CMYK
AKP Ichwan Lubis Kasat Narkoba KP.3 Belawan Ditangkap BNN O RMei AN U MingguM U M IV Senin,K25-5 2016 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH
Baca Hal 9
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Senin, 25 - 5 Mei 2016 Minggu- IV
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 153 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-
Kakanim Imigrasi Belakang Padang
“Bisnis Paspor Tembak” Patok Biaya Pembuatan Paspor Rp2 Juta Sampai Rp 3,5 Juta
KEPALA Kantor Imigrasi Kelas-II Belakang Padang Imade Sudarta
SIDIK salah seorang pemohon yang diwawancarai wartawan koran Rakyat PULUHAN pemohon yang berasal dari Buton dan Madura tengah menunggu Media Hadi Sucipto diluar kantor Imigrasi Belakang Padang giliran pengambilan paspor
Kasus Suap Panitera PN Jakarta Pusat
RUMAH DAN RUANG KERJA SEKJEN MA NURHADI DIGELEDAH KPK JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di sekitar Jakarta yang diduga kuat terdapat bukti terkait suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sebuah perkara di PN Jakpus. Dua lokasi diantaranya adalah, rumah Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan ruang kerja Nurhadi di Gedung Mahkamah
Agung. Apakah KPK mencium dugaan keterlibatan Nurhadi dalam perkara suap ini? Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, sebagaimana diatur dalam UU KPK, pihaknya bisa menggeledah tempat-tempat yang diduga kuat terdapat alat bukti tindak pidana korupsi, meski yang bersangkutan dengan tempat tersebut belum berstatus tersangka. “Penggeledahan boleh di-
Ratusan Hektar Lahan Perkebunandi Deli Serdang Digarap Mafia Tanah
Bersambung ke Hal 11 PARA penggarap lahan perkebunan di deli Serdang
GEDUNG Mahkamah Agung digelag KPK
MEDAN, RAKYAT MEDIA-Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deliserdang yang akan dibuat dalam peraturan daerah (Perda) disinyalir bakal rumit. Soalnya, saat panitia khusus (pansus) DPRD Deliserdang melakukan survei lapangan pada Kamis (21/4/2016) pekan lalu ditemukan fakta jika ratusan hektar lahan PTPN II Tanjung Morawa telah digarap mafia tanah. Selain itu, lahan PTPN II yang masuk dalam HGU Nomor 10 ditemukan 34 unit bangunan ruko berlantai 2 telah ber-
diri dan disinyalir tanpa izin.”Kami mendukung RTRW Kabupaten Deliserdang tapi lahan kami sudah ratusan hektar digarap mafia tanah,” sebut Direktur SDM PTPN II, Komaruzaman saat berdialog dengan Pansus DPRD DS tentang Ranperda RTRW. Didampingi Kabag Hukum Pertanahan PTPN II, Djon Ismed, Komaruzaman juga berharap, bila Ranperda RTRW Kabupaten Deliserdang itu nantinya dibuat Bersambung ke Hal 11
Ada Apa?, Kejati Kepri Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Bansos Batam TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri tampaknya tak serius mengusut kasus korupsi aliran dana Bansos Kota Batam tahun 2011-2012 senilai Rp 66 miliar. Sampai hari ini belum ada satu pun pejabat Pemerintah Kota Batam yang terlibat kasus tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun sudah ada dari pihak penerima bansos, yakni mantan Wakil Ketua DPRD Kota Batam yang juga mantan Ketua PC Batam Haris Hardi Halim, akhir Maret lalu telah dijadikan tersangka. Namun penyelidikan dan penyidikan satu bagian kecil dari dana Bansos Rp 66 miliar yang menjadi bancakan itu, belum tuntas. Informasi yang diterima media ini, tim penyidik se-
KEPALA Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana
dang membidik pejabat di Bagian Kesra dan Kesbangpol Pemko Batam. Penyelidikan ini terkait dana bantuan terhadap ribuan Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan insentif bagi guru-guru TPQ di Batam. “Sudah lebih dari 1000 saksi dari pihak TPQ dimintai keterangan. Bahkan sudah lebih sepekan tim penyidik
melakukan pemeriksaan di Batam. Kita harapkan pemeriksaan segera rampung,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, N Rahmat melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri, Zainur Arifin Syah, kepada media ini di Tanjungpinang belum lama ini Zainur menjelaskan, ka-
sus korupsi dana TPQ ini sudah berstatus penyidikan. Namun hingga kini, belum muncul nama tersangka dari kasus ini.Zainur mengakui, pemeriksaan ini termasuk lama lantaran pihaknya tidak bisa memeriksa setiap penerima aliran secara random atau acak. Satu per satu harus diperiksa. “Ada dugaaan, para pengurus TPQ yang jumlahnya ribuan itu tidak menerima ataupun menerima insentif lebih sedikit dari yang seharusnya mereka terima. Ini harus dibuktikan, makanya kita harus periksa satu per satu, apakah mereka menerima utuh atau tidak,” katanya. Menurut Zainur, setiap pengurus TPQ harusnya menerima Rp 150 ribu tiap bulan yang dicairkan enam buBersambung ke Hal 11
CMYK
BATAM, RAKYATMEDIASepak terjang oknum pejabat Imigrasi Belakang Padang dalam proses permohonan paspor kepada masyarakat tampaknya tidak lagi mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) baik proses permohonan paspor baru maupun proses pergantian paspor sebagaimana ketentuan yang telah digariskan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kebijakan Kepala kantor imigrasi Belakang Padang, lebih mendahulukan
isi kocek pribadi ketimbang kepentingan lebih luas yaitu meningkatkan kewaspadaaan dalam pelayanan penerbitaan paspor bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Terutama adalah untuk mengantisipasi WNI pergi ke luar negeri bekerja sebagai TKI ilegal atau bergabung dalam kelompok radikal. Kenyataan ini yang terjadi dalam proses penerbitan paspor di kantor Imigrasi Bersambung ke Hal 11
KPK BIDIK KAJATI DAN ASPIDSUS KEJATI DKI JAKARTA JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua pejabat ini kembali diperiksa dalam dugaan suap terkait penghentian perkara di Kejati Kepri.”Dua orang itu sudah diperiksa kembali,”ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief kepada wartawan di gedung KPK. Dari pemeriksaan awal ada indikasi Sudung dan Tomo mengetahui rencana pemberian uang suap dari PT Brantas Abipraya. Keduanya pun sudah diperiksa kembali terhadap tiga tersangka suap penghentian perkara PT Brantas Abipraya.Ketiga orang tersangka kasus tersebut adalah Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager Dandung Pamularno, dan seorang pihak swasta
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Sudung Situmorang bernama Marudut. Hingga kini KPK belum menentukan siapa pihak yang diduga akan menerima suap itu. Karena itu, pihaknya masih menyelidiki keterlibatan pihak Kejati DKI dalam perkara tersebut. Sementara nama Marudut di internal Kejaksaan sebenarnya tidak Bersambung ke Hal 11
Bupati Natuna Terseret Korupsi Bansos Migas Rp 4,45 Miliar meriksa sejumlah pejabat Natuna yang diduga mengetahui aliran dana Bansos tersebut. Mulai dari Sekda,
Bendahara, dan pihak terkait lainnya.”Semuanya masih Bersambung ke Hal 11
STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : Bupati Natuna
Ilyas Sabli BATAM, RAKYAT MEDIADiakhir masa jabatanya Bupati Natuna Ilyas Sabli, bakal mengikuti Bupati pendahulunya tidur di hotel predio. Betapa tidak, diam diam Polda Kepri saat ini telah melakukan penyidikan keterlibatan Bupati Natuna Ilyas Sabli atas dugaan korupsi dana bantuan sosial Migas Natuna tahun anggaran 2011 hingga 2013 sebesar Rp 4,45 miliar. Selain Bupati, penyidik Polda Kepri juga sudah me-
1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto
(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )
Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi