Edisi 171

CMYK

Kanit Sabara Polres Binjai Jadi Pengedar Narkoba

Baca Hal 8

K 10-16 O R AOktober N U M2016 U M- MINGGU- II

Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 171 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Enam Koruptor Yang Ditangkap Pejabat Kelas Teri, Sementara Yang Diduga Otak Koruptor Tersebut Masih Bisa Tersenyum

KETUA DPRD Karimun Asyura menunjukan surat undangan

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Bisa jadi, untuk kali kedua Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman, lolos dari jeratan hukum kasus dugaan korupsi aliran dana bantuan sosial (Bansos) Kota Batam. Setelah sebelumnya Agussahiman, lolos dari jeratan hukum kasus korupsi Bansos tahun anggaran 2009.

Dalam kasus korupsi dana Bansos Kota Batam tahun 2009, pihak Kejaksaan Negeri Batam hanya menjeret Erwinta Marius dan Raja Haris sebagai terdakwa. Sementara

Agussahiman, yang diduga kuat sebagai aktor dibalik kasus Bansos tersebut, bisa lepas dan tak terjamah hukum.

Hebatnya lagi, kuatnya pengaruh sejumlah pejabat teras Pemko Batam yang terlibat kasus korupsi bansos APBD Pemko Batam tahun 2009 untuk meredam kasus tersebut agar tidak berlanjut, akhirnya berujung pada pencopot jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam saat itu, Tatang Sutarna.

Penanganan kasus korupsi dana Bansos kota Batam 2011 kali ini tampaknya tidak lebih dari sebelumnya, pengungkapan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri baru hanya menyentuh di level kepala bagian. Sementara mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekdako Batam Agussahiman, yang disebut sebut merupakan aktor intelektual dibalik kasus tersebut hingga kini tak terjamah hukum.

Padahal, berbagai elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, mahasis-

Sekda Kota Batam

Agussahiman

Ketua DPRD Karimun Laporkan Sekwan ke Polisi KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kisruh di DPRD Karimun tidak ada habis habisnya, kali ini kembali Ketua DPRD Karimun HM Asyura melaporkan Sekretaris Dewan (Sekwan) Usman Ahmad, ke Polisi atas tindak pelecehan yang dilakukannya pada saat menghadiri pelantikan Direktur RSUD Karimun, Jumat (7/ 10/2016) pekan lalu.

Atas permintaan Sekwan, Asyura diminta duduk di kur-

WAKIL Kejati Kepri Asri Agung dan Aspidsus N Rahmat

wa dari berbagai perguruan di Batam, tidak henti hentinya terus mendesak aparat Kejati Kepri agar menangkap sejumlah pejabat yang terlibat kasus korupsi dana bansos APBD Kota Batam tahun 2011 senilai Rp66 miliar tersebut.

Namun Kejati Kepri yang menangani kasus tersebut ternyata masih bersikap tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi tersebut. Ada kesan Kejaksaan hanya mampu menjerat pelaku di level tingkat kepala bagian (Kabag). Namun jika kasus korupsi melibatkan Kepala Daerah maupun Sekda justru pihak Kejati Kepri seperti tak punya nyali.

Hal ini yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi dana bantuan sosial bansos APBD Kota Batam tahun 2011 senilai Rp66 miliar yang diduga kuat melibatkan Sekretaris

Daerah Kota Batam Agussahiman.

Hingga saat ini Agussahiman masih bisa ongkang ongkang kaki diruang kerjanya. Bahkan Agussahiman, berani unjuk gigi lantaran dianggap mampu meredam aparat penegak hukum yang mencoba mengusik dirinya.

Sampai saat ini kasus korupsi bansos senilai Rp66 miliar tersebut masih terus bergulir di penyidik Kejati Kepri. Sayangnya, yang ditangkap oleh Kejati Kepri baru hanya menyentuh pada tersangka Kepala Bagian (Kabag). Seperti penahanan tiga pengurus Persatuan Sepak Bola Batam (PS Batam), masingmasing Abdul Haris sebagai ketua, Rustam Sinaga sebagai manajer dan Khairul ýsebagai bendahara.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bersambung ke Hal 11

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pemberhentian sekira 100 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kementeriannya.

Tidak hanya pemecatan, Tjahjo juga meneken SK penurunan pangkat bagi PNS yang dianggap berperilaku tidak Mendagri RI baik.”Saya sudah banyak bikin Tjahjo Kumolo SK, SK pemecatan, SK penurunan pangkat, SK pemberhentian secara tidak hormat. (Dipecat dan diturunkan pangkatnya), karena kelakuan enggak baik,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016) lalu.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka pemecatannya menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Hal ini seperti terjadi pada Mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman, yang tersangkut kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Kini, kasus tersebut tengah diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bersambung ke Hal 11

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

Kapolri Minta Seluruh Personil Polri Menjaga Solidaritas NATUNA, RAKYAT MEDIA-Kapolri Jendral Tito Karnavian menekankan seluruh personil Polri di wilayah perbatasan khususnya di Kepulauan Natuna untuk tetap menjaga soliditas dan profesionalitas dalam penegakkan hukum.

“Pak Kapolri berpesan agar kita disini (Natuna) tetap jaga kekompakan. Hal itu disampaikan Kapolri saat melakukan Kapolri Jenderal Pol kunjungan ke pelabuhan periTito Karnavian kanan terpadu Selat Lampa, Kamis (6/10/2016) pekan lalu,” kata Kapolres Natuna AKBP Charles P Sinaga, Jumat (7/10/2016) di Natuna.

Selain itu kata Kapolres, Kapolri juga menekankan untuk selalu mengutamakan dan meningkatkan pelayanan Kamtibmas dan bersinergi dengan seluruh komponen dan Bersambung ke Hal 11

Bersambung ke Hal 11

Gubernur Kepri :

Pembangunan Pulau Terluar Jadi Prioritas NATUNA, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyebutkan pembangunan pulau-pulau terluar menjadi prioritas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri 2017 mendatang. Soalnya, pulau tersebut harus dijaga.

Pembangunanya yang besifat infrastruktur maupun pengembangan SDM akan diprioritaskan untuk pulau-pulau terluar di Kepri, seperti Pulau Laut Kabupaten Natuna. “Nanti pulau laut, menjadi prioritas pemGubernur Kepri

Nurdin Basirun

MENDAGRI PECAT 100 PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI

si anggota DPRD Karimun dan bukan dibarisan FKPD atau kursi Ketua DPRD. Kronologis kejadian itu bermula ketika Asyura mendapatkan undangan untuk menghadiri pelantikan Direktur RSUD di Aula RSUD Jumat (7/10/2016) lalu. Ketika itu, dirinya diundang sebagai Ketua DPRD Karimun oleh BKD Kabupaten Karimun.

Bersambung ke Hal 11

Presiden Jokowidodo Resmikan

Bandara Udara Ranai

PRESIDEN Jokowi dadampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun menandatangani peresmian bandara Udara Ranai

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Natuna, Provinsi Kepri. Kunjungan kedua kalinya ke wilayah Natuna tersebut. Presiden ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa Pemerintah serius akan membangun wilayah

perbatasan tersebut.

Hari pertama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Natunamengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak lagi memunggungi laut.

Bahkan, sudah saatnya bangsa ini memanfaatkan potensi laut yang menyimpan harta

kekayaan hingga triliunan rupiah itu.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak semua pihak agar memandang laut dan udara sebagai wadah pemersatu bangsa, bukan sebagai pemisah. Dengan demikian, connectivity antar daerah, baik provinsi, kota, kabupaten akan semakin baik.

Selain itu, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna ini adalah untuk meresmikan pengoperasian Bandar Udara Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/2016).

Juga, menyaksikan puncak latihan tempur Angkasa Yudha (AYU) 2016 di Natuna. ”Bandara Ranai yang diresmikan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang Bersambung ke Hal 11

Program Tax Amnesty Tarik 137 Triliun Dana Dari Singapura JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa mayoritas harta luar negeri yang ditarik ke Indonesia melalui program pengampunan pajak berasal dari Singapura.”Makanya Singapura agak kelabakan juga karena kalau banyak likuiditas ditarik

ke sini, mereka goyang juga,” ujar Ken saat membuka seminar Hipmi di Jakarta, Kamis (6/ 10/2016) pekan lalu.

Hingga periode satu tax amnesty berakhir pada 30 September 2016, total deklarasi luar negeri mencapai Rp 952 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp 652,03 triliun di

CMYK

antaranya atau sekitar 68,51 persen berasal dari Singapura.

Adapun dari total dana yang ditarik ke Indonesia, yakni Rp 137 triliun, sekitar 57,7 persen atau Rp 79,1 triliun berasal dari Singapura.

Seperti diketahui, SingapuBersambung ke Hal 11

SALAH satu tempat pariwisata di Negara Singapura

CMYK

GALERI FOTO

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2016,

Nurdin Basirun jadi Inspektur Upacara GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menjadi inspektur upacara (irup) peringatan hari Kesaktian Pancasila, Senin (3/10/2016) yang diselenggarakan di lapangan upacara kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak, Tanjungpinang.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Kepri Nurdin Basirun, didampingi ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Plt. Sekda Provinsi Kepri serta FKPD Provinsi Kepri menyerahkan penghargaan World Skill Asean XI tahun 2016 untuk bidang industrial automotive.

Bertindak selaku pemimpin upacara Pada upacara ini Mayor (t) Sulasana dari Danlantanmal IV Tanjung-

pinang. sementara itu ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak ditampuk untuk membacakan Ikrar Bangsa Indonesia. Yang mana dalam ikrar tersebut menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam UUD ’45 dan Pancasila demi menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara keseluruhan, upacara berjalan dengan lancar dan khidmat.

Hadir juga pada kesempatan ini Wakil Kementrian Pertahanan Provinsi Kepri Kol (Mar) Enjang S, Kakanwil Kemenag Provinsi Kepri Marwin Jamal serta sejumlah tokoh masyarakat Provinsi Kepri. (*)

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun memberi penghormatan kepada bendera merah putih

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun membacakan tek pancasila

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun berfoto bersama usai upacara kesaktian pancasila

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun memberikan selamat

PEMBACAAN doa di hari kesaktian pancasila

PEMBACAAN doa di hari kesaktian pancasila

PARA pejabat kepri

KOMANDAN Upacara

PARA Pelajar yang sedang mengikuti Upacara Hari kesaktian Pancasila

PARA Pelajar yang sedang mengikuti Upacara Hari kesaktian Pancasila

CMYK

CMYK

3

GALERI FOTO

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

WALIKOTA Batam, Rudi bersama Wakil walikota Batam, Amsakar

Enam Bulan Kepemimpinan Rudi – Amsakar

Bawa Batam Menuju Kota Metropolitan Sejati Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Babodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Hangtuah Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro LinggaLingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) BiroKabupaten Anambas Eddy (Kepala Biro), Machmud, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Bokhari, Nina Chandra Biro Kabupaten Siak Hangtuah Biro Kabupaten Bengkalis Hangtuah Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529

Batam, Pasca dilantik 14 Maret 2016 lalu oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad langsung bergerak melakukan pembenahan dan perubahan kota Batam menjadi lebih gemilang. Dengan mengusung visi terwujudnya kota Batam sebagai Bandar dunia madani yang berdaya saing, maju, sejahtera dan bermartabat, Walikota dan Wakil Walikota Batam yang dipilih dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak tahun 2015 ini bertekad menggenjot program pembangunan yang berfokus pada tiga bidang.

Yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia Pemerintahan dan Masyarakat, Pembangunan bidang Infrastruktur dan Pembangunan bidang Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Menarik Investor Baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Batam.

Selama enam bulan kepemimpinan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad telah dilalui dengan pencapaian di bidang pembenahan sarana dan prasarana perkotaan.

Berbagai proyek infastruktur terus digencarkan guna mewujudkan kota Batam sebagai kota metropolitan sejati. Hubungan dengan unsure Pimpinan Daerah dan instansi vertical serta pemerintah pusat terus ditingkatkan dalam rangka membawa kota Batam yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Kondusif. (*)

KERJA sama Pemko Batam dan Pemkot Surabaya dalam penerapan budgeting

WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad menyerahkan Sembako Murah di kecamatan Sagulung

sembako saat Bazar

WALIKOTA Batam, Rudi menerima penghargaan sebagai kota terbaik yang diserahkan oleh Menpan. RI, Asman Abnur

WALIKOTA Batam bersama unsur FKPD saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI

WALIKOTA Batam, Rudi didampingi Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad saat meninjau pelebaran jalan Jodoh Nagoya beberapa waktu lalu

Dicetak Oleh : Sindo Batam Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

CMYK

CMYK

METRO POLIS

4 Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Tunggak Biaya Sandar 200 Kapal di Pelabuhan Capai Rp800 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIASekira 200 kapal masih menunggak biaya merapat dan melakukan kegiatan di terminal pelabuhanpelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, dengan total tunggakan mencapai Rp800 miliar.”Ada 200 kapal belum bayar, itu temuan BPKP tahun 2015 yang sifatnya kumulatif,” kata Direktur Humas dan BP KPBPB Batam, Andi Antono di Batam Kepulauan Riau, Senin.

Tagihan itu muncul, karena banyak pengusaha yang hanya melaporkan labuh untuk satu kapal dengan waktu terbatas. Namun, ternyata realisasinya melebihi, sehingga ada biaya yang belum dibayar.Berdasarkan data yang dimilikinya, tunggakan itu berfariasi, ada yang tiga hingga lima tahun.

BP Kawasan Batam sudah

menyurati manajemen kapal yang bertanggung jawab atas biaya sandar dan kegiatan di terminal pelabuhan. Dan hingga kini masih menunggu itikad baik pengusaha.

Bila tidak segera dipenuhi, maka BP Kawasan Batam akan melakukan pemanggilan melalui media massa. Dan bila masih diabaikan, maka akan menyerahkan kasus itu ke kejaksaan.”Menjadi pidana,” katanya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya tunggakan di terminal pelabuhan, maka BP Kawasan Batam memberlakukan uang muka senilai 125 persen, bagi perusahaan yang ingin berkegiatan. ”Jadi seperti isi pulsa, potong belakangan,” ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan itu dilakukan dengan sistem dalam jaringan, demi efesiensi dan menghindari pungutan liar.Meskipun

mendapat tantangan dari pengusaha, namun, ia optimis kebijakan itu dapat dijalankan dengan baik, karena demi perbaikan pelayanan. ”Pembenahan tidak enak diawalnya saja. Kalau dulu boleh nyicil, tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya,” kata Andi Antono.

Sementara itu, sejumlah pengusaha mengeluhkan kebijakan baru itu, karena dinilai memberatkan dan diterapkan tanpa sosialisasi. Ketua Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia Kota Batam Daniel Burhanudin mengatakan kebijakan itu memberatkan untuk pengusaha yang hanya sekali-kali bersandar di pelabuhan-pelabuhan Batam. ”Kalau saya sudah rutin, jadi sudah menyiapkan dana di bank.

Kami sudah menghitung semuanya, tinggal menyetor” kata dia. (rm/red)

SUASANA pelabuhan Batuampar dengan puluhan kapal sandar

Hak Angket Usulan 27 Anggota DPRD Kandas di Paripurna

15 UNIT bus trans Batam yang di parkir di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam.

Dishub Batam Minta Pemerintah Pusat

Realisasikan 45 Dijanjikan BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Perhubungan Kota Batam berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan hibah 45 bus untuk Batam yang pernah dijanjikan tempo hari. Mereka berharap usulan itu dipenuhi di akhir tahun ini.”Ini baru sempat bertemu Pak Dirjen (Perhubungan). Mudah-mudahan apa yang kita usulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan,” kata Zulhendri.

Pemerintah pusat telah menyanggupi menyediakan 60 bus untuk Batam. Hingga saat ini, baru 15 bus yang dikirim. Sisanya, akan dilengkapi kemudian.

Namun demikian, saat ini, anggaran pusat tidak lancar.

Zulhendri khawatir, sisa bus itu tidak terealisasi.”Kami harapkan sesuai dengan yang di awal,” tuturnya.

Saat ini, 15 bus telah beroperasi sebagai trans Batam. Sepuluh unit dimanfaatkan untuk koridor Sekupang – Batamcentre. Sementara lima lainnya untuk koridor Tanjunguncang – Batamcentre.

Zulhendri mengatakan, 45 bus yang tersisa akan melalui koridor yang masih kosong. Saat ini, baru enam koridor di Batam yang dilalui trans Batam. Masih ada enam koridor yang kosong.”Sampai 2019 nanti, kami berharap 12 koridor sudah dilalui transBatam,” ujarnya. (rm/bp).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Hak angket untuk menyelidiki permasalahan reklamasi pantai di Batam kandas di paripurna DPRD Kota Batam. Hak angket reklamasi yang diusulkan 27 anggota DPRD dan diputuskan melalui voting, ternyata hanya didukung 17 anggota DPRD. Dalam paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Batam, Kamis (6/ 10/2016) pekan lalu, dari 38 peserta, 20 di antaranya menolak angket reklamasi. Sementara sisanya tidak muncul saat voting dilakukan.

Keputusan rapat paripurna yang menolak hak angket tersebut, sebelumnya sudah diprediksi anggota dewan pengusul. Sebab, saat rapat paripurna empat dari delapan fraksi menarik dukungan untuk melanjutkan hak angket.

“Sempat terjadi pembelokan amanat undang-undang dan aturan. Pengambilan keputusan dilempar ke fraksi, padahal hak angket itu merupakan

hak masing-masing anggota dewan,” kata Uba Ingan Sigalingging, salah satu anggota DPRD pengusul hak angket.

Memang, pada akhirnya pengambilan keputusan hak angket reklamasi pantai itu dikembalikan sesuai aturan yang ada. Setiap anggota dewan yang hadir di rapat paripurna memilik hak suara. Hasilnya, hak angket reklamasi harus kandas karena pihak yang menolak atau mereka yang diduga berafiliasi dengan pelaku reklamasi pantai mendominasi.

“Ini politik. Keputusan terhadap hak angket bukan persoalan kalah menang. Jika pun dilanjutkan, DPRD bukan dalam kapasitas untuk menghakimi pelaku reklamasi, hanya penyelidikan yang hasilnya disampaikan ke publik,” ungkap Uba. Anehnya, saat hak angket kandas di paripurna, muncul pula wacana anggota dewan untuk melahirkan peraturan daerah (Perda) tentang reklamasi

BATAM, RAKYAT MEDIA-Debarkasi Hang Nadim Batam memulangkan 448 orang jemaah haji asal Provinsi Jambi yang tergabung dalam Kloter 19, Kamis (6/10/ 2016) tiba di Batam Sekretaris Panitia Pelaksana Ibadah Haji Debarkasi Hang Nadim Batam Syahbudi di Batam menyatakan, jemaah Kloter 19 tiba di Bandara Hang Nadim Batam dan langsung dipulangkan ke Jambi hari itu juga.”Jambi merupakan Embarkasi Antara, jadi jamaah tidak masuk asrama dan langsung dipulangkan ke Jambi,” kata Syahbudi.

Dari Batam, jemaah diterbangkan dalam tiga penerbangan ke Jambi, yaitu pukul 15.05 WIB, pukul 15.46 WIB dan pukul 16.10 WIB menggunakan pesawat Sriwijaya Air.Ia mencatat, dua orang jemaah Kloter 19 meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci, yaitu Muhammad Nasir Sakbar (78) asal Kabupaten Tebo dan Hamidah Abu Bakar (65) asal Kabupaten.

Dua jemaah dari Kloter lain, pulang bersama Kloter 19, yaitu Abdul Rahman Ismail Abdul dari Kloter 20 dan Salbiah Betak Ramli asal Kubu Raya dari Kloter 13.

“Salbiah sempat dirawat Sakit RSAS, Alhamdulillah sudah sehat dan bisa dipulangkan ke tanah air ikut kloter 19,” kata Syahbudi.

Sementara itu, tiga jamaah haji sampai hari ini masih dirawat di RS AS, dan belum bisa dipulangkan ke Tanah Air, yaitu Zulkaibar Miswin Pasada asal Bengkalis Riau dari Kloter 4, Amiruddin Syamsyddin Aman asal Rokan Hilir Riau dari Kloter 10 dan Turiah Kormen Karim asal Kota Jambi dari Kloter 16.

Di Batam, dua orang jamaah masih dirawat di RS, yaitu Nurzaina binti Ali Yakub danMahfud Lamidin Modo.

Keduanya berasal Kampar Riau yang tergabung dalam Kloter 9.Ia juga mencatat hingga hari ini, sebanyak 16 orang jamaah meninggal selama musim haji 2016, seorang di embarkasi Batam, dan 15 lainnya di Tanah Suci.

Sebanyak 16 jamaah yang meninggal itu, seorang asal Kepri, sembilan orang asal Riau, empat orang asal Jambi dan dua orang asal Kalbar.Sementara itu, hingga kini, Debarkasi Batam sudah memulangkan 8.471 jamaah haji dalam 19 Kloter.(rm/ant)

pantai. Padahal, jika DPRD Batam memiliki niat untuk membenahi persoalan reklamasi dengan membuat Perda, hasil penyelidikan harusnya bisa dijadikan dasar atau pedoman membuat aturan yang bagus.

“Kenapa hak angket ini kita usulkan, karena sampai sekarang Komisi III dan Komisi I tidak punya data tentang reklamasi pantai di Batam, dan pendapatan daerah dari reklamasi pantai sangat kecil,” kata Uba.(rm/bty).

7 PESAWAT TEMPUR SUKHOI MENDARAT DI BANDARA HANG NADIM

KAPOLSEK Sagulung AKP Hendrianto dengan barang bukti seragam TNI

448 Jemaah Hasil Asal Jambi Tiba di Batam

SUASANA sidang Paripurna Hak Angket Reklamsi Batam

Polsek Sagulung Tangkap Anggota TNI Gadungan BATAM, RAKYAT MEDIA-Irwan Ali Saputra, yang mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Sertu ditangkap kepolisian sektor Sagulung karena telah menggelapkan lima unit mobil milik masyarakat. Selain Irwan, dua temannya yakni Tomy dan Andy ikut diringkus. ”Yang mengaku anggota TNI hanya Irwan. Rekannya saja tertipu olehnya,” ujar Kapolsek Sagulung AKP Hendrianto, kepada wartawan Kamis (6/10) di Mapolsek Sagulung.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti seperti lima unit mobil rental, antara lain Grand Nissan Levina, Toyota Rush, tiga mobil unit Toyota Avanza dan juga satu celana dinas TNI, dua baju dinas TNI, serta dua kartu tanda anggota (KTA). “Korban ada empat orang,” kata Hendrianto.

Hendrianto mengatakan, modus yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya dengan mendatangi tempat rental mobil mengenakan seragan TNI lengkap.”Setiap melakukan aksinya pelaku selalu mengatakan bahwa komandannya mau datang,” ungkap Hendrianto.

Aksi penggelapan tersebut sudah dilakukan pelaku sejak Juli 2016, yang mana sesuai laporan mobil yang pertama hilang pada bulan tersebut. ”Jumlah kendaraan ada lima dan sudah diamankan semuanya,” ucap Hendrianto.

Menurut informasi yang didapatkan, kata kapolsek, Irwan merupakan tukang semir sepatu di daerah Jodoh, kemudian menghilang beberapa tahun

dan datang lagi ke Batam dengan mengaku sebagai anggota TNI gadungan. ”Pengakuanya Irwan pernah ikut pendidikan paket TNI,” tutur Hendrianto.

Mobil yang direntalnya kemudian dijual Irwan dan mendapatkan untung sebesar Rp 10 juta hingga Rp 30 juta.

“Jual di Batam, satu sudah di jual ke Tanjungpinang,” beber Hendrianto.

Irwan ini merupakan otak dari aksi kejahatan tersebut. Ia berhasil ditangkap Polisi di lorong Wiraguna Palembang pada, Minggu (2/10/2016) pukul 13.00 WIB. Saat melakukan penangkapan sempat terjadi keributan dengan keluarga pacar dari pelaku yang tidak terima calon menantunya ditangkap oleh anggota Polisi seharunya ditangkap Propam. ”Di Palembang pelaku ini mengaku sebagai TNI, pacarnya ini tidak tahu sama sekali,” terang Kapolsek.

Saat diwawancarai Irwan mengaku dirinya bukanlah anggota TNI AD. Baju TNI yang dikenakannya selama ini didapat dari teman-temannya. “Saya belajar dari melihat-lihat saja,” ujar Irwan.

Uang yang didapatkan dari hasil penjualan mobi sebesar Rp 10 juta.

“Saya melakukan aksi ini sendiri,” ungkap Irwan.Atas perbuatannya, Irwan dikenakan pasal 372 Jo 378, acaman di atas lima tahun penjara dan dua orang rekannya dikenakan pasal 56 KUHP karena turut serta, kurungan penjara lima tahun. (rm/ferianda).

CMYK

BATAM, RAKYAT MEDIA-Tujuh pesawat tempur Sukhoi SU-27/ 30MKI Flankers, dan 10 F-16 Fighting Falcon mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam seusai berpartisipasi dalam puncak Pelatihan Angkasa Yudha 2016 di Kabupaten Natuna, Kamis.

“Pesawat-pesawat yang mendarat baru saja mengikuti acara puncak Latihan Angkasa Yudha di Natuna.

Mereka baru akan kembali ke markas masing-masing mulai Jumat (7/ 10/2016) lau,” kata Komandan Pangkalan Udara Tanjungpinang Kolonel Pnb Ign Wahyu Anggono, kepada sejumlah wartawan di Batam.

Selain pesawat tempur, kata Wahyu, ada dua Hercules dan satu helikopter TNI AU mendarat di Hang Nadim.Komandan Skuadron Wing 3 Madiun, Letkol Anjar Legowo saat di Hang Nadim mengatakan 10 F-16 yang berada di Hang Nadim berasal dari Lanud Iswahyudi Madiun dan Lanud Roesmin Nurjadi Pekanbaru.

“Secara total latihan tadi melibatkan 13 pesawat F-16. Sebanyak delapan unit dari Lanud Iswahyudi Madiun dan lima dari Pekanbaru.

Namun yang mendarat di Batam hanya 10 unit,”ujarnya.

Pada acara Latihan Angkasa

Yudha, F-16 melakukan simulasi pertempuran dua lawan dua dengan pesawat Sukhoi sekitar lima menit.

Skenario latihan yang melibatkan F16 dan Sukhoi adalah sebelum menyerang home base musuh, pesawat tempur Sukhoi dicegat pesawat musuh yang diperankan F-16 hingga terjadi pertempuran diudara dan saling kunci.

Setelah Sukhoi dapat mengalahkan F-16, satu skadron masuk melakukan operasi dengan membasmi rudal antiserangan udara pihak musuh. Dengan dukungan berbagai pesawat tempur lainnya, home base musuh akhirnya bisa dihancurkan dan menyisakan satu kapal musuh, yang masih berada di perairan Indonesia.

“F-16 bersama Sukhoi menjatuhkan bom. Satu pesawat F-16 kami dipasangi enam bom,” kata Anjar.

Sementara itu Komandan Skadron 11 Makassar Letkol Pnb David Ali Hamzah mengatakan, empat pesawat Sukhoi yang terbang dari Hang Nadim Batam Kamis pagi untuk mengikuti kegiatan tersebut masing-masing dibekali 18 unit bom.

Empat pesawat Sukhoi bersama tiga pesawat Sukhoi lain kembali ke Hang Nadim seusai mengikuti latihan. (rm/kiki).

PESAWAT tempur TNI AU jenis Sukhoi mendarat di Bandara Hang Nadim

CMYK

5

KEPRI

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Gubernur Lantik Arif Fadila Jadi Sekda Kepri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, akan melantik TS. Arif Fadila, sebagai Sekda Definitif Provinsi Kepri pada Senin,(10/10/2016) ini.

Kepala Biro Humas Dan Protokoler Provinsi Kepri, Heri Muchrizal mengatakan, pelantikan Sekda TS. Arif Fadila akan dilakukan Gubernur Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang.

“Pelantikan TS. Arif Kepala Biro Humas dan Fadila direncanakan akan Protokol Pemprov Kepri dilaksanakan pada Senin, Heri Murizal (10/10/2016) di Gedung Daerah Tanjungpinang pukul 08.00 Wib, saat ini kami juga sedang menyebarkan undangan,” ujar Heri Muchrizal, kepada media ini ketika dikonfirmasi melalui ponselnya Jumat,(7/10/2016) lalu.

TS.Arif Fadila, terpilih sebagai Sekda Provinsi Kepri berdasarkan hasil Seleksi Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) calon Sekda Kepri.

Dari Tiga nama sebelumnya dinyatakan lolos dalam seleksi JPTM calon Sekda Kepri dan diajukan Gubernur ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan seleksi akhir TS.Arif Fadila dipilih dan ditetapkan melalui SK, menjadi Sekretaris Daerah Kepri oleh Presiden Joko Widodo.

Saat ini, tambah Heri, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun juga sedang berada di Jakarta, mengikuti Rapat Koordinasi mengenai Natuna, serta kegiatan acara Partai Nasdem.

Sementara TS Fadilah didampingi, Plt.Kepala BKPP Kepri ýFirdaus, Jumat,(7/10/2016) berangkat ke Jakarta, untuk menjemput dan mengambil SK Sekda Definitif Provinsi Kepri tersebut. (rm/gunawan).

Bupati Lingga Alias Wello

Ikut Program Tax Amnesty LINGGA, RAKYAT MEDIA-Bupati Lingga Alias Wello mengakui dirinya telah melaporkan seluruh aset kekayaan pribadi dan membayar kewajiban pajak pada periode pertama program Tax Amnesty.

“Secara pasti aku lupa jumlahnya. Berapa ratus kemarin sudah aku selesaikan semua di KPP Pratama Bintan yang membawahi KPP Lingga,” kata dia di Daik Lingga, Selasa.

Menurutnya, program penBupati Lingga gampuan pajak yang di gagas Alias Wello Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani tersebut sangat baik untuk semua pihak, baik itu pemerintah maupun bagi wajib pajak itu sendiri.

Sebagai seorang pengusaha, Alias Wello mengaku sangat terbantu dengan paket pengampunan pajak pada periode pertama.

Wajib pajak dapat menikmati tarif terendah yaitu 2 persen untuk mereka yang mendeklarasikan hartanya di dalam negeri dan 4 persen untuk deklarasi harta di luar negeri pada periode pertama tersebut.

“Seluruh aset disemua wilayah sudah. Aku tidak punya aset di luar negri, hasil kerja di luar aku bawak ke daerah semua. Aku cinta Indonesia. Silahkan orang punya usaha di luar negri, tapi uangnya lebih baik dibawa ke Indonesia, akan membantu perputaran ekonomi kita,” ungkapnya.

Selain ikut berpartisipasi mendukung upaya pemerintah mereformasi sistem perpajakan, dia juga mengimbau agar pengusaha di Lingga ikut serta mengajukan permohonan keikutsertaan program pengampunan pajak tersebut.

“Program tex amnesty ini sangatu bagus dan banyak kemudahan. Dengan adanya pengampunan pajak, terbantulah pengusaha. Inikan pemerintah sudah memberikan toleransi dari segi waktu dan beban pembayaran. Pengusaha harus ambil kesempatan ini. Dari kita, oleh kita dan untuk kita,” tutupnya.(rm/ant).

Website: www.rakyatmediapers.co.id

APBD Perubahan Karimun

Capai Rp1,2 Triliun KARIMUN, RAKYAT MEDIADewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun, mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2016 Kabupaten Karimun yang mencapai Rp 1,1 triliun, Senin (3/10). Hal ini disampaikan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun Sulfanow Putra, dalam penyampaian nota APBD-P 2016 dalam sidang paripurna DPRD Karimun yang terdiri dari 12 anggota.

Ia mengatakan, setelah penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan untuk pendapatan daerah Rp 1.183.708.804.901, setelah dilakukan pembahasan maka terjadi perubahan mencapai Rp 1.180.481.42.611.

Kemudian, untuk belanja daerah yang sebelumnya Rp 1.210.276.840.683, terjadi perubahan menjadi Rp 1.208.049.780.393. Sementara untuk

Kadis Pariwisata Kepri

Guntur Sakti fasilitas yang tersedia di Tanjungpinang. Sampai saat ini, belum dapat diputuskan di hotel apa duta besar itu akan bermalam.

“Tentu ini butuh penyesuaian, karena yang hadir itu pejabat penting, yang dapat membantu mengembangkan pariwisata di Kepri,” ujarnya.

pembiayaan dari Rp 26.568.035.782, tidak mengalami perubahan. Dengan

demikian, dari delapan fraksi yang ada di DPRD Karimun memberikan pan-

Barang Elektronik Ilegal Asal China Menjamur di Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA-Barang-barang elektronik buatan negara China yang tak memiliki logo Standard Nasional Indonesia (SNI) masih banyak dijual bebas di seluruh toko dan swalayan se Kabupaten Bintan. Bahkan jumlah barang ilegal yang didagangkan itu kian menjamur. ”Sekitar 50 toko dan swalayan yang dagangkan barang ilegal tak berlogo SNI itu,” ujar salah satu Anggota Satpol PP Bintan, Jono ketika dikonfirmasi, Selasa (4/10/ 2016) lalu.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bintan, Setia Kurniawan menegaskan kepada pedagang yang menjual barang tak dilengkapi logo SNI maka akan diancam Undang-Undang (UU) Perdagangan Nomor 7 tahun 2014.”Dikenakan Pasal 113 dengan sanksi pidananya

bagi pelaku usaha baik importir dan distributor hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar,” katanya.

Barang berlogo SNI itu telah diberlakukan secara wajib di Indonesia. Bahkan kewajiban mematuhi SNI diatur dalam pasal 57, yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI. Agar barang-barang tak berlogo SNI itu dapat diketahui keberadaannya, Disperindagkop dan UKM Bintan meminta kepada masyarakat untuk bersikap aktif dalam mengecek barang dan melaporkan bila ada produk yang tidak SNI ataupun kedaluarsa.”Kami akan lakukan razia secara terus menerus ke seluruh toko dan swalayan.

Jika kedapatan ada yang jual barang tak Berlogo SNI. Maka harus siap dikenakan sanksinya,” ungkapnya. (rm/bsp).

SEJUMLAH toko elektronik di Bintan banyak menjual barang elektronik asal China

Bupati Lingga Dapat Kesempatan Berpuisi di TIM Jakarta LINGGA, RAKYAT MEDIA-Dipentas para penyair peringatan Hari Puisi Indonesia (HPI) 2016 yang akan berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, menjadi kado istimewa bagi Bupati Lingga, Alias Wello. Bagaimana tidak, diantara ratusan nama para penyair terkemuka di Indonesia, Alias Wello juga mendapat tempat untuk tampil. Sebagai salah satu kepala daerah yang piawai berpuisi, Awe sapaan akrab Bupati Lingga akan mengadu pada Presiden Indonesia, Jokowi, lewat pentas dan gelanggang kata tersebut.

Berpuisi, kata Awe memang telah menjadi bagian hidupnya. Meski tidak ditekuni lebih jauh, pria kelahiran Dabo Singkep 7 Januari 1963, ini kerap menyelipkan puisi dalam setiap kegiatan pemerintahan sejak ia memimpin Lingga. Tujuannya, memberi semangat kepada jajarannya.

Apresiasi dari undangan HPI pada tanggal 12 Oktober di TIM Jakarta nanti, menjadi sebuah apresiasi besar yang ia terima.”Ini sebuah apre-

25 Duta Besar Hadiri Festival Bahari Kepri 2016 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kementerian Luar Negeri akan membawa 25 duta besar untuk menghadiri Festival Bahari Kepri 2016 jika Dinas Pariwisata Kepulauan Riau menyanggupinya.

Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau (Kepri) Guntur Sakti, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan mengikuti rapat di Kemenlu untuk membahas rencana kehadiran 25 duta besar tersebut.

“Kami sangat merasa bangga, terhormat dengan kehadiran 25 duta besar ini, tetapi kami belum menyatakan sanggup, karena ada sejumlah persoalan yang harus ditangani,” katanya.

Guntur mengemukakan persoalan itu berhubungan dengan pagu anggaran dan

SALAH seorang anggota DPRD Karimun lakukan intrupsi dalam sidang Paripurna

dangan terhadap rancangan APBD-P telah menyetujui dengan berbagai catatan kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun.

“Tinggal bagaimana pihak legislatif untuk dapat merealisasikan APBDP tahun 2016 yang tinggal beberapa bulan saja. Sesuai dengan tema mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” paparnya.

Sementara Bupati Karimun Aunur Rafiq menanggapi penyampaian APBD-P tahun 2016, menyambut baik saran dan kritikan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Karimun terhadap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terutama, terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Sehingga, dapat bersinergi dengan DPRD Karimun dalam meningkatkan pembangunan ke depan.

“Kita optimis, walaupun terjadi defisit tetap pelayanan publik diutamakan,” singkatnya. (tri/bpos)

Selain persoalan itu, Guntur juga akan menggelar rapat dengan Kementerian Pariwisata untuk membahas persiapan pelaksanaan Festival Bahari Kepri dalam rangka Sail Selat Karimata 2016.

Kementerian Pariwisata selama ini membantu secara maksimal agar Festival Bahari Kepri berjalan maksimal.”Bantuan dari Kemenpar sangat besar agar Festival Bahari Kepri terlaksana secara maksimal,” ujarnya.

Guntur tadi siang memimpin rapat pematangan pelaksanaan Festival Bahari Kepri. Rapat tersebut salah satunya membahas persiapan saat puncak acara.”Puncak acara 29 Oktober 2016, akan banyak agenda penting yang dilaksanakan,” katanya. (rm/ant)

BUPATI Lingga Ilias Wello pakai peci berdiri di tengah

siasi. Tiba-tiba ada undangan dan aku akan memenuhi undangan tersebut,” kata Awe, kepada wartawan Rabu (5/ 10/2016) pekan lalu di Daek Lingga.

Sejak di bangku SD lagi, secara otodidak pengagum WS Rendra dan Charil Anwar tersebut mengaku telah tertarik dengan dunia puisi. Bahkan saat duduk di bangku SMA, pentas puisi hingga dibangku kuliah di

Jogjakarta ia selalu tampil. Bahkan menjadi salah satu pembaca puisi muda terbaik di Jawa Tengah.

“Dulu waktu kuliah, aku sering tampil di Jogjakarta dan Semarang.

Puisi ini hobi dan memang tidak aku tekuni. Kesempatan tampil nanti, aku akan mengadu pada Presiden lewat puisi. Aku akan bergurau lewat puisi,” sambungnya penuh bangga saat berbin-

cang dengan awak media di Gedung Daerah, Komplek Istana Damnah.

Untuk persiapan tampil nanti, kata Awe, sudah ia siapkan puisi pribadi yang ditulisnya sendiri. Suasana batin, lingkungan, kritik sosial akan menjadi bahan puisi Awe pada pentas HPI 2016. Termasuk soal kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah yang kini hak-hak otonom yang semakin diperkecil.

Pengalaman membuat pria Bone ini, belajar lebih jauh bagaimana memaknai puisi. Pesan dan kebebasan dunia seni yang menjadi ketertarikan Awe mencintai panggung puisi.

“Aku mengalir saja selalu spontanitas. Dulu waktu kuliah aku sering tampil. Sejak SMA aku juga ikut dalam pentas tetater dan menulis naskah sendiri. Awal mengenal pangung kontemporer. Aku juga pengagum Sutarji.

Dunia puisi ini tidak ada kuliah khusus tapi ilmunya dipelajari. Sebagai suatu nilai, seni dan ilmu. Suasana batin yang ada disekitar dan suka kebebasannya,” ungkap Awe.(rm/bps).

Ada Sejuta Domain .id Gratis PEMERINTAH memberikan domain dan hosting gratis kepada satu juta UMKM, Sekolah, Komunitas dan Desa di seluruh Indonesia. Pemberian itu dimasukkan dalam program sejuta domain gratis. Hal ini sebagai upaya mewujudkan program Presiden Jokowi memiliki misi untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Ekonomi Digital terbesar di Asia pada tahun 2020.

Provinsi kepulauan riau menjadi salah satu yg mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam program ini. Program yang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi ini pada Rabu (5/10/ 2016) di hotel Aston Tanjungpinang mengadakan Sosialisasi dan Pendaftaran satu juta domain .id. Pada kegiatan ini diberikan website dan hosting gratis kepada Usaha, Sekolah, Komunitas dan juga Desa yang ada di Kepulauan Riau.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Ayodhia mengatakan

CMYK

salah satu sasaran utama kegiatan ini yakni menggenjot potensi usaha dan peningkatan akses pasar bagi UMKM di Provinsi Kepulauan Riau.

"Kami berharap melalui kegiatan satu juta domain dan hosting gratis bagi pelaku UMKM ini akan membawa angin segar bagi peningkatan skala usaha serta meningkatkan daya saing terhadap produk usaha yang dihasilkan pelaku UMKM." kata Ayu dalam sambutannya.

Sebelum membuka acara ini Ayodhia berharap kepada para peserta untuk mengikuti acara ini sebaik-baiknya. "Untuk itu kepada para peserta saya berharap agar mengikuti kegiatan ini sebaik baik nya dan gunakan kesempatan ini untuk menjadi bekal dalam upaya peningkatan daya saing produk yang dihasilkan serta upaya pengembangan usaha yang lebih besar," katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Layanan Aplikasi E Bisnis Kementerian Komuni-

kasi dan Informatika RI,Nizam Waham, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Provinsi Kepulauan Riau atas antusias peserta dan juga pemerintah daerah, karena dari rencana 132 peserta yang ditargetkan ternyata peserta yang hadir melebihi.

"Kami berharap setelah kegiatan ini berakhir, domain yang sudah terdaftar dan diaktifkan dapat dimanfaatkan sebaik baiknya untuk pengembangan usaha. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah karena

membantu mensukseskan acara ini," katanya.

Jumlah yang hadir pada acara ini sebanyak 160 peserta yg terdiri dari UKM dan Sekolah. Domain yg terdaftar pada acara ini sebanyak 148 domain dari target 132 domain, dan 12 domain telah aktif dihari yang sama. Pemerintah menargetkan di tahun 2020 akan tercapai 1juta domain dengan menggunakan .id dan hosting dalam negeri.Informasi lengkap tentang program ini, silahkan kunjungi https:// 1juta.id (hms)

CMYK

KEPRI

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Panglima TNI Tinjau Pembangunan Pangkalan Terpadu di Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIA-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memantau pembangunan pangkalan pertahanan militer di Natuna, Senin (3/10).

Menggunakan boeing 737 milik TNI AU, panglima TNI didampingi petinggi TNI lainnya, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal, Laksamana TNI Ade Supardi, Kasau Marsekal TNI Agus Supriyatna dan Pangkoops 1 Marsma Yuyu Sutisna.

Setiba di Lanud Ranai, Panglima juga meninjau pelaksanaan latihan Angkasa Yudha, dan langsung menggunakan heli malakukan perjalanan untuk meninjau pembangunan pangkalan militer di Natuna.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Pentak) Lanud Ranai, Letda (sus) Iman Sukir-

man mengatakan, panglima TNI dan rombongan melakukan peninjauan di beberapa tempat pembangunan pertahanan militer menggunakan heli.

“Selain menghadiri latihan Angkasa Yudha 2016, Panglima juga meninjau pembangunan pangkalan pertahanan militer, ada beberapa lokasi yang ditinjau,” kata Imam.

Peninjaun Panglima berdasarkan masterplan proyek pembangunan pangkalan TNI Terpadu di Natuna. Diantaranya di Desa Sepempang, dijadikan Mako Batalyon Komposit, 1 Kompi ex Kompi C 138/TS. Dalam pemaparan Panglima, di Lanud Ranai sendiri akan ditempatkan Sisdalops TNI Terpadu, Mess prajurit integratif, dibangun hanggar pesawat dan heli integratif, rumah sakit integratif, hanggar skuadron UAV, satrudal jarak

sedang, perpanjangan runway, pembangunan taxiway, bunkers 5 pesawat tempur, satbak hanud.

Tidak hanya itu, dalam masterplan, di Desa Sungai Ulu 1 untuk Kompi eks Kompi D 136/TS dan Rai Arhanud Rudal. Di Tanjung Sekalung, dibangun dermaga bungker kapal selam.

Sementara di Tanjung Datuk dibangun Radar Weibel, radar permukaan, long range camera dan 1 Rai Armed Mlrs.

Di Desa Tanjung Payung, ditempatkan radar permukaan, long range camera. Dan di Selat Lampa, merupakan dermaga kapal atas air, dermaga beaching, disertai fasilitas pangkalan, berikut di Desa Setengar, merupakan Kompi Komposit Marhanlan, Gudang perbekalan dan amunisi integratif, 1 Kizi tempur. (arn/bpos).

PANGLIMA TNI Jendral Gatot Nurmantyo (tengah) didampingi Panglima Kodam I/BB tengah berada di Natuna

Nurdin Basirun Saksikan Latihan Angkasa Yudha 2016 NATUNA, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun menyaksikan persiapan Latihan Angkasa Yudha 2016 di Bandara Ranai, Natuna, Selasa (4/10) siang. Gubernur yang didampingi Pangkoops I TNI AU Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna, Danlanud Ranai dan sejumlah perwira TNI AU dari Mabes TNI AU, menyaksikan dari tempat yang telah

KANTOR Pengadilan Agama Anambas di Tarempa

Angka Perceraian di Anambas Menurun ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Perceraian di Anambas cenderung menurun. Data Pengadilan Agama (PA) Tarempa hingga bulan Oktober 2016 ini, angka perceraian di Anambas baru 53 orang dengan perkara yang sedang berjalan mencapai 17 perkara. Adapun angka perceraian pada tahun 2015 mencapai 106 pasangan.”Angkanya masih tergolong kecil,” ujar Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Tarempa Fahri Arrozi, kepada wartawan Kamis (6/10/2016) lalu di Tarempa.

Fahri menambahkan, angka perceraian di Anambas pun menurutnya tergantung pada musim. Musim yang dimaksud, lebih kepada saat bulan suci Ramadan yang cenderung rendah serta mengalami peningkatan setelah hari raya Idul Fitri.

“Usia yang paling banyak mendaftar rata-rata usia 30-50 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan ada yang usia pernikahannya baru dua atau tiga tahun menikah, namun sudah mendaftarkan untuk mengajukan gugatan cerai,” ungkapnya.

Peran keluarga dalam membimbing pasangan dan melakukan pemahaman sebelum melakukan mediasi, menurutnya menjadi poin penting dalam meminimalisir angka perceraian. Ini setidaknya tampak dari pasangan yang telah mendaftar namun akhirnya membatalkan setelah dilakukan proses mediasi.”Peran keluarga dan kerabat menjadi hal penting.

Tidak hanya itu, mediasi pun merupakan prosedur yang telah diatur berdasarkan undang-undang,” ungkapnya. (rm/trb)

disiapkan.

Gubernur Nurdin mengaku kagum dan bangga dengan alutista TNI. Apalagi latihan ini dilaksanakan di Natuna, wilayah terdepan NKRI yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga.Latihan Angkasa Yudha 2016 memang menampilkan alutista yang dimiliki Angkatan Udara RI sebagai bentuk pertahanan pulau

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Provinsi Kepri saat ini masuk dalam status darurat narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri, Kombes Benny Setiawan mengatakan, saat ini angka prevalansi penyalahgunaan narkotika berada di angka 2,74 dari angka maksimal 2,2 persen yang ditetapkan presiden.

Angka tersebut, kata Benny berasal dari hasil penelitian survei Pusdiklat UI yang terdiri dari penyalahguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. ”Kepri ini sudah darurat narkoba.

Angka prevalensinya bahkan di atas angka prevalansi nasional dua persen,” kata Benny kepada sejumlah wartawan sebelum melakukan pemusnahan barang bukti narkoba di kantor BNN Kepri, Senin (4/10) di Batam.

Hal ini sangat memprihatinkan. Akibat penyalahgunaan narkotika ini dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi orang yang bersangkutan, di antaranya adalah tindak kejahatan, orang tua yang menelantarkan anaknya, perilaku seks menyimpang

BNN Kepri musnahkan barang bukti narkoba

dan dampak buruk mengakibatkan kematian.

BNN bersama seluruh aparat sebenarnya tidak tinggal diam.

Namun, permasalahan terbesar dari perang melawan narkoba ini adalah terbukanya wilayah Kepri ini.”Data kami, seluruh narkoba yang akan dimusnahkan ini justru masuk dari pelabuhan-pelabuhan

BULOG lakukan operasi pasar jual beras dan gula murah pada warga

harga yang diperoleh masyarakat belasan ribu. Untuk gula pasir misalnya, di pasar Rp 14 ribu atau Rp 16 ribu sekilo.

Apabila membeli gula pasir di lokasi OP, maka selisih harganya mencapai Rp 1.500 hingga Rp 3.500 per kilo.

Salah seorang ibu-ibu di lokasi mengatakan, ia langsung mendatangi tempat itu ketika

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun lagi serius menyaksikan latihan di Natuna

Provinsi Kepri Masuk Dalam Darurat Narkoba

Bulog Tanjungpinang Jual Gula Dan Beras Murah Pada Masyarakat TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Masyarakat menyerbu operasi pasar (OP) beras dan gula pasir yang dilakukan Bulog di Kawasan Bintan Center, Tanjungpinang, pada Kamis (6/10) lalu. Adapun harga beras dijual Rp 44 ribu per 5 kilogram atau sekitar Rp 8.800 per Kg. Sedangkan harga gula pasir dijual Rp 12.500 per kilogram. Harga ini lebih murah dibandingkan gula di pasar yang dijual Rp 14 ribu hingga Rp 16 ribu sekilo.

Pantauan di lapangan, beras-beras tersebut sudah dimasukkan ke dalam asoi dengan ukuran berbeda. Ada yang 5 kilogram, 10 Kg, 15 Kg hingga 20 Kg. Tergantung keinginan warga mau membeli berapa kilo.Namun, rata-rata konsumen membeli 5 atau 10 kilo meski ada juga sesekali pembeli ukuran 15 dan 20 kg. Warga menyerbu OP ini karena harganya lebih murah.

Apabila membeli beras di pasar sekitar 5 Kg, maka selisih

terdepan NKRI. Mobilitas udara terlihat cukup padat di atas kota Ranai, Natuna yang mana mulai dari pesawat tempur Sukhoi, F16, Hawk, Helikopter Puma, Pesawat Hercules dan pendukung lainnya terlihat lalu lalang di langit Natuna.Direncanakan ke depan, Natuna akan dibangun Pangkalan Militer sebagai pertahanan terdepan NKRI.(rm/dm).

mengetahui ada operasi pasar. ”Lebih murah dari harga di pasar. Biasanya operasi pasar ini rutin dilakukan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos seraya minta namanya tak dikorankan.

Meski diakuinya membeli beras di OP ini tidak mungkin lebih bagus dari beras ekspor, namun ia menilai sudah layak untuk dikonsumsi karena war-

nanya juga putih.Begitu juga dengan gula pasir yang dijual di lokasi OP, warnanya juga putih dan halus. Sehingga ia merasa tak rugi membeli karena sama dengan gula di pasar umumnya.”Maunya setiap hari. Jadi kalau habis di rumah bisa beli lagi,” katanya sambil pergi menenteng beras ukuran 5 kg dan gula sekilo.(rm/tps).

CMYK

yang terdaftar,” kata Benny.

Hal ini menjadi perhatian Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Ia sepakat dengan Benny bahwa Kepri pada umumnya dan Batam terlalu banyak pelabuhan.”Negara Singapura saja, hanya punya dua pelabuhan dan satu bandara. Harbour Bay dan Pelabuhan Tanah Merah.

Kalau kita di Batam, punya delapan pelabuhan,” kata Jumaga membandingkan.

Hal ini diperburuk dengan masih minimnya tenaga pengamanan di pintu-pintu masuk pelabuhan. Celah ini tentunya dimanfaatkan oleh para pengedar dengan melakukan berbagai macam cara.”Ini menjadi perhatian kita semua. Kami di DPRD siap membantu untuk penganggaran pengawasan ini,” kata Jumaga.

Lantas bagaimana untuk mencegahnya? Legislator daerah pemilihan Batam ini mendorong peningkatan peran keluarga.”Kita akan coba terus dorong sosialisasikan agar orang tua ikut mengawasi anak-anaknya. Jadi peran keluarga di utamakan,” tegas Jumaga.

Dalam pemusnahan barang bukti ini sendiri, BNN Provinsi Kepri memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 8.848 gram.

Selain itu, BNN Provinsi Kepri juga memusnahkan 24.720 butir ekstasi dari tujuh kasus peredaran narkoba jaringan sindikat nasional maupun internasional. (rm/tp).

Gubernur Kepri Ajak Pengusaha Tiongkok Investasi di Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-GUBERNURKepri Nurdin Basirun mengajak investor asal Tiongkok untuk meningkatkan investasi di Kepri.Banyak sektor yang bisa digarap di berbagai daerah di Kepri. Selain itu Gubernur Nurdin juga mengajak wisatawan asal Tiongkok untuk menikmati Festival Bahari Kepri, (FBK) di penghujung Oktober ini.

Ajakkan itu disampaikan Gubernur Nurdin saat bertemu dengan sejumlah pengusaha Tiongkok dan Consul General of China di Medan Zhu Honghai, di Swissbell Hotel, Batam, beberapa waktu lalu.

Untuk meningkatkan investasi di Kepri, khususnya Batam, menurut Gubernur banyak kemudahan yang didapat. Gubernur menawarkan investasi di sektor perikanan dan pariwisata serta pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Batam Bintan.

Kepada sejumlah pengusaha dan Consul General China,

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun teruma cendra mata dari salah seorang pengusaha Tiongkok

Gubernur Nurdin berpesan agar mereka terus mempromosikan Kepri terhadap pengusaha di Tiongkok.”Agar terus berinvestasi di Kepri,” kata Nurdin.

Agar investor dan wisatawan semakin mudah ke Kepri, memang ada upaya penerbangan langsung dari Tiongkok ke Kepri. Pada 20-30 Oktober nanti, Gubernur mengajak warga Tiongkok untuk datang ke Kepri menyaksikan berbagai event

di Festival Bahari Kepri.

Festival Bahari Kepri dimulai dengan Eco Heroes, Dragon Boat Race, Festival Gurindam dan Drumband, Panggung Penyair, Wonderful Indonesia Sailing, Wonderful Kepri Expo, The Sound From Motherland of Malay, Seminar Wisata Bahari, Kepri Carnival, Kepri Traditional and Modern Games, Festival Sungai Carang, Sky Lantern dan Festival Drone. (rm/tps).

CMYK

7

RIAU

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wabup Ajak Masyarakat Manfaatkan

Kesempatan Tax Amnesty SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti sosialisasi UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, kegiatan yang ditaja oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis bekerja sama dengan Pemda Meranti ini, dipusatkan di Aula Afifa Sport Selatpanjang, Rabu (5/10/ 2016).

Seperti dijelaskan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Bengkalis Tax Amnesty merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menyelamatkan kondisi keuangan Indonesia yang sedang krisis, dengan adanya Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Pemerintah berharap semua wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pendapatan dan Harta Kekayaan nya ke kantor pajak, bagi wajib pajak yang terhutang dibawah tahun 2015 akan dilakukan penghapusan, dan hanya

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim tengah duduk

dikenakan uang tebusan 2 persen untuk periode I, 2 persen untuk Periode kedua, dan periode 3 sebesar 5 persen.

Dengan terhimpunya dana dari

para wajib pajak yang berpenghasilan minimal 4.5 Juta rupiah, negara dapat menghimpun dana untuk memperkuat keuangan negara, meningkatkan investasi yang

berujung pada percepatan pembangunan Indonesia. Selain itu dengan adanya Tax Amnesty Kementerian Keuangan dapat Hadir sekaligus membuka ac-

ara Sosialisasi Amnesty Pajak Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis Bambang Sutikno SE. AK, Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, Sekdakab. Meranti H. Iqaruddin, Kepala DPPKAD Meranti Drs. Bambang, Kapolres, Danramil, Kajari, perwakilan instansi vertikal, Kepala Dinas/Badan/Bagian dilngkungan Pemkab. Meranti. memperbaiki managemen keuanganya dan nantinya Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengakses data keuangan semua wajib pajak karena telah masuk dalam sistem data base meski begitu pihak Direktorat Jenderal Pajak menjamin kerahasiaan dokumen para wajib pajak.

Menyikapi masalah itu, Menyikapi masalah itu, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Said Hasyim menjelaskan, Pajak yang dikenakan kepada warga

negara sudah diatur dalam undangundang untuk itu sebagai warga negara yang baik wajib mematuhi aturan tersebut. Dengan adanya kebijakan Tax Amnesti Wakil Bupati menyerukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

“Saya menyambut baik adanya Tax Amnesti, diharapkan dengan kebijakan itu masyarakat mau melaporkan SPT dan harta kekayaannya dengan hanya membayar tebusan sebesar 2 persen,” ajak Wakil Bupati.

Tax Amnesti cukup singkat yakni hingga 31 Maret 2017 mendatang, setelah itu bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan akan dikenakan denda cukup berat yakni 48 persen, sementara jika dilakukan selama masa Amnesti yang sudah masuk periode kedua hanya dikenakan 3 persen dari 50 persen total kekayaan perorangan, dan untuk perusahaan 3 persen dikali 75 persen. (rm/bokhari)

KASUS KORUPSI Bupati Meranti Lantik Camat Merbau Dan Tasik Putri Puyu BALITBANGDA BENGKALIS

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim tengah di wawancarai wartawan

BRG Sosialisasikan Restorasi Lahan Gambut Tahun 2016 di Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan sosialisasi restorasi lahan gambut tahun 2016 di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (6/10/2016) di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menyempatkan hadir sekaligus membuka secara resmi sosialisasi restorasi lahan gambut tahun 2016 itu. Turut hadir, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna A. Safitri, Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) Finauly H , Sri Lasmi dan Suwandi, Perwakilan BRG Provinsi Riau Ashaluddin Jalil, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Mamun Murod, Kepala DPPKP Yulian Norwis, Kepala BAPPEDA M Azza Faroni, Kadis Perikanan dan Kelautan Askandar, Para Camat atau perwakilan, Kades se Kabupaten Meranti dan para undangan lainnya.

Dalam Sambutannya, Wabup H. Said Hasyim menyampaikan atas nama Pemkab Meranti mengucapkan selamat datang kepada Deputi III Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna A. Safitri beserta rombongan dari Jakarta ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

“Semoga dengan pertemuan ini lebih kita tingkatkan silaturahmi. Yang jelas, Kedatangan mereka tujuannya untuk mensosialisasikan tentang restorasi lahan gambut untuk tanah gambut di meranti ini dan juga mereka terjun kelapangan nantinya melihat kondisi dan situasi tanah gambut di Meranti untuk ditanamkan Sagu, sekat kanal dan sumur bor,” ujar Said.

Dilanjut Said Hasyim, di daerah Meranti ini mempunyai tanah gambut terbesar di Indonesia dibandingkan di daerah Provinsi Kalimantan sana. Dan tentu harapan kita bersama hindari dari apa itu masalah, tapi namanya kehidupan tetap ada masalah. Semoga masalah lahan gambut di Meranti ini bisa teratasi dengan baik dan semoga Badan Restorasi Gambut ini bisa mengatasi Karlahut dan banjir di wilayah Kabupaten Meranti.

Memang diakuinya, tanah gambut yang ada di Kabupaten Meranti itu perlu di buat sekat kanal, sumur bor dan kalau bisa selain sagu ditatam ada lagi yang terbaik yakni bibit kayu geronggang, bibit kayu meranti dan bibit kayu punak agar kedepannya Kabupaten Meranti punya potensi yang kaya akan kayu dan sagu di seluruh Indonesia dan harganya sangat menguntungkan bagi masyarakat setempat.

“Oleh sebab itu, kita tidak mau menyalahkan antara satu dengan lainnya dengan ini merupakan program pemerintah yang terpenting masyarakat bisa sejahtera dan kehidupannya terasa nyaman, mari kita resapi dan pahami tentang restorasi lahan gambut ini apakah cocok untuk di Kabupaten Meranti ini,” paparnya.

Kendati demikian, Wabup berharap semoga program restorasi lahan gambut ini membawa ekosistem diwilayah Kabupaten Meranti menjadi membaik dan dapat berkembang seperti biasanya dan yang terpenting kesejahteraan masyarakat itu yang kita jaga kalau program ini cocok tolong di sosialisasikan dengan sebaik mungkin.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG), Myrna A. Safitri mengatakan kami datang ke Kabupaten Meranti untuk berdialog, minta masukan dan pengarahan tentang tanah gambut di Meranti ini yang tahukan bapak-bapak atau masyarakat di sini.

Di lanjutnya, Program restorasi lahan gambut ini merupakan program pemerintah pusat melalui Presiden RI, Jokowi untuk kelestarian lingkungan hidup dan memperbaiki ekosistem di tanah bergambut tersebut.

“Yang jelas, di Indonesia ada sebanyak 7 Provinsi dan 4 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini sangat penting sekali untuk kita menanggulangi lagi dan melestarikannya dan kami bertanggung jawab atas kerja di wilayah kami sesuai dengan aturan dan prosedurnya,” ungkapnya. (rm/bokhari).

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Rokaizal Rozali sebagai Camat Merbau dan Abdul Hamid sebagai Camat Tasik Putri Puyu resmi dilantik. Pelantikan dilakukan secara terpisah di kantor camat masing-masing oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, kepada wartawan Kamis (6/10/2016) di Selatpanjang.

Pelantikan camat kali ini dilakukan berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Jika selama ini pelantikan camat dilakukan di Selatpanjang, tapi kali ini dilakukan langsung di kecamatan tempat pejabat tersebut akan bertugas.

“Kita ingin masyarakat lebih mengenal pemimpin di kecamatannya atau pak camatnya. Ini juga sekaligus untuk mengantar pejabat camat ke daerahnya bertugas. Seterusnya kita akan lakukan pelantikan camat seperti ini,” ungkap Bupati Irwan.

Pertama kali dilantik adalah Abdul Hamid selaku Camat Tasik Putri Puyu di Desa Bandul. Pelantikan dilakukan di halaman kantor camat dengan dihadiri sejumlah pejabat,

MANDEK DI KEJAKSAAN

BUPATI Meranti Lantik Camat Merbau Dan Tasik Putri Puyu

seluruh kepala desa se-Kecamatan dan masyarakat setempat. Sebelumnya Abdul Hamid menjabat Plt Camat Tasik Putri Puyu menggantikan Fakhrurozi yang pindah tugas ke Kabupaten Pelalawan. Pelantikan dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB. Menggunakan speedboat, selanjutnya Bupati Irwan dan rombongan menuju Teluk Belitung untuk melantik Rokaizal Rozali sebagai Camat Merbau.

Rokaizal menggantikan Wan Malik yang pensiun. Pelantikan dilakukan di gedung serbaguna Kantor Camat Merbau.

Mengenai pelantikan ca-

mat ini, Irwan berharap pejabat yang ditugaskan bisa bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat di kecamatan. Sementara masyarakat diharapkan bisa menerima figur camat yang ditunjuk.

“Jadi camat ini sangat unik tugasnya. Mulai orang melahirkan sampai meninggal juga diurus camat. Jadi nanti sitri Pak Camat harus memahami pekerjaan suaminya. Terlebih sekarang camat tidak boleh lagi menunggu tapi harus terjun langsung jemput bola terhadap permasalahan yang terjadi di tempatnya bertugas,” Tegas Bupati Irwan.(rm/rgc)

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek penelitian Bioethanol di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bengkalis 2013 yang ditangani Kejaksaan Negeri Bengkalis staknan, Kamis (6/10/16) lalu, karena masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis sudah meminta BPKP Riau sejak Nopember 2015 silam untuk melakukan audit. Namun, sampai saat hasil audit tersebut belum disampaikan ke Kejari Bengkalis.

“Hasil melalui surat resminya belum disampaikan ke kita, Jadi masih menunggu dari pihak BPKP Riau. Nah, apabila hasilnya resmi sudah ditangan kita, baru akan diproses lebih lanjut,” ungkap Kepala Kejari Bengkalis Rahman Dwi Saputra kepada wartawan, Kamis siang.

Sebelumnya, Kejari Bengkalis menyebutkan ‘molornya’ hasil audit dari BPKP Riau ditanggapi sangat serius pihak Kejari Bengkalis. Bahkan jika sampai Agustus lalu belum ada hasil, auditnya akan diusulkan ke BPK. Adanya dugaan tindak korupsi pada proyek pengembangan Bioethanol tersebut menyusul pengambil kebijakan bermasalah serta tidak

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis

Rahman Dwi Saputra sesuai peruntukan.

Untuk diketahui Program Bioethanol yang digulirkan Pemkab Bengkalis melalui Balitbangda sejak tahun 2012 silam diduga bermasalah karena hanya dijadikan bahan disertasi gelar Doktor oleh kepala badan tersebut bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru.

Salah satunya, proyek penelitian dan pengembangan Bioethanol yang diduga bermasalah dari sisi anggaran adalah proyek pengembangan dan penelitian Bioethanol serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar Bioethanol di depan Kantor Balitbangda di Jalan Pertanian diperkirakan menyedot APBD Bengkalis miliaran rupiah. (rm/tuah/mt)

Bupati Bengkalis Latik 8 Camat di Bengkalis WABUP Meranti Said Hasyim ketika naik kapal menuju Selatpanjang

Wabup Said Hasyim Lepas Kepulangan Jemaah Haji ke Meranti BATAM, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim melepas kepulangan jamaah haji meranti ke Selatpanjang dengan menggunakan kapal ferri Dumai Line 2 di pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Sabtu (24/9/ 2016) lalu. Kapal ferri tersebut berangkat sekitar pukul 07.30 WIB. Di jadwalkan kapal akan singgah ke Pelabuhan Tanjungsamak untuk menurunkan jamaah haji Kecamatan Rangsang dan Tebing Tinggi Timur yang berjumlah 11 orang. Selanjutnya kapal akan menuju Pelabuhan Tanjungharapan Selatpanjang dan diperkirakan akan tiba sekitar pukul 11.00 WIB. Setibanya di Selatpanjang akan dilakukan prosesi penyambutan di Masjid Agung Darul Ulum khusus untuk jamaah Tebingtinggi, Tebingtinggi Barat dan Desa Lukun.

Sedangkan jamaah dari Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, Merbau dan Tasik Putri Puyu langsung salin kapal yang sudah disediakan di ponton Pelabuhan Tan-

jungharapan. Hal ini dikarena di kecamatan masing-masing juga menggelar prosesi penyambutan. Dalam pelepasan jamaah tadi terlihat pula Asisten Bidang Administrasi Umum Tengku Akhrial.

Usai lepas jamaah, ketika di tanya Wabup H. Said Hasyim mengatakan saya ingin melihat kondisi dan situasi jamaah haji tersebut.” Yang jelas, ketika saya masuk di dalam ferri tersebut kondisi jamaah fit dan sehat tapi sedikit mereka terasa batuk. Oleh karenanya saya lihat dan merespon sekali hal ini yang terpenting tolong bagian kesehatan di lihat dan cek kesehatan jamaah haji kita,” ungkap Said.

Dengan demikian, Wabup H. Said Hasyim pun turun ke pelabuhan Sekupang, dan pesan pak Wabup yakni semua jamaah haji jaga kesehatan dan fisiknya. Sehingga sampai di kampong halaman bisa nantinya kondisi baik dan iapun langsung pamitan dan hati – hati di jalan dan semoga mendapat haji mabrur, paparnya.(rm/bokhari).

CMYK

BENGKALIS, RAKYAT MEDIABupati Bengkalis Amril Mukminin akhirnya mengganti habis sebanyak 8 jabatan camat yang ada dikabupaten Bengkalis. Hal tersebut dilaksanakan dalam acara pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dilaksanakan di lantai IV kantor Bupati Bengkalis, Kamis (1/9/16) lalu.

Delapan camat yang diganti diantaranya Camat Bengkalis dijabat oleh Sapon SH MH yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Camat Mandau. Untuk Camat Bantan dijabat oleh Samsul Bahri.

Sedangkan untuk Camat Bukit Batu dijabat oleh Reza Nopriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai sekcam Bengkalis.

Untuk Camat Rupat dijabata oleh Hanafi dan Camat Rupat utara dijabat oleh Agus Sofian yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Umum Sekab Bengkalis.

Untuk Camat Mandau dijabat oleh wajah lama yakni Joki Edi Imhar yang sebelumnya bertugas sebagai camat di Kabupaten Siak.

Selain itu untuk Camat Pinggir di percayakan kepada Fahrizal menggantikan M. Nazli dan untuk Camat Siak Kecil dijabat oleh Mulyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Sekcam Bukit Batu.

Hadir dalam acara pelantikan Sekda Kab Bengkalis, Forkominda, Kepala SKPD, Plt kepala BKD dan sejumlah pejabat Forkopimda Kabupaten Bengkalis. (rm/tuah/rgc)

FOTO pelantikan 8 camat di Kabupaten bengkalis

CMYK

SUMUT

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

Kanit Sabara Polres Binjai

KEPALA Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri

Ditreskrimum Polda Sumut Tahan Berkas Ramadhan Pohan MEDAN, RAKYAT MEDIA-Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri, menyayangkan Ditreskrimum Polda Sumut yang belum mengembalikan berkas perkara Ramadhan Pohan dan Savita terkait penipuan uang senilai Rp 4,5 miliar. Seharusnya berkas P 19, atau berkas belum lengkap yang dikembalikan Kejatisu sudah dilengkapi Polda Sumut hingga P21, alias berkas sudah lengkap. Lalu dikembalikan lagi sama Kejatisu. Agar kasus Ramadhan Pohan dan Savita bisa diperkarakan secepatnya.

“Saya sangat menyayangkan kinerja Polda Sumut yang begitu lamban. Padahal Ditreskrimum Polda Sumut sudah meriksa kedua tersangka. Bahkan korban dan saksinya pun sudah di mintai keterangan. Tapi Ditreskrimun masih belum bisa juga melengkapi berkas perkara Ramadhan Pohan dan Savita,” ujar Bobbi Sandri, Kamis (6/10/2016).

Bobbi menambahkan, jika Ditreskrimun sudah melengkapi berkas perkara Ramadhan Pohan dan Savita. Kejati Sumut akan menaikkan berkas perkara Ramadhan Pohan dan Savita.”Kita heran, padahal Kejatisu juga sudah mengirim surat ke Polda Sumut. Tapi belum juga dibalas surat dari kita,”katanya.(rm/sof)

Jadi Pengedar Narkoba BINJAI, RAKYAT MEDIA-Polres Binjai terus mendalami kasus pengedaran narkoba oleh Kanit Sabhara Polsek Binjai Kota, AKP Misdi. Perbuatan yang bersangkutan dianggap telah mempermalukan institusi kepolisian.

Kapolres Binjai berjanji akan menindak tegas semua anggota polisi di bawah pengawasannya yang terlibat narkoba. “Bikin malu itu (AKP Misdi). Siapapun oknum polisi yang terlibat narkoba, akan kita sikat!,” kata Kapolres Binjai AKBP Muhamad Rendra Salipu Sik.Msi, kepada wartawan Jumat (7/10/2016) di Binjai.

Salipu juga meminta penyidik Sat Narkoba untuk serius bekerja mengungkap area pemasaran polisi yang harusnya melindungi masyarakat itu. “Saya sudah instruksikan agar diperiksa sejauh mungkin keterlibatan AKP Misdi dalam penjualan barang haram itu. Kita akan kupas,” tegasnya.

AKP Misdi diamankan anggota Intelkam dan Propam Polres Binjai. Petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 96 gram di kediamannya di Jalan MT Haryono, Lingkungan 2, Kelurahan Jati Makmur, Kota Binjai, Sumatera Utara, Kamis.

Barang haram itu disimpan Misdi di dalam kotak penyemprot hama. Sementara Misdi sendiri pada saat rumahnya digerebeg sedang berada di Mapolsek Binjai Kota. Setelah mendapati barang bukti tersebut, personil gabungan itu langsung bergerak ke Polsek Binjai Kota dan langsung menangkap Misdi.(rm/oz).

Kepala Disdukcapil Medan Pusing Atasi Calo MEDAN, RAKYAT MEDIASudah sejak lama, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilMedan, selalu ada calo yang mendatangi masyarakat yang hendak melakukan pengurusan surat-surat.

Seorang warga langsung didatangi seorang lelaki paruh baya begitu mendakati pintu gerbang Disdukcapil. Pria itu pun menawarkan diri untuk mempermudah urusan. ”Ya, tadi ditawarkan di depan. Tapi aku enggak mau.

Takut saja, makanya enggak mau. Payah berurusan dengan caloini,” ujarnya, Jumat (7/10).

Kepala Disdukcapil Me-

Kepala Disdukcapil Medan

Oka Zulfi dan OK Zulfimengatakan, pihaknya sudah melarang dan dengan tegas mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo. ”Tidak boleh ada calo, su-

dah dilarang. Menyangkut calo ini di mana-mana selalu ada, bagaimana cara meminimalisir terhadapcalotersebut, juga harus kerjasama dengan masyarakat sendiri,” katanya.

Ketika ditanya, apa langkah tegas yang harus dilakukan Disdukcapil untuk memberantas calo, OK Zulfimalah bertanya kepada wartawan. ”Bagaimana mau kita usir? Kami sudah buat larangan, kami sudah tegas menyatakan itu.

Adinda kan orang Medan, bagaimana caranya mau usircalo? Calo itu akan hilang sendiri. Kalau ada kedapatan tangkap. Kasih sama saya,” tegasnya. (rm/sofian).

SURIALAM SE (kiri) tampak sedang membacakan ikrar saat berlangsungnya upacara Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Alunalun Tengku Amir Hamzah Stabat.

Gubernur Sumut Rotasi Pejabat Eselon II Dan III

GUBERNUR Sumut HT Erry Nuradi tanda tangani SK serah terima jabatan

MEDAN, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H T Erry Nuradi kembali merombak pejabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Bertempat di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (07/10/ 2016), mantan Bupati Sergai ini melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon

II) dan 54 Pejabat Administrator (Eselon III).

Berbeda dengan pelantikan pejabat sebelumnya, pelantikan kali ini terkesan terburu-buru dan informasi jadwal pelantikannya sedikit tertutup. “Bukan terburu-buru dan tertutup. Mungkin karena eselon III ini kan tidak ada lelang jabatan karena jabatan Administasi. Sedangkan eselon II itu hanya melalui

uji komptensi. Jadi tidak ada lelang jabatan. Kecuali jabatan promosi misalnya dari eselon III ke eselon II,” ujar Gubsu kepada wartawan usai melantik para pejabat.

Dikatakan Erry, dirinya berharap pejabat yang baru dilantik agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai pelayan publik. Merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik dan dapat menempatkan diri di barisan depan dalam penegakan peraturan. Hal ini guna terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pola sikap dan perilaku yang terpuji, handal, profesional dalam melaksanakan tugas. Memiliki etos kerja yang tinggi, inovasi, kreasi dan motivasi dalam melakukan pekerjaan.

Termasuk juga soal pemberian reward dan punishment.

Gubsu menekankan, agar pejabat eselon II mengecek kinerja bawahannya yakni eselon III dan begitu juga eselon III mengecek pejabat eselon IV. “Seperti soal Punishment

pejabat di atasnya, harus mengecek pejabat di bawahnya, dan diberi teguran misalnya berulang kali tidak masuk kerja. Begitu juga pejabat di bawahnya, jadi semuanya secara berjenjang. Kalau ada teguran sampai dua kali bisa kita non jobkan,” sambung Gubsu.

Sekedar informasi, dengan dilantiknya pejabat eselon II dan III kemarin, tercatat pasca menjabat Gubsu 25 Mei 2016 lalu total Erry sudah merombak 15 pejabat eselon II dan 75 Pejabat eselon III. Sebelumnya, pada 17 Juni 2016 yang lalu, Gubsu telah melantik 12 pejabat eselon II dan 21 pejabat eselon III. Ke depan, lanjut Gubsu, juga akan ada perombakan pejabat eselon II melalui proses lelang jabatan. Hanya saja, terkait lelang jabatan, Erry belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, total yang diganti Erry selama menjabat sebagai Gubsu sudah 90 pejabat. “Belum tahu waktunya, karena kita juga masih menunggu Perda. (rm/sofian).

Haornas 33 di Langkat Berlangsung Meriah

HARI KESAKTIAN PANCASILA DILANGKAT BERLANGSUNG KHIDMAT LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Pelaksanaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-51 tahun 2016 Kabupaten Langkat berlangsung khidmat di lapangan Alun-alun Tengku Amir HamzahStabat, kemarin.

Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH diwakili oleh Wakil Bupati Langkat Drs. H.Sulistianto M.Si bertindak selaku Inspektur Upacara (irup) yang dihadiri oleh seluruh unsur perwakilan forkopimda Langkat, ketua PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa, para kepala SKPD di jajaran Pemkab Langkat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini dengan mengambil tema tentang “Penguatan Nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan kualitas Demokrasi”.

Dalam barisan upacara turut hadir unsur TNI/Polri, pelajar, KNPI, Pemuda Pancasila, FKFFI, sejumlah organisasi Masyarakat Lainnya, kelompok marching band, LSM, beberapa elemen masyarakat, wartawan serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE diwakili oleh Surialam SE anggota dewan yang diusung dari partai Golkar pada kesempatan tersebut membacakan naskah Ikrar.

Wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto

Kapolres Binjai

AKBP MR Salipu

M.si, saat usai upacara pada kesempatan tersebut menyampaikan pesan Bupati Langkat Ngogesa bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tahunnya tidak lepas dari peristiwa G30S PKI. Pancasila mengandung makna yang amat penting bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia, karenanya pancasila menjadi dasar dari negara dan dalam peringatan hari ini nilai – nilai tersebut harus dijadikan dasar ideologi bangsa, khususnya generasi muda bangsa.

Lanjutnya, atas dasar perjuangan para pendahulu dan para jenderal yang gugur, maka pemerintah menetapkan pada tanggal 30 September adalah sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G30S) dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian pancasila dan sudah berlangsung mulai tahun 1967 sejak ditetapkan oleh Jenderal Suharto selaku pejabat Presiden.

Ngogesa menambahkan, sebagai generasi muda kita senantiasa harus menanamkan nilai-nilai pancasila didalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Indonesia yang adil dan maju serta bermartabat dapat terwujut, sebut Ngogesa. (rm/topan).

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Pelaksanaan peringatan Hari Olahraga Nasional ke – 33 tahun 2016 di Kabupaten Langkat berjalan Lancar dan cukup meriah yang berlangsung di lapangan Alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat, beberapa waktu Lalu.

Hadir dalam peringatan tersebut Wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto M.Si, Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin SIK, Ketua DPRD Langkat diwakili oleh Pujianto SE yang diusung dari partai Golkar dan anggota dewan lainnya, unsur Forkopimda Langkat, sejumlah SKPD dijajaran pemkab Langkat, seluruh pengurus cabang olahraga yang ada dilangkat serta insan pers.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Iman Nahrawi dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh wakil Bupati Langkat Drs.H. Sulistianto M.Si mengatakan bahwa untuk Haornas ke – 33 tahun 2016 ini diharapkan gerakan Ayo Olahraga akan menjadi budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang

CMYK

PUJIANTO SE Anggota DPRD Langkat yang diusung dari partai Golkar (kiri) tampak sedang menyerahkan penghargaan kepada salah seorang atlet putri

selanjutnya akan menghadirkan generasi – generasi emas bagi olahraga Indonesia “Ayo Olahraga” ajak Menpora kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sulistianto juga menyampaikan pesan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH bahwa Peringatan Haornas merupakan saat yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada seluruh atlet, pelatih, pembina dan wasit yang berprestasi, dengan penghargaan yang diberikan tersebut tentunya akan semakin lebih bersemangat lagi untuk memajukan olahraga di Kabupaten

Langkat, sebutnya. pengurus cabang olahraga yang ada dilangkat serta insan pers.Menteri Pemuda dan Olahraga RI Iman Nahrawi dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh wakil Bupati Langkat Drs.H. Sulistianto M.Si mengatakan bahwa untuk Haornas ke – 33 tahun 2016 ini diharapkan gerakan Ayo Olahraga akan menjadi budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang selanjutnya akan menghadirkan generasi – generasi emas bagi olahraga Indonesia “Ayo Olahraga” ajak

Menpora kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sulistianto juga menyampaikan pesan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH bahwa Peringatan Haornas merupakan saat yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada seluruh atlet, pelatih, pembina dan wasit yang berprestasi, dengan penghargaan yang diberikan tersebut tentunya akan semakin lebih bersemangat lagi untuk memajukan olahraga di Kabupaten Langkat, sebutnya.

Lanjutnya lagi, kontribusi mereka bagi eksistensi olahraga di Langkat sangat berpengaruh bagi masa depan olahraga Langkat contoh, peran pelatih dalam menggelorakan semangat atlet dan peran pembina dalam membesarkan olahraga di Langkat.Penghormatan pantas diberikan guna mendongkrak semangat mereka dalam memajukan olahraga di Langkat sehingga harapan akan lahirnya bibit-bibit potensial olahraga di Langkat akan terwujud, harapnya.(rm/ topan).

CMYK

9

NASIONAL

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4 Kapal Nelayan Vietnam Nekat Curi Ikan Saat Jokowi Kunjungi Natuna

Polda Sumut : Syahbandar Terima Uang Pelicin MEDAN, RAKYAT MEDIATim khusus (Timsus) Polda Sumut akhirnya berani mengungkap, ada oknum Syahbandar yang meminta uang ‘pelicin’ senilai Rp57 juta kepada perusahaan dan organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Belawan, agar proses bongkar muat dilakukan.

Direktur Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Toga H Panjaitan mengatakan, oknum yang menerima uang pelican itu terungkap dari keterangan dua tersangka HPM (47) dan P (28).

“Sebenarnya ini hanya pintu masuk saja buat kita (Timsus). Dari keterangan kedua tersangka ini diketahui ada oknum di Syahbandar yang menerima uang pelican senilai Rp57 juta untuk sekali bongkar. Jika tidak ada uang pelicin itu tidak akan mungkin organisasi TKBM dan perusahaan bongkar muat itu langgeng,” katanya tanpa menyebut nama oknum tersebut.

Diapun mengatakan, timsus masih mengumpulkan bukti-bukti. “Ini masih proses penyelidikan, belum bisa diungkapkan. Apalagi kita masih mengumpulkan bukti-bukti,” ujarnya.

Dari sini, sambung Toga, timsus akan menelusuri aliran uang yang diterima selama ini dari pengusaha. Termasuk akan menelusuri seluruh pekerja TKBM. “Pasti akan ketahuan nanti, kemana saja uang itu mengalir. Dokumen-dokumennya kita sita untuk dipelajari dan dijadikan sebagai barang bukti,” sebutnya.

Gambarannya, kata Toga,

dari 68 organisasi dan perusahaan bongkar muat itu ,yang bakal diperiksa dalam waktu dekat sedikitnya 136 orang.

Dari 136 orang ini akan terungkap siapa saja yang menerima uang tersebut.

“Jika dilihat dari mekanismenya, hampir tidak ada sebenarnya buruh itu yang bekerja saat bongkar muat. Namun begitu, nanti kita akan menghitung berapa jumlah pekerja dan berapa upah yang diterima pekerja itu selama ini,” ucap Toga.

Sedangkan untuk isntansi seperti PT Pelindo I, Beacukai, Imigrasi dan Syahbandar selaku OP di pelabuhan Belawan yang sebelumnya telah membuat peraturan bersama diminta untuk bekerjasama dengan polisi,jika tidak patut dicurigai secara kelembagaan telah melindungi suatu tindak pidana kejahatan.

Namun demikian, oknumoknum tertentu didalamnya sudah ada yang dicurigai. Sebab, dalam 10 tahun terakhir para pelaku (preman) itu justru melanggar semua aturan yang dibuat namun tidak ada tindakan apapun dari OP. Dia menjelaskan, pada penelusuran tahap berikutnya, timsus akan fokus pada kasus korupsi. “Yang ditangkap kemarin itu kasusnya pemerasan masuk tindak pidana umum dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sedangkan kasus korupsinya masuk dalam tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini menyangkut pejabatnya apakah itu penyalahgunaan wewenang, menerima suap, menggunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan lainnya,” jelasnya. (rm/bs)

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Sejumlah kapal perang disiagakan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan yang dikenal memiliki banyak ikan.

Alhasil, saat ini aktifitas pencurian ikan oleh nelayan dari negara tetangga mulai berkurang.

“Tidak ada peningkatan (pencurian ikan oleh negara asing) karena sudah diberikan efek jera. Kalau tahun kemarin, hampir tiap hari kita nangkap, 2016, terakhir April, terus hari ini baru nangkap lagi,” kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut Ranai, Kolonel Laut Arif Badrudin, Kamis (6/10/2016) pekan lalu.

Tak disangka, saat kedatangan Presiden Joko Widodo hari ini, TNI AL menangkap kembali empat kapal penangkap ikan ilegal berbendera Vietnam di Perairan Natuna. Penangkapan tersebut terjadi pada pagi tadi.

“Ada empat kapal dari Vietnam, ditangkap KRI Lamadang dan KRI Imam Bonjol. Mereka menangkap ikannya sampai di wilayah kita,” ujar dia.

Arief tak menampik bahwa perairan Natuna memiliki daya tarik bagi nelayan asing. Selain itu, Pulau Natuna berada di lokasi yang strategis dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, perairan di sekitar Pulau Natuna ini menjadi jalur perdagangan yang strategis dan memiliki nilai ekonomi yang besar.

“Makanya wilayah perairan Natuna ini memang menjadi daya tarik bagi warga negara lain, khususnya nelayan, karena ikannya banyak. Kekayaannya juga besar, ada potensi migas,” tandasnya.

Seperti diketahui, hari ini Presiden Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Kerja mengunjungi Pulau Natuna.

Setelah menyaksikan penutupan latihan udara TNI AU, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meresmikan Bandara Ranai dan berkeliling di Natuna. (*)

Bareskrim Bekuk Jaringan Pengedar Uang Palsu

TUMPUKAN uang palsu yang berhasil diungkap Mabes Polri

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri kembali mengungkap jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Jaringan ini dikendalikan seorang napi.

“Pada hari Kamis 6 Oktober 2016 Subdit Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap 4 orang jaringan pembuat uang palsu di Semarang Jawa Tengah,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya kepada detikcom, Jumat (7/10).

Agung menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari hasil penyelidikan terkait dengan adanya pengedar uang palsu di Ungaran, Semarang yang dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam Lapas yang juga tersangkut kasus Uang Palsu.

Jaringan ini mengedarkan uang palsu di wilayah Jawa dan Bali.”Keempat tersangka ditangkap secara berurutan dari hari kamis hingga Jumat dini hari di tempat yang berbeda di wilayah Semarang dan sekitarnya,” jelas Agung.

Masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda mulai dari pembuat, kurir, penjual hingga pengendali peredaran uang palsu tersebut. Para tersangka menge-

darkan uang palsu di wilayah Jawa-Bali sejak 4 tahun yang lalu. Jaringan ini dikendalikan oleh seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman kasus serupa di Lapas Kerobokan Bali.

Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik yaitu 450 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000, Ratusan lembar uang palsu yang belum dipotong, Alat sablon, komputer, printer dan perlengkapan lain yang digunakan untuk mencetak uang palsu.Selain Uang Palsu, turut disita 3 unit mobil yang diduga merupakan hasil kejahatan selama 4 tahun ini.

Adapun identitas dan peran masing-masing tersangka yaitu HH , 39 tahun.

Peran, Menjual uang palsu pecahan Rp 100.000 dengan perbandingan 1:3, SV, 26 tahun, Peran : Sebagai pengendali pembuatan upal dan atas perintah orang tuanya (AH) yang berada di LP Kerobokan Bali ditahan dengan kasus yang sama (upal). S, 48 Tahun, Peran : Sebagai kurir sekaligus pengawas pembuatan upal, MS, 32 tahun, Peran : Melakukan setting warna saat pencetakan upal.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 36 ayat 1,2 dan 3 UU 7 Tahun 2011 dengan ancamam hukuman maksimal 15 tahun. (rm/dtk).

Polres Binjai Tangkap Tukang Becak

Nyambi Sebagai Penulis Togel

ILUSTRASI : Tukang Becak dayung di Binjai

BINJAI, RAKYAT MEDIAKesuma Riandani (33), seorang tukang becak ini bisa menghasilkan Rp5 juta setiap harinya.

Rupaya warga Jalan Nibung, Kelurahan Pahlawan, Kota Binjai, Sumatera Utara itu juga menjadi seorang penulis togel.

Polisi mengamankan dua buah telefon genggam berisi sejumlah pesan angka tebakan judi serta uang tunai sebesar Rp1,2 juta yang diduga merupakan hasil transaksi judi.

Setiap hari, Kesuma bisa

meraup omzet hingga Rp5 juta dari hasil penjualan togel. Ia mendapat 25 persen dari penjualan tersebut setiap harinya.

Saat diringkus, Kesuma berusaha menghapus bukti pengiriman dan pemesanan togel yang ada di handphone-nya, namun ia kalah cepat dengan polisi.

Penangkapan Kesuma dilakukan setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat sekitar tentang aktivitas pelaku sebagai penulis togel di

CMYK

warung rumahnya. “Setelah mendapat informasi itu, anggota Sat Reskrim langsung mengintai. Alhasil, kami bisa mengamankan pelaku,” kata Kasat Reskrim, AKP Bambang H Tarigan SH. “Kami masih periksa untuk mencari tahu siapa bandar togel yang bekerja dengan pelaku. Pelaku dikenakan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara,” pungkas AKP Bambang. (rm/oz).

KEJATI SURABAYA AJUKAN CEKAL TERHADAP DAHLAN ISKAN SURABAYA, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengajukan cekal untuk mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Pencekalan dilakukan untuk memudahkan Kejati memeriksa Dahlan Iskan dalam dugaan kasus penjualan aset negara saat dia menjabat direktur utama BUMD Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PWU) Mantan Menteri BUMN periode 2000-2010.”Kita Dahlan Iskan ajukan kemarin ke Kemenkumham,” kata Kepala Kejati Jawa Timur, Maruli Hutagalung, kepada wartawan Jumat (7/10/2016) lalu di Surabaya.

Maruli mengatakan, penyidik sudah dua kali memanggil Dahlan untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, namun Dahlan tidak datang karena sedang berada di luar negeri. Panggilan ketiga untuk mantan Dirut PT PLN (Persero) itu akan dilayangkan lagi pada 17 Oktober mendatang.

“Kalau tetap tidak datang, sesuai prosedur akan dijemput paksa,” jelas Maruli.

Kejati Jatim mulai menyelidiki kasus tersebut sejak 2015 lalu. Status penyelidikan kemudian dinaikkan menjadi penyidikan sejak 30 Juni 2016.Dalam kasus tersebut, ada dugaan praktik pelepasan aset negara berupa 33 tanah dan bangunan tanpa prosedur yang ditetapkan sehingga merugikan negara miliaran rupiah. Selain Dahlan, nama mantan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo juga diperiksa dalam kasus ini.

Kemarin Malam, mantan manajer Aset PT PWU, yang juga mantan ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. (rm/kmps).

KETUA DPR RI : PERNYATAAN AHOK DINILAI LECEHKAN UMAT ISLAM JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai melecehkan ayat alquran surah Al Maidah 51 menuai reaksi berbagai pihak, termasuk Ketua DPR Ade Komaruddin.Pria yang akrab disapa Akom tersebut menyuruh Ahok untuk meminta maaf ke umat islam.

Akom menilai, cara Ahok yang mengutip ayat alquran itu telah menjurus kepada SARA sehingga melukai hati umat Islam. Menurut Akom, konstitusi sejatinya telah memberi ruang bagi siapapun entah dari suku, agama, maupun etnisnya untuk menjadi pemimpin di negeri ini.”Jangan lupa konstitusi kita yang terakhir warga negara Indonesia itu tidak ada pakai asli,” ujarnya di Bali, Sabtu (8/10/2016) lalu.

Karena itu, dia sangat menyayangkan jikalau perkataan Ahok yang menyinggung SARA itu. Hal itu dapat melukai umat Islam dan bangsa ini yang sudah mempunyai tatanan yang cukup bagus di dalam konstitusinya.”Jadi saya kira ini tidak bisa didiamkan. Ini akan membahayakan persatuan nasional,” tandasnya. (tm/oz).

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama

CMYK

GALERI FOTO

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

WALIKOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH sedang menabur bunga di hari HUT TNI ke 71

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah

Menghadiri HUT TNI Ke 71 TANJUNGPINANG, Rabu (05/ 09). Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 71, segenap prajurit TNI di seluruh Kota Tanjungpinang mengadakan Upacara di Lapangan Pamedan Tanjungpinang.

Turut hadir dalam Upacara tersebut, Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH, Wakil Plt.Sekertaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ketua DPRD Provinsi Kepri dan Ketua DPRD Tanjungpinang serta Tokoh masyarakat Kepri.

Upacara ini dipimpin oleh Kasrem 033 WP, Kolonel Inf FaharudWALIKOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, salam komando dengan din, selaku Inspektur Upacara.

Kolonel Inf Faharuddin mem- para TNI di Acara HUT TNI ke 71 bacakan amanat dari Panglima TNI Papar Kolonel Inf Faharuddin ke- ucapnya.

Selain itu jelang Pilkada serenJenderal TNI Gatot Nurmatyo, pada prajurit.

Faharuddin juga berterima tak yang akan jatuh pada tahun mengatakan saat ini TNI tengah memprioritaskan pembangunan kasih kepada Pemerintah yang te- 2017 nanti, dia berpesan agar pradaerah-daerah perbatasan. lah meningkatkan kesehjateraan jurit TNI selalu mengedepankan Netralitas.

"TNI akan terus memberikan prajurit TNI. "TNI harus lebih mengedepansumbangsinya kepada Bangsa dan "Sekarang sudah ada perumaNegara melalui Operasi Militer han non dinas melalui program kan kepetingan Nasional dari pada Perang (OMP) maupun Operasi kredit kepemilikan rumah sederha- kepentingan pribadi. Junjung tingMiliter Selain Perang (OMSP). na disamping itu sejak bulan okto- gi kedaulatan RI yang berdasarkan Tugas-tugas tersebut merupakan ber 2015 pemerintah juga telah Pancasila, taati hukum, dan mankinerja optimal persembahan TNI", menaikan tunjangan prajurit TNI", tapkan komando dan persatuan".

WALIKOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH memberikan kata sambutan

WALIKOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH berfoto bersama dengan para TNI di Acara HUT TNI ke 71

WALIKOTA Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH memberikan hormat ke bendera merah Putih

WALIKOTA Tanjungpinang, Lis Darmansyah saat foto bersama di acara Fun Bike HUT TNI Ke-71.

CMYK

CMYK

11

SAMBUNGAN

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Oknum Jaksa Izinkan Tahanan

Bersetubuh di Sel Pengadilan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Hakim Santonius Tambunan yang merangkap sebagai Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang, memergoki tahanan Jaksa Kejari Tanjungpinang tengah bersetubuh di sel tahanan pengadilan negeri.

Hal ini bermula saat Santonius merasa curiga lantaran tahanan milik Kejari Tanjungpianang itu belum juga pulang dan dikembalikan ke Rumah Tahanan (rutan) Tanjungpinang meski sidang sudah selesai.

Santonius pun langsung melihat dari luar sel tahanan yang berada di belakang gedung pengadilan. Dalam sel itu, terdapat seorang tahanan yang terjerat kasus narkoba sedang berhubungan intim.

Untuk menutupi sel tahanan itu, Furgan menutupi jeruji besi dengan baju-baju milik tahanan lainnya, serta dengan sepotong sarung. Spontan, Santonius pun marah dan menanyakan perbuatannya.

Saat dipergoki, tahanan itu masih dalam keadaan bugil.

“Saya dengan istri saya pak,” ujar tahanan yang diketahui bernama Furgan, Senin (26/9/2016) dua pekan lalu.

Furgan juga mengaku, untuk bisa berhubungan badan dengan istrinya di ruang sel tahanan itu, dirinya memberikan sejumlah uang kepada Jak-

KANTOR Pengadilan Negeri Tanjungpinang

sa Kejari. “Saya kasih uang ke jaksa, sehingga saya diijinkan,” terangnya.

Santonius pun langsung menyuruh terdakwa itu keluar dan meminta pihak jaksa segera mengembalikan tahanan tersebut ke dalam rutan. Pasalnya, semua tahanan yang sudah bersidang telah dipulangkan terlebih dahulu ke rutan.

Santonius saat dikonfirmasi menegaskan, tidak ada aturan manapun yang memeperbolehkan seorang tahanan berhubungan intim di sel tahanan pengadilan, karena mereka dibawa ke pengadilan negeri untuk bersidang.

“Tidak ada aturan mana

rimun.

“Saya tidak mempermasalahkan apabila yang duduk di kursi dewan mewakili saya adalah teman saya, namun saya mempertanyakan kenapa saya disuruh duduk di kursi anggota sedangkan saya ini diundang sebagai Ketua Dewan. Saya melihat ada unsur kesengajaan untuk membuat saya malu,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Asyura meminta kepada Sekwan Usman Ahmad untuk tidak ikut campur tangan dalam internal DPRD, melainkan dia sebagai eksekutif harus netral dalam masalah ini. Selama ini, dia melihat Sekwan terlalu jauh mencampuri urusan internal DPRD dan sengaja tidak melibatkan dia dalam kegiatan apapun di DPRD Karimun.

“Disini, saya tidak ingin membuat rusuh. Namun, saya

Khusus untuk Pulau Laut, Gubernur Nurdin mengaku sudah turun langsung mengadakan pertemuan dengan masyarakat menjaring aspirasi. “Kemaren saya sudah ke Pulau Laut, berdialog dengan masyarakat, aspirasi masyarakat sudah kita tampung”, terangnya.

Karena kesibukannya men-

Mendagri Pecat “Ya kalau sepanjang tidak OTT (Operasi Tangkap Tangan), kami menunggu sampai inkrah dong, kan tetap asas praduga tidak bersalah. Kayak satu dirjen kami, kan menunggu proses hukum dulu, kan

belum ada putusan,” jelasnya.

Kasus korupsi e-KTP yang terjadi saat kepemimpinan Gamawan Fauzi ini diketahui juga melibatkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugihar-

Sambungan Hal. 1

yambut kedatangan Presiden Jokowi di Bandara Ranai, Gubenur Nurdin belum bisa menjelasakan apa saja, yang menjadi usulan masyarkat Pulau Laut. “Yang pasti, Pemprov akan prioritas membangun pulau-pulau terluar di wilayah kepri. Untuk jelasnya, nanti aja.

Pak Presiden bentar lagi tiba,” pungkasnya berlalu.(rm/gun)

to. ”(Irman dan Sugiharto) langsung berhenti. Tapi tidak kami pecat karena menunggu proses hukum. Kasus e-KTP ini kan sedang proses, tetap asas praduga tak bersalah,” tukas Tjahjo. (rm/mb).

Sambungan Hal. 1

da di wilayah perbatasan. Banyak pulau terluar yang menjadi konsen pengamanan dan saat ini sudah ditempatkan para personil Polri.

“Anggota kita sudah berada di pulau perbatasan seperti Pulau Laut, Pulau Subi dan Pulau Serasan. Setiap hari mere-

Program Tax ra merupakan negara yang paling digemari warga negara Indonesia untuk memarkir hartahartanya.Berdasarkan data yang didapatkan pemerintah dari kajian salah satu konsultan internasional, harta WNI yang disimpan di luar negeri mencapai 250 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 3.250 triliun.

Dari angka itu, 200 miliar

benar-benar dilecehkan dengan kejadian ini. Makanya, saya tak terima. Kalau memang dalam undangan saya sebagai Ketua DPRD, harusnya saya duduk di bagian kursi DPRD lah. Sebenarnya, saya tidak ngotot mengejar kursi ketua DPRD. Kalau mau duduk disana dilakan saja. Kalau memang mau mengganti saya, kenapa dari dulu tak digantiganti,” jelasnya.

Ancaman Asyura yang melaporkan Sekwan Karimun ke polis bukan main-main. Dari RSUD Karimun dirinya langsung menuju ke Polres Karimun. Dia langsung menuju ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Karimun untuk membuat laporan polisi. Hingga sore, Asyura masih memberikan keterangan di SPK Polres Karimun. (rm/ hk)

Sambungan Hal. 1

Kapolri Minta sosok Polri yang profesional.

“Sesuai dengan keberadaan Polri, kami akan selalu menjaga nama baik koorp ini dengan bekerja secara profesional dan penegakkan hukum yang maksimal,” ungkapnya.

Secara penempatan lanjut Kapolres, Polres Natuna bera-

pun yang mengatur. Sebelumnya juga Wakil Ketua PN sudah melarang hal ini. Kalau di rutan mungkin saja bisa, itupun masih sebatas opini untuk dibuatkan bilik asmara bagi tahanan, tapi ini kan sel pengadilan dan itu tahanan kejari, dan sepenuhnya pengawasan itu wewenang Kejari,” sambung Santonius.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tanjungpinang Ricky Setiawan yang dikonfirmasi akan kejadian ini masih bungkam. Nomor handphone miliknya yang sebelumnya aktif saat dihubungi tibatiba dimatikan.(rm/snd) Sambungan Hal. 1

Pembangunan Pulau prov baik pembangunan infrastruktur maupun pengembangan SDMnya”, ujar Gubernur Nurdin, Kamis (6/10/2016) pekan lalu di Bandara Ranai.

Nurdin menegaskan, Pemprov tidak ada melakukan pemilihan terhadap pulau-pulau terluar yang diprioritaskan.

Namun ia mengaku semua pulau terluar jadi prioritasnya.

Bekuk Oknum PNS Lakukan Penipuan BATAM, RAKYAT MEDIA-Polsek Batam Kota melakukan Pengungkapan kasus penipuan yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2016 lalu.Tersangka ditangkap oleh anggota Polsek Batam Kota, Senin (3/10/2016) pekan lalu berinisial Gi seorang pegawai negeri yang dilaporkan oleh Korban Eri Susanto ke polisi.

Dari keterangan korban Eri, pada tanggal (28/6/2016) sekitar pukul 15.00 Wib, tersangka Gi datang ke rumahnya di Komplek Air Mas Blok D No. 13 Kec. Batam Kota dan menanyakan tentang kelebihan tanah, sehingga korban meminta bantuan kepada tersangka untuk pengurusan dan tersangka meminta uang sebesar Rp. 1.000.000 sebagai tanda jadi.

Beberapa hari kedepan tersangka meminta dana sebesar Rp. 30.000.000 biaya keseluruhan dan terlapor meminta 75 % , dengan jumlah Rp. 20.000.000 dan sisanya di bayar selesai pen-

OKNUM PNS yang ditangkap polisi karena menipu

gurusan, karena korban curiga maka pelapor mendatangi kantor BPN dan pihak BPN mengatakan bahwa Tersangka sudah tidak bekerja di kantor BPN. Setelah anggota Polsek Batam Kota menerima laporan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan polisi menyita barang bukti sebuah kwitansi DP awal pengurusan tanah tambahan, 2 lembar surat izin bangunan dan izin lahan palsu, 4 formulir

data lapangan, 2 buah cap palsu Badan Pertanahan dan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan dan 1 seragam dinas Kantor Pertanahan Kota Batam.

Saat ini tersangka beserta barang butki berada di Polsek Batam Kota guna proses penyidikan lebih lanjut dan tersangka melanggar pasal Pasal 378 jo pasal 374 jo pasal 263 ayat (1) KUHPidana dengan acaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. (rm/rm/mb).

Kasus Korupsi

Ketua DPRD Namun pada saat hadir di lokasi acara, dirinya diarahkan duduk di kursi anggota dewan oleh Protokoler Pemkab Karimun.”Saya bertanya kepada Dewi, Prokoler Pemkab Karimun, siapa yang memerintahkan saya untuk duduk di belakang, kan saya diundang sebagai Ketua Dewan. Dia menjawab bahwa Sekwanlah yang telah memerintahkan dan mengarahkan saya untuk duduk dibelakang,” kata Asyura kepada sejumlah wartawan di Karimun.

Asyura menyebut, dia sempat meminta kepada Humas dan Prokoler Pemkab Karimun untuk menunjukkan surat perintah dari sekwan tersebut, namun surat itu tidak dapat ditunjukkannya. Sementara, Asyura sendiri menunjukkan surat undangan yang diterimanya atas nama Ketua DPRD Ka-

Polsek Batam Kota

ka terus melaporkan segala aktifitas disana. Sementara pulau-pulau lain juga sudah ditempatkan personil lain demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta adanya ancaman yang mungkin perlu ditanggapi dengan cepat,” tutupnya. (rm/hlk).

Sambungan Hal. 1

dollar AS atau Rp 2.600 triliun disimpan di Singapura. Rinciannya, sekitar 50 miliar dollar AS atau sekitar Rp 650 triliun disimpan dalam bentuk non-investasi atau aset dalam bentuk real estat. Sementara itu, sisanya, yakni sebesar 150 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.950 triliun, diinvestasikan dan disimpan dalam bentuk deposito, su-

rat berharga, atau saham.

Sejak program tax amnesty dijalankan, pemberitaan seputar upaya Singapura menjegal program tersebut sangat kencang.Terakhir, bank-bank Singapura melaporkan nasabahnya kepada pihak kepolisian setempat bagi mereka yang ikut program tax amnesty.(rm/oz).

Kepri, Asri Agung Putra, dan Asisten Pidana Khusus N. Rahmat SH, kepada wartawan dalam beberapa kali memberikan keterangan pers mengatakan. Sebelum para tersangka ditahan, pihaknya telah memeriksa ketiga pelaku sebagai tersangka.

Selain tiga tersangka yang telah ditahan,Asri Agung juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus korupsi Rp66 miliar dana Bansos Batam tahun 2011. Menurut Asri Agung, penangkapan tiga tersangka tersebut, hanya bagian kecil dari penyelewengan Rp66 miliar dana Bansos dan Hibah Batam yang dikucurkan dari APBD 2011.

“Pengguna anggaran (PA) dari pelaksanaan APBD 2011 tersebut adalah Sekretaris Kota Batam (Setdako) Agussahiman. Tidak tertutup kemungkinan kita akan periksa pengguna anggarannya,”tegas Asri Agung Bahkan, orang nomor dua di Kejati Kepri tersebu menjelaskan, keterlibatan Sekdako Agussahiman selaku Pengguna Anggaran (PA) masih terus didalami. ”Sebesar Rp750 juta dari Rp66 miliar alokasi dana Bansos Batam ý2011, diterima langsung oleh ketiga tersangka dari Bendahara Pengeluaran Setdako Batam, Kh, yang juga sebagai Bendahara PS Batam,” ujarnya.

Kasus korupsi Bansos dan Hibah APBD 2011 Batamý lainnya, sampai saat ini penyidikannya masih terus dilakukan. Kejaksaan Tinggi Kepri masih terus mendalami dugaan korupsi Rp66 miliar dana Bansos dan Hibah APBD 2011 Kota Batam tersebut yang disalurkan kepada Lembaga Pemerintah dan Non Lembaga Pemerintah, seperti ke Persatuan Sepak Bola Batam (PS-Batam), Koni, Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), Korpri, Organisasi Persatuan Wanita Dewan serta lembaga lainnya.

Sementara ke Lembaga Organisasi Pemerintah Rp66 miliar lebih dana Hibah dan Bansos Batam juga dikucurkan ke Dinas Pendidikan Kota Batam, Koperasi dan UKM, serta bantuan LSM dan lembaga profesi lainnya di bagian Kesbangpol Kota Batam. ”Untuk item pengucuran dana Bansos pada Lembaga Organisasi dan Non Organisasi lainnya,

Sambungan Hal. 1

sampai saat ini masih terus didalami dan dalam proses penyidikan,”kata Asri Agung Dalam kasus ini, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 jo pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP. Selain menahan tiga tersangka pengurus PS Batam, Kejaksaan Tinggi Kepri juga menahan tiga tersangka korupsi dana honorer guru Tempat Pendidikan Alquran (TPQ) dari Bansos Batam 2011 senilai Rp3,9 miliar lebih.Tetiga koruptor tersebut, Jami’ad, sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru Tempat Pengajian Alquran (TPQ) Kota Batam, ASomat, sebagai Kasubbag Bansos di Bagian Kesra Kota Batam, serta Junaidi sebagai Kabag Kesra Kota Batam tahun 2011.

Menurut N.Rahmat Aspidsus Kejati Kepri mengatakan, dari Rp66 miliar dana Bansos APBD 2011 Batam, sebanyak Rp6,4 miliar merupakan dana honorer guru TPQ yang disalurkan Kabag Kesra Pemko Batam melalui Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam, kepada 3.500 Guru TPQ Batam tahun 2011.

“Tapi ternyata, dari 3.500 guruý yang terdata di BMGTPQ, dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihaknya, tidak semua guru menerima dana tersebut.

Modusnya, dana diberikan pada guru yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kriteria dan bahkan, ada yang bukan guru TPQ,” sebut Rahmat.

Dari alat bukti, penyidikan serta hasil audit Jaksa dan BPKP, atas korupsi dalam honor guru TPQ ini, diketahui kerugian negara Rp3,9 miliar dari pagu dana Rp6,4 miliar Bansos Batam 2011.”Kasus korupsi dana TPQ ini menjadi menarik perhatian karena berkiatan dengan LPQ di masjid, dan tidak menutup kemungkinan, akan ada tersangka lain dalam kasus ini,” ujarnya.

Kejaksaan Tinggi Kepri, menjerat ketiga tersangka dengan pasal 2 juncto Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP. Dikatakan Rahmat, saat ini

pihaknya masih terus mendalami keterlibatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggorogoti keuangan negara tersebut. ”Nama-namanya sudah kami kantongi dan belum bisa saya sebutkan sekarang karena penyidik masih terus mendalami,” kata Rahmat.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, pihaknya juga telah mendapatkan kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri. Namun, Rahmat enggan menjelaskan secara detail saat ini.”Nanti setelah selesai penyidikannya akan kami jelaskan secara detail berapa kerugian negara dan dari pos anggaran mana saja,”kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan, penyidikan kasus Bansos Batam yang dilakukan pihaknya memang terkesan lamban. Hal tersebut karena penyidik perlu kehati-hatian dan tidak mau salah langkah dan gegabah untuk menjerat orang yang paling bertangung jawab.”Yang kami periksa dan mintai keterangan bukan hanya ratusan orang. Tetapi sampai seribuan orang. Ini perlu kehati-hatian.

Karena anggaran itu di plot tidak hanya di satu SKPD saja,” jelas Rahmat.

Rahmat juga belum bisa memastikan berapa orang yang bakal ditetapkan menjadi tersangka,”Saya minta rekan rekan sabar karena masih dalam proses. Yang jelas masih ada tersangka lain. Ini masih dalam proses,”kata Rahmat.

Penyelidikan dugaan korupsi Bansos Batam ini dilakukan Kejati Kepri, menyusul adanya laporan masyarakat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Kemudian oleh Kejagung dilimpahkan ke Kejati Kepri. Kasus ini juga menjadi prioritas Kejati Kepri karena merupakan rekomendasi dari Kejagung.

Dugaan korupsinya berawal dari Pemko Batam menganggarkan dana hibah sebesar Rp 66 miliar, kemudian dana hibah tersebut disalurkan kepada instansi pemerintah, kelompok masyarakat dan perorangan dengan rincian, Pemerintah Pusat instansi vertikal Rp 11, 2 miliar, organisasi semi pemerintahan Rp 3,2 miliar, dana BOS ke sekolah swasta Rp 15,6 miliar, kelompok ma-

Presiden Jokowidodo agar pergerakan ekonomi meningkat,” kata Presiden Jokowi.

Terminal Bandara Ranai ini dibangun dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Natuna. Sementara landasan pacunya menggunakan anggaran TNI Angkatan Udara. Luas Bandara Ranai 3.865 meter persegi dengan kemampuan menampung penumpang lebih kurang 385 orang.

Menurut Jokowi, tanpa konektivitas yang baik, akan ada daerah-daerah yang tertinggal.

“Bandara Ranai menjadi jembatan udara antara Natuna dan Tanjung Pinang, Batam dan provinsi kabupaten kota yang lain,” tambah Jokowi.

Jokowi berharap, dengan diresmikan Bandar Ranai ini, semoga bisa meningkatkan pendapatan negara seperti sektor pariwisata dan perikanan.

CMYK

Demikian juga dengan pengiriman logistik akan lebih cepat dan murah.

Soal perikanan, dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan, pada tahun 2017, kawasan perikanan Selat Lampa segera beroperasi. Dengan beroperasinya kawasan seluas 100 hektare ini, diyakini bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam peresmian itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, Menlu Retno Marsudi, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Sam Budigustiawan dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal.

Gubernur Nurdin memang berharap percepatan-percepa-

syarakat 21,6 miliar dan perorangan 14,8 miliar hingga total keseluruhan Rp 66,5 miliar.

Sistem penyaluran dana ini dengan mekanisme LS ditransfer dari kas daerah Kota Batam, kepada rekening penerima hibah.

Tetapi dalam praktiknya, penyaluran dana hibah tersebut tanpa dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban dan naskah hibah. Belanja hibah itu dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sekretariat daerah selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD). Dari jumlah yang disalurkan tersebut yang dilengkapi dengan naskah hanya sebesar Rp 14,4 miliar. Sedangkan sebesar Rp 52 miliar, tanpa memiliki naskah hibah dan tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban.

Penyaluran dana hibah puluhan miliar yang tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban ini terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2011. Modus korupsi dana Bansos yang dilakukan mirip dengan modus sejumlah daerah lainnya. Untuk kasus Batam antara lain modusnya fiktif. Modus pertama, organisasinya jelas mengajukan proposal kegiatan. Tapi begitu dana Bansos dicairkan, ternyata tidak ada kegiatan yang dilakukan seperti tercantum di proposal.

Modus fiktif kedua, proposal diajukan lengkap dengan rincian kegiatan, namun sebenarnya lembaga atau organisasi penerimanya Bansos itu tidak ada. Sudah tentu, kegiatan di lapangan juga tidak ada.

Alamatnya tidak jelas. Biasanya itu dimainkan satu dua orang yang membuat proposal untuk kepentingan pribadi.

Kemudian modusa ketiga, yaitu dilakukan kongkalikong antara pemberi dengan penerima. Bantuan tersebut memang disalurkan, tapi pemberi (pemko Batam) memotong dana itu dalam jumlah besar. Sementara penerima terima saja, yang penting dapat uang. Sedangkan modus lain, yang mengajukan proposal oknum pegawai sendiri, dengan mencatut lembaga atau ormas tertentu stempel dan kop surat dipalsukan setelah cair dananya ditilep sendiri. (rm/mawardi).

Sambungan Hal. 1

tan pembangunan di Natuna, dan umumnya Kepri dengan kehadiran Presiden Jokowi.

Gubernur memang sangat berharap kawasan perikanan Selat Lampa segera terwujud.

“Potensi perikanan yang besar di Natuna Insya Allah akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Nurdin juga berharap potensi kepariwisataan di Natuna juga semakin menggeliat dengan adanya bandara ini. ý Setelah bandara ini resmi, tidak menutup kemungkinan semakin mempercepat pembangunan infrastruktur yang memadai mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, listrik dan air agar konektifitas yang diinginkan segera terwujud.

Dalam pada itu, Menteri Perhubungan RI mengatakan,

bandara Ranai merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi daerah perbatasan dan terdepan di NKRI. Bandara juga sebagai alat transportasi dalam menunjang pergerakan ekonomi daerah untuk lebih baik lagi.

“Bandara ini dibangun juga sebagai salah satu moda transportasi paling cepat karena apabila menggunakan kapal laut akan menambah waktu perjalanan lebih lama dan pelabuhan juga masih membutuhkan perbaikan,” kata Budi.

Selain Bandara Ranai, Pemerintah pusat juga sedang memangkas waktu tol laut dari Jakarta menuju Natuna. Jika sebelumnya 21 hari perjalanan akan dilakukan re route dari Kalimantan karena akan lebih cepat menjadi 10 hari. (rm/ mwd)

CMYK

KORAN UMUM

Senin, 10-16 Oktober 2016 - MINGGU- II

12

Portal Media OnlineOktober : www.rakyatmediapers.co.id Senin, 10-16 2016 - MINGGU-

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 171 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

II

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

TNI AL Tangkap Tiga Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIA-Tiga kapal ikan berbendera Vietnam ditangkap jajaran TNI AL, di perairan Natuna, pada Kamis (6/10/2016) lalu. Ketiga kapal tersebut ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Penangkapan kapal tersebut dilakukan unsur KRI Lemadang 632 dan KRI Teuku Umar 385 dibawah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) yang sedang terlibat operasi Yuda Sagara XVI,

KAPAL patroli TNI AL menarik kapal ikan Vietnam yang berhasil ditangkap ketika mencuri ikan di perairan Natuna

AKBP Hartono Pensiun,

Pengganti Kabid Humas AKBP Erlangga BATAM, RAKYAT MEDIAKapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigustian mengucapkan selamat menjalankan masa pensiun kepada AKBP Hartono, yang selama ini memegang fungsi Humas di Polda Kepri.Hartono termasuk anggota yang cukup lama mengabdi di Polda Kepri.

“Trimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdian, dedikasi saudara diorganisasi polri khususnya di Polda Kepri selama lebih kurang 37 tahun,” kata Sam Budigusdian disela-sela acara Kenal Pamit Wakapolda, Dirintelkam, Dirlantas, Kabidkeu dan Kabidhumas Polda Kepri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Jumat (7/10/2016) pekan lalu.

Selanjutnya untuk para pejabat baru, dalam acara yang

AKBP Hartono sama, Kapolda mengucapkan terimakasih atas pengabdian Kombes Pol Yan fitri Halimansyah, Kombes Pol Dwi Suryo Cahyono, Kombes Pol Edi Yudianto dan Akbp Widada.

Kapolda Kepri juga berharap agar dapat segera menyesuaikan diri dan mengena-

li karakteristik daerah provinsi Kepulauan Riau.

“Hal itu guna mendukung pelaksanaan tugas saudara di Polda Kepri dan meminta ibuibu Bhayangkari pejabat yang baru agar dapat selalu mendampingi suami dan memberikan dukungan serta motivasi kepada suami dalam melaksanakan tugas di Polda Kepri,” kata dia.

Dalam acara tersebut para anggota berkesempatan untuk kenal dengan pejabat yang baru dan berpamitan kepada para pejabat lama yang pindah tugas diluar kota.

Kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan bernyanyi bersama.Sebelumnya telah dilakukan Serah Terima Jabatan Wakapolda Kepri, Dir Intelkam, Dir Lantas, dan Kabid Keu Polda Kepri, Jumat pagi (7/9/2016) bulan lalu di Mapolda Polda Kepri. (rm/trb).

yang dinakhodai Nguyen Fontrung dengan 3 orang ABK. “Hasil pemeriksaan awal terhadap kedua kapal tersebut ditemukan hasil penangkapan ikan di Perairan Teritorial Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Saat ditangkap dan diperiksa kedua kapal tersebut bermuatan masingmasing ikan campuran,” ujar Josdy, Jumat (7/10/2016) lalu.

Sementara itu, lanjut Josdy, di perairan yang sama perairan Laut Natuna KRI Teuku Umar 385 juga berhasil menangkap

Kapal Ikan Asing ( KIA ) berbendera Vietnam BV 92726 TS yang di nakhodai Le Huu Loi dengan 9 orang ABK pada posisi 06° 02’ 6" U – 106° 26’ 10" T.”Kapal tersebut diduga melakukan pelanggran berupa kegiatan illegal fishing dan kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah,” kata Josdy.

Dijelaskannya, untuk proses penyelidikan lebih lanjut, ketiga Kapal Ikan Asing (KIA) tersebut dikawal menuju Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ranai. (rm/feri).

Tarif UWTO Pemukiman di Batam Naik Rp17.600 Hingga Rp3,41 Juta BATAM- Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)ý nomor 148/PMK.05/2016 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Aturan baru yang mengatur tentang tarif baru BLU BP Batamitupun disebut akan segera diberlakukan.

Direktur Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan, dengan ditandatanganinya PMK tersebut, maka Kepala BP Batam, Hatanto Reksodiputro akan segera mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Kepala (Perka) baru.

Menurutnya Perka tersebut akan mengatur tarif BLU di masing-masiýng wilayah di Batam.

Pasalnya, draft harga di dalam PMK tersebut baru seputar nilai terendah hingga nilai tertinggi.”Berlakunya tunggu ada Perka dulu. Secepatnya lah, kan sudah ada PMK. Karena di PMK itukan baru range saja,” ujar dia saat dihubungi Tribun Batam, Sabtu (8/10/ 2016) lalu.Di dalam Perka akan diatur nilai per wilayah untuk masing-masing tarif layanan. Mana yang menjadi

KOMPLEK perumahan di wilayah Batam Centre, Kota Batam

wilayah dengan nilai tertinggi dan mana yang terendah.

Yang penting dilihat dari kondisi di lapangannya. Nanti itu pasti diatur semua di dalam Perka, yang daerah Batuaji berapa untuk pemukimannya, untuk komersilnya. Kalau untuk pemukiman mungkin kecil, tapi kalau pengusaha di nagoya misalnya menuntut Rp 15 ribu per meter persegi kan kebangetan juga,” tutur Purnomo Andiantono.

Satu diantara hal yang menjadi per-

hatiannya adalah sektor Properti.PMK No PMK No. 148 tahun 2016 tentang tarif layanan BLU BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mencantumkan, tarif sewa lahan atau yang selama ini dikenal dengan UWTO (uang wajib tahunan Otorita Batam) untuk pemukiman saja nilainya antara Rp 17.600 hingga Rp 3.416.000.Sedangkan sebelumnya tarif sewa lahan untuk pemukiman hanya Rp 29 ribu hingga Rp 51 ribu. (rm/trb).

16 Perusahaan Reklamasi Nunggak Retribusi Galian C Rp 19,9 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIASebanyak 16 perusahaan masih menunggak pembayaran retribu-

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

di laut Teritorial Indonesia.

Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama (Laksma) TNI S Irawan, melalui Kadispen Mayor Laut (KH) Josdy Damopoli, mengatakan KRI Lemadang 632 berhasil menangkap dua Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam pada posisi 05° 38’ 29" U – 108° 22’ 55" T. dan 05°25’ 57" U – 106° 29’ 08" T, yakni BV 5291 TS yang di nakhodai Danggoc Quang dengan 8 orang Anak Buah Kapal (ABK) dan BV 5290 TS

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media.

Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit.

Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

CMYK

si galian C senilai Rp19,9 miliar dalam pengurusan izin reklamasi di Kota Batam, Kepulauan Riau.”Ada kekurangan bayar retribusi galian C, jumlahnya Rp19,9 miliar,” kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam Dendi Purnomo di Batam, Kamis.

Perhitungan itu berdasarkan hasil evaluasi reklamasi yang dilakukan Tim 9 Pemkot Batam selama tiga bulan di seluruh pengerjaan reklamasi di pantai utara dan timur Pulau Batam.Dendi mengatakan

kurang bayar disebabkan ada selisih hitung antara izin yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Lahan dengan pengerjaan di lapangan.”Misalnya yang diberikan izin ini tapi pengerjaannya itu,” kata dia yang juga anggota Tim 9.

Tim 9 sudah melaporkan hasil evaluasi kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk ditindaklanjuti dengan menagih kekurangan bayar biaya retribusi galian C.Selain menghitung kekurangan bayar retribusi galian C, Tim 9 juga memyim-

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

pulkan empat perusahaan melanggar UU dan akam dipidana.

Ia menyatakan proses pidana masih dalam tahan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapedalda Kota Batam. ”Sekarang tengah sibuk memanggil. Tiap hari ada saja yang dipanggil,” kata dia.

Tim 9 juga merancang revisi Peraturan Wali Kota No.54 tahun 2013 tentang Tata Cara Reklamasi demi menjaga kelestarian lingkungan.Dalam rancangan itu, direncanakan Perwako berisi larangan reklamasi menggunakan tanah timbun dari darat.

Reklamasi hanya boleh menggunakan pasir laut.Izin reklamasi, juga harus mendapatkan rekomendasi Wali Kot, baru kemudian diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.”Nanti selanjutnya reklamasi harus didului rekomendasi Wali Kota, baru izin diterbitkan Menteri yang memiliki wewenang memberikan izin reklamasi yaitu Menteri Kelautan,” kata Dendi. (rm/mb).