CMYK
KORAN UMUM Jumat , 11-21 Maret 2016, Minggu-II
Jumat , 11-21 Maret 2016, Minggu-II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 148 Tahun III, Harga: Rp5.000,-
Senin Kejati Kepri Tetapkan Pejabat Pemko Batam Jadi Tersangka Korupsi Bansos
Muslim Bidin Bakal Jadi Tersangka BATAM, RAKYAT MEDIA-Siapa pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang bakal menjadi tersangka kasus korupsi aliran dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Batam Tahun 2011/ 2012 senilai Rp66 miliar masih menjadi teka teki. Namun bagi sejumlah pejabat yang terlibat supaya siap siap karena bulan ini juga Kejati Kepri akan mengumumkan sejumlah pejabat Pemko Batam bakal jadi tersangka.
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri yang menangani kasus tersebut menyatakan dalam bulan ini juga akan menetapkan sejumlah pejabat Batam yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi tersangka. Sesuai dengan pernyataan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Kepri Rahmat.SH, yang menyebut ada pejabat Batam akan ditetapkan jadi tersangka korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Batam tahun 20112012 senilai Rp66 miliar. Penyidik Kejati Kepri sudah mengantongi sejumlah nama pejabat Pemko Batam yang bakal ditetapkan jadi tersangka. Selain pejabat SKPD, mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan, dan Plt Walikota yang juga Setdako Batam Agussahiman, disebut sebut bakal jadi tersangka. Meski penyidik belum menyebut siapa nama pejabat tersebut. Namun isu yang berkembang Kepala Dinas
yang bakal jadi disebut sebut Kepala Dinas Pendidikan Muslim Bidin, Kepala Dinas UKM Pebrialin, Kepala Inspektorat Heriman. Dan mantan Kakanpora Kota Batam. Mereka ini diduga menerima kucuran dana bansos “Fiktif “ hingga miliaran rupiah.”Penyelidikan yang kita lakukan
MANTAN Walikota Batam
Ahmad Dahlan
Bersambung ke Hal 11
Muslim Bidin
Pebrialin
Heriman
Agussahiman
Pemkot Sambut FTZ Batam Langsung Dipegang Menteri Perekonomian Positif Kepres DK FTZ Batam
Gintoyono Asisten Ekonomi Pembangunan
BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menyambut baik keluarnya Keputusan Presiden No 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam demi kemajuan industri di kota itu.”Wali
Kota Batam menjadi anggota Dewan Kawasan, artinya Pemkot Batam dilibatkan. Bagi Pemkot itu yang penting,” kata Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Batam Gintoyono Batong di Batam, Rabu. Wali Kota, menjadi anggota Dewan Kawasan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kepulauan Riau dan Ketua DPRD Batam. Menurut dia, keterlibatan Pemkot Batam dalam Dewan Kawasan menjadi sangat penting, karena pemkot yang paling tahu kondisi kota. Pemkot juga yang akan ber Bersambung ke Hal 11
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur KepriHM Sanimenegaskan bahwa Ketua Dewan Kawasan (DK) yang membawahi BP Batam, Bintan dan Karimun, tidak lagi diketuai oleh Gubernur Kepri.Hal tersebut berubah sejalan dengan peleburan DK dalam Dewan Nasional. “Semuanya dilebur dalam
GUBERNUR Kepri HM Sani dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH
Bersambung ke Hal 11
Presiden Jokowi Sudah Tegur Dua Menteri Gaduh JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Terkait skema Blok Masela di Maluku, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bersitegang di ruang publik dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Sejak masalah tersebut menjadi polemik di media massa, Staf Khusus Presiden Bidang Bersambung ke Hal 11
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Malaysia dan Arab Saudi menjadi dua negara yang paling banyak terdapat Tenaga Kerja Indonesia terancam hukuman mati. Pemerintah Republik Indonesia tak punya kemampuan membantu TKI yang terancam qisas.
AJENG Yulia digiring dua anggota polisi Malaysia ketika keluar dari Mahkamah Tinggi Kelang
Alamak, Terungkap Korupsi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan
HINGGA 100 MILIAR BATAM, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri Batam terus mencium aroma korupsi dalam lelang pengangkutan sampah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan(DKP) Kota Batam tahun 2011-2015. Nilainya pun fantastis, diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batam, Muhammad Iqbal mengatakan telah mengumpulkan data dan dokumen terkait lelang sampah selama lima tahun terakhir. Pihaknya juga telah memeriksa hampir 20 saksi, mulai pejabat DKP hingga 16 sopir perusahaan pemenang lelang sampah, PT Royal Gensa Asih (RGA). “Kita sudah memiliki keterangan dan data. Dan sudah meminta keterangan sekitar 20 orang, jumlah pastinya Bersambung ke Hal 11
Johan Budi Sapto Pribowo
Hukuman Mati Mengancam 158 Orang TKI di Malaysia KASUBDIT Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Fajar Nuradi, mengatakan, ada puluhan TKI di Arab Saudi yang terancam vonis mati. Sedangkan di Malaysia, jumlah TKI
KANTOR Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam
terancam hukuman mati mencapai ratusan. “Ada sekitar 158 TKI di Malaysia yang terancam mendapatakan hukuman mati,” kata Fajar, kepada wartawan di sela-sela acara Kementerian Luar Negeri di Cirebon, Jawa Barat, Senin (7/ 3/2016) lalu. CMYK
Vonis mati yang didapatkan para TKI tersebut dikarenakan permasalahan yang beragam. Seperti kasus narkoba dan pembunuhan. Namun Fajar memastikan, seluruh TKI yang mendapatkan permasalahan hukum di luar negeri, sudah mendapatkan bantuan dari Kemenlu. Di tempat yang sama, mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, menu Bersambung ke Hal 11
STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto
(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )
Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi