Edisi 172

CMYK

6 Anggota Polantas Polda Sumut Ditangkap Melakukan Pungli K 17-24Oktober O R A N U M2016 U M- MINGGU- III

Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Baca Hal 7 TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 172 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Proses Pembuatan Paspor di Imigrasi Kelas I Khusus Batam

Diwarnai Dokumen Bodong Dan Pungutan LIAR BATAM, RAKYAT MEDIAMeski Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik harus dirubah dari atas sampai bawah, dari hulu sampai hilir, karena berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat bawah.

Jokowi tak ingin lagi mendengar ada keluhan masyarakat, terkait pelayanan publik yang dioper sana, oper sini, berbelit-belit, tidak jelas waktunya dan tidak jelas biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan agarpraktik percaloan dan pemungutan liar (pungli) yang belakangan ini marak dimana mana harus dihilangkan dalam pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah.

Tak cukup hanya instruksi, Jokowijuga membentuk Satgas Saber Pungli yang tujuannya untuk memberantas pungutan liar dan menyapu bersihsegala praktik percaloan di kehidupan bangsa. Namun penegasan Jokowi tersebut tampaknya dianggap angin lalu dan tak membuat ciut nyali para pejabat di instansi pelayanan pertikal yang berada di daerah.

Salah satu instansi pertikal itu

RUANGAN tunggu kantor Imigrasi kelas I Khusus Batam, para pemohon anteri

adalah kantor pelayanan Imigrasi kelas I Khusus Batam. Betapa tidak, kantor yang tunduk dibawah komando Direktorat Jendral Imigrasi ini, proses pelayanan penerbitan paspor masih diwarnai dokumen bodong dan praktik pungutan liar (Pungli).

Dimana pelayanan paspor di kantor Imigrasi kelas I khusus

Batam dinilai sangat bobrok dan dikeluhkan masyarakat, selain pelayanan yang berbelit belit, calo dan pungutan liar semakin marak, Tak sedikit pemohon paspor mengeluh akibat pelayanan berbelit belit dan maraknya pungutan liar.

Bahkan waktu penyelesaian paspor juga tidak jelas. Proses penerbitan paspor yang semestinya tiga hari

KEPALA kantor Imigrasi Batam memimpin apel pagi di halaman kantor Imigrasi Batam

keja, bisa hingga berminggu mingu.

Ada saja alasan yang dibuat buat, sepertinya semboyan yang dipakai oleh petugas Imigrasi Batam, selagi bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, begitulah kualitas pelayanan di kantor Imigrasi kelas I khusus Batam, Seharusnya permintaan pengurusan

paspor dari masyarakat tiap hari terus meningkat, semestinya pula pelayanan yang diberikan justru semakin baik dan berkualitas agar masyarakat yang dilayani merasa puas.

Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal Imigrasi Batam mengungkapkan, sedikitnya pelayanan paspor di imigrasi

Warga Dan Pengusaha Tolak Kenaikan Tarif UWTO

IMALKO mantan wakil bupati Natuna menunggu giliran disidangkan

KORUPSI BANSOS, MANTAN WAKIL BUPATI NATUNA DITUNTUT 5 TAHUN TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Bupati Natuna Imalko dan anggota DPRD Kepri, Erianto, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Jumat (14/10/2016) pekan lalu.

Mantan Ketua KNPI Natuna itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Perjuangan (BP) Migas Natuna senilai Rp4,45 miliar pada tahun 20112013. Saat kasus tersebut diselidiki, terdakwa Erianto menjabat sebagai bendahara di LSM BP Migas Natuna, Selain itu, JPU dari Kejati Kepri juga menjatuhkan denda kepada Erianto sebesar Rp50 juta, subsider 6 bulan kurungan, kemudian uang pengganti kerugian negara Rp250 juta dalam waktu 1 bulan, melalui penyitaan sejumlah aset dan harta kekayaannya.” Namun jika tidak mencukupi, maka dapat diganti kurungan selama 2 tahun 6 bulan penjara,” ucap JPU Fahmi SH. Jumlah uang pengganti kerugian negara Rp250 juta yang dibebankan kepada Erianto tersebut, diperoleh dari Rp3,2 miliar dana Bansos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama terdakwa Muhammad Nasir, Ketua LSM BP Migas BP Migas Natuna. Dengan

.BATAM, RAKYAT MEDIADPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pengusaha dan masyarakat, membahas soal kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) di ruang pimpinan DPRD Batam, Kamis (13/10/2016) pekan lalu.

Dalam rapat tersebut, pengusaha dan masyarakat menentang kenaikkan tarif UWTO karena dinilai tidak tepat diterapkan di tengah situasi ekonomi sedang lesu. Oleh karena itu, pengusaha dan masyarakat meminta DPRD Batam menggunakan hak gugat kepada pemerintah pusat selaku leading sektor regulasi.

Selain pengusaha dan masyarakat, rapat juga dihadiri perwakilan BP Batam dan Perwakilan Pemko Batam. Heri, perwakilan Kadin Kepri mengungkapkan kenaikan tarif UWTO dipandang sebuah kekeliruan.

Pasalnya, posisi BP Batam bukanlah Otorita Batam yang

ini tiap hari mencapai 300 pemohon. Namun dari 300 pemohon tersebut, hanya 70 pemohon yang diajukan langsung oleh yang bersangkutan atau disebut (YBS). Sedangkan 230 berkas pengurusan paspor diurus oleh Biro Jasa dengan istilah kode BU. Bersambung ke Hal 11

Bareskrim Periksa 5 Saksi

Laporan Penistaan Agama Oleh Ahok JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Bareskrim Polri masih menyelidiki laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melecehkan agama terkait ucapannya soal Surat Al Maidah ayat 51. Sejauh ini sudah ada lima saksi yang diperiksa.

“Itu proses penyelidikan, itu berjalan. Kemarin sudah ada pe- Kepala Divisi Humas meriksaan saksi, ada 5 ya,” kata Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar usai sebuah diskusi di kawasan Ciki-

SUASANA dengan pendapat pengusaha dan pimpinan BP Batam terkait kenaikan UWTO

dibentuk berdasarkan Kepres No. 41/1973 tentang Pulau Batam. Kemudian aturan hukum tersebut diperkuat lagi dengan UU no 53/1999 yang membentuk Batam sebagai daerah otonom. “ BP Batam beda dengan Otorita Batam, sekarang penguasaan tanah

berada pada Badan Pertanahan,” ujarnya.

Menurut Heri, BP Batam berubah menjadi Badan Layanan Umum. Atas dasar itu, BP tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak pengelo Bersambung ke Hal 11

Oknum Polisi Peras Pemilik Rumah Makan Minang di Papua SORONG, RAKYAT MEDIA-Kelakuan oknum polisi pemeras seperti ini sungguh sangat memalukan. Gara-gara nasi bungkus, mereka peras pemilik rumah makan Padang Rp500Juta. Dasril, pemilik rumah makan nasi Padang RM Padang Jakarta di Pasar Bersama, Sorong, merasa dirugikan oleh tindakan oknum polisi. Dia merasa, oknum polisi memanfaatkan kesalahannya dengan memeras, meminta uang berlebihan. Dasril menceritakan, awalnya satu orang datang membeli nasi empat bungkus.

Bersambung ke Hal 11

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

Bersambung ke Hal 11

POLISI Resot (Polres) Sorong di Papua

CMYK

Bersambung ke Hal 11 Bersambung ke Hal 11

Presiden Lantik Jonan dan Arcandra

Jadi Mentri Dan Wakil Mentri ESDM JAKARTA, RAKYAT MEDIA- Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ignasius Jonan serta Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai hasil kompromi politik.

Bahkan, publik sudah mengetahui rekam jejak kedua orang yang baru dilantik Jokowi di Istana Negara itu.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Bersambung ke Hal 11

IGNASIUS Jonan serta Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM)

CMYK

METRO POLIS

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Buser Polsek Sekupang Peras Pengusaha Puluhan Juta

PARA mnelayan Batam yang selalu mencari ikan di perairan Kepri

Ikan Tangkapan Nelayan Batam Diekspor ke Singapura BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 90 persen ikan hasil tangkapan nelayan Kota Batam Kepulauan Riau diekspor ke Singapura untuk memenuhi keperluan negara itu. ”Memang lebih banyak kami jual ke Singapura, kira-kira 90 persen,” kata Ketua Harian Kelompok Usaha Bersama Nelayan Bina Batam Madani, Musa, di Batam, Kamis.

Harga yang ditawarkan pasar Singapura lebih tinggi dibandingkan pasar dalam negeri, sehingga nelayan lebih suka menjual hasil pencariannya ke Negara Singa. Contohnya saja, harga ikan pari di Singapura lebih dari Rp100.000 per kg, sedangkan harga dalam negeri paling tinggi Rp80.000.

Penjualan ikan ke Singapura dilakukan melalui kelompok pengumpul warga negara Indonesia, yang siaga di laut untuk menampung tangkapan ikan nelayan.Penjualan dilakukan langsung di atas kapal, sebelum nelayan merapatkan kapalnya kembali di pelabuhan. ”Biasanya dilakukan malam hari, karena pasar ikan di Singapura buka jam

2.00 dini hari,” katanya.

Hal itu juga dilakukan karena pasar Singapura menginginkan ikan dalam kondisi segar.Ia mengaku, pengumpul tidak menekan nelayan untuk menjual ikan dalam harga murah, karena yang ditawarkan pun nilainya lebih tinggi dibanding penjualan di Batam.”Tidak murahlah, harga pasar saja,” kata dia.

Bahkan, cerita Musa, bila nelayan mau, maka diperbolehkan ikut ke Singapura untuk menyaksikan penjualan ikan demi mengetahui harga di pasar.Hal senada dikatakan Ketua Umum KUB Bina Batam Madani, Mansar, yang menyatakan mayoritas ikan hasil tangkapan nelayan diekspor ke Singapura.”Memang begitu dari dulu,” katanya.

KUB Bina Madani Batam merupakan kelompok usaha nelayan terbaik se-Indonesia, hasil penilaian dari Bank Indonesia, karena mampu mengelola dana sekaligus menyejahterakan anggotanya. (rm/red).

Pelayanan Izin TKA Batam Dapat Pujian Dari Menaker BATAM, RAKYAT MEDIAMenteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri memuji pelayanan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang diberikan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam.

“Saya wawancara dengan masyarakat yang mengurus izin menanyakan apakah puas dengan pelayanan, dan puas,” kata Menteri Hanif Dakhiri usai meninjau PTSP di Batam, Jumat.

Ia memuji kerja aparatur yang mampu menyelesaikan izin tenaga kerja asing dalam waktu tiga jam, sama dengan perizinan lain yang dilayani di PTSP. Pelayanan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dibagi dalam dua tahap. Untuk mengurus izin baru, dilayani di PTSP yang dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Batam di lantai 3 Gedung Sumatera Expo. Sedangkan untuk perpanjangan izin, dilakukan di PTSP yang dikelola oleh Pemkot Batam di lantai 2 gedung yang sama. ”Perizinan, perpanjangan izin TKA dengan Pemkot sudah baik. Ke depan mudah-mudahan bisa ditingkatkan,” ujarnya, berharap.

Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mendorong agar seluruh perizinan disatukan di dalam Gedung Sumatera Expo, baik itu pelayanan dari Pemkot Batam, BP Kawasan

Menteri Tenaga Kerja

Hanif Dhakiri Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

Penyatuan itu dinilai penting, demi memudahkan masyarakat dalam pengurusan segala bentuk perizinan yang diberikan Pemkot, BP Kawasan dan Pemprov.

“Kami ingin Gedung Sumatera menjadi perekat antara BP Kawasan, Pemkot dan Gubernur. Semua perizinan satu pintu melalui gedung ini,” katanya, menegaskan.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau mengatakan penyatuan seluruh perizinan di satu gedung merupakan solusi untuk memotong jalur birokrasi.

“Kami dapat formula, gedung ini perekat pusat dari pelayanan di Kepri,” ujarya.

Sejak awal pembangunan Batam pun, pemerintah menginginkan kota itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, lanjut Gubernur. (rm/ferianda)

BATAM, RAKYAT MEDIAKapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian mengimbau pada masyarakat agar tidak takut untuk melapor jika ada pungutan liar saat mengurus berbagai dokumen baik di kepolisian maupun instansi lain. ”Kalau anggota kami dari jajaran Polsek, Polres, atau Polda ada yang melakukan pungli jangan takut untuk melaporkan. Kami tengah berupaya memberantas segala bentuk pungli,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian kepada wartawan Jumat (14/ 10/2016) di Batam.

Kapolda mengatakan saat ini jajaran kepolisian tengah fokus memerangi berbagai bentuk pungutan liar baik pada instansi Polri maupun instansi pemerintahan lainnya.”Hal ini juga sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo maupun Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Jadi kami akan tin-

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian tengah diwawancarai wartawan

dak tegas segala bentuk pungli,” kata dia.

Kapolda juga mengatakan sudah membentuk tim khusus untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kegiatan pungli baik pada internal

kepolisian maupun instansi lain.”Tim untuk OTT sudah dibentuk dan mulai bekerja untuk melaksanakan instruksi tersebut,” kata Sam. Anggota Tim tersebut pada Kamis malam berhasil me-

nangkap oknum anggota buser Polsek Sekupang bripka Ronimemerasseorang pengusaha elektronik puluhan juta saat truknya ditahan meskipun memiliki dokumen lengkap.

Penahanan tersebut diduga merupakan modus untuk melakukan pemerasan kepada penguasa elektronik bekas tersebut.

Dalam kasus ini bukan dari pengusaha yang memberikan uang.”Kasus ini murni pungutan liar. Pengusaha diperas untuk menuruti permintaan oknum tersebut. Jadi bukan inisiatif pengusaha untuk memberikan gratifikasi pada oknum,” kata Plt Kabid Humas Polda Kepri AKBP S Erlangga.

Setelah tertangkap tangan, oknum tersebut yang bertugas selaku penyidik di Polsek Sekupang tersebut langsung dibawa ke Bid Propam Polda Kepri untuk menjalani pemeriksaan. (rm/ant)

Dua WNA China Mencuri Tas di Pesawat BATAM, RAKYAT MEDIADua warga negara asing (WNA) asal China kedapatan mencuri tas milik warga Batam di dalam pesawat Garuda GA154, jurusan Jakarta-Batam pada Rabu (12/10). Keduanya saat ini sedang diinterogasi pihak imigrasi dan kepolisian. ”Iya ada warga asing yang kedapatan membuka tas penumpang lain,” kata Kepala Kantor Imigrasi Batam, Agus Widjaja kepada wartawan Rabu (12/10/ 2016) pekan lalu Kedua warga asal China tersebut bernama Xiang Zhou dengan nomor paspor E86961216 dan Zhengkun Zhang dengan nomor paspor E68327123.

“Mereka gak punya tujuan yang jelas ke Batam, dan masuk ke Indonesia itu pada 10 Oktober lalu melalui Bandara Soekarno Hatta,” ucapnya.

Informasi yang diterima media ini, kejadian ini berlangsung saat pesawat sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Batam. Kedua WNA RRC ini membongkar tas salah satu

penumpang, begitu melihat beberapa penumpang sedang terlelap. Salah satu pramugari yang kebetulan melewati tempat tersebut, melihat pelaku mengacak-ngacak tas. “Lalu saya menanyakan apa itu tas milik bapak,” kata Pramugari Garuda Yovita.

Saat ditanyakan hal itu, pelaku langsung panik. Dan memilih untuk masuk ke dalam toilet. Lalu Yovi menanyai satu persatu ke penumpang, tas yang diutak-atik pelaku milik siapa.

“Lalu penumpang bernama Hendra mengakui tas tersebut miliknya,” ungkap Yovita.

Bersama dengan petugas pesawat lainnya, Yovi mengamankan pelaku. Dan sesampai di Bandara Hang Nadim Batam, langsung melaporkan hal ini.\Dari pemeriksaan yang dilakukan pihak imigrasi, kedua pelaku masuk ke Indoensia menggunakan akses bebas visa. “Mereka bebas visa, kami akan selidiki lebih lanjut hal ini,” ungkapnya.

Kasus ini juga mendapat

Kodim Batam Gerebek Gudang Beras Milik AT

DANDIM Batam Letkol Inf Andreas Nanag Dwi tengan memberikan keterangan pers

BATAM, RAKYAT MEDIAKodim 0316/Batam melakukan penggrebekan di salah satu gudang beras milik AT yang berada di Simpang Empat Melcem Batuampar pada Rabu (12/10/2016) pekan lalu.

Dandim 0316 Batam Letkol Inf Andreas Nanang Dwi mengungkapkan penggrebekan ini merupakan perintah langsung dari Kodam I atas maraknya penyelundupan sembako masuk ke Kota Batam dan kerja sama antara TNI dengan kementrian pertanian dalam menggalakkan swasembada pangan. ”Penggrebekan ini dilakukan sebagai upaya TNI dalam menggalakkan ketahanan pangan. Kemudian diperintah mengawasi lapangan,” ungkapnya.

Atas dasar tersebut, kemudian Intel Kodim bersama Intel dari Kodam melakukan penyelidikan selama dua hari dan menemukan satu tempat yang diindikasikan sebagai tempat yang dijadikan sebagai penyimpanan beras ilegal.”Tadi malam kita mendapatkan titik yg diindikasikan gudang. Kemu-

CMYK

dian dicek, ada empat gudang yang kita cek. Tiga memiliki dokumen jelas, dan satu gudang yang satunya tidak bisa jelaskan itu (dokumen),” lanjutnya.

Dari satu gudang yang tidak dapat menunjukkan dokumen resmi tersebut, kemudian jajaran dari Kodim 0316/Batam menyita beras ilegal Merek Jin Shuang asal Thailand sebanyak 300 karung atau 3 Ton.”Untuk pelabuhan masuknya kita belum mengetahuinya, karena banyak pelabuhan tikus yang menjadi jalur masuk barang ilegal ke Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut Andreas mengatakan jika saat ini pihaknya telah mengamankan beras sitaan tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari Kodam I. “Barang ini tetap disini dulu sambil menunggu perintah dari Kondam.

Sementara kalau untuk pemiliknya kita koordinasikan dengan kepada pihak yang berwenang,” pungkasnya. (rm/red)

KEPALA Imigrasi kelas I khusus Batam Agus Wijaya tengah mengintrograsi WN China

perhatian dari Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian.

Mantan Wakakorlantas ini langsung menyambangi Bandara Hang Nadim Batam. Ia mengatakan bahwa, keduanya bisa jadi memiliki maksud tertentu untuk berbuat kriminal.

“Untuk saja belum, kalau gak gimana,” katanya.

Ia meminta kepada pihak imigrasi, avsec, petugas maskapai dan petugas bandara

lainnya agar dapat melakukan pengawasan yang ketat. “Kalau bisa pemeriksaan seperti yang dilakukan di Singapura,” ucapnya.

Sam meminta agar semua pihak waspada terhadap WNA yang masuk ke Indonesia umumnya dan Batam khususnya.

“Apa lagi nanti ada penerbangan langsung dari GuangzhouBatam. Jadi wajib waspada,” ujarnya.(rm/bp)

Menpan Dorong Perizinan Batam

Jadi Percontohan Nasional BATAM, RAKYAT MEDIAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mendorong agar perizinan dan pelayanan masyarakat di Kota Batam ,Kepulauan Riau dapat menjadi percontohan nasional.

“Perizinan Batam kalau bisa, sudah harus menjadi percontohan di Indonesia. Memang butuh kerja keras, ada kekurangan itu pasti, tapi diperbaiki,” kata Asman Abnur usai meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan Batam di Kota Batam, Jumat.

Seluruh pelayanan publik di Kota Batam disatukan di dalam Gedung Sumatera Expo, baik itu pelayanan dari Pemkot Batam, BP Kawasan Batam dan Provinsi kepulauan Riau. Penyatuan itu dinilai penting, demi memudahkan masyarakat dalam pengurusan segala bentuk perizinan yang diberikan Pemkot, BP Kawasan dan Pemprov.”Kami ingin Gedung Sumatera menjadi perekat antara BP Kawasan, Pemkot dan Gubernur. Semua perizinan satu pintu melalui gedung ini,” ucapnya, menegaskan.

Nantinya, tidak akan ada lagi pengotak-kotakan perizinan antara BP dan Pemkot.

“Kalau satu pintu itu menyatu.

Prosesnya sesuai kewenangan masing-masing, masyarakat cukup mendatangi satu gedung, urusannya selesai. Tidak ke manamana lagi,” tutur Asman yang

Menpan Repormasi dan Birokrasi

Asman Abnur pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam itu.

Ia menyatakan akan memantau terus penyempurnaan pelayanan publik di kota dengan dua institusi pemerintah itu.Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyatakan siap menyukseskan program pemerintah demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat. ”Kami di daerah menyelesaikan apa yang dikatakan Pak Menteri, kami berusaha menyelesaikan semua bersama Kepala BP,” ujar Wali Kota.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam Hatanto Reksodipoetro yang menyatakan siap mengintegrasikan perizinan bersama instansi yang lain. ”Kebetulan PTSP izin lahan baru tiga minggu lahir. Terima kasih didatangi, kami siap,” ujarnya.(rm/ ant).

CMYK

3

METRO POLIS

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Proyek Pemko Batam Digesa Hingga November MENTERI tenaga Kerja didampingi Gubernur kepri Nurdin Basirun

Dua Menteri Tinggalkan Pesan: Dilarang Pungli BATAM, RAKYAT MEDIAMenteri Tanaga Kerja RI, M Hanif Dhakiri dan Mentri PAN RB, Asman Abnur meninjau pelayanan publik di PTSP BP Batam dan Pemko Batam di Gedung Sumatera Promotion Center, Jumat (14/10/2016) pekan lalu.

Fokus tinjauan kedua menteri itu lebih ke pelayanan publik yang bebas dari pungli.

Terlebih baru-baru ini Presiden Joko Widodo membuat kebijakan OPP (Operasi Pemberantasan Pungli), yang kini berubah nama menjadi Saber Pungli.

Di PTSP BP Batam, Mentri Tenaga Kerja Hanif berinteraksi kepada petugas yang melayani perizinan di bidang ketenagakerjaan.

Khususnya untuk pelayanan izin tenaga kerja asing.”Ini petugas BPJS Ketenagakerjaannya mana?” tanya Mentri Hanif.

Dia juga menanyakan soal

berapa lama pelayanan izin yang berkaitan dengan perusahaan.

Termasuk mengomentari pendaftaran kode barcode yang masih menggunakan cara manual, tulisan tangan di kertas. ”Kok masih ada kertaskertas lagi? Ini nanti disalin ke komputer lagi kan?” tanyanya.

Sementara petugas yang ditanya, hanya menjawab diplomatis.

Sebelum beranjak dari layanan izin yang berada satu tempat dengan meja BPJS Ketenagakerjaan itu, Hanif mewanti-wanti petugas di depannya agar tidak melakukan pungli.”Dilarang pungli ya!,” kata Hanif.

Hal yang sama juga ditegaskan Mewntri PAN RB, Asman Abnur.

“Seperti harapan Pak Presiden, untuk pelayanan publik tak boleh main-main. Tak ada pungli,” kata Asman.(rm/trb).

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Babodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Hangtuah Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro LinggaLingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) BiroKabupaten Anambas Eddy (Kepala Biro), Machmud, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Bokhari, Nina Chandra Biro Kabupaten Siak Hangtuah Biro Kabupaten Bengkalis Hangtuah Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529

BATAM, RAKYAT MEDIA- Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan, pengerjaan proyek pembangunan selesai semua, pada November 2016 nanti. Namun untuk pembayaran proyek-proyek untuk pengerjaan infrastruktur itu diyakini selesai Desember depan.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi berharap pemerintah pusat bisa segera merealisasikan pembayaran dana alokasi umum (DAU) serta dana bagi hasil (DBH) tepat waktu.

Meski Menteri Keuangan, menjanjikan Desember.”Harapan kita, pusat segera menstranfer dana. Kalau cepatkan lebih baik,” ujar Rudi.

Menurut dia, realisasi proyek fisik 2016 Pemko saat ini masih berjalan 50 sampai 60 persen. Namun dia optimis, proyek akan selesai tepat waktu.”Proyek pembangunan harus selesai November. Selesailah tepat waktu dan setelah itu kita bayarkan,” jelasnya.

Dikatakannya, pembayaran proyek fisik infrastruktur masih 50 persen. Namun, pembayaran akan langsung 90 persen ketika proyek dinyatakan selesai oleh kontraktor. ”Kalau bisa, tanggal 10 kita close untuk proyek. Namun sepertinya tak bisa, paling tidak pertengah Desember sudah kita bayar,” jelasnya lagi.

Disinggung soal DAU dari pusat terlambat, Rudi mengatakan, untuk pembayaran proyek tidak ada masalah. Namun kalau DBH dibagi Desember lebih baik. Sehingga laporan arus keuangan di Pemko juga lebih cepat disiapkan” Tetap kita bayar ke kontraktor Desember. Tidak ada masalah.

Tidak merugikan juga,” sebut Rudi. (rm/red).

BP Batam Ikut Dalam TEI 2016 Kemayoran Jakarta BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pengusahaan Batam turut berpartisipasi dalam Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke 31 tahun 2016 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (12/10/2016) pekan lalu di Jiexpo Kemayoran Jakarta untuk mempromosikan potensi investasi. ”Kegiatan ini menjadi sarana tepat bagi BP Batam untuk menjemput bola dan tidak lagi hanya menunggu investor datang,” kata Deputi bidang Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bustami kepada wartawan Kamis (13/10/2016) pekan lalu di Batam Centre.

Ia mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh 1.100 tenan, belasan ribu “buyers” internasional dan lebih dari 20 duta besar negara sahabat yang hadir diyakini dapat menjadi peluang promosi internasional.

Dalam pameran yang digelar hingga 16 Oktober 2016, BP Batam berpartisipasi sebagai peserta dengan mendirikan stan yang menyuguhkan informasi pelayanan publik seperti bandara, pelabuhan, rumah sakit, lalu lintas barang dan perijinan investasi seperti program izin investasi 3 jam dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi.

DEPUTI Bidang Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bustami

”Kami berikan semua informasi mengenai Batam. Termasuk kemudahan perizinan bagi investor,” kata dia.

Presiden Joko Widodo didampingi para menterinya juga turut melihata stan milik BP Batam yang berada di hall A juga turut menjadi perhatian.

Sejumlah tamu dari berbagai negara juga turut mendatangi stan BP Batam,”Tercatat hingga Rabu sore sejumlah negara yang berkunjung adalah Rusia, Australia, Lebanon, Spanyol, Mesir, Negara Timur Tengah dan Asean sudah datang ke stan BP Batam,” kata Bustami.

Pada Kamis, kata dia, digelar Trade Investment Forum atau Forum Investasi Perdagangan, dengan menghadirkan narasumber Menteri Perdagan-

gan, Menteri Pariwisata, Kepala BKPM, Kepala Kamar Dagang Indonesia, dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada TEI ke-31 ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menampilkan 1.100 perusahaan nasional sebagai peserta pameran termasuk Badan Pengusahaan Batam dan mendatangkan 14.700 orang buyer. Ribuan produk unggulan Indonesia ditampilkan dalam pameran dagang yang bakal dihadiri tak kurang dari 119 negara ini.”Harapan kami akan banyak investor menanamkan modalnya di Batam. Mengingat sangat banyak pengusaha dalam dan luar negeri hadir dalam kegiatan ini,”ujarnya. (rm/red)

Mantan Kadispenda Batam Daftar Calon Sekretaris Daerah BATAM, RAKYAT MEDIA-Pendaftaran calon Sekretaris Daerah Kota Batam ditutup hari ini, Jumat (14/10/ 2016) lalu, Kepala Sekretariat Pansel Sekda, M Sahir mengumumkan, ada lima nama pejabat eselon II yang mendaftar untuk calon Sekda.

Kelimananya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti, Kepala Dinas PMPK-UKM Pebrialin dan Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintah Jefridin, Staf Ahli Pemko Batam Sadri Khairudin dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri.

Sadri Khairudin sendiri, kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Zulhendri, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.

“Kamis kemarin daftarnya lewat pos. Berkasnya lengkap.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Batam

Jefridin Termasuklah ada surat kesehatan,” ujarnya.

Proses selanjutnya, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 20 Oktober mendatang. Setelah itu dilakukan assesment dan pembuatan makalah, serta pemaparan makalah. (*)

Polda Kepri Jemput Abob Dari Tahanan di Bengkalis BATAM, RAKYAT MEDIAPolda Kepulauan Riau menjemput Ahmad Machbub alias Abob, terpidana kasus mafia minyak yang ditahan di Rutan Bengkalis Riau untuk diserahkan ke Kejati Kepri dalam kasus pengrusakan lingkungan Pulau Bokor Batam.”Iya, dia (Abob) kami pinjam dari Rutan Bengkalis Riau untuk diserahkan ke kejaksaan atas kasus perusakan lingkungan Pulau Bokor,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto di Batam, Kamis.

Abob yang terjerat kasus mafia minyak beberapa waktu lalu merupakan tersangka ked-

ua kasus reklamasi oleh PT Power Land di Pulau Bokor Batam. Sementara tersangka pertama (A Fuan) sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tinggi Kepri. “Yang di Riau (putusan pengadilan) sudah inkrah,” kata dia.

Tim dari Polda Kepri yang menjemput Abob tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 12.20 WIB.Setelah sekitar 10 menit berada di kantor Polsek Bandara Hang Nadim, Abob yang mengenakan kaos hitam, celana biru, dengan tangan terborgol digiring menuju sebuah mobil putih oleh petugas kepolisian.”Mau dibawa ke La-

Dicetak Oleh : Sindo Batam Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi di dampingi Kasi Jalan dan Jembatan Dinas PU Batam Suratno

AHMAD Machbub Alias Abob mafia migas tengah digiring oleh polisi

CMYK

pas,” kata Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Ardianto sambil berlalu.

Dari penyelidikan yang dilakukan pihak Ditreskrimsus Polda Kepri selama hampir dua tahun, Abob yang saat itu menjabat Direktur PT Power Land diduga ikut terlibat dalam pengerusakan hutan bakau di Pulau Bokor.Untuk kasus ini pihak kepolisian memeriksan puluhan saksi dari pihak Dinas KP2K Kota Batam, Bapedalda Batam, Bapertada, Dishub dan BP Batam.

Pihak kepolisian menyebutkan ada beberapa hal yang dilanggar oleh Abob diantaraanya tidak ada izin reklamasi dari Bapedalda Kota Batam.

Kegiatan reklamasi mengakibatkan kerusakan lingkungan parah hingga mengganggu stabilitas lingkungan pada daerah sekitar reklamasi.Abob dan tersanga pertama disangkakan dengan Pasal 109 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keduanya terancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 3 tiga tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar hingga banyak Rp3 miliar.(rm/ gunawan).

SEJUMLAH anggota Satpol PP Kota Batam melakukan penertiban pedagang kaki lima

Sat Pol PP Lakukan Penertiban PKL Di Lubukbaja Dan Batuampar BATAM, RAKYAT MEDIA-Puluhan gerobak hasil Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) hasil razia sejak Senin (10/10/2016) pekan lalu menumpuk di depan Mako Satpol PP Batamcenter, Kamis (13/10/2016) kemarin.

Gerobak-gerobak itu merupakan milik pedagang yang nekat berjualan baik permanen maupun non permanen di fasilitas umum sehingga menganggu ketertiban masyarakat umum.”Tiga hari kemarin 70 diamankan, hari ini 16 gerobak. Hampir seratus gerobak,” kata Kasi operasi dan pengendalian Satpol PP Kota Batam, Surya Kurniawan Lubis.

Menurutnya pekan ini penertiban yang difokuskan di wilayah Lubukbaja dan Batuampar, ke depan penertiban akan terus dilakukan di seluruh kecamatan di Pulau Batam.”Minggu depan Sekupang, baru itu pindah ke Batamkota selanjutnya Batuaji, Sagulung juga Seibeduk,” katanya.

Lanjut dia, pedagang akan dipersilahkan untuk mengambil kembali gerobak-gerobak tersebut, namun demikian para pedagang harus menandatangani surat pernyataan bermaterai agar tidak lagi berjualan di fasilitas umum.”Jika kembali berjualan di tempat yang sudah dilarang itu, kita akan sita untuk dimusnahkan,” tegasnya.

Sementara itu seorang pedagang yang akan mengambil gerobak, Edi Guntur, mengaku kaget, karena menurutnya petugas belum melayangkan surat peringatan sebelum menggusur. “Ini namanya sergap, belum ada pemberitahuan,” katanya.

Ditanya ada kemungkinan penataan, pria yang berjualan depan Vihara Maetrya Seipanas dan terjaring razia Senin (10/10/2016) pekan lalu mengatakan siap difasilitasi atau dipindahkan ke tempat yang akan disediakan pemerintah.

“Kalau cocok mau-mau saja,” pungkasnya.(rm/bps).

CMYK

KEPRI

4 Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

November Ini Jembatan Dompak Dibuka TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepri, Heru Sukmoro mengatakan PT. Wijaya Karya (Wika) selaku kontraktor Jembatan I Dompak, Tanjungpinang, sudah merampungkan proses pengecoran akhir. Apabila tidak ada kendala, pekan depan Jembatan senilai Rp 312 miliar tersebut sudah selesai secara sempurna.

“Proses pengecoran pada bentangan busur terakhir sudah diselesaikan kontraktor. Artinya, pekerjaan yang tersisa adalah pemasangan cable stay saja,”kata Heru Sukmoro, kepada wartawan Kamis (13/10/2016) di Tanjungpinang.

Menurut Heru, untuk tingkat

kekeringan coran, membutuhkan interval waktu selama beberapa hari. Ditambahkan lagi, pembongkaran shooring juga membutuhkan waktu. Masih kata Heru, pekerjaan pemasangan cable stay dibentangan busur terakhir tidak menyita waktu lama. Lebih lanjut katanya, apabila pekerjaan tersebut selesai, tahapan terakhir sebelum gunakan secara resmi akan dilakukan loading test.”Sebelum resmi dimanfaatkan masyarakat, akan dilakukan loading test terlebih dahulu. Tujuannya untuk menguji daya tahan jembatan,” papar Heru Sukmoro.

Disebutkan Heru, saat ini kontraktor sudah berangsur-angsur

melakukan dimobilisasi dan pembersihan lokasi jembatan dari sisasisa pekerjaan yang berpotensi menggangu kenyamanan berkendara. Seperti paku-paku yang bersebaran di sepanjang Jembatan I Dompak. Ditambahkan Heru, pekerjaan-pekerjaan berat sudah terlesaikan.”Kita berharap pekerjaan ini cepat selesai,

sehingga bisa dimanfaatkan.

Meskipun masih dalam masa pemeliharaan, Jembatan I Dompak, tetap bisa digunakan,” jelas Heru.

Disinggung, apakah jadi akan diresmikan oleh

Wakil Presiden Jusuf Kalla. Heru tidak bisa memutuskan hal itu, karena fokus yang dilakukan pihaknya adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada. Apalagi waktu kerja tambahan sampai 31 Oktober mendatang. Dengan

sisa waktu yang ada, kontraktor terus bekerja siang dan malam. ”Mudah-mudahan kondisi cuaca terus mendukung, sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Karena pekerjaan sempat tertunda, karena diganggu hujan,” tutup Heru. (rm/bp)

PROYEK pembangunanJembatan Dompak terlihat sudah selesai

Syahbandar Tanjungbatu

Aparat Berwajib Bea Cukai Dan Kepolisian Tutup Mata :

Izinkan Kapal Pengangkut Pasir Ilegal

Barang Luar Negeri Masuk Secara Ilegal ke Tanjungbatu

TANJUNG BATU, RAKYAT MEDIA-Ribuan kubik pasir dari pulau kundur sudah berpindah ke daerah kabupaten pelelawan dan meranti.Tak seorang pun nampak nya petugas memberikan larangan, sudah sangat jelas pengusaha kapal yang mengangkut pasir tersebut tidak memiliki izin yang lengkap dari pemerintah daerah kabupaten karimun atau disebut illegal.

Sebagai petugas yang berwewenang dalam hal menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) seharusnya melarang kapal tersebut, namun yang terjadi malah sebaliknya. Dengan mudah nya para pemilik kapal ataupun agen pelayaran mendapatkan SPB dari pihak syahbandar tanjung batu.

Padahal menteri perhubungan sudah mengeluarkan aturan No.KM 01 Tahun 2010 pasal 3.tentang persyaratan mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar . Namun hal ini tidak di patuhi oleh pihak syahbandar tanjung batu. Sampai berita ini di turunkan kasi gamat dan kepala pos syahbandar sawang tidak mau di temui awak media ini. (rm/panggabean)

TANJUNG BATU, RAKYAT MEDIA- Meskipun pemerintah Republik Indonesia,di era kepemimpinan Ir.Joko Widodo sudah mengeluarkan aturan harus menggunakan produk lokal, jenis barang-barang sembako. Namun hal ini tidak berlaku di kabupupaten karimun.

Hasil pantauan awak media ini di pantai sawang, kelurahan sawang , kecamatan kundur barat. Dengan seenaknya salah seorang pengusaha bernama LILI, membongkar dan menimbun barang-barang berjenis, Gula,Beras,Bawang dan minuman ringan.

Pada saat pembongkaran barang tersebut tak seorangpun petugas terkait yang berjaga disana. Padahal barang-barang yang diturunkan dari

kapal adalah berasal dari luar Negeri, dan ditimbun dalam satu gudang yang bertempat di sekitaran pantai.

Saat di tanya awak media ini kepada LILI, legalitas barang-barang tersebut. Dengan seenaknya LILI menjawab “ apa urusankamu, mau lapor, mau tulis di Koran saya tidak takut” seakan-akan dari bahasa yang ia lontarkan,semua aparat sudah diberi dia jatah sehingga tidak ada lagi aparat penegak hukum di Negara kita ini yang dia takuti.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut masalah legalitas barangbarang yang di timbun LILI, awak media ini langsung mengkonfirmasi kapolsek urung melalui Hp selulernya dan pihak Bea Cukai namun tidak ada tanggapan. (rm/panggabean)

BARANG luar negeri diseludupan ke Tanjungbatu

Polres Bintan Berikan Penyuluhan Narkoba Kepada Kepala Sekolah

PETUGAS polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap TKI ilegal

Polres Bintan Amankan 10 Calon TKI Ilegal BINTAN, RAKYAT MEDIA-Penyelundupan tenaga kerja indonesia ke negeri tetangga digagalkan Polres Bintan, pekan ini.Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bintan menyergap salah satu rumah kontrakan di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong yang dijadikan penampungan sementara.

Dari penggerebekan itu 10 calon TKI ilegaldiamankan.

Diduga, para TKI Ilegal tersebut hendak dikirim tekong jalur tikus.Seorang warga Desa Berakit juga ditahan kepolisian.

Diduga ia berperan penting dalam penyelundupan calon TKI ilegalini.

Pria ini langsung ditetapkan sebagai tersangka dugaan human trafficking.

Kasat Reskrim Polres BintanAKP Adi Kuasa Tarigan mengatakan, 10 calon TKI ilegaltersebut asal Nusa Tenggara Timur.”Dugaan kuat, dia berperan menampung para calon TKI ilegaldi rumah kontrakan sebelum akhirnya diberangkatkan ke Malaysia,” kata Adi, belum lama ini kepada wartawan Para calon TKI ilegalini dijanjikan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Mereka tergiur dengan iming iming gaji yang tinggi.

Selain 10 calon TKI ilegal, polisi juga mengamankan dua TKI yang baru tiba dari Malaysia.

“Berawal dari informasi yang kita terima, kita langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan tersangka dengan 10 orang calon TKI ilegaltanpa dokumen lengkap dan dua orang TKI yang baru tiba dari Malaysia di rumah kontrakan itu.

Saat ini, kasus ini masih dalam penyelidikan.(rm/trb)

BINTAN, RAKYAT MEDIASatuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Bintan, Jumat (14/10/2016) pekan lalu mengundang Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru SMP se Kabupaten Bintan diberi penyuluhan bahaya narkoba. Kegiatan ini diadakan di Aula Kantor Camat Toapaya dengan peyuluh dari Sat Binmas Polres Bintan.

Saat penyuluhan berlangsung, Polisi menekankan agar para guru paham betul bahaya narkoba sudah merambah kesemua kalangan, termasuk dikalangan pelajar.Sehingga, dengan penambahan wawasan melalui kegiatan tersebut, kepsek dan guru bisa memberikan selingan dalam belajar mengenai bahaya narkoba kepada para pelajarnya di sekolah.

“Ya supaya anak-anak kita bisa mengetahui betul efek buruk dari penyalahgunaan narkoba terhadap masa depannya. Melalui para guru, kita mengharapkan ini bisa disosialisasikan kepada murid-muridnya di sekolah nanti,” ungkap Kasat Binmas Polres Bintan, AKP Rijani usai kegiatan.

Ia juga meminta kepada para tenaga pengajar yang ada di Bintan untuk senantiasa berperan aktif dalam memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sebab, para guru kata Ri-

ACARA penyuluhan tentang bahaya narkoba di setiap sekolah di Bantan

jani memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan karakter generasi muda bangsa supaya terhindar dari bahaya narkoba. “Narkoba sudah menyasar semua kalangan termasuk para pelajar. Ini harus menjadi perhatian kita semua, supaya generasi penerus bangsa ini terhindar dari penyelahgunaan narkoba,” imbuhnya.

Kegiatan yang berlangsung sebelum azan shalat Jum’at berkumandang itu, banyak memberikan materimateri terkait dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Dengan harapan, penyalahgunaan narkoba diwilayah Bintan kedepan bisa berkurang.

Para Kepsek dan guru yang hadir saat itu terlihat

CMYK

begitu antusias mengikuti materi yang disampaikan, Syamsul, Kepsek SMP 3 Bintan Timur menuturkan penyuluhan mengenai bahaya narkoba seperti ini memang harus lebih sering dilakukan. Supaya masyarakat paham betul penyalahgunaan narkoba berefek buruk terhadap masa depan khususnya bagi para generasi penerus bangsa.

“Kita menyambut baik kegiatan semacam ini, karena sangat menambah wawasan kita mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Apalagi, narkoba tak mengenal usia, semua kalangan termasuk peserta didik juga terancam akan menjadi korban. Ini harus kita cegah bersama,” tutur dia. (rm/hk).

Bandara Letung Bakal Bertaraf Internasional ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Selain mengonsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkab Anambas juga sudah mengonsep sejumlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Salah satu yang menjadi rencana pembangunan jangka panjang yakni pembangunan Bandara Letung. Bandara tersebut nantinya akan dijadikan bandara internasional.

Dengan dijadikannya bandara internasional, maka tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu syarat diantaranya yakni peningkatkan spesifikasi bandara itu sendiri. Dari mulai panjang bandara yang harus ditambah, hingga pembangunan bidang lainnya.

“Target kita pada tahun 2025, Bandara Letung akan dijadikan bandara internasional. Kalau sekarang ini hanya 1,2 km, maka run waynya nantinya akan diperpanjang lagi menjadi 2,5 km,” ungkap Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Augus Raja Unggul kepada wartawan kamis (13/10/2016) pekan lalu di Letung.

Untuk memperpanjang runway itu sendiri pemerintah tidak bisa langsung melakukan perpanjangan runway begitu saja karena lahan yang akan dibangun runway harus dibebaskan dulu. Baru kemudian bisa dibangun runway. Sementara itu diketahui saat ini pemilik lahannya belum ditemukan. Namun demikian pemda siap menyelesaikan masalah tersebut.”Pemda sifatnya hanya menyiapkan lahan, semua itu sudah ada dalam rencana kerja. Sementara itu untuk pembangunan bandara sisi udara tetap pemerintah pusat yang akan membangun,” jelas Augus.

Menurutnya, mewujudkan konektifitas baik itu melalui transportasi udara maupun laut merupakan salah satu visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini yang nantinya akan diandalkan dalam menjembatani datangnya warga asing atau investor asing yang akan ke Anambas.”Selain itu sektor pariwisata juga akan berkembang, jika bandara sudah beroperasi,” jelasnya.(rm/trb).

KEPALA Bapepda kabupaten Anambas Augus Raja Unggul (tengah)

CMYK

5

KEPRI

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Sekdaprov Pangkas Kegiatan Yang Tak Penting DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri H. TS Arif Fadillah menegaskan, 70 persen kegiatan bersumber dariAnggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kepri harus dipangkas.

Ini disiasati agar Pemprov Kepri tetap berjalan di saat kondisi ekonomi yang bergerak melambat akibat defisit Sekdaprov Kepri anggaran.”Mana yang ditunda Arif Fadillah kita tunda kecuali kegiatan ugrent seperti event Sail Selat Karimata (SSK) nanti,” ungkapnya kepada wartawan belum lama ini di Dompak.

Penundaan kegiatan dan pemangkasan anggaran, menurut Arif, sudah menjadi penekanan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.”Pak Gubernur meminta ke saya agar membantu kinerja Pemprov Kepri sehingga (penggunaan anggaran, red) lebih efisien,” ucapnya.

Mengenai perintah gubernur agar dirinya segera merombak kabinet setelah merampungkan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) Perangkat Daerah (PD) di Pemprov Kepri? Arif memastikan, dalam waktu dekat pembahasan SOTK rampung.”Sudah mendekati final. Tinggal beberapa pembahasan lagi dengan tim,” katanya seraya menambahkan, ini setali tiga uang dengan menggesa pembahasan APBD murni 2017.”Kalau SOTK saja tidak selesai, tidak selesai jugalah penyusunan APBD murni kita. Kan saling berkaitan termasuk RPJMD,” tutur-nya.

Beragam usulan perubahan mengenai perampingan SOTK sudah dikonsultasikan ke tim ahli kementerian. Penerapan PP Nomor 18 Tahun 2016, Arif menegaskan prinsipnya Pemprov Kepri siap melakukan efisiensi dengan mengakomodir semua kebutuhan.”Semalam (Senin, red) kami sudah rapat dipimpin Pak Gubernur. Beliau meminta dan mendorong SKPD cepat memproses. Intinya Oktober sudah ada mufakat sehingga 2017 sudah jalan, tidak ada kata tapi,” tegasnya.

Sebelumnya terjadi ketegangan antara DPRD dan Pemprov Kepri saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan, akhir September lalu. Waktu itu, sejumlah anggota dewan mulanya tidak menerima angka Rp 3,056 triliun yang diusulkan Pemprov Kepri. Karena awalnya, Pemprov Kepri mengusulkan Rp 2,4 triliun dengan hitungan defisit diperkirakan hingga Rp 600 miliar.

Kekesalan dewan saat itu, diakibatkan pemerintah sudah memotong banyak kegiatan ataupun anggaran anggota DPRD dengan alasan defisit anggaran. Ternyata di last minute, Pemprov Kepri merubah APBD Perubahan yang ternyata hanya defisit Rp 16 miliar.Itu dana dari pusat dikucurkan, diantaranya tunda salur Rp 228 miliar, hibah nonkas Rp 22 miliar, dana penyesuaian otonomi Rp 81 miliar dan pendapatan BLUD Rp 16 miliar serta ada juga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (rm/tps).

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Lantamal Tangkap Bawang Ilegal 13,8 Ton TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Citra Utama sudah lama menjadi incaran pasukan gerak cepat TNI AL, Tim WFQR 4 Pangkalan Angkatan Laut Lanal Tanjungbalai Karimun.Sebelum diamankan, TNI AL sudah menerima informasi bahwa kapal akan bertolak dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Tanjungbalai Karimun.Ketika masuk di perairan Kepri, Tim WFQR langsung memepet kapal dan memeriksa muatan. Dari pemeriksaan itu, diduga kapal mengangkut muatan tanpa dokumen.

Kapal berbobot 105 GT berbendera Indonesia milik pengusaha berinisial KL, langsung digiring ke perairan Tanjungbalai Karimun, Kepri.

Kapal saat ini, sudah bersandar di dermaga Tanjungbalai Karimun.

Untuk menghitung jumlah muatan, Lantamal IV Tanjungpinang bekerjasama dengan Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Polair Polda Kepri. Danlantamal IV Laksamana Pertama (Laksma) TNI S Irawan menegaskan, kapal KM Citra Utama sudah menjadi tar-

get operasi WFQR 4.

Diungkapkannya, muatan KM Citra Indah berbobot 105 GT sedang dalam penghitungan. Sejauh ini, sudah dihitung barang tangkapan di antaranya 13,800 ton bawang merah, 3.000 dus ikan, 50 sak semen dan 3090 dus minuman.secara ril yang dilakukan tim gabungan,” tuturnya.

Danlantamal juga mengingatkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengimbau agar para pengguna laut tidak lagi membawa masuk dan keluar barang-barang ilegal, karena permainan ini sudah kita tahu semuanya. ”Kita berbuat untuk mengamankan regulasi pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo tegas mengatakan hilangkan semua bentuk-bentuk kegiatan ilegal karena sangat merugikan perekonomian bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Sampai saat ini tim gabungan masih mendata barang-barang di luar manifest jumlahnya cukup banyak.

Selain itu Danlantamal mengingatkan kepada seluruh aparat tim gabungan yang ada di lapangan untuk mendata secara cermat keseluruhan ba-

PETUGAS Lantamal TNI AL Tanjungbalai Karimun memeriksa barang bukti tangkapan

rang termasuk pemeriksaan narkoba kemungkinan ada di dalam kapal.

Danlantamal IV menegaskan, kegiatan ilegal di wilayah Kepri saat ini menjadi sorotan dan perhatian dari pemerintah pusat, untuk itu semua jajaran stakeholder dan komponen

Gubernur Perintahkan Arif Rombak Kabinet

Sekolah Jual Buku LKS Langgar Aturan Menteri KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim secara tegas melarang memperjualkan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah. Dikarenakan, sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

“Jadi semua sekolah harus patuh dengan surat edaran Wakil Bupati Karimun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak ada tawar menaH Anwar Hasyim war lagi, aturan harus dijalankan,” jelas ANwar Hasyim usai membuka acara Kampung KB di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kamis (13/10) kemarin.

Ditanya ada salah satu guru SMAN 2 Karimun yang kedapatan menjual buku LKS, Anwar mengaku sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk menelusuri kebenaran kabar tersebut. “Pokoknya, kita (Pemkab Karimun-red) sudah jelas-jelas melarang. Jadi ke depannya tidak terulang lagi kasus seperti ini, apabila ada yang melakukan akan kita berikan sanksi seberat-beratnya. Sepuluh ribu saja cukup berarti bagi masyarakat yang kurang mampu,” tegasnya.

Sementara Kepala Sekolah SMAN 2 Karimun, Rustam, ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa buku LKS yang dibeli oleh pelajar sudah ditarik kembali oleh pihak sekolah.

Uangnya sudah dikembalikan kepada anak-anak didiknya.

“Sudah kita tarik kembali. Perlu saya tegaskan, tidak ada pemaksaan terhadap penjualan buku LKS,” singkatnya. (rm/bp)

masyarakat yang ada di Kepri agar sama-sama merapatkan barisan mengamankan regulasi pemerintah. ”Jangan ada lagi oknum-oknum bermain di balik ini semua karena konskuensinya akan berhadapan dengan hukum,” ujarnya. (rm/tps).

KEPALA Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Drs.Suryaminsyah

KEPALA DINAS PARIWISATA

BUKA ACARA LOMBA JONG DI PANTAI LAYANG SAWANG TANJUNG BATU, RAKYAT MEDIAHasil dari kerja keras panitia pelaksana Lomba Jong di kecamatan kundur barat , kelurahan sawang. Acara yang sudah lama di nantikan masyarakat kundur barat akhirnya terwujud juga,sabtu(15/10/2016) event tersebut secara resmi di buka oleh kepala dinas pariwisata kabupaten karimun Drs.Suryaminsyah dan di ikuti para peserta lomba dari dalam maupun luar kabupaten karimun .

Dalam sambutannya, suryminsyah menyampaikan acara lomba jong ini harus kita tingkatkan kualitasnya, jangan hanya di daerah kita laksanakan. Kedepannya kita harus bisa bertanding sampai keluar negeri.

Saya sudah beberapa kali membawa rombongan lomba jong dari kabupaten kita ke luar negri. Dan event yang kita laksanakan hari ini akan menjadi acara rutin setiap

tahunnya. Tutur beliau dalam sambutannya.

Dan juga pada pada saat menyampaikan kata sambutan beliau sekaligus membacakan hadiah para pemenang lomba. Juara 1 Rp.1.500.000,Juara 2 Rp.1.250.000.Juara 3 Rp.1.000.000,Harapan 1,Rp.800.00, Harapan 2,RP.600.000 dan Harapan 3, Rp.500.000 di tambah trhopy. Dan dipoton g pajak para pemenang 5%.

Saat di konfirmasii awak media ini, tentang pelestarian pantai layang. Suryaminsyah mengatakan , ini yang akan menjadi program kita ke tahun yang akan datang.

Nanti dari pihak kita akan menyampaikan ke pemerintah daerah agar dapat dianggarkan untuk pembangunan lokasi pantai ,karna saya pun baru kali ini sampai ke pantai ini,tutur beliau. Dalam acara tampak hadir camat kundur barat, kapolsek urung,lurah dan tokoh masyarakat. (rm/panggabean)

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memerintahkan Arif Fadillah langsung be-kerja usai dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri di Gedung Daerah, Tepilaut, Tanjungpinang, belum lama ini “Kerjakan bertahap, makin cepat makin bagus,” kata Nurdin. Nurdin juga mengungkapkan pentingnya kehadiran Arif sebagai Sekdaprov Kepri. Nurdin mengibaratkan Arif sebagai mesin. Karena dulu ketika menjabat Sekda di Kabupaten Karimun, Arif dinilai berhasil menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inilah yang menjadi tolak ukur, Arif Fadillah dinilai pantas menduduki jabatan Sekdaprov Kepri. ”Pak Arif juga mampu menjalin komunikasi yang baik dengan semua stakeholder,” katanya.

Nurdin memaparkan satu per satu tugas yang harus dikerjakan Arif. Mulai pembahasan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah (PD), mutasi jabatan, dan penataan anggaran. ”Banyak lagi yang harus dikerjakan,” tegas Nurdin menambahkan Provinsi Kepri sudah meraih WTP 5 tahun berturut-turut. Tapi jangan puas dengan itu karena tuntutan masyarakat semakin besar. ”Tunjukkan kinerja dengan baik dan berorientasi pada hasil serta mengedepankan azas mufakat,” kata Nudrin mengingatkan Arif.

Nurdin juga mengapresiasi kinerja Tim Pansel Calon Sekdaprov Kepri yang sudah menjalankan tugas dengan baik, profesional dan terbuka.

Sekdaprov Kepri Arif Fadillah langsung mengerti keinginan Nurdin. Ia dalam waktu dekat akan menggelar rapat pembahasan perubahan SOTK bersama DPRD Provinsi Kepri. ”Dalam waktu dekat ini, kita umumkan,” tegasnya seraya menambahkan, lebih cepat lebih bagus. “Kita clear-kan semua yang tertunda,” lugasnya.

Usai dilantik, Arif menyampaikan, sudah mengagendakan waktu untuk melakukan pertemuan dengan seluruh pejabat SKPD Pemprov Kepri, sore hari (kemarin, red).

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun Arif memang tak mau menunda pekerjaan. Setelah pertemuan itu, dia akan tahu pekerjaan apa yang masih tertunda, dan harus segera dikerjakan. ”Yang penting menjalin komunikasi yang baik antara sesama pejabat di Pemprov,” tuturnya.

Setelah sumpah jabatan, Arif Fadillah melangsungkan acara adat berupa tepuk tepung tawar. Ketua LAM Kepri Abdul Razak ikut memberikan tepuk tepung tawar kepada Arif dan istri dilanjutkan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Acara diakhiri salam-salaman dan ucapan selamat yang diberikan pejabat Pemprov Kepri dan tamu undangan kepada Arif Fadillah.Pelantikan Arif Fadillah menjadi Sekdaprov Kepri tidak dihadiri sejumlah pejabat. Tidak terlihat Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah dalam acara pelantikan. Selain itu, mantan Wakil Gubernur Soerya Respationo yang disebut-sebut diundang, juga tidak hadir.

Naharuddin Kepala Bappeda Kepri dan Syamsul Bahrum Asisten II Setdaprov Kepri yang menjadi kandidat casekda terpilih nampak hadir.Usai Arif dilantik, Naharudin langsung keluar ruangan, sedangkan Syamsul Bahrum memberikan ucapan selamat. Reni mantan Plt Sekdaprov Kepri turut menghadiri acara pelantikan itu.Ketika ditanya dukungannya setelah Arif Fadillah menjabat Sekdaprov Kepri?

Reni menjawab, ini keputusan yang bagus. “Saya biasa saja.

Saya kan masih menjabat asisten,” selorohnya.(*)

Tol Laut Bisa Atasi Kelangkaan Sembako Pada Musim Utara

SALAH satu kapal tol laut bersandar di Pelabuhan Teluk Lampa Natuna

NATUNA, RAKYAT MEDIANatuna akan meminta penambahan kapal untuk transportasi laut ke pemerintah pusat. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Natuna, Hamid Rizal, Kamis (13/10/2016) pekan lalu.”Kebetulan saya menerima kedatangan direktur Pelni ke Natuna. Kondisi transportasi laut sangat kurang, saya minta armadanya ditambah,” ungkap Hamid saat coffee morning bersama wartawan di restoran Doni Ronaldo Ranai.

CMYK

Transportasi laut ke Natuna saat ini, lanjut Hamid, regulernya hanya KM Bukit Raya, kadang diganti KM Lawit dua minggu sekali. Dengan penambahan kapal transportasi laut, menurut Hamid, ekonomi masyarakat akan lebih cepat.”Pemerintah berharap antarkecamatan punya transportasi laut reguler ke pusat kabupaten. Supaya ekonominya cepat berkembang, baik di Serasan ke Ranai, Midai ke Ranai maupun dari Pulau Subi ke Ranai,” terang

Hamid.

Natuna sudah mendapat perhatian pemerintah pusat. Lebih banyak kegiatan dicanangkan Presiden, dan akan digesa untuk Natuna termasuk Anambas. Bahkan, sambung Hamid, Presiden sudah meminta Menteri Perhubungan, agar program tol laut dipercepat. Sebelumnya singgah ke Natuna selama 21 hari, diuubah menjadi 10 hari. Dengan rute Pontianak, Natuna, Anambas, Tanjung Pinang, Jakarta, kembali ke

Pontianak dan seterusnya.

Dijelaskan Hamid, program Tol Laut untuk Natuna sangat tepat. Untuk mencegah terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok dimusim Utara. Sehingga pemerintah mengoperasikan kapal berkapasitas 3.000 ton. ”Musim angin Utara dibutuhkan kapal besar, untuk bisa ke Natuna. Selama ini kondisi selalu dikeluhkan, tapi sudah terjawab oleh pak Presiden,” ujar Hamid. (rm/rem).

CMYK

RIAU

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Bupati Lantik Pejabat Eselon III Dan IV Pemkab Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kabupaten Kepualauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si memimpin pelantikan pejabat Eselon II dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pelantikan dalam rangka melakukan penyegaran dan promosi pegawai guna percepatan program pembangunan tersebut, digelar di Aula Kantor Bupati Meranti, Kamis (14/ 10/2016) pekan lalu.

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, Sekdakab. Meranti H. Iqaruddin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pendidikan Dra. Revirianto dan lainnya.

Pelantikan sebanyak 43 orang Pejabat Eselon III dan IV, mulai dari Kasubag/Kasi/Lurah, Kabid, Camat hingga Sekretaris Dinas tersebut, ditandai dengan pengucapkan sumbah oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si diikuti oleh selu-

ruh pejabat Eselon III dan IV yang dilantik dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah oleh perwakilan dan pemasangan tanda pangkat dan jabatan.

Dalam keteranganya, terkait mutasi yang hampir 2 tahun tidak dilakukan dan merupakan yang pertama kali sejak periode kedua Bupati Irwan menjabat tersebut, adalah dalam rangka melakukan penyegaran pegawai dan Tunjiarto MPd yang sebelumnya menjabat Pj Sekretaris Kecamatan Rangsang mendapat jabatan baru sebagai Pj Camat Tebingtinggi Timur menggantikan Helfandi SE MSi. Sementara Helfandi saat ini mendapat jabatan baru sebagai Kabag Humas Setdakab Kepulauan Meranti menggantikan Ery Suhairi SSos. Ery Suhairi mendapat jabatan baru sebagai Kabag Tapem menggantikan Yulizar.

Sudandri SH yang sebelumnya menjabat sebagai Ka-

bag Hukum dan HAM, pindah ke jabatan baru sebagai Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Posisi yang ditinggalkan Sudandri diisi oleh Ismail yang sebelumnya Kabid Perhubungan Darat dan Udara Dishubkominfo. Di sini Ismail masih menjadi Pj Kabag Hukum dan Ham. Ramdan SPd yang sebelumnya Kabid Budaya di Disdikbud Meranti pindah ke jabatan yang baru sebagai Sekretaris DisperindagkopUKM. Juwita Ratnasari SFarm Apt yang sebelumnya menjabat Lurah Selatpanjang Barat mendapat jabatan baru sebagai Pj Kabid perizinan tertentu pada BPMPPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Posisi lurah yang Ia tinggalkan diisi oleh Said Muelegi Zeno SSTp. Di sini Said Muelegei sebagai Pj Lurah Selatpanjang Barat. (rm/bokhari).

BUPATI Meranti Irwan menandatangani SK pengangkatan

Polda Riau Musnahkan BB 9 Ton Bawang Ilegal

MENTRI PAN RB Asman Abnur bersalaman dengan Bupati Bengkalis

Bupati Terima 6 Lulusan STTD Mengabdi di Bengkalis BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB), H Asman Abnur menyerahkan 174 Surat Keputusan (SK) Men-PAN & RB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Kamis (13/10/2016) pekan lalu.Penyerahan SK Men-PAN & RB bagi institusi pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan yang akan disebar ke-40 provinsi/kabupaten/kota itu dilaksanakan di Auditorium Giri S Hadihardjono STTD, Bekasi, Jawa Barat.

Untuk Kabupaten Bengkalis, ada 6 lulusan yang akan ditempatkan di daerah ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) langsung diterima Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Ke-6 CPNS tersebut adalah RD Harri Dwitama H dan Saddam Ahmad (Program Studi D III LLAJ), Kasmayudi (D III PKB), Muhammad Syafii dan Destiana (D IV Transportasi Darat), serta Jery Iqbal P (D III LLASDP).

Kepada ke-6 CPNS tersebut, Amril berharap, mereka benarbenar dapat berkontribusi dalam merancang dan mengelola sistem transportasi darat di Kabupaten Bengkalis yang handal, efektif dan efisien. Kemudian, Benar-benar menjalankan amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. ‘’Setelah bertugas nanti, harapan kita mereka dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama di kampus dengan baik.

Dapat memberi contoh dalam pengembangan transportasi daerah, serta menjadi lentera perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi,’’ papar Amril.

Sesuai penegasan Men-PAN & RB, Amril menambahkan, sebagai CPNS, ke-6 lulusan STTD untuk kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini akan ditempatkan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis.

Selain Kepala Dishubkominfo H Ja’afar Aarif dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yuhelmi, ikut mendampingi Amril menerima SK Men-PAN dan RB, Plt Kadis Pendidikan Edi Sakura, Kepala Bagian Umum Riki Rihardi dan Kepala Bagian Humas Johansyah Syafri. (rm/grc)

683 PEKET PROYEK SENILAI RP 914 MILIAR SELESAI DILELANG BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bengkalis Riau hingga pertengahan Oktober 2016 sudah melelangkan 683 paket proyek yang didanai APBD Bengkalis dengan nilai Rp914 miliar. Sementara 191 paket Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tidak dapat dilelangkan dampak dari rasionalisasi.

“Alhamdulillah hingga pertengahan Oktober 2016 ini, kita sudah selesai melelangkan sebanyak 683 paket proyek yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkalis dengan total dana Rp914 miliar,” kata Ketua ULP Bengkalis Sevnur didampingi Sekretaris ULP Jefri kepada wartawan Kamis (13/10/2016) di Bengkalis.

Dikatakan Sevnur, adapun rincian paket proyek Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang sudah dilelangkan tersebut terdiri dari pembangunan konstruksi sebanyak 505 paket, konsultasi sebanyak 125 paket dan pengadaan sebanyak 53 paket.

“Ini tentunya ada kemajuan dari tahun lalu. Bupati Bengkalis Amril Mukminin terus menginstruksikan agar ULP dapat bekerja maksimal dan optimal, demi mempercepat pembangunan dan juga serapan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 ini sehingga Oktober ini ULP sudah selesai melelangkan seluruh paket proyek,” tambah Sevnur.

Sementara Sekretaris ULP Bengkalis, Jefri, menambahkan, terkait rasionalisasi anggaran kegiatan SKPD tahun 2016, maka terdapat 191 paket yang tidak dapat dilaksanakan pelelangannya karena anggaran SKPD terkait tidak cukup untuk membayar kegiatan tersebut.

“Sebanyak 191 paket proyek yang tidak dapat dilelangkan itu adalah dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) karena adanya rasionalisasi anggaran. Jadi ULP akan mengembalikan dokumen ratusan paket tersebut kepada Dinas PU,”kata Jefri. (rm/ hangtuah).

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 9 (sembilan) ton bawang merah India ilegal hasil tangkapan Ditpolair Polda Riau dimusnahkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah (Ditpolair Polda) Riau bersama Balai Karantina Pertanian (BKP) Wilayah kerja Selatpanjang, Jumat (14/10/ 2016). Pemusnahan dilakukan di TPA Desa Gogok Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara dibakar.

Sebelumnya penangkapan bawang ini dilakukan oleh Dit Polair pada Minggu, (9/10/ 2016) di perairan Kuala Kampar, Pelalawan, dimana pada saat itu Kapal patroli Pol IV 2010 Ditpolair Polda Riau sedang melakukan patroli laut rutin.

Dalam penangkapan itu polisi berhasil menyita 1.000 karung atau sembilan ton bawang, dimana masing-masing karung memiliki berat 9 Kg merah dari Malaysia siap edar dari kapal motor Sari Jaya yang rencananya akan dibongkar melalui pelabuhan Tanjung Bilik, Pelalawan.

Dari tangkapan itu polisi menetapkan satu orang tersangka yakni Anwar sebagai nakhoda kapal,sedangkan pemilik bawang sedang dilakukan pengejaran.Saat dilakukan pemeriksaan,sang nakhoda kapal berusia 40 tahun itu tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dari balai karantina In-

BARANG Bukti (BB) 9 ton bawang merah yang dimusnahkan

donesia.

Anwar yang langsung ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan dijerat dengan tindak pidana pelanggaran Undang Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Penyidik pembantu Satpolair Polda Riau, Brigadir Abbas ketika ditemui, Jumat (14/ 10) mengatakan setelah ditangkap, kapal bawang tersebut dibawa ke pelabuhan terdekat, yakni pelabuhan Tanjung Samak, karena tidak memiliki tempat penyimpanan, bawang tersebut dibawa ke Selatpanjang pada Selasa (11/ 10/2016) dan dititipkan ke gudang bawang milik H Dodon Jalan Jawi Jawi selama tiga hari. Pada jumat (14/10) pagi bawang tersebut dibawa ke TPA gogok menggunakan truk untuk dilakukan pemusnahan mengingat bawang tersebut dalam kondisi tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

“Setelah berkoordinasi ke Karantina di Pekanbaru, maka pemusnahan bawang ini dilakukan di Selatpanjang, mengingat sudah banyak yang busuk, karena di Pelalawan tidak memiliki Badan Karantina,” kata Abbas.

Abbas juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pengembangan, sedangkan pemilik bawang sedang dilakukan pengejaran.

“Barang bukti ini diduga diselundupkan dari negeri jiran Malaysia yang dimasukkan ke Indonesia tanpa prosedur. Saat ini kita menetapkan nakhoda kapal sebagai tersangka, sedangkan tiga orang lainnya sebagai saksi,diantaranya satu orang ABK kapal, dan dua orang anggota kapal patroli. Saat ini barang bukti KM Sari Jaya kita titipkan pelabuhan Tanjung Harapan, sebelum dibawa ke Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya. (rm/rgc).

Wabup Ajak Promosikan Makanan Sagu Meranti SELATPANJANG,RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menyempatkan diri menghadiri sekaligus membuka rapat final tentang makanan sagu pecahkan rekor MURI tahun 2016, rapat tersebut di pusatkan di ruang melati Kantor Bupati Meranti Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis sore.

Dalam penyampaiannya, Wabup Said Hasyim mengatakan kita akan mengikuti dua Ivent besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memeriahkan tentang hari pangan se dunia dan pecahkan Rekor MURI masakan sagu yang bersama APJI dan kalau tidak salah lagi ada juga kegiatan Riau Expo 2016 apakah makanan sagu di tampilkan atau tidak kami belum tahu.

“Yang jelas, kita diikut sertakan cuma dua Ivent besar saja dan kita semuanya sudah di masukan dalam tim tentang acara tersebut dan insyallah dalam waktu dekat SK dari Gubernur Riau akan diterbitkan,” ujar Said.

Di lanjutkan Said Hasyim pula, kita dari Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kabupaten Meranti hanya menyediakan 300 macam makanan sagu sedangkan 50 macam lagi akan disediakan dari Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI) Riau baik makanan sagu yang kering maupun yang basah nantinya.

Kendati demikian, Iaupun mengajak kepada yang terlibat agar bisa hasil rapat final ini nantinya bisa menghasilkan yang terbaik dan kita minta dari anggota Koperasi Harmonis dalam hal ini nantinya bisa membantu mempromosikan produk sagu ini kedepannya setelah Ivent ini selesai.

Dalam kesempatan yang sama, tanggapan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Meranti, Mamun Murod mengatakan insyallah kita sudah memaksimalkan tentang makanan sagu pecahkan rekor MURI ini. Dan insyallah tidak ada halangan kita akan berangkat tanggal 23 Oktober 2016 dengan membawa sebanyak 46 orang atau bisa kemungkinan 100 orang dan baju seragam akan kita sediakan semuanya sedangkan acaranya tanggal 25 Oktober 2016.

“Yang jelas, rapat final ini nantinya kita mengetahui kemampuan kita tentang makanan sagu untuk pecahkan rekor MURI tersebut. Sedangkan Irian saja bisa pecahkan rekor MURI dengan 200 macam makanan sagu dan kita harus optimis bisa juga hal demikian,” ungkapnya.

Disamping itu pula, Kepala DPPKP Yulian Norwis pun juga memberi masukan tentang rapat ini, Iapun mengatakan kedepannya kita akan bisa bekerjasama dengan sektor swasta tentang mempromosikan produk sagu handalan meranti. Tanpa lini sektor swasta kita belum tahu sagu meranti ini kedepannya akan dikenal sampai nasional maupun dunia.

“Oleh sebab itu, kepada APJI maupun Koperasi Harmonis yang hadir dalam rapat tersebut untuk bisa mempromosikan makanan sagu meranti ini agar bisa terkenal sampai ke manca Negara,” katanya dengan singkat.

Kabag Humas Setda yang baru di lantik, Helfandi SE MSi mengatakan kita akan memberi informasi tentang Ivent besar Pemprov Riau ini kepada seluruh masyarakat meranti agar masyarakat tahu tentang acara masakan sagu dalam rangka untuk pecahkan rekor MURI tersebut.(rm/bokhari).

Serah Terima Jabatan 10 Perwira Polres Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Polres Kepulauan Meranti menggelar serah terima jabatan (sertijab) terhadap 10 pejabat utama jajaran Polres Kepulauan Meranti, bertempat di Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Pembangunan I, Selatpanjang, Rabu (12/10/2016) sore.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Barliansyah SIK dalam sambutannya menyampaikan bahwa bagi pejabat yang lama diucapkan selamat jalan dan bagi pejabat baru diucapkan selamat datang serta selamat bertugas ditanah jantan.

“Dimana pun kita bertugas yang penting ikhlas, kita mengharapkan kepada pejabat baru ini agar segera berbaur dengan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti ini,” Katanya.

Kapolres yang akrap disapa Barli itu juga mengingatkan kepada pejabat yang baru dipindahkan tugas itu untuk saling koordinasi dan meningkatkan kerjasama baik di jajaran kepolisian maupun ditengahtengah masyarakat.

“Keberadaan kita sangat

diinginkan masyarakat untuk bisa mengayomi dan melayani masyarakat, jadi tingkatkan kinerja dan dekat diri kepada masyarakat agar keberadaan polisi benar-benar diterima oleh masyarakat,” harapnya.

Untuk diketahui, adapun 10 pejabat jajaran Polres Kepulauan Meranti yang melakukan sertijab itu diantaranya, Wakapolres dari Kompol Rudi Anton Samosir SE kepada Kompol DR Wawan SH MH yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polres Dumai. Kompol Rudi Anton Samosir akan menjadi Kasikorwas Polsus Subditbinsatpam/Polsus Dit Binmas Polda Riau.

Kabag Ops dari Kompol Antoni Lumban Gaol SH MH kepada Kompol Raden Edi Saputra SAg yang sebelumnya menjabat Kapolsek Pinggir Polres Bengkalis. Kompol Antoni selanjutnya akan menjadi Gadik Muda SPN Polda Riau di Pekanbaru.

Jabatan Kabag Ren dari Kompol Derajat B Kasnari kepada Kompol Areng Swasono yang sebelumnya menjabat Kanit 1 Subditkilas pada Dit-

CMYK

KAPOLRES Meranti AKBP Barliansyah pimpin sertijab di Mapolres Meranti

pamobvit Polda Riau. Kompol Derajat selanjutnya menjadi Kasubbagminopsnal Bagbinopsnal Ditpamobvit Polda Riau.

Kasat Narkoba dari AKP Joni Wardi kepada AKP Ali Azar SSos yang sebelumnya menjabat Kasat Narkoba Polres Siak. AKP Joni Wardi selanjutnya menjadi Paur Subbagkermalatops Bagbinlatops Roops Polda Riau.

Kasat Reskrim dari AKP Aditya Warman SH kepada AKP Rusyandi Zuhri Siregar

SSos yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tambang Polres Kampar. AKP Aditya Warman selanjutnya menjadi Panit 1 pada Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Riau.

Kapolsek Merbau dari AKP Suhartono Yakub SE kepada AKP Amir Husin yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Inhu. Kemudian AKP Suhartono menjadi Danki Dalmas 2 Sipasdal Subditdalmas Direktorat Sabhara Polda Riau.

Kasat Intelkam dari AKP

Kamal Tagor Harahap SH kepada AKP Muhammad Daud SH yang sebelumnya Pama Polresta Pekanbaru. Kemudian AKP Kamal Tagor akan menjabat Paur Siwasjaspam Subditbinsatpam/Polsus Dit Binmas Polda Riau.

Kasat Binmas dari AKP Detis Mayer Silitonga SH kepada AKP Yudi Setiawan SH yang sebelumnya Pama Ditpolair Polda Riau. AKP Detis Mayer selanjutnya akan menjabat Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Riau.

Kapolsek Tebingtinggi dari AKP Ade Rukmayadi SH kepada AKP Syafril SH yang sebelumnya menjabat Kanit Reskrim Polsek Tenayan Raya Polresta Pekanbaru. Selanjutnya AKP Ade menjabat Paur Sikorwas Polsus Subditbinsatpam/Polsus Dit Binmas Polda Riau.

Kapolsek Tebingtinggi Barat dari Ipda Asril SSos kepada Ipda Aguslan SH yang sebelumnya menjabat Kaurbinopsnal Satlantas Polres Kepulauan Meranti. Ipda Asril selanjutnya jadi Pama Polres Kepulauan Meranti.(rm/rgc).

CMYK

7

SUMUT

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6 Anggota Polantas Polda Sumut Ditangkap Melakukan Pungli MEDAN, RAKYAT MEDIAAksi bersih-bersih di internal Kepolisian juga dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu). Dalam operasi pembersihan pungli (OPP) yang dilakukan Rabu (13/10/ 2016) malam, enam personel Polisi ditangkap dari tiga lokasi terpisah.

Menurut Kapolda Sumut yang baru dilantik, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, timsus yang dibentuk untuk membasmi pungli sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, langsung melakukan operasi di internal korps Tri Brata tersebut.

“Kita melakukan pembersihan internal. Kita melakukan penangkapan pungli di perbatasan Sumatera-Aceh terhadap anggota Polda Sumut.

Kita sudah menangkap enam kasus dari tiga lokasi di perbatasan Aceh-Sumatera yang dilakukan anggota kita. Tanya Kabid Humas untuk selengkapnya,” kata Rycko.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting ketika dikonfirmasi menjelaskan, tiga lokasi terpisah itu yakni di Pos Pelayanan Lalu Lintas perbatasan Langkat dengan Aceh, Pos Pelayanan Lalu Lintas di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi.

“Untuk lebih detailnya, tindakan masih ditangani tim yang dibentuk Kabid Propam. Tim ini akan terus melakukan pem-

Kapolda Sumut

Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel bersihan ke dalam khususnya pelayanan publik. Informasinya Bintara,” ungkap Rina.

Mantan Kapolres Binjai itu menyebut, modus pungli yang dilakukan yakni meminta sejumlah uang dari para sopirsopir bus yang melintas dari Pos Pelayanan Lalu Lintas di tiga tempat tersebut.

“Sanksi, tentu dilihat dari keterlibatannya. Karena mereka (oknum polisi) itu, melibatkan masyarakat untuk disuruh memungut uang dan atas perintah mereka (oknum polisi tersebut),” tandas Rina.

Calo Sim, Doyok Diamankan Sementara itu, Satlantas Polrestabes Medan juga kembali melakukan operasi pemberantasan pungli di kantornya. Jika pada Kamis (13/10) lalu, sembilan orang calo SIM dan juru parkir liar diamankan, Jumat (14/10), tim gabungan dari Satlantas, Sabhara, Sa-

treskrim hingga Propam Polrestabes Medan ini cuma mengamankan satu orang calo.

Tim gabungan melakukan penyisiran ke warung-warung yang berada di seputaran Markas Satlantas, Jalan Adinegoro Medan, yang disinyalir menjadi tempat nongkrong mereka.

Sekitar pukul 10.00 WIB, tim yang dikomandoi Kasat Lantas Polrestabes Medan, Kompol T Rizal Maulana melakukan penyisiran. Namun, penyisiran kali ini sepertinya tak membuahkan hasil maksimal.

Petugas hanya mengamankan seorang terduga calo SIM. Dia adalah, Siswoyo alias Doyok (37), warga Lorong Juki, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur.

Saat penyisiran dilakukan, calo lainnya yang memang mangkal di seputaran gedung Kantor Satlantas, lari tunggang langgang. Tapi, sejumlah jukir liar masih tetap bertahan di seputaran Markas Satlantas.

Mereka meminta kepada pengendara sepeda motor yang melintas agar parkir di depan gedung Satlantas.

“Penertiban calo merupakan tindaklanjut perintah Kapolri, Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan untuk memberantas pelaku calo ataupun pelaku pungli. Hari ini (kemarin) ada seorang calo kita amankan di kawasan Satlantas,” ujar Kasat Lantas Polrestabes Medan, Kompol T Rizal Maulana.(rm/sofian)

Aksi Demo Kecam Ahok Terjadi di Medan MEDAN, RAKYAT MEDIAAksi kecaman terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama alias Ahokterus bermunculan di sejumlah daerah.

Tak ketinggalan, di Medan ratusan massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Utara menggelar aksi susulan di bundaran Majestik Jl Gatot Subroto, Medan.

Dalam aksinya, massa kembali meminta agar Ahoksegera diproses hukum. Ucapan Ahok terkait surat Al Maidah ayat 51 dianggap menghina umat islam.

“Ucapan yang dilontarkan Ahok itu tak mencerminkan sikap seorang pemimpin. Mungkin, warga tionghoa lain juga tidak sepakat dan mengecam sikap Ahoktersebut,” kata Musdar Sya’ban, Sabtu (15/10/ 2016) kemarin.

RATUSAN massa dari Hizbut Tahrir melakukan aksi demo di Medan

Ia menerangkan, selama ini suasana damai dan sikap toleransi saling menghargai cukup terpelihara dengan baik.

Namun, sejak munculnya statemen Ahok itu, kerukunan antar umat beragama terganggu.

“Tanpa sadar, ucapan Ahok itu dapat mengganggu ketentraman yang sudah terpelihara

selama ini. Maka dari itu, kami kembali mendesak kepolisian untuk memproses Ahoksesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Saat menggelar aksi, massa HTI Sumut membawa sejumlah bendera hitam putih belafazkan syahadat. Mereka juga membawa sejumlah spanduk berisikan berbagai kecaman. (rm/red)

Kunjungan Komisi A DPRD Langkat

Kunjungan Kerja ke Kantor BNN RI di Jakarta LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Disamping melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan, anggota DPRD juga melaksanakan tugas yang sifatnya mendadak sesuai menurut situasi dan perkembangan dilapangan yang mengharuskan anggota dewan untuk berbuat sesuatu demi kepentingan rakyat, dan dengan semakin maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang kini telah mencapai titik mengkhawatirkan, sehingga anggota dewan yang tergabung dalam komisi A DPRD Langkat baru-baru ini melaksanakan Konsultasi / Koordinasi untuk membahas, mencari masukan dan petunjuk tentang masalah tersebut ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jakarta.

Turut dalam rombongan wakil ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, dan wakil ketua DPRD Langkat Donny Setha ST, ketua komisi A Drs.H. Sarikat Bangun, wakil ketua komisi A Raja kamsah sitepu, sekretaris komisi A Jumari S serta sejumlah anggota komisi A lainnya seperti Paino, Agus Salim, Suria Darma Ginting SP, Ibrahim, Amir Husin S.Ag MIS, Agustinus Riza Kaban SE dan Arifuddin juga didampingi oleh para staf dan tim Ahli komisi A DPRD Langkat Nanang Susianto S.Pd.I. Pertemuan konsultasi berlangsung di ruang rapat kantor BNN RI yang disambut dan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba Arman Depari didampingi oleh KSB.TU.DE Berantas Karno Adhi S, SPRI Deputi Meri Anbar dan staf OPS DEP. Fathurrahman.

Dalam bincang-bincang saat Pertemuan berlangsung banyak hal yang dibicarakan dan dibahas juga berjalan cukup lancar dengan penuh komunikatif serta saling memberikan informasi satu dengan lainnya yang intinya membicarakan tentang permasalahan yang berkaitan dengan peredaran dan pencegahan serta tentang pemberantasan narkoba juga masalah yang timbul dan berkembang saat pertemuan berlangung.

Ketua komisi A DPRD Langkat Drs.H. Sarikat Bangun mengungkapkan bahwa pernah ada terjadi dilapangan tentang pemberantasan narkoba tetapi di back up oleh oknum sehingga membuat masyarakat maupun kalangan tokoh agama takut dalam ikut andil memberantas narkoba, untuk keamanan kami berharap adanya peningkatan perlindungan bagi setiap masyarakat yang ikut andil dalam memberantas narkoba, ucapnya penuh harap.

Terkait tentang keberadaan gedung rehabilitasi pihak BNN RI menjelaskan bahwa hal tersebut perlu adanya kerjasama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan gedung tersebut sehingga nantinya dapat dibantu melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat,sebutnya.

Saat akhir dari pertemuan yang cukup bermanfaat tersebut dan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta persahabatan diantara kedua belah pihak,mereka lakukan foto bersama dan dilanjutkan dengan masing-masing saling memberi dan menerima cendra mata. (rm/topan).

KAPOLDA Sumut yang baru Irjen Pol DR Rycko Amelza Danel disambut oleh Gubernur Sumut

Gubernur Sumut Erry Nuradi Sambut Kapolda Baru MEDAN, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menyambut kehadiran Kapolda Sumut Irjen Pol DR H Rycko Amelza Dahniel MSi beserta Istri Hj Ningrum saat tiba di Bandara Kualanamu, Jumat (14/ 10/2016). Rycko baru ditugaskan sebagai Kapolda Sumut menggantikan Irjen Pol Drs R Budi Winarso.

Penyambutan Kapolda Sumut dilakukan dengan adat istiadat melayu.

Ditandai dengan pemakaian seperangkat pakaian adat Melayu berupa songket dan tengkuluk oleh Gubsu dan Bupati Deli Serdang Azhari Tambunan. Sementara itu, Ketua TP PKK Provsu Evi Diana bersama Ketua TP PKK Deli Serdang mengenakan pakaian adat kepada Ny Ningrum Rycko.

Setelah menyaksikan tari persembahan, Kapolda Sumut dan istri mengikuti prosesi berikutnya yaitu Tepung Tawar. Gubsu mendapat kesempatan

pertama melakukan tepung tawar Kapolda beserta istri yang merupakan bagian istiadat ungkapan doa dan mohon keselamatan.

Turut memberikan tepung tawar dalam kesempatan itu Bupati Deli Serdang, Wakil Kapolda Sumut, Sultan Serdang Sri Sultan Tuanku Achmad Thalaa, Walikota Medan Dzulmi Eldin dan unsur FKPD Provsu.

Dalam sambutannya, Gubernur atas nama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan masyarakat Sumatera Utara mengucapkan selamat datang dan bertugas. ”Selamat datang dan selamat mengabdi di Sumut,” ujar Erry. Kami, lanjut Gubernur, menyambut baik kehadiran Kapolda Sumut. Mudah-mudahan bisa saling bahu membahu, membangun provinsi tercinta.

“Mudah-mudahan menjadi provinsi terdepan di Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Erry mengucapkan terimakasih kepada Irjen Pol Drs R Budi Winarso yang sudah bertugas selama 6 bulan sebagai Kapolda Sumut.

“Terimakasih kebersamaan dan pengabdian selama ini,” kata Erry.

Sekilas, Erry menjelaskan mengenai Provinsi Sumut yang merupakan Provinsi ke empat dengan penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai 13,9 juta jiwa. Sumut terdiri atas 33 kabupaten kota memiliki kawasan pantai Timur, dataran tinggi, pantai Barat dan serta kepulauan Nias.

“Mudah-mudahan di Sumatera Utara ini masih berada dalam kondisi aman dan damai, berkat jalinan komunikasi yang baik yang terbina selama ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa terjalin kerjasama yang semakin baik untuk mensukseskan pembangunan Sumut,” harap Gubernur. (rm/bs)

Paripurna DPRD Langkat Setujui Lima Ranperda Menjadi Perda LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Dengan melalui proses yang cukup panjang dan alot dari hasil kerja pansus I dan II DPRD Langkat akhirnya sidang paripurna DPRD Langkat menyetujui lima Ranperda menjadi Perda Kabupaten Langkat, beberapa waktu lalu.\ Sidang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Peranginangin SE didampingi para wakil ketua H.Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny setha ST. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, wakjil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto M.Si, seluruh anggota DPRD Langkat Langkat, unsur Forkopimda Langkat, pimpinan SKPD dijajaran Pemkab Langkat, para Camat se Kabupaten Langkat, Ormas, LSM dan insan Pers serta undangan lainnya.

Ke 7 fraksi DPRD Langkat seluruhnya menyampaikan pendapat akhirnya dengan memberikan masukan dan tanggapan terkait tentang pengesahan / persetujuan terhadap beberapa ranperda tersebut yang pada akhirnya keseluruhan fraksi-fraksi tersebut menerima dan menyetujuinya.

Sebelumnya masing-masing pansus I dan pansus II menyampaikan laporan kerja pansusnya yaitu pansus I disampaikan oleh juru bicaranya M. Syahrul S.Sos, sementara untuk laporan kerja pansus II disampaikan oleh juru bicaranya H. Arbai Fauzan S.Pd. Pada kesempatan tersebut Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH mengucapkan terima kasih atas pengesahan/persetujuan 5 Ranperda oleh DPRD Langkat, menurutnya ini adalah gambaran komit-

men yang kuat antara eksekutif dan legislatif.

Ngogesa menambahkan, dengan persetujuan tersebut, maka dengan otomatis ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah (Perda), dan selanjutnya mekanisme pelaksanaannya akan diatur oleh instansi terkait, mudah-mudahan ini berdampak pada kemajuan pembangunan di Kabupaten langkat, ucapnya berharap.

Lima Ranperda yang disahkan menjadi Perda tersebut adalah; Ranperda tentang retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Ranperda tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Ranperda tentang Pengelolaan Jalan Daerah, Ranperda tentang Masyarakat Hukum Adat dan Ranperda tentang Pengelolaan Zakat.(rm/topan).

Sekretariat DPRD Langkat Gelar Sosialisasi 4 Perda LANGKAT, RAKYATMEDIADalam upaya untuk lebih mengenal dan mengetahui serta sadar tentang hukum juga Peratauran Daerah (Perda), sekretariat DPRD Langkat laksanakan sosialisasi 4 peraturan daerah tahun 2016 yang digelar di Aula kantor Lurah Pekan Kuala Kecamatan Kuala, Senin (10/10).

Pembukaan sosialisasi oleh ketua DPRD langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE yang dihadiri oleh para narasumber, sejumlah anggota DPRD langkat, Sekretaris DPRD Langkat Drs.Basrah Pardomuan, Camat kecamatan kuala, para Kepala Desa dan Lurah se kecamatan Kuala, para pimpinan dan tokoh masyarakat kecamatan Kuala serta undangan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE pada kesempatan tersebut menghimbau sekaligus mengingatkan kepada Camat dan perangkat Desa serta Kelurahan juga peserta sosialisasi lainnya untuk benar-benar memperhatikan dan

CMYK

memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini dibuat, sehingga dapat memberikan penjelasan pada masyarakat lainnya yang tidak hadir dalam kegiatan ini, ucapnya.

Empat perda dimaksud yaitu : 1.Perda No.17 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian tanaman berkelanjutan, 2.Perda No. 01 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, 3.Perda No.02 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan 4.Perda No.03 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Drs. Basrah Pardomuan, selaku Sekretaris DPRD Kab.Langkat dalam pidato laporan panitia pelaksana acara tersebut mengungkapkan bahwa sosialisasi Perda Inisiatif DPRD Langkat ini mempunyai makna yang sangat penting, dimana dari hasil kegiatan ini diharapkan nantinya masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui segala peraturan-peraturan daerah Kabu-

KETUA DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE (tiga dari kiri) berkunjung di Aula kantor Lurah Pekan Kuala Kec. Kuala.

paten Langkat.

Para undangan dan peserta sosialisasi kelihatan tampak sangat serius dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut yang disampaikan dan dipaparkan oleh sejumlah narasumber yaitu; dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat, dari unsur Kejaksaan Negeri Stabat, dari unsur Polres Langkat, dari Sekretariat DPRD Langkat dan dari Staf Ahli BPPD DPRD Langkat.

Beberapa peserta dari kalangan masyarakat yang saat ditemui mengatakan bahwa, mereka merasa senang diundang hingga dapat menghadiri dan mengetahui serta memahami tentang perda-perda yang ada dan berlaku di kabupaten langkat ini, lebih-lebih lagi dengan diadakannya kesempatan ruang tanya jawab sehingga kami dapat mengerti dengan jelas tentang perda – perda tersebut, ujarnya dengan spontan. (rm/topan).

CMYK

KEPRI

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

Polisi Akan Sikat Parkir Liar Karena Katagori Pungli JAKARTA, RAKYAT MEDIAAkhir-akhir ini petugas kepolisian melakukan operasi tangkap tangan terhadap praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah tempat. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pada dasarnya, parkir liar termasuk kategori pungli.

“Di masyarakat kalau kita kenal dengan istilah premanisme. Kita lihat contoh, mohon maaf saya katakan, petugas parkir misalnya. Harusnya tarif Rp 1000 jadi Rp 5000. Ini kan kategorinya premanisme tapi sebenarnya pungli,” kata Irjen Boy dalam diskusi Pungl, Retorika, dan Realitas, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10).

Hanya saja, menurut Boy,

petugas parkir liar tersebut bukan penyelenggara negara.

Oleh sebab itu, mereka tidak dapat dijerat.”Hanya memang dia bukan penyelenggara negara,” ujarnya.

Boy menjelaskan, diharapkan masyarakat membantu Polri agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.”Bagaimana juga kita sama-sama penyelenggara negara menyelenggarakan tugas dengan baik, dengan meniadakan pungutan liar itu.

Kita sama-sama bangun sebuah iklim yang sehat. Kalau Rp 2000 ya Rp 2000. Jangan sampai ada beban dengan masyarakat yang lain. Itu premanisme yang dapat merugikan masyarakat banyak,” tutur Boy.(rm/ant).

PARKIR liar marak di sejumlah kawasan termasuk di Batam

Fokus ASN, Baru Pembinaan PTT dan THL PEMBINAAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menjadi prioritas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Dr H Tengku Said Arif Fadillah, S.Sos, MSi. Segera setelah dilantik, Arif langsung memanggil seluruh kepala dinas, badan dan biro untuk bertemu. Sesudah itu, dia kemudian menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di seluruh dinas, badan dan biro untuk melihat ketidakberesan yang terjadi di sana. Sidak tersebut digelar pada Rabu (12/10) lalu.

Arif yang didamping oleh Asisten I, Reni Yusneli, Kepala Biro Perlengkapan, Martin Luther Maromon dan Kepala Satpol PP Maifrizon mengecek sejumlah ruangan di Kantor Gubernur Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang.

"Saya melihat semua kantor dinas, badan dan biro di Sekretariat Gubernur Kepri ini. Saya minta supaya semua kantor dirapikan; yang tidak mempunyai tralis, segera dipasang; yang tidak memiliki pintu, cepat dipasang. Saya minta kepada cleanning service (CS) agar membersihkan kantor sebanyak 3 kali sehari," tegas Arif, Kamis (13/10).

Lebih dari sekadar melihat kondisi kantor dinas, badan dan biro, Arif mengaku sekaligus mengecek tingkat kehadiran ASN dalam bekerja. Setelah pengecekan kehadiran tersebut, dia langsung mengeluarkan surat edara (SE) kepada seluruh kepala dinas, badan dan biro untuk segera memasang mesin absen elektrik dan CCTv. "Saya minta supaya mesin absen elektrik dan CCTv segera dipasang untuk memantau kehadiran ASN. Nanti data yang terekam oleh mesin itu dikirim ke BPKKAD untuk pembayaran gaji berdasarkan tingkat kehadiran," kata Arif.

CMYK

Selain kepada seluruh kepala dinas, badan dan biro, Arif secara khusus memerintahkan kepala BKD dan kepala Inspektorat untuk mengawasi langkah pembinaan ASN tersebut. Langkah itu pun sudah dikonsultasikannya dengan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

"SE saya pun ditembuskan kepada Pak Gubernur supaya beliau juga tahu tentang hal ini. Saya memang memprioritaskan pembenahan ASN," tegas Arif lagi.

Perhatian Sekdaprov Kepri saat ini memang tertuju kepada ASN. Namun, dia juga mengaku sedang mempelajari segala informasi mengenai tenaga honorer dan tenaga harian lepas (THL). Dia mengatakan sempat mendengar masukan tentang ulah tenaga honorer dan THL tersebut.

"Kita akan melakukan proses pembinaan secara bertahap. Saat ini saya masih fokus pada ASN. Nanti pembinaan tenaga honorer dan THL akan saya serahkan kepada BKD dan Inspektorat. Karena kedua SKPD inilah yang menangani pembinaan aparatur," ungkap mantan Sekdakab Karimun tersebut.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) kepala BKD Kepri, Firdaus mengatakan, proses pembinaan ASN di lingkup Pemprov Kepri antara lain dilakukan dengan menggelar assestmen tes. Prosesnya akan dilakukan mulai saat ini sampai awal 2017 mendatang.

"Dengan assestmen test ini, ASN tidak bisa main-main lagi. Mereka dituntut untuk terus-menerus mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya di bidang pemerintahan. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka mereka akan terdepak atau kalah bersaing dengan ASN lain," ungkap Firdaus.

Proses pembinaan juga akan diberikan kepada tenaga honorer dan THL. Langkah yang ditempuh adalah menggelar uji butuh untuk seluruh tenaga honorer dan THL di lingkup Pemprov Kepri.

"Melalui uji butuh ini, kita bisa tahu kemampuan dan ketrampilan tenaga honorer dan THL sehingga kita membutuhkan mereka sesuai kemampuan dan ketrampilannya," tegas Plt kepala BKD Kepri itu. (rm/ hms)

CMYK

9

GALERI FOTO

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Nurdin Basirun Dampingi Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa Kunker ke Kepri

MENSOS Khofifah Indar Parawansa meresmikan program e-Warung di Batam

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) meninjau layanan Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun yakin program-program yang dibuat pemerintah pusat adalah upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Menteri Sosial ke Kepri, adalah upaya yang menginginkan masyarakat Indonesia sejahtera dan berkurangnya angka kemiskinan.

Hal itu disampaikan Gubernur Nurdin saat Peluncuran Layanan E-Warong KUBE-PKH Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera di Lapangan RW 9 Jl. Kampung Bagan RT 01 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk Kota Batam, Sabtu (10/9/2016).

Menurut Nurdin, Masyarakat Kepri mengapresiasi Kabinet Kerjanya Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla yang mempunyai terobosan dan inovasi serta membutikan dengan semboyan kerja, kerja dan kerja. Hadirnya seluruh stake holder yang dimulai dari Menteri Sosial, Bulog dan Perbankan diharap bisa menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi saat ini seperti penurunan angka kemiski-

impangan.

Pada kesempatan itu, Khofifah meresmikan E-Warung Kube milik Agen Nurwana. Menurut Menteri, manfaat yang didapat dari penggunaan e-warong ini antara lain melayani pencairan bansos, belanja non-tunai, setoran dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik, telepon, pam dan cicilan.

Sasaran yang diinginkan dari ewarong yakni menambah pendapatan masyarakat dan juga mengurangi pengeluaran dari masyarakat itu sendiri. Saat ini, katanya, program raskin hanya bisa ditukar dengan beras, gula, minyak goreng dan tepung. Kedepannya apabila pasokan listrik mencukupi akan dipasok daging memakai frezer oleh Bulog.

Dalam pada itu, Direktur Bulog mengatakan harga yang ditawarkan di e-warong ini jauh lebih murah dari harga pasaran. Pihaknya sangat mendukung program ini dan mendorong kepada setiap anggota untuk dapat memasarkan hasil produksi rumahan sendiri sehingga menambah penghasilan keluarga. (ist).

nan, bantuan-bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Meski begitu, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan giat untuk mencari investor agar lapangan pekerjaan tercipta sehingga pengangguran berkurang dan masalah sosial juga berkurang.

Hadir dalam peluncuran itu Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komite III DPD RI Hardi S Hood, Walikota Batam H. Muhammad Rudi, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Harry Z. Soeratin, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Andi ZA Dulung, Direktur Kelembagaan BRI Kuswiyoto, Direktur Bulog Imam Subowo.

Menteri Khofifah dalam kesempatan itu mengatakan program ini juga merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemenuhan percepatan kebutuhan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, tepat sasaran, dan mengurangi peny-

MENSOS hadiri peluncuran e warong kube pkh di lampung.

MENSOS Khofifah Indar Parawansa meresmikan program e-Warung bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Batam

MENTERI Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa usai menonton Mimpi Anak Pulau di Studio 3 Bioskop Mega Mall, Batam, Kepri.

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun Dampingi Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama saat Kunker ke Kepri.

BU Menteri Luncurkan Elektronik Warung Kube di Sei Beduk

MENSOS hadiri peluncuran e warong kube pkh di lampung.

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun Dampingi Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa Kunker ke Kepri

CMYK

CMYK

GALERI FOTO

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

WAKIL Bupati Lingga, M. Nizar bersalaman dengan SKMD, Muspida dan Anggota DPRD Kabupaten Lingga

PERINGATAN Hari Kesaktian Pancasila sejatinya jatuh pada tanggal 1 Oktober. Namun Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

SUASANA GERIMIS SELIMUTI PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA DI LINGGA Wakil Bupati Lingga, M. Nizar sebagai Pembina Upacara

WAKIL Bupati Lingga, M. Nizar bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

PERINGATAN Hari Kesaktian Pancasila sejatinya jatuh pada tanggal 1 Oktober. Namun Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Senin (03/10) di Halaman Kantor Bupati Lingga. Hal ini dikarenakan 1 Oktober kemarin jatuh pada hari Sabtu dan pegawai semuanya libur. Wakil Bupati Lingga, M. Nizar bertindak sebagai Pembina Upacara.

Bertindak sebagai Komandan Upacara Sutrisno pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga Upacara diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara, Tenaga honorer, serta siswa SD, SMP, SMA se-derajat. Upacara juga dihadiri oleh Ketua DPRD, Kapolres Lingga serta Instansi Vertikal di wilayah kerja Kabupaten Lingga. Zahid Kasubbag TU Kemenag.Lingga mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga juga hadir pada kesempatan itu. Sedangkan petugas pemandu doa ditunjuk Dhasmaroni Jaya, Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kemenag.Lingga.

Upacara hari ini mengusung tema Kerja Nyata Untuk Kemajuan Bangsa Sebagai Wujud Pengamalan Pancasila. Memang tidak ada sambutan tertulis dari Pembina Upacara

hanya pembacaan naskah ikrar oleh Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Riono. Terkait dengan hal ini, awak media www.kepri.kemenag.go.id sudah mengkonfirmasi ke Bagian Humas dan Protokoler Pemkab.Lingga bahwa memang tidak ada amanat Pembina Upacara untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Sedangkan Inti dari naskah ikrar tersebut adalah agar kita semua sebagai Warga Negara untuk selalu waspada terhadap segala macam bentuk rongrongan berupa Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) baik dari dalam mapun dari luar Negeri.

Dimintai tanggapannya selesai upacara, Kasubbag TU Lingga, Zahid menyampaikan bahwa kita sebagai aparatur sipil Kementerian Agama berkewajiban langsung untuk mengawal dan menjaga serta mewaspadai adanya ronrongan terhadap bahaya laten."Kita waspada dan harus respon terhadap bahaya yang selalu mengancam keutuhan Negara. Hal ini bisa kita sampaikan melalui khotbah Jumat, Pengajian Ibu-ibu Majelis Taklim,"ucap Zahid.

Meskipun diselimuti cuaca gerimis, pelaksanaan upacara tetap berlangsung dengan khidmat. (*)

BERTINDAK sebagai Komandan Upacara Sutrisno pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga

WAKIL Bupati Lingga, M. Nizar bersalaman dengan Sekda Lingga

IBU-IBU pejabat Lingga saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

PEMBACAAN doa saat Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

ANGGOTA Upacara di hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Lingga

PERINGATAN Hari Kesaktian Pancasila di kabupaten Lingga berjalan dengan lancar

CMYK

CMYK

11

SAMBUNGAN

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

Korupsi Bansos demikian, total hukuman tuntutan yang diberikan JPU kepada terdakwa Erianto selama 8 tahun penjara.

Tuntutan lebih tinggi diberikan kepada Ketua LSM BP Migas Natuna Muhammad Nasir yakni 6 tahun, ditambah denda Rp50 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Erianto dan Muhammad Nasir disidang secara terpisah, meskipun perkaranya sama.

M Nasir yang juga diminta untuk mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp2,5 miliar. Jika tidak sanggup mengembalikan dalam waktu satu bulan, maka dapat dipejara selama 3 tahun. Dengan demikian, total hukuman yang diberikan JPU kepada M Nasir selama 9 tahun 6 bulan.

JPU menilai kedua terdakwa terbukti melakukan serangkaian tindak pidana korupsi sebagai dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP. Terhadap tuntutan tersebut, baik terdakwa Erianto dan M Nasir melalui Penasehat Hukumnya diberikan kesempatan majelis hakim dipimpin Zulfadli SH MH untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada sidang sepekan mendatang.

Dalam perkata tersebut, juga melimbatkan mantan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Natuna, Imalko S Sos, sekaligus menjabat pembina LSM BP Migas.

Sebagian besar dana hibah dinikmati ketiga terdakwa tersebut termasuk Imalko tanpa bisa membuktikan kegiatan yang dilakukan. Pada sidang kali ini, sedianya, Imalko juga menjalani tuntutan dari JPU. Namun batal, karena JPU menyatakan belum siap, dan meminta waktu satu

minggu.

Sebagaimana diberitakan, dalam persidangan terungkap, saksi Samsurizon selaku Sekda Natuna di masa itu menyebutkan peran Imalko selaku mantan Wakil Bupati Natuna, bahwa dirinya sebelumnya sudah mengingatkan kepada Bupati Natuna di masa itu dijabat oleh Ilyas Sabli dan wakilnya, Imalko.

Namun pada saat itu mantan Bupati Natuna itu menjawab bahwa proposal tersebut merupakan milik Imalko. “Saya sudah ingatkan sebelumnya pada Bupati dan Wakilnya, bahwa setiap LSM atau organisasi tidak boleh mendapatkan Bansos secara berulang-ulang. Namun tetap saja dipaksakan,” ucap Samsurizon.

Hal senada juga disampaikan dua saksi lainnya, Wahyu Nugroho selaku Kepala Badan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Natuna peride 2011 dan Suryanto, Kepala Bidang Badan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Natuna di masa itu.

Kedua saksi ini menyebutkan, selama 2011-2012 terdapat tiga kali pencairan untuk dana Bansos BP Migas Natuna, yakni tahun 2011 pada Agustus Rp800 juta, kedua September Rp800 juta dan yang ketiga November Rp800 juta.

Mendengar keterangan ketiga saksi tersebut, terdakwa Erianto yang didampingi penasehat hukumnya Dicky SH dan Agus Riwantoro SH tidak membantah dan membenarkan. Sementara, Imalko sendiri sebagai saksi dalam persidangan terhadap dua terdakwa Muhammad Nasir bin Bujang Zainal alias Nasir dan termasuk Erianto sebelumnya diminta oleh majelis hakim untuk jujur dan terbuka.

Hal itu disampaikan majelis hakim, lantaran keterangan yang disampaikan Imalko sebagai saksi bertolak belakang dengan keterangan sejumlah saksi yang telah dihadirkan dalam per-

Oknum Polisi Beberapa menit kemudian ada empat orang lagi datang, dan salah satu di antaranya membawa senjata api laras panjang, dengan membawa kantong plastik berisi nasi bungkus yang katanya tidak dimasak secara baik.Salah satu dari empat orang itu kemudian memarahi Dasril dengan menunjukkan sebungkus nasi.

“Katanya perutnya sakit karena makan nasi yang dibeli empat bungkus tersebut masih mentah,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/10/2016) pekan lalu.Kemudian, salah satu dari oknum yang diketahui polisi itu pun marah. “Saya bilang, saya tadi istirahat jadi tidak tahu, tadi karyawan saya yang ladeni,” kata Dasril.

Dia mengatakan sudah meminta maaf namun oknum polisi tersebut tidak menerimanya. Dasril akhirnya diminta ikut ke kantor Polsek Sorong Barat dengan menggunakan mobil polisi, namun Dasril tidak mau dan memilih memakai motornya sendiri.”Saya juga minta maaf dan bersedia ganti makanannya empat bungkus walaupun 2 bungkusnya sudah dimakan mereka, tapi mereka tetap saja tidak mau. Malah membawa saya ke Polsek Sorong Barat pakai

mobil polisi tapi saya tidak mau, saya pakai motor saja,” kenangnya.

Dasril mengaku heran, kenapa kejadiannya di daerah Sorong Kota malah dibawa ke Polsek Sorong Barat. Sampai di kantor Polsek Sorong Barat, Dasril diinterogasi atau disodorkan berbagai pertanyaannya tentangnya.”Saya bilang kenapa jauh pak, mereka bilang kantor mereka di sana.

Sampai di kantor Polsek Sorong Barat, mereka tanya-tanya ada izin usaha gak, ada keluarga dari anggota gak, terus ada pengacara kah tidak, terus saya jawab tidak ada pak, saya sendiri di sini,” katanya.

Dasril menjelaskan bahwa sesampainya di sana ada beberapa pertanyaan yang diberikan dan dituduhkan pada Dasril dari yang akan dikenakan undang-undang, denda, kurungan di penjara, hingga tawarmenawar serta adanya kesepakatan antara Dasril dengan oknum itu.”Mereka bilang bisa kena undang-undang perlindungan konsumen atau denda Rp 500 juta hingga 1 miliar dan kurungan lima tahun. Saya bilang masa cuma karena nasi bungkus bisa sampai segitu pak. Terus dia minta bayar Rp 5 juta, tapi saya bilang tidak

sidangan. Imalko mengaku kebijakan pencairan dana itu merupakan kebijakan Bupati Natuna.

“Itu semua kebijakan Bupati Natuna (Ilyas Sabli) untuk bisa mencairkannya. Saya hanya sempat dipanggil oleh Bupati bersama Darmanto saat itu ke ruangan tugasnya,” kata Imalko. Keterangan lain, Imalko juga membantah telah menerima fee atas pencairan dana DBH Migas tersebut sebesar Rp200 juta dari terdakwa Erianto selaku Bendahara BP Migas Natuna serta M Nasir, ketua Termasuk adanya sejumlah transfer dana yang dikirimkan terdakwa Erianto beberapa kali ke rekening Desman Silain, supir taksi di Batam, sekaligus merangkap LO Pemkab Natuna di Batam pada tahun 2011 lalu.

Padahal dalam keterangan saksi Desman Silain sebelumnya mengakui ia pernah beberapa kali menerima dana ratusan juta rupiah yang ditransfer terdakwa Erianto secara bertahap.

Uang tersebut atas permintaan Imalko kepada terdakwa Erianto, untuk berbagai kepentingan pribadinya saat itu. “Saya baru tahu kalau dana yang ditranfer itu berasal dari DBH Migas Natuna setelah diperiksa tim penyidik kepolisian. Sebelumnya saya tidak tahu, uang tersebut dari mana asalnya,” kilah Imalko.

Kesaksian Imalko yang berbelit-belit dan tidak jujur tersebut, sempat membuat majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang meradang. Bahkan salah seorang majelis hakim sempat mengingat Imalko bahwa ia sudah disumpah sebagai saksi dibawah Kitab Suci Alquran, sehingga bisa menimbulkan resiko yang tidak baik terhadap Imalko nantinya. Meskipun sudah berulang kali diingatkan oleh majelis hakim, namun Imalko tetap pada sikapnya, bahwa aliran dana yang masuk ke rekeningnya dari terdakwa Erianto secara kebetulan dan tidak tahu asalnya.(rm/hlk).

ada uang sebanyak itu,” jelasnya.

Dasril sempat berdebat dengan oknum tersebut. Kata oknum itu, Dasril akan diproses ke pengadilan. Dasril pun mmengatakan bahwa ia hanya punya uang Rp 1 juta saja. ”Tapi dia bilang Rp 2 juta saja, terus saya bilang kalau begitu saya ke rumah dulu ambil uang Rp 1 juta tapi bapak itu bilang saya mau kabur. Saya bilang bagaimana mau kabur kalau kalian sudah tau di mana tempat saya. Saya ambil Rp 1 juta dan kembali ke Polsek Sorong Barat dan kasih mereka Rp 2 juta,” katanya.

Dia melanjutkan, yang menerima uang itu yang bawa senjata laras panjang, kalau tidak dikasih uang itu Dahril tidak diizinkan pulang.”Saya sudah takut dengan mereka.

Saya tidak tahu nama mereka karena pakai kaos biasa. Saya sudah lapor di Propam dan ada bukti CCTV,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Sorong Kota, AKBP Edfrie R.Maith mengatakan bahwa oknum polisi tersebut sudah di proses secara hukum.

“Sudah diproses yang mengaku baru satu orang dan memang ini hal yang memalukan,” katanya singkat.(rm/ant) Sambungan Hal. 1

layak diangkat menjadi Wakil Menteri ESDM.”Kalau dilihat rekam jejaknya penunjukan Jonan objektif, kalau Arcandra politis,” ujar Fabby dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/ 10/2016) lalu.

Keraguannya terhadap sosok Arcandra Tahar semakin bertambah karena Arcandra Tahar pernah diberhentikan

Laporan Penistaan ni, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/ 2016) pekan lalu.

Boy tidak merinci siapa saja 5 saksi yang dimaksud. Ia menyatakan, pihaknya masih akan memeriksa video ucapan Ahok tersebut di laboratorium forensik. ”Kemudian nanti,

Sambungan Hal. 1

Sambungan Hal. 1

Jadi Mentri Fabby Tumiwa mengatakan, rekam jejak kedua orang itu sangat berbeda. Menurutnya Ignasius Jonan sudah terbukti terampil dan mumpuni menggerakkan birokrasi saat memipin PT KAI. Sebaliknya, Arcandra Tahar dinilai belum memiliki pengalaman memimpin birokrasi. Atas dasar itu dia menganggap Arcandra Tahar tidak

Website: www.rakyatmediapers.co.id

video diperiksa di laboratorium forensik tentang keutuhan video tayangan di Kepulauan Seribu. Ini prosesnya berjalan,” ujarnya.

Ditanya kapan Ahok diperiksa, Boy mengaku belum mendapat tanggal pasti dari

dari posisinya sebagai Menteri ESDM akibat memiliki status kewarganegaraan ganda “Makanya pengangkatan keduanya seolah sebuah kompromi. Presiden Jokowi ingin Kementerian ESDM berfungsi baik dengan mengangkat Jonan jadi menteri, di satu sisi Presiden mengakomodasi pihak di sekelilingnya dengan mengangkat Arcandra,” katanya. (rm/tmp) Sambungan Hal. 1

penyidik.”Tanggalnya saya belum dapat. Biasanya kalau penyidik dapat fakta baru, akan gelar perkara, kemudian menentukan lagi rencana tindak lanjut seperti apa. Tunggu saja prosesnya,” jawab Boy. (rm/dtk).

Diwarnai Dokumen Para pemohon paspor yang mengajukan langsung ke loket imigrasiinilah sering mendapat kesulitan, merekadi oper sana di oper sini, bisa sampai dua, tiga kali datang. Untuk mendapatkan nomor antri saja mereka harus memberikan uang pulus kepada petugas. Karena nomor antri tersebut diperjual belikan, harga nomor antri berpariasi dari Rp 50 ribu rupiah sampai Rp 100 ribu rupiah.

“Pemanadangan seperti ini hampir setiap hari terjadi di Imigrasi Batam, pemohon paspor sengaja dipersulit, pemohon yang mengurus sendiri, jangan harap urusannyabisa cepat selesai. Ada saja alasan petugas, bahkan dokumen asli seperti KTP, KK dan Akte Lahir yang diajukan asli bisa dicurigai menjadi palsu.Tapi, kalau lewat calo atau biro jasa dengan biaya berlipat. Berkas pakai dokumen bodongatau foto cofi bisa diproses untuk mendapatkan paspor,”kata sumber itu.

Lebih lanjut sumber itu menyebutkan, bukti dokumen bodong mewarnai proses penerbitan paspor di Imigrasi kelas I Batam, sudah jadi rahasia umum. Belum lama ini jajaran kepolisian Poltabes Barelang berhasil membekuk dua calo Imigrasi Batam berinisial ZUL dan AR. Kedua calo tersebut merupakan otak pemalsu dokumen negara untuk keperluan pengurusan paspor di Imigrasi Batam.

Dokumen yang dipalsukan kedua calo Imigrasi tersebut diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah, Stempel Imigrasi Indonesia dan Stempat Imigrasi Malaysia.Tak heran lagi, terungkap bahwa dokumen permohonan paspor yang selama ini diajukan sejumlah oknum biro Jasa disebut sebut diperoleh dari kedua calo tersebut.

Praktik pemalsuan dokumen negara sebagai persyaratan untuk mendapatkan paspor di Imigrasi kelas I Batam sudah berlangsung bertahun tahun, modus yang digunakan untuk memperoleh paspor dengan cara memakai dokumen bodong atau foto cofi, permainan tersebut diduga kuat melibatkan oknum petugas Imigrasi. Calo paspor dan oknum biro jasa berkongkalikong dengan petugas Imigrasi. Biro jasa dijadikan unjung tombak untuk menguras kantong pemohon dengan mematok biaya pengurusan paspor Rp 750 ribu sampai Rp 1,5 juta.

Oknum Imigrasi yang disebut sebut bersekongkol dengan calo untuk meloloskan berkas

pemohon yang memakai dokumen bodong alias aspal dalam penerbitan paspor disebut sebut berinisial IS Kasubsi Lantaskim, ER Supervisor wawancara. Tak hanya dua oknum staf ini, permohonan memakai dokumen bodong tersebut kabarnya di ACC oleh Kepala Bidang Lantaskim Feddy M Passa.

“Biro jasa dan oknum petugas Imigrasi di bagian lantaskim berkongkalikong, karena sebagian besar berkas yang diajukan biro jasa disebut sebut menggunakan dokumen bodong alias foto cofi. Untuk memuluskan permainan tersebut dalam satu berkas dipatok oleh ER Rp500 ribu. Meski persyaratan untuk permohonan paspor, pemohon harus menunjukan dokumen asli dan bukan foto cofi. Pemohon yang pernah diterbitkan paspornya memakan dokumen bodong bernama Budiman dan Jamaluddin,”ungkap sumber.

Salah seorang biro jasa kepada media ini menjelaskan, bahwa pekerjaan di kantor Imigrasi sejak ZUL tertangkap sudah mulai sulit, tidak seperti selama ini mereka pakai dokumen foto cofi lancar lancar saja, saat ini Imigrasi minta dokumen asli,”Sudah susah sekarang di Imigrasi, kalau selama ini kita pakai dokumen foto cofi sudah cukup. Kalau pakai dokumen asli, kita harus mengurus KTP, KK dan Akte lahir, paling tidak satu minggu baru siap. Orang mana mau, selama ini lancar lancar saja, petugas imigrasi tutup saja, bahkan dua hari bisa siap paspor,”kata salah seorang oknum biro jasa kepada media ini.

Menurut oknum biro jasa yang cukup dikenal di imigrasi tersebut mengatakan, soal uang BU sebesar Rp 150 ribu rupiah yang diwajibkan kepada biro jasa, itu memang benar. Sampai saat ini masih ada,”Saya sendiri diwajibkan membayar, kalau saya tidak mau, berkas permohonan saya dipersulit, kalau permainan uang BU itu sudah rahasia umum. Itu semua biro jasa diwajubkan membayar, kami biro jasa punya wadah sendiri, wadah inilah yang mengumpulkan uang BU tersebut,”ujar oknum biro jasa yang minta tidak ditulis namanya dalam pemberitaan ini.

Sumber lain menyebutkan, yang diduga mengatur segala permainan pungutan liar (Pungli) dari penetapan biaya paspor diluar biaya resmi disebut sebut diatur oleh Kasubsi Lantaskim Imam Setiawan bekerja sama dengan Kepala Bidang (Kabid) Lantaskim Feddy M Pasha. Kedua oknum

Sambungan Hal. 1

pejabat ini yang menentukan apakah berkas permohonan tersebut bisa diloloskan atau tidak, sebut sumber itu.

Informasi yang berkembang, tiap hari sedikitnya Rp 50 hingga Rp 70 juta uang pungutan liar (Pungli) yang dikumpulkan dari pelayanan pengurusan paspor dari Biro Jasa yang mendapat legalitas.

Bayangkan tiap satu paspor biro jasa wajib menyetor uang BU Rp 150.000.

Jika dalam satu hari pelayanan paspor dari biro jasa yang di acc Kabid Lantaskimsebanyak 200 berkas X Rp150.000 bisa terkumpul uang pungli sebanyak Rp30.000.000, dikalikan 5 hari kerja. Makajumlah uang pungli dari pelayanan paspor biro jasa bisa mencapai Rp 150.000.000. Dan jumlah ini belum termasuk pungutan liar lainnya. Jika ditotal dua pejabat lantaskim ini tiap minggu bisa mengantongi uang haram Rp 15 sampai Rp 25 juta, ungkap sumber media ini.

Lebih lanjut sumber itu menjelaskan, uang pungli dari pelayanan paspor tersebut, setiap Jumat dibagi bagi,”Uang pungli itu yang mereka bagi bagi setiap hari Jum’at, namun berapa besar tiap orang menerima jatah, tergantung dari pangkat dan jabatannya,” kata sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam pemberitaan ini Menarik lagi, tambah sumber itu, belum lama ini 10 orang pegawai di Bagian Lantaskim mengembalikan jatah uang pungli yang mereka terima dari atasannya tersebut, karena pembagian jatah itu tidak merata.”Ada 10 orang pegawai mengembalikan jatah pungli itu, mereka tidak terima karena hanya dikasi jatah Rp 100 ribu rupiah satu mingu.

“Uang itu kami kembalikan, ada 10 orang di bagian Lantaskim mengembalikan uang Rp 100 rinu itu, kan tidak wajar, kami yang bekerja memberikan pelayanan hanya dikasi Rp 100 ribu. Padahal dana yang terkumpul dari biro jasa cukup banyak. Maka uang itu kami kembalikan,”kata salah seorang pegawai yang minta tidak disebutkan namanya.

Sepak terjang Kepala Bidang Lantaskim Imigrasi Batam Feddy M Pasha, tak hanya arogan terhadap bawahannya saja.

Senin (10/10/2016) lalu, oknum Kabid Lantaskim ini mengusir Pemimpin Redaksi Koran Suara Mandiri Pos. Dengan arogannya sambil berteriak dan menunjuk, Feddy M Pasha mengusir Pemred Koran Suara Mandiri Pos, disaksikan sejumlah pegawai

Warga Dan laan lahan di Kota Batam, karena BLU bukan subjek hukum.

Berdasarkan Permendagri No. 5/1973 menyebutkan bahwa hak pengelolaan lahan adalah hak atas negara dimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9/1965.” Kesimpulannya berdasarkan hal tersebut, BP Batam tidak termasuk subjek hukum pemegang hak pengelolaan atas tanah, karena peralihan nama OB ke BP belum dibubarkan, maka HPL yang ada di BP adalah dari OB, sehingga tidak termasuk nomenklatur tarif layanan umum karena UWTO adalah uang pemasukan,” tutupnya.

Di tempat sama, utusan pengusaha lainnya mengatakan seharusnya ada indikator untuk menetapkan regulasi. Dan yang paling terpenting harus melibatkan Pemerintahan Kota dan DPRD Batam karena berkaitan dengan masyarakat Batam. “ Masa satu meter UWTO sampai Rp6.000 000. Saya kira BP Batam mau mengusir kita dari Batam ini. Untuk itu, Walikota dan DPRD selaku pihak yang punya legislasi jangan diam saja,” kata dia disambut tepuk tangan hadirin.

Pemko Batam yang diwakili Asisten I Syuzairi menambahkan, masalah UWTO ini sudah berulang kali dibahas dalam FGD, bahwa BP Batam sebelum menaikkan tarif harus duduk bersama dengan Pemko dan DPRD dulu. Karena pengalokasian lahan contohnya yang mempunyai catatan tata ruang adalah Pemko dan pengeluaran IMB dan Amdal. “ Pemko Batam lahir atas keluarnya UU otonomi daerah, dalam arti institusi manapun harus tunduk terhadap UU. Jangan sampai adanya dualisme sehingga masyarakat menjadi korban,” tutur dia.

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam tetap akan menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 tentang tarif layanan karena berdasarkan isi PMK, tarif UWTO akan berlaku 15 hari sejak tanggal dikeluarkannya PMK. “Menurut saya terlalu pagi kita membicarakan ini (PMK),

CMYK

yang sedang memberikan pelayanan pembuatan paspor.

Peristiwa pengusiran itu terjadi, berawal ketika Sam Guci masuk dari pintu samping ruangan pelayanan dengan tujuan ingin menemui Kasubsi Lantaskim Imam, untuk konfirmasi terkait pelayanan di kantor tersebut. Namun saat berada di dalam, oknum Kabid Lantaskim yang kebetulan berada diluar ruangan kerjanya langsung menghardik dan mengusir sembari menunjuk dan mengeluarkan kata kata kasar ke arah Syam Guci.

“Sambil berteriak dan menunjuk lalu mengusir, keluar, keluar kamu dari sini….keluar kamu dari sini… ini ruangan steril, tidak boleh orang luar masuk di dalam ruangan ini,” kata Syam Guci menirukan perkataan kasar yang keluar dari mulut sang Kabid Lantaskim tersebut.

Padahal kata Syam Guci, ketika dirinya berada didalam ruangan kantor tersebut, terlihat sejumlah calo paspor dan oknum biro jasa keluar masuk dari ruangan oknum Kabid Lantaskim sambil menenteng map untuk meminta acc agar proses permohonan paspor bisa lancar. Itu jelas saya lihat dengan mata kepala sendiri, kata Syam Guci Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal kantor Imigrasi kelas I Batam Centre mengungkapkan, tak hanya sikap arogan yang sering diperlihatkannya.

Akan tetapi, oknum Kabid Lantaskim Imigrasi yang satu ini juga terkesan angkuh, bahkan jarang bertegur sapa dengan bawahannya.

“Tugasnya tiap hari hanya melihat cctv diruang kerjanya, untuk memonitor bawahannya, tujuannya bukan karena mengawasi bawahannya agar melakukan pekerjaan deb\ngan baik sesuai standar operasional prosedur (SOP). Namun, oknum Kabid ini memonitor bawahannya untuk melihat biro jasa dan sejumlah calo yang selama ini menjadi koleganya,main mata dengan bawahannya,”ungkap sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Hingga berita ini dimuat, Kepala Bidang Lantaskim Imigrasi Kelas I Batam Feddy M Pasha, ketika hendak di konfirmasi terkait pengusiran tersebut di kantornya Kamis (13/10/2016) yang bersangkutan tidak berada ditempat.

Demikian juga Kepala kantor Imigrasi kelas I khusus Batam Agus Wijaya, sedang berada di Jakarta.(rm/mawardi).

Sambungan Hal. 1

karena Senin atau Selasa depan perka (peraturan kepala BP Batam) baru keluar,” ujar Eko Susanto, Deputi 3 BP Batam usai rapat dengan dewan, Pemko Batam dan pengusaha di gedung DPRD Batam, Kamis (13/ 10/2016) pekan lalu.

Junino Jahja, Deputi 2 BP Batam menyampaikan bahwa Perka masih dalam tahap pembahasan dan BP Batam hanya menjalankan tugas dan fungsi.

“Kami hanya bisa menjalankan, kalau masyarakat atau pengusaha mau menuntut silakan tuntut yang membuat PMK,” kata Junino yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Junino juga meminta masukan kepada para pengusaha ataupun DPRD untuk persoalan UWTO. “Kalau bisa beri kami masukan, masih ada dua hari sebelum Perka-nya dikeluarkan, beri kami masukan dalam bentuk hard copy setelah itu kami akan bahas,” kata Junino.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyimpulkan hasil rapat ini telah tegas menyatakan bahwa pengusaha dan stake holder menolak tarif UWTO baru dan minta tetap menggunakan tarif lama. Sementara itu, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim menilai, kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tidak tepat.

Menurutnya, tarif UWTO baru yang akan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 148/PMK.05/ 2016 tentang tarif layanan BLUBP Batam, bisa mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap properti. “ Kenaikan UWTO yang fantastis ini, otomatis akan mempengaruhi harga jual properti,” ujar Djaja Roeslim, Kamis (13/10).

Kata dia, pada akhirnya akan membuat masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kesulitan memiliki rumah. Sementara nilai jual rumah saat ini Rp300 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Selain itu, sambung dia, bagi masyarakat yang telah memiliki rumah juga tak sanggup untuk membayar perpanjangan

UWTO. “ Disamping masih harus bayar PBB dan mengurus perpanjangan sertifikat rumahnya. Perlu kajian lebih dalam untuk apa sebenarnya kenaikan UWTO yang fantastis tersebut,” paparnya.

Ketua Kadin Kepri, Maaruf Maulana menilai kenaikan tarif baru UWTO saat ini dinilai tidak tepat dengan kondisi ekonomi sekarang. “Kita menempuh jalur hukum. Kita ajukan ke MA tentang HPL BP kawasan, kita akan mem-PTUN-kan Peraturan Menteri Keuangan No 148,” Ma’ruf Maulana, Ketua Kadin Kepri kepada wartawan di gedung DPRD Batam Centre.

Ketua Abujapi Kepri M. Al Ichsan mengatakan, Kadin, REI, dan UKM akan menyampaikan keberatan kenaikan tarif ini.

Dampak dari kenaikan tarif ini sangat besar, salah satunya kenaikan harga properti di Batam.

Kata dia, apabila keberatan yang disampaikan tidak ditanggapi, beberapa asosiasi akan menggelar unjuk rasa. “Demo damai yang melibatkan masyarakat Batam,” kata Ichsan.

Menurut dia, para pengusaha juga akan memanggil masyarakat, bahwa pentingnya hal ini karena menyangkut generasi mereka selanjutnya. “Masyarakat harus memahami nilai UWTO yang harus menjadi beban,” ucapnya.

“Diperkirakan 170 ribu orang nanti akan ikut aksi damai. kita akan setop beraktivitas selama 1 sampai 3 hari,” kata Ichsan.

Ia menambahkan, kami sangat berharap Batam ini bisa lebih maju, walaupun kami mengadakan unjuk rasa. Hal ini sudah kami bicarakan, masyarakat sudah mulai memahami apa yang terjadi. “Kami yakin masyarakat ikut bersama kami, menuntut tidak diberlakukannya nilai UWTO yang baru ini,” ucap Ichsan.

Himpunan Kawasan Industri Kota Batam menolak kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kenaikan sewa lahan atau Uang Tahunan Otorita Batam yang berlaku di pulau utama Batam, Kepulauan Riau

Dewan Penasehat HKI Batam, John Sulistiawan di Batam, Kepulauan Riau, Rabu menyatakan, kenaikan UWTO terlalu tinggi sehingga memberatkan pengusaha.

Dari informasi yang diterimanya, kini tarif UWTO untuk kawasan industri sebesar Rp1,4 juta per meter persegi. Padahal dulu, tarifnya hanya 3 dolar AS per meter persegi dan kemudian naik menjadi sekitar Rp50.000 per meter persegi.

Menurut dia, pemerintah tidak turut membangun infrastruktur di kawasan industri sehingga tidak seharusnya menaikan UWTO terlalu tinggi.

“Kecuali yang membangun infrastruktur pemerintah. Ini kan tidak. Pembangkit tenaga listrik, pengelolaan air bersih dan lainnya dibangun sendiri oleh kawasan,” kata John. Ia juga menyesalkan sikap pemerintah pusat dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yang tidak mengajak pengusaha berunding dalam penetapan tarif UWTO. Sikap itu sangat berbeda dengan kepemimpinan BP Kawasan Batam sebelumnya yang selalu mengajak diskusi pengusaha sebelum membuat kebijakan. Sama dengan HKI, Pemerintah Kota dan DPRD Batam Kepulauan Riau juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan kembali penetapan kenaikan tarif sewa lahan.

Kenaikan tarif UWTO itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.148/ PMK.05/2016 tentang tarif Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas.

Wali Kota menyatakan kenaikan tarif UWTO menimbulkan keresahan masyarakat sehingga perlu ditinjau ulang.

Sementara Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyatakan, kini bukan saat yang tepat untuk menaikan tarif UWTO karena perekonomian sedang sulit. Semestinya, saat ekonomi buruk, pemerintah memberikan insentif yang mengurangi beban rakyat, bukan sebaliknya.(rm/ant)

CMYK

KORAN UMUM

Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU- III

12

Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Senin, 17-24Oktober 2016 - MINGGU-

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 172 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

III

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Wako Perintah Bongkar Bangunan Hotel di ROW Jalan GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH

GUBERNUR KEPRI SAMPAIKAN NOTA KEUANGAN APBD PERUBAHAN DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan nota keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemprov Kepri, Senin (10/10/2016) pekan lalu, dalam sidang paripurna di DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Dalam APBD-P tahun 2016 ini, nilai anggaran mengalami pengurangan sekitar 0,53 persen atau sekitar Rp 16 miliar.

Pada APBD murni jumlah anggaran sekitar Rp 3.056 triliun, setelah mengalami pengurangan maka APBD murni Rp 3.040 triliun.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada saat memimpin rapat menyarankan, agar

APBD Perubahan yang sudah disampaikan ini, bisa digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan fisik infrastruktur, pembangunan SDM, menarik investasi, serta membayar tunggakan yang masih tertunda kepada setiap Pemko dan Pemkab yang tersebar di Provinsi Kepri.

Sementara itu, Nurdin Basirun sepakat dengan rekomendasi DPRD Kepri, untuk menuntaskan semua utang termasuk dana tunda salur untuk Kabupaten dan Kota.

“Pengurangan dana perimbangan tidak mempengaharui pembangunan Kepri. Kami segera tuntaskan tunda salur ke daerah,” tegasnya. (*)

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

BATAM, RAKYAT MEDIAWali Kota Batam, H Muhammad Rudi minta pemilik hotel untuk menghentikan pembangunannya salah satu hotel yang sedang berjalan.Bangunan hotel yang belum diberikan nama itu berdiri diatas row jalan. Pihak Pemko Batam langsung memanggil pengusaha yang melakukan pembangunan itu.

Temuan pembangunan di atas row jalan itu diketahui Rudi pada Senin (10/10/2016) pekan lalu saat meninjau penataan kawasan NagoyaJodoh. Diingatkannya, jika pembangunan row jalan, maka akan menghambat pembangunan infrastruktur di Nagoya, saat ini.”Kita sudah panggil pengusaha hotel itu. Kita akan verifikasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” kata Rudi.

Diakui, saat turun ke lapangan, ia mendapat informasi ada pembagunan di sisi jalan raya. IMB bangunan hotel yang belum selesai itu, diakui dikeluarkan sebelum dirinya menjadi wali kota.”Ada yang bilang, peruntukan lahannya sebagian untuk kios, ada bilang untuk untuk ruko,” beber Rudi.

Rudi juga mengaku belum mengetahui peta lokasi yang dikeluar BP Batam, peruntukan lahan di sana untuk apa.”Jadi sebenarnya ada tiga versi. Katanya penghijauan, untuk kios dan jasa. Makanya kita akan rapatkan dulu,” imbuhnya.

Setelah IMB diperiksa, akan kelihatan izin peruntukkannya. Selain

SALAH satu bangunan hotel yang dibangun di Row jalan

itu, akan diperiksa juga garis sepadan bangunan (GSB). Kalau ada pelanggaran, maka bangunan akan dibongkar. Jadi, harus kita hentikan dulu, biar tidak banyak yang akan dibongkar nanti.

“Saya minta Gustian, Kepala Badan Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Pemko memeriksa IMB. Apa IMB dikeluarkan untuk hotel? Dia harus bertanggungjawab,” tegas Rudi.

Gustian Riau yang mendamping Rudi juga mengatakan, pihaknya akan memberikan surat peringatan kepada pemilik hotel di Windsor, Nagoya itu.

Disebutkan, hotel itu milik pengusaha, Amat Tantoso.”Kita langsung surati dan memebri peringatan menunggu verifikasi,” kata Gustian.

Gustian menyebut, peringatan diberikan karena IMB tidak sesuai dengan pembangunan. Surat peringatan akan ditembuskan ke BP Ba-

Kapolda Kepri Bentuk Tim Operasi Pemberantasan Pungli BATAM, RAKYAT MEDIAPungli bukanlah barang baru dalam setiap pengurusan administrasi di Indonesia, Batam khususnya. Namun jarang praktik pungli ini muncul ke permukaan. Ibaratnya, pungli (pungutan liar) sudah menjadi darah daging di setiap Instansi pelayanan. Seperti Samsat, Pembuatan SIM, pelayanan Paspor, di instansi pelayanan pembuatan KTP dan pelayanan KIR di Dinas Perhbubungan.

Oleh sebab itulah, Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian membentuk tim operasi pemberantasan pungli (OPP).

Tim ini nantinya dikomandoi oleh Wakapolda Kepri Kombes Pol Didi Haryono. “Tim ini menjadi pembersih untuk bagian internal (jajaran Polda Kepri,red) dan eksternal (intansi pemerintah,red),” kata Brigjen Pol Sam Budigusdian, Kamis (13/10/2016) lalu.

Lebih lanjut Kapolda menjelaskan, dirinya tak ingin hanya membersihkan orang lain saja dari budaya korupsi. Tapi, Sam

Kapolda Kepri

Brigjen Pol Sam Budigusdian juga ingin juga ada bersih-bersih di tubuh kepolisian daerah Kepri. Target awal yang akan disasar tim OPP yakni saranasarana pelayanan di berbagai subdit di Polda Kepri.”Ini perintah Presiden dan Kapolri, kami siap melaksanakannya,”katanya.

Untuk tempat pelayanan di kepolisian, Kapolda menyebutkan dirinya akan melakukan sertifikasi terhadap sarana-sarana yang ada. “Kami akan mendatangkan lembaga sertifikasi,”

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

CMYK

ujarnya. Hal ini dilakukan untuk melihat sebarapa baik pelayanan yang dilakukan oleh Polda Kepri ke masyarakat.

Mengenai sanksi, Kapolda mengatakan bila ada polisi yang melanggar disiplin maka akan dihukum setelah melalui sidang disiplin. Tapi bila melanggar etika. “Kemungkinan bisa di PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat, red),” ungkapnya.

Kapolda menyebutkan untuk eksternal, tim OPP akan dibagi dalam bagian-bagian kecil. Dan tim akan menyasar tempat-tempat pelayanan publik yang digelar pemerintahan daerah. Bila terbukti ada PNS nakal, yang memungut pungutan liar (pungli) dari masyarakat. Maka sanksi tegas yang akan diberlakukan yakni pemecatan. “Hal ini kan sudah disampaikan oleh Presiden langsung. Kalau pidana, kita pidanakan,” ujar Kapolda Kepri.

Tim OPP ini diharapkan dapat memberantas praktik pungli ini. Sehingga pelayanan yang sedikit-sedikit minta duit untuk pelancar tersebut, bisa diberangus. Beberapa masyarakat sangat mendukung program Kapolda ini. Irwan salah satunya, ia mengungkapkan bila program ini berjalan sesuai dengan yang sudah diamanatkan Presiden.

Maka pungli-pungli akan lancar.

“Contohnya KTP, selalu ada cara mempersulit pembuatannya. Sehingga kadang-kadang masyarakat dengan terpaksa berurusan dengan calo,”terang Kapolda. (rm/rizki perdana).

tam dan Wali Kota.”Kalau sampai surat peringatan ke tiga tidak diindahkan, kita akan melakukan pembongkaran,” janji Gustian.

Soal row jalan yang digunakan untuk bangunan hotel, Gustian mengaku belum tahu, karena harus diverifikasi. Alasannya, soal row jalan, ada dua versi saat ini. Ada row 35 dan ada row 30 meter.”Kalau row 35 meter, otomatis bangunan wajib dibongkar. Nanti akan kita verifikasi dengan BP,” tegas Gustian.(rm/tps)

Pemko Enggan Tindak Tambang Pasir Darat Ilegal di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Pasir ilegal selama ini masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Setiap pihak kepolisian melakukan penindakan, tak berapa lama muncul kembali penambang-penambang baru. Oleh sebab itu Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto, meminta pemerintah untuk tegas.”Kalau legal yah bisa dibuat dalam satu titik, kalau tidak yang tindak tegas saja,” katanya, kemarin.

Tapi penamabangan pasir darat, memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan di Batam. Dimana kebanyakan developer-developer perumahan, kebanyakan menggunakan pasir hasil penambangan darat tersebut. “Kalau iya dibolehkan, pemerintah kontrol. Kalau tidak, yang ditindak saja,” ujarnya.

Namun seperti yang diketahui, Batam termasuk dalam kategori pulau kecil. Dimana tidak dibenarkan adanya penambangan. “Untuk memberantas ini, pemerintah haruslah mengambil langkah persuasif,” ungkapnya.

Budi meminta setiap instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan pasir ilegal ini ikut turun. Sehingga persoalan pasir ilegal tak berlarut-larut. “Peran pemerintah memberdayakan masyarakat,” ucapnya.

Penambang Pasir Diserahkan Ke KejatiDitreskrimsus Polda Kepri menyerahkan pelaku penambang pasir darat ke kejaksaan pada beberapa waktu lalu. Lima orang pelaku yang diserahkan tersebut yakni Ab, Ac, Ap, Sw, dan Rs. “Mereka ini kedapatan melakukan penambangan pasir ilegal,” kata Kombes Pol Budi Suryanto.

Akibat penambangan pasir yang dilakukan kelima orang ini, lingkungan sekitar Pantai Merbong menjadi rusak. “Mereka itu menggunakan mesn penyedot, untuk mengambil pasir,” ungkapnya.

Budi mengatakan selain menyerahkan lima orang pelaku.

Pihaknya juga menyerahkan beberapa barang bukti diantara lain satu unit Dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi BP 9555 OC, satu buah STNK, satu lembr kartu pengawasan angkutan barang, satu buku uji berkala kendaraan, dua unit mesin penyedot air, dua unit gerobak dorong, tujuh skop pasir, empat buah saringan pasir, enam belas pipa paralon, satu jirigen solar, uang tunai Rp 770 ribu, dan pasir tiga kubik.

Para pelaku ini, kata Budi dijerat pasal 158 jo pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 200 mengenai pertambangan.(rm/bps).