoba memadamkan kobaran api dari sisi darat pelabuhan rakyat itu. Upaya pemadaman memerlukan waktu cukup lama karena api pada kapal tersebut besar.

Lokasi ledakan juga berdekatan dengan kawasan terpadu Harbour Bay yang di dalamnya terdapat pelabuhan melayani pelayaran domestik dan internasional, perhotelan, pertokoan, pusat perbelanjaan, restoran.

Amsakar Pesimis APBD Bisa Capai Rp 4 Triliun BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam mulai pesimistis anggaran belanja dan pendapatan daerah (ABPD) Kota Batam mencapai angka Rp 4 triliun di lima tahun kedepan. Hal itu karena kebijakan baru dari pemerintah pusat serta proyeksi pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan angka Rp 4 triliun untuk APBD yang akan dicapai lima tahun kedepan susah dicapai. Sebab perubahan kebijakan dari pemerintah pusat untuk penggunaan anggaran mulai membuyarkan rencana dirinya bersama Walikota Batam Muhammad Rudi. Seperti anggaran untuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DBU) dan dana alokasi khusus (DAK)” Angka Rp 4 triulin yang kami janjikan sulit dicapai. Proyeksi yang paling proposional bagi kami hanya Rp 3,6 triliun. Itu sudah terobosan yang luar biasa,” jelas Amsakar.

Menurutnya, rencana pencapaian itu nantinya akan disampaikan langsung ke publik.

Dimana mereka akan menjelaskan jika kondisi parameter terdahulu dan sekarang sangatlah jauh berbeda.”Kami yang akan menyampaikan hal ini ke publik. Karena kondisi yang kemarin dan sekarang berbeda. Apa-

Polda Kepri Jamin Keamanan Batam

Wakil Walikota Batam

Amsakar Ahmad lagi melihat kondisi ekonomi,” jelas Amsakar.

Meski begitu, lanjut Amsakar, dalam Kebijakan Umum Anggaran – Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) bersama DPRD Kota Batam, dirinya menyampaikan beberapa kebijakan penggunaan anggaran oleh Pemko Batam. Yang mana arah penggunaan anggaran APBD masih pada infrastruktur. Dan itu akan berlaku hingga masa jabatannya habis.”Tracingnya tetap ke infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan,” ujar Amsakar.

Ia juga mengaku, dalam rapat tersebut, beberapa anggota dewan sempat menyampaikan pandangan mereka tentang hasil reses. Apakah hasil reses mereka terakomodir dalam KUAPPAS.”Saya katakan, silahkan dikroscek pembahasan antara komisi dan petugas teknis. Apalagi itu sudah sangat teknis,” pungkas Amsakar.(rm/bp).

SALAH satu ruas jalan di Nagoya sedang diperlebar

Tahun 2020 Seluruh Jalan di Batam Sudah Diperlebar BATAM, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Batam Muhammad Rudi berjanji tahun 2020 seluruh jalan protokol di Batam sudah lebar dan cantik.Rudi mengatakan, butuh biaya yang sangat besar untuk pelebaran dan perbaikan jalan, sehingga dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.”Tahun 2020, Insyallah jalan di Batam akan lebar. Beberapa daerah sudah kita lakukan seperti Nagoya , Jodoh dan Seipanas,” ujar Rudi di Batamcenter.

Menurut dia, perombakan total infrastruktur Kota Batam sesuai dengan visi misinya lima tahun ke depan. Tujuannya menangani macet dan mempercantik Kota Batam.

Sehingga menambah jual Kota Batam kepada inveator yang ingin menanamkan modal serta meningkatkan jumlah wisatawan. ”Kita juga sepakat akan memasang lampu jalan.

Bambang Supriadi pejabat BPN Batam han BS atas dugaan korupsi sebesar Rp1,5 miliar dari uang pengurusan hak atas tanah sebuah perusahaan yang seharusnya masuk ke kas negara namun tidak disetor.

Hingga saat ini BS masih mendekam di tahanan Polda Kepri untuk keperluan pemeriksaan sebagai upaya pengungkapan kasus tersebut.

Oknum pegawai Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam yang berstatus sebagai tersangka korupsi Rp1,5 milir terancam hukuman 20 tahun penjara sesui dengaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Jadi setelah pelebaran, akan ada lampu hias,” beber Rudi.

Selain meminta kerjasama dari Forum Komunikasi Perangkat daerah (FKPD), ia juga meminta dukungan dari masyarakat Kota Batam. Diantaranya dapat menjaga infrastuktur yang telah diperbaiki dan tidak membuang sampah sembarangan. ”Pembangunan ini harus bersama-sama. Saya juga minta, jangan ada lagi yang buang sampah sembarangan,” tegas Rudi.

Tak hanya itu, Rudi juga meminta kerjasama dari pemilik tempat usaha di pinggir jalan, terutama kawasan Nagoya dan Jodoh.

Untuk merapikan bangunan dan menyeragamkan sehingga terlihat rapi.”Saya minta izin dan dukungan dari semua pihak,” pungkas Rudi. (rm/bp)

BATAM, RAKYAT MEDIAKepolisian di Batam menjamin keamanan wilayah dan masyarakat Batam, baik terkait aksi demo penolakan UWTO yang bakal berkepanjangan, hingga keamanan usai rusuh upaya pengosongan paksa lahan di di Kampung Harapan Bengkong Sadai.

Kabid Humas Polda Kepri, AKBP S. Erlangga mengatakan pihaknya mengerahkan beberapa unit patroli di seluruh wilayah Batam, khususnya kawasan rawan. Seperti di perumahan warga dan pusat keramaian.”Sampai saat ini situasi Kota Batam aman dan kondusif. Pihak kepolisian terus bekerja baik siang maupun malam,” ujar Erlangga, kepada wartawan belum lama ini Dia menambahkan khusus eksekusi lahan di Kampung Harapan Bengkong Sadai, pi-

haknya meminta masyarakat tidak terprovokasi. Ia meminta pihak pemilik lahan untuk melakukan pemdekatan kepada warga.”Situasi di lokasi juga sudah aman. Kedepannya eksekusi lahan tersebut dilakukan dengan cara pendekatan baik dari pemerintahan maupun dari pengusaha dengan mencari solusi yang terbaik,” terangnya.

Erlangga juga meminta masyarakat Batam untuk menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama, ras dan suku. Serta saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada diantara masyarakat. ”Sebelumnya kita juga sudah mengambil langkah dengan berdialok bersama tokoh masyarakat. Jadi tidak benar akan ada pengusiran terhadap etnis tertentu di Kota Batam,” tegasnya.(rm/bns)

AKSI unjuk rasa penolakan UWTO oleh ratusan warga Batam

Polda Kepri Telusuri Kekayaan Pejabat BPN Terlibat Korupsi BATAM, RAKYAT MEDIA-Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau berupaya menelusuri kekayaan BS, oknum pejabat Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan nilai kerugian negara Rp1,5 miliar.

“Berkas korupsinya sudah tahap satu dan berada di tangan Kejaksaan. Kalau sudah dinyatakan lengkap (P-21), kami akan telusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)-nya,” kata Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau (Kepri), AKBP Arif Budiman, kepada wartawan belum lama ini.

Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya TPPU tersebut, Arif mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap kekayaan BS yang didapat dari hasil korupsi.

“Hingga saat ini kami masih menunggu berkas yang kami kirimkan ke kejaksaan, jika sudah lengkap segera memasuki tahap selanjutnya. Kami sementara fokus selesaikan korupsi yang Rp1,5 miliar dulu,” kata dia.

Pada Selasa (3/11/2016) pekan lalu Polda Kepri memeriksa dan mena-

“Orang-orang di Harbour Bay sempat panik. Karena terasa getaran dari ledakan itu,” kata Eza, warga yang mengaku saat kejadian berada di kawasan Harbour Bay. Kapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Sam Budigusdian mengatakan korban luka bernama Abdulah (42) asal Banten, mengalami luka ringan. Sementara korban atas nama Joko dan Wardi mengalami luka berat.”Tidak ada identitas para korban meninggal,” kata dia.

Menurut Kapolda, berdasarkan keterangan syahbandar, kapal tersebut tidak memiliki dokumen lengkap dan beraktifitas secara ilegal. (rm/rizki perdana)

“Untuk kasus korupsinya, tersangka kami kenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya penjara 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar,” kata dia.

Arif mengatakan dalam pasal 2 disebutkan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pasal tiga, kata dia, ancaman hukuman sama namun isi pasalnya mengenai orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (rm/mb)

Pemko Janji Fokus Normalisasi Drainase BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota (Pemko) Batam terus mengalakkan gotong royong massal di titik-titik rawan banjir. Akhir pekan lalu atau Sabtu (12/11) gotong royong bersama masyarakat tersebut, dipusatkan di wilayah Tiban Centre, Sekupang dan Perumahan Marina Green Tanjunguncang, Batuaji.

Wali Kota Batam HM Rudi dan Wakil Wali Kota Amsakar Achmad secara terpisah bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam mengikuti gotong royong massal tersebut.

Akhir pekan lalu, Pemko Batam fokus normaliasi drainase dengan mengunankan alat berat untuk mengangkat sampah yang menutupi drainase dan membuka akses baru, khususnya di Perumahan Marina Green Tanjung uncang.”Goro (gotong royong) massal ini akan kita laksanakan setiap minggu. Karena keterbatasan anggaran tahun ini,jadi kita normaliasi dulu. Sekarang kan

CMYK

WALIKOTA Batam Rudi bersama warga melakukan gotong royong

sudah masuk musim hujan,” kata Amsakar.

Selain goro tingkat kota, pada saat yang sama juga digelar goro tingkat kecamatan dan kelurahan. Pada tingkat kecamatan dan kelurahan, tak hanya pegawai dan unsur TNI/Polri, masyarakat juga turut terlibat dalam proses pembersihan lingkungan khususnya drainase.

Melihat tingkat partisipasi masyarakat di ke dua lokasi tersebut, cukup tinggi tantan-

gan membersihkan saluran drainase. Sebab, sampah telah lama tergenang dan menimbulkan bau yang menyengat. ”Saya senang melihat partisipasi masyakat di Komplek Perumahan Marina Green ini, cukup tinggi, semoga minggu depan di lokasi yang berbeda akan lebih tinggi lagi,” tambah Amsakar.

Tanpa sungkan Wakil Wali Kota bersama-sama warga langsung turun membersihkan sam-

pah yang menutup saluran drainase. Amsakar tidak menghiraukan bau sampah yang menyengat.

Yono, warga Perumahan Marina Green sangat senang goro massal ini dilaksanakan di perumahannya. “Got ini sudah lama tergenang, kami tak ada alat berat. Kalau sudah di bersihkan seperti ini aliran air kami lancar dan bau busuk pun sudah tak ada lagi, dan kalau boleh minggu depan disini lagi,”katanya dengan lugas.

Di akhir kegiatan gotong royong itu, Amsakar memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada masyarakat yang telah ikut turun membantu.

Menurutnya, karena kebersihan Batam ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama.”Seluruh masyarakat Kota Batam harus bahu-membahu membersihkan lingkungan, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih. Tentu Batam akan lebih baik dan nyaman untuk tempat tinggal,” sebutnya. (rm/bps).

CMYK

3

METRO POLIS

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Akuang Bangun Lahan Buffer Zone Jadi Tempat Bisnis BATAM, RAKYAT MEDIAPembangunan Kota Batam ternyata tidak dibarengi dengan penataan kota yang berwawasan lingkungan. Ini terlihat dengan menjamurnya kios atau lapak-lapak yang dibangun di row jalan dan buffer zone.

Dalam merencanakan sebuah kota. Padahal keberadaan buffer zone atau kawasan penyangga mutlak sangat diperlukan. Oleh karena itu lahan Buffer zone adalah lahan yang tidak boleh dibangun dan dibiarkan sebagaimana aslinya.

Kawasan penyangga ini dipertahankan sebagaimana aslinya untuk memelihara keseimbangan ekologi dan menjadi

paru-paru kota, sehingga racun CO maupun buangan CO2 hasil pembakaran kendaraan bermotor dan asap industri bisa terserap dalam kawasan penyangga dan dengan proses fotosintesa diubah menjadi oksigen yang diperlukan oleh kehidupan manusia.

Selain itu, kawasan penyangga juga bisa dijadikan tempat singgah limpahan air hujan sehingga pada saat musim hujan, kelebihan air bisa terserap oleh lahan pada kawasan penyangga, sehingga banjir bisa dikurangi. Oleh sebab itu, lahan buffer zone sangat diperlukan Namun hal tersebut sepertinya diabaikan di Kota Batam.

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Babodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati Perwakilan Sumatera Barat Amina Zalani (kepala), Khaidir (koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Hermansyah (kepala) Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Tanjung Batu Anggiat Pangabean Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando Biro Kabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro Lingga Lingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) Biro Kabupaten Anambas Zaini Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Bokhari, Nina Chandra Biro Kabupaten Siak Sugianto Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution ( Ka Biro), Sulaiman Efendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : Sindo Batam Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

Para pengusaha dengan mudahnya menyulap buffer zone menjadi tempat bisnis. Kondisi ini bisa dilihat di sejumlah titik kawasan Nagoya Batam.

Bahkan ada pengusaha yang membuat bangunan secara permenen diatas lahan buffer zone tersebut.

Salah satu pengusaha yang menyulap buffer zone menjadi tempat bisnis dengan bangunan permanen persis depan Luky Plaza Nagoya adalah Akuang. Sebelumnya Lahan buffer zone yang dijadikan tempat bisnis Akuang tubuh subur pohon penghijauan yang ditanam oleh Pemko Batam. Naman pemohonan tersebut ditumbang oleh Akuang dan dijadikan bangunan.

Dari lahan ilegal yang dimanfaatkan Akuang untuk lokasi bisnisnya tersebut, tidak kurang dari ratusan juta setiap bulan Akuang memperoleh hasil. Hasil tersebut diperoleh Akuang dari sejumlah pedagang makanan yang menyewa tempat lapak berjualan di lahan ilegal tersebut.

Oleh karena itu, diminta kepada Walikota Batam Muhammad Rudi, untuk bertindak tegas menertibkan para pengusaha yang memanfaatkan lahan

INILAH lahan buffer zone di depan Lucky Plaza yang disulap Akuang jadi bangunan ruko

buffer zone untuk kepentingan bisnis pribadi,”Walikota jangan beraninya menertibkan pedagang kaki lima yang hanya berjualan di row jalan. Namun tak berani menertibkan

para pengusaha yang memanfaatkan lahan ilegal atau buffer zone untuk kepentingan bisnis pribadinya seperti yang dilakukan Akuang,”kata sejumlah pedagang di Nagoya kepada

media ini.

Sementara Akuang, ketika hendak dikonfirmasi media ini dikedai kopi miliknya depan Lucky Plaza belum lama ini tak bersedia ditemui. Akung meli-

hat wartawan media ini masuk ke kedai kopi miliknya langsung masuk ke dalam dan tak keluar lagi hingga wartawan media ini meninggalkan tempat tersebut. (rm/mwd)

Petugas Polantas dan Dishub Tutup Mata

Truk Tanah Resahkan Pengguna Jalan BATAM, RAKYAT MEDIABeberapa aktifitas cut and fill di kota Batam sangat mengganggu aktifitas warga. Seperti tanah berserakan yang mengakibatkan jalan licin di kala hujan sampai debu yang berterbangan akibat mobil pengangkut tanah tidak menutup bawaanya dengan menggunakan terpal sesuai standar yang dikelurakan pemilik izin.

Seperti aktifitas pembawa tanah timbunan dikawasan Bengkong, Ocarina Batam Centre, Tiban dan beberapa wilayah lainya.Ruas jalan menjadi kotor karena jarangnya dilakukan penyiraman oleh pihak terkait.

Hal ini yang menjadi permasalahan warga jika hari hujan ataupun panas.”Serba salah juga, kalau hujan jalanya licin karena tanah yang dibawa truk

SALAH satu proyek drainase di Bida Ayu

Proyek Pembangunan Drainase Asal Asalan SALAH satu truk pengangkut tanah yang melintas di Batam centre

tumpah dan gak dibersihkan.

Sementara kalau panas, debunya berterbangan kemanaaman,” sebut Ami warga Bengkong. Pengakuan warga disana, sudah sering lori pembawa tanah timbunan yang lewat tidak mengindahkan hal tersebut.

Jikapun ada yang menutup dengan menggunakan terpal, namun menutup secara asalasalan saja.Akibatnya, jika mobil terlalu kencang, terpal akan terbuka dibawa angin. ”Jangan asal nutup aja, kena angin dikit langsung lepasa lagi,” sambungnya.(rm/trb)

Pejabat Disdik Batam Diciduk BNN di Sphinx Bersama Wanita BATAM, RAKYAT MEDIASeorang oknum pejabat dinas Pendidikan Kota Batam diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri.

Pria berinisial RS itu diduga mengonsumsi narkoba di ruang VIP Diskotik Sphinx Nagoya Batam.”Saat di razia, yang bersangkutan bersama satu rekannya di temani tiga PR (public relations) wanita,” kata Kabid Berantas BNNP Kepri AKBP Bubung Pramiadi, Kamis (17/ 11/2016) lalu.

Saat menggeledah ruangan dan memeriksa kelimanya, petugas tidak mendapatkan barang

bukti narkoba. Namun, saat di periksa tiga orang PR wanita positif menggunakan narkoba.

“Rm dan rekannya tidak terbukti menggunakan narkoba, hasilnya negatif,” jelas Bubung.

Saat terbukti positif mengkonsumsi narkoba, ke tiga PR langsung dibawa ke kantor BNNP Kepri di Batubesar Nongsa bersama Rm dan rekannya untuk dimintai keterangan. ”Tiga PR yang positif sedang menjalani rehabilitasi di BNNP Kepri, sedang kan Rm dan rekannya Kami kembalikan ke rumahnya ke esokan harinya karena tidak terbukti menggunakan

narkoba,” kata bubung.

Rm dan rekannya langsung di perbolehkan kembali ke rumahnya karena petugas tidak menemukan barang bukti narkoba dari keduanya. “Kita tidak berani menahan seseorang lebih dari 1X24 jam, jika ia tidak terbukti bersalah,” katanya.

Jika oknum pejabat tersebut positif setelah di cek oleh tim doketer, sambungnya, tentunya pihaknya tidak akan melepaskan begitu para pecandu narkoba.”Tentunya akan sama dengan masyarakat biasa, hukuman dan penyidikan akan tetap terus,” ujarnya.(rm/mb).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Warga Perumahan Bida Ayu, Kelurahan Mansang, Kecamatan Sei Beduk, sesalkan pengerjaan saluran drainase yanga ada di tempat mereka.

Pasalnya pengerjaan drainase tersebut terkesan asal-asalan.

“Kita sangat menyesalkan pengerjaan proyek drainase yang ada di tempat kita (Perumahan Bida AyuMansang_red), pasalnya pengerjaan drainase tersebut tidak tembus sampai ke saluran besar yang ada di pinggir jalan raya,”kata Saut Pardede, Ketua RT 01/RW12, Perumahan Bida Ayu. Dia menjelaskan, pengerjaan proyek drainase tersebut sudah berjalan selama satu bulan lebih, tetapi tidak ada papan plangnya.”Ini yang membuat kita menganggap proyek pengerjaan drainase tersebut asal-asalan,”kata Saut.

Dia menjelaskan sejak dilaksanakannya pengerjaan proyek drainase tersebut dirinya sudah bertemu dengan pemilik proyek untuk membuat drainase dibikin lurus dan tembus ke parit besar.”Tetapi malah pemilik proyek tidak menanggapinya, malah mengerjakannya terus,”kata Saut.

Dilanjutkan Saut, jika drainasenya tetap seperti sekarang, berbelok dan tidak tembus ke parit besar, maka banjir tetap akan menggenangi Perumahan Bida Ayu.”Komplek kita setiap kali hujan selalu banjir, makanya kami berharap dengan adanya pengerjaan drainase ini tidak ada lagi banjir, namun yang menjadi persoalan proyeknya tidak sesuai dengan yang kami inginkan,”tegas Saut.

Sementara di tempat terpisah, Peri Sianturi, pemlik proyek yang dikonfirmasi Tribun Batam menuturkan papan proyek tersebut belum dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.”Hari ini Jumat (18/11/2016) papan proyeknya akan dikeluarkan oleh Distako, saya sedang mengambilnya,”kata Peri.

Namun saat ditanya berada lama pengerjaan proyek tersebut dan berapa dana yang dihabiskan dalam pengerjaan proyek tersebut Peri tidak memberitahukannya.”Nanti saja tunggu saya pasang plangnya,”katanya.(*).

Polda Kepri Buron Ketua LSM Gerakan Anti Trafficking

Kapolda Kepri

Irjen Pol Sam Budigusdian

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menetapkan Ketua Gerakan Anti Trafficking (GAT) SR sebagai tersangka dalam kasus pemerasan penampungan TKI di kawasan Botania Kota Batam.”Dia sudah tersangka, saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Kepri. Dia lari,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian di RS Bhayangkara Batam, Jumat.

Kapolda Kepri sudah memerintahkan pada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk

CMYK

mencari keberadaan SR dan menangkapnya.”Kami lagi mencari SR. Modusnya kalau ada pengiriman TKI ilegal tidak melalui dia, dia sibuk melaporkan hal tersebut.

Namun kalau melalui dia, dia diam saja,” kata Kapolda.

SR, kata dia, memanfaatkan LSM Gerakan Anti Trafficking yang bergerak dalam memerangi Anti Trafficking sebagai kedok melakukan bisnis TKI ilegal.Sam mengatakan, istri dari SR pernah mendatangi Mapolda Kepri untuk meminta agar suaminya untuk tidak dipros-

es dalam kasus tersebut.”Istrinya pernah datang dan mohon-mohon agar tidak diproses. Tapi tidak bisa, kami akan tetap memprosesnya,” kata Sam. Saat ditanya keterlibatan SR dalam pemulangan 98 orang TKI ilegal asal Malaysia yang kapanya tenggelam di perairan Batam dan menyebabkan 54 penumpangnya tenggelam, Kapolda belum bisa memastikannya.”Belum bisa disimpulkan ada kaitan dengan kasus tenggelamnya kapal TKI itu. Cuman dia koordinator penyalur TKI ilegal.

Dia cari makan disitu,” kata Kapolda Sebelumnya pada 11 November 2016 anggota Reskrimum Polda Kepri mengamankan dua orang dalam operasi tangkap tangan pemerasan penampungan calon tenaga kerja ke luar negeri mengatasnamakan petugas kepolisian di kawasan Botania Batam Centre. Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan oleh tiga orang anggota Polda Kepri tidak berseragam pada Al dan Ds yang tengah duduk di depan sebuah minimarket kawasan Botania.(rm/mb).

CMYK

KEPRI

4 Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Jumaga Meradang Pelantikan Pejabat, DPRD Tidak Diundang DOMPAK, RAKYAT MEDIABuntut dari pelantikan sejumlah pejabat esselon diruang lingkup Provinsi Kepulauan Riau telah membuat Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri semakin memanas.

Pasalnya DPRD, menganggap pernyataan Aris Fadilah (Sekda Kepri) yang mengatakan tidak perlu mengundang DPRD Kepri dalam pelantikan eselon beberapa hari lalu memancing kecaman dari seluruh pimpinan DPRD Kepri.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan bahwa DPRD dan Pemprov Kepri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan Undang-undang (UU). ”Saya rasa keliru kalau Sekda bicara seperti itu. Apapun kegiatan di DPRD yang menyangkut pemerintahan dan kepentingan umum harus diketahui Pemprov dan begitupun sebaliknya,” kata Jumaga, Rabu (9/11).

Hubungan dalam Pemerintahan ini, sambungnya, sesuai dengan semangat Gubernur yang selalu mendengung-dengungkan konektifitas hati dalam menjalankan pemerintahan.

Konektifitas ini juga sudah se-

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak.SH jalan dengan lembaga-lembaga lainnya.”Pelantikan Kakanwil, sampai pelantikan Pramuka saja kita diundang. Masa pelantikan pejabat dilingkungan Pemprov malah tidak di beritahu,” katanya lagi.

Jumaga mengutarakan bahwa DPRD harus hadir dalam pelantikan pejabat bukan tanpa alasan. Sebab, DPRD harus ikut mengawasi pejabat-pejabatnya yang akan menjadi mitra kerjanya.”Ya kita harus mengawasi juga. Jangan sampai nanti Gubernur menunjuk pejabat yang duduk karena faktor nepotisme, dan tidak sesuai dengan kompetensinya,” tegas Jumaga. (rm/anton)

Mantan Direktur RSUD Batam Dituntut 5 Tahun Penjara TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, Fadillah Ratna Dewi Malarangan (57) dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (16/11) atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 yang merugikan negara sekitar Rp 5.624.815.696.

Dalam tuntutan JPU Muhammad Iqbal mengatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga menyebabkan kerugian negara.

Sebagaimana dakwaan subsider melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. “Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 1 tahun kurungan,” katanya.

Sementara itu, terdakwa tidak dibebankan uang pengganti karena uang pengganti sebesar Rp 5.624.815.696 dibebankan kepada tersangka Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO) sebagai Direktur PT Masmo Masjaya selaku pe-

menang lelang pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 RS Embung Fatimah Batam.

“Sedangkan untuk barang bukti yang dihadirkan selama persidangan seluruhnya dikembalikan kepada penyidik sebagai alat bukti untuk terdakwa Fransiska Ida Sofiya Prayitno (DPO) dan untuk barang bukti uang tunai senilai Rp 100 juta, Rp18 juta, Rp 20 juta dan Rp 60 juta disita untuk negara,” ungkapnya.

Atas tuntutan ini, terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya Handy J Pandiangan menyatakan akan mengajukan pembelaan (Pledoi).

Mendengar hal tersebut, Ketua Majelis Wahyu Prastyo bersama anggotanya Suherman dan Zulfadli menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda mendengarkan pembelaan secara tertulis oleh terdakwa.

Sebelumnya, dalam dakwaannya, JPU menyatakan terdakwa Fadillah merupakan KPA dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapatkan anggaran kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang bersal dari APBN senilai Rp 20 miliar dan merugikan negara sebesar Rp 5.624.815.696.

Terdakwa Fadillah bersamasama dengan tersangka Fransiska Ida Sofiya Prayitno sebagai peminjam perusahan PT Masmo Masjaya.(rm/tps)

DPRD Kepri Usir Raja Ariza Cs DOMPAK, RAKYAT MEDIA--Rapat Koordinasi antara Pemprov dan DPRDKepriberlangsung panas, Senin (14/11/2016) lalu.Sebab, Sekretaris Daerah TS Arief Fadilla tidak hadir dalam rapat dengan agenda tunggal mendengarkan keterangan Sekda tentang pelantikanpejabat eselon IIIV yang berlangsung ricuh beberapa

waktu lalu.

Arif malah mengutus Asisten Pemerintahan Sekretariat Pemprov Kepri, Raja Ariza, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Firdaus dan Plt Kabiro Humprov Junaedi menghadiri rapat.

Ketua DPRDKepriJumaga Nadeak dan Wakil Ketua II DPRD Hus-

Patroli PSDKP Tangkap Kapal Vietnam Berbendera Malaysia di Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIA-Dalam kurun waktu satu bulan, kapal pengawas milik PSDKP Batam, yang melakukan patroli di laut Natuna, Kepri berhasil menangkap 16 buah kapal ikan asing, yang sedang mencuri ikan tanpa ijin di laut Indonesia.

Kapal-kapal tersebut ditangkap selain menangkap ikan dengan cara yang dilarang pemerintah Indonesia, seperti penangkapan ikan dengan cara trawl dan rawai, mereka juga memasuki perairan Indonesia tanpa izin.

Pada Sabtu 12 November 2016, kapal pengawas PSDKP, Hiu 12 menangkap kapal ikan asing asal Vietnam berbendera Malaysia, dengan No lambung KM PAF 4767, di laut Natuna Kepulauan Riau, tepatnya di titik koordinat 02°46,315° N - 105° 00, 800 E. Tidak ada perlawanan yang di lakukan ,kapten bernama Le Van Tinung beserta abk berjumlah 14 orang tersebut, terhadap anggota kapal pengawas Hiu 12.

Kepala PSDKP Batam, Akhamdon mengatakan, kegiatan kapal kapal ikan asal nega-

Kepala PSDKP Batam

Akhamdon ra tetangga tersebut, tidak pernah berhenti oleh karena sumber ikan yang begitu banyak dan terunbu karang yang begitu bagus untuk perkembang biakan ikan, di laut Indonesia.

“Selagi terumbu karang masih terjaga dengan baik, ikan ikan di perairan Indonesia akan berkembang biak dengan baik, tentu akan didatangi oleh nelayan yang berasal dari negara tetangga, untuk melakukan penangkapan walau mereka tahu itu salah, sebab mereka tidak memiliki sumber ikan yang bagus” ujarnya, kepada wartawan belum lama ini.

Polres Tanjungpinang Tangkap Oknum Satpol PP Bawa Sabu TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-FD (34) Oknum honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kepri, berinisial ditangkap Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tanjungpinang. FD ditangkap karena kedapatan membawa satu buah paket diduga Sabu dengan berat kotor 0,06 gram.

“FD ditangkap di Jalan Ganet, Perumahan Bukit Raya Blok Rinjani No.33 Tanjungpinang beberapa waktu lalu, Kamis (15/ 10/2016),” kata Wakapolres Tanjungpinang, Kompol Andy Rahmansyah didampingi Kasubag Humas, AKP Zalukhu dan Kasat Narkoba, AKP Ricky Firmansyah saat press rilis penangkapan narkoba di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (18/11) lalu

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang, AKP Ricky Firmansyah menjelaskan, pada saat melakukan penangkapan terhadap FD, selain menemukan 1 buah paket diduga Sabu, polisi juga menemukan barang bukti lain yakni satu buah pipet kaca diduga bekas narkotika jenis Sabu, mancis api atau sumbu api, 1 lembar kertas tisu warna putih, 1 buah sendok terbuat dari kertas, 1 buah gunting kecil dan 1 unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya. ”Pada saat penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan” kata Ricky.

Tersangka FD sendiri dijerat dengan pasal 112 dan 127 dengan ancaman 4-20 tahun penjara.(rm/red).

nizar Hood menolak mentah-mentah kehadiran utusan Sekdaprov tersebut. Para pemimpin dan anggota DPRD Kepri berharap mendengarkan langsung penjelasan Sekdaprov Kepri.

“Sekda kita undang dalam kapasitasnya sebagai Baperjakatnya.

Karena itu, kami DPRDsepakat tidak

OKNUM Satpol PP Kepri diciduk polisi membawa sabu

CMYK

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan tetap memerangi kegiatan ilegal fishing khususnya dari kapal Asing untuk menjaga kedaulatan NKRI. “Perairan Indonesia terutama laut kepualaun Riau menjadi prioritas kita dalam menjaga dan memerangi kegiatan ilegal fishing, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh kapal kapal ikan yang berasal dari negara lain” ujarnya.

Ke 15 kapal sebelumnya sudah terlebih dahulu di sandarkan dipelabuhan PSDKP Anambas sebanyak 3 buah Kapal, dan 12 kapal di tambatkan di Pelabuhan PSDKP Kalimantan, dan yang terakhir 1 kapal di tambatkan di Pelabuhan PSDKP Jembatan 2 Barelang Batam, untuk menunggu proses hukum yang berlaku.

Adapun pasal yang dilanggar, pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 92 jo pasal 26 ayat 1, pasal 93 ayat 2 jo pasal 27 ayat (2) Undang Undang No 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. (rm/ anton)

bisa menerima kehadiran teman-teman Pemprov di rapat ini,” kata Jumaga.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, juga meminta para pejabat tersebut meninggalkan ruang rapat.Para pemimpin dan anggota DPRD langsung melanjutkan rapat tertutup. (rm/ trb).

PEMBARETAN SELURUH GUBERNUR DI NATUNA NATUNA, RAKYAT MEDIA-Panitia daerah mulai mempersiapkan segala sesuatunya terkait kegiatan pembaretan gubernur se-Indonesia dijadwalkan akhir November 2016 di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mempersiapkan kegiatan itu, panitia daerah terdiri dari Personel Lantamal IV, Korem 033/Wira Pratama dan Lanud Ranai menggelar rapat koordinasi di Ruang Kendali Utama Mako Lantamal IV/ Tanjungpinang, Rabu.

“Pembahasan menyangkut kesiapan protokol dan koordinasi teknis dengan Mabes TNI. Selain itu pemeriksaaan kesiapan dari ke-34 gubernur seluruh Indonesia,” kata Asisten Operasi Lantamal IV Kolonel Laut (P) May Franky Sihombing.

Dia menambahkan rencana pelaksanaan pembaretan akan dipaparkan di hadapan Pangarmabar, dan selanjutnya dihadapan Panglima TNI.Dia menjelaskan Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI S Iwaran menekankan agar panitia daerah melakukan koordinasi secara intensif dengan Mabes TNI. Selain itu, panitia harus mengantisipasi setiap perubahan agar dapat menyesuaikannya.”Panitia juga dapat memeriksa kesiapan akhir tempat pelaksanaan di Natuna,” ucapnya.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya, menurut dia berhubungan peralatan komunikasi yang disiapkan dengan baik.Panitia harus memonitor informasi ramalan cuaca dari BMKG di sekitar daerah pelaksanaan Natuna sebagai referensi.

“Kami berupaya melaksanakan kegiatan ini secara maksimal,” katanya.(rm/rizki).

Dua Minggu Kasus Pungli Mangkrak di Kejari Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Penyidik Polda Kepri masih menunggu petunjuk kejaksaan untuk kelanjutan kasus pungli di Disduk Batam.

Hingga Sabtu (19/11/2016) lalu, berkas kasus tersebut sudah lebih seminggu dikirimkan pihak kepolisian.”Belum ada arahan dan petunjuk (dari kejaksaan,red),” kata Direktur Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Eko Puji Nugroho pada Batam Pos, kemarin.

Disinggung mengenai perkembangan kasus pungli itu. Eko menyebutkan penyelidikan berhenti hingga dua orang tersangka saja yakni Jamaris dan Irwanto. Eko mengatakan agak menyelutikan untuk mengembangkan kasus hasil operasi tangkap tangan ini. Karena para tersangka yang sempat mengancam akan “bernyanyi” tak banyak bicara dengan penyidik. ”Mereka hanya mengakui uang hasil pungli dipakai sendiri,” tutur Eko.

JAMARIS alias Boy No.20 tersangka pungli digiring petugas polisi Walaupun penyelidikan ini hanya berujung pada dua orang itu saja. Eko berharap hal ini jadi efek jera, sehingga tak ada lagi pihakpihak yang merugikan masyarakat dengan meminta pungli.Ia juga menyatakan pihak kepolisian bisa turun sewaktu-waktu, bila ada laporan dari masyarakat. “Kalau memang ada pungli, bisa laporkan ke

kami,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai pengacara dua tersangka dipersulit bertemu. Eko menyatakan kabar tersebut tak benar, semenjak ditunjuknya seorang pengacara untuk keduanya. Pihaknya tak pernah mempersulit pertemuan tersangka dengan pengacara.”Selalu mendampingi kok,” pungkasnya. (rm/bp).

CMYK

5

KEPRI

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Buralimar : Bertekat Kepri Dijadikan Sebagai Atalase Bagi Provinsi DOMPAK,RAKYATMEDIAKonsen menjadikan Kepri sebagai gerbang utama wisata bahari sudah tepat. Apalagi 96 persen wilayahnya laut. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar, kepada wartawan di Tanjungpinang. Menurut Buralimar, pihaknya bertekad menjadikan ibu kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang sebagai etalase bagi provinsi yang memiliki tujuh kabupaten/ kota ini.

Buralimar yang baru diangkat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri mengatakan, di awal pemerintahan gubernur Nurdin ini, meyakini bahwa Tanjungpinang memadai untuk memberikan gambaran awal bagi enam kabupaten dan kota lainnya.

Harapnya, dengan mengunjungi Tanjungpinang wisataw a n

Kabupaten Anambas Jadi 10 Kecamatan ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Tokoh-tokoh Masyarakat Kecamatan Palmatak datangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Senin (21/11). Kedatangan Tokoh masyarakat ini untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Pemekaran Kecamatan. Kedatangan tokoh-tokoh masyarakat itu Kecamatan itu diterima langsung oleh Ketua DPRD KKA Imran. Bahkan tak tanggung-tanggung bukti keseriusan dukungan DPRD terhadap pemekaran tiga kecamatan ini dalam RDP tersebut hadir 15 Anggota DPRD, yang berupaya merumuskan agar proses pemekaran segera terealisasi.

Muslimin, Tokoh masyarakat Palmatak mengungkapkan kedatangan masyarakat ini untuk meminta dukungan DPRD agar pemekaran kecamatan segera terealisasi. Ada dua tiga kecamatan yang akan dimekarkan antara lain Kecamatan Palmatak yang terbagi menjadi tiga yakni Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Siantan Utara, dan sedangkan Kecamatn Jemaja dimekarkan menjadi kecamatan jemaja dan kecamatan Jemaja Barat. ”Jadi dengan penambahan tersebut Anambas yang semulanya 7 kecamatan menjadi 10 Kecamatan,” demikian disampaikan Musli kepada sejumlah wartawan, Senin (21/11) kemarin di Tarempa.

Muslim menambahkan, untuk Kecamatan Kute Siantan nanti akan terdiri dari Desa Payak Laman, Batu Ampar,

KOTA Kabupaten Kepulauan Anambas Tarempa

Payak Maram, Desa Matak dan Teluk Bayur. Sedangkan untuk Kecamatan Siantan utara terdiri dari desa Bayat, desa Piasan dan Desa Mubur. Terakhir kecamatan Jemaja Barat terdiri Desa Keramut, Desa Impul dan Desa Sunggak.”Yang ada saat ini hanya ada dari perwakilan Dari Palmatak untuk pemekaran Kecamatan Kute Siantan dan Siantan Utara Saja,” tukasnya.

Ketua DPRD KKA, Imran dengan tegas mendukung pemekaran tiga kecamtan ini, karena memang sudah sangat memungkin pemekaran itu, mengingat rentang kendali serta pelayanan makasimal kepada masyarakat yang mesti dilaksanakan.”Jelas kita dukung dong dan DPRD serius untuk merealisasikan pemekaran tiga kecamatan ini,” ungkapnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, juga menyampaikan keinginan kuat masyarakat ini tentunya akan di dukung maksimal oleh DPRD dengan kerjanyata.

Semnetara itu Rocky H, Si-

naga Anggota Komisi I DPRD KKA menegaskan akan segera meminta pemerintah untuk menyampaikan Ranperda tentang pemekaran masuk dalam Prolegda tahun anggaran 2017 mendatang, Karena berbicara tentang pemekaran Kecamatan dan Desa itu berdasarkan Permendagri no 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Bahwa pemekaran kecamatan dan desa adalah Ranperda Komulatif terbuka. ”Jadi Pemerintah masukan, maka DPRD akan Bahas.Ini Perda yang diprakarsai oleh Pemerintah daerah,” tukasnya.

Politisi Partai Golkar itu mengakui jika terjadi pemekaran memang akan terjadi penambahan anggaran, kendati demikian anggaran tersebut tidak seberapa. Mengingat hasil pembangunan yang didapatkan akan dapat lebih baik lagi. ”Koordinasi antar desa akan lebih baik dan rentang kendali pelayanan juga lebih pendek dan hasilnya akan lebih maksimal,” tutupnya. (rm/hlk)

Polda Kepri Larang Warga Kepri Ikut Demo ke Jakarta TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian melarang warga Kepri untuk ikut demo Bela Islam III di Jakarta pada 2 Desember 2016 (212) mendatang. Kapolda mengklaim demo itu ditenggarai sebagai aksi makar dan inkonstitusional, meskipun penyelenggara di Jakarta berkali-kali menegaskan aksi tersebut super damai.

Kapolda Kepri bahkan mengancam akan menindak bila ada warga Kepri yang nekat ikut berdemo di Jakarta pada (2/12/2016) ini.Tak hanya itu saja, para pejabat maupun per orangan yang memberikan dana juga akan diserat ke meja pengadilan. Karena ikut membantu kegiatan makar.

“Kami biarkan warga ikut demo di 4 Desember 2016, karena itu murni pembelaan terhadap agama Islam. Tapi kalau 2 Desember 2016, sudah sarat kepentingan politik, kelompok dan mengarah pada makar,”kata kapolda, dalam keterangan pers kepada wartawan Senin (21/11/2016) kemarin.

Ia menyebutkan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama sudah ditetapkan tersangka. Dan proses hukum sedang berjalan. Harusnya masyarakat mempercayakan hal ini pada kepolisian. Masyarakat bisa mengawal proses ini. Saat disinggung mengenai keamanan Kepri. Sam menyebutkan pihaknya menjamin kondusifnya kondisi di Kepri.

“Hingga kini masih aman, kami jaga,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi keluarnya warga Kepri, untuk ikut berdemo, Sam mengatakan pihaknya telah menyebar intel di lapangan. Selain itu, dengan

bantuan intel AD, AL, AU dan juga bantuan dari Badan Intelijen Negara (BIN), akan berusaha mencegah berangkatnya warga Kepri berdemo di Jakarta.

Namun bila tetap sebagian kecil masyarakat tersebut, masih nekat melakukan demo. Sam menyebutkan dengan tegas, pihaknya telah diperintahkan untuk tak ragu melindungi kepentingan sebagian besar masyarakat.”Mereka yang tak tau apa-apa, akan kami lindungi,” ujarnya.

Sam menuturkan pihaknya menyambangi dan berdiskusi dengan ulama-ulama yang ada.

Kepolisian bertukar pemikiran dan memberikan pemahaman. “Sudah ada pertemuan intensif yang kami lakukan,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja, nanti pada 25 November.

Polda Kepri akan membuat berbagai kegiatan.

“Salah satunya tabligh akbar,” imbuhnya.

Menghadapi demo 2 Desember ini, Komandan Korem 033 WP Brigjen Fachri menyebutkan pihaknya juga siap untuk membantu mengamankan kondisi Kepri. Para pendemo yang akan berniat makar tersebut, dinilai sebagai pengkhianat bangsa.”Kami diperintahkan jangan ragu menghadapi pengkhianat bangsa,” ungkapnya.

Ia meminta para ulama, masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tak jelas. “Kami juga siap berjihad,” ujarnya. Dalam penyampaian pengamanan Kepri, menghadapi demo tersebut.

Dihadiri petinggi empat matra yakni Kapolda, Dandrem, Danlanud dan Danlantamal.(rm/bp)

mencanegara maupun nusantara dapat terikat dengan kesan pertama yang dimiliki Kepulauan berciri khas Melayu ini. ”Harus disadari, akses menuju kabupaten Anambas, Natuna atau Lingga misalnya, tak semudah ke kota lainnya.

Jadi, dibutuhkan pengingat agar timbul daya tarik untuk akhirnya mengunjungi kabupaten-kabupaten indah yang kita miliki,” terang Buralimar saat dijumpai belum lama ini.

Menjadikan etalase ini sendiri, diterjemahkan Buralimar dengan menyediakan segala gambaran yang bisa didapatkan dengan berlibur di kota Batam, kabupaten Natuna, Anambas, Karimun, Bintan dan Lingga.

Menjabarkan segala lokasi liburan maupun hiburan, wisata kuliner, budaya, ciri khas daerah dan lain sebagainya, lengkap dengan informasi yang diperlukan wisatawan yang berencana melakukan kunjungan.

Memilih Tanjungpinang, Buralimar memaparkan adanya beberapa pertimbangan

yang telah difikirkan matangmatang sebelumnya. Dimana salah satu keinginan utama untuk memperkenalkan Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri. Berhubung, hingga saat ini masih ditemui kekeliruan di wisatawan nusantara utamanya, yang berfikir Batam lah yang merupakan ibu kota provinsi.

“Jangankan itu, berkalikali juga terdengar kekeliruan penyebutan antara Tanjungpinang atau Pangkal Pinang dan juga provinsi Riau dan Kepulauan Riau,” lanjut dia.

Buralimar juga menjelaskan, bahwa sejak terjadinya kekeliruan penyebutan Provinsi, Menteri Pariwisata juga menyarankan agar mulai saat ini, lebih baik untuk mendengungkan Provinsi Kepri, alihalih menyebutkan Kepulauan Riau.”Bagi mereka tentunya menjadi kebingungan tersendiri. Maka itu, dengan membawa Tanjungpinang sebagai etalase pariwisata Kepri ini, merupakan salah satu alternatif peningkatan masuknya wisman dan wisnus,”ujarnya. (rm/mwd)

KANTOR Pemerintah Kabupaten Karimun

Nilai Aset Pemkab Karimun Capai Rp2,3 Triliun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun mulai mendata seluruh aset daerah. Dari data yang telah disusun Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Karimun diketahui aset Karimun mencapai Rp2,3 triliun lebih.

Keberadaan aset tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Besaran aset daerah milik Pemkab Karimun itu diketahui saat digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Karimun oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Karimun di Gedung Serba Nilam Sari Kantor Bupati, Senin (21/11/2016) kemarin.

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat pembukaan Bimtek tersebut mengatakan, banyaknya aset milik Pemkab Karimun harus dikelola dengan baik oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Karimun. Masing-masing SKPD harus bisa saling koneksi dalam menjaga dan memelihara seluruh aset daerah yang ada.

“Semua aset daerah milik Pemkab Karimun merupakan milik Pemkab Karimun yang harus dijaga dengan baik. Diharapkan, kedepannya aset yang ada dapat terkoneksi dengan pengelola SKPD terkait lainnya. Untuk itu, masing-masing SKPD pengelola harus memiliki sarana dan penunjang,” ungkap Rafiq.

Sementara, Kepala Bagian Perlengkapan Setdakab Karimun, Fajar Harison saat acara bimbingan teknik penyampaian penyusunan laporan barang aset milik daerah menjelaskan, aset daerah dimaksud di antaranya, tanah sekitar Rp471,222 miliar, peralatan dan mesin sekitar Rp237,4 miliar, gedung dan bangunan berkisar Rp586,02 miliar.

“Selain itu, beberapa aset daerah lain seperti sarana jalan, sarana irigasi dan jaringan sekitar Rp944,6 miliar. Sementara, aset tetap lainnya, sebesar Rp13,4 miliar untuk kontruksi, dan saat ini dalam pengerjaan mencapai Rp145,5 miliar. Semua aset itu harus dijaga dengan baik,” tuturnya.

Bimtek Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tersebut diikuti sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karimun. Para peserta Bimtek nampak serius mengikuti paparan dari narasumber, termasuk juga penegasan yang disampaikan Bupati Karimun untuk memelihara aset yang ada. (rm/hlk).

Tenaga Asing Ilegal Marak di Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIATenaga Kerja Asing (TKA) ilegal semakin marak yang bekerja di Kabupaten Bintan. Hal ini mendesak agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi TKA ‘bodong’ alias ilegal yang seenaknya melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, sudah sepatutnya aturan harus senantiasa ditaati dan ditegakkan.

Namun sayangnya hal itu tak pernah diindahkan TKA dan perusahaan-perusahaan yang membandel dengan mempekerjakan TKA tanpa dokumen itu di perusahaannya tanpa mengurus izin yang sudah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan pengungkapan sejumlah TKA ilegal yang menyalahi aturan oleh pihak Imigrasi belakangan terakhir.

Baru-baru ini pihak Imigrasi Klas IIA Tanjunguban kembali menangkap 4 TKA ilegal yang bekerja di Club Med Lagoi. Maraknya TKA ilegal yang bekerja di perusahaan memaksa petugas Imigrasi harus ekstra berpatroli menyisir sejumlah perusahaan-peru-

sahaan yang ada diwilayah Bintan.

Wilayah Bintan yang terlalu luas membuat cakupan kerja pihak Imigrasi menjadi terbatas. Sebab, sebagian besar lagi wilayah di Bintan khususnya di bagian timur masih menjadi wewenang tugas kerja pihak Imigrasi Tanjungpinang. Sehingga pengawasannya menjadi lemah.

Hal ini diakui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bintan Karya Hermawan. Menurut dia, hal ini menjadi suatu kelemahan dalam hal pengawasan khususnya orang asing yang bekerja di Bintan.

“Ini yang akan coba kita koordinasikan lagi, sebab sebagian wilayah Bintan masuk dalam wilayah kerja Imigrasi Tanjungpinang. Nanti kita akan koordinasi mengenai kunjungan orang asing yang lewat Imigrasi Tanjungpinang, supaya kita tahu juga maksud kunjungan mereka (orang asing) itu apa kesini (Bintan-red),” ujar Karya di Bintan, kemarin.

Ia menduga maraknya orang asing yang bekerja diwilayah Bintan ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah

SALAH satu plaza Lagoi Bay di Pulau Bintan, Kepri

yang menerapkan bebas visa bagiorang asing. Sehingga lanjut Karya, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kebijakan tersebut yang jelas merugikan negara.

“Kita memang harus waspada karena kemungkinan ada beberapa pihak yang memanfaatkan kebijakan itu (bebas visa). Ya memang betul disatu sisi bagus bagi pemerintah, tapi tetap kita harus mewaspadai itu,” tambahnya.

Karya juga menghimbau agar perusahaan-perusahaan yang ada khususnya diwilayah Bintan untuk selalu mentaati

peraturan yang sudah ditetapkan. Semisal untuk mempekerjakan TKA harus mengantongi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan begitu, setiap perusahaan dan orang asing yang bekerja di Bintan bisa aman dari patroli petugas gabungan yabg terpadu dalam Tim Pengawasan Orang Asing(TIMPORA).

“Intinya kita bukan ingin menghalang-halangi investasi di Bintan. Tapi ikutilah aturan, dengan begitu justru malah membuat mereka aman dan nyaman di Bintan,” tukasnya. (rm/hk).

Hari Jadi Kab.Lingga 13 Diperingati Dengan Melepas 13 Ekor Merpati LINGGA, RAKYAT MEDIABupati Lingga Alias Wello bersama sejumlah unsur pimpinan FKPD melepas 13 ekor burung merpati saat apel memperingati hari ulang tahun Kabupaten Lingga ke 13, di lapangan sepakbola Sultan Mahmud Riayat Syah III Daik Lingga, Senin.

Pelepasan merpati tersebut merupakan simbol dari harapan masyarakat Lingga untuk terbebas dari keterpurukan dan ketertinggalan di berbagai sektor salah satunya ekonomi dan pembangunan.Dalam amanatnya, Alias Wello menyampaikan pencapaian pembangunan di Kabupaten Lingga hari ini merupakan kerjasama dari semua pihak, bukan hanya semata-mata kerja Awe-Nizar.

Gerak langkah dan percepatan dalam membangun Lingga merupakan langkah yang panjang dan tidak akan pernah selesai.Namun dia mengakui, selama 13 tahun ini Lingga masih minim pelayanan dan pembangunan khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk itu pada rentang

CMYK

BUPATI Lingga Alias Wello memegang burung merpati untuk dilepas

kepemimpinannya, ia berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan tersebut. ”Terus terang saya kecewa. 13 tahun terbentuknya Kabupaten Lingga, masih minim pelayanan dan pembangunan. Saya akan terus bergerak cepat sepanjang periode kepemimpinan saya ini,” ungkapnya.

Menurutnya, selama kurang lebih 9 bulan memimpin Lingga, ada beberapa program yang telah dijalankan seperti percetakan sawah percontohan di Desa Sungai Besar, percetakan sawah TNI AD di Bukit Langkap, pen-

anaman kelapa hibrida di Pulau Talas, penanaman ubi gajah di Desa Marok Kecil, dan beberapa capaian lainnya.

Pencapaian ini merupakan kerja keras dan cerdas semua elemen yang dilibatkan, termaauk juga peran serta dan dukungan masyarakat.

Untuk itu sesuai dengan visi Awe-Nizar, dirinya akan terus berupaya dan berusaha mewujudkan Lingga menjadi pusat sumber daya kelautan menuju masyarakat yang maju, berbudaya dan sejahtera. Pantauan Antara, HUT Lingga ke

13 dihadiri asisten I Gubernur Kepri Raja Ariza, Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Lingga Tawariqh, jajaran DPRD Lingga, dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Lingga lainnya.

Sedangkan yang menjadi peserta apel, terlihat barisan pegawai SKPD Pemkab Lingga, Satpol PP, Menwa STISIP BTM Lingga, Pemuda Pancasila, KNPI, Pelajar SMA, SMK, MA, MTs, SMP serta SD yang berada di Ibukota Kabupaten Lingga.

Usai kegiatan apel peringatan HUT Lingga, Bupati beserta rombongan FKPD dan SKPD bertolak menziarahi makam Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah III di halaman mesjid Jami’ Daik Lingga.

Kemudian dilanjutkan ke makan Sultan Abdul Rahman Syah, Sultan Muhammad Syah, Sultan Sulaiman Badrulalam Syah di pemakaman Bukit Cengkeh Daik, dan diakhiri ziarah makam Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi di Makam Merah Daik. (rm/ant).

CMYK

RIAU

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Didesak Bupati Bengkalis Copot Kepala Desa Jangkang BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Desa jangkang + 15 km dari kota bengkalis termasuk kec. Bantan kab. Bengkalis.

Jum’at pagi TIM INVESTIGASI yang terdiri dari lembaga CIGI ( CLEAN GOVERNANCE) LPPN RI, Wartawan, SM.Pos, RM turun kelapangan untuk konfirmasi, klarifikasi kepada PJ. Kades Jangkang FAHRIAL AMRI.S.Pd. Tim terlebih dulu sampai dikantor Desa jangkang, yang tak lama kemudian dating pak PJ.kades. Tim menyapa apa kabar dan menyalami, tapi pak PJ menanggapi dengan dingin dan bertanya dari mana pak, ketua CIGI Kab. Bengkalis.

Menjawab, kami dari lembaga dan media, kembali PJ menjawab dengan dingin dan lantang. Oooo… saya sudah tahu dengan lembaga dan media memang begitu lalu berlalu masuk kantor tanpa basa basi mempersilakan Tim masukn untuk menemuinya.

PJ kades terkesan Alergi dengan kedatangan wartawan dan LSM ada apa. Sesuai amanat UUD pokok Pers No. 40 tahun 1999 tentang pers nasional Bab II Pasal 2,4,5 asas, fungsi,hak, kewajiban, dan peranan pers dan Bab VIII ketentuan pidana pasal 18. Setiap orang yang secara melawan hokum dengan sengaja melaksanakan ketentuan pasal (4) ayat (2) dan ayat (3) di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 Tim investigasi merasa dilecehkan dan terhina oleh PJ kades yang tidak punya etika dan sopan santun. Tim akan menjumpai bupati dan kadis BPMPD, kalau tidak ada tanggapan, tim akan menindak lanjuti permasalahan ini keranah hokum agar PJ jangan meremehkan dan menghina tamu yang

Kades Jangkang

Fahrial Amri datang siapa pun orangnya.

Seorang kepala desa seharusnya menjadi panutan yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat di desa jangkang umumnya dan seorang ASN yang disandang PJ pada saat ini.

Sementara Tim akan mempertanyakan tentang penyaluran beras raskin yang menurut kabar yang diterima kurang baik dan program apa saja yang sudah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD. Diminta kepada Camat bantan agar PJ kades diberikan pendidikan beretika jangan sampai memandang media jurnalis dan lembaga sebagai momok menakutkan.

Tim menilai PJ tidak pantas menjadi seorang yang di tuakan untuk memimpin desa. Bupati orang seperti ini harus di copot dari jabatan supaya menjadi contoh kepada PJ kades dan kades yang lain, etika dan sopan santun yang diutamakan dalam bersilaturahmi menyambut tamu. Baru jadi PJ sudah seperti ini, apalagi menjadi yang lebih tinggi.(rm/ita)

6

APBD-P Meranti Disahkan 1,2 Triliun MERANTI, RAKYAT MEDIA- Setelah melalui pembahasan yang alot di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti disampaikan oleh juru bicara Banggar Muzakir dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan Agenda Pengambilan Keputusan RAPBD-P Kabupaten Meranti Tahun 2016, akhirnya APBDKabupaten Meranti di sah kan, pengesahan dilaksanakan di Balai Sidang DPRD Kabupaten Meranti, Kamis malam (17/11/2016) pekan lalu.

Hadir dalam kegiatan itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, Plt. Sekda Kepulauan Meranti, Forkopimda, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Meranti, Kepala SKPD, Ketua MUI, Camat, Lurah Kepala Desa, Tokoh Adat/Agama/Masyarakat, Perwakilan Ormas/LSM dan lainnya.

Pengesahan APBD-P Kabupaten Meranti diawali dengan mendengarkan Laporan Banggar proses pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2016 yang dibacakan oleh juru bicara Banggar Muzakir, A.Md. Setelah mendengarkan laporan tersebut, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Meranti H. Fauzi Hasan SE, selaku pimpinan sidang bertanya kepada seluruh anggota yang hadir untuk diteruskan kepada pengesahan, pada kesempatan itu seluruh anggota yang hadir langsung menjawab setuju.

Meski sempat terjadi Interupksi dari salah seorang Legislator Hafizan Abas, ia mengungkapkan apresiasinya kepada Pemda Meranti karena telah mengakomodir semua yang telah diperjuangkan oleh Banggar. ”semua yang diperjuangkan oleh Banggar telah diakomodir oleh Pemda, termasuk para Guru Kemenag berjumlah 313 or-

BUPATI Meranti Irwan berjabat tangan kepada Ketua DPRD Meranti

ang akan menerima gaji honor. Dengan begitu kami menyetujui disahkannya APBD-P ini,” ujar Hafizan berapi-api.

Setelah mendengarkan itu Ketua DPRD H. Fauzy Hasan langsung mengetuk palu tanda disahkannya APBD-P Meranti Tahun 2016.”Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti No. 17/KPTS/ DPRD/XI/2016 Tentang Persetujuan dan Pengesahan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang APBD-Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyetujui RAPBD Kabupaten Meranti Tentang APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan se-

bagai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Ketua DPRD Fauzy Hasan.

Adapun rincian anggaran APBDP Kabupaten Meranti 2016 seperti dikatakan Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, sebagai berikut Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 58.4 Miliar Rupiah, Dana Perimbangan 946.5 Miliar Rupiah, Lainlain Pendapatan Daerah yang sah 285.1 Miliar Rupiah dengan Total 1.2 Triliun Rupiah lebih.Belanja terdiri dari Belanja Langsung 747.1 Miliar, Belanja Tidak Langsung 521.2 Miliar Rupiah dengan Total 1.2 Triliun lebih.Surplus 21.8 Miliar Rupiah. Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan 15.5 Miliar, Silpa 37.8 Miliar Rupiah.

Menyikapi keputusan itu Bupati Kepulauan Meranti mengapresiasi atas dilakukannya pengesahan APBD-P Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016. Dikatakannya APBD-P yang disahkan itu merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi terkini yang dialamai saat ini. Dimana terjadi penurunan penerimaan, terjadi pergeseran anggaran. Dan selanjutnya dengan pengesahan itu Bupati berharap anggaran yang ada dapat segera digunakan untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat. “Pengesahan ini merupakan suatu yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat untuk dapat dimanfaatkan,” ujar Bupati.(rm/humas).

Bupati Meranti Resmikan Bank Mandiri Cabang Selatpanjang MERANTI, RAKYAT MEDIABupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, meresmikan pemakaian Kantor Cabang Bank Mandiri Selatpanjang, peresmian Kantor Bank konventional terbesar di Indonesia itu dipusatkan dikantor Bank Mandiri Jalan Diponegoro, Selatpanjang, Selasa sore (22/11).

Hadir dalam acara itu, Ketua DPRD Kabuoaten Meranti H. Fauzy Hasan, Asisten II Sekdakab. Meranti H. Anwar Zainal, Tito Irianto Sutaryo selaku Regional Retail Head Suamtera I Bank Mandiri Medan, Marjeni Area Head Bank Mandiri Dumai, Lucia Wuryani Ka. Cab. Bank Mandiri Selatpanjang, Pimpinan Perbankan, Tokoh Masyarakat/Agama/Adat, Ketua Ormas/LSM, serta para nasabah Bank Mandiri.

Tito Irianto Sutaryo dalam pidatonya mengungkapkan, Bank Mandiri Cabang Selatpanjang merupakan cabang ke 18 diwilayah Regional Dumai, yang membawahi 4 kota yakni Dumai Bengkalis, Meranti dan Kabupaten Rohil. Bank Mandiri Cabang Selatpanjang juga berfungsi sebagai unit kredit. ”Semoga dengan berbagai layanan yang diberikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diwilayah Kabupaten Meranti,” ucap Tito.

Kepala Retail Regional Bank Mandiri Sumatra itu juga berharap dalam menjalankan operasinya, Bank Mandiri Selatpanjang, mendapat dukungan Bupati, dunia usaha dan masyarakat Selatpanjang. “Kami juga berharap pengoperasian Kantor Cabang Bank Mandiri ini mendapat suport dari Bupati, serta tokoh ma-

BUPATI Meranti Irwan remikan Bank Mandiri

syarakat dan para pengusaha,” harapnya.

Terkait komposisi pegawai sendiri, Bank Mandiri Cabang Selatpanjang memiliki 13 orang pegawai yang mana dari 12 orang pegawai merupakan anak asli Selatpanjang. Hal itu diakui Tito sengaja direkrut agar masyarakat Selatpanjang yang membutuhkan layanan transaksi perbankan dapat terlayani dengan optimal.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Meranti H. Ridwan Hasan yang berkesempatan menyampaikan sambutannya menyambut positif atas beroperasinya Cabang Bank Mandiri Selatpanjang, iapun berharap dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat mulai dari menyimpan, mengambil uang hingga mencukupi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha Pada kesempatan itu Bupati Kabupaten Meranti Drs. H. Irwan, M.Si dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemda

Kabupaten Meranti mengucapkan selamat atas beroperasinya Bank Mandiri Cabang Selatpanjang. Menurutnya kehadiran Bank Mandiri di Selatpanjang memang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat dalam memenuhi transaksi Perbankannya.

“Kehadiran Bank Mandiri ini layak disambut baik dan disyukuri,” ungkap Bupati yang menilai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditandai dengan banyaknya kehadiran Perbankan, sebagai Faktor pendorong tumbuh kembangnya ekonomi daerah.

Selama 7 tahun sejak terbentuknya Meranti, telah banyak terjadi perkembangan, ditandai dengan semakin banyaknya berdiri Bank baik lokal maupun Bank Nasional, sebut saja Bank Syariah Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan kini Bank Mandiri.

Ia juga berharap, Bank Bank yang beroperasi di Selatpanjang dapat menjalankan fungsinya,

dalam mendukung perbaikan ekonomi Indonesia khususnya di Kabupaten Meranti yang saat ini mengalami tekanan. “Semoga melalui peran pihak Perbankan dapat mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” paparnya, Lebih jauh dijelaskan Bupati dihadapan para peringgi Bank Mandiri dan Perbankan lainnya, sektor ekonomi Kabupaten Meranti yang merupakan daerah transit antara Riau Kepulauan dan Riau Daratan, ekonomi masyarakatnya didominasi sektor perdagangan dari hasil pertanian. Meski kini berada dalam keadaan lesu karena disebabkan faktor cuaca dan tekanan ekonomi global, diharapkan dalam 4-5 bulan kedepan kondisi itu akan kembali normal dan jika itu terjadi maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh pihak Perbankan khususnya Bank Mandiri.

Bupati juga mengungkapkan dukungan penuhnya kepada Bank Madiri, salah satu yang dilakukan dengan menghimbau masyarakat maupun para pegawai untuk membuka rekening di Bank Mandiri, jika telah memiliki rekening di Bank Mandiri yang berada didaerah lain Bupati meminta segera dipindahkan, hal itu bukanya tidak beralasan tapi dengan aktifnya transaksi Perbankan di Meranti diyakini akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah.

“Mari kita dukung Bank Mandiri Selatpanjang salah satunya dengan memindahkan rekening Bank Mandiri ke Bank Mandiri Selatpanjang,” ujar Bupati yang juga menghimbau Pegawai untuk melakukan hal serupa.(rm/hms)

Dishub Bengkalis Akan Uji Coba Operasi Dermaga I Roro BENGKALIS, RAKYAT MEDIA- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bengkalis, melakukan uji coba pengoperasian dermaga I Roro Air Putih Bengkalis, walaupun pekerjaan perbaikan masih dilakukan.

“Besok kita akan uji coba pemakaian dermaga I Air Putih Bengkalis, walaupun masih ada pekerjaan untuk mengecor lantai dolpin,”kata Kadishub Bengkalis Jaafar Arief, Minggu (20/11/16) lalu.

Untuk pengoperasiannya nanti akan dibagi jadwal untuk setiap kapal, ketika air pasang maka kedua dermaga akan difungsikan dan saat air sudah surut maka dermaga I saja yang akan digunakan.

Dikatakannya lagi untuk jadwal kapal agar tidak bentrok, maka ketika kondisi air pasang akan mengoperasikan 4 kapal dan ketika air surut hanya dua kapal akan dioperasikan mengingat kondisi dermaga I masih dalam

penyelesaian pekerjaan.

“Apa bila air sudah surut maka dua kapal diantaranya KMP Aeng Mas dan KMP Swarna Putri yang akan dioperasikan, mengingat kedua kapal ini memilki olah gerak yang cepat ketika merapat didermaga,”ungkapnya.

Jaafar Arief juga berharap dengan selesainya pekerjaan dermaga I tersebut, pelayanan terhadap masyarakat tidak akan terkendala lagi seperti yang terjadi saat ini.(rm/ita).

Wabup Terima Laporan Banyak ASN Izin Tiap Apel Senin

WAKIL Bupati Meranti jadi pimpinan apel pagi depan kantor Bupati

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti mengungkapkan kekecewaanya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengikuti upacara Senin pagi. Dari laporan yang ia terima, ASN yang tidak mengikuti upacara karena faktor kesengajaan.

“Jika sakit bisa kita maklumi, tapi anehnya tiap Senin pagi selalu izin, ini patut dicurigai karena saya banyak dapat laporan, pegawai banyak keluar daerah dan baru berangkat Senin pagi sampainya siang,” aku Wabup saat menjadi Pembina Upacara Senin pagi di Halaman Kantor Bupati, Senin (21/11/2016) lalu.

Menyikapi hal ini, Wabup mengintruksikan kepada Kepala SKPD untuk mengawasi stafnya. “Yang tidak hadir berikan

tanda, saya minta Kepala SKPD untuk mengawasi stafnya,” ujar Wabup.

Lebih jauh dijelaskan Wabup, apa yang diintruksikannya semata-mata untuk meningkatkan disiplin ASN maupun Honorer dilingkungan Pemkab Meranti. Menurutnya jika hal itu dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan dan dicontoh oleh pegawai yang sudah baik.”Jika yang malas dibiarkan begitu maka ia tidak akan berubah, yang rajin bisa juga terpengaruh,” jelas Wabup.

Pada kesempatan itu, Wabup sempat berkata ingin membutikan laporan masyarakat itu dengan mengecek langsung kepelabuhan siang ini, (Senin red). “bila perlu siang ini kita cek ke Pelabuhan,” ujarnya lagi.

Dalam rangka memotivasi pegawai, untuk kesekian kalinya Wabup meminta ASN

CMYK

untuk memahami tupoksinya, meski di Meranti belum ada kontrol yang ketat terkait ukuran kinerja sesuai tugas dan fungsi pegawai setidaknya Wabup meminta pegawai mengerti apa yang menjadi tugasnya dan apa yang harus dilakukan.

“Saya minta ASN paham dengan tupoksinya, apa yang harus dilakukan dan apa tugas kita, itu dapat menjadi ukuran prestasi. Dan ini akan dievaluasi,” jelasnya.

“Mari pimpinan SKPD untuk memberikan teguran, pembinaan dan didikan kepada staf, jika tidak bisa berikan sanksi sesuai tingkat ksalahannya,” tambah Wabup.

Wabup juga menyinggung soal anggaran Pemda yang semakin kecil, dimana hal itu mau tidak mau akan mempengaruhi kemampuan Pemda dalam

membayar gaji pegawai Honorer. Tidak tertutup kemungkinan Pemda akan melakukan rasionalisasi pegawai honorer namun tetap mengacu pada kebutuhan pegawai berdasarkan skill dan spesialisasi tertentu.”Jadi berkaryalah sehingga Pemda benar-benar merasakan apa yang telah dikerjakan,” papar Wabup.

Selain itu kepada PPTK ditiap SKPD diharapkan jangan hanya duduk di kantor.

Wabup mengintruksikan PPTK untuk selalu turun kelapangan untuk melakukan pengawasan. Sehingga kondisi real pengerjaan proyek benar-benar diketahui secara detil.”PPTK harus sering-sering turun ke lapangan dan lihat apa yang telah dikerjakan (kontraktor pelaksana),” ucapnya. (rm/ humas).

CMYK

7

SUMBAR

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BNN Sumbar Bekuk Kasat Narkoba Polres Pasaman PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Kasat Narkoba Polres Pasaman, AKP Yohanes Lubis ditahan di sel tahanan Mapolda Sumbar terkait kasus narkoba. Penahanan terhadap Kasat ini sudah dilakukan sejak Jumat 11 November lalu, tapi baru bisa ditahan sekarang karena masih dalam pengembangan.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar, Muhammad Ali Azhar, Rabu 16 November 2016 siang. Dia menyebut, penangkapan terhadap Kasat Narkoba tersebut dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumbar dan BNNP Sumbar. “Iya benar. Dia ditangkap pada 4 November 2016 lalu. Dari tangannya kita mengamankan barang bukti berupa satu paket kecil sabu.

Dia pun mengakui perbuatannya,” tutur Ali Azhar dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor BNNP Sumbar.

Mmenurut Ali Azhar, setelah ditangkap pada tanggal 4 November tersebut, BNNP Sumbar dan Ditnarkoba Polda Sumbar melakukan pengembangan. Pihaknya menangkap 7 orang lainnya yakni, 2 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Namun, 6 orang diantaranya

dibebaskan usai diperiksa petugas karena tidak ada barang bukti dan juga tidak positif menggunakan narkoba.

“Penangkapan terhadap Kasat Narkoba ini memang sudah lewat sekitar dua pekan, tapi kami membutuhkan fakta yang tepat dan pengembangan agar kasus ini nantinya bisa diusut tuntas,” jelas Ali Azhar.

Ditambahkannya, saat ini Kasat Narkoba tersebut sudah berada di sel tahanan Mapolda Sumbar menunggu proses hukum selanjutnya sejak Jumat 11 November 2016 lalu setelah diantarkan oleh Kapolres Pasaman ke Polda Sumbar.

Sepanjang pemeriksaan, Kasat ini sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya. “Tertangkapnya Kasat ini membuktikan kalau BNNP Sumbar tidak main-main dalam pemberantasan narkoba,” tuturnya.

Selain itu, dalam ekspose Rabu 16 November 2016 siang tersebut, BNNP Sumbar juga sudah menghadirkan 6 pelaku narkoba yang ditangkap dalam dua pekan belakangan ini.

Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan 85 gram sabu, ujarnya. (rm/kh/mn).

JARINGAN sindikat narkoba di Sumbar melibatkan oknum polisi

Ekskusi Tanah di Pariaman Tengah Berlangsung Ricuh

SALAH seorang nelayan Pariaman kesulitan melaut cuaca buruk

Cuaca Buruk Nelayan Pariaman Sulit Melaut PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Fluktuasi cuaca yang berlangsung sejak sebulan terakhir berdampak buruk pada hasil tangkapan ikan yang ujung-ujungnya berpengaruh pada pendapatan nelayan tradisonal.

Ridwan (52) seorang nelayan di Desa Balai Nareh, Kecamatan Pariaman Utara, mengatakan, sejak sebulan terakhir, persisnya sejak kondisi cuaca tak menentu, dia tak bisa efektif pergi ke laut mencari ikan.

“Kalau cuaca bagus, tiap hari kami turun ke laut. Bahkan, dalam sehari bisa dua atau tiga kali kami bolak-balik pergi mencari ikan. Hasil ikan tangkapan pun cukup lumayan. Tapi sejak cuaca tak menentu sebulan terakhir, dalam sepekan hanya dua atau tiga kali kami bisa turun ke laut,” katanya.

Dua atau tiga kali seminggu kesempatan bisa turun ke laut di tengah cuaca tak menentu, juga tak memberi hasil tangkapan yang maksimal. Sebab, nelayan hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari ikan di wilayah perairan yang dekat jaraknya dari pantai.

Dikatakan, saat cuaca tak menentu seperti sekarang, nelayan tradisonal yang biasa menggunakan perahu biduak robbin dengan kapasitas mesin 5 PK, tak berani mencari ikan sampai jauh ke tengah laut, seperti biasa. Nelayan hanya beraktivitas di perairan sekitar pulau terdekat.

Hal itu untuk berjaga-jaga dan untuk menghindari hal tak diinginkan ketika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba di tengah laut saat beraktivitas mencari ikan. Kalaupun akan terkena dampak badai dan angin kencang, minimal ada pulau terdekat tempat berlindung.

“Pergi ke laut menangkap ikan dalam kondisi cuaca tak menentu seperti sekarang, resiko kecelakaannya sangat besar. Lagi pula, ketersediaan ikan yang akan ditangkap biasanya jauh berkurang. Apalagi beraktivitas hanya di sekitar perairan pulau. Tapi mau gimana lagi, ekonomi kami disini,” katanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pariaman sejak sebulan terakhir intensif menyebarluaskan imbauan kepada nelayan agar memperhatikan benar kondisi cuaca ketika pergi melaut. Perubahan cuaca yang berlangsung tiba-tiba, seperti yang terjadi saat ini sangat mengancam keselamatan nelayan.

Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Pariaman, Zam Zamil mengatakan, pihaknya selalu memperbaharui informasi cuaca dari BMKG, kemudian menyebarluaskan informasi perubahan kondisi cuaca tersebut kepada berbagai pihak, termasuk kepada nelayan dan awak kapal wisata. (rm/khaidir).

PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Eksekusi tanah di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, berlangsung ricuh antara pihak ahli waris tanah dengan tim eksekusi gabungan yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Pemilik tanah Gusnaldi Syofyan, di Pariaman, Senin, mengaku kecewa dengan tim gabungan karena merasa dirugikan secara hukum.”Kami memiliki surat dan dokumen sah atas kepemilikan sebidang tanah tersebut yang

dikeluarkan oleh pemerintah,” kata dia.

Ia mengklaim tanah tersebut merupakan milik dari pihak keluarga istrinya dengan sejumlah sertifikat dan bukti yang jelas. Pihaknya juga mengaku kecewa dengan pemerintah karena tidak pernah mengadakan upaya mediasi sebelum eksekusi dilakukan.”Kami pihak keluarga tidak pernah diundang atau diajak mediasi, tiba-tiba saja sudah dieksekusi oleh tim gabungan,” ujarnya.

Ia mengaku siap untuk menentang keputusan tersebut untuk mempertahankan hak atas kepemilikan tanah keluarga

isterinya.Bahkan sebut dia, pihak keluarga akan menuntut kembali sebidang tanah yang disengketakan tersebut. Pihaknya meminta pemerintah setempat berlaku adil dalam kasus tersebut.

Sementara itu Camat Pariaman Tengah, Adi Junaidi mengatakan eksekusi tanah tersebut berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN Kota Pariaman.

“Eksekusi tanah juga atas dasar keputusan Pengadilan Negeri Pariaman tahun 2001, dimana pihak dari ahli waris dinyatakan bersalah dan melanggar tindak pidana ringan serta dijatuhi kurun-

Pariaman Tengah Juara Umum MTQ ke VII Kota Pariaman PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menutup secara resmi gelaran MTQ ke 7 tingkat Kota Pariaman yang diselenggarakan dari tanggal 17-20 November 2016, bertempat di halaman Kantor Camat Pariaman Utara, Minggu (20/11/2016) lalu.

Wakil Walikota Genius Umar berharap ajang ini jangan hanya berhenti sampai selesainya MTQ saja, tetapi kegiatan religius dan sarat dengan syiar islam ini akan menjadi siasia dan percuma apabila tidak meninggalkan bekas dan pengaruh kepada masyarakat, ujarnya.

“Untuk itu, diperlukan perhatian, keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen umat dan jajaran pemerintah, agar penyelenggaraan MTQ ini dapat berpenggaruh positif yang tampak dan dirasakan secara nyata dan terukur dalam perkembangan kehidupan masyarakat kita ke depan,” tuturnya.

Dengan adanya Program Magrib Mengaji yang dilaksanakan oleh Pemko Pariaman, hendaknya mendapatkan tempat di hati masyarakat dan kita dukung bersama, sehingga program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua.

“Mari kita ramaikan mesjid

WAKIL Walikota Pariaman Genius Umar menyerahkan piala

dan musholla yang ada di tempat tinggal kita, dengan membaca al quran dari setelah sholat magrib sampai masuknya waktu sholat isya, insyaallah apabila dapat kita laksanakan, bisa membentengi generasi muda dari pengaruh negatif era globalisasi saat ini,” tutupnya.

Keluar sebagai Juara Umum Pertama, Kecamatan Pariaman Tengah, diikuti oleh Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan. Kecamatan Pariaman Tengah mengoleksi Juara I sebanyak 9 cabang, Juara II, 11 cabang dan Juara III, 3 cabang. Kecamatan Pariaman Utara meraih Juara I sebanyak 9 cabang, Juara II, 7

cabang dan Juara III, 9 cabang.

Untuk Kecamatan Pariaman Timur mengumpulkan Juara I sebanyak 6 cabang, Juara II, 8 cabang dan Juara III, 9 cabang. dan Kecamatan Pariaman Selatan Juara I sebnayak 4 cabang, Juara II, 5 cabang dan Juara III, 10 cabang.

Kecamatan Pariaman Tengah mempertahankan gelar Juara Umum setelah di tahun lalu juga meraih predikat terbaik I. Hadir Kepala Kemenag Kota Pariaman Helmi, Sekdako Pariaman Indra Sakti, Kepala SKPD, Kabag, Camat, para panitia dan dewan hakim serta kafilah dari 4 kecamatan yang bertanding di ajang MTQ ini. (rm/amina).

gan satu bulan penjara dan denda Rp30 ribu,” ujarnya.

Setelah dilakukan pengecekan dokumen bersama tim gabungan, maka tanah tersebut sebut dia, merupakan milik negara dengan luas kurang lebih 4,3 meter dengan panjang kurang lebih 12 meter.

Terkait pernyataan pihak keluarga yang tidak pernah diundang upaya mediasi, ia membantah hal tersebut. Pemerintah setempat mengaku tiga bulan sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi dengan pihak terkait. (rm/ant)

MUI Pariaman Anjurkan Masyarakat Tidak Ikut Demonstrasi 25 November KOTA PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pariaman, Sumatera Barat, menganjurkan masyarakat kota itu agar tidak ikut demonstrasi pada 25 November atau 2 Desember 2016.

Ketua Fatwa dan Hukum Islam MUI Kota Pariaman Zulkifli Zakaria di Pariaman, Selasa, mengatakan rencana aksi demonstrasi 25 November atau 2 Desember tersebut dinilainya lebih banyak mudarat dibandingkan sisi manfaat.”MUI dalam hal tersebut mengambil sikap yang sama dengan kepengurusan MUI pusat, menganjurkan agar tidak melakukan aksi demonstrasi,” ujarnya.

Ia menyebutkan pertimbangan tersebut juga tergambar dalam agama Islam untuk mempertimbangkan kemanfaatan suatu kegiatan dengan sisi mudaratnya. Hingga saat ini, sebutnya pihaknya mengaku belum menerima informasi adanya rencana umat muslim kota itu untuk mengadakan aksi 25 November atau pun 2 Desember 2016.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengimbau masyarakatnya untuk tidak ikut dalam demonstrasi yang kemungkinan akan terjadi 25 November atau 2 Desember 2016.”Sebagai gubernur saya minta, kalau bisa jangan ada masyarakat Sumbar yang ikut demonstrasi,” imbauanya saat menghadiri silaturahim tokoh organisasi kemasyarakatan bersama Forkopimda Sumbar.

Ia menilai jika tujuan demonstrasi adalah terkait Ahok, maka sebenarnya demonstrasi 4 November 2016 sudah cukup, karena sekarang yang bersangkutan telah diperiksa pihak kepolisian. Meski demikian, ia juga tidak melarang jika tetap ada warga Sumbar yang ingin ikut berdemo. ”Demonstrasi sebagai cara untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh aturan perundang-undangan. Kalau tetap ada yang ingin berangkat, saya juga tidak bisa melarang,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Daerah Sumbar Brigjen Pol Basarudin dalam kesempatan yang sama juga berharap tidak ada warga Sumbar yang ikut demonstrasi.”Mengendalikan massa yang sangat besar itu sangat sulit. Saat 4 November 2016 yang demonstrasinya relatif damai sudah sulit, apalagi jika nanti terjadi gejolak,” katanya.(rm/ant)

Gubernur Sumbar Imbau Warga Tak Ikut Demo 212 di Jakarta

GUBERNUR Sumbar memberikan keterangan pers kepada wartawan

PADANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno menghimbau masyarakat Sumbar untuk ikut serta dalam aksi demo pada 2 Desember di Jakarta. ”Sebagai gubernur saya minta, kalau bisa jangan ada masyarakat Sumbar yang ikut demonstrasi,” imbaunya ketika menghadiri silaturahim bersama Ormas dan Forkopimda Sumbar di Gubernuran Padang, Senin (21/11) laluIa menilai jika tujuan demonstrasi adalah terkait Ahok, maka sebenarnya demonstrasi 4 November 2016 sudah cukup, karena sekarang yang bersangkutan telah diperiksa pihak kepolisian. “Kita tunggu hasilnya, kita harus menghormati proses hukum,” kata dia.

Kendati demikian, ia juga tidak melarang jika tetap ada warga Sumbar yang ingin ikut berdemo. Katanya,

Kondisi ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana demi menjaga kebhinnekaan Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita mesti sadar perbedaan dan konflik yang terjadi, menjadi tunggangan oleh kelompok tertentu bangsa lain, yang ingin bisa mencekoki Indonesia, untuk keuntungan mereka semata.

Gubernur juga menyatakan NKRI harga mati, kita bersama mesti bertanggungjawab terhadap para pendahulu kita, para pahalwan yang telah memerdekaan negeri dengan berkorban, harta benda dan nyawa.

Keamanan dan ketertiban menjadi sesuatu yang kunci dalam meraih kesejahteraan masyarakat kita.

Oleh karena itu setiap kita jangan mudah terpengaruh terhadap isu-isu dari luar yang tidak menentu, yang senggaja dihembuskan untuk me-

CMYK

mecah belah kita sebagai bangsa.

Jika keamanan negara Indonesia terancam, kita wajib untuk bersatu membela dan mempertahankan republic ini sebagai amanah para pendiri dan pahlawan kita, tegas Gubernur Irwan Prayitno.

Kapolda Sumbar Basaruddin dalam kesempatan itu juga menyampaikan, kebebasan berpendapat dimuka umum merupakan hak setiap orang, ini sesuai dengan UU No. 9/1998. Aparat Kepolisian tidak memiliki hak untuk menghentikannya. Namun saat ini Sumatera Barat resah, dengan meningkatnya perkembangan narkorba, meningkatnya penyakit masyarakat perzinaan dimana tidak mengenal sosok seseorang, mau anggota DPRD, oknum Polisi, TNI serta pejabat dan aparat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Banyak persoalan di Sum-

bar yang menjadi prioritas dna harus kita sikapi secara serius Soal kasus Ahok penista agama, Katanya, Polri telah usut dan ini murni kasus hukum, saat Negara sedang memproses sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada. Silahkan demo, akan tetapi perlu hati-hati dan waspada terhadap orang-orang sengaja melakukan provokasi dan aksi membuat kericuahan untuk membuat konflik memecah belah bangsa ini.

Oleh karena itu mari kita bersama-sama menuntaskan persoalan yang terjadi di Sumatera Barat secara baik dan bijak. Ini bukan tugas para ulama saja, akan tetapi kita masyarakat para orang tua, para pemuda dan tokoh-tokoh adat membangun kembali pencitraan Sumatera Barat yang membanggakan itu, himbau Kapolda Basruddin. (rm/ant).

CMYK

KEPRI

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

Gubernur Kepri Enggan Tanggapi Rencana Interpelasi DOMPAK, RAKYAT MEDIAGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun enggan menanggapi rencana sejumlah anggota legislatif menggunakan hak interpelasi terkait dengan polemik mutasi pejabat eselon IIIV di daerah itu.”Nanti saya jawab. Nanti saya jawab,” ucap Nurdin kepada wartawan di Tanjungpinang, Selasa.Nurdin mengatakan permasalahan itu tidak akan disampaikan kepada wartawan.”Bukan di sini saya jawab. Nanti di DPRD Kepri,” ujarnya.

Sementara sejumlah anggota DPRD Kepri sudah mencari dukungan agar menggunakan hak interpelasi untuk menguak permasalahan mutasi pejabat

eselon II-IV yang mendadak dilakukan Gubernur Nurdin baru-baru ini.

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kepri Sahat Sianturi mengklaim beberapa anggota DPRD Kepri yang bukan berasal dari partai pengusung H.M. Sani (almarhum)Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 memberi dukungan penggunaan hak interpelasi.

Tujuan anggota DPRD Kepri mengajukan hak interpelasi semata-mata mendorong Gubernur Kepri Nurdin Basirun meningkatkan kinerjanya.

“Tidak ada maksud lain selain mendorong pemerintahan ini agar lebih baik lagi, terutama dalam mengambil kebijakan

yang strategis,” katanya.

Sahat mengemukakan sejumlah anggota DPRD Kepri sudah memberi dukungan untuk menggunakan hak interpelasi. Jika diakumulasikan jumlah anggota DPRD Kepri yang mengajukan hak interpelasi melebihi dari 10 orang dari partai yang berbeda.

Secara politik, kata dia, jumlah anggota DPRD Kepri yang bukan berasal dari partai pendukung Nurdin pada pilkada mencapai 28 orang, mayoritas dari PDIP, Golkar, dan Hanura. ”Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak interpelasi minimal didukung oleh 10 orang anggota DPRD Kepri yang bukan berasal dari satu partai,” katanya. (rm/ant).

SISA LAHAN KUBURAN BATU 5 DIPERTANYAKAN

BUPATI KARIMUN DIDUGA TERLIBAT KORUPSI PENGADAAN TANJUNGBATU, RAKYAT MEDIA-Berita tentang pengadaan dan pembebasan lahan pekuburan di batu 5 kelurahan tanjung batu barat, kecamatan kundur sudah terbit di beberapa media massa. Namun sampai saat ini belum ada tindakan yang jelas daripihak berwewenang dalam mengusut kasus ini.

Pengadaan dan pembebasan lahan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten karimun Tahun 2007 ini,menurut informasi yang dihimpum awak media ini dari berbagai sumber.

Dana yang dianggarkan dari APBD sebesar 520 juta.

Menurut nara sumber yang tak mau disebut namanya dan data yang dihimpun awak media ini. saat pembebasan lahan yang bertindak sebagai ketua tim H.AUNUR RAFIQ .Ssos.MSi. pada saat itu jabatannya wakil bupati karimun, camat H.Zifridin dan lurahnya Budi.

Luas lahan yang di ganti rugi kepada pemilik sekitar 20 hektar dalam tiga surat terpisah, yang pertama dengan nomor surat 833 seluas 6,9 hektar,kedua dengan nomor 834 seluas 5,10 hektar,dan yang ketiga dengan nomor surat 805 seluas 7,16 hektar atas nama Tjie Siju Jen berdomisili di pulau Burung.semua surat tanah tersebut dikeluarkan oleh kepala kantor Agraria Tarmizi Idris B.SC tangal 26 oktober 1979

LAHAN kuburan yang dipertanyakan oleh masyarakat

Namun kenyataan yang ada lahan yang disediakan untuk pekuburan hanya 5 hektar, 3 hektar untuk pekuburan Islam,2 hektar untuk pekuburan Kristen. Anggaran yang dipakai hanya sekitar 120 juta, sisa anggaran 400 juta masih dalam pertanyaan masyarakat hingga saat ini. Dan sisa lahan sekitar 15 hektar lagi diduga telah dibagi-bagi pihak tertentu.

Masih menurut nara sumber,pada saat pengadaan dan pembebasan lahan kuburan beliau ikut serta membuat permohonan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan di dampingi Raja Raub selaku pembuat proposal. Bahkan beliau juga mengukur untuk lahan pekuburan yang 5 hektar.”

Kalau saya bang masalah penggunaan dana yang setengah

miliar itu, tidak tau jelas kemana aj di gunakan mereka. Saya hanya dapat upah ngukur aja dari raja raub , kalau masalah surat memang tiga surat tanah itu semua yang di bayar kepada pemilik” tutur nara sumber.

Untuk mendapatkan irformasi lebih jelas,awak media ini menyambangi kantor bupati karimun untuk bertemu langsung dengan bapak H.Aunur Rafiq selaku ketua tim pembebasan lahan,namun tidak ada ditempat Dalam hal ini diminta kepada pihak berwewenang agar benar-benar mengusut kasus ini sampai tuntas. Khususnya pihak kejaksaan ,agar tidak menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat ,karna sampai saat ini kasus nya terkesan di tutup-tutupi. (rm/gabe).

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Jumaga Nadeak SH Ketua DPRD Kepri

PEMERINTAH PUSAT KUCURKAN DANA DESA UNTUK KARIMUN RP 27 M KARIMUN, RAKYAT MEDIADana Desa (DD) yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Karimun mencapai Rp 27 miliar yang diperuntukan 42 desa.Untuk tahap kedua, pencairannya tersisa Rp 11.019.700.70800, dan sudah mulai dilakukan pencairan hingga akhir Desember mendatang.

“Jadi sekarang untuk pencairan DD tahap kedua terjadi perubahan setiap desanya.

Ada yang bertambah dana desanya, maupun yang berkurang. Sesuai dengan claster 60 persen dari tahap pertama dengan formula yang terbaru dari Pusat untuk pencairan tahap kedua ini,” jelas Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Hj Khairita, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Kawil Bea Cukai Diminta Tangkap

Kapal Pengangkut Barang Luar Negeri di Pantai Sawang TANJUNG BATU, RAKYAT MEDIA-Keberadaan kapal pengangkut barang luar negeri , yang melakukan aktivitas bongkar di pantai sawang, masih berjalan mulus. Dari pemberitaan edisi lalu sampai berita ini diturunkan belum ada tindakan yang serius dari pihak bea cukai wilayah khusus kepri yang berdomisili di kabupaten karimun atau pun pihak berwewenang lainnya.

Padahal sudah sangat jelas barang-barang yang diangkut kapal milik Lily ini kebanyakan didatangkan dari Negara Malaysia , Singapore dan masuknya ke Karimun secara Illegal.

Hasil investigasi awak media ini dilapangan, lokasi laut tempat transaksi pemidahan barang ke kapal lily dari kapal besar yang datang dari Malaysia tidak begitu jauh dari pangkalan wilayah khusus Bea Cukai Kepri yang berada di meral, masih bisa dipandang mata hanya ber-

jarak kurang lebih satu kilo meter. Menurut nara sumber demi kelancaran masuknya barangbarang tanpa cukai ini, diduga para pengusaha sudah memberikan jatah pada pihak berwewenang Guna mendapatkan informasi tentang legalitas barang yang di angkut kapal lily, awak media menyambangi kantor wilayah khusus bea cukai kepri untuk konfirmasi langsung kepada kepala kantor, namun belum dapat di temui.

Dalam hal ini diminta kepada Ka.Kanwil khusus bea cukai kepri, agar segera menangkap dan menindak tegas kapal yang membawa barangbarang tanpa cukai ke pantai sawang dan wilayah kepulauan kundur. Agar berjalan dengan baik program yang di buat presiden RI Joko Widodo dalam hal membrantas pungli dan penyeludupan. (rm/gabe)

CMYK

Desa (BPMPD) dan Kesbang Kabupaten Karimun, Senin (21/ 11/2016) lalu.

Dirinya mencontohkan, Desa Pauh pagu DD tahap pertama yaitu Rp646.851.300 ribu berdasarkan claster 60 persen.

Namun, setelah perhitungan formula rumus yang telah ditetapkan secara nasional menjadi Rp3.422.700 ribu. Artinya, harus diambil dananya tersebut dari tahap pertama saja melalui fasilitasi bagian keuangan.

Dengan syarat, APBDes Perubahan yang disetujui bersama dengan SK Kepala Desa, BPD untuk mengetahui perubahan dana tersebut.

“Nah, sekarang sudah yang mengusulkan ada 10 desa. Dan sisanya desa, tinggal membuat perubahan seperti di atas,” tu-

turnya.

Sedangkan, penggunaan DD tersebut dengan batas hingga bulan Maret tahun 2017 mendatang. Sehingga, pihaknya tinggal melakukan pembimbingan tentang pengurusan administrasi dalam tahap pencairan kedua ini. Termasuk, dalam pelaporan pertanggungjawaban kegiatan disetiap Desa.

“Realisasi pengerjaan proyek dari 42 Desa sudah mencapai 65 persen. Termasuk dalam pelaporan SPJ kegiatan,” kata wanita berjilbab ini.

Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari APBD Karimun sebesar Rp14 miliar sudah dilakukan pencairan dua tahap yang mencapai Rp9.684.222.800 miliar. Dengan demikian, tersisa Rp4.445.777.-

200 miliar yang akan dicairkan pada tahap ketiga pada bulan Oktober ini. Artinya, penggunaan DD tersebut sudah diatur dalam Permendesa no21 tahun 2015 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) no6 tahun 2016 tetang pedoman teknis, pelaksanaan DD yang bersumber dari APBN 2016 yang disempurnakan lagi dengan Perbup no13 tahun 2016.

“Saya harapkan kepada semua Kepala Desa, agar segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD. Untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Intinya, peranan Desa dengan masyarakat untuk bisa membangun daerahnya lebih baik dengan menggunakan DD,” ucapnya.(rm/bp)

CMYK

9

SUMUT

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Penyidik Kejari Stabat Geledah Kantor Dinas Pertanian Langkat

Terkait Korupsi Dana DAK 2015

PENYIDIK Kejari Stabat saat sedang melakukan penggeledahan di ruangan kasubbag keuangan Dinas Pertanian Langkat.

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Senin (14/11/2016) pekan lalu pegawai Dinas Pertanian heboh dengan kedatangan penyidik dari Kejaksaan Negeri Stabat. Belasan penyidik yang di pimpin langsung Kasi Pidsus terlihat bolak-balik masuk keruangan satu ke ruangan yang lain untuk mencari berkas-berkas yang di anggap penting sebagai penambahan alat bukti untuk dugaan kasus korupsi dak 2015 yang terjadi di dinas tersebut Terlihat mantan Plt kadis Pertanian Nur supandi dan Kadis Pertanian sekarang Nasiruddin menemani penyidik melakukan penggeledahan di semua ruang yang di anggap penting terkait kasus yang sedang di selidiki Kejaksaan Negeri Stabat.

Penggeledahan berjalan tertutup hanya penyidik dan orang-orang yang

di anggap memiliki kepentingan yang di izinkan masuk keruangan, bahkan Saat terjadi penggeledahan awak media di larang mengambil foto. kata salah seorang penyidik “nanti aja bang,siang nanti kita akan melakukan konfrensi pers di situ semua akan di jelaskan dan semua Foto akan kami perlihatkan,tutupnya.

Penggeledahan terjadi sekitar pukul 09 Wib sampai dengan 13.30 Wib,setelah selesai Terlihat penyidik membawa beberapa berkas yang langsung di angkat kemobil.Dari informasi yang dihimpun penyelidikan ini terkait kasus pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersier Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2015.

Setelah selesai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pertanian sekitar pukul 14.-00 Wib pihak kejaksaan

negeri stabat melakukan konfrensi pers yang di wakili kasi intel M.Yusuf .SH, dalam keterangannya M.Yusuf menjelaskan “Penggeledahan yang di lakukan hari ini berawal dari temuan penyidik terhadap pekerjaan jaringan irigasi tersier Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun anggaran 2015 dan pihak penyidik menemukan tindak pidana di dalam pekerjaan tersebut.

M.Yusuf menambahkan,”sebelum melakukan penggeledahan kami sudah memanggil orang-orang yang terkait untuk di ambil keterangannya, Penggeledahan di pimpin langsung Kasi Pidsus, Kasi Datun dan Kasi Penum.Hingga saat ini kita belum ada menetapkan tersangka dan untuk kerugian kita belum bisa menjelaskannya,nanti kalau ada perkembangan kami akan beritahu temanteman,Tutup M.Yusuf. (rm/topan)

Bendahara Dispenda Langkat

Dituding Pungli Upah Pungut Hasil Tambang LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Sunar, Selaku bendahara Dispenda Langkat di tuding melakukan pemotongan upah pungut hasil tambang, uang hasil tambang yang di sebut sebanyak Rp.123 Miliar dan sebagian hasil tambang tersebut di bagi-bagikan ke Kabid, Kasi, Sekretaris serta staf dan puluhan honorer di Dispenda Langkat dan juga para Ka-des, Lurah, KUPT Dispenda dan staf yang ada di 23 ke-ca-matan di Langkat, para Kabid, Kasi, Sekretaris besereta staff di 23 Kecamatan, sehingga menghabiskan uang hasil tambang sebesar 3 Milyar.

Informasi di peroleh Rakyat Media, dari hasil bagi-bagi tersebut yang menghabiskan dana sebesar Rp.3 Milyar tidak sesuai dengan yang di terima oleh

Kabid, Kasi, Sekretaris dan puluhan staff honorer dispenda Langkat, Kades, Lurah, KUPTD Dispenda beserta staff di 23 Kecamatan, terbongkarnya bagibagi uang hasil tambang tersebut berkat adanya audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumut yang mene-mukan kebocoran anggaran mi-liaran rupiah un-tuk satu item anggaran 2015.

Berdasarkan temuan BPK tersebut sejumlah pejabat di Dispenda, Kades, Lurah, dan juga para staff honorer yang menerima uang hasil tambang harus mengembalikan uang yang di terima dari bendahara dispenda tersebut sebanyak yang mereka terima sesuai jumlah yang mereka tanda tangani saat pengambilan uang di bagian bendaha-

ra, Padahal, saat menerima uang itu dari Ben-dahara Dispenda, mereka ti-dak menerimanya utuh, hanya 30 persen dari besar yang me-reka tan-datangani.

“Semua yang menerima UP dari uang ba-gi hasil tam-bang itu, harus mengem-bali-kan 100 persen se-suai yang ditandatangani sa-at pengambilan uang di bagian benda-ha-ra pengeluaran Dis-penda. Para Kabid yang hanya menerima Rp. 3 juta harus mengembalikan Rp.15 juta, dan para Kasi yang hanya terima Rp. 2 juta harus mengembalikan Rp.10 juta, begitu juga para staf harus mengem-balikan 100 persen, padahal pada saat pengambi-lan uang itu dikenakan pemo-tongan 70 persen,” ungkap sum-ber yang tidak ingin namanya di publikasikan, belum lama ini.

Lanjut sumber kami tidak merasa keberatan harus mengembalikan uang tersebut kalau sesuai yang kami terima tapi uang yang kami terima dari upah pungut tersebut tidak 100 % tapi hanya 30% yang di berikan oleh bagian bendahara dan kami tidak tahu yang 70% itu diperuntukan, terkait pemotongan hasil upah tersebut ya kami menduga bendaharalah yang memotongnya karena kami menerima uang tersebut dari bendahara. Ungkap sumber Sementara itu Bendara Dispenda Langkat, sunar saat hendak di konfirmasi berkali-kali terkait masalah pemotongan tersebut di kantornya, sunar jarang berada di kantor hingga berita naik cetak. (rm/topan).

4 Pegawai Dinas Kebersihan Medan Kena OTT

POLRES Binjai lakukan Ops Zebra Toba 2016 di Jalan SoekartoHatta

Polres Binjai Gelar Razia di Jalan SoekarnoHatta Ops Zebra 2016 BINJAI, RAKYAT MEDIA-Hari keempat Operasi (Ops) Zebra Toba 2016, Satlantas Polres Binjai melakukan razia terhadap para pengguna kendaraan bermotor yang di Jalan Soekarno-Hatta Km 19, Binjai Timur, Sabtu (19/11/ 2016).

Tujuan dari operasi ini untuk menciptakan Harkamtibmas dengan mengedepankan kegiatan penegakan hukum disertai dengan kegiatan preemtif dan preventif secara selektif prioritas untuk mewujudkan kamseltibcarlantas yang mantap, tertib dan lancar di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Dalam razia yang dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Binjai AKP S Daily, puluhan sepeda motor yang melintas diberhentikan guna melihat kelengkapan suratsurat, kelengkapan keamanan bagi pengendara seperti spion dan cara pemakaian helm yang benar dengan cara harus di klik. Sayangnya, banyak pengendara yang menghindari razia dengan berbalik arah

agar tidak terjaring razia oleh petugas polisi.

Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu saat di konfirmasi wartawan, Sabtu (19/11/2016) menghimbau kepada seluruh pengendara sepeda motor baik roda 2 ataupun roda 4 untuk melengkapi surat-surat kendaraan bermotornya pada saat melakukan perjalanan.

“Tak hanya kelengkapan SIM dan STNK saja, polisi juga akan menindak kendaraan bermotor yang menunggak atau telat bayar pajak.Selain itu pengendara juga harus mengenakan helm standart SNI bagi pengendara roda 2. sementara untuk pengendara roda 4 wajib menggunakan safety belt,” tegasnya.

Ops Zebra Toba 2016 ini akan berlangsung selama 14 hari, dari mulai tanggal 16 November-29 November 2016 mendatang. Dalam operasi tersebut, diikuti oleh 1.451 polisi lantas yang akan digelar di seluruh wilayah Sumut.(rm/sup)

MEDAN, RAKYAT MEDIATim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Kebersihan Kota Medan, Jalan Swadaya, Kelurahan Kampung Lalang, Medan Sunggal, persisnya di belakang Terminal Pinang Baris, Kamis (17/11/2016) lalu. Hasilnya, Tim Sapu Bersih Polda Sumut menangkap 4 pelaku yang melakukan pungli.

Empat PNS yang terjaring masing-masing, Muhammad Kamil Hasan Harahap (pegawai honorer), Hendra Saputra Pulungan (pegawai honorer), Ali Sakti (pegawai) dan Johanes Christopher Hutauhuruk (pegawai honorer).

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting membenarkan, Tim Saber Pungli ada melakukan OTT di Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan pada Kamis (17/11/ 2016) lalu.Ke 4 orang yang terjaring OTT tersebut berinisial MKHH, HSP, AS dan JCH. “Modusnya, para pelaku bekerjasama memanipulasi data dan voucher pengambilan BBM solar untuk kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan,”kata Rina.

Menurut Rina, 4 pelaku pungli itu menyalahi aturan.

Sejatinya, truk pengangkut sampah bergerak 2 kali dalam 1 hari. Namun pelaksanaan di lapangan, hanya bergerak 1 kali.Sehingga Dinas Kebersihan Kota Medan diduga, meminimalisir operasional truk. Alhasil, sisa voucher BBM itu

Kabid Humas Poldasu

AKBP Rina Sari Giunting masuk ke kantong pribadi oknum pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan.

“Mobil truk seharusnya mengangkut sampah 1 hari 2 kali, akan tetapi hanya dilaksanakan 1 kali. Voucher BBM ditukarkan uang ke SPBU Pinang Baris. Dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya,” ujar Rina lagi.

Dari keempat pelaku pungli, Tim Saber Polda Sumut menyita uang tunai senilai Rp9,1 juta.

Selain itu, juga dilakukan penyitaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan voucher BBM.Disinggung apa jabatan keempat yang terjaring OTT itu, mantan Kapolres Binjai ini belum bersedia menjabarkannya.

“Saat ini, keempat itu masih dilakukan pemeriksaan,” ujarnya Selain itu, Tim Saber juga mengamankan seorang kordinator pembagi voucher bahan bakar minyak (BBM) berinisial MM. Lalu, ada juga staf dari pejabat pembuat komitmen berinisial IH dan seorang petugas Stasiun Penggisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pinang Baris berinisial L.

Terakhir ada 3 honorer yang terjaring dalam OTT Tim Saber Pungli. Mereka berinisial KH, J dan H (sopir). Kedelapan terduga pelaku pungli ini diamankan dari Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Endar Sutan Lubis, saat dikonfirmasi tidak membantah bahwa ada empat anggotanya terkena operasi tangkap tangan. Namun Endar belum mengetahui pasti apa latar belakang penangkapan keempat stafnya tersebut.”Ya benar, empat orang staf saya baru OTT Poldasu. Tapi kasusnya apa belum tahu persis macam mana ceritanya. Nanti saya cek dulu,”ujarnya kepada media ini.

Pihaknya menyayangkan tindakan yang dilakukan keempat stafnya tersebut. Jika memang benar-benar terbukti bersalah, maka ia tegaskan diberikan sanksi tegas. “Kita serahkan semua kepada aparat penegak hukum. Jika memang dalam kewenangan saya, saya akan pecat. Jika dalam kewenangan PNS, kita usulkan ke BKD. Tapi kan masih ada proses,” katanya.

Endar juga mengatakan, tidak ada upaya pihaknya menyiapkan tim pembela bagi keempat orang yang masih berstatus tersangka tersebut.

Menurutnya hal itu merupakan urusan pribadi masing-masing.

“Ini perkara pribadi mereka, tidak ada kaitan dengan instansi. Kami tidak akan menyiapkan pembelaan. Silahkan proses sesuai hukum berlaku,” katanya.(rm/red).

SUASANA akrab dan penuh komunikatif terlihat saat berlangsungnya pertemuan sosialiasi diruang rapat kantor Camat Bahorok.

6 PERDA INISIATIF DPRD LANGKAT DISOSIALISASIKAN LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Sekretariat DPRD Langkat saat ini sedang gencar – gencarnya menggelar kegiatan sosialisasi enam Perda Inisiatif DPRD Langkat secara meraton yang pelaksanaannya mulai dari kecamatan Bahorok, kec. Secanggang, kec. Batang Serangan, kec. Gebang, kec. Brandan Barat dan kecamatan Besitang, serta diperkirakan selesai tanggal 26 November 2016 mendatang.

Hari pertama kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dikecamatan Bahorok dibuka dan langsung sebagai moderator yaitu Sekwan Drs. Basrah Pardomuan yang dihadiri oleh unsur Forkopimka para narasumber seperti Drs.H. Sarikat Bangun, M.Syahrul S.Sos, Staf Ahli DPRD Drs.Effendi Lubis, Kabag Hukum H.Zurwansyah SH dan puluhan warga masyarakat kecamatan Bahorok para Kepala Desa dan Lurah se kecamatan Bahorok, para pimpinan dan tokoh masyarakat kecamatan Bahorok serta undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Enam perda yang disosialiasikan tersebut adalah : 1.Perda No.14 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, 2.Perda No.15 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif, 3.Perda No.16 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan daerah, 4.Perda No.17 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, 5.Perda No.1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan ke 6.Perda No.3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Seluruh paraundangan dan peserta sosialisasi kelihatan tampak sangat serius dan antusias dalam mendengarkan setiap apa-apayang disampaikan dan dipaparkan oleh sejumlah narasumber, saat Pertemuan berlangsung banyak hal yang dibicarakan hingga membuat suasana berjalan cukup akrab dan lancar dengan penuh komunikatif, terlihat dengan banyaknya timbul berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan oleh sejumlah peserta.

Saat ditemui beberapa orang peserta mengatakan bahwa, mereka merasa senang diundang hingga dapat menghadiri dan mengetahui tentang perda-perda yang ada dan berlaku di kabupaten langkat ini, terlebih lagi dengan diadakannya kesempatan ruang tanya jawab sehingga kami dapat mengerti dengan jelas tentang perda – perda yang telah diterbitkan tersebut, ucap mereka dengan mantap.(rm/tpn).

Kepsek SMAN 1 Secanggang Di Duga Lakukan Pungli

SMAN 1 Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

LANGKAT,RAKYATMEDIAKepala Sekolah SMAN 1 Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Yunus diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap siswasiswi di sekolah tersebut dengan memungut sejumlah uang berdalih untuk kepentingan memperingati perayaan Hari Guru Nasional (HGN) pada 25 November 2016 yang akan datang sebesar Rp.20.000/siswasiswi

CMYK

Informasi yang di peroleh Rakyat Media, Sekolah yang memiliki 700 siswa-siswi ini mematokkan pungutan terhadap siswa-siswinya untuk HGN sebesar Rp.20.000/siswasiswi, sunguh sangat membebani orang tua siswa, apalagi di jaman yang sulit sekarang ini, mengeluarkan uang Rp.1000 saja kami memperhitungkannya apalagi hingga Rp.20.000. Ungkap sejumlah orang tua siswa “Kami merasa heran saja setiap ada kegiatan anak-anak

kami yang menimba ilmu di SMAN 1 Secanggang tersebut selalu saja di kenakan biaya, selama ini kami diam terus setiap ada pungutan, tapi semakin hari semakin menjadi-jadi setahu kami selaku orang tua siswa semua kebutuhan siswakan sudah terakomodir dalam dana BOS, itu kok masih saja kurang ya.” keluh orang - orang tua siswa Sementara itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Secanggang, Muhammad Yunus ketika henda di konfirmasi Kamis

(17/11/2016) lalu terkait hal tersebut sedang tidak berada di tempat, ketika di tanyakan kepada wakil Kepala Sekolah, Kepsek tidak berada di kantor sedang berada di Dinas Kabupaten, ketika Rakyat Media menanyakan terkait masalah pungli tersebut kepada wakil Kepala Sekolah, ia tidak mau mencampuri hal tersebut karena bukan wewenangnya untuk memberikan penjelasan nanti tanyakan saja langsung kepada pak Yunus. Ungkapnya. (rm/topan).

CMYK

NASIOANAL

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Situasi Politik Memanas Jelang Pilkada DKI JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Di depan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2016, Presiden Jokowi mengungkap situasi politik yang agak memanas akhir-akhir ini lantaran Pilgub DKI. Jokowi mengungkap situasi politik membuat dirinya pontangpanting.

“Akhir-akhir ini situasi politik sedikit memanas, sedikit. Ini biasa sebetulnya dalam Pilkada tensinya tambah hangat sedikit, sangat biasa. Tetapi karena banyak sekali faktor-faktor yang lain yang sebetulnya Pilkada tidak hanya di DKI saja ada 101 pemilihan Gubernur atau Wali Kota di Indonesia. Tetapi di Jakarta ini istimewa, sehingga kejadian yang kemarin itulah yang kita lihat, tetapi itu hanya sedikit tambah hangat sedikit.

Meskipun saya cukup pontang-panting ke sana ke sini, tapi sekali lagi itu hal biasa dalam sebuah Pilkada. Biasa,” kata Jokowi dalam pidato sambutannya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016) kemarin.

“Saya ingat juga waktu Pilgub 2012 juga mirip-mirip karena saya merasakan juga di lapangan,” sambungnya.

Dan karena hangatnya situasi politik, Presiden Jokowi pun menemui sejumlah tokoh politik. “Dan karena pontang-panting itu saya yang biasanya nggak pernah naik kuda harus naik kuda,” kata Jokowi, diikuti dengan penayangan foto Jokowi berku-

SEJUMLAH pesawat tempur TNI AU melakukan latihan bersama

Militer Indonesia Dan Singapura Latihan Bersama PRESIDEN RI Joko Widodo

da bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto di layar besar. Sontak ratusan peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan Bank Indonesia, jajaran Dewan Gubernur BI, pimpinan OJK, menteri Kabinet Kerja, petinggi parpol, pimpinan BUMN serta asosiasi perbankan pun bertepuk tangan.

Jokowi kemudian mengimbau ekonom agar turut menenangkan situasi. “Jadi di sini ekonom-ekonom jangan ikut manas-manasi. Anget sudah anget, biasa itu biasa,” kata Jokowi.

Setelah itu Presiden Jokowi meng-

isahkan sedikit pertemuannya dengan Prabowo Subianto pada 31 Oktober lalu di Hambalang. Jokowi menuturkan banyak hal penting dibahas dalam pertemuan itu.

“Dan justru kita ini orang-orang kita ini memang kadang-kadang lucu.

Misalnya saya bertemu dengan Pak Prabowo mestinya kan yang ditanyakan yang substansi yang paling penting dalam masalah politik kebangsaan atau ketatanegaraan kita. Tetapi enggak. Yang ditanyakan tadi oleh media pak tadi makannya lauknya apa, ya

saya jawab ikan bakar. Ketemu tokoh yang lain ditanyakan kemarin kan ikan bakar yang tadi makan apa pak? makan bakmi godok ya karena yang ditanyakan itu ya saya jawab itu,” kata Jokowi.

“Sebenarnya banyak hal-hal yang sangat substantif yang kita bicara pada saat bertemu Ibu Mega misalnya, bertemu Pak Prabowo, bertemu Pak Surya Paloh tadi pagi, kemudian siang bertemu Pak Romi (Romahurmuziy), Pak Setya Novanto,” katanya. (rm/red)

PEKANBARU, RAKYAT MEDIA- Militer Indonesia dan Singapura kembali menggelar latihan bersama. Kegiatan ini melibatkan TNI Angkatan Udara (AU) Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau dengan angkatan udara Singapura dari Republic of Singapore Air Force (RSAF).

Latihan bersama dengan tema Elang Indopura 2016 mulai digelar hari ini dan akan berakhir pada 2 Desember 2016.

Kepala Penerangan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Mayor Rizwar menerangkan, latihan perang udara ini melibatkan 10 pesawat tempur.

“Dari Lanud Pekanbaru mengerahkan lima unit pesawat

F-16 dari Skuadron 16. Sementara dari RSAF melibatkan lima pesawat F-16,” kata Rizwar kepada wartawan, di Pekanbaru, Senin (21/11/2016) lalu.

Dalam tempur udara ini akan digelar di Pekanbaru hingga ke Singapura dengan melibatkan 300 personel dari dua negara. ”Dalam latihan pertempuran nanti, kita seolah-olah bermusuhan dan saling serang,” ucap Komadan Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Deni Simanjuntak.

Kolonel Deni menjelaskan, latihan tempur udara ini merupakan kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keahlian angkatan udara dari dua negara tetangga itu.(rm/oz)

Menhan : Saya Tak Ada Mendengar Ada Upaya Makar

JUTAAN umat islam turun ke jalan di Jakarta minta Ahok di Tangkap

FPI KLAIM TURUNKAN TIGA JUTA ORANG AKSI DEMO BELA ISLAM III

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shobri Lubis mengatakan tiga juta orang siap mengikuti Aksi Bela Islam III. Unjuk rasa itu menuntut calon Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum karena dinilai menista agama Islam.

“Tiga juta orang yang akan turun, itu pun masih kurang,” kata Shobri Lubis saat dihubungi melalui telepon, Selasa, 22 November 2016.

Shobri mengatakan unjuk rasa yang direncanakan pada 25 November atau 2 Desember mendatang tetap berjalan seperti biasa. Jumlah massa telah disiapkan. Massa akan dikerahkan dari Masjid Istiqlal. “Aksi tetap berjalan,” ujarnya.

Shobri menanggapi ucapan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang menegaskan agar massa tidak salat Jumat di jalan umum. Menurut Shobri, massa yang menjalankan salat di jalan karena ruang tampung Istiqlal terbatas untuk tiga juta orang. “Memangnya (Istiqlal) cukup menampung?” kata Shobri.

Menurut dia, dengan jumlah massa lebih dari tiga juta orang tidak memungkinkan Masjid Istiqlal menampung orang sebanyak itu. Ia juga menyampaikan massa akan mengawali aksi dengan berkumpul di Istiqlal dan long march menuju Istana Negara. “Kita akan sesuaikan,” ujarnya.

Aksi Bela Islam III adalah unjuk rasa ketiga yang dilakukan setiap Jumat. Aksi itu pertama kali dilakukan pada 4 Oktober 2016, selanjutnya 4 November, hingga rencana selanjutnya pada Jumat, 25 November 2016. Ribuan orang yang dikerahkan datang dari berbagai daerah, yakni Maluku, Jawa, Sumatera, dan DKI Jakarta. (rm/tempo).

JAKARTA, RAKYAT MEDIA Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu mengaku tidak mendengar adanya isu makar dalam unjuk rasa yang akan digelar pada Jumat 2 Desember 2016 mendatang, seperti yang dikatakan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

“Siapa makar? Yang makar itu siapa? Saya tidak dengar itu ya, intelijen saya tidak dengar itu,” kata Ryamizard saat menggelar sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo di Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menegaskan,

Menhan

Raymizard Ryacudu jika terjadi makar maka Kementerian Pertahanan siap menghadapinya.

“Siapapun yang makar itu tidak boleh terjadi di negara ini, tidak ada sejarah kita makar, kita negara hukum taat hukum. Jika memang terjadi, tindak tegas, Kementerian Pertahanan siap berhadapan dengan makar-makar itu. Siapapun,” tegasnya.

Mengenai adanya upaya makar tersebut. Atas dasar itu, dirinya belum bisa memberikan pernyataan apapun. “Belum (ada laporan), kita kalau ngomong yang pasti benar, jangan sampai kata orang, fitnah nanti,” ucapnya.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, akan menjaga ketat aksi unjuk rasa terkait proses

hukum kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan.

Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada “penyusup” di balik aksi demo tersebut. Para pengunjuk rasa akan menduduki Gedung MPR/DPR. Terlebih Tito mengaku telah mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR. “Kita sudah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar,” kata Tito. (rm/ant)

Setya Novanto Jadi Ketua DPR Lagi

SETIA Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pengangkatan kembali Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah kebutuhan partai. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Senin, 21 November 2016.

“Ini kebutuhan Partai Golkar. Jadi bukan ambisi Novanto, tapi tuntutan Partai Golkar,” kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 22 November 2016.

Setya Novanto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, kata Idrus, belum

mengetahui agenda rapat pada Senin kemarin.

Menurut Idrus, Setya telah memberikan izin agar proses pleno tersebut berjalan. “Golkar sebuah partai yang menghormati demokrasi dan hukum, jadi Setya Novanto memang tidak hadir dalam sidang,” katanya.

Idrus menambahkan, pihaknya belum berbicara dengan Ade Komarudin terkait dengan pergantian pucuk pimpinan DPR itu.

“Tentu akan kami lakukan.

Ada proses politik yang akan kami lakukan semuanya,” katanya.

Rencananya, DPP Partai Golkar akan mengir-

imkan surat pergantian kepada fraksi dan pimpinan DPR pada hari ini. “Saya kira sesuatu hal lebih cepat lebih bagus kan. Kalau sesuatu tujuan yang lebih besar, lebih cepat lebih baik,” kata Nurdin Halid, Ketua Harian DPP Partai Golkar.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin menilai pergantian pimpinan Dewan dari partainya adalah hal yang wajar.

Menurut Aziz, pengembalian jabatan adalah konsekuensi hukum ketika Setya Novanto tak terbukti bersalah dalam pemufakatan jahat Papa Minta Saham.(rm/tmp).

Dua Oknum Pejabat Ditjen Pajak Ditangkap KPK JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Penyidik KPK melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka kasus suap Kasubdit Ditjen Pajak. Mereka adalah Handang Soekarno selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Rajesh Rajamohanan Nair selaku Country Director PT EKP. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, penahan ini dilakukan guna kepentingan penyidikan. Keduanya ditahan di dua tempat berbeda.

“Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penye-

lenggara negara pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan kedua tersangka, yaitu RRN dan HS,” kata Priharsa melalui keterangan tertulis, Selasa (22/11/2016) kemarin.

“Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di dua rumah tahanan terpisah. Tersangka HS ditahan di Rutan KPK dan RRN di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” tambah Priharsa.

Kedua tersangka telah keluar dari Gedung KPK di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Keduanya telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Handang Soekarno keluar pada

pukul 20.38 WIB. Sedangkan Rajesh Rajamohanan Nair keluar pada pukul 20.53 WIB. Keduanya tidak mengeluarkan sepatah katapun ketika hendak masuk ke dalam mobil tahanan KPK. Handang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK setelah menerima uang sebanyak USD 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar. Uang itu diterima dari pengusaha bernama Rajesh Rajamohanan Nair (RRN) yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT EK Prima (PT EKP) Ekspor Indonesia.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, uang tersebut diduga untuk menangani permasalahan pajak dari PT EKP. Uang sejumlah Rp 1,9 miliar adalah penyerahan pertama dari total

CMYK

sebanyak Rp 6 miliar yang akan diserahkan.

“Uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Antara lain terkait dengan surat tagihan pajak (STP) sebesar Rp 78 miliar,” kata Agus saat konpers di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016).

“Saudara bisa membayangkan kewajiban pajak sebesar Rp 78 miliar dengan negosiasi kemudian kewajiban itu hilang. Dari negosiasi itu kita memonitor akan dibayarkan sejumlah Rp 6 miliar kepada yang bersangkutan. Dan Rp 1,9 miliar itu tahap pertama dari penyerahan,” tambah Agus. (rm/dtk).

KASUBDIT Ditjen Pajak Handang Soekarno pakai rompi warna oranye

CMYK

11

SAMBUNGAN

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

Polisi Mulai Negeri (Kejari) Karimun pada Senin (14/11/2016) pekan lalu.

Dalam prosesnya Armaini menyebutkan jika pihaknya telah memanggil beberapa orang saksi yang diduga berkaitan dengan minyak barang bukti Kejari Karimun yang dititipkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Khusus Kepri itu.

“Kita sudah terima laporan dari kejaksaan. Bahwa minyak yang jadi barang bukti hasil tangkapan bea cukai telah hilang dan diduga di-

Sambungan Hal. 1

curi. Beberapa orang sudah kita lakukan pemeriksaan dari Kejaksaan dan Bea Cukai,” kata Armaini, kepada wartawan Rabu (16/11/2016) lalu di karimun.

Untuk saat ini, kata Armaini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan masih melakukan penyelidikan siapa pelaku dugaan pencurian tersebut. Dari pemeriksaan pihaknya, memang ditemukan segel yang ada di tanki penyimpanan minyak telah dirusak.

“Berapa yang hilang serta sisa minyak yang terindikasi bercampur dengan air akan

Kapolri Kukuhkan baru sebagi Kasubdit 4 Ditpidum Bareskrim Polri. Posisinya digantikan Kombes Pol R Dody Rachmad Tauhid yang sebelumnya menjabat Dirreskrimum Polda Sumatera Barat.

Selanjutnya Kombes Pol Musa Manaek Muara Tampubolon dikukuhkan kembali dalam jabatan Dirintelkam Polda Kepri.

Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun juga dikukuhkan kembali menjadi Dirpolair Polda Kepri.

Kombes Pol Yerry Oskag juga dikukuhkan kembali dalam jabatan Dirpamovit Polda Kepri, Kombes Pol Torry Kristianto dikukuhkan dalam jabatan Kasat Brimob Polda Kepri. Kombes Pol Helmy Santika kembali dikukuhkan menjadi Kapolresta Barelang. AKBP Nasrul Liza Kabid TI Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabag Dalops Roops Polda Kepri. Posisinya digantikan AKBP Binyamin Saptika yang sebelumnya menjabat Wadir Polair Polda Kepri.

AKBP Asrial Kurniawan Kabidkum Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru se-

bagai Kabaglatops Roops Polda Kepri. Posisinya digaantikan AKBP Toto Wibowo yang sebelumnya Wadirreskrimum Polda Kepri. AKBP Hartono, Kabid Humas Polda Kepri diangkat sebagai Dirtahti, posisinya digantikan AKBP Saptono Erlangga Wakitoroso yang sebelumnya menjabat Wadirsabhra Polda Kepri.

Selanjutny AKBP Naek Pamen Simanjuntak kembali dikukuhkan sebagai Kabid Propam Polda Kepri. AKBP Jarot Wibowo dikukuhkan kembali menjadi Kabid Dokkes Polda Kepri.

AKBP Henny Cresnowati Soepandi Putri Kabid Keu Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid Keu Polda Jambi, bertukar posisi dengan AKBP Chandra Gunawan yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut di Polda Jambi.

AKBP Kristiaji dikukuhkan kembali sebagai Kepala SPN Polda Kepri. AKBP Budhy Wibowo Sumantri dikukuhkan kembali menjadi Irbidops Itwasda Polda Kepr. AKBP Marthin Hutagaol dikukuhkan kembali dalam jabatan Irbidbin Itwas-

Media Tak Tahun 1999 tentang Pers.

“Jadi, hanya media itulah bisa mendapatkan kucuran dana pemerintah” tegasnya.

Begitu juga halnya dengan penerapan hukum atas dugaan pelanggaran tugas jurnalistik di lapangan. Jika media bersangkutan tidak masuk daftar Dewan Pers maka diberlakukan hukum pidana, namun sebaliknya kalau masuk daftar Dewan Pers harus mengacu terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Menurut Roni, Dewan Pers dengan tegas telah menyatakan sikap penolakan terhadap Wartawan yang tidak jelas identiktasnya yang biasa disebut sebagai wartawan abalabal.”Dewan Pers menyatakan perang terhadap wartawan abal-abal. Indonesia terlalu banyak media abal-abal, termasuk media online. Perusahaan Pers yang berbadan hukum CV, tidak berlaku. Ini perlu diket-

ahui para wartawan khususnya yang bertugas di daerah Tobasa,” ujarnya.

Roni mengungkapkan, beberapa kasus menyangkut wartawan abal-abal, di mana dirinya turut sebagai saksi dari Dewan Pers, yang ingin menegaskan agar wartawan jangan menjadi korban.Ia meminta, agar dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, seorang wartawan hendaknya selalu berpedoman pada kode etik jurnalistik.

“Banyak wartawan yang tidak jelas dan tidak memahami kode etik jusnalistik. Khususnya sebagaimana dalam Pasal 4 kode etik jurnalistik, yakni membuat berita bohong, fitnah,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Tobasa AKBP Jidin Siagian dalam paparannya terkait tindak pidana pungutan liar, suap menyuap dan gratifikasi juga mengingankan agar jangan

gajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai kompetisi global, karena Indonesia negara yang sangat kaya yang diapit dua samudera dan dua benua.

27 tahun lagi sudah dipastikan dunia akan krisis energi.”Kita harus tahu perspektif ancaman, kita harus waspada”, kata mantan KSAD. Panglima TNI juga mengajak kepada seluruh pemuda untuk mewujudkan bahwa Indonesia sebagai bangsa pemenang.”Maka saya mengambil judul mari kita berjuang dan bergotong royong mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang”. ”Orangorang yang patriot itu, dia tidak usah disuruh kalau lihat ada orang lemah, kewajibannya membantu”, katanya.

Panglima TNI mengingatkan, adanya ancaman asing yang ingin menguasai Indonesia. Dan strategi mereka dengan membeli dan menguasai media massa untuk pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial serta kegaduhan

2 Perwira pok,” ucap Dwi yang juga Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli itu.

Menurut dia, kasus penerimaan suap oleh dua perwira menengah Polri ini sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Sambungan Hal. 1

da Polda Kepri. Sedangkan AKBP Roberts Kennedy yang sebelumnya menjabat Wadirintelkam Polda Kepri diangkat menjadi Dirintelkam Polda Sumbar. AKBP Windianto Pratomo kembali dikukuhkan sebagai Wadirlantas Polda Kepri.

AKBP Hernowo Yulianto dikukuhkan kembali menjadi Wadiresnarkoba Polda Kepri.

AKBP Edy Suwandono, dikukuhkan menjadi Dadireskrimsus. AKBP Djoko Purnomo dikukuhkan kembali Wakasat Brimob. AKBP Henki dikukuhkan Wakapolresta Barelang.

AKBP Mudji Supriyadi dikukuhkan kembali dalam jabatan Kapolres Linggaa, AKBP Charles Panuji Sinaga Kapolres Natuna. AKBP Febrianto Guntur Sunoto Kapolres Bintan. AKBP Armaini Kapolres Karimun. AKBP Joko Bintoro Kapolres Tanjungpinang. AKBP Abdul Hamid Kabag Psi Ro SDM Polda Gorontalo, diangkat sebagai Kabag Psi Ro SDM Polda Kepri.”Ini juga sebagai bentuk penyegaran bagi pejabat yang menduduki posisi baru,” kata Kapolda. (rm/red).

Sambungan Hal. 1

Waspadai Penjajahan pihak-pihak luar untuk melakukan penjajahan jenis baru terhadap kekayaan alam Indonesia,” kata Nurmantyo.

Panglima TNI menyebutkan, walaupun bukan dengan senjata, penjajahan itu bisa dilakukan dengan membeli media massa untuk melakukan pembentukan opini dan kegaduhan di masyarakat.

Kegaduhan ini dimaksudkan untuk menciptakan benturanbenturan sosial yang pada akhirnya akan memecah belah persatuan bangsa, sehingga negara akan mudah dieksploitasi dan diperdaya. Sebagai salah satu negara terkaya dalam sumberdaya alam, Indonesia memiliki potensi ancaman dan konflik. ”Semua ini terjadi pada dasarnya adalah karena adanya perang tidak terlihat di antara negaranegara di dunia, yaitu perang perebutan energi,” ucapnya.

Ia mengatakan, 70 persen lebih konflik di dunia terjadi dikarenakan persoalan energi, bukan ideologi atau agama.

Untuk itu, Panglima TNI men-

kita lakukan pengukuran lanjutan. Kasus ini masih terlalu prematur, belum ada arah orang yang melakukannya.

Kelanjutannya nanti kita sampaikan,” tambahnya.

Hal senada juga disebutkan Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Dwi Hatmoko Wiraseno. Menurut Warseno, sejauh ini sudah memanggil dua saksi. Pihak yang dipanggil tersebut di antaranya dari pihak Kejaksaan dan Bea Cukai. “Saksi yang dipanggil untuk saat ini baru dua orang saja. Dari pihak Kejaksaan dan Bea Cukai,” ujar Hatmoko. (rm/trb)

sampai ada awak media di daerah ini terlibat pelanggaran, dan dalam tugas jurnalistiknya tetap berpedoman pada Undangundang yang berlaku. ”Rekanrekan Pers bebas mengumpulkan informasi, membuat berita.

Kami tidak pernah batasi tugas dan pemberitaan wartawan.

Tapi tetaplah mengacu pada Undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian yang membuka kegiatan itu berpesan kepada para wartawan yang hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik.

Sehingga dapat memberikan pemahaman hukum terkait pungli dan suap serta UU no 40 tahun 199 tentang Pers. ”Rekan-rekan wartawan yang hadir kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, hingga dapat memberikan pemahaman hukum terkait pungutan liar (pungli) dan suap,” katanya. (rm/amran).

Sambungan Hal. 1

masyarakat. Mencari dan menciptakan kader-kader potensial di Indonesia sedini mungkin sehingga berpihak dan dapat dikendalikan oleh asing. Menciptakan benturan antar lembaga penegak hukum (Polri dan KPK) serta menimbulkan konflik/memecah-belah parpol.

Kemudian, investasi besarbesaran ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pasar produk asing. Panglima TNI menambahkan bahwa dua persen penduduk Indonesia merupakan pencandu narkoba. Dan 15 ribu jiwa meninggal setiap tahun karena narkoba. ”Narkoba sangat mengancam NKRI. Ini tujuannya untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang bodoh,” kata Nurmantyo.

Hadir pada kegiatan tersebut Para Asisten Panglima TNI, Kadispenad, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, Pangdam I/BB, Unsur FKPD Provinsi Wali kota Medan, Para Alim Ulama/Tokoh Masyarakat, Pelajar SLTA se kota Medan. (rm/ant).

Sambungan Hal. 1

2001 pada 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Untuk sementara Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor karena ada yang memberi sesuatu, menjanjikan hadiah dan menerima,” tuturnya.

Sementara terkait motif du-

gaan suap itu, Dwi menyatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan.”Kan masih dalam pemeriksaan, intinya menerima sesuatu apalagi dengan jumlah yang besar berkaitan kasus yang ditangani, patut diduga mereka menerima suap,” katanya. (rm/kps).

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Dirjen Budidaya Siap Dukung Program Perikanan Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIAKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kesiapannya membantu Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya di kawasan paling selatan provinsi Kepulauan Riau itu.

“Kami apresiasi dan siap dukung program pengembangan perikanan budidaya Lingga. Potensinya luar biasa,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto di Jakarta, Selasa.

Slamet memuji kinerja Bupati Lingga, Alias Wello dalam menggerakan pembangunan khususnya untuk sektor perikanan di bumi berjuluk Bunda Tanah Melayu itu.

Karena selain menggandeng KKP, Bupati Lingga juga melibatkan Kementerian Pertanian serta Kementerian Peker-

jaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merealisasikan konsep peningkatan ekonomi masyarakatnya.

“Untuk membangun Lingga ini, memang tidak bisa sendirian. Contoh, untuk membangun mina padi perlu keterlibatan Kementerian Pertanian,” kata dia.

“Begitu juga dengan pelabuhan perikanan, sekarang pembangunannya sudah ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” terangnya.

Untuk memastikan penyaluran bantuan ke Lingga berdaya guna dan tepat sasaran, Slamet berjanji akan meluangkan waktunya berkunjung ke Lingga pada pertengahan bulan Desember mendatang.

“Insya Allah, saya akan luangkan waktu melihat potensinya. Diusahakan, minggu kedua bulan Desember,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lingga Alias Wello menyampaikan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersedia membantu dan mendukung pembangunan sektor perikanan Lingga.

“Jika kita bicara sumber daya alam, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan, Lingga tidak kalah dengan Natuna. Kita punya 604 pulau yang dikelilingi lautan yang luas. Hanya saja, Lingga bukan wilayah terluar sehingga kurang mendapat perhatian pusat,” ungkapnya.

Untuk mendukung program mina padi yang digagas pemerintah supaya memberi nilai tambah bagi petani, Mantan Ketua DPRD Lingga ini mengatakan, Lingga sudah memiliki sawah ratusan hektar yang siap menjalankan program mina padi tersebut.

“Dulu, banyak orang yang ragu melakukan budidaya ikan

Diduga Kuat dua kapal tanker masing masing kapal tanker MT Fajar membawa 550 ton minyak mentah tersebut. Kemudian kapal tanker MT Nanotan sebanyak 450 ton. Jumlah BB minyak mentah yang raib tersebut sebanyak 1.000 ton dengan nilai kerugian negara sebesar Rp4 miliar.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari Koordinator LBH Pelangi Nusantara mengungkapkan, bahwa dua penjaga kapal tersebut menerima uang masing-masing sebesar Rp5 juta dari oknum DJBC.Dia juga mengatakan permainan BB di DJBC Khusus Kepri sudah berlangsung sejak lama.”Namun selama ini kami tidak memperoleh bukti.

Sekarang kami punya sejumlah bukti,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Polres Karimun untuk pengungkapan kasus raibnya BB ribuan barel minyak mentah dari kapal tanker MT Tabonganen 19.”Untuk menyedot ribuan barel minyak mentah itu butuh waktu yang cukup lama dan butuh tenaga yang terampil, karena jarak tempat penyimpanan BB dengan kantor DJBC Khusus Kepri hanya sekitar 300 meter,”kata Koordinator Lembaga Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Pelangi Nusantara, Abdul Rachman SH. Terkait raibnya barang bukti ribuan barel minyak mentah (crude oil) dari kapal tanker MT Tabonganen 19 GT 757 berbendera Indonesia yang dititipkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau tersebut. Senin (14/11/2016) lalu pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor Karimun.

“Sudah kami laporkan secara resmi pada pihak berwajib. Kami ingin perkara raibnya barang bukti tersebut diusut sampai tuntas oleh polisi, tangkap semua pihak yang terlibat karena negara dirugikan miliaranrupiah,”kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasis Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kicky Arityanto, kepada media ini di kantornya Tanjungbalai Karimun Kicky Arityanto menjelaskan pihaknya baru menerima laporan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau (DJBC Khusus Kepri) terkait raibnya 1.130.201 kilo liter atau setara dengan 7012,58 barel, Senin.

“Setelah menerima informa-

Sambungan Hal. 1

si itu kami langsung ke lokasi.

Disana memang kami lihat segel dari surveyor sudah rusak dan ada sejumlah selang yang kami duga digunakan pelaku untuk menyedot minyak mentah dari lambung kapal tanker tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya, pihaknya melaporkan kejadian tersebut berikut temuannya pada pimpinan Kepala Kejari TBK, Slamet Sentosa SH.Setelah mendapat laporan, Kajari memerintahkan melaporkan kasus itu pada pihak berwajib.”Surat laporkan itu bernomor : LP-B/198/XI/ 2016/KEPRI/SPK-RES KARIMUN terkait peristiwa tindak pidana berupa pencurian dengan pemberatan ribuan barel minyak mentah dari kapal tanker MT Tabonganen 19,” katanya.

Di tempat yang sama Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara itu, Iqram Syah Putra menuturkan pihaknya merasa ada sedikit aneh terkait raibnya barang bukti (BB) itu.

“Berdasarkan informasi yang kami himpun di tempat penitipan BB tersebut, minyak mentah itu dicuri oleh sekelompok orang pada hari Kamis malam 27 Oktober lalu, namun baru dilaporkan oleh DJBC pada kami, Senin 14 November,” tuturnya Iqram menjelaskan ada rentang waktu yang cukup lama terkait raibnya BB itu, didiamkan oleh pihak DJBC.”Entah apa alasannya sampai saat ini, kami tidak tahu,” jelasnya.

Ditanya kapan BB itu mereka titipkan, Iqram memaparkan kronologisnya.

Pada tanggal 19 Juli perkara tersebut sudah dinyatakan P21. Selanjutnya penyidik DJBC menyerahkan tersangka berikut BB pada Kejari TBK, mengingat kantor Kejari TBK tidak memiliki tempat untuk menyimpan BB dan menahan para tersangka, maka BB berupa kapal tengker MT Tabonganen 19, ukuran 68x10x4,5 meter bermesin Akasaka kapasitas 1400 Ps. GT 757 tanda pendaftaran 2015 IIano 3676/ L muatan berupa crude petroleum oil (minyak mentah) sebanyak 1.130.201 m2 dititipkan ditempat penyimpanan BB DJBC. Penitipan BB itu dilakukannya pada tanggal 19 Juli 2016 dengan disaksikan oleh staf Pidana Khusus Kejari TBK, Fahurrohman Hakim SH dan pelaksana pada Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, Pandu Perdana Putra, Nomor register penitipan

bukti, Perkara Nomor PDS-31/ Pt.2/07/2016 atas nama tersangka Miun Arsad bin Arsad DKK register bukti nomor b-29/Pt.2/ TBK/072016 kepada Kepala Seksi Barang Hasil Penindakan DJBC, Lucas Danny Viktor.

Dalam surat penitipan itu berbunyi apabila barang bukti tersebut sewaktu waktu dibutuhkan oleh pijak kejaksaan yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut.

Perintah penitipan BB itu sebelumnya dikeluarkan oleh Kajari TBK melalui Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No: Print- 1144/N.10.12/Pt.2/07/ 2016 dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan keamaman dari BB, maka dipandang perlu untuk menitipkan BB tersebut di Kanwil DJBC Khusus Kepri. Surat Perintah Penitipan tersebut ditembuskan’ kepada Kepala dan Wakil Kejaksaan Tinggi Kepri, serta Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri.

Kapal tangker pengangkut minyak mentah tersebut ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Tanjung Balai Karimun karena tidak memiliki dokumen. Kapal MT Tabonganen 19 GT 757 membawa minyak 1.130 kiloliter crude oil (7012.58 barel) dengan tujuan West OPL. Kapal MT Tabonganen asal Palembang ditangkap patroli BC-7006 di perairan Natuna pada lintang 01-07-45 U/10528-15-T pada 22 Maret 2016 silam.Namun belakangan beredar kabar raibnya barang bukti minyak mentah tersebut kabarnya dijual oleh oknum Bea dan Cukai ke Singapura.

Namun Kepala Kanwil DJBC Kepri Parjiya, menepis tudingan raibnya barang bukti ribuan ton minyak mentah itu melibatkan pihaknya, dalam keterangan persnya Selasa (15/ 11/2016) pekan lalu. Parjiya mengatakan hilangnya minyak mentah dari muatan kapal MT Tabongan itu bukan menjadi tanggung jawab pihaknya karena barang bukti dan tersangkanya sudah diserahterimakan kepada Kejari Karimun.

“Kita sudah berkomunikasi dengan Kejaksaan dan melakukan pemeriksaan ke lapangan. Betul lubang yang digunakan untuk mengisi atau membongkar segel yang dipasang pihak kejaksaan sudah rusak, sehingga kuat dugaan memang sudah dilakukan pencurian,” kata Parjiya.

Parjiya juga menegaskan, hilangnya barang bukti terse-

Gubernur Antisipasi tahunan (UWTO), yang menyangkut besaran, struktur penggunaan dan cakupan wilayah. ”Hasil kajian diselesaikan dalam waktu dekat dan melibatkan ber-bagai pihak dari pemangku kepentingan,” demikian isi surat itu.

Sehubungan dengan itu, maka Peraturan Kepala BP Batam, nomor 19 tahun 2016, tentang jenis dan tarif layanan kantor Pegelolaan Lahan BP, baru dilaksanakan setelah ada kajian. ”Dilaksanakan setelah ada hasil kajian dan arahan dari DK

CMYK

karena keterbatasan pakan.

Sekarang kita sudah punya bahan baku pakan, seperti dedak, ampas sagu dan kepala ikan teri. Jadi, untuk budidaya ikan, khususnya mina padi, kita sudah cukup siap,” tuturnya.

Hadir mendampingi Dirjen Perikanan Budidaya dalam pertemuan tersebut, antara lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Tri Hariyanto, Direktur Kawasan Budidaya, Arik Hari Wibowo, Kepala Bagian Program, Mokhamad Hanafi.

Sementara Bupati Lingga didampingi Kepala Bappeda Lingga, M. Ishak, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Rusli Ismail, Plt. Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga, Kasiman dan Kepala Kasi Pengendalian Kesehatan Ikan Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Keperi, Aang Abubakar. (rm/ant)

Batam,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator selaku Ketua Tim Teknis DK, Lukita Dinarsyah Tuwo.

Atas keluarnya surat itu, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengaku sudah ketemu pihak kementerian di Jakarta.

Selanjutnya, pengusaha di Batam diminta untuk menyiapkan masukan, terkait dengan investasi di Batam. Disebutkan, Kementerian Keuangan juga akan membentuk tim kajian juga terkait tarif UWTO. ”Wakil Menteri Keuangan akan membetuk tim. Kita akan

but bukan tanggung jawab sepenuhnya pada DJBC Kepri.

Alasannya, karena barang bukti dan tersangka sudah diserahterimakan kepada pihak kejaksaan.

“Karena ini sudah diserah terimakan pada jaksa penuntut umum, maka tanggung jawab tidak serta merta menjadi tanggung jawab kami (Kanwil DJBC-red). Maka tanggung jawab hukum pada tersangka dan barang bukti sudah beralih ke teman-teman Kejaksaan,”tegas Parjiya.

Kasus raibnya barang bukti (BB) ribuan ton minyak mentak terus menjadi polemik, tak ayal lagi pihak Kanwil DJBC dan Kejaksaan Negeri Karimun saling tuding siapa yang bertanggung jawab terhadap raibnya barang tersebut. Raibnya barang bukti kasus penyelundupan ini, masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa aktor di balik raibnya barang bukti ribuan ton minyak mentah ini?

Kasi Pidsus Kejari Karimun, Kicky Arityanto, menepis tuduhan, jika tanggung jawab hilangnya BB tersebut masih melekat pada pihaknya, karena pihaknya telah menitipkan kembali barang bukti tersebut ke DJBC Kepri.

Penitipan BB itu, kata Kicky Arityanto, ditandai dengan penandatangan sprin oleh Kajari Karimun dan serah terima antara Kejari Karimun dan DJBC Kepri.

“Memang pelimpahan kewenangan sudah sampai di kami, tapi kewenangan tuntutan. BB fisik dan tersangka kita serahkan kembali ke pihak DJBC,” kata Kicky kepada media ini saat dikonfirmasi melakui telpon.

Penitipan BB pun, katanya lagi, bukan kali pertama dilakukan. Bahkan, hal serupa juga dilakukannya untuk para tersangka dari sebuah kasus di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Karimun.”Untuk BB kita titipkan di BC, untuk tersangkanya kita titipkan di rumah tahanan. Sekarang begini, kalau tahanan itu kabur dari rumah tahanan, apakah masih tanggung jawab kami?” tanyanya.

Mantan Kacabjari Tarempa ini pun mengaku tak ingin menghabiskan air liur berkomentar di media massa. Menurutnya, langkah yang paling bijak ialah membongkar pelaku sesungguhnya dari kasus ini.

“Mari kita sama-sama mengungkap siapa pelaku di balik layar kasus ini,”tegasnya. (rm/ mawardi).

Sambungan Hal. 1

memberikan masukan terkait revisi. Mungkin minggu depan kita akan ke Jakarta lagi,” sambungnya.

Disebutkan, sebelum pulang dari Jakarta hari itu, pihaknya sempat memberikan masukan tekait Perka BP nomor 10 terkait jasa kepelabuhanan. ”Jadi kita minta jangan hanya soal UWTO yang ditunda sampai keluar kajian,” jelas dia.

Disebutkan, Kadin juga diminta buat kajian terkait dengan Batam ke depan. Apa diberikan weweang ke Pemko, atau ke BP Batam.”Apa diben-

tuk badan baru, atau seperti apa. Kita diminta buat kajian.

Kalau kita, ingin satu saja.

Setidaknya khusus perijinan, kita ingin seperti maunya pak Darmin. Satu saja PTSP,” ujar Jadi.

Menurut Jadi, Menko Perekonomian memilih mengeluarkan surat untuk membatalkan Perka, karena utuk mengubah PMK, butuh waktu.”Kalau PMK dikeluarkan Menkeu. Butuh waktu. Kalau Perka, bisa Menko, karena wewenangnya sebagai Ketua DK wewenang ada disitu,”ujarnya. (rm/tps)

CMYK

KORAN UMUM

Rabu, 23 - 30 November 2016 - MINGGU- IV

12

Portal23 Media : www.rakyatmediapers.co.id Rabu, - 30Online November 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 175 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Lift RSUD Kepri Rusak,

PROYEK pengaspalan jalan di sepanjanng Jalan Ahmad Yani, Kampung Kruni, Kelurahan Stabat Baru

Proyek Jalan Tanpa Plang Dikerjakan Asal Jadi LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Oknum Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Langkat Anshor Nasution di duga bermain mata dengan rekanan (Kontraktor), Pasalnya telah melakukan pembiaran terhadap rekanan, sehingga realisasi kegiatan proyek pengaspalan jalan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kampung Kruni, Kelurahan Stabat Baru Kabupaten Langkat berlangsung tanpa adanya pemajangan papan proyek maupun papan informasi kegiatan di sepanjang lokasi kegiatan tersebut Akibat main matanya itu, masyarakat sekitar tidak turut serta merta melakukan pengawasan, sebab tidak mengetahui asal usul kegiatan pengaspalan jalan tersebut. Seperti disampaikan warga setempat.

“Terhitung kegiatan dimulai, kami warga di sini tidak ada melihat pemajangan plang proyek sehingga kami tidak turut serta merta dalam mengawasi. Selain akibat asal usul kegiatan ini tak ketahuan, kami juga kurang tau teknis pengaspalan,” ujar warga Kepada Rakyat Media, Sabtu (19/11/2016) pekan lalu Sementara itu, Anshor Nasution selaku pengawas proyek yang berada di lokasi pengerjaan proyek tersebut terlihat hanya duduk diam saja di depan rumah warga sambil memainkan smartphone selulernya seakan tidak memperdulikan kegiatan proyek pengaspalan yang sedang lagi dikerjakan oleh rekanan.

Ketika salah seorang rekan Anshor Nasution yang juga sebagai pengawas proyek tersebut menjelaskan bahwa proyek pengaspalan jalan ini di laksanakan oleh PT.Rindri Cipta Gemilang, dengan nilai kontrak Rp.3 Milyar yang sumber dananya dari APBD Kab.Langkat TA.2016, sambil berlalu meninggalkan tempat lokasi pekerjaan proyek tersebut.(rm/tpn)

13 Warga Terjebak Didalam Lift TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tiap tahun miliaran anggaran perawatan berbagai pasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri di Tanjungpinang dikucurkan.

Namun, lift yang menjadi urat nadi untuk naik dan masuk ke RSUD berlantai delapan tersebut sering mengalami kerusakan.

Ini dibuktikan pada Senin (21/11/ 2016) lalu, belasan warga yang berkunjung ke RSUD Kepri tersebut untuk menjenguk sanak keluarga yang sakit dikabarkan, terjebak didalam lift RSUD Kepri sehingga mengalami terauma. Sontak kejadian tersebut membuat panik belasan orang yang berada didalam lift tersebut.

Lia Ravika salah satu warga yang menjadi korban macetnya lift RSUD milik Provinsi tersebut. Wanita yang biasa disapa Ika, menceritakan kejadian tersebut bermula ketika dirinya bersama keluarganya, sedang turun dari lantai VI.”Kami bersama keluarga. Dari ruang mawar, menjenguk saudara. Entah apa yang terjadi, antara lantai III, Lift rusak tidak mau jalan,”

Ketua DPRD Sijunjung Padang Tertangkap Sedang Mesum PADANG, RAKYAT MEDIAMuaro Sijunjung – Ketua DPRD Sijunjung Mukhlis R tertangkap basah oleh warga ketika sedang asyik mesum dengan wanita berinisial YL (40), yang diduga merupakan salah seorang tenaga honor di DPRD Sijunjung, Jumat 18 November 2016 pekan lalu.

Menurut salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan ke kamar YL salah seorang janda, Rustam (42), malam itu sekitarpukul 20.30 WIB ada sesosok pria sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan utama kabupaten dari arah rumah dinas bupati.

Saat itu Rustam dan beberapa pemuda dan warga lainnya sedang berkumpul di warung di pinggir jalan. Warga melihat ada sepeda motor yang lewat, ternyata yang mengendarai sepeda motor itu adalah Mukhlis R Ketua DPRD Sijunjung.

Rustam yang bekerja sebagai garin masjid di jorong setempat bersama lima warga lainnya pergi menyusul ke ru-

RATUSAN massa melihat Ketua DPRD Sijunjung tertangkap

mah YL. Sesampai di depan rumah, pintu depan terbuka, TV di ruang tamu hidup tapi tak ada seorang pun di sana.

Rustam terus masuk dan melihat sampai ke ruangan belakang rumah, namun juga tidak menemukan siapa- siapa. Kemudian Rustam kembali ke ruang tamu dan memeriksa kamar yang terletak di bagian depan, ternyata juga kosong dan tak ada penerangan lampu alias gelap.

Merasa penasaran, Rustam memeriksa kamar yang berada di tengah. Begitu pintu dibu-

ka, Rustam dikagetkan YL yang sedang duduk dalam kegelapan dengan memakai baju daster berwarna hitam.

Awalnya, YL mengaku hanya seorang diri di dalam kamar.

Namun saat pintu kamar dibuka lebar terlihat ada celana panjang terletak di lantai. Alhasil antara percaya atau tidak, Rustam melihat Ketua DPRD Sijunjung itu bersembunyi dengan hanya mengenakan celana dalam.”Onde buya, khilaf ambo,’’ ujar Rustam menirukan ucapan Ketua DPRD saat ia pergoki itu. (rm/oz).

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri di Tanjungpinang

Ungkapnya Atas kejadian tersebut Ika dan belasan warga lainnya, bertahan hampir 1 jam lamanya, menunggu teknisi dari rumah sakit.”Kami bertahan 45 menit. Teknisinya juga gak bisa menjelaskan apa masalahnya. Sehingga kami merasa panik, didalam lift itu,” ungkapnya dengan raut cemas.

Proses evakuasi dilakukan secera

16 Ton Gula Pasir Seludupan Diamankan Polair Mabes Polri BATAM, RAKYAT MEDIAKapal patroli Polisi Perairan (Polair) Mabes Polri KP Antasena-7006 mengamankan kapal KM Sukses Abadi yang mengangkut 16 ton gula pasir tanpa dokumen.

Penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang terjadi pada Sabtu, (19/11/2016) lalu.

Penangkapan itu dilakukan pada titik koordinat 01.07.100 U103.30.500 T perairan Karimun.

Hal ini dibenarkan Dirpolair Polda Kepri, Kombes Teddy Johan, mengaku penangkapan dilakukan oleh kapal patroli Mabes Polri. “Ditangkap di sekitar

perairan Karimun Sabtu lalu,” kata Teddy, kepada wartawan Selasa (22/11/2016) kemarin.

Saat ditangkap, KM Sukses Abadi dinakhodai RE bersama

12 anak buah kapal (ABK).

Kapal dan nahkoda serta ABK langsung digiring ke Pelabuhan Batuampar untuk ditindaklanjuti.”Nakhoda tidak bisa

menunjukkan dokumen barang bawaan kepada petugas. Jadi kapal patroli Mabes langsung menggiring ke Batuampar untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Menurut Teddy, penyelidikan kasus tersebut langsung ditangani penyidik Mabes Polri. Rencananya, barang selundupan gula pasir 16 ton, 100 pcs tong fiber kosong, 300 pcs empty plastic drum akan dibawa ke Pulau Moro yang berlayar dari negara tetangga Singapura. ”Kapal berlayar dari Singapura menuju Moro. Sekarang barang bukti di Pelabuhan Batuampar,” pungkasnya.(rm/bty).

Proyek RSUD Anambas Senilai Rp10 Miliar Penunjukan Langsung ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Ketau Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Hatta, mengakui proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan pagu Rp10 miliar gagal lelang, hingga akhirnya dilakukan Penunjukan

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Winarto

dramatis terhadap 13 orang tersebut, mereka dievakuasi melalui atap.Hal ini sontak menimbulkan trauma mendalam bagi pengunjung RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepri. ”Trauma saya. gak bisa dibayangkan 45 menit, didalam lift, kami baru bisa keluar, harus manjat keatap. Teknisinya kebingungan untuk melakukan evakuasi, makanya kami harus man-

jat lewat atap.”Ungkapnya.

Hal senada juga dikesalkan oleh M.Rahmat Syahroni, salah satu warga yang menjadi korban lift tersebut sangat menyayangkan atas sikap dari RSUD tersebut, pasalnya usai dilakukan evakuasi melalui atap, tidak ada satupun dari pegawai RSUD, yang menyampaikan permohonan maaf kepada para korban tersebut.

“Kejadian ini tentu sangat disayangkan, pihak RSUD menganggap kejadian yang sangat berbahaya itu, adalah hal biasa. Tidak ada keluar dari mulut pihak RSUD, permohonan maaf,”ungkapnya dengan nada kesal.

Seharusnya atas insiden itu, pihak RSUD menyampaikan permohonan maaf kepada korban itu. ”Jangan anggap itu kejadian biasa-biasa saja, memang tidak ada korban jiwa, pada insiden itu, tapi trauma warga yang didalam lift itu luar biasa,” Kesalnya lagi.

Hingga berita ini diterbitkan media ini Direktur RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau belum berhasil dikonfirmasi. (rm/mwd)

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun)

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

CMYK

Langsung (PL).

Penunjukan langsung terhadap kontraktor pelaksana proyek, kata Hatta, sesuai dengan rekomendasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Awalnya saat dibuka tender, Hatta menambahkan, ada 19 peserta lelang yang mendaftar. Tetapi ke-19 peserta tidak memasukkan penawaran. Dan pada pelelangan kedua, katanya, hanya ada 1 penawaran.

“Atas rekomendasi PPK, PA/ KPA dan sesuai pasal 84 ayat 5, Perpres 70 tahun 2012 dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pele-

langan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung,” terang Hatta, Selasa (22/11/2016).

Hatta menjelaskan, pihaknya menggunakan aplikasi offline atau manual, sehingga pelelangan di LPSE ýtidak muncul. Pihaknya pun merujuk pada pasal 57 Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.”Pemilihan penyedia barang/ pekerjaan kontruksi/jasa prosesnya penunjukan langsung, praqualifikasi dan offline. Karena prosesnya offline, kami laporkan ke atasan kami (PPK,PA/KPA),ý” ujarnya.

Dia juga menyinggung, kalau dirinya pernah dipanggil oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, untuk memberikan keterangan.”Iya sudah pernah

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

dipanggil, berkisar satu hari penuh, sesuai pertanyaan jaksa ada 19.

Bagi saya, kalau dijadikan tersangka, saya lihat dulu pembuktiannya.

Bagaimana alurnya, saya dijadikan tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, Kacabjari Tarempa, Muhammad Bayanullah mengaku kaget terkait pembangunan RSUD Tarempa. Pasalnya, perencanaan pembangunan RSUD tidak ada. Dia juga masih menunggu rangkuman dari ahli konstruksi, untuk menentukan pembangunan RSUD sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi.”Yang ada master plannya hanya pembangunan Water Front City, kalau RSUD tidak ada perencanaan,” ujarnya.

Dia kebingungan, pelelangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anambas tidak ada muncul di portal Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE) ýKabupaten Kepulauan Anambas.

Pembangunan RSUD tersebut terkesan ditutup-tutupi atau sengaja dihapus dari LPSE, agar tidak terlihat oleh publik.

“Saya sudah pelototin portal LPSE Anambas ini mulai dari tahun 2012 sampai 2016. Saya kaget, perencanaan pembangunan RSUD itu tidak ada di portal LPSE,” ujar Kacabjari Tarempa, Muhammad Bayannulah, kepada wartawan belum lama ini di Tarempa.(rm/bty)