Edisi 174

CMYK

Diduga Kuta Jadi “Sumber KKN Walikota ”, Warga Desak KPK Usut Proyek Pasar Kurai Taji Pariaman KO RA N UMU M - MINGGU- II 9-16 November 2016

Penanggung Jawab Selasa, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Baca Hal 7

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 173 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Isdianto Dinilai Tak Layak Jadi Wagub Kepri Diduga Terlibat Skandal Perselingkuhan Dengan Istri Orang Dan Dugaan Korupsi Pajak Non Migas BATAM, RAKYAT MEDIA-Suhu politik dalam menentukan siapa yang layak menjadi Wakil Gubernur Kepri terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Bahkan, cerita siapa yang pantas menjadi Wakil Gubernur Kepri tersebut menjadi obrolan masyarakat di kedai kopi dan restoran di daerah ini

Informasi yang berkembang belakangan ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kabarnya telah merestui dua nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) yakni Isdianto (Kadispenda Kepri) dan Agus Wibowo (Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bintan) untuk pendamping Nurdin Basirun.

Bersambung ke Hal 11

Rumor Berkembang

28 Anggota DPRD Kepri Menolak Isdianto Jadi Wagub lum mengusulkan dua calon wakil Gubernur ke DPRD Kepri. Padahal partai pengusung yangki Demokrat, Gerindra dan PKB telah mengeluarkan rekomendasi 3 nama yakni Isdianto, Agus Wibowo dan Faizi Bahar sebagai

Kepala Dispenda Kepri Isdianto

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Situasi politik untuk menentukan Wakil Gubernur Kepri terus menghangat. Gubernur Kepri Nurdin Basirun, hingga kini be Bersambung ke Hal 11

DOSEN Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, Wahyu Eko Yudiatmaja

Bersambung ke Hal 11

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kehadiran Hj Aisyah Sani, istri mantan Gubernur Kepri almarhum HM Sanimendampingi putrinya, Rini Fitriyanti saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil Gubernur Kepri, membuat tanda tanya berbagai kalangan ketika itu.

Bersambung ke Hal 11

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAMasyarakat dan aparat penegak hukum sebaiknya mewaspadai politik uang jelang pemilihan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Hal ini diungkapkan pengamat kebijakan publik, yang juga dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Uni-

versitas Maritim Raja Ali Haji, Wahyu Eko Yudiatmaja, belum lama ini di Tanjungpinang.

“Kita patut curigai akan terjadi politik uang jika tidak diawasi secara ketat oleh Bersambung ke Hal 11

Gelapkan Dana BPHTB

Pejabat BPN Batam Ditangkap Polisi

PELABUHAN Roro salah satu pelabuhan di Batam sarang pungli

BATAM, RAKYAT MEDIA-Polisi masih mengejar tiga orang pelaku yang bertanggungjawab dalam peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Nongsa, 2 November lalu.Ketiga orang yang masuk dalam Daftar. Ketiga otak pembawa TKI ilegal yang masih (DPO) itu adalah Syukriadi alias Syukri alias Lurah (48), Yanti (40), dan Budi Yadi alias Herman (32) Menurut Kapolda Kepri, Brigjend Pol Sam Budigusdian, ketiga pelaku tersebut terlibat dalam kecelakaan maut itu berdasarkan keterangan tersangka Dody Faizal.

Dody yang merupakan salah satu ABK kapal tenggelam mengatakan, dirinya hanya melakukan tugas sesuai perintah Syukriadi.”Syukriadi ini otaknya. Dia otak dari segala otakn-

AISYAH SANI TAK MENDUKUNG ISDIANTO JADI WAKIL GUBERNUR

Waspadai Politik Uang Pemilihan Calon Wagub Kepri

Kapolda : Tiga Orang Otak Pembawa TKI Ilegal Masih Buron

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian (tengah) memberikan keterangan pers

Hj Aisyah Sani, istri mantan Gubernur Kepri almarhum HM Sani mendampingi putrinya, Rini Fitriyanti saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil Gubernur Kepri beberapa waktu lalu.

Pungli Disejumlah Pelabuhan di Kepri Belum Tersentuh TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIADiungkapkan seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa transportasi barang di laut bahwa praktik pungli di laut masih terjadi. Biasanya praktik pungli terjadi saat labuh jangkar kapal dan proses bongkar muat barang di pelabuhan.

Pengusaha yang menolak di-sebutkan namanya kepada wartawan mengungkapkan, biasanya ada oknum aparat yang sudah mengintai kapal yang mengangkut barang, sebelum kapal merapat di pelabuhan. ”Oknum aparat berseragam lengkap sering meminta uangoperasional saat kapal tiba di pelabuhan,” ungkap dia mengatakan bahwa praktik pungli sudah berlangsung belasan tahun silam.

Herannya, praktik pungli tidak sampai ke penegak hukum termasuk kepala daerah.

Pengamat ekonomi Kepri Rafky Rasyid mengungkapkan, memang banyak kapal yang ditangkap lalu dilepaskan oleh oknum aparat.

Menurut dia, ini merupakan permainan oknum aparat setelah mendapat uang pelicin.

“Saya simpulkan oknum aparat sangat memiliki andil cukup besar di sini. Harusnya ke depan sudah mulai ditindak tegas sehingga tidak ada lagi pengusaha yang dirugikan,” kata Rafky, kecuali pengusaha itu melakukan penyelundupan, maka harus di-tindak tegas juga.

Jika pengusaha yang umum-nya membawa barang kebutuhan ke Tanjungpinang dirugikan maka dampak dominonya akan ke masyarakat. Salah satu adalah harga kebutuhan akan melonjak.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kombes Pol Drs Samuel Balelang mengimbau masyarakat dan pengusaha melaporkan se-gala bentuk praktik pungli terlebih yang dilakukan oknum aparat di laut. ”Silakan melapor. Jika ada pungli dan bersentu-

BATAM, RAKYAT MEDIASebelumnya Polda Kepri menangkap dua pelaku pungli di Dinas Kependudukan Kota Batam. Polda Kepri Kembali mengungkap kasus Pungutan Liar di Badan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Batam, setelahseorang pengusaha yang menjadi korban melapor karena diminta membayar uang hingga Rp 150 juta saat mengurus sertifikat tanah perusahaan di kawasan Kabil, Batam.

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) ini terungkap setelah polisi menyelidiki laporan yang ditulis pengusaha tersebut di laman lapor.go.id. Dalam laporan itu, pengusaha ini mengeluh karena biaya mengurus sertikat lahan seluas 150.092 meter persegi di BPN Kota Batam, beberapa waktu lalu.

Namun oknum pejabat di BPN mematok biaya Rp 1.000 per meter.

Celakanya, pengurusan sertifikat tanah perusahaan itu sudah tujuh bulan lamanya tidak kunjung selesai. Malah BPN mengembalikan berkas pengusaha itu.”Yang menjadi pengaduan kami, mengapa pihak kantor BPN Kota Batam semena-mena dengan alasan yang tak jelas. Serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, langsung menyatakan bahwa kami tidak bisa mendapatkan serifikat,” keluh pengusaha itu dalam laporannya 5 April lalu.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, manajemen perusahaan tersebut tak membantah meski juga tak membenarkannya. Namun seorang manajer di perusahaan itu mengakui, proses pembuatan sertifikatnya memakan waktu hampir satu tahun. “(Sekarang) sudah jadi sertifikatnya,” ucapnya.

Bersambung ke Hal 11

Bersambung ke Hal 11 KANTOR Badan Pertanahan Kota Batam di Sekupang

CMYK

CMYK

METRO POLIS

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Jamaris Dan Irwanto

PARA petugas Dinas Kependudukan Kota Batam

Ribuan Dokumen E-KTP di Batam Belum Diproses BATAM, RAKYAT MEDIA-Warga yang telah mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) harus bersabar lagi. Pasalnya memasuki bulan November ini, belum juga ada tanda-tanda percetakan akan dimulai.

Sekretaris Disdukcapil Kota Batam, Taufik mengatakan belum menerima informasi terkait ketersediaan blanko yang sudah kosong selama dua bulan.”Kami belum menerima informasinya,” kata dia.

Sesuai edaran memang dituliskan blanko akan tersedia pada bulan ini. Namun belum diketahui waktu pastinya.”Inikan masih awal bulan, masih ada tiga minggu lagi, kita tunggu saja,” kata dia.

Disinggung mengenai kebutuhan blanko yang dibutuhkan. Dia memperkirakan lebih dari 25 ribu blanko.”Jumlah pastinya saya belum bisa pastikan, karena belum menghitung secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Sekupang, Surasa mengatakan memasuki bulan November ini sebanyak 4.070 pengajuan berkas yang belum diproses. Sesuai dengan edaran November ini harusnya blanko sudah tersedia.”Karena memang kosong dari pusat, jadi kita tunggu saja,” kata dia.

Dia juga tidak memungkiri, banyak warga yang menanyakan kapan KTP mereka selesai. Percetakan KTP masih untuk tanggal 30 Agustus 2016.”Karena sudah November, jadi mereka sudah mulai bertanya,” sebutnya. (*)

Komisi IV DPRD Batam Usulkan Tiga Ranperda Inisiatif BATAM,RAKYATMEDIAKetua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif tahun 2017. Ketiga ranperda ini menjadi ranperda prioritas pembahasan DPRD Batam tahun 2017 nanti.”Ada tiga ranperda inisiatif yang kita usulkan menjadi perda,” kata Riky, kepada wartawan Rabu (2/11/2016) pekan lalu.

Perda pertama, katanya, Ketua Komisi IV DPRD mengenai pengembangan Kota Batam PAUD holistik dan integraRiky Indrakari tif. Pengembangan anak usia dini guna memenuhi kebutuhan esensial anak meliputi aspek fisik, non fisik, mental, emosional dan hingga sosial anak.

Seperti diketahui, delapan puluh persen perkembangan otak manusia terjadi di usia dini. Itu sebabnya, periode ini merupakan momen tepat untuk menanamkan nilai dan pendidikan pada anak, termasuk status gizi yang menjadi aspek terpenting guna mendukung tumbuh-kembang, pembentukan karakter, serta kecerdasan anak.”Intinya pendidikan karakter dimulai dari sini,” sebut Riky.

Ditambahkannya, PAUD holistik dan integratif juga sudah menjadi program nasional, yang akan dimulai tahun 2017 ini.

Dalam ranperda ini nantinya, tidak ada lagi yang membedakan PAUD formal, maupun PAUD informal.

Masing-masing PAUD juga bisa mengajukan akreditasi.

Sehingga ketika terpenuhi (akreditasi) sesuai kriteria kementrian pendidikan, maka, PAUD tersebut berhak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).”Mulai tahun depan dana bos akan mengalokasikan Rp 600 ribu untuk setiap anak,” tuturnya.

Selain anak, guru yang mengajar di PAUD juga bisa mendapatkan insentif, dengan mengikuti diklat berjenjang. Ketika lulus ia akan mendapatkan sertifikasi guru, sama dengan yang didapat guru-guru sekolah dasar lainnya.”Kan tidak semua guru PAUD sarjana. Makanya kita ikuti di diklat berjenjang,” papar Riky.

Ia menambahkan, PAUD holistik dan integratif di Batam nantinya akan mengacu model yang telah diterapkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dimana, melalui bantuan PBB dan Selandia Baru, Kupang membangun 100 TK holistik dan integratif dengan pola 3K, yakni Kepedulian, Kemandirian dan Koperasi.

Ranperda kedua ialah, pelatihan dan peningkatan produktivitas dalam rangka pemetaan komptensi angkatan kerja warga Batam. Riky memahami betul, bagaimana perlu peningkatan kompetensi dan produktifitas angkatan kerja lokal, yang bisa bersaing dengan pekerja asing yang berada di Batam.”Kepri, dan Batam khususnya menjadi daerah pengangguran terbesar di Indonesia. Hampir usia produktifitas tidak bekerja. Makanya diperlukan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi,” ucapnya.

Lalu, ranperda ketiga ialah pedagang kaki lima. Ia berharap dengan pola penataan dan pembinaan, pedagang kaki lima di Batam diberikan keterampilan berusaha. Pemerintah juga dituntut menyediakan selter tempat berjualan bagi pedagang, yang nantinya menjadi pusat kuliner dan tujuan wisata di Kota Batam.”Kita juga lakukan pemenuhan standar nasional indonesia untuk produk ukm. Untuk produk makanan tentu harus higenis, ketika mereka mempunyai sni itu, pemerintah juga menyediakan selter,” pungkasnya.(rm/btd)

Pelaku Pungli Digiring Petugas Polisi BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepri masih menunggu petunjuk dari kejaksaan setelah mengirim berkas dua tersangka pungli, Kamis (3/11/2016) lalu.”Belum, nunggu. Apa lanjut atau berkasnya dikirim ulang lagi. Atau ada yang perlu dilengkapi kembali,” kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri (Ditreskrimum) Kombes Pol Eko Puji Nugroho, kepada wartawan belum lama ini di Mapolda Kepri.

Ia mengatakan untuk perkembangan kasus ini masih berputar pada dua tersangka pungli yakni Jamaris dan Irwanto.

“Tak ada tambahan, cuman dua saja,” ucapnya.Mengenai keterlibatan orang lain, Eko menuturkan dari pengakuan tersangka uang tersebut dipergunakan sendiri. “Gak ada baru satu,” ungkapnya.

Kasus ini, terungkap saat Polda Kepri melakukan operasi tangkap tangan pada beberapa waktu lalu.Dari penyelidikan modus operandi yang digunakan oleh kedua PNS Disduk ini dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat untuk sebagai “pelicin” pengurusan dokumen di Disduk.

Hal itu terbukti dengan adanya uang dalam amplop dari setiap dokumen yang ada ditemukan polisi di ruangan Jamaris dan Irwanto.Pada operasi ini, Polda Kepri juga ikut mengamankan Kasi Pindah Disduk Nasibah. Tapi karena tak cukup bukti, ia dilepaskan. “Statusnya hanya sebagai saksi saja,” ungkap Eko. (rm/wd)

Polsek Sagulung Bekuk Pelaku Begal di Dapur 12 Batuaji BATAM, RAKYAT MEDIAWarga Batam, khususnya Dapur 12 Sagulung benar-benar resah dengan keberadaan segerombolan remaja bersepeda motor yang kerap berbuat onar di sekitaran Dapur 12, Sagulung. Banyak warga yang mengaku jadi korban begal dari kelompok remaja yang bekeliaran di malam hari itu.

Famoni Najara, salah satu tokoh masyarakat di daerah Dapur 12 Sagulung menuturkan, belum lama ini ada seorang ibu warga kaveling Malati menjadi korban keganasan kelompok remaja yang disebut pelaku begal oleh warga di sana itu.

Ibu tersebut dipalak dan dianiaya hingga babak belur di sekitar jalan depan pasar bukit Seroja.”Ibu itu sedaerah sama saya, cuman lupa saya namanya. Parah kali, babak belur dibuat anak-anak itu,” ujar pria yang juga menjabat sebagai ketua salah satu ormas itu kepada wartawan, Minggu (6/11/ 2016) pekan lalu.

Tidak itu saja, sebelumnya kelompok remaja tersebut juga diinformasikan membakar salah satu kios warga di sana tanpa ada alasan yang jelas.”Masih banyak lagi korban keganasan mereka. Ada yang bakar kios, ada yang palak pakai parang, ada juga yang dirampas sepeda motornya. Polisi jarang turun ke sini,” ujar Famoni lagi.

Para pelaku selalu beraksi di malan hari diatas pukul 22.00 WIB. Berbekalkan senjata tajam, kelompok remaja itu biasanya nongkrong di daerah

PARA pelaku begal yang dibekuk Polsek Sagulung

bukit Seroja dan jalan masuk ke kampung tua Dapur 12.”Kalau lewat kita tengah malam, pasti dipalak mereka,” kata Renold, warga lainnya.

Para pelaku kata Renold umumnya adalah remaja putus sekolah yang bergabung dengan anak kelompok anak Punk. ”Mabuk terus setiap malam orang itu. Biasanya di dekat pasar bukit Seroja itu mereka ngumpul,” katanya.

Warga di sana sudah berulang kali mengusir namun kelompok remaja itu, namun tak gubris bahkan mereka melawan dan mengancam balek warga jika ada yang mengusik mereka. ”Jadi takut juga mau datangi mereka karena mereka bawa senjata tajam,” ujar Arnold.

Aksi kriminal kelompok remaja bersepeda motor itu juga sudah berulang kali disampaikan ke pihak kepolisian setempat namun langkah tegas untuk memberantas para pelaku

belum dilakukan secara maksimal. ”Polisi paling patroli sebentar pakai mobil patroli itu.

Tapi itu tak berpengaruh sebab saat lihat lampu mobil patroli mereka sembunyi, setelah itu baru keluar lagi,” ujar Arnold.

Warga sangat berharap agar pihak kepolisian segera turun menertibkan kelompok remaja yang meresahkan tersebut agar lingkungan tempat tinggal warga bisa tenang.”Kalau bisa ditangkap semua, karena sudah benar-benar meresahkan mereka,” kata Famoni.

Menanggapi keluhan warga itu, Kapolsek Sagulung AKP Hendianto mengaku akan segera mengambil tindakan tegas dengan melakukan patroli dan penangkapan jika memang tertangkap basah nantinya. ”Selama ini tak ada laporan, tapi kami akan tetap prioritaskan keluhan warga itu. Kami akan turun setiap malam,” ujar Hendrianto. (rm/bp)

Ratusan Massa Perpat

Tolak Tarif Baru UWTO BATAM, RAKYAT MEDIAAksi penolakan tarif baru uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang kini mulai diberlakukan BP Batam, terus menuai protes.

Setelah pengusaha melakukan berbagai cara penolakan, giliran warga Batam yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) menggelar aksi demo di DPRD Batam, Senin (7/11/2016) lalu. Mereka menolak penerapan tarif baru tersebut.Tarif baru UWTO itu dinilai memberatkan warga sehingga harus direvisi. “Tolak UWTO,” teriak massa Perpat.

Mereka kemudian masuk ke kantor DPRD Batam menyampaikan aspirasi mereka. Mereka membawa sejumlah spanduk putih bertuliskan “Tolak UWTO”. Sehari sebelumnya, pengusaha nasional, Siswono Yudhohusodo, ikut angkat bicara soal polemik kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam.

Menurut dia, tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148 dan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 19 itu harus direvisi kemba-

li. Jika tidak, kondisi ini akan membuat daya saing Batam akan semakin terpuruk. ”Jangankan mendatangkan investor, yang ada sekarang malah akan keluar,” kata Siswono dalam Diskusi Ekonomi di Hotel Harmoni One Batamcenter, Batam, Minggu (6/11/2016) pekan lalu.

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengatakan, kenaikan tarif UWTO ini akan menambah ketidakjelasan arah pembangunan Batam. Sebab, saat ini pengusaha di Batam tengah dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Sebab, tarif UWTO tersebut bisa naik setiap saat, jika mengacu pada PMK Nomor 148/2016.

Selain itu, saat ini status Batam juga masih membingungkan. Sebelumnya, Batam ditetapkan sebagai kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). Namun belakangan muncul wacana Batam akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).”Jadi kalau mau Batam berkembang, ada banyak hal yang harus dibenahi. Termasuk soal UWTO ini,” katanya.(rm/rizki).

DPRD Batam Minta Dinas Perikanan Berdayakan Warga Pesisir

TANGKAHAN para nelayan tempat bersandarnya kapal nelayan masyarakat

CMYK

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas perikanan adalah Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) baru di pemko Batam.DPRD Batam berharap dinas perikanan memberdayakan masyarakat pesisir.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) SOTK, Aman mengatakan pembentukan dinas baru ini tak lepas dari salah satu tujuanya yakni memberdayakan masyarakat pesisir Kota Batam, baik itu dari sisi sosial, kemampuan, pengetahuan hingga ekonomi, bisa sejajar dengan masyarakat yang ada di mainland.”Oleh karena itu kita konsentrasikan di satu dinas perikanan,” kata Aman, kepada wartawan Selasa (1/11) pekan lalu.

Dari usulan Pemko Batam sendiri, kata Aman, dinas ini tergabung dalam dinas perta-

nian dan ketahanan pangan. Namun karena beberapa penilaian tim pansus, dan sekaligus mengacu UU 23 2014 dan PP 18 tahun 2016, perikanan, pangan dan pertanian dijadikan masing-masing dinas. “Kita konsen memberdayakan masyarakat pesisir. Makanya kalau tetap digabungkan akan tidak efektif dan menyentuh masyarakat tempatan ini,” terang Aman.

Ia berharap, siapapun yang menduduki kepala dinas atau kepala bidang dinas perikanan ini nantinya, betul-betul fokus dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Sesuai ruh dan spirit konsentrasi DPRD Batam, dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat pesisir pulau Batam. (rm/ferianda)

CMYK

3

METRO POLIS

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Miliaran Retribusi Sampah Menguap BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengakui dana retribusi sampah yang ditagih ke masyarakat banyak yang “menguap” sehingga pendapatan asli daerah tidak maksimal. ”Banyak yang ‘loss’. (Petugas) habis pungut balik kampung.

Maka ini harus selesaikan,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam.

Pemerintah tengah merancang sistem yang tepat untuk digunakan dalam menarik retribusi sampah, agar pendapatan bisa maksimal.

Bila memungkinkan, katanya, maka retribusi sampah dilakukan menggunakan sistem informasi teknologi. Agar setiap dana yang masuk langsung disetor ke pemerintah.”Saya pikirkan buat kartu, pakai gesek saja. Khusus gesek pembayaran retribusi sampah, tidak ada lagi transaksi,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta ahli TI memberi masukan kepada Pemkot Batam untuk mencari mekanisme yang pas demi memaksimalkan potensi PAD

dari retribusi sampah.Selain meningkatkan PAD, pemerintah juga akan mendisiplinkan petugas agar bekerja mengangkut sampah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Ia meminta masyaraat segera melapor kepada Pemkot, bila jadwal pengangkutan sampah melenceng, karena pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Batam bersih dari sampah.

Kemudian, sebagai langkah terakhir dari penanganan sampah, Pemkot ingin membenahi Tempat Pembuangan Akhir Telaga Punggur. ”Tahap awal mendisiplinkan pekerja secara internal dulu, setelah itu selesai baru disiplinkan masyarakat, setelah itu baru ke TPA supaya ada penyelesaian tahap akhir sampah diangkut ke sana,” kata dia.

Wali Kota Rudi berharap, pada 2017 sudah tidak ada masalah sampah lagi di kota industri itu.

Apalagi mulai 2017, pengelolaan sampah yang kini dibawa dinas akan dialihkan langsung di bawah camat, agar lebih dekat dengan masyarakat.(rm/red).

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Babodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati Perwakilan Sumatera Barat Amina Zalani (kepala), Khaidir (koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Hermansyah (kepala) Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Tanjung Batu Anggiat Pangabean Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando Biro Kabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro Lingga Lingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) BiroKabupaten Anambas Eddy (Kepala Biro), Machmud, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Bokhari, Nina Chandra Biro Kabupaten Siak Sugianto Biro Kabupaten Bengkalis Khairuddin Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : Sindo Batam Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id

20 Rumah Dibakar

Eksekusi Lahan PT Glory Point BATAM, RAKYAT MEDIA-Eksekusi lahan PT Glory yang ditempati sejumlah kepala keluarga, di dekat Pasir Putih, Batam Centre, tepatnya arah jalan pintas ke Bengkong, Selasa (8/ 11/2016) lalu berakhir ricuh.

Warga marah dan merusak serta membakar sejumlah rumah di Perumahan Glory Home’s, tepat di sebelah lahan yang disengketakan. Warga yang marah menggunakan bom molotov (botol diberi minyak tanah dan sumbu disulut api) melempari beberapa rumah yang kemudian merembet ke rumah lainnya. Bahkan tak sedikit rumah yang kacanya pecah dihujani batu.

Polisi dibantu TNI bergerak mengamakan situasi dan mengejar pelaku bom molotov. Satu ember bom molotov yang belum sempat digunakan berhasil diamankan. Sementara petugas lainnya berusaha memadamkan api.Pantauan di lapangan, tanda-tanda eksekusi pengosongan lahan itu berpotensi ricuh telah muncul sejak pagi hari. Warga menutup jalur masuk dengan ban bekas.

Begitu tim eksekutor datang, banban tersebut dibakar. Polisi kemudian berusaha membubarkan massa

KERICUHAN eksekusi lahan PT Glory puluhan polisi bersiaga

dengan melempar gas air mata.Cara ini berhasil membuyarkan konsentrasi warga dan tim eksekutor bergerak masuk. Termasuk tiga alat berat yang dikerahkan untuk merobohkan bangunan di atas lahan tersebut.

Namun, gas air mata itu membuat sejumlah anak-anak terkena dampaknya. Mata mereka perih dan dilarikan ke rumah sakit.Sementara massa lainnya bergerak mundur dan tiba-tiba ada warga yang nekat melemparkan molo-

tov ke rumah di Perumahan Glory Home’s tersebut. Tiga rumah terbakar, lainnya rusak.Namun, polisi berhasil meringkus terduga pelaku utama pelemparan molotov ke rumah warga tersebut. (rm/red)

Kapolresta: Kegiatan Penggusuran Bengkong Batam Dihentikan BATAM, RAKYAT MEDIAKapolresta Barelang Kombes Pol Helmy Santika mengatakan kegiatan penggusuran Kampung Harapan Swadaya Kecamatan Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau dihentikan sementara demi keamanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota, dengan alasan keamanan kegiatan ini dihentikan,” kata Kapolresta saat menemui warga Kampung Harapan Swadaya di Batam, Selasa.

Selanjutnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah akan rapat bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.Ia meminta warga tenang dan tidak bertindak anarkis.”Kami memaklumi yang dikerjakan panitera dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan UU. Tapi kondisi di lapangan diperhatikan.

Semua dihentikan,” katanya.

Kapolresta meminta semua aparat keamanan apel untuk konsolidasi bersama.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan penghentian kegiatan dilakukan menunggu hasil pertemuan FKPD yang dilaksanakan

Kapolresta Barelang

Kombes Pol Helmy Santika Rabu (9/11/2016) kemarin. ”Kami memahami negara harus hadir di tengah masyarakat, makanya pilih opsi itu, dasar utamanya pertimbangan keamanan,” katanya.

Sesungguhnya seluruh warga negara harus tunduk dan patuh pada perundangan yang berlaku. Dan keputusan penggusuran merupakan hasil

keputusan yang paling tinggi dari mahkamah agung.Namun begitu, keamanan menjadi prioritas utama.

“Pemkot akan memfasilitasi warga. Kami menghormati apa yang sudah dilakukan panitera,” katanya.

Warga Kampung Harapan Swadaya, Dea menyatakan warga sepakat tidak akan meninggalkan kampung itu.”Ini rumah kami, saya lahir di sini.

Kami tidak akan meninggalkannya,” kata Dea (36).

Ia berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan itu.Warga Kampung Harapan Swadaya lainnya, Nur (40) memperkirakan terdapat 3.000 warga yang tinggal di sana. ”Ada lima RT. Rumahnya ada banyak. Kami semua menolak digusur, kami bayar PBB,” kata dia.

Sementara itu, sejumlah rumah mewah Perumahan Glory Home terbakar dalam kericuhan yang diduga disusupi warga dari daerah lain itu.Kericuhan bermula dari sengketa lahan antara warga yang tinggal di Kampung Harapan Swadaya dengan perusahaan pengembang. (rm/ant).

Pembahasan UMK Batam 2017, Deadlock!

BATAM, RAKYAT MEDIAPertemuan terahir dalam pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam dan upah sektoral oleh Dewan Pengupahan Batam deadlock.

Rapat yang berlangsung di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Sekupang, Selasa (08/11/2016) kemarin berjalan tanpa ada kata sepakat antara angka UMK Batam dan upah sektoral.

Hal itu dikarenakan dewan pengupahan dari serikat pekerja tetap menolak sistim pengupahan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015.

Sementara pengusaha menolak melakukan pembahasan upah sektoral.

“Jadi pembahasan hari ini kita belum masuk dalam angga UMK dan upah sektoral. Karena pengusaha masih melolak, kami masih membahas dasar upah tahun depan berdasarkan

PARA peserta rapat membahas UMK Kota Batam

apa. Tapi sementara pengusaha menolah membahas upah sektoral,” ujar Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektrik Elektronik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI) Batam Muhammad Mustofa.

Mustofa mengaku pembahasan UMK dan upah sektor terpaksa harus ditunda dan akan dilanjutkan pada Jumat

CMYK

(11/11/2016). Ketua dewan pengupahan memberikan waktu selama tiga hari bagi bagi pengusaha dan serikat pekerja untuk berunding.

“Kami diberikan waktu selama tiga hari untuk melakukan perundingan kepada pengusaha. Dalam menyikapi jalan keluar UMK Batam dan upah sektoral,” pungkasnya.(rm/bty).

SUASANA di pelabuhan Domesting sekupang penumpang semerawut

Seaport Tax Dinaikan, Fasilitas Pelabuhan Semberawut BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pengusahaan Batam mulai 7 November 2016 resmi menaikkan tarif Seaport Tax pada Pelabuhan Domestik Sekupang dan Telaga Punggur. Sayangnya kenaikan tarif seaport tax dari Rp3.500 menjadi Rp10 ribu, dan Pelabuhan Telaga Punggur dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 per orang,tidak dibarengi dengan pelayanan yang nyaman dan fasilitas yang memadai.

BP Batam langsung menaikan Seaport Tax di kedua pelabuhan Domestik tersebut, sementara fasilitas yang sedang dibangun hingga kini belum selesai. Bahkan di lokasi pelabuhan tersebut untuk parkir saja sulit. Demikian juga masuk ke pelabuhan jalan rusak dan berlumpur. Arial parkir hanya dipenuhi mobil taksi yang mencari penumpang dipintu masuk kedatangan.

BP Batam, menaikan tarif Seaport Tak tersebut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.148 tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Serta sesuai Peraturan Ketua BP Batam No.17 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusaha Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.”Dasar kenaikannya itu. Dari Menteri Keuangan dan Peraturan Kepala BP Batam,” kata dia.

BP Batam memasang sejumlah spanduk berisi pemberitahuan mengenai kenaikan tarif baru tersebut pada sejumlah titik pada dua pelabuhan.”Kami sudah minta ke agen penjual tiket agar memberitahu kepada penumpang dan juga sudah memasang empat spanduk agar penumpang tahu,” kata Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelabuhan Telaga Punggur Batam, Sohirnardi.

Calon penumpang, Hendrik mengatakan baru mengetahui kenaikan tersebut saat membeli tiket di pelabuhan.”Baru tadi pas beli tiket tahu ada kenaikkan dari penjualnya. Menurut saya pelayanannya harus ditingkatkan dulu kalau mau naik agar penumpang tidak kecewa, kalau begitu pelayanan semerawut, pasilitas belum bagus sudah dinaikan,” kata dia.

Sebelumnya BP Batam juga menaikkan tarif Airport Tax Bandara Internasional Hang Nadim Batam dari Rp40 ribu menjadi Rp60 ribu untuk domestik dan Rp180 ribu menjadi Rp200 ribu untuk internasional. Pengelola Bandara Hang Nadim berjanji akan meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi penumpang.(rm/ant).

CMYK

KEPRI

4 Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Kepri Lantik Dan Mutasi Pejabat Eselon II,III Dan IV DOMPAK, RAKYAT MEDIAGubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun melantik dan memutasi beberapa pejabat eselon II, III Dan IV dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri. Dalam pelantikan ini, Nurdin menegaskan sudah berjalan sesuai prosedur tanpa ada kepentingan pribadi maupun dendam politik.

“Ini sudah berjalan sesuai prosedur. Saya dan pak Sekda sudah mendapat banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat,” kata Nurdin saat pelantikan pejabat eselon II, III Dan IV di Aula Kantor Gubernur Kepri, Senin (7/11/2016) kemarin.

Nurdin juga membeberkan bahwa penunjukan dan pelantikan ini sudah sesuai dengan menggelar proses tes, mulai dari assestmen, tes kompetensi bidang dan wawancara. ”Semuanya sudah melewati proses. Jadi, penempatan ini bukan dilakukan atas dasar marah, dendam, dengki dan prasangka,” beber Nurdin.

Nurdin juga berharap semua Penjabat yang sudah di-

lantik dapat bekerja dengan sebaik – baiknya.

“Kami tidak mau tanggung risiko dari dampak tersebut.

Karena itu, saya berharap agar bapak-ibu bekerja sungguhsungguh. Tidak ada permintaan istimewa bagi seseorang.

Semuanya selalu tertuju pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Nurdin.

Dikatakan Nurdin, penempatan para pejabat ini pada posisinya masing-masing tetap harus dilakukan dalam pelantikan ini.”Pelantikan itu adalah hal yang biasa. Karena ini adalah tuntutan,” ujarnya.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang diperoleh Prokepri.com dari sumber pejabat di lingkungan Pemprov Kepri.

Arifin Nasir menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepri menggantikan Yatim Mustafa. Yatim Mustafa dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kepri.

Guntur Sakti dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri. Heri Mokhrizal dilantik sebagai Kepala

Gubernur Kepri Ajak Birokrat Berantas Pungutan Liar

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengajak seluruh birokrat pemerintahan di wilayah itu memberantas pungutan liar.

“Mari bersamasama bahu-membahu ikut membantu memberantas pungutan liar yang ada di Kepri,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar Kepri, di Rupatama Kantor Pemprov Kepri,

di Tanjungpinang, Kamis.

Nurdin mengatakan pemberantasan pungutan liar akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”Dengan memberantas pungli maka pelayanan untuk masyarakat dapat berjalan lebih baik dan cepat,” ucapnya.

Pungutan liar, kata dia saat ini menjadi topik hangat yang meresahkan bagi masyarakat.Permasalahan pungutan liar ini juga sudah dibahas dalam rapat koordinasi seluruh kepala daerah di Istana Negara.

Dalam rapat itu, kata Nurdin, Presiden Joko Widodo menegaskan pungutan liar menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan mengganggu aktivitas pelayanan aparat pemerintahan kepada masyarakat.”Saya berharap masukkan dan ide dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan SKPD yang memang diikutsertakan dalam pembentukan tim satgas agar fungsi dan keguanaan dari satgas bisa lebih bagus dan kuat lagi,” ujarnya.

Sekda Kepri TS Arif Fadillah mengatakan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar perlu digesa agar dapat bekerja memberantas pungutan liar di wilayah itu.

“Kami tahu bahwa arahan dari Presiden baik kepada gubernur dan Polda juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk segera membentuk Satgas, kita juga sudah sepakat agar segera seluruh SKPD, FKPD agar memberikan nama-nama yang bisa bergabung bersama kita dalam Satgas ini,” kata Arif.

Irwasda Polda Kepri sekaligus Ketua Pelaksana Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, Komisaris Besar Polisi, Samuel Balelang mengatakan pemberantasan pungutan liar sendiri sudah memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Perpres Nomor 87/2016.

Selain itu, pemberantasan pungutan liar berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5/2016 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3936/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tugas satgas yakni melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana baik dari tingkat provinsi maupun sampai kabupaten dan kota.

Dia mengatakan dari pihak Polda Kepri sudah menyiapkan struktur organisasi satgas, dan tinggal ditindaklanjuti untuk disahkan.”Satgas ini mengedepankan pencegahan, jangan sampai terjadi pungutan liar tersebut. Struktur sudah kami bentuk dan tinggal mengisi personel nya , kami harap agar penyusunan dan pengesahan tim satgas dapat selesai dalam bulan ini juga,” harap Samuel.(rm/ ant).

Biro Hukum, Buralimar Kepala Dinas Pariwisata Kepri menggantikan Guntur Sakti.

Meifrizon dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kepri, Sardison dipercayakan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepri, Doli boniara sebagai Kepala Dinas Sosial, Muramis sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Firdaus dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Edy Sofyan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan.

Reni Yusneli yang sebelumnya sebagai asisten 1 gubernur dilantik sebagai Kepala Pemberdayaan Perempuan, Misni dilantik sebagai Sekretaris Korpri, Amir Faisal dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kepri, Kamaruddin sebagai Asisten 3 Pemprov Kepri, Edi Rofiano Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggantikan Raja Ariza dan Raja Ariza dilantik sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Kepri plus Martani Eko Wati sebagai Staf Ahli gubernur. (rm/humas)

PARA pejabat yang baru dilantik di Aula Kantor Gubernur Kepri di Dompak

Perda APBD Perubahan Kepri Pegawai di Karimun 2016 Disahkan Ketahuan Pungli Langsung Dipecat

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Jumaga Nedeak SH

DOMPAK, RAKYAT MEDIAGubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun yakin dengan disahkan nya APBD Perubahan 2016 maka pekerjaan rumah yang saat ini sedang berjalan akan dapat terus diselesaikan dan tidak terjadi keterlambatan.

Dengan disahkannya APBD Perubahan ini, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepri.

“Ucapan terimakasih kami atas nama Pemerintah kepada tim banggar DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah melaksanakan tugas nya dalam membahas APBD Perubahan ini, sehingga dijadikannya Perda dapat memudahkan peker-

jaan rumah yang sedang kita kerjakan saat ini agar dapat segera terselesaikan,” kata Nurdin pada pengesahan Ranperda APBD Perubahan 2016 menjadi Perda di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (4/11/ 2016) pekan lalu.

Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Kepri sekaligus Wakil Ketua Husnizar Hood mengatakan dalam perjalanannya pembahasan terkait nota keuangan APBD Perubahan 2016 mengalami banyak perubahan asumsi hingga ditetapkan dan disepakati bersama tim banggar. “setelah dilakukan berbagai

rangkaian pembahasan, ditetapkan pada tanggal 2 November 2016 bahwa Asumsi Total pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp3,118 T yang mengalami peningkatan sebesar 61 Milyar dari total APBD Murni.

Kemudian Asumsi belanja untuk APBD Perubahan sebesar 3 Triliyun 96 Mlilyar yang mana mengalami Peningkatan sebesar 39 Milyar dari total APBD Murni,” ujar Husnizar.

Husnizar juga mengatakan bahwa dalam perjalanannya seluruh SKPD ke depan dalam menggunakan APBD Perubahannya masing-masing sudah mengalami rasionalisasi anggaran.

Rapat paripurna ditutup dengan persetujuan lisan dari seluruh anggota dewan yang hadir yang kemudian ditandai dengan ketukan palu ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya dibacakan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 27 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Ranperda APBD Perubahan 2016 menjadi Perda. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berkas oleh Gubernur bersama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke pemerintah pusat untuk selanjutnya dievaluasi.(rm/tps)

Bupati Karimun

H Aunur Rafiq KARIMUN, RAKYAT MEDIABupati Karimun, Aunur Rafiq sepertinya tidak bosan-bosan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli).

Hal ini kembali disampaikannya dalam sambutannya mengawali acara ýkegiatan bimbingan teknis pelayanan

prima bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Karimun di Gedung Nasional pada Rabu (02/11/2016) pekan lalu di Karimun.

“Dengan adanya bimbingan ini, Bapak-bapak nanti akan mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing saat menjalankan tugas, baik di Kecamatan maupun di Kelurahan,” kata Rafiq.

Ia juga mengatakan, dirinya sangat mengutuk ASN yang kedapatan dan atau terbukti melakukan hal yang tidak terpuji tersebut. Dia juga akan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang bersangkutan berupa pemecatan secara tidak hormat dan pemberhentian saat itu juga.”Kalau PNS dipecat dengan tidak hormat, kalau Kepala Desa, atau Lurah, langsung diberhentikan,”ujarnya. (rm/btd)

34 Pejabat Eselon II Bintan Rebut 29 Kursi Jabatan Strategis

APBD-P Kepri 2016 Jadi Rp 3,118 Triliun DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bisa sedikit melonggarkan ikat sabuk dari ancaman defisit keuangan. Sebab tahun ini dipastikan keuangan mereka mendapat adendum yang bersumber dari sejumlah alokasi yang dibayarkan tepat ketika penyusunan APBD perubahan 2016.Total adendum yang diterima Pemprov Kepri senilai Rp 78 miliar.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyatakan, penerimaan suntikan dana segar ini sangat membantu keuangan Pemprov Kepri. Mengingat, masih ada sejumlah kewajiban yang harus dilunasi sebelum tahun berganti.

“Tambahan ini telah mampu menutupi kekurangan anggaran belanja yang selama ini telah selesai dikerjakan namun belum dibayarkan.

Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan,” kata Jumaga pada sidang paripurna revisi nota keuangan APBD Perubahan Kepri 2016, Rabu (2/11/2016).

Dana yang bersumber dari penerimaan pajak rokok senilai Rp 34,1 miliar serta pajak bahan bakar sebesar Rp 1,5 miliar. Sedangkan dari laba Bank Riau-Kepri ada dana Rp 2 miliar sebagai tambahan.

Kemudian sektor denda pajak daerah menyumbang Rp 3 miliar. Adapun dana bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan ada Rp 20 miliar.

Sementara dana tunda salur berupa dana alokasi umum selama satu bulan ada Rp 15,69 miliar.

Terkahir, bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 602 juta.

“Penambahan sebesar Rp 78 miliar ini membuat APBD Perubahan Kepri 2016 yang semula Rp 3,040

triliun menjadi Rp 3,118 triliun,” sebut Jumaga.

Penambahan ini kemudian cepat ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kepri. Setelah dilakukan pembahasan, diperoleh kesepakatan perubahan struktur APBD dengan catatan pendapatan naik Rp 24,1 miliar, lalu belanja langsung SKPD naik Rp 61,6 miliar, pembiayaan daerah naik Rp 2,2 miliar, penyertaan modal PDAM Tirta Kepri Rp 22,3 miliar.

Bila ditotal ada stimulan senilai Rp 61,65 miliar pada kerangka pendapatan Pemprov Kepri pada struktur APBD Perubahan tahun ini.

Pergeseran ini berimbas pada jadwal agenda kerja pembahasan APBD Perubahan. Jumaga menerangkan, tambahan dana tersebut membuat nota kesepakatan perlu disusun ulang. Bagi Jumaga, hal ini bukan sebuah masalah. Mengingat, kata dia, defisit tidak menguntungkan siapa pun.

Malah merugikan optimalisasi peningkatan kerja pelayanan dan pembangunan daerah.

“Lebih baik kita buat MoU ulang. Sayang dananya kalau disimpan di kas tidak digunakan.

Maka kami molor sedikit waktu, karena Rp 78 miliar ini menyebabkan pergeseran pergeseran program dan nomenklatur,” ucap Jumaga.

Sekadar mengingatkan, pada mulanya, APBD Kepri murni pada 2016 mencapai Rp 3, 056 triliun.

Kemudian pada penyusunan anggaran perubahan disebutkan pada nota keuangan terjadi defisit mencapai Rp 16 miliar. Lalu di tengah-tengah pembahasan ada penerimaan Rp 78 miliar sehingga diperkirakan APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp 3,118 trilliun. (rm/bps).

CMYK

BINTAN, RAKYAT MEDIASebanyak 34 Pejabat Eselon II Pemerintah Kabupaten Bintan memperebutkan 29 jabatan strategis sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Bintan. Jabatan strategis tersebut mulai dari Kepala Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemkab Bintan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pemkab Bintan, RM Akib Rachim mengungkapkan, semulanya ada 26 kursi yang diperebutkan. Namun, sesuai dengan SOTK baru yang diperoleh dari Pemprov memasukkan tiga badan lainnya, yakni, Kesbangpol, BPBD, dan Badan Kominfo, ”Jadi total semuanya 29 jabatan,” ujar Akib, Rabu (2/10/2016).

Akib menambahkan, untuk menentukan pejabat yang mengisi ke 29 jabatan tersebut merupakan kewenangan Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan. Ujian penentuan tersebut sudah pada tahap akhir evaluasi kinerja dan wawancara.

”Pada (2/11/2016) pekan lalu sudah tahap Akhir. Untuk penentuan itu kewenangan Pansel,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, dari data BKD Bintan, 34 pejabat eselon II telah mengikuti assessment yang juga berkesempatan memperebutkan jabatan strategis.

Namun, empat diantaranya sudah keluar dari bursa mendapatkan kursi tersebut diantaranya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, Yandrisyah dan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Bintan, Raja Muhammad yang memilih pindah status kepegawaian ke Pemprov Kepri. Kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Elizar Juneddan Staff Ahli Bupati, Saiful Anwar sudah pensiun.

Sedangkan, untuk pejabat eselon III yang dipromosikan untuk mendapatkan jabatan eselon II atau menduduki kursi kepala SKPD sebanyak tujuh orang. (rm/mas)

CMYK

5

KEPRI

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ribuan Buruh PT Saipem Bakal Terkena PHK KARIMUN, RAKYAT MEDIA-PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) yang merupakan salah satu perusahaan PMA terbesar di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh kontraknya.

“Kita sudah menerima laporan dari PT SIKB tentang jumlah pekerja yang saat ini masih bekerja dan juga jumlah yang sudah di berhentikan atau PHK,”ujar Kepala Disnaker Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah kepada wartawan, Rabu (2/11/2016) pekan lalu di Karimun.

Menurutnya, sampai saat ini jumlah pekerja yang ada di perusahaan itu mencapai 13.605 orang. Jumlah ini sudah termasuk pekerja yang berasal dari perusahaan sub kontraktor dan dari jasa penyalur tenaga kerja,”Kemudian, lanjut Ruffindy, yang sudah diberhentikan sejak Agustus tahun ini sampai dengan bulan lalu seluruhnya 1.099 orang.

Termasuk pekerja yang diberhentikan itu dari perusahaan sub kon-

traktor dan jasa penyalur tenaga kerja.

Banyaknya pekerja kontrak yang sudah diberhentikan disebabkan karena satu proyek yang dikerjakan sudah hampir selesai. Sehingga, otomatis jumlah pekerja juga berkurang.”Satu proyek yang sudah hampir selesai dikerjakan adalah proyek jangkrik yang biasa digunakan untuk keperluan pengeboran minyak lepas pantai,” ujarnya.

Selain itu, proyek yang masih cukup banyak volumenya dan dikerjakan saat ini adalah Caombo.

Proyek yang satu ini peruntukkannya sama, yakni untuk keperluan pengeboran migas lepas pantai juga.”Dengan masih adanya pekerjaan yang tersisa, kita dari pemerintah daerah meminta kepada PT SIKB jika melakukan pengurangan diharapkan untuk tenaga kerja yang yang berasal dari Karimun agar di PHK belakangan. Syukur-syukur tidak di PHK,” jelasnya.

Seperti yang pernah disampaikan, pemerintah daerah mengingin-

kan jika nanti perusahaan asal negera Italia tersebut mendapatkan proyek baru tahun depan agar memberikan prirotas kepada tenaga kerja lokal dan juga yang telah diberhentikan. Ia mengaku mendapatkan laporan bahwa pada tahun depan PT SIKB akan mengerjakan proyek yang cukup besar yang berasal dari PT Tanggul. Tentunya membutuhkan pekerja lagi.

Menyinggung tentang lapangan pekerjaan lain di Karimun, Ruffindy mengakui bahwa memang PT SIKB merupakan perusahaan primadona yang menjadi tempat untuk para tenaga kerja mencari pekerjaan.Namun, tidak berarti tidak ada perusahaan lain yang membuka lowongan. Sebagai contoh ada PT MOS, Oil Tanking dan lainnya. Hanya saja, jumlah yang diterima tidak sebanyak PT SIKB. “Kita imbau kepada perusahaan lain jika membuka lowongan kerja maka sampaikan ke Disnaker. Sehingga, kita bisa bantu umumkan kepada masyarakat luas,” terangnya. (rm/bp).

RATUSAN buruh PT Saipem Karimun berkumpul di kantor PT Saipem

SOTK Baru Pemprov Kepri Disahkan

SALAH satu Hotel di Tanjungbatu terlihat sepi penghuni

Hotel Gembira Tanjungbatu Sepi Penghuni TANJUNGBATU, RAKYAT MEDIA-Ditutupnya pelabuhan internasional di Tanjungbatu, Karimun, Kepri, berimbas pada sepinya tamu hotel dan wisma di Kundur.Apalagi belum adanya obyek wisata yang memiliki daya pikat pengunjung, turut menjadi penyebab sepinya tamu hotel.

Kondisi ini sangat dirasakan sejumlah pengelola hotel di Tanjungbatu saat ini sehingga nasib hotel ibarat buah simalakama.

Bertahan merugi, ditutup tambah rugi.Manager Hotel Gembira Tanjungbatu Syaiful mengaku, jumlah kunjungan hotel terus menurun dalam beberapa tahun belakangan ini.

Sudah empat hari, hotel yang memiliki fasilitas ratusan unit kamar hanya terisi tiga unit. Sementara biaya operasional yang harus dikeluarkan cukup besar.”Saat ini kita dari manajemen Hotel Gembira hanya mengoperasikan 40 kamar dari tiga lantai. Sedangkan satu lantai terpaksa kita kosongkan. Mengingat, jumlah pengunjung yang terus menurun,” kata Syaiful, Rabu (2/11/2016) pekan lalu.

Minimnya pemasukan yang tidak sebanding operasional, membuat manajemen harus membuat kebijakan bertahan. Karena, masih ada tamu yang mau menginap.”Dapat bertahan saja sekarang, sudah bagus. Target kunjungan wisatawan luar tidak bisa terpenuhi, seiring tidak adanya kapal ferry dari Malaysia dan Singapura ke Tanjungbatu.

Setiap harinya paling-paling hanya ada dua sampai empat tamu yang menginap. Meskipun sepi tamu, namun membayar pajak setiap bulanya tidak pernah menunggak karena pajak menjadi kewajiban,” tegas Syaiful.

Lebih lanjut dikatakan pihak hotel sebenarnya pernah melakukan sejumlah terobosan melalui promosi harga kamar baik ke Malaysia hingga ke Singapura. Keluhanya yang sering disampaikan tamu tidak adanya obyek wisata dan tujuan yang dapat dikunjungi.

Padahal masalah pelayanan, maupun fasilitas kamar hotel dan kebersihan hotel menjadi perhatian kita. Tidak adanya obyek wisata yang menarik di pulau Kundur menjadi faktor utama sepinya tamu hotel.

Data yang diperoleh Batam Pos, di Kundur terdapat 17 hotel dan wisma serta penginapan yang sampai sekarang masih operasional.

Terdiri dari enam hotel yakni hotel Gembira, Taman Gembira, Pelangi, Prima Safari Raya, dan hotel Mataram serta sembilan wisma dan dua penginapan. Meskipun kondisinya sepi tamu, namun pengelola hotel, wisma dan penginapan memiliki kesadaran membayar pajak. (rm/rizki)

DOMPAK, RAKYAT MEDIAStruktur Organisasi tata Kerja (SOT) baru Pemprov Kepri akhirnya disahkan melalui sidang paripurna, Rabu (2/11/ 2016) lalu. Ada banyak harapan SOTK baru ini bisa menjadikan kerja pemerintahan lebih baik dan berlangsung lebih efisien.

Tapi rupanya, pendapat yang timbul justru lain.Sebagaimana yang disampaikan dalam catatan Fraksi PKS-PPP yang menyebutkan bahwa susunan perangkat daerah baru ini belum mencerminkan keseriuan Pemprov Kepri dalam menggarap sektor maritim.

Juru Bicara Pansus Perubahan SOTK, Afrizal Dachlan membacakan, Fraksi PKS-PPP menenakankan bahwa Pemprov Kepri semestinya perangkat daerah yang dibentuk harus tepat fungsi dan tempat ukuran bagi Kepri sebagai daerah yang dicita-citakan unggul di bidang maritim.”Fraksi PKSPPP memandang dalam hal ini pembentukan perangkat daerah yang diusulkan belum mencerminkan keseriusan keunggulan di bidang maritim sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD 2016-2021,” kata Afrizal, membacakan catatan fraksi.

Masih menurut Fraksi PKSPPP, Pemprov Kepri semestinya ikut menempatkan pos yang memperhatikan pembangunan sektor maritim. Hal ini jadi penting agar terwujud visi kepala daerah yang ingin menjadikan Kepri sebagai provinsi yang unggul di bidang maritim.

Apalagi berdasarkan pengamatan Fraksi PKS-PPP, hanya ada tujuh program kerja di bawah pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran kurang dari

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak

tiga persen.

Karena unggul di bidang maritim tidak hanya menjadi kerja satu instansi saja dan tidak sekadar tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut.Tapi perlu ada sinkronisasi dan koordinasi juga pembagian tugas dengan instansi lain. Semisal Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan juga tidak menutup kemungkinan Dinas Pendidikan.

Hal yang sama juga disorot Fraksi Demokrat Plus. Dalam catatannya, Demokrat menyorot soal penghapusan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Padahal badan ini punya kerja yang cukup esensial untuk mengelola kawasan perbatasan. ”Apalagi Kepri ini berbataskan langsung dengan empat negara jiran,” ucap Afrizal, meniru catatan dari Fraksi Demokrat Plus.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk menjalankan pemerintah secara efisien sesuai dengan catatan yang diberikan fraksi-fraksi. Ia menjelaskan, perangkat daerah baru ini sudah mengusung semangat efisiensi dalam penyusunnannya. ”Berdasarkan catatan kami, jumlah dinas dan badan dan strukturnya mampu dief-

iensi 5,02 persen,” kata Nurdin.

Efisiensi ini, sambungnya diharapkan dapat mengurangi belanja organisasi dan belanja pegawai. “Tapi bukan mengurangi fungsi dan kewenangan,” paparnya.

Pengesahan perangkat daerah ini dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD No 26 tahun 2016 tentang pengesahan Ranperda pembentukan Perangkat Daerah menjadi Perda. Dalam laporan akhir pansus pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepri, nantinya Kepri akan memiliki 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jumlah tersebut terdiri dari 22 dinas, lima badan, satu sekretariat dewan, satu inspektorat. Jumlah ini, di luar biro yang nantinya berada di bawah Sekretariat Daerah.”Saya juga berharap Pak Gubernur konsisten untuk konsisten dan membagi tugas habis ke organisasi di bawahnya,” kata Ketua DRPD Kepri, Jumaga Nadeak.

Dengan SOTK yang baru, Jumaga berharap Pemprov Kepri akan memiliki struktur yang kaya fungsi.”Tentunya dapat membantu gubernur meningkatkan kinerjanya melayani masyarakat,” harap Jumaga. (rm/bps)

Banggar Desak Pemprov Kepri Siapkan Rancangan APBD 2017 DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri untuk segera menyiapkan Rancangan APBD 2017.Desakan ini mengingat waktu pembahasan semakin sempit. Dikhawatirkan pengesahan APBD nanti tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. ”Kita minta Sekda selaku Ketua TAPD Pemprov Kepri untuk menyiapkan rancangan APBD 2017. Karena pembahasan pra APBD harus segera dilakukan, ”kata Irwansyah kepada wartawan di Dompak Minggu (6/ 11/2016) kemarin.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut, DPRD Kepri sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Perangkat Daerah yang baru. Susunan Perangkat Daerah yang ada, bisa menjadi acuan dalam persiapan pembahasan.

Meskipun pada saat ini, Gubernur Kepri belum melakukan pelantikan terhadap susunan perangkat daerah yang baru.”Semakin cepat, kita mempersiapkan Rancangan APBD 2017, maka semakin banyak waktu untuk pembahasan. Sehingga prosesnya tidak sekedar asalasalan,” tegas Irwansyah.

Ditambahkannya, pihaknya sebagai wakil rakyat tentu menginginkan porsi APBD 2017 lebih untuk kepentingan masyarakat. Baik dalam hal pembangunan infrasturktur maupun bidang

Irwansyah Anggota DPRD Kepri

lainnya. Atas dasar itu, DPRD tentunya juga butuh waktu untuk mengkoreksi rancangan yang dipersiapkan TADP Pemprov Kepri nanti. ”Seperti kita ketahui, apabila pengesahan APBD 2017 lewat dari bulan Desember, Kepri diambang sanksi. Kita berharap itu tidak terjadi. Mudah-mudahan kondisi APBD 2017 sudah tidak terganggu defisit,”ujar Irwansyah.

Sementara itu, Sekda Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan Rancangan APBD 2017. Diakuinya, waktu yang tersedia sangat mepet. Atas dasar itu, pihaknya sudah mulai menyusun kerangka Rancangan APBD 2017. Terkait rencana pembangunan tentunya mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Pemprov Kepri beberapa waktu lalu.”Kegiatan-kegiatan yang ditunda pelaksanaanya, karena defisit. Akan kita masukan kembali dalam Rancangan APBD 2017 nanti. Semoga APBD 2017 nanti, tidak dihantui oleh defisit anggaran,” ujar Arif belum lama ini. (rm/anton).

Jalan Lingkungan Desa Air Asuk Tarempa Mangkrak

JALAN lingkungan di Desa Air Asuk yang terbengkalai

ANAMBAS, RAKYAT MEDIAMasyarakat Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah sudah habis kesabaran dan berencana akan mendatangi kantor Bupati Kepulauan Anambas.

Rencana kedatangan mereka untuk menanyakan kejelasan pembangunan jalan lingkungan yang ada di desa tersebut yang diketahui hingga kini mangkrak.

Tujuan utama membicarakan kepada Bupati dan Dinas Pekerjaan Umum kelanjutan pembangunan jalan tersebut. ”Rencananya, masyarakat desa siap bergerak tanggal 7 November besok. Ada sekitar 20 orang yang berkemungkinan hadir yang mewakili dari perangkat serta masyarakat desa,” ujar Camat Siantan Tengah Herry

CMYK

Fakhrizal Jumat (4/11/2016).

Herry, mengatakan, sebelumnya masyarakat sudah memiliki niat bergerak menemui Kepala Daerah. Namun, hal itu urung dilakukan karena dirinya menahan agar hal tersebut diselesaikan melalui musyawarah didesa.”Sebelumnya mereka pernah ada rencana datangi kantor bupati tapi kita tahan,” ungkapnya.

Pada intinya, kata Herry, masyarakat tidak mempermasalahkan siapa yang mengerjakan jalan lingkungan itu. Yang penting jalan itu selesai dengan baik.”Mereka hanya minta kejelasan, jalan itu dikerjakan sampai selesai atau tidak. Itu yang mereka tanyakan karena sampai saat ini pekerjaan itu tidak di-

laksanakan,” bebernya.

Mangkraknya jalan lingkungan tersebut, diakuinya cukup membuat aktivitas masyarakat terganggu. Ini dikarenakan jalan tersebut sangat strategis. Akses jalan itu melintasi sejumlah lokasi obyek vpital seperti TK, Unit Pelaksana Teknis (UPT) beberapa dinas termasuk mushola harus melalui jalan lingkungan tersebut.

Kondisi jalan yang berpasir terlebih saat hujan dirasa menyulitkan masyarakat untuk melewati jalan tersebut, khususnya ketika menggunakan kendaraan bermotor.Dari data yang berhasil dihimpun, masa pengerjaan jalan 90 hari terhitung sejak Agustus lalu. Masa pengerjaan proyek tersebut berakhir pada tanggal 6

November 2016.

Nilai proyek ini mencapai Rp 639 juta lebih. Dalam Detail Engineering Design (DED) diketahui, pengerjaan jalan mencapai panjang 223 meter dengan lebar lima meter.”Waktu (pengerjaan, red) nya tinggal dua hari lagi. Kami sempat berkomunikasi dengan kontraktor pelaksana proyek tersebut. Beliau mengatakan, alasan tidak mengerjakan proyek tersebut karena volumenya sudah mencukupi,” jelasnya.

Sementara itu, pada tepian jalan, sejumlah bahan material seperti semen, pasir, dan batu masih bertumpuk. Hal ini yang menjadi tandatanya bagi masyarakat apakah jalan itu dilanjutkan atau tidak.(rm/bp).

CMYK

RIAU

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Wabup Meranti Minta ASN

WAKIL Bupati Bengkalis Said Hasyim meninjau pembangunan pabrik kerupuk

Wabup Meranti Tak Ingin Pabrik Kerupuk Ikan Jadi Monumen SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim mewanti-wanti pihak Desa Tenggayunraya, Kecamatan Rangsangpesisir agar pabrik kerupuk ikan yang dibangun tak jadi monumen belaka. Pasalnya, bangunan itu dibuat jauh dari pemukiman warga.

“Jangan sampai bangunan ini jadi monumen. Karena lokasinya jauh, pengrajin kerupuk ikan enggan datang,” kata H Said Hasyim saat monitoring dan evaluating terhadap pembangunan di Tenggayunraya, Kamis (3/11/2016).

H Said Hasyim juga menegaskan jangan sampai ada kekurangan fasilitas di pabrik kerupuk ikan yang dibangun Badan Pengelola Perbatasan itu. “Pokoknya jangan sampai bangunan ini mubazir karena tidak dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar H Said Hasyim lagi.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Tenggayunraya Haiwar mengatakan pabrik kerupuk ikan itu sengaja dibangun agak jauh dari pemukiman warga.

Karena, khawatir akan menimbulkan bau tak sedap dari bahan baku ikan dan udang. Sehingga bisa mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala BPP Khairul Amri mengatakan, meski bangunan sudah siap 100 persen, masih ada penambahan alat. Dimana, nantinya akan diletakkan mesin. Mesin itu, kata Amri lagi, sudah ada tinggal menunggu waktu untuk dipasangkan.

Selain di Tenggayun Raya Kecamatan Rangsangpesisir, bangunan sama juga dibangun di Desa Anaksetatah Kecamatan Rangsangbarat untuk pengolahan sirup mangrove. Nilai dua bangunan dan mesin ini, menelan anggaran sebesar Rp800 juta. (rm/ril humas)

Bengkalis Dapat Juara Terbaik II Batam Investrade Expo 2016

Jangan Jadi Beban Pemerintah dan Rakyat SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H. Said Hasyim terus mendorong peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal itu dengan cara melihat langsung kinerja ASN di beberapa SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, Senin pagi (7/11/16) kemarin.

Turut mendampingi Wabup, Asisten III Sekdakab. Meranti H. T. Akhrial, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pegawai (BKPP) Meranti Widodo beserta Kabid Diklat dan jajaran, Camat Tebing Tinggi Asrorudin, Kabid Promosi Perindag Meranti Ramdan dan sejumlah pejabat lainnya.

Disela Inspeksi mendadaknya Wabup mengatakan, apa yang dilakukan kali ini merupakan hal rutin untuk melihat sejauh mana tingkat disiplin dan kinerja ASN. Tingkat disiplin salah satunya dikukur dengan tingkat kehadiran dari ASN yang bersangkutan, namun ASN yang baik bukan hanya mengedepankan kehadiran tapi juga kinerjanya dalam bekerja. ”Dalam sidak ini selain tingkat kehadiran kita juga mengukur kinerjanya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ujar Wabup.

Sesuai Komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, dikatakan Wabup H. Said Hasyim, dibutuhkan ASN yang berkinerja tinggi dan mengerti dengan tugas pokoknya.

Dengan begitu, apa yang diharapkan yakni percepatan pembangunan di Kabupaten Meranti sehingga mampu sejajar dengan Kabupaten lainnya yang lebih dulu berdiri dapat diwujudkan. “Kita inginkan setiap ASN memilki tanggung jawab dalam melaksnakan tupoksinya, hal itu bisa kita

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim sedang berbincang wartawan

lihat dari sejauh mana fungsi pengawasan yang di lakukan dilapangan, pembinaan masyarakat dan capaian target kinerja,” jelasnya.

Ditegaskan Wabup, setiap ASN telah dijamin kesejahteraanya oleh negara melalui pemberian gaji dan tunjangan yang layak, dibalik itu tersemat kewajiban yang harus diberikan oleh ASN terhadap masyarakat. Jangan sampai ASN hanya bisa menerima haknya namun tidak mengerti dengan tanggung jawabnya.

“ASN jangan hanya bisa membebani negara dan masyarakat tapi harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya lagi.

Menurut Wabup untuk mengukur baik tidaknya kinerja ASN sangat sederhana hal itu dapat dibuktikan mela-

lui tingkat kepuasan publik. “Sederhana saja untuk membuktikannya, semakin banyak keluhan dimasyarakat menandakan kinerja ASN belum optimal, tapi jika masyarakat puas berarti kinerja sudah baik,” terang Wabup.

Menyangkut pelayanan publik itu sendiri diakui Wabup sudah cukup baik karena dirinya belum menemukan keluhan berarti dari masyarakat.

“Sejauh ini belum adalah yang sampai mengeluh, namun jika ada sampaikan pada kami maka akan kita evaluasi,” ungkapnya.

Dalam Sidaknya kebeberapa SKPD mulai dari Sekretariat Daerah, BKPP, Dinas Kehutanan, Dinas Perindag dan Kantor Camat Tebing Tinggi. Diakui Wabup kehadiran sudah cukup baik. “Kita lihat tingkat

Wabup Meranti Tinjau Proyek di Kecamatan Tebing Tinggi KEPALA Sub Bidang Pelaksana Promosi BPMP2T Kabupaten Bengkalis, M Jamil menerima penghargaan stand terbaik ke-II

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Stand Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meraih prestasi pada Batam Investrade Expo 2016 di Mega Mall Batam Centre Batam, Kepulauan Riau, yang berlangsung 4-7 November 2016.

Pameran yang diikuti 35 stand dari seluruh Indonesia, stand Pemkab Bengkalis yang diwakili Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) berhasil meraih juara kedua setelah stand Kabupaten Buton Tengah. Sedangkan terbaik III diraih stand Kota Malang.

Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, M Jamil yang menerima penghargaan yang diserahkan langsung Direktur PT Feraco Ruslim selaku event organizer, mengatakan, keberhasilan tersebut berkat kerja keras petugas dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada para pengunjung.

“Alhamdulillah, meskipun bukan terbaik pertama, stand daerah kita kembali bersaing dengan stand daerah lain untuk kategori stand pemerintahan. Kami ucapkan terima kasih kepada tim dan semua pihak

yang telah berkontribusi atas capaian ini,” ujarnya, Minggu, malam.

“Stand Bengkalis, selain menampilkan foto-foto kegiatan pembangunan, khususnya di bidang migas, infrastruktur, perkebunan, perikanan dan pariwisata, juga memberikan informasi tentang berbagai peluang investasi yang dirangkum dalam buku, leaflet dan video compact disc (VCD). Selain itu juga menyuguhkan makanan khas lempuk durian, kue asidah, otak naga serta bolu kemojo,” ucapnya.

Hal senada diucapkan Kepala BPMP2T Kabupaten Bengkalis, H Hermizon ketika dihubungi via telepon seluler.

Menurutnya, seluruh staf dan petugas pramustand yang bertugas tidak dibebani target apaapa, selain harus memberikan informasi dan penjelasan yang sebaik-baiknya tentang peluang investasi dan usaha yang ada di Kabupaten Bengkalis kepada setiap pengunjung yang datang ke stand Bengkalis. ‘’Alhamdulillah, meskipun tidak mendapat juara I, tapi kita telah tampil maksimal dengan meraih terbaik II,’’kata Hermizon. (rm/grc)

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Usai rapat bersama Lurah dan Kepala Desa, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim langsung melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2016 yang lagi dikerjakan di sekitar Kecamatan Tebing Tinggi, Selasa (1/ 11/2016) pekan lalu.

Peninjauan tersebut berawal di Kantor Disprindagkop dan UKM. Dia melakukan kunjungan untuk melihat langsung dan saling bersilaturahmi bersama pegawai di Dinas tersebut. Terlihat dia berbicara serius dengan Kadis Disprindagkop Syamsuar Ramli berkaitan dengan industri dan perdagangan.

Selanjutnya, Wabup Said Hasyim memantau dan melihat proyek pembangunan unit Sekolah SMP N 5 Tebing Tinggi sebanyak enam lokal yang anggarannya dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau tahun 2016 dengan dananya lebih kurang 1,1 Miliar rupiah.

Di sini Wabup meminta kepada rekanan untuk menggesa dan mempercepat mengerjakan proyek tersebut. “Yang kita lihat hari ini baru saja digali pondasinya. Sedangkan apa yang kita harapkan haruslah dikerjakan sesuai apa kita harapkan dengan waktu ting-

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim sedang meninjau proyek pembangunan

gal sedikit ini.

Oleh karenanya, Saya mengharapkan kepada rekanan untuk menggesa proyek pembangunan sekolah SMP N 5 tersebut dengan secepatnya karena waktu tinggal sedikit lagi,” harap dia.

Usai memantau proyek Sekolah SMP N 5 Tebing Tinggi, Wabup bersama beberapa kepala SKPD meninjau pembangunan Puskesmas pembantu di Desa Sesap yang anggarannya dari Bankeu Provinsi Riau dengan dananya lebih kurang Rp 4.33.200.000. Proyek ini pengerjaanya sudah sampai 90 persen.

Said Hasyim terlihat tersenyum dan memperhatikan proyek yang hampir selesai

tersebut. Wabup mengatakan, Alhamdulilah semoga Puskesmas pembantu di Desa Sesap ini pembangunannya bagus dan berkualitas sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi nantinya.

Sekedar informasi, turut hadir mendampingi Wabup Said Hasyim, Kepala BPMPD Kabupaten Meranti Ikhwani, Sekretaris BLH Sufri Edi, Sekretaris Dispora Ismail Arsyad, Kabag Humas dan Protokol Sekwan DPRD Toha, Kabag Adpem Eldy Syahputra, Sekcam Tebing Tinggi Suyatno, Kades/ Lurah se Kecamatan Tebing Tinggi dan Para Pejabat Pemkab Meranti lainnya. (rm/humas)

kehadiran sudah cukup baik sekitar 95 pesenlah, ada yang tak masuk karena sakit dan izin tugas,” paparnya.

Kendati demikian ia tidak menapik ada izin yang dibuat ASN belum sesuai aturan administrasi karena sifatnya hanya memberitahu pimpinan tanpa dilengkapi surat dan bukti yang menguatkan. Menyikapi masalah ini Wabup berharap ASN yang tidak masuk karena sesuatu hal dapat membuat surat resmi yang didukung alasan yang masuk akal. “Kalau memang sakit dan mendadak harus izin kita akan berikan toleransi namun sebaiknya buat surat resmi yang dapat dipertanggung jawabkan. Jangan pula sampai berbohong karena kita akan minta BKD untuk uji petik,” ungkapnya.(rm/ril humas)

95 Desa di Bengkalis Akan Laksanakan Pilkades Tahun 2017 BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Pada tahun 2017 mendatang, sebanyak 95 desa di delapan kecamatan seKabupaten Bengkalis akan melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6/2016 tentang Desa, diamanatkan suksesi kepala desa harus dilaksanakan secara serentak, yakni dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang paling banyak tiga kali dalam jangka waktu enam tahun.

Untuk Kabupaten Bengkalis, pelaksanaan pesta demokrasi Pilkades serentak, direncanakan pada tahun 2017 mendatang, yang diikuti oleh 95 desa, terdiri dari 53 desa pemekaran dan 42 desa induk. Kecamatan Bengkalis sebanyak 21 desa, Bantan 19 desa, Bukitbatu 9 desa, Siakkecil 13 desa, selanjutnya Rupat 8 desa, Rupat Utara 4 desa, Mandau 11 desa dan Pinggir sebanyak 10 desa. mengharapkan perhatian dan kerjasama semua pihak diantaranya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) bersama Instansi/SKPD terkait agar segera menindak-

lanjuti penyiapan perangkat aturan yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkades serentak, baik dalam bentuk perubahan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan lainnya.

Panitia Pilkades tingkat kabupaten diharapkan dapat melaksanakan tugas secara optimal, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berlangsung aman, tertib dan lancar. Diantaranya memberikan bimbingan dan pendampingan yang diperlukan, untuk membantu panitia pemilihan kepala desa, pada masing-masing desa, agar dapat melaksanakan tugas secara baik dan benar.

“Situasi kondusif, tertib dan aman dalam masyarakat perlu tetap terpelihara dan terjaga dengan baik, untuk itu kami harapkan kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Semoga Pilkades serentak di Kabupaten Bengkalis ini, menjadi yang terbaik dan sebagai percontohan di Provinsi Riau,” ujar Bupati Bengkalis Amril ketika menghadiri rapat Panitia Pilkades Kabupaten Bengkalis, Senin (7/11/ 16). (rm/rt)

Wabup Meranti Minta Kades Dan SKPD Tingkatkan Koordinasi WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim sedang memberikan pengarahan kepada SKPD dan Kades

SELATPANJANG, Rakyat Media - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, meminta seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat dan SKPD untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.

Hal itu disampaikan Wabup saat rapat kerja bersama seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Kecama-

CMYK

tan Tebingtinggi di Aula Kantor Camat Tebingtinggi Jalan Rumbia, Selatpanjang, belum lama ini “Kita perlu saling berkoordinasi dan berbagi informasi sehingga bisa saling memberikan masukan serta tanggapan untuk pembangunan yang sedang dikerjakan tahun 2016 ini,” kata Said Hasyim.

Menurutnya, Kepala Desa maupun Lurah harus

tahu pembangunan proyek yang sedang dikerjakan ditempatnya masing masing. Bupati dan Wakil Bupati berkomitmen agar pembangunan proyek tahun 2016 ini berjalan lancar, bagus kualitasnya dan sempurna.

“Oleh sebab itu mari kita awasi pembangunan proyek tahun 2016 ini yang tinggal dua bulan lagi.

Semoga apa yang kita harapkan semuanya

berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun,” harap dia.

Wabup juga mengajak seluruh Lurah, Kades dan Camat untuk bersamasama membangun Kepulauan Meranti dengan cara bersama memikirkan, berbuat positif dan bisa menyelesaikan masalah dengan mufakat baik tentang pembangunan maupun hal lainnya.(rm/ril humas)

CMYK

7

SUMBAR

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Diduga Kuta Jadi “Sumber KKN Walikota Pariaman”

Warga Desak KPK Usut Proyek Pasar Kurai Taji Pariaman PADANG, RAKYAT MEDIA-Mamak Kepala Waris dari keturunan Bansoani Desa Kurai Taji, Kota Pariaman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumbar, yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pariaman.

DimanaArman Nur dan Herman K sebagai Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Pariaman menilai Pemerintah Kota Pariaman di bawah kepemimpinan Walikota Pariaman Drs. Mukhlis Rahman, melaksanakan proyek pembangunan Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Proyek pembangunan Pasar berlantai dua yang menelan anggaran mencapai Rp19 miliar tersebut diduga kuat sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Herman.K, pembangunan proyek yang dimulai sejak tahun anggaran 2015 hingga kini proses pembangunannya belum selesai. Padahal anggaran yang dikucurkan untuk proyek tersebut sudah sangat besar yakni Rp 19 miliar. Dengan rincian tahap pertama pada tahun 2015 sebesar Rp 12 miliar, Rp 6 miliar diantaranya bersumber dari APBN sedangkan Rp6 miliar lagi bersumber dari dana APBD. Namun kata Herman.K, jika dilihat dari progres pelaksanaan kerja dilapangan dengan luas bangunan hanya 2.430 meter dinilai sangat tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Diduga kuat pelaksaan proyek tersebut menjadi sumber korupsi keluarga Walikota Pariaman. Dimana sebagai kontraktor pemenang lelang dalam pelaksanaan proyek siluman itu disebut sebut adik ipar Walikota Pariaman Mukhlis Rahman.

Tak hanya proyek Pasar Kurai Taji, selama hampir 2 priode Mukhlis Rahman berkuasa Pariaman, cukup banyak berbagai proyek pemerintah yang dimenopoli keluarga orang nomor satu di Kota Pariaman tersebut, kata Herman K kepada media di Pariaman.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, selain pelaksanaannya disinyalir dikerjakan asal jadi dan secara teknis tidak sesuai spesifikasi.Pelelangan proyek itu juga kabarnya sarat dengan praktik kongkalikong. Selain itu, perusahaan yang dicatumkan pada peserta lelang juga fiktif, dan terjadi penggelembungan anggaran. Oleh karena itu, pada 26 April 2016 lalu masyarakat setempat yang disebut

WALIKOTA dan Ketua DPRD Pariaman Mardison Mahyuddin

mamak kepala waris telah melaporkan penyelewengan proyek tersebut kepada Ombusman Republik Indonesia di Jakarta.

Dimana Mamak Kepala Waris dari keturunan Bansoani Desa Kurai Taji, melaporkan bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Kota Pariaman, padahal tanah seluas 7000 meter2 terletak di Desa kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, tempat lokasi pembangunan pasar tersebut tanah milik mereka. Namun mereka tidak di ikut sertakan dalam pembangunan proyek tersebut Bahkan, tanpa sepengetahuan mereka, tanah tersebut diserahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun kios kios yang akan dikelola oleh Pemerintah Kota Pariaman. Untuk pembangunan kios kios tersebut, oleh Pemerintah Kota Pariaman ditenderkan ke sejumlah perusahaan, diantaranya PT. Deky Cipta Perkasa, beralamat di Jalan Bungsu No.12 A, Kampung Kalawi By Pass, Pasar Ambacang Kota Padang.

PT.Kurnia Agung Rezeki, alamat Jalan Pahlawan Repolusi No.2A RT.006/RW.007, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, CV.Arce, Jalan Pekanbaru No.25 Asratek, Kota Padang dan CV.Multi Mitra Serasi alamat Perumahan Salingka, Bunga Permai II, Blok E No.8, Tabing, Kota Padang. Namun 4 perusahaan yang menjadi peserta lelang atas proyek tersebut ternyata perusahaanabal abal alias fiktif.

Diduga, ke-empat perusahaan yang disebutkan sebagai peserta lelang dalam tender proyek itu hanya akal akalan yang tujuannya mengelabui masyarakat maupun kontraktor setempat seolah olah paket proyek tersebut telah dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemer-

intah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014.

Namun informasi yang berkembang di masyarakat, sebagai pelaksana kontraktor pengerjaan proyek pembangunan Pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan tersebut kabarnya dilaksanakan oleh adik ipar Walikota Pariaman Mukhlis Rahman. Tak hanya itu, bahkan masyarakat Pariaman menuding sebagian besar proyek proyek pemerintah yang ada di Kota Pariaman kabarnya dikuasai oleh adik ipar Walikota Pariman Sebelumnya, dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek pasar Kurai Taji, ini juga pernah dilaporkan oleh Basri alias ujang (54), salah seorang warga Kurai Taji, ke Polres Kota Pariaman. Dimana Basri, sebagai warga Balai Kurai Taji, melihat proses pembangunan pasar Kurai Taji, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman, banyak kejanggalan.

Dimana, proyek tersebut tidak memiliki papan proyek. Padahal menurut Perpres tentang jasa kontruksi, suatu kegiatan proyek Pemerintah wajib menempatkan plang proyek dilokasi pekerjaan, dan plang proyek tersebut harus ditempatkan dilokasi yang bisa dilihat secara jelas oleh masyarakat.

Dan wajib dilakukan agar pelaksanaan pengerjaan yang dibiayai dari uang rakyat dan anggaran Pemerintah itu dapat diawasi bersama oleh masyarakat dan pihak yang berkompoten. Kemudian proyek tersebut dilaksanakan oleh 2 kontraktor dengan dua dana anggaran yang berbeda dan stakeholder/dinas/instansi yang berbeda. Basri menuding diduga kuat dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Kurai Taji itu ada indikasi penggelembungan harga atas nilai

Puluhan Pedagang Datangi DPRD Pariaman PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, menerima kedatangan puluhan pedagang dan pemilik kios terkait rencana pembangunan Pasar Pariaman oleh pemerintah setempat.

Ketua DPRD setempat Mardison Mahyuddin di Pariaman, Senin, mengatakan puluhan pedagang dan pemilik kios tersebut datang menemui para wakil rakyat untuk mempertanyakan kesepakatan antara pemerintah setempat dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tentang pembangunan pasar yang dinilai merugikan pihak lain.”Para pedagang datang mengeluh karena merasa tidak dilibatkan secara penuh terutama saat penandatanganan kesepakatan 18 Agustus 2016,” sebutnya.

Ia mengatakan aspirasi para pedagang dan pemilik kios tersebut telah diterima secara penuh, DPRD setempat berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengadakan musyawarah bersama anggota dewan lainnya. ”DPRD belum bisa memutuskan sikap seperti apa yang harus diambil dalam waktu dekat, namun per-

Ketua DPRD Pariaman

Drs.Mardison Mahyuddin soalan tersebut harus disikapi agar tidak menimbulkan masalah,” jelasnya.

Ia menegaskan DPRD belum ada mengesahkan anggaran terkait pembangunan Pasar Pariaman yang diperkirakan memakan dana mencapai Rp64 miliar.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta para pedagang agar tidak mudah terpancing emosi. Selain itu DPRD juga meminta kepada dinas terkait agar secara transparan membeberkan data siapa saja pemilik kios, pedagang dan termasuk hasil pihak konsultan terkait keadaan bangunan pasar.

Sementara itu salah seorang pemilik kios Pasar Paria-

man, Uci, mengaku pihaknya dan sejumlah pedagang lainnya tidak dilibatkan saat penandatanganan kesepakatan pembangunan Pasar Pariaman 18 Agustus 2016.”Sebagian dari kami tidak dilibatkan saat pertemuan tersebut, kami menduga yang hadir hanyalah para pedagang yang menyewa kios kepada pemiliknya,” ujarnya.

Terkait kesepakatan antara pemerintah daerah dengan unsur terkait seperti KAN dan Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia (APSI), ia menilai hal tersebut belum mewakili seluruh suara dan pendapat pemilik kios maupun pedagang. ”Dalam menyepakati pembangunan Pasar Pariaman ada dualisme organisasi yaitu APSI dan Koperasi Pedagang Pasar,” katanya.

Ia berharap dan meminta agar DPRD dapat menjembatani persoalan tersebut tanpa mengkorbankan hak para pemilik kios dan pedagang. Dalam tuntutannya ia juga meminta data 149 pedagang dan pemilik kios yang menandatangani pembangunan Pasar Pariaman agar disesuaikan dengan para pemilik kartu kuning atau pemilik kios yang asli. (rm/red).

PEMBANGUNAN pasar Kurai Taji, Pariaman tidak memiliki plang proyek

proyek tersebut.

Tak hanya Basri alias Ujang, menilai Proyek yang dilaksanakan keluarga Walikota Pariaman Muklis Rahman tersebut sarat KKN. Kerapatan Adat Nagari Kurai Taji, sebagai Ketua Dt Palimo Rajo Arman Nur dan Sekretaris Herman K, juga bersikap sama. Bahkan telah mengadukan proyek siluman tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. Surat bernomor : 29/KAN-KT/V/2016 itu menuding proses pembangunan Pasar Kurai Taji sarat dengan KKN dan merampas hak rakyat sebagai masyarakat.

Arman Nur dan Herman K sebagai Ketua dan Sekretaris menilai Pemerintah Kota Pariaman di bawah kepemimpinan Walikota Pariaman Drs. Mukhlis Rahman, sangat zalim dan tidak peduli dengan kepentingan masyarakat banyak. Dalam surat laporannya KAN Kurai Taji, yang terdiri dari unsur Ninik Mamak (para datuk), Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Bondo kandung.

Seluruh Bendang dalam Kurai Taji yang terdiri dari 8 Korong di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dan 13 Desa di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, melaporkan penyelewengan ini kepada Ombudsman RI untuk ditindak lanjuti kepada aparat penegak hukum.

Dalam surat laporan yang diterima redaksi Koran Umum Rakyat Media, menyebutkan jenis dugaan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar Tradisional Nagari Kurai Taji di atas lahan seluas 3620 meter2, luas bangunan 2430 M2 dengan jumlah kios yang akan dibangun sebanyak 100 unit dengan luas 3 x

2,5. Anggaran bersumber dari APBD Kota Pariaman tahun 2015 sebesar Rp6 miliar, dana APBN Bantuan Hibah Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp6 miliar.

Sedangkan pelaksanaan tahap kedua sumber dana diperoleh dari APBD kota Pariaman tahun 2016 sebesar Rp 7 miliar. Saat ini proses pembangunannya sedang berjalan. Bahkan, untuk meloloskan anggaran pembangunan Pasar Kurai Taji tahap ke-II sebesar Rp 7 miliar tersebut kabarnya terjadi praktik persekongkolan antara DPRD kota Pariaman dan Pemerintah Kota Pariaman.

Yang lebih parah lagi, terjadi manipulasi terhadap masyarakat dimana pemilik kios dijebak dengan surat pernyataan. Jika masyarakat tidak bersedia diancam tidak mendapat kios. Setelah masyarakat menandatangani surat pernyataan.

Pemerintah Kota Pariaman membuat akad kerjasama Pemko Pariaman dengan KAN ilegal.

Akad kerjasama dengan KAN ilegal dilakukan perseorangan yang mengaku sebagai Ketua KAN. Padahal Ketua KAN yang resmi saat ini adalah yang dipimpin Syamsir sebagai Dt Rajo Mangkuto, sampai saat ini tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan pasar Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan tersebut.

Sementara ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, ketika dikonfirmasi media ini melalui ponselnya Kamis (27/10/2016) terkait pembangunan pasar Kurai Taji, yang diduga kuat sarat KKN mengatakan jika benar ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, kita minta kepada pihak berwajib supaya supaya di-

usut. Menurut Mardison, pihaknya belum mengetahui, kareana sampai saat ini belum ada masyarakat yang melapor kepada DPRD Pariaman.

“Setahu saya persoalan pasar Kurai Taji yang saat ini dalam proses pembangunan belum ada masyarakat yang melapor. Yang dilaporkan ke polisi oleh masyarakat setahu saya masalah tanah, bukan soal penyimpangan pembangunan proyek itu. Walau begitu, terimakasih atas informasinya. Sembari menyebutkan, Kalau bisa kita jumpa dululah, susah bicara melalui telpon, siapa tahu yang telpon ini KPK, saya tertangkap tangan pula,”kata Mardison sambil bercanda.

Walikota Pariaman Drs.Mukhlis Rahman, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi. Sebelumnya Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, pernah mengirim dalam sms kepada wartawan media ini.

Namun tidak mau memberikan komentar terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Untuk itu, Ketua dan Sekretaris KAN Kuta kurai Taji, dan masyarakat Kurai Taji, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut penyimpangan proyek pembangunan pasar Kurai Taji, yang diduga kuat merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

“Kami pengurus KAN Kurat Taji, mendesak KPK agar menghusut kasus ini, sebab pembangunan pasar Kurai Taji, yang menelan anggaran Rp19 miliar banyak kejanggalan dan dinilai sarat Korupsi,”kata Herman.K sekretaris KAN Kurai Taji melalui ponsel belum lama ini. (rm/mawardi)

DPRD Sahkan APBDP Kota Pariaman 2016 PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pariaman tahun 2016 disahkan oleh DPRD Kota Pariaman, Jumat (4/11/ 2016) pekan lalu di Ruang Paripurna DPRD. Pengesahan dituangkan dalam nota kesepakatan antara DPRD dengan Walikota Pariaman, ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam nota kesepakatan itu, pendapatan daerah berkurang sebesar Rp77.091.198.014 dari semula Rp675.179.660.564,30 setelah perubahan menjadi Rp598.088.462.550,30.

Belanja daerah juga berkurang sebesar Rp43.534.280.352,23 dari semula Rp761.968.292.196,80 setelah perubahan Rp718.434.011.844,57. Antara belanja dengan pendapa-

tan defisit sebesar Rp120.345.549.294,27.

Kemudian pembiayaan penerimaan semula Rp86.788.631.632,50 bertambah Rp33.556.917.661,77 setelah perubahan menjadi Rp120.345.549.294,27. Sedangkan pembiayaan pengeluaraan tetap Rp0. Sehingga jumlah pembiayaan netto sama dengan Rp120.345.549.294,27.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyatakan, pengesahan APBD Perubahan tahun 2016 pembahasannya dipercepat dari biasanya.”Karena mengingat banyaknya agenda yang mendesak, sementara waktu efektif dalam tahun anggaran 2016 tinggal sedikit,” ujarnya.

Setelah pengesahan APBD Perubahan 2016, kata Mardison, pihaknya akan membahas KUA-

WALIKOTA Pariaman Mukhlis Rahman menandatangi APBDP Pariaman 2016

PPAS tahun anggaran 2017 dan APBD tahun anggaran 2017.

“Pembahasan yang kita lakukan walaupun dipercepat,

tetapi tetap mengacu kepada peraturan dan tata tertib DPRD,” ujar Mardison. (rm/ khaidir).

Disdukcapil Padangpariaman Ujicoba Layanan Kependudukan Online PADANG PARIAMAN, RAKYAT MEDIATerhitung dari Januari hingga Oktober 2016, Disdukcapil Padangpariaman telah menerbitkan 32 ribu KTP elektronik (eKTP) dan 26 ribu akte kelahiran.

“Dengan berbagai terobosan pelayanan dalam hal pendataan kependudukan mencakup pelayanan di kecamatan dan nagari untuk memaksimalkan pencapaian,” ungkap

CMYK

Sekdakab Padangpariaman Jonpriadi di IKK Paritmalintang, Senin (7/11).

Untuk mewujudkan validasi data yang akurat, terus Jonpriadi, Disdukcapil juga melakukan pelayanan reguler dan langsung di lapangan. Capaian di tahun 2016, menurut dia dua kali lipat dari tahun 2015.

Disamping itu, ungkap sekda, Disdukcapil tengah menguji coba pelayanan berbasis online

di Pauhkamba. Model pelayanan tersebut akan dikembangkan terus sehingga menjadi standar pelayanan untuk tahun selanjutnya.

“Untuk antisapasi pungutan liar, Disdukcapil telah lama membuka layanan pengaduan di 0811 694 3000 dan melalui telpon (0751) 93399.

Silahkan melapor terkait keluhan pelayanan dan pungli di nomor tersebut,”kata sekda.(rm/ amina).

CMYK

GALERI FOTO

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA DPRD Kota Batam,Nuryanto,SH,MH, memotong nasi besar Sempena HUT DPRD Kota Batam Ke-16, didampingi Wakil Ketua II, Iman Sutiawan,SE,MM, Wakil Ketua III, H.Tengku Hamzah Husen,SE,MM beserta Anggota DPRD Kota B

8

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH makan malam bersama dengan Wakil Walikota Batam, Amzakar Achmad,S.Sos didampingi ulama dari pengajian Al-Khidmah Kota Batam sebelum Dzikir Akbar dan Doa Bersama sempena HUT D

Semarak HUT DPRD Kota Batam Ke-16

Menggelar Dzikir Akbar, Doa Bersama dan Senam Sehat BATAM- Pada hari Senin 31-Oktober 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam genap berusia 16 Tahun.Usia saat ini diibaratkan masih usia remaja.

Usia yang saat ini sudah meranjak remaja diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kota Batam agar lebih baik dan tentunya lebih memahami persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Batam dan tentunya mampu menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif dan mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat serta mengutamakan kepentingan masyarakat Kota Batam khususnya.Maka diperlukan dukungan dan sinergi bagi lembaga lainya yang ada di Kota Batam terutama Pemerintah Kota Batam, Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah (FKPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Masyarakat Kota Batam.

Hal ini disampikan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH. MH saat menyampaikan sambutan usai melakukan senam sehat serta pembagian doorprize sempena HUT DPRD Kota Batam Ke-16, di halaman utama DPRD Kota Batam, Batam center, Jumat,4 November 2016.

Saat ini DPRD Kota Batam terkendala dengan persoalan-persoalan kebijakan yang dihadapi masyarakat terkait kepemilikan lahan, persoalan perumahan dan pemukiman di Kota Batam. Persoalan lahan di Kota Batam masih dikelola oleh BP Batam.

DPRD Kota Batam akan terus berjuang agar terwujud pembagian tugas dan wewenang oleh BP Batam

maupun Pemko Batam.Untuk itu DPRD Kota Batam yang sudah meranjak remaja ini perlu mendapat dukungan baik dari masyarakat maupun instansi yang ada di Kota Batam, terang Nuryanto,SH,MH. Ditempat yang sama Wakil Walikota Batam, Amzakar Achmad,S.Sos mengatakan, Momentum HUT DPRD Kota Batam Ke-16 saat ini penuh ujian. Tentu apa yang akan dilakukan DPRD Kota Batam saat ini akan lebih baik dari sebelumnya. Pemko Batam bersama dengan DPRD Kota Batam dalam waktu dekat ini akan Jakarta dan bersama-sama menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Batam. Diharapkan DPRD Kota Batam terus kritis melakukan pengawasan pembangunan di Kota Batam,

terang Wakil Walikota Batam.

Kegiatan HUT DPRD Kota Batam Ke-16 digelar kegiatan Dzikir Akbar dan Doa Bersama Pengajian Al-Khidmah Kota Batam serta Senam Sehat dan Pembagian doorprize. Hadiah yang disediakan oleh DPRD Kota Batam mulai dari Hadiah Utama Sepeda Motor, Kulkas, TV, Sepeda, Setrika, Mesin Cuci dan lain sebagainya.

Kegiatan tersebut mengundang masyarakat Kota Batam, SKPD, FKPD, Insan Pers dan Intansi Vertikal yang ada di Kota Batam.Peserta yang ikut sebanyak 1.500-2000 orang baik Dzikir Akbar maupun senam sehat yang digelar oleh DPRD Kota Batam sempena Hari Ulang Tahun yang ke 16."

Semoga DPRD Kota Batam terus Berjaya dan tetap memperjuangan nasib Masyarakat Kota Batam". (****)

AMAN, S.Pd, Anggota Komisi II dan Muhamad Musofa, SE, Komisi I DPRD Kota Batam saat berduet menyanyikan lagi kesukaannya.

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH, Sekwan Kota Batam, Asril,S.Sos, Mukryadi,S.Sos, dr.Ida Wati Nursanti,MM Anggota DPRD Batam Foto bersama dengan Pemenang hadiah Utama Doorprize 1 unit Sepeda Motor yang diraih

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Batam, Aman, S.Pd bernyanyi diiringi oleh Werton Panggabean,SH, Tumbur M Sihaloho,SH dan Sallon Simatupang,SE, anggota DPRD Kota Batam.

BUDI Mardianto,SE,MM, Aman, S.Pd, Mukhryadi,S.sos Komisi II DPRD Kota Batam menyantap sarapan pagi usai senam sehat sempena HUT DPRD Kota Batam Ke-16.

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Batam, Mesrawati Tampubolon,SE,MH foto bersama dengan pemenang doorprize sempena HUT DPRD Kota Batam Ke-16.

BUSTAMIN,SE, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam sempena HUT DPRD Kota Batam Ke-16.

CMYK

menyerahkan nasi besar kepada Dan Yonif 10 Marinir-SBY

CMYK

9

NASIONAL

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Predikat Jokowi Luntur Sebagai Presiden Merakyat JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih “blusukan” meninjau proyek pembangunan kereta Bandara di Tangerang, ketimbang menemui perwakilan pengunjuk rasa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jumat 4 November 2016.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai sikap Jokowi yang enggan menemui perwakilan demonstran telah melunturkan predikat “presiden merakyat” yang disandang Jokowi.

Menurut dia, langkah Jokowi meninggalkan Istana dalam ratusan ribu masyarakat menghendaki kehadiran kepala negara bukan sikap kenegarawanan.”Sosok Jokowi yang populis, merakyat, dan doyan blusukan nyaris tak menemukan relevansinya karena enggan menemui para demonstraný,” ujar Adi kepada Sindonews, Minggu (6/11/2016) lalu di Jakarta.

Menurut Adi, langkah Jokowi semakin

membuat demonstran Aksi Bela Islam kecewa karena pada hari bersamaan Jokowi muncul di Istana dengan melontarkan tudingan aksi demonstrasi ditunggangi kepentingan politik.

Alih-alih ingin meredakan ketegangan, kata dia, pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah membuat pernyataan yang kontraproduktif atau tidak menyejukan masyarakat. ”Apalagi pernyataan itu tanpa bukti jelas, (seolah) menegaskan bahwa Presiden sedang ingin mencari kambing hitam atas ketidakmampuannya mengendalikan ribuan massa yang menuntut penuntasan kasus penghinaan terhadap Islamý,” katanya.

Seperti diberitakan, perwakilan demonstran gagal menemui Presiden Jokowi pada Jumat lalu. Jokowi tidak berada di Istana karena meninjau pembangunan kereta bandara di Tangerang. Perwakilan demonstran hanya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi Menko Polhukam Wiranto dan sejumlah menteri Kabinet kerja. (rm/sindo)

Ulama Temui Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Setelah aksi damai ratusan ribu umat Islam 4 November 2016 lalu, sejumlah ulama dari berbagai pondok pesantren di Indonesia menemui Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Gatot menerima kunjungan dan berdialog di salah satu pangkalan militer milik TNI AU yakni di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/11/ 2016) pekan lalu.”Saya selaku Panglima TNI sangat mengapresiasi peran serta para ulama dalam membimbing dan menyejukkan umat agar tidak berbuat anarkistis pada aksi damai, 4 November 2016,” kata Jenderal Gatot di hadapan para ulama.

Menurut Panglima, walaupun para pedemo diprovokasi untuk berbuat anarkistis, namun mereka tidak terpengaruh sama sekali, sehingga demonstrasi yang diikuti ribuan umat muslim di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.”Saya sebagai umat Islam tahu betul bahwasanya saudara-saudara muslim saya

RATUSAN juta Umat Islam melakukan demontrasi di Jakarta tuntut Ahok di Tangkap

PBNU: Tidak Tepat Aksi 4 November Ditunggangi Kelompok Tertentu PANGLIMA TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bersalaman dengan para ulama

yang melaksanakan demo kemarin adalah orang-orang baik yang berangkat dari masjidmasjid untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Jenderal Gatot Nurmantyo.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan permohonan doa dan dukungan dari para ulama agar TNI semakin kuat untuk melindungi bangsa ini. Juga sebagai pengayom masyarakat demi tetap tegaknya NKRI. Sementara itu, KH Zailani Imam menyampaikan apabila para ulama dan pemimpin bersatu, maka bangsa Indonesia akan menjadi aman dan tentram.”Apabila ulama dan uma-

Diduga Menista Agama

Ahok Diperiksa Mabes Polri

AHOK memenuhi panggilan Mabes Polri untuk diperiksa

JAKARTA, RAKYAT MEDIAGara gara mulut, akhirnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa di gedung utama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (ý7/11/2016) kemarin. Ahok diperiksa diruang pemeriksaan hingga pukul 16.06.”Kuasa hukum ada 30.

Cuma yang datang tidak semuanya,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta.

Agus mengklaim bahwa proses pengungkapan kasus Ahok akan dilaksanakan seobjektif mungkin. Bahkan, gelar perkaranya akan dilaksanakan secara live di media.Mengenai transparasi tersebut, diketahui mendapat kritikan keras dari sejumlah politikus.ýAgus menerangkan, menyampaikan kritikan merupakan hak setiap warga negara.

Namun, cara itu dipilih untuk menunjukkan ke publik bahwa Polri bekerja secara transparan.”Dalam prinsip penegakan hukum tak ada yang kami langgar. Ini taktik dan teknik upaya yang kami tunjukan kalau Polri itu transparan dan tak ada keberpihakan.

Kalau ada pandangan seperti itu, kami berterima kasih atas kritiknya,” jelas dia.

Agus melanjutkan, Polri memiliki waktu dua pekan untuk menetapkan status perkara dugaan penistaan agama ini.

Dipastikan, Polri dalam memproses kasus ini tidak mendengarkan intervensi dari luar. ”Dua pekan mudah-mudahan memungkinkan. Kan ini masyarakat menaruh atensi besar kasus ini. Kedua, ada sinyalemen polisi tak independen, polisi berpihak. Maka kami buktikan tak ada keberpihakan,” tandas Agus.(rm/ant)

roh baik, maka baiklah negara ini, namun apabila ulama dan umaroh tidak baik, maka tinggal menunggu kehancuran suatu bangsa,” jelasnya.

Dialog antara Panglima TNI dengan para ulama tersebut diikuti oleh beberapa pimpinan pondok pesantren.

Di antaranya Ponpes Babakan dan Buntet Cirebon, Al-Huda Aceh Besar, Al-Mustakinia Bogor, dan Majelis Rosululloh, serta Lembaga Islam An-Nahar.Dialog ditutup dengan pembacaan doa oleh Kyai Muhtadi Dimyati dari Ponpes Raudatul Ulum Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten. (rm/bp).

JAKARTA - Usai ditemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi dan kondisi kebangsaan yang terjadi saat ini. ”Mencermati perkembangan situasi, saatnya memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj memulai pernyataan sikap PBNU, di Kantornya, Jakarta, Senin (7/11/ 2016).

Said menyampaikan, aksi demonstrasi sebagai bagian proses demokrasi yang tulus dan beradab dengan tujuan untuk mengingatkan kepemimpinan. Menurutnya, hakikat kepemimpinan adalah menjaga ucapan agar tak menimbulkan kontroversi bahkan perpecahan.

Menurutnya, saat ini waktu yang tepat untuk memperkokoh tali ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathoniah secara Islam dan kebangsaan, serta ukhuwah insaniah secara bersama-samaý umat manusia.

“Tidak tepat untuk menstigma bahwa aksi empat 11 ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak hendaknya mengambil pelajaran dari aksi tersebut,” tutur Said.

Selain itu, Said meminta aparat penegak hukum menindak pihak yang dianggap telah merusak kemurnian aksi 4 November lalu.

Dia menduga, kericuhan demonstrasi dilakukan oknum yang ingin merusak kesucian aksi 4 November.

PBNU mengaku kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan rakyatnya.

Maka itu, pihaknya menyarankan agar pemerintah membangun dialog yang intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama, sehingga terbangun suasana yang kondusýif “Terakhir menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu senantiasa membangun ukhuwah dalam memperkokoh ikatan kebangsaan kita,” ungkap Said.

“Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran yang paling berharga baik kita sebagai bangsa, sehingga tidak terulang di kemudian hari,” tandas Said yang mengklaim pernyataan sikap itu juga disampaikan kepada Jokowi.(rm/sndo).

Polresta Medan Gagalkan Peredaran Narkoba 9 Kg Asal Cina MEDAN, RAKYAT MEDIAPetugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Medan menggagalkan peredaran narkoba jenis sabusabu seberat 9 kilogram asal Cina di kawasan Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin, 7 November 2016.

“Petugas kepolisian juga meringkus dua tersangka yang diduga sebagai kurir berinisial TS, 22 tahun, oknum karyawan PTPN I Aceh; dan RS, 21 tahun, penduduk Jalan Gatot Subroto, Medan,” kata Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Mardiaz Kusin Dwihananto di Medan, Senin.

Awalnya, menurut dia, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada dua pria mem-

bawa sabu-sabu untuk diantar kepada seseorang. “Kemudian petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendapati dua pria yang mencurigakan itu sedang membawa dua tas ransel di kawasan Jalan Gatot Subroto,” ujar Mardiaz.

Ia menyebutkan, ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan sembilan bungkus sabusabu masing-masing seberat 1 kilogram. Untuk mengelabui petugas kepolisian, narkoba itu dibungkus menggunakan kemasan teh asal Cina.

Berdasarkan penyidikan, kedua tersangka mengaku mendapat tugas via telepon seluler dari seseorang di Aceh dan diminta membawa sabusabu yang telah disiapkan untuk diberikan kepada seseor-

ang. “Jika nantinya berhasil membawa narkoba itu, keduanya mendapat upah senilai Rp 90 juta karena per kilogram dihargai Rp 10 juta,” ucapnya.

Kapolrestabes mengatakan kedua tersangka termasuk dalam jaringan peredaran narkotik internasional. Sebab, sabu-sabu tersebut dipasok dari Cina menuju Aceh. Kemudian dibawa melalui pelabuhan “tikus” dan diedarkan secara luas di Medan. “Polrestabes Medan masih mengejar bandar besar berinisial NR dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO),” katanya.

Mardiaz menambahkan, sebelumnya pelaku JS dan TS juga sempat mendapat kiriman 6 kilogram sabu-sabu dan berhasil diedarkan. (rm/sof).

KAPOLRESTABES Medan Komisaris Besar Mardiaz Kusin Dwihananto

Atlet Triathlon Nasional Kagum Keindahan Pantai Pariaman PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Atlet Triathlon asal Jakarta, Inge Prasetyo, memuji ombak besar di kota Pariaman usai dirinya memenangkan lomba Triathlon Pariaman Internasional Triathlon 2016 kategori wanita, Sabtu. ”Ombaknya cukup besar saat berenang tadi, namun itu merupakan tantangan para atlet dalam menaklukkan medan olahraga,” kata dia, di Pariaman, selepas penganugerahan gelar.

Inge Prasetyo berhasil menyabet juara satu sebagai pemenang Pariaman Internasional Triathlon 2016 dengan perolehan waktu tercepat satu jam, 14 menit, 51 detik.

Untuk posisi dua dan tiga masing-masing ditempati oleh Wahyu Rianti dan Roma Ma-

SALAH seorang atlit triathlon asal Jakarta

CMYK

ranatha Panjaitan dengan catatan waktu tidak jauh berbeda dari Inge Prasetyo.

Meskipun ombaknya cukup besar, namun rute atau jalan yang dilalui para peserta sangat memuaskan sekali,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut terus dapat dilaksanakan secara rutin sehingga mampu melahirkan para calon atlet dalam negeri dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Sedangkan atlet Wahyu Rianti mampu mencatatkan waktu satu jam 23 menit, 37 detik. Dan Roma Maranatha Panjaitan hanya mampu mencatatkan waktu satu jam 57 menit, enam detik.Para atlet akan berenang sejauh 1,5 kilometer, balap sepeda 40 kilometer, dan lari 10 kilometer baik untuk kategori elit pria maupun elit perempuan.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat, Efendi Jamal, mengatakan total 15 negara akan berpatisipasi dalam kegiatan bertaraf internasional tersebut.

Ke 15 negara peserta tersebut yaitu Jerman, New Zealand, Italia, Australia, Amerika Serikat, Spanyol, Belanda, Aljazair, Inggris, Malaysia, Singapura, Taiwan, Austria, Brazil dan Indonesia.

Ia berharap penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat mendongkrak tingkat kunjungan pariwisata ke Sumbar khususnya Kota Pariaman. ”Pemerintah setempat memiliki visi dan misi menjadikan Kota tujuan wisata berbasis lingkungan dan serta berbasis islami,” ujarnya. (rm/ant)

CMYK

GALERI FOTO

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

APRI Sujadi, S. Sos dan Drs.Dalmasri Syam, MM mengacungkan jempol setelah melepas Ikan ke dalam kolam.

10

APRI Sujadi, S. Sos memungut sampah bersama warga

Apri Ingin Bintan Selalu Bersih BINTAN, RAKYAT MEDIA- Tim Penggerak PKK Kecamatan Bintan timur menggelar senam jantung sehat dan jalan santai bersama masyarakat se-kabupaten bintan.

Senam yang dihadiri bupati, wakil bupati serta ketua TP PKK kab. bintan ini dilaksanakan di kijang city walk dan disejalankan dengan penaburan bibit ikan di kolam tanam kota kijang, Minggu (7/11) Kegiatan yang diikuti lebih dari seribu orang ini merupakan kegiatan yang di rencanakan menjadi kegiatan rutin dan pelaksanaannya akan dilakukan disetiap kecamatan yang ada di kabupaten bintan, ini merupakan cara untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat,”dikatakan bupati

Lanjut bupati, terkait tentang kebersihan lingkunhan yang terus dilakukan pemerintah kabupaten bintan untuk mempertahankan adipura, ini bukan tanggung jawab pemerintah kabupaten bintan saja, tapi kepada seluruh masyarakat harus dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan agar bintan selalu terlihat bersih dan asri.

Kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk para petugas kebersihan, maka dari itu pemerintah kabupaten bintan saat ini akan memberikan penghargaan kepada para pahlawan kebersihan di setiap perwakilan kecamatan, itu merupakan bentuk apresiasi dari kita agar petugas kebersihan lebih semangat dalam

menjalankan tugasnya,”imbuhnya Selain dilaksanakan kegiatan senam jantung sehat dan jalan santai, panitia juga menyiapkan banyak doorprize menarik, salah satunya yang menjadi doorprize utama adalah sebuah sepeda motor.

Waneli warga Kijang kota, kampung gunung lengkuas yang memenangkan undian utama menuturkan bahwa tidak menyangka dirinya akan mendapatkan doorprize sebuah motor,” pagi tadi saat mau mengikuti senam sehat tidak ada firasat apa-apa, pas dibacain nomor undian ternyata nomor saya, alhamdulillah rejeki dari allah hari ini dapat motor,”dikatakannya. (*)

WAKIL Bupati Bintan Drs.Dalmasri Syam, MM berjalan santai

WANELI warga Kijang kota, kampung gunung lengkuas yang memenangkan undian utama mendapatkan doorprize sebuah motor

BUPATI BINTAN Apri Sujadi, S. Sos memberikan hadiah kepada warga

WAKIL Bupati Bintan Drs.Dalmasri Syam, MM memberikan hadiah kepada warga

BUPATI, wakil bupati serta ketua TP PKK kab. Bintan melapas ikan kedalam kolam

TIM Penggerak PKK Kecamatan Bintan timur menggelar senam jantung sehat dan jalan santai bersama masyarakat se-kabupaten bintan

TIM Penggerak PKK Kecamatan Bintan timur menggelar senam jantung sehat dan jalan santai bersama masyarakat se-kabupaten bintan

CMYK

BUPATI Bintan Apri Sujadi, S. Sos jalan sehat bersama warga

CMYK

11

SAMBUNGAN

Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Natuna Mutasi Sejumlah Kepala Dinas masih menyesuaikan SOTK NATUNA, RAKYAT MEDIABupati Natuna Hamid Rizal yang lama, maka saat ini ada lima jabatan staf ahli masih merombak jajarannya. Pulukosong.”Kami belum tahu pinhan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Natuna dimutasi. dah kemana, tidak diberitahukan. Hanya terima undangan Mulai pejabat setingkat kepapelantikan dan gladi,” ujar Basla seksi (Kasi) hingga setingkat Kepala Dinas dan ri Asisten Pemerintahan.

Kepala Bidang Mutasi Badan.Para pejabat kena muBKD Pemkab Natuna Suhentasi sudah menerima undanBupati Natuna driyadi mengatakan, mutasi pegan dan menggelar gladi pelHamid Rizal jabat eselon diagendakan beantikan di gedung Sri Serindit sok Senin (7/11/2016) kemarin. Perombakan Ranai, Minggu (6/11/2016) lalu. ini masih menyesuaikan SOTK yang lama.

Dalam gladi pelantikan tersebut, terlihat ”Ada sekitar 80 orang pejabat eselon sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat akan dimutasi. Tapi itu bisa berubah besok, Daerah (SKPD). Diantaranya Kepala Dinas tergantung kebijakan pimpinan,” sebut SuPertambangan dan Energi, Kepala Badan henriyadi.

Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala InpekSeperti diketahui, perombakan jabatan torat, Kepala Dìnas Perindag, Kepala Badan eselon dilingkungan Pemkab Natuna adalah Lingkungan Hidup. yang pertama dilaksanakan sejak Bupati Tidak hanya itu, tiga pejabat Asisten I, Natuna terpilih Abdul Hamid Rizal dilantik.

II dan III serta Sekretaris DPRD terlihat Hamid Rizal sebelumnya menegaskan, akan menggelar gladi pelantikan. Termasuk Plt melakukan perombakan pejabat SKPD seteKepala Dinas Kesehatan Erson Gempa. Selain terdapat sejumlah pejabat Eselon II, terlah enam bulan dilantik, berdasarkan ketentuan edaran Mendagri. lihat puluhan pejabat eselon III dan IV dengan jabatan Sekretaris dinas, Kabag, Kabid ”Perombakan ini untuk mendukung prodan Kasi mengikuti gladi. Peserta gladi begram percepatan pembangunan Natuna, dengan pengisian SKPD yang menyesuailum mengetahui akan dimutasi di jabatan selanjutnya ditempatkan. kan bidang keahlian,” kata Hamid. (rm/ Basri menilai, rotasi pejabat eselon ini gunawan)

28 Anggota calo Wagub Kepri.

Ini tidak lain bisa jadi disebabkan, adanya rumor yang berkembang di masyarakat bahwa salah satu calon dari dua nama tersebut yakni Isdianto, yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kepri bakal ditolak oleh DPRD Kepri. Bisa jadi, jika diajukan nama Isdianto, yang digadang gadang sabagai calon kuat Wakil Gubernur Kepri ditolak oleh anggota DPRD Kepri pengusung Soerya Respationo-Ansar Ahmad.

Sebagai mana diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kepri saat ini tinggal 43 orang, setelah Sofyan Syamsir anggota DPRD Kepri dari Fraksi Golkar meninggal dunia, dan seorang lagi anggota DPRD

Sambungan Hal. 1

Kepri meringkuk ditahanan karena terlibat kasus korupsi Bansos Natuna. Dari 43 orang tersebut, hanya 17 orang diantaranya merupakan partai pengusung Sani-Nurdin (Sanur).

Sementara 28 orang lainnya anggota DPRD Kepri berasal dari partai pengusung Soerya Respationo-Ansar Ahmad, dalam Pilkada tahun lalu. Hal inilah yang menjadi ganjalan terhadap partai pengusung untuk memuluskan pencalonan Isdianto, menjadi Wakil Gubernur Kepri. Nasib Isdianto ditentukan oleh 28 anggota DPRD Kepri ini.

Apalagi sebagian kalangan anggota DPRD Kepri dari partai pengusung Soerya Respationo-Ansar Ahmad disebut

Aisyah Sani Pasalnya, Aisyah Sani saat ditanya wartawan ketika itu tentang majunyaIsdianto, yang juga merupakan adik kandung almarhum Sani ke pencalonan Wakil Gubernur Kepri ini.

Dengan tenang, Aisyah mengatakan bahwa dirinya bukan tidak mau menghargai adik iparnya tersebut.

Sebagai seorang ibu, Ai-

Sambungan Hal. 1

syahmengaku lebih penting mendukung putrinya sendiri ketimbang adik iparnya. ”Bukan tidak menghargai Isdianto.

Tetapi Ibu lebih mendukung Rini. Isdianto itu adik bapak.

Dia punya hak untuk mendaftar. Siapa pun berhak untuk mendaftar. Tapi kalau saya ditanya siapa yang harus saya dukung, tentu saya menduku-

Kapolda : Tiga ya, bukan cuma di kapal yang tenggelam ini saja,”kata Kapolda.

Sesuai dengan julukannya, Lurah, peran Syukriadi disebutsebut bukan hanya dari sisi pemberangkatan dari perairan di Malaysia hingga ke perairan di Batam.

Ia juga yang memiliki fasilitas kapal pengangkut TKI ilegal tersebut, bersama rekannya yang lain, Yanti (40), yang kini juga buron.

“Dia (Syukriadi) sudah jadi PR di Malaysia. Disebut lurah karena dia yang mengatur semuanya. Polisi Malaysia sudah berjanji akan menyerahkan dia kepada kita. Nanti kita tagih itu.

Termasuk Yanti ini juga. Dia pemilik kapal-kapal ini. Jadi, bisnis kapalnya memang untuk begitu,” tutur Sam saat eks-

pose di Mapolda Kepri, Senin (6/11/2016) lalu.

Sedangkan pelaku bernama Herman sudah pernah ditahan dengan kasus serupa. Namun saat itu, Herman ditahan dengan identitas sebagai Budi Yadi.

Dari keterangan tersangka Dody, ia diminta untuk menjemput puluhan penumpang TKI ilegal dari Malaysia.

Perintah diberikan oleh Syukri.Malam itu, ia membawa 96 penumpang termasuk awak kapal.Masing-masing TKI ilegal itu dipungut biaya transportasi sebesar Rp 450 ribu.(rm/ trb) Namun dari pengakuan TKI, di tengah laut sebelum sampai ke perairan Nongsa, mereka dimintai tambahan uang lagi.”Soal tambahan itu, kita

ke call centre Polda Kepri. ”Silakan lapor saya sendiri, di Polda membuka 24 jam call centre khusus tindakan pidana pungli,” tambahnya.

Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah menyampaikan bahwa sedang melakukan persiapan pembentukan Satgas Saber Pungli di jajaran FKPD dan SKPD terkait di Pemprov Kepri. Ini merupakan langkah awal untuk memberantas praktik pungli di Kepri.

Lebih lanjut Arif menuturkan satuan tugas pemberantasan pungutan liar sendiri

Pejabat BPN Selain kasus pungli, oknum di BPN Kota Batam juga diduga menggelapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nilainya miliaran rupiah. Modusnya, BPHTB tersebut tidak disetorkan ke kas negara. Jumlahnya sangat be-

ng anak saya Rini,”kata Aisyah.

Istri almarhum Sani itu mengungkapkan keyakinan bahwa dukungan terhadap Rini, tidak datang dari dirinya sendiri melainkan dari semua pihak yang dahulu pernah menyukseskan suaminya menjadi Gubernur Kepri, kata Aisyah. (rm/rizki).

Sambungan Hal. 1

Pungli Disejumlah han langsung dengan adanya pungli, silakan dilaporkan,” pinta Samuel saat melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak, kemarin.

Dia meyakini, memang selama ini ada modus pungutan secara ilegal yang merugikan masyarakat maupun negara yang tidak secara langsung terpantau oleh polsii.Sehingga lagi-lagi dia mengajak masyarakat apabila menemukan kegiatan yang merugikan salah satu pihak tanpa adanya dasar hukum yang jelas silakan lapor

sebut tidak menghendaki sosok Isdianto, menjadi Wakil Gubernur Kepri. Selain Isdianto, tidak begitu dekat dengan kalangan DPRD Kepri. Isdianto juga berasal dari Karimun. Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda)Kepri yang saat ini dijabat oleh Arif Fadillah, juga berasal dari Karimun. Tentu untuk Wakil Gubernur, para 28 anggota DPRD Kepri ini menghendaki figur lain diluar Karimun.

“Kita minta tidak semua dari Karimun, Gubernur dan Sekda berasal dari Karimun, kita harapkan untuk posisi Wakil Gubernur dari luar dari Karimun. Jangan semua berasal dari Karimun,”ujar sumber media ini di internal DPRD Kepri.(rm/red)

harus kumpulkan bukti dulu, benar tidak ada pemerasan. Inikan baru keterangan dari mulut saja. Kita akan lakukan pendalaman lagi. Mudah-mudahan bisa terungkap,” kata Sam. Dody hanya dijerat dengan pasal 219 ayat 1 dan pasal 323 ayat 3 UU RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan atau pasal 120 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dan atau pasal 359 KUHP. Akibat peristiwa ini, Polda akan semakin memperketat pengawasan pengangkutan TKI ilegal. Namun ia berharap fungsi pengawasan ini juga dilakukan secara lintas sektoral dengan instansi lainnya. ”Pengawasan sudah ada sejak kami ada di sini.

Tapi, dengan kejadian ini, kita akan intensifkan lagi,”kata Kapolda Kepri.(rm/trb).

Sambungan Hal. 1

sudah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menpan Nomor: 5 Tahun 2016 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/ 3936/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tugasnya antara lain melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (rm/tps) Sambungan Hal. 1

sar karena praktik korup ini diduga sudah berlangsung cukup lama.

Sumber koran ini menyebutkan, kasus dugaan pungli dan korupsi itu saat ini tengah diselidiki polisi. “Saya dengar begitu, sedang diusut seperti-

nya,” kata sumber media ini Masih kata sumber, selama ini di BPN Kota Batam jamak terjadi aksi pungli tersebut. Oknum di BPN sengaja memperlambat proses pembuatan sertifikat supaya pemohon mau membayar uang pelicin.(rm/red)

Pusat Dukung Program Maritim dan Pariwisata PEMERINTAH Pusat mendukung program kemaritiman dan kepariwisataan yang terangkum dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepri. Programprogram perbatasan juga mendapat dukungan dari Jakarta.

"Program-program yang mendorong kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung penuh oleh Pemerintah Pusat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah, usai memghadiri Rapat Evaluasi Perda RPJM 2016-2021 di Ruang Rapat Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negari, Jakarta, Selasa (8/11).

Pertemuan itu dipimpin Direktur Evaluasi Perencanaan Daerah Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Dari Kepri hadir langsung Ketua DPRD Jumaga I Nadeak, Pansus RPJMD DPRD Kepri Taba Iskandar, Kepala Bappeda Naharuddin, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sardison dan Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana.

Dalam pertemuan itu, hadir juga sejumlah perwakilan Kementerian dan Lembaga seperti dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kememterian Pendidikan, Kementerian Kesehatan

dan Kementerian Perindustrian.

Sekda Arif berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah melakukan evaluasi. "Semua catatan dan masukan akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan Perda ini," kata Arif.

RPJMD yang dibuat daerah memang harus sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dukungan dan evaluasi pemerintah pusat, diyakini Arif, semakin mempercepat tercapainya visi dan misi

Isdianto Dinilai Namun rumor yang berkembang di masyarakat bahwa salah satu calon dari dua nama tersebut yakni Isdianto, yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kepri bakal ditolak oleh DPRD Kepri. Bahkan nasib Isdianto, yang mengincar kursi Wakil Gubernur Kepri tergantung keputusan 43 anggota DPRD Kepri.

Sebagai mana diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kepri saat ini tinggal 43 orang, setelah Sofyan Syamsir anggota DPRD Kepri dari Fraksi Golkar meninggal dunia, dan seorang lagi anggota DPRD Kepri meringkuk ditahanan karena terlibat kasus korupsi Bansos Natuna. Dari 43 orang tersebut, hanya 17 orang diantaranya merupakan partai pengusung Sani-Nurdin (Sanur).

Sementara 28 orang lainnya anggota DPRD Kepri berasal dari partai pengusung Soerya Respationo-Ansar Ahmad, dalam Pilkada tahun lalu. Hal inilah yang menjadi ganjalan terhadap partai pengusung untuk memuluskan pencalonan Isdianto, menjadi Wakil Gubernur Kepri.

Kondisi ini pun memunculkan berbagai ragam pendapat menyangkut sosok Isdianto yang digadang gadang sebagai calon kuat Wagub Kepri.

Apalagi sebagian kalangan anggota DPRD Kepri dari partai pengusung Soerya Respationo-Ansar Ahmad disebut sebut tidak menghendaki sosok Isdianto, menjadi Wakil Gubernur Kepri. Selain Isdianto, tidak begitu dekat dengan kalangan DPRD Kepri. Isdianto juga berasal dari Karimun. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda)Kepri yang saat ini dijabat oleh Arif Fadillah, juga berasal dari Karimun. Tentu untuk Wakil Gubernur, mereka menghendaki berasal dari luar daerah Karimun.

Meski dalam hal iniperanan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri cukup besar dalam memilih Wakil Gubernur sebagai pendamping dan partai pengusung yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama cawagub. Namun yang memiliki hak untuk menentukan seorang calon menjadi Wakil Gubernur Kepri adalah sepenuhnya hak anggota DPRD Kepri. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan nama Isdianto, bisa terpilih sebagai Wakil Gubernur Kepri untuk mendampingi Nurdin Basirun ke depan.

Sebagai mana yang diungkap pengamat politik, Rendra Setyadiharja kepada media ini menyebutkan, calon yang diusung Partai Demokrat yakni Isdianto dan Agus Wibowo untuk wakil gubernur Kepri di DPRD Kepri dimungkinkan akan terjegal dengan kekuatan PDIP dan Golkar yang memiliki kursi dominan di DPRD Kepri.

“Jika Demokrat tidak bisa

Sambungan Hal. 1

melakukan pendekatan dengan PDIP dan Golkar, mustahil nama calon yang mereka usung dapat lolos,” ujarnya.

Rendra menambahkan aturan pengajuan wakil gubernur merujuk pada UU nomor 10 tahun 2016 pasal 176 bahwasannya yang mengatur partai koalisi harus melalui gubernur dalam mengajukan nama cawagub Kepri.Rendra menyebut, belakangan iniPPP mencalonkan Riny Fitrianti anak almarhum HM Sani. Artinya, finalisasi masih belum diketahui. ”Yang pasti kekuatan koalisi partai pengusung belum cukup kuat melawan koalisi partai politik lawan,” prediksinya.

Seiring berjalannya waktu, berbagai isu pun berkembang, yang dialamatkan kepada Isdianto, tak hanya sikap Isdianto yang dinilai sombong dan angkuh serta tidak bermasyarakat. Sepak terjang Isdianto, sejak mulai menjadi pejabat di Pemerintahan Kabupaten Karimun, hingga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepri terungkap menjadi buah bibir masyarakat.

Terutama terkait kasus dugaan penyelewengan dana pajak non migas yang nilainya mencapai 785 miliar. Hingga kini dana yang dikelola oleh dinas yang dipimpinnya tersebut tidak jelas penggunaannya. Padahal, pajak non migas yang disetor masyarakat Provinsi Kepri tersebut untuk digunakan meningkatkan pembangunan inprastruktur di berbagai daerah Provinsi Kepri.

Terkait kasus tersebut, beberapa waktu lalu Kejaksaan Tinggi Kepri telah melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota di Kepri.

Bahkan, penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri telah memeriksa sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepri Isdianto.

Tak hanya Isdianto yang diperiksa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) juga telah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri serta tim bagian anggaran (Banggar) DPRD Kepri terkait kasus dugaan korupsi dana tunda salur bagi hasil pajak non-migas sebesar Rp 785 miliar.

Bergulirnya kasus dugaan korupsi di tubuh Dispenda Kepri terkait dana non migas tersebut dibenarkan oleh Asisten Intelijen Kejati Kepri Martono. Menurut Asintel Kejati Kepri, penyelidikan yang dilakukan Kejati Kepri karena Pemerintah Provinsi Kepri belum membayarkan dana bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota di Kepri.Akibat belum disetor, sejumlah kegiatan pembangunan di daerah jadi tertunda dan batal.

“Kalau dana bagi hasil pajak itu belum dibayarkan, lan-

tas kemana dana pajak yang ditarik melalui Samsat di tujuh kabupaten kota tersebut? Digunakan untuk apa?”, Kata Martono kepada wartawan belum lama ini di Kejati Kepri Tanjungpinang.

Tidak jelasnya penyaluran dana non migas kepada daerah terhitung sejak tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016, Pemprov Kepri berkewajiban menyalurkan dana bagi hasil penerimaan pajak tersebut kepada tujuh kabupaten/kota.

Dana Bagi Hasil tersebut bersumber dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.Saat ini, Kejati Kepri tinggal menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri terhadap nilai kerugian yang ditemukan Hingga kini Gubernur Kepri Nurdin Basirun belum mengajukan dua nama ke DPRD Kepri untuk diusulkan mengisi Kursi Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang kosong sejak Nurdin Basirun dilantik menjadi gubernur menggantikan M Sani yang wafat setelah beberapa bulan memimpin Kepri.

Hal ini disebabkan, lima parpol pengusung Sani-Nurdin (Sanur) seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PPP dan PKB, yang mengusung HM Sani-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 tidak kompak siapa yang akan mereka dukung.

Pengurus partai pengusung terlihat sulit untuk menyatukan persepsi dan keinginan, karena kepentingan politik yang berbeda. Sebelumnya Husnizar sendiri memiliki keinginan untuk menjadi Wagub Kepri. Selain itu, Ketua PPP Kepri Syarafudin Aluan juga berkeinginan untuk menjadi Wakil Gubernur..

Belakangan muncul pula nama Ketua Partai Demokrat Bintan Agus Wibowo yang juga Wakil Ketua DPRD Bintan.Saingan Husnizar ternyata bukan dari internal partainya saja, sebab Huzrin Hood, abang kandungnya juga mengincar kursi tersebut.

Sementara dari keluarga almarhum HM Sani, muncul nama Rini Fitrianti, putri kandung Alrm HM Sani, bersaing dengan Isdianto, adik kandung mantan gubernur Kepri.Meski belakangan nama Isdianto dan Agus Wibowo yang mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusas (DPP) Partai Demokrat. Namun, niat Rini Fitrianti, untuk menjadi Wakil Gubernur, terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal kantor Dispenda Kepri Batam Centre mengungkapkan.

Waspadai Politik publik dan aparat penegak hukum, karena pemilihan calon Wagub Kepri merupakan momentum yang melibatkan partai pengusung dan DPRD Kepri,” ujarnya.

Wahyu mengatakan potensi pembayaran mahar politik kepada partai pengusung HM Sani-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 yang menetapkan dua nama calon wagub dapat terjadi lantaran kandidat tidak perlu bertarung pada pesta demokrasi.

Selain itu, peluang politik uang juga terbuka saat DPRD Kepri menetapkan satu dari dua nama calon yang diusulkan partai pengusung. Bakal calon wagub membayar mahar kepada partai pengusung.”Ini posisi yang enak, tak perlu berjuang dan bertarung, tiba-tiba

CMYK

Gubernur Kepri. Yang muaranya jelas, untuk membuat Kepri semakin maju dan dari waktu ke waktu masyarakat semakin membaik dan sejahtera.

Dukungan terhadap program kemaritiman dan pariwisata, kata Arif, semakin mengokohkan Kepri sebagai Gerbang Wisata Bahari Indonesia, yang belum lama ini dicanangkan Menteri Pariwisata.

Kepada Tim RPJM Pemprov, Sekda Arif minta agar segera menyempurnakan perbaikan berdasarkan masukan dan evaluasi pemerintah pusat. "Supaya Perda RPJMD segera dapat diundangkan dan menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Kepri 2016-2021," kata Arif. (hms)

jadi wagub. Apakah ini bisa didapat secara gratis?” katanya.

Menurut Wahyu, untuk mendeteksi terjadi politik uang sangat sulit. Namun bukan tidak mungkin dapat terungkap jika diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum yang memiliki teknologi canggih.”Jika terjadi politik uang, maka itu kabar buruk bagi Kepri. Logikanya, orang yang memberi uang itu akan berupaya mengembalikan investasi politik yang ditanamkan. Yang rugi siapa? Masyarakat Kepri,” ujarnya.

Wahyu Eko mengimbau seluruh partai pengusung pengutamakan kepentingan Kepri, bukan kepentingan politik. Fungsi partai harus dijalankan secara maksimal, tanpa mahar politik dalam

Cerita miring yang disebut sebut melibatkan nama Isdianto, tak hanya persoalan Isdianto yang tak becus memimpin Dinas Pendapatan Provinsi Kepri.

Yang lebih parah lagi, belakangan terungkap isu miring yang sangat memalukan, dimana Isdianto disebut sebut terlibat skandal perselingkuhan dengan bawahannya oknum pegawai Samsat berinitial MN. Kasus skandal tali air antara pimpinan dan bawahan ini sempat heboh menjadi buah bibir para pegawai. Pasalnya, MN dikabarkan sudah memiliki suami dan anak sementara IS juga sudah memiliki istri dan anak.

Namun kasus skandal perselingkuhan yang disebut sebut melibatkan Isdianto, tidak berlanjut hingga ke Kemenpan-RB, karena BKD Kepri enggan memproses kasus tersebut. Padahal Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), M.Imanuddin, bagi ASN yang terlibat perselingkuhan saksinya dipecat secara tidak hormat.

Tindakan tegas ini diberikan sebagai komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih.

Karena selama ini akibat perselingkuhan, imej ASN menjadi buruk. Padahal sebagai pelayan masyarakat, ASN seharusnya memberikan contoh yang baik.”Jadi sekarang itu sanksinya sangat tegas. Bagi ASN yang terbukti selingkuh, akan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak atas permintaan sendiri,” ujarnya Imanuddin Menurut Imanuddin, sebagai wujud komitmen sanksi tidak hanya akan dijatuhkan kepada ASN yang dimaksud.

Namun bagi atasan ASN tersebut juga dapat diancam terkena pemberian sanksi, jika tidak mau menghukum ASN yang jelas-jelas terbukti melakukan perselingkuhan.

“Misalnya seorang oknum kepala dinas diketahui selingkuh, tapi sekretaris daerah (sekda) tidak mau menghukumnya, maka sekdanya juga terancam terkena hukuman. Nah untuk itu masyarakat dapat melaporkan ke atasan yang lebih tinggi dan kalau tidak juga ditanggapi dapat langsung melapor ke kita. Jadi masyarakat jangan takut indentitas yang melapor kita lindungi,” ujarnya.

Hingga berita ini dimuat Kepala Dinas Pendapatan Kepri Isdianto belum berhasil dikonfirmasi. Baik ketika mau dikonfirmasi di kantornya gedung Graha Kepri Batam Centre, Isdianto selalu tidak berada ditempat. Demikian juga saat dikonfirmasi melalui ponselnya juga tidak berhasil karena dua nomor Hp Isdianto tidak aktif. (rm/mwd).

Sambungan Hal. 1

menetapkan dua nama calon wagub.

Partai pengusung harus mampu mencari dan mendapatkan figur yang mampu bekerja sama dengan gubernur agar visi misi pemerintah daerah dapat direalisasikan dan tepat waktu.

Wahyu mengingatkan partai untuk tidak memiliki berdasarkan kepentingan kelompok, dan uang. Jika itu terjadi, dikhawatirkan tidak sejalan dengan gubernur sehingga visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat direalisasikan. Visi misi kepala daerah, salah satu unsur yang mempengaruhi kemenangan pasangan SaniNurdin pada pilkada, karena itu dianggap populis.

Oleh sebab itu, janji politik mereka harus direalisasi-

kan sebagai bentuk komitmen politik yang disampaikan saat kampanye.

Peranan gubernur sebagai “penengah” untuk melancarkan proses pemilihan wagub ini dibutuhkan.

Gubernur tidak dapat bersikap diam, melainkan harus komunikatif dengan partai pengusung dan DPRD Kepri. ”Harus ada komitmen, konsolidasi lima partai pengusung HM Sani-Nurdin pada pilkada dilakukan secepatnya untuk mendapatkan figur yang memiliki kapasitas, integritas dan pengalaman,” ucapnya.

Pemilihan wagub menjadi topik hangat yang dibicarakan di Kepri setelah Nurdin dilantik menggantikan Sani.

Sani meninggal dunia beberapa bulan menjabat sebagai gubernur. (rm/mb)

CMYK

KORAN UMUM

12

Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id Selasa, 9-16 November 2016 - MINGGU- II

Edisi : # 174 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pelaksana Kontraktor PT Karimun Agung Perkasa

Proyek Jalan Senilai Rp39 M di Karimun Asal Jadi KARIMUN, RAKYAT MEDIADinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karimun belakangan ini terus menjadi sorotan.

Pasalnya, pelaksanaan pembangunan berbagai proyek yang dilaksanakan instansi tersebut dinilai sangat bobrok.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan masyarakat adalah proyek peningkatan jalan dan jembatan di jalan Poros arah ke kantor Bupati Karimun senilai Rp 39 miliar.

Dimana proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Pembangunan Daerah (IPD) Tahun 2016 wilayah Administrasi Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Tebing dengan nomor kontrak 01/SP/DAK-IPD DK/BM/DPU/ 2016, sebagai kontraktor pelaksana PT Karimun Agung Perkasa dan konsultan PT.Figure Pratama Consultants diduga kuat dikerjakan asal jadi.

Informasi yang diterima media ini dari sumber di inter-

SEJUMLAH pekerja proyek sedang melakukan pengecoran gorong gorong

nal Dinas PU Karimun mengungkapkan, selain proses tender proyek tersebut diduga sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kualitas pekerjaan proyek peningkatan jalan dan jembatan tersebut kabarnya tidak sesuai spesifikasi tekni alias asal jadi. Dimana jalan tersebut secara teknik semes-

tinya dilakukan dengan pengerjaan semenisasi. Namun semenisasi dilakukan hanya tambal sulam, sementara sebagian badan jalan hanya ditimbun pasir batu (sertu) lalu dikeraskan dengan mesin giling.

Kemudian ketebalan pengaspalan juga tanpak tidak se-

suai dengan spesikasi, kontraktor pelaksana proyek tidak membuat kantor lapangan dan fasilitas dilokasi proyek dengan mobilisasi peralatan yang diperlukan sesuai dengan tahapan pelaksana pengerjaan.

Penyimpangan lain dari pengerjaan proyek jalan tersebut, selain sertu yang di-

Jumaga Menilai Pelantikan Pejabat,

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak.SH agenda tersembunyi dengan memasukkan pejabat asal Kabupaten Karimun. Caranya para pejabat itu, dilantik sebagai esselon III sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan strategis yang kosong.

Contohnya saja, Asisten administrasi Umum, Kadistamben, Karo Pembangunan, Karo Ortal.”Padahal masih ada pejabat pindahan dari Kabupaten

lain yang tidak diberikan kesempatan sama. Contohnya Lamidi (mantan sekda Bintan).

Ada apa ini,” Tanyanya.

Tindakan ini, sambungnya, berpotensi mengguncang tatanan pemerintahan yang sudah mulai berjalan harmonis. Untuk itu, Ia meminta Gubernur untuk netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh ASN untuk berkarir di Pemprov Kepri secara seimbang dan adil.

“Jangan sampai ada persepsi di ASN kalau assesment yang dilakukan beberapa waktu lalu, hanya sebagai tameng Gubernur dan Sekda untuk melakukan mutasi menempatkan orang-orangnya di jajaran Pemprov, tutupnya.

Pelantikan pejabat esselon dilingkungan Pemprov Kepri, Senin (7/11), lalu sempat diwarnai kericuhan. Para ASN yang akan dilantik, awalnya di undang untuk menghadiri apel pagi. Namun, tiba-tiba agenda apel pagi berubah menjadi pelantikan pejabat baru. (rm/tp)

BATAM, RAKYAT MEDIATerkait pengakuan sejumlah korban selamat dari musibah kapal tenggelam tentang pengurusan paspor mereka di Imigrasi Selatpanjang, Meranti, Riau, Kasi Lintas Batas Kantor Imigrasi Klas II Selatpanjang Fajar Harry Murcahyo mengatakan, hal itu bisa saja terjadi.

Pasalnya, saat ini pembuatan paspor bisa dilakukan di Kantor Imigrasi mana saja.”Kan sudah sistem online semua.

Tidak saja hanya di Selatpanjang. Bisa di Batam, Karimun.

Yang penting semua prosedur ada. Seperti ijazah asli, KK asli, KTP asli, akta lahir asli. Jadi bisa,” katanya ketika dihubungi Tribun Batam via Ponselnya, Selasa (8/11/2016).

Mengenai data TKI ilegal yang menjadi korban kapal tenggelam, Rabu (2/11/2016) lalu di Perairan Nongsa, Batam, dia

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

gunakan untuk menimbun badan jalan juga tidak memenuhi syarat, proses pemadatan tanah dasar dengan menggunakan alat berat Vibrator Roller sebelum dilakukan proses penghamparan matrial juga dilaksanakan asal asalan.

Diduga kepadatan tanah dasar tidak sampai 90 persen.

Tak hanya itu, ketebalan aspal hotmox juga diduga tidak sesuai spek, sehingga jika dilihat secara kasat mata pengerjaan proyek jalan yang bersumber dari dana DAK itu jelas dikerjakan asal jadi alias amburadul. Hingga berita ini dimuat kontraktor pelaksana PT Karimun Agung Perkasa yang dis-

ebut sebut menopoli proyek di Kabupaten Karimun ini belum berhasil dikonfirmasi. Untuk mengungkap lebih jauh penyimpangan proyek peningkatan jalan di kabupaten Karimun yang dilaksanakan oleh PT Karimun Agung Perkasa baca pada edisi selanjutnya.(rm/ mawardi)

Paspor TKI Ilegal Kapal Tenggelam Dikeluarkan Imigrasi Selatpajang

Gubenur PunyaAgenda Tersembunyi DOMPAK, RAKYAT MEDIAKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak mengkritik keras Pelantikan pejabat esselon II,III dan IV yang dilakukan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun ,Senin(7/8) kemarin.

Jumaga menilai Gubernur berjalan sendiri dan meninggalkan DPRD dalam menjalankan pemerintahan.Padahal, dalam UU 23 tahun 2014, dan PP 18 tahun 2016, secara tegas disebut bahwa perangkat daerah bertugas membantu Gubernur dan DPRD.”Perlu Gubernur ketahui, bahwa Pemerintah daerah ini dilakukan bersamasama dengan DPRD. Oleh sebab itu, Gubernur tidak bisa menjalankan pemerintahan ini dengan sesuka hatinya. Ini menjadi catatan kinerja pemerintahan kedepan,” kritik Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak usai rapat di Kemendagri, Selasa (8/11/2016) lalu.

Tak hanya itu, Jumaga menduga Gubernur memiliki

PROYEK jalan yang sedang proses pengerjaan dikerjakan asal jadi

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

CMYK

mengaku belum mengetahuinya.”Kalau bisa ada datanya bisa dikirim ke kami. Karena kalau hanya berita dan nama panggilan susah ngeceknya,” kata pria yang baru menjabat empat bulan di Imigrasi Selatpanjang karena sebelumnya menjabat Kasubsi Penindakan Imigrasi Klas II Tanjungbalai Karimun itu.

Meski begitu, katanya, ia akan koordinasi dengan atasannya atas informasi pembuatan paspor bagi TKI ilegal tersebut.”Nanti coba saya koordinasi ya. Lagian saya baru empat bulan bertugas di sini,” tutupnya.(rm/red)

KANTOR Imigrasi Kelas II Selat Panjang

Nurdin Basirun Diminta Transparan Soal Wagub TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri Arifuddin Jalil menilai sikap gubernur Kepri yang dinilai menunda-nunda bahkan tertutup soal calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri ke publik. Hal ini berlawanan dengan semangat Undang-Undang No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Beliau bisa sampaikan tentang gagasan-gagasanya, rencana beliau tentang bagaimana proses pencalonan gubernur ini, hingga bisa ditetap-

kan oleh DPRD Provinsi Kepri,” terang Arifuddin kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (8/11) kemarin.

Lanjut Arifuddin, gubernur tidak perlu menutup diri kalau memang ada kesungguhan dia untuk memiliki siapa calon pendampingnya dalam memimpin Kepri, maka gubernur harus paparkan soal mekanisme-mekanisme yang tepat.

Karena jabatan wakil gubernur ini, jabatan yang juga sangat dibutuhkan publik.”Jadi sangat wajar dan sangat tepat apabila publik ingin

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

tahu,” tegasnya Sebaiknya rencana, paling tidak ada kepastian kapan atau ada waktu-waktu tertentu untuk mengumumkan hal yang sangat penting diketahui masyarakat Kepri tersebut.KIP tentunya berharap gubernur Kepri tidak perlu menutup informasi ke publik, ketika publik bertanya silakan sampaikan gagasan-gagasannya rencana beliau tentang bagaimana proses pencalonan cawagub ini hingga ke tahap proses ditetapkan DPRD. Sebelumnya, staf khusus gubernur Kepri Andi Anhar Chalid, mendukung segera agar gubernur Kepri Nurdin Basirun mempercepat dan tidak menunda-nunda siapa kandidat pilihan hatinya, untuk diteruskan dan dibahas DPRD. Agar kemudian, proses membentuk Pansus pemilihan cawagub di DPRD bisa secepatnya selesai.

Apabila pansus sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya berkonsultasi dengan Mendagri, terkait apakah bisa melakukan pemilihan meskipun PP dari UU No 10 tahun 2016 belum diterbitkan. (rm/tps).