Issuu

CMYK

KORAN UMUM JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Reserse Kriminal (Baraskrim) Mabes Polres telah menjebloskan Direktur RSUD Embung Fatimah Batam drg Fadillah terkait kasus korupsi Alkes, sementara Polres Tanjungpinang telah membekuk tersangka koruptor kasus pengadaan baju dinas Satpol PP Kepri, Usman Taufiq. Masyarakat tinggal me-

nunggu komitmen Kejati Kepri terkait kasus korupsi Bansos Batam senuilai Rp66 miliar. Meski sejumlah pejabat pemerintah Kota Batam telah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri terkait kasus korupsi aliran dana bantuan Sosial (Bansos) Pemko Batam sebesar Rp66 miliar yang dikucurkan dari sumber dana APBD Tahun 2011 dan 2012 mulai ketar ketir, tak enak makan dan tak nyanyak tidur. Kejaksaan Tinggi Kepri melalui Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri Rahmat.SH, memang sudah menyatakan pihaknya segera menetapkan pejabat Batam jadi tersangka korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemko Batam tahun 20112012 senilai Rp66 miliar. Namun jika belum terbuktikredibilitas Kejati masih perlu dipertaruh-

kan. “Penyelidikan yang kita lakukan sudah mencapai 90 persen, puluhan saksi, dari mulai Kepala SKPD, warga masyarakat, ormas penerima, juga sudah kita periksa,” kata Rahmat kepada media ini ketika ditemui pekan lalu di kantor Kejati Kepri di Senggarang Tanjungpinang. Lebih lanjut Rahmat menyebutkan, dari hasil penyelidikan timnya, sebesar Rp 66 miliar dana bansos dari APBD 2011-2012, Pemko

Edisi : # 143 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Batam disalurkan ke sejumlah SKPD, seperti di Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM, Kesbangpollinmas, serta Bagian Kesejahteraan Setdako Batam. “Dana yang diterima SKPD itu saat ini sedang kami uraikan dan menelisik satu per satu SKPD yang paling banyak menggunakan dana tersebut. Kemudian sistem pengajuan, pengucuran, penggunaan serta pertanggungjawaban sebagaimana aturan yang berlaku,” kata Rahmat. Rahmat menjelaskan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, dalam penggunaan dana Bansos Pemko Batam, di Beberapa SKPD (Dinas dan Badan) telah ditemukan unsur melawan hukum yaitu modus penyaluran dan penggunaan dana tersebut diduga fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara. “Kami minta masyarakat bersabar, kasus korupsi dana Bansos ini akan kami lanjutkan, dan saat ini peggunaan

dana di masing-masing dinas ini, sedang kami telusuri, serta lakukan permintaan audit nilai kerugian yang ditimbulkan dari BPKP,”kata Rahmat. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri telah memanggil Bersambung ke Hal 11

Walikota Batam

Ahmad Dahlan Muslim Bidin

Setdako Batam

Agussahiman

Kadis Pendidikan

Pasca Teror Bom Jakarta

Pengamanan 13 Bandara Diperketat

BANDARA Sukarno-Hatta Cengkareng, Banten

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-PT Angkasa Pura II (Persero) memperketat keamanan 13 bandara yang dikelolanya. Termasuk diantaranya Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendapat pengetatan pengamanan pascaaksi teror di mallSarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Koordinasi dengan TNI dan Polri semakin diintensifkan untuk memastikan keamanan di seluruh Bersambung ke Hal 11

KPU KEPRI : MATERI GUGATAN PASANGAN SAH MENGADA NGADA JAKARTA, RAKYAT MEDIAKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Said Sirajuddin, menegaskan, bahwa tuduhan pasangan Soeryo Respationo-Ansar Ahmad (SAH) mengenai adanya pengerahan TNI dalam tahapan Pilkada Gubernur Provinsi Kepri dan saat pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu, merupakan sesuatu yang Ketua KPU Kepri Said Sirajuddin mengada-ada dan tidak masuk dalam kewenangan MK. “Kami tidak ada urusannya dengan pengerahan TNI. Kami kan penyelenggara, bukan pengamanan. Lagi pula hadirnya TNI kan untuk antisipasi,” kata Said Sirajuddin di Gedung Mahkamah Konstitusi, belum lama ini di Jakarta. Said menyampaikan hal itu dalam Sidang Panel 2 yang Bersambung ke Hal 11

Tiap Jumat Pejabat Imigrasi Batam Bagi Bagi “Uang Pungli” BATAM, RAKYAT MEDIAPemberitaan media ini sebelumnya menyoroti sepak terjang oknum petugas Imigrasi kelas I Khusus Batam, terkait berbelit belitnya pelayanan pembuatan paspor sehingga dikeluhkan masyarakat membuat sejumlah oknum Imigrasi dan biro jasa yang berkeliaran di kantor tersebut kebakaran jenggot. Hasan salah seorang biro jasa yang diangkat sebagai koordinator dalam pengurusan pelayanan paspor di kantor Imigrasi tersebut melalui pesan singkat (SMS) menyampaikan kepada redaksi media ini agar tidak memberitakan soal pelayanan paspor di Imigrasi. Namun permintaan oknum biro jasa yang indentik berprofesi sebagai calo tak digubris oleh redaksi media ini, selain tidak ada orgensinya seorang biro jasa menghalangi tugas wartawan, fung-

si media sebagai alat sosial kontrol telah melaksanakan tugas jurnalistik secara proforsional dan profesiaonal sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dimana dalam Bab VIII pasal 18 Undang Undang pers No.40 Tahun 1999 disebutkan setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana dengan pidana penjara 2 bulan

dan denda Rp 500.000.000. Sebagaimana pemberitaan yang dilansir media ini pekan lalu dengan judul “Mengungkap sepak terjang oknum Imigrasi kelas I Batam. Ada pulus urusan Paspor Bisa Mulus” hal tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi. Jika pemohon hanya menyetor biaya sesuai ketentuan, jangan harap pemohonan paspor mendapat pelayanan maksimal.

Tersangka Korupsi RSUD Batam

Dijebloskan ke Penjara BATAM, RAKYAT MEDIASetelah terhenti cukup lama, penyidikan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Batam akhirnya Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menjebloskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Batam, drg Fadillah R.D Mallarangan ke penjara. Penyidik Baraskrim Polri menahan tersangka dalam rangka penyidikan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, kebidanan dan kedokteran di RS Embung Fatimah yang didanai APBN 2011. Fadillah yang menjadi tersangka dalam kasus itu meringkuk di tahanan Bareskrim Polri sejak Kamis (14/1/2016) lalu. Kaba-

reskrim Polri Komjen Anang Iskandar mengungkapkan, Fadillah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) ternyata merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Masalahnya, Fadillah sebagai PPK proyek alkes di RS Embung Fatimah hanya mengikuti tawaran harga dari distributor.”Saat menyusun HPS (harga perkiraan sendiri, red) tersangka tidak mengecek harga pasaran peralatan yang akan di Bersambung ke Hal 11

Bersambung ke Hal 11

Polisi Bekuk Koruptor Pakaian Dinas Satpol PP Kepri

TERSANGKA Usman Taufiq pakai baju uranye digiring petugas polisi

CMYK

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIASetelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polresta Tanjungpinang akhirnya Usman Taufik, tersangka koruptor kasus korupsi proyek pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Satpol PP Provinsi Kepri tahun 2014 senilai Rp3,147 miliar, dibekuk oleh tim penyidik Satuan Reserses Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang. Penangkapan Usman Taufiq dilakukan saat yang bersangkutan bersembunyi di dalam kamar 117 Wisma Pesona, Jalan DI Panjaitan, KM 8 Tanjungpinang, Kamis (14/1/2016) pekan lalu. Usman taufiq sempat mangkir dua kali panggilan tim penyidik Reskrim Polres Tanjungpinang untuk diperiksa sebagai tersang-

ka sebagaimana layaknya dalam kasus korupsi. Namun setelah melalui penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya mendapatkan informasi keberadaan UT menginap di Wisma Pesona, kamar 117, Jalan DI Panjaitan. KM 8 Tanjungpinang. Usai ditangkap, tersangka langsung digiring dan dijebloskan ke dalam sel Mapolres Tanjungpinang, guna melakukan proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kasus tersebut, selain UT, polisi juga sudah menetapkan WA, selaku kontraktor pelaksana kegiatan proyek pengadaan PDH tersebut. Hal tersebut diketahui setelah adanya pengiriman Bersambung ke Hal 2

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

Sebanyak 60 Ribu Penduduk Batam

Belum Rekam E-KTP Drs.Bambang Satrio Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Kepri

Calo Dihabiskan Dan Biro Jasa Ditertibkan BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Kepri, Bambang Satrio menegaskan, pihaknya akan menertibkan dan “menghabisi” praktik percaloan dalam permohonan paspor. Demikian juga Biro jasa akan ditertibkan sehingga tidak lagi berseleweran di kantor imigrasi. “Dengan sistim layanan antre dengan kuota waktu berdasarkan Edaran Dirjen Imigrasi Kementeriaan Hukum dan HAM ini, kami harapkan tidak ada lagi pengurusan paspor yang dilakukan calo. Masyarakat dapat langsung datang dan melengkapi syarat administrasi permohonan sesuai dengan yang ditentukan,” ujar Kadiv Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kepri, Bambang Satrio pada wartawan belum lama ini di Tanjungpinang. Menyangkut keberadaan biro jasa yang selama ini masih hilir mudik dan bergerombol di seluruh Kantor Imigrasi yang ada di Kepri, Bambang mengaku, selama ini dirinya belum mengetahu. Dan jika hal itu benar, maka melalui pengawasan melekat, mereka akan segera ditertibkan.”Sistim pengawasan terbuka secara internal akan terus kami lakukan ke seluruh Kantor Imigrasi yang ada di Kepri,” tegasnya. (rm/mwd)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Hingga saat ini masih ada sekitar 60 ribu warga Batam yang belum memiliki e-KTP. Padahal di 2017 mendatang, semua warga diwajibkan untuk menggunakan e-KTP. Dan KTP siak dipastikan hanya berlaku sampai 2016. “Masih ada sekitar 60 ribu warga yang belum rekam e-KTP. Padahal kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi bersama lurah dan kecamatan,” kata Mardanis, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Batam belum lama ini kepada wartawan. Tahun 2015 lalu, Mardanis bersama Wakil Wali Kota, Luran dan Camat sudah beberapa kali melakukan sweeping untuk menjaring warga yang belum memiliki eKTP. “Tetapi kita tidak berikan sanksi. Kita hanya mengajak dan memastikan agar mereka e-KTP,” tambah Mardanis. Padahal menurut Mardanis, Pemko Batam sudah memberikan kemudahan kepada warga dengan memberikan akses semudah-mudahnya untuk melakukan perekaman. Di mana di setiap kecamatan sudah bisa melakukan perekaman e-KTP tanpa dipungut biaya.

Aksi Unjuk Rasa Buruh Resahkan Investor

Kapolda Kepri Intruksikan

Jajarannya Tingkatkan Kewaspadaan BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian langsung menginstruksikan Kapolres/Kapolresta, serta jajaran satuan Polda agar meningkatkan pengamanan seluruh wilayah berkaitan dengan ledakan sejumlah bom, di Jakarta, Kamis pagi.”Kami sudah instruksikan seluruh Kapolres/Kapolresta, jajaran Polda Kepri untuk meningkatkan kewaspadaan pada masing-masing wilayah,” katanya melalui pesan singkat, di Batam, Kamis. Ia menginstruksikan agar pos-pos polisi, kawasan strategis objek vital nasional, lokasi keramaian agar mendapat perhatian khusus oleh seluruh jajarannya. ”Pengawasan pintu-pintu perlintasan seperti pelabuhan dan bandara juga ditingkatkan mengingat Kepri merupakan wilayah perbatasan,” kata Kapolda Kepri. Menurutnya, sejumlah pelaku teror dan kejahatan yang tertangkap di daerah lain pernah berada dan melewati Kepri.”Semua harus meningkatkan kewaspadaan. Termasuk otoritas pelabuhan atau bandara. Sehingga kondisi Kepri tetap aman,” kata dia. Seperti diketahui, enam bom meledak di sekitar Sarinah Jakarta Pusat mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Rangkaian ledakan itu terjadi dalam kurun waktu kurang dari 30 menit, sedangkan wartawan antaranews di lapangan menyatakan terjadi pula kontak senjata dengan polisi antara orang-orang diduga pelaku peledakan Ledakan pertama terdengar pukul 10.40 WIB, sedangkan ledakan kedua terdengar sekitar pukul 10.50 WIB, ledakan ketiga pukul 10.56 WIB, ledakan keempat pukul 11.58 WIB, ledakan kelima pukul 11.00 WIB, dan ledakan keenam pukul 11.03 WIB Orang-orang di sekitar kompleks gedung-gedung yang berdekatan dengan Gedung Sarinah di Jakarta Pusat, berhamburan menjauhi kawasan ledakan setelah ledakan pertama terjadi. (rm/ant).

“Jadi kita tegaskan bahwa tinggal tahun ini KTP siak berlaku. Tahun 2017 sudah tidak berlaku. Semua pengurusan dokumen harus menggunakan e-KTP,” katanya. Camat Batuaji, Rinaldi Pane mengakui bahwa setiap harinya masih ada saja warga yang melakukan perekaman e-KTP. Bahkan rata-rata sampai 30 orang sehari. Di mana perekaman e-KTP ini dilakukan secara gratis dan dengan waktu yang sangat singkat. “Lima menit cukup. Jadi jangan berpikir, waktu akan habis untuk mengurus e-KTP ini. Kalau syarat dan berkas lengkap, tidak sampai lima menit,” katanya. Demikian halnya dengan pengambilan e-KTP dan KK yang sudah dicetak tetap dilakukan di kantor kecamatan. Ia berharap warga yang sudah selesai melakukan perekaman e-KTP beberapa bulan lalu, untuk mengambil e-KTP. “Masih ada yang bulan Oktober yang belum diambil padahal sudah lama selesai. Kita sudah hubungi lewat telepon dan SMS tapi tak diambil juga. Banyak e-KTP dan KK yang belum diambil pemiliknya,” katanya. (rm/bp).

BATAM, RAKYAT MEDIAMasih seringnya aksi unjuk rasa, membuat para pengusaha atau investor tidak nyaman berusaha di Batam. Apalagi, dalam beberapa kasus, aksi buruh menjurus ke anarkis hingga terjadinya sweeping di perusahaan-perusahaan. Para pengusaha berharap banyak kepada Kapolda baru Brigjen Pol Sam Budigusdian untuk menindak tegas oknum buruh yang menggelar demo hingga ganggu kenyamanan investor.”Kita percaya Bapak Kapolda yang baru adalah yang terbaik, makanya ditunjuk menjadi pimpinan di Kepri ini. Kita yakin kenyamanan berinvestasi di Batam akan lebih terjamin,” kata Johanes Kennedy, pengusaha Batam kemarin. Kennedy mengatakan akhir-akhir ini aksi unjuk rasa buruh seolah-olah menjadi agenda rutin yang ada di Batam. Ada beberapa oknum buruh yang memaksa buruh lainnya untuk tidak bekerja.”Itu jelas sangat menganggu. Kalau mau unjuk rasa si-

lakan, tapi jangan libatkan dan jangan paksa buruh lain yang masih mau bekerja. Hal-hal seperti ini harus ditindak tegas,” katanya. Bos Panbil itu mengingatkan kepada semua pihak bahwa apa yang menjadi masalah di Batam akan sangat mudah tersebar ke negara tetangga. Terutama dalam bidang investasi. Di mana Kepri, Singapura, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya berlomba-lomba untuk mendatangkan investor ke daerah masing-masing. “Kalau saja tidak terjamin kenyamanan di Batam ini, maka akan sangat cepat sampai ke Singapura. Apalagi kalau terkait investasi, maka investor akan berpikir dua kali untuk datang ke Batam,” sebutnya. Kennedy mengapresiasi pihak kepolisian yang dari tahun ke tahun sudah semakin tegas dalam penegakan hukum terhadap masalah perburuhan. Tetapi tidak bisa dipungkiri dalam setiap unjuk rasa masih ada ajakan dan sweeping. “Saya yakin Pak Kapol-

da yang baru Pak Sam akan bisa lebih tegas. Dan saya sangat yakin Kamtibmas akan lebih baik di Batam dan di Kepri ini pada umumnya,” terangnya. Ketua Apindo Provinsi Kepri, Cahya, mengatakan masalah inkonsistensi hukum atas peraturan perburuhan dan banyaknya aksi demo buruh ini memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan investasi di Batam. Caya mengatakan banyaknya aksi unjuk rasa di Batam sangat menganggu kenyamanan adan keamanan berinvestasi. “Kalau ada perusahaan yang memilih negara asing dan keluar dari Batam, itu bukan karena FTZ (free trade zone). Itu karena ketidakpastian hukum atas peraturan perburuhan. Banyaknya aksi buruh, mogok kerja sampai aksi sweeping,” katanya. Menurut Cahya ketegasan atas peraturan inilah yang sangat penting. Pemerintah dan pihak terkait harus bisa bekerja sama menciptakan keamanan dan kenyamanan investor di Batam.(rm/bp).

Kepala Dinas kependudukan Batam

Mardanis

Anggaran Defisit Pemko Batam Masih Membeli 5 Unit Mobil Dinas BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menganggarkan pembelian lima unit mobil baru untuk pejabat staf ahli dalam APBD 2016.”Tahun ini kami menambah lima mobil merek innova,” kata Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Batam, Helwani di Batam, Sabtu. Mobil itu sengaja dialokasikan sebagai kendaraan untuk staf ahli di lingkungan Pemkot, yang memang selama ini belum dilengkapi mobil dinas.Tahun ini, Pemkot juga merencanakan pembelian satu unit kendaraan operasional Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) dan satu unit truk untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kendaraan operasional BPM PTSP itu akan digunakan untuk menyambangi masyarakat yang hendak mengurus berbagai perizinan secara langsung, layaknya pelayanan SIM keliling milik Polda.Sedangkan truk Satpol PP akan digunakan untuk operasional mobilitas pengamanan oleh Pemda. Sementara itu, seluruh kendaraan usia tua yang masih layak jalan tetap di-

Polisi Bekuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dugaan kasus korupsi tersebut dari tim penyidik Satrekrim Polres Tanjungpinang ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang beberapa waktu lalu. “Tim penyedik Satreskrim Polres Tanjungpinang sebenarnya sudah cukup koperatif dengan melakukan pemanggilan tersangka UT secara patut untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana layaknya sebagai tersangka. Namun, yang bersangkutan sendiri yang tidak koperatif terhadap kita, sehingga terpaksa kita lakukan penangkapan,” ucap Kapolres Tanjungpinang, AKBP Kristian P Siagian kepada sejumlah wartawan di kantornya kemaren. Kris sapaan Kapolres ini menjelaskan, sebelum dilakukan penangkapan, pihaknya telah melayangkan surat panggilan sebanyak

fungsikan untuk operasional berbagai bidang kerja. Pemkot baru akan menginventarisasi seluruh kendaraan tua untuk dinilai kembali kelayakannya. ”Dilihat apakah ada penyusutan atau bagaimana,” kata dia. Setelah diinventarisir dan jika dimungkinkan, maka pemerintah akan melelang kendaraan yang masih memiliki nilai ekonomis sesuai takaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).”Kami tidak bisa sembarang hapus. Kalau kendaraan tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang ditetapkan KPKNL akan kami lelang,” kata dia. Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkot Batam, Ardiwinata mengatakan pemerintah sengaja merencanakan membeli lima unit mobil baru untuk staf ahli.”Karena memang selama ini mereka tidak mendapatkan kendaraan dinas, mulai tahun ini dianggarkan,” kata dia. Kebanyakan staf ahli di Pemkot Batam adalah mantan kepala dinas, yang biasa menikmati kendaraan kerja saat menjabat dan terpaksa mengembalikan seluruh fasilitas ketika jabatannya dicopot. (rm/tan).

Sambungan Hal. 1

dua kali terhadap yang bersangkutan. Tapi UT selalu beralasan sakit tanpa adanya surat keterangan resmi dari tim medis keseahatan. ”Saat dipanggil, tersangka UT sempat beralasan sakit dan stres. Namun yang bersangkutan tidak bisa menunjukan bukti surat resmi tentang kondisi kesehatannya tersebut,” kata Kris. Berdasarkan hal tersebut, lanjut Kris, melalui tim intelijen jajarannya, akhirnya mendapatkan informasi keberadaan tersangka di salah satu wisma di Tanjungpinang. “Sebelum ditangkap, tim penyidik kita telah mempersiapkan surat bukti penangkapan, sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengelak lagi,” ungkap Kris. Disampaikan, selain tersangka, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap tersangka lainnya berin-

Box Redaksi

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh

PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000

isial WA, selaku rekanan kontraktor sebagai pelaksana kegiatan proyek pengadaan pakaian tersebut. Namun hingga saat ini, yang bersangkutan tidak juga datang memenuhi panggilan tersebut. “Saat ini tim kita sedang bekerja mencari keberadaan tersangka WA. Kita berharap, yang bersangkutan dapat koperatif, sebelum kita lakukan proses penangkapan sebagaimana layaknya,” ujarnya. Disampaikan, dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sekitar 40 orang saksi untuk diambil keterangannya oleh penyidik. ”Sejauh ini belum bisa kita sampaikan, apakah ada penambahan tersangka lain dalam kasus ini. Namun jika ditemukan adanya unsur kearah tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain,” kata Kris didamp-

ingi Waka Polres, Kompol Iwayan S dan Kasat Reskrim AKP Reza Morandi Tarigan. Kris juga menyebutkan, dalam penanganan kasus korupsi tersebut, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, berupa sejumlah kelengkapan pakaian dalam pelaksanaan proyek PDH Hansip/Linmas tersebut. ”Dalam kasus ini, tersangka UT dapat kita jerat sesuai Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP,” ungkapnya. Sementara Usman Taufiq, ketika dikomfirmasi sejumlah wartawan terkait kasus korupsi yang menjeratnya, enggan memberikan komentar sedikitpun. Terpisah, kuasa hukum tersangka, yakni Agung Wiradarma SH, belum bisa memberikan penjelasan lebih lan-

jut tentang kasus korupsi klainnya. ”Saya baru dapat kabar dan bertemu dengan beliau tadi di Polres Tanjungpinang. Sehingga belum bisa berkomunikasi lebih lanjut,” kata Agung. Menyangkut penahanan kliennya oleh tim penyidik Polres Tanjungpinang, Agung menyampaikan akan mengajukan penangguhan tahanan, karena kliennya tersebut tengah menderita sakit. ”Kita juga akan melakukan konsultasi dengan pihak keluarga klien kita ini sebagaijaminan terhadap permohonan penangguhan tahanan tersebut,”ujarnya. Sebagaimana diberitakan, dalam penanganan dugaan kasus korupsi tersebut, tim penyidik Polres Tanjungpinang telah mengambil keterangan sejumlah saksi yang dinilai berperan dalam proyek itu, termasuk keterangan dari Pokja Pelaksanaan Pelelangan

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Pemimpin Umum : Mafirion, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Mawardi, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum : Erwinsyah.SH, Wkl Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Boy Hendri.SH, Sekretaris Redaksi : Marlina, Redaksi Pelaksana : Andi Setiawan.AMd, Redaktur : Gunawan, Iqbal Ramadan, Abdul Haris.SH,Liputan Batam: Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Divisi Iklan :Hermawan, Divisi Pemasaran :Johar Munik (Kepala), Bahtiar,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Penasehat Hukum : Supriarno. SH.MH, Hamdan Hasibuan.SH, Perwakilan DKI Jakarta: Hardiansyah. SE, Mahyuddin, Liputan Babodetabek : Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, BiroKabupatenDeli Serdang : Azhar Munik, Biro Kabupaten Karimun : Jimi, Biro Kota Tanjungpinang : Anton (Kepala), Tio Imando, BiroKabupaten Bintan : Anton, BiroKabupatenNatuna : Naidiran, Biro LinggaLingga : Jhon, BiroKabupatenAnambas : Eddy,PerwakilanProvinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Biro KabupatenKampar : Irwan,Biro Kabupaten Meranti : Ibrahim, PerwakilanSumateraBarat : Amina Zalani,Lay Out : Wandi, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/ duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/ kolom, harga tambahan PPN 10 persen.

Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, Perwakilan Jakarta : Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6, Kota Depok, Jawa Barat Telp (021)22963455, Kode Pos.16411 Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : rakyatmediapers@gmail.com

Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)

Proyek, Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam proyek pengadaan baju PDH Satpol PP Provinsi Kepri tersebut, Usman Taufik (UT) diketahui bertindak selaku PA, sekaligus Kepala Satpol PP (Kakansatpol) Kepri, dan I Gede Darmawan selaku PPTK. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Nayla Diaya dengan nilai kontrak Rp2.990.050.000, dari harga perkiraan sementara (HPS) senilai Rp3.147.375.000 Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan belanja pakaian Satpol PP tersebut, kuat dugaan adanya penyimpangan anggaran dan mark-up harga dan penambahan anggaran untuk pendistribusian sekitar Rp400 juta di luar DIPA, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. (rm/hk).

Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas

CMYK

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian

Lantik 4 Perwira BATAM, RAKYAT MEDUA-Kapolda Kepri, Brigjen Sam Budigusdian melantik empat perwira dalam serah terima jabatan baru di lingkungan Polda Kepri, Senin (18/ 1/2016) lalu, di gedung Lancang Kuning. Pelantikan itu dihadiri Irwasda Polda Kepri, Para pejabat utama Polda Kepri serta seluruh Perwira Polda Kepri. Ke 4 Perwira yang dilantik itu masingmasing Kombes Pol Yan Fitri sebagai Wakapolda Kepri, Kombes Pol Budi Suryanto sebagai Direskrimsus, Kombes Pol Iman Wahyudi menjabat Dirshabhara serta Kapolresta Barelang dijabat Kombes Pol Helmi Santika. Sam mengatakan seluruh perwira yang dilantik dan menduduki jabatan baru harus amanah. Menurutnya, jabatan yang jabatan yang diduduki merupakan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. ”Diharapkan agar amanah. Dan tantangan ke depan makin komplek,” kata Sam. Ia menyampaikan pergantian atau serah terima jabatan di lingkungan Polri sebagai hal yang biasa. Hal itu merupakan kebijakan pimpinan dalam rangka pembi-

EMPAT perwira di lantik oleh Kapolda Kepri

naan karier bagi personel,”Termasuk memenuhi kebutuhan dan memilihara dinamika organisasi. Hingga selaras dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern,” terangnya. Menurut Sam, pergantian jabatan juga sebagai upaya organisasi Polri dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja kesatuan. Dimana saat ini tantangan dan tugas Polri semakin berat. Ia juga menyampaikan rasa terimakasih kepada pejabat lama yang telah mengabdi kepada masyarakat. Sam berharap hal itu bisa terus ditingkatkan di wilayah tugas yang baru. ”Semoga dapat dikembangkan ditempat yang ditugaskan. Dan bisa melayani masyarakat lebih baik,” tutupnya. Pelantikan ini ditutup dengan serah terima jabatan dari Kombes Pol Fiandar ke Kombes Pol Yan Fitri, Kombes Pol Syahardiantono ke Kombes Pol Budi Suryanto, Kombes Pol Anang Sumpena ke Kombes Pol Iman Wahyudi dan Kombes Pol Asep Safrudin ke Kombes Pol Helmi Santika. (rm/bp).

Anggota DPRD Diduga Terima Aliran Dana Korupsi Alkes Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Setelah Mabes Polri menahan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Drg Fadillah Malarangan, dugaan suap terhadap oknum DPRD Batam periode 2009-2014 mengemuka. Ada dugaan beberapa oknum anggota dewan komisi IV, DPRD Kota Batam periode tersebut kejipratan aliran dana pengadaan Alkes RSUD di tahun 2012 lalu. Memang tahun 2013 lalu, sempat beredar rekaman yang berisi penyuapan terhadap sejumlah anggota komisi IV DPRD Batam kala itu. Ini sempat heboh dan diminta oleh sejumlah LSM untuk membuka isi rekaman tersebut ke publik. “Memang ada heboh-heboh dulu, tapi saya tidak mau komentarlah terkait itu,” kata Udin P Sihaloho, sekretaris komisi IV DPRD Batam di ruangannya, Senin (18/1). Tetapi Udin mengaku pernah mendengar mengenai adanya suap tersebut. Dan sepengetahuan dia, ada dua orang yang tidak mau men-

GEDUNG DPRD Batam di Batam Centre

erima dan mendapat uang tersebut. “Setahu saya, hanya saya dan pak Riki Indrakari yang tak dapat. Dan memang kita tidak mau,” tambahnya. Ditanya besaran duagaan suap tersebut, Udin mengaku tidak tahu.

Bahkan menurutnya, ia tidak tahu apakah ada hubungan suap tersebut dengan kasus Fadillah Malarangan saat ini. “Saya juga tidak tahu persis apakah ini ada hubungannya dengan kasus yang sekarang men-

jerat bu Fadillah,” katanya. Marlon Brando Siahaan, anggota komisi IV DPRD Kota Batam juga berharap agar pihak berwenang menuntaskan masalah tersebut. Apalagi ada dugaan menyangkut DPRD Batam. “Sebagai anggota dewan, harapan saya itu memang diungkap. Biar anggota dewan yang lain berpikir dua kali untuk melakukan tindakan seperti itu,” katanya. Yudi Kurnain, anggota dewan yang menjabat di periode 2009-2014 dan masih menjabat di periode sekarang mengakui bahwa dulu sempat ada heboh-heboh mengenai rekaman dugaan suap terkait Alkes di RSUD. Bahkan rekaman itu pernah didengarkan oleh beberapa anggota dewan. Di mana dalam rekaman itu disebutkan ada beberapa pejabat Pemko dan DPRD yang menerima aliran dana Alkes.”Tetapi kita tidak tahu apakah isi rekaman itu betul atau tidak. Tetapi memang isu mengenai suap itu sempat membuat heboh,” katanya.(rm/*)

Satu Persatu Investor Mulai Hengkang Dari Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Kalangan pengusaha di Batam mendesak pemerintah menjamin kepastian hukum dan kenyamanan berusaha untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan investasi yang sudah ada. Selain itu, penguatan status kawasan perdagangan bebas (FTZ) Batam juga diperlukan. ”Kami maunya FTZ ini diperkuat. Bukan malah dihilangkan. Keistimewaan Batam ini sudah bagus, hanya memang dibutuhkan beberapa kebijakan untuk mempertegas,” kata Daniel Burhanuddin, tokoh pengusaha di Batam. Daniel, bos PT Esqarada, mengatakan inkonsistensi atas peraturan dan hukum yang ada membuat sejumlah perusahaan yang sudah lama eksis di Batam, melakukan perluasan usaha di luar Batam. Ia mencontohkan PT McDermott yang melakukan perluasan usaha di Malaysia, meski tidak menutup semua usahanya di Batam.”Setahu saya McDermott itu mengembangkan usahanya di Malaysia. Tapi di Batam tetap buka, tapi diperkecil,” katanya. Selain McDermott, masih ada

perusahaan lain yang memperkecil usahanya di Batam dan membuka perusahaan di negara lain. Menurut Daniel, hal ini dikarenakan karena pelayanan yang kurang maksimal dari pemerintah.”Pelayanan harus terus ditingkatan. Jangan sampai perusahaan-perusahaan itu benar-benar hengkang. Selama ini hanya investasi masuk yang dilaporkan, tetapi yang keluar tak dilaporkan BP Batam,” katanya. Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam dan Kepri, Abidin, mengatakan selain di Malaysia, McDermott juga memperluas usaha ke Tiongkok. Pabrik itu berlokasi di Qiangdao Economic and Technical Development Zone, Qingdao, Shandong. “Sebagai warga Batam, kita tentu berharap McDermott memperluas usahanya di Batam, bukan

Abidin Hasibuan Bos PT Satnusa Persada

ke negara lain. Kalau di Batam tentu akan terbuka lapangan kerja yang banyak untuk saudara-saudara kita,” ujar Abidin. Hanya saja, kata Abidin, sebagai pebisnis ia memahami langkah yang ditempuh McDermott. “Namanya membuka usaha dengan investasi puluhan juta dolar, apalagi yang dibutuhkan pengusaha kalau bukan kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan menjalankan usaha. Ini yang saya teriakkan dari dulu agar didengar,” katanya. Abidin mengingatkan semua pihak, jika McDermott pergi meninggalkan Batam, merupakan aib dan musibah besar bagi dunia usaha di Batam. McDermott, kata dia, adalah ikon investasi asing yang legendaris dan punya sejarah panjang di Batam. Keberadaan perusahaan asal Amerika itu mampu menyerap ribuan tenaga kerja. ”Kalau mereka sampai pergi, saya tak bisa bicara apa-apa lagi. Muka kita tercoreng habis. McDermott buka usaha di Batam selama ini membanggakan kita,” katanya. Karena itu, ia mengimbau semua kalangan yang berkepentingan dengan dunia usaha untuk meninggalkan semua ego dan kepentingan pribadi serta kelompok, demi mempertahankan Batam sebagai kawasan tujuan investasi.”Mari kita bahu membahu membangun Batam,” katanya. Ketidakpastian yang ada selama ini, kata dia, telah membuat banyak investor asing pergi. Abidin mengungkapkan, sejak 2010 ada 82 perusahaan asing yang telah menutup usahanya di Batam. Rinciannya pada Ketua Apindo Provinsi Kepri, Cahya mengatakan jika ada perusahaan yang hengkang dari Batam itu bukan karena pengaruh FTZ, tetapi melainkan inkonsistensi hukum atas peraturan perburuhan yang ada di Batam. ”Kalau ada perusahaan

yang memilih negara asing dan keluar dari Batam, itu bukan karena FTZ. Itu karena ketidakpastian hukum atas peraturan perburuhan. Banyaknya demonstrasi, mogok kerja, sampai aksi sweeping,” katanya. Menurut Cahya ketegasan atas peraturan inilah yang sangat penting. Pemerintah dan pihak terkait harus bisa bekerjasama menciptakan keamanan dan kenyamanan investor di Batam. Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono mengaku belum mengetahui perluasan McDermott di negara lain. Ia mengaku belum mendapatkan laporan dari pihak McDermott. Andi mengakui aksi demonstrasi sangat besar pengaruhnya untuk kenyamanan investasi. Ia mencontohkan PT Amtek yang sudah berganti nama menjadi PT Interplex mengancam akan pindah ke negara lain jika masih digelar demonstrasi di perusahaan tersebut. Aksi demo di sana sudah terjadi dalam beberapa hari ini. Kata Andi, BP Batam sudah memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan karyawan, tetapi tidak ada titik temu. Karyawan mempermasalahkan pergantian nama perusahaan. Menurut Andi, Amtek hendak dapat order 20 juta dolar AS. Tapi orderan itu terancam lepas, jika masih demo atau mogok. Dijelaskan Andi, Amtek di Cammo Industrial Park itu, investasi di Batam sekitar 60 juta dolar AS. Karena kondisi yang dinilai tidak kondusif, pihak perusahaan sudah berfikir untuk hengkang. Walau manajemen sudah merasa nyaman di Batam selama ini. Amtek sudah sekitar 20 tahun, betah di Batam. ”Manager sudah bilang, kalau didemo dua minggu, induk perusahaan di Singapura akan memindahkan usaha ke Vietnam atau Malaysia,” katanya. Orang-orang di sekitar kompleks gedung-gedung yang berdekatan dengan Gedung Sarinah di Jakarta Pusat, berhamburan menjauhi kawasan ledakan setelah ledakan pertama terjadi. (rm/ant).

MOBIL dump truk penambang pasir ilegal yang diamankan

Bapedalda Kembalikan Empat Truk Pasir Ilegal BATAM, RAKYAT MEDIA-Empat dari tujuh unit dump truck bernilai miliaran rupiah, yang merupakan barang bukti (BB) kasus parir ilegal, dikembalikan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam kepada pemiliknya, setelah kurang lebih selama satu tahun disita.di depan gedung bersama Pemko Batam, Batam Center. Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo saat dikonfirmasi terkait raibnya sejumlah dump truk atau barang bukti hasil penertiban tambang pasir ilegal mengatakan, guna menghindari kerusakan barang bukti tersebut dikembalikan ke pemilik. ”Dipinjampakaikan, karena mencegah kerusakan barang bukti yang tidak ada tenaga pengamanan,” kata dia kepada wartawan belum lama ini Ia mengatakan, barang bukti tersebut tersebut merupakan penindakan awal tahun 2015 lalu. Kasus tersebut, tambahnya belum dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. ”Sewaktu-waktu diperlukan dalam proses hukum akan ditarik kembali dari pemiliknya,” ujarnya. Kasus tersebut, tambah Dendi, merupakan hasil penindakan di dua titik lokasi penambangan pasir ilegal, Batu Mergong dan Panglong, Batubesar, Kecamatan Nongsa Batam.Dendi mengeluhkan tidak adanya lahan untuk menyimpan ratusan mesin serta alat berat seperti dumptruck dan belco. Barang bukti yang diperoleh dari penindakan pengrusakan lingkungan saat sejauh ini disimpan di samping gedung bersama Pemko Batam. Pantauan di lokasi, dari tujuh barang bukti dumtruck, hanya tersisa tinggal tiga unit serta beberapa belco yang masih terpasang garis penyidik pegawai negri silpil (PPNS) Bapedal Kota Batam.(rm/gun).

Pasar Botania-2 Mulai Dibuka, Belanja Dapat Hadiah BATAM, RAKYAT MEDIA-Pasar Botania 2 telah buka, Sabtu (16/1/2016) pekan lalu. Pasar ini di buka lebih luas dari Pasar Botania 1.Pada hari ke dua setelah dibuka, terlihat banyak pedagang yang berjualan sambil membereskan tempat jualannya. Mahdi, seorang pedagang buah-buahan mengatakan, sekarang tengah sibuk menata dan memasang papan nama toko tempat berjualan.”Semoga di sini nanti bisa lebih ramai dari pada botania satu,” ungkapnya kepada koran ini, Minggu (17/1/2016) lalu. Katanya, masih banyak tersedia tempat yang kosong bagi pedagang yang ingin berjualan di Pasar Botania 2.”Selain itu Pasar Botania 2 juga memberikan hadiah bagi pengunjung yang belanja. Cukup belanja Rp 25 ribu, konsumen bisa mendapatkan hadiah menarik,” ucapnya. Dengan hadirnya, Pasar Botania 2 menjadi suatu kemudahan masyarakat dalam memperoleh berbagai macam produk dengan harga murah, serta lokasi yang dapat dijangkau dengan waktu singkat. ”Akhirnya, ada juga pasar yang serba lengkap dan lebih dekat dari rumah. Kita bisa dengan mudah belanja kebutuhan sehari-hari,” ungkap Rio, seorang warga yang turut senang dengan dibukanya Pasar Botania 2.(rm/ gunawan).

DAERAH Proyek Penahan Ombak Dinas Pariwisata Lingga Asal Jadi LINGGA, RAKYAT MEDIA-Tembok penahan ombak yang dibangun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Lingga di pantai Pasir Panjang Dusun Malar, Desa Mepar kecamatan Lingga roboh, belum lama ini. Diduga konstruksi tembok dan perencanaan pembangunan proyek ini asal jadi. Pantai pasir panjang yang memiliki pasir putih dan landai memiliki keindahan yang eksotis. Namun, ditengarai untuk penahan gelombang, tembok dibangun sekitar 20 meter. Akibatnya sedikit mengganggu keindahan landai pantai. Disayangkan juga, tembok penahan gelombang tersebut diduga konstruksinya asal jadi. Selain itu juga, posisi yang dibangun tepat di atas pantai putih yang merusak keindahan pantai yang juga menyimpan bukti sejarah di atas bukit yakni Benteng Tanjung Cengkeh bekas kesultanan Lingga-Riau. Salah seorang pengunjung Pantai Pasir Panjang, Ayu menyayangkan posisi tembok penahan gelombang tersebut. Padahal objek wisata ini menjadi satu-satunya objek wisata yang telah terbuka dan menjadi tujuan warga Daik.”Kita lihat entah apa yang dibangun di sini. Tidak melihat sisi keindahan malah merusak alaminya. Tembok penahan ombak, belum juga lama sudah roboh,” ujarnya belum lama ini Sebagai pengunjung Ayu menuturkan sedikit kecewa dengan pembangunan tembok tersebut. Kalau untuk menahan gelombang kenapa tidak ditanam pohon bakau atau sejenisnya. Ini malah mengurangi keindahan pantai. Sebagai pengunjung ia menilai tembok saat ini juga tanpa perencanaan yang matang. Seperti dengan meletakkan batu batu air yang besar untuk menahan ombak.”Abrasinya semakin parah. Jalan ke lokasi benda cagar budaya (BCB) Benteng Tanjung Cengkeh sudah putus. Abrasi ini harus dilakukan dengan benar pembangunan dan penataannya,” tuturnya. Ia berharap, dinas terkait lebih aktif dan benar-benar menata lokasi wisata tersebut. Ia menyarankan pentingnya di bangun pemecah ombak di pantai Pasir Panjang. Namun harus melihat sisi keindahannya juga. Karena ini merupakan tempat wisata, terangnya.”Harus ada pemecah ombak. Musim selatan, semakin mengikis tebing. Pasir panjang harus di selamatkan,”ujarnya. (rm/hk)

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pembangunan Tetap Dilanjutkan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kendati APBD 2016 Provinsi Kepri defisit Rp413 miliar, namun Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto akan menindak-lanjuti pelaksanaan pembangunan Jembatan I Dompak dari Tanjungpinang ke Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri. Sebab selain menjadi salah satu prioritas, alokasi dana kelanjutan pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut juga tidak mengalami penambahaan, hanya adendum penambahan waktu dari terjadinya insiden robohnya satu tiang jembatan. “Untuk jembatan I Dompak, pelaksanaan pembangunannya akan terus kita laksanakan, karena memang telah teralokasi di APBD 2016 dan alokasi dana itu bukan penambahaan, piutang atau kewajiban Pemerintah pada kontraktor yang belum dilaksanakan,” ujarnya di Kantor Gubernur Kepri-Dompak, Senin(18/1/2016) pekan lalu. Selain itu, perlunya menggesa dan mempercepat pelaksanaan pembangunan jembatan I Dompak, berkaitan dengan akses jalan, dari dan ke Tanjungpinang menuju pusat pemerintahan Dompak. Sebab, dengan belum selesainya jembatan I itu, akses jalan ke pusat Pemerintahan Pemprov Kepri sering mengalami kemacetan pada

titik-titik tertentu. Khususnya ketika sedang dilaksanakan acara berkapasitas besar di pusat pemerintah Dompak. Seperti yang terjadi pada Senin (18/1/2016) pekan lalu, dalam kegiatan Upacara ke 17 pusat Pemerintahan Provinsi Kepri. “Tadi pagi saya sendiri merasakan macetnya jalan di Tanjungpinang, dibeberapa titik menuju ke Dompak. Dari waktu yang seharusnya bisa ditempuh 15 menit, tapi akibat macet menjadi

Desak Hakim MK Jangan Tunda Putusan Pilkada Kepri

lagi menunda putusannya atas hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Permintaan itu disampaikan

Komunitas Untung Sabut Kepri pada spanduk yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri, Senin (18/1/2016) pekan lalu “Pak dan Ibu Hakim MK, kami mau bangun Kepri, Putusanmu jangan ditunda lagi,” begitu tertera dalam spanduk yang dipajang tersebut. Bahkan, di grup sosial media (sosmed) facebook Komunitas Untung Sabut, juga terlihat sejumlah komentar dukungan atas terpilihnya Pasangan Sa-Nur sebagai pememang Pilkada Kepri 2015. Sebaliknya, bagi yang kalah dikatakan agar legowo. Selain itu, grup yang

didukung sejumlah pendukung Gubernur terpilih SaNur ini, juga menautkan bunyi Petitum Gugatan Pasangan Gubernur dan calon Gubernur SAH ke di MK, yang menurut mereka sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Di tempat terpisah, Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto meminta PNS di lingkungan Provinsi Kepri agar tetap dalam kondisi netral dan senantiasa menjaga profesionalitas dalam bekerja, sampai KPU dan MK menyelesaikan tugasnya. ”Biarkan saja KPU dan MK bekerja, kita sebagai abdi negara harus tetap netral dan profesional dalam bekerja,” ujarnya. (rm/bty)

Gubernur Kepri Ajak PNS Kepri Siaga Hadapi Teror TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Nuryanto menegaskan, saat ini negara sedang dalam keadaan siaga satu. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Kepri agar selalu siaga dalam menghadapi segala bentuk teror, apapun itu bentuknya.Hal ini dikatakan Nuryanto saat menjadi Inspektur Upacara 17 hari bulan di halaman kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (18/1/2016) pekan lalu. Ditegaskannya, pegawai harus siaga terhadap tiga hal, yakni siaga terhadap gerakan Gafatar, ISIS serta perkembangan situasi politik di daerah terhadap hasil Pilkada.”Negara kita sekarang sedang dalam keadaan siaga satu. Kita harus care dengan lingkungan kita, tempat pemukiman kita dan sebagainya. Kalau ada yang mencurigakan dan aneh segera laporkan ke pihak yang berwenang. Yang kita siagakan adalah berkaitan dengan Gafatar, ISIS, dan perkembangan situasi politik terhadap hasil Pilkada saat ini. Untuk itu mari kita rapatkan barisan untuk mengatasi apapun yang mungkin bisa terjadi,” tegas Nuryanto. Dia melanjutkan, untuk persoalan hasil Pemilukada agar seluruh pegawai tetap dalam kondisi netral dan senantiasa menjaga profesion-

Walau Defisit

Relawan Untung Sabut

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Komunitas Untung Sabut Kepri meminta Hakim Panel MK tidak

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

alitas dalam bekerja, sampai KPU dan MK menyelesaikan tugasnya. “Biarkan saja KPU dan MK bekerja, kita sebagai abdi negara harus tetap netral dan profesional dalam bekerja,” ujarnya. Selanjutnya, Penjabat Gubernur Kepri itu mengajak seluruh pegawai meningkatkan optimisme dalam rangka menyambut berbagai tantangan di 2016 ini. Serta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai apa yg sudah di tetapkan berdasarkan aturan. Melaksanakan program sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mengingat, kepatuhan terhadap aturan adalah hal yang penting untuk mencapai predikat WTP. “Tahun 2016 ini merupakan masa-

masa transisi. Banyak hal yang perlu disesuaikan, seluruh pimpinan dan staff di masing-masing SKPD agar senantiasa mencermati pelaksanaan kegiatan dan administrasinya. Lakukan kerja dengan cara yang efesien dan mengedepankan azas manfaat. Adapun menyangkut telah disepakati APBD 2016, sambil menunggu hasil koreksi ditingkat Mendagri, Nuryanto meminta agar seluruh Kepala SKPD segera menyiapkan administrasi pelaksanaan lelang dan menunjuk PPTK dan pegawai pendukung kegiatan lainya. Sehingga ketika APBD sudah bisa dilaksanakan semuanya langsung dapat dilaksanakan tanpa menunggu-nunggu lagi. (rm/bp)

30 menit,” ujarnya. Selain itu, karena jembatan I belum selesai, akses ke Dompak melewati satu arah saja, sehingga macet selalu terjadi manakala sedang berlangsung acara berkapasitas besar. Untuk itu, dengan beroperasinya jembatan I nanti, kemacetan yang sering terjadi inipun bisa terurai. Saat ini tambah dia, APBD 2016 Provinsi Kepri yang sebelumnya telah di evaluasi Mendagri, tinggal menungu perbaikan di internal

Pemerintah, sesuai dengan saran dan di evaluasi Menteri Dalam Negeri.”Selanjutnya, setelah kita konsultasikan di intenal (TAPD) Pemerintah, hasil-nya akan langsung kita serahkan DPRD Kepri dan Menteri Dalam Negeri untuk disahkan,” jelasnya. Nuryanto menambahkan, dengan segala persiapan yang sudah dilaksanakan, maka sebelum Februari nanti APBD 2016 Provinsi Kepri ini sudah dapat dilaksanakan. (rm/*)

Warga Serasan Natuna Beli Beras ke Serawak Malaysia NATUNA, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten Natuna membenarkan jika warga Serasan, Natuna sejak beberapa bulan ini membeli beras ke Sematan, Negara Bagian Serawak, Malaysia. Itu dilakukan karena beras dalam negeri yang dipasok dari Tanjungpinang tidak kunjung sampai ke Serasan. “Ya betul, warga Serasan hanya bisa beli beras dari Sematan, karena wilayah itu yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka,” kata Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna, Wan Enriko, Senin (18/1/ 2016) pekan lalu. Eko menjelaskan, tidak kunjung datangnya beras dari Tanjungpinang, akibat tidak ada kapal yang berlayar ke Serasan. ”Penyebabnya cuma satu, pengusaha tidak bisa membawa beras ke Serasan karena kapalnya tidak ada,” terangnya. Sebelumnya, para distributor beras dapat membawa beras ke Serasan dan pulau-pulau yang ada di wilayah Kepulauan Natuna, karena kapal subsidi masih rutin berlayar mengitari kepulauan Natuna.

PULAU Serasan di Ujung Barat Pulau Natuna Namun, setelah kapal subsidi pemerintah tersebut tidak lagi berlayar, pengusaha beras tak lagi mampu mendatangkan beras ke pulau-pulau yang jauh, terutama sekali Serasan.”Bukan masalah kapal adanya kapal konvensional atau kapal subsidi, tapi kapal yang dipergunakan mengangkut beras itu yang tidak ada,” tegas Eko. Hanya saja, berdasarkan koordinasi yang telah dilaksanakan dengan instansi terkait

seperti Dishubkominfo dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Natuna, kapal yang disubsidi pemerintah akan segera berlayar ke Natuna.”Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam waktu dekat ini kapal segera berlayar sehingga masyarakat bisa membeli beras dalam negeri, ” ujar Eko tanpa menyebutkan kapan persisnya kapal dimaksud berlayar ke Kepulauan Natuna.(rm/hlk)

Jumaga Sebut Lebih Baik PB Batam Dikelola Pusat TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyatakan, wacana pemekaran Batam menjadi Provinsi Khusus sebagaimana yang digulirkan, sangat kurang tepat dengan kondisi dan situasi Batam. Sebaliknya, legislator PDIP ini malah mendukung pengelolaan Batam diambil alih pemerintah pusat.”Kalau mau jadi provinsi khusus, belum memenuhi syaratlah, sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang pemekaran Daerah,”kata Jumaga kepada wartawan di Dompak Bahkan, Jumaga lebih setuju jika pelaksanaan pengelolaan BP Batam itu dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat, di bawah kendali Presiden. Sedangkan teknisnya melibatkan Pemerintah Daerah. ”Kalau boleh sebenarnya, instansi pengelola investasi Batam itu dapat dilakukan sendiri dan langsung dibawah Presiden, seperti Otorita Batam dulu. Sehingga perannya yang langsung dibawah Presiden itu

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak.SH akan lebih bagus dari pada dibawah Dewan Kawasan Daerah, sebagaimana amanat UU FTZ,” terangnya. Untuk itu katanya lagi, Pemerintah Pusat perlu mengambil kendali, namun inplementasi pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah. Sehingga pelaksanaan teknisnya lebih fokus, sebagaimana awal pembentukan Otorita Batam sendiri.”Contoh seperti saat ini, tidak ada pel-

aksanaan pengembangan dan pembangunan investasi. Apalagi saat ini Deputi BP Kawasan Batam sendiri sudah menjadi tujuh, tetapi perannya sangat tidak efektif,” katanya. Sejatinya, dengan aturan dan UU FTZ tersebut, peranan BPK Batam dapat lebih ‘dimainkan’ sebagai penggerak investasi dan ekonomi Indonesia. Hanya saja, dengan kondisi dan situasi saat ini, menjadi dasar dan pertimbangan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan pengambil-alihan. ”Ini memang merupakan kewenangan Pusat. Kita berharap, Pemerintah akan membuat sesuatu yang terbaik pada daerah,” ujarnya. Menyangkut situasi investasi di daerah Jumaga mengatakan, DPRD akan memberikan masukan berupa pokok-pokok pemikiran anggota DPRD, terkait siatuasi dan perkembangan investasi, serta pengelolaan BP Kawasan Batam yang nantinya akan disampaikan ke Presiden. (rm/bt).

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DAERAH

831 Orang TKI Bermasalah

KANTOR Komisi Informasi Publik (KUP) Kepri di Tanjungpinang

KIP Kepri Tangani 32 Laporan Pada Tahun 2015 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 berhasil menangani sebanyak 32 laporan pengaduan terkait keterbukaan informasi. Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Kepri Ferry Manalu, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat, mengatakan rata-rata gugatan dari para pelapor dikabulkan sehingga tergugat wajib memberikan informasi yang dibutuhkan.”Sengketa informasi kebanyakan terjadi di Batam, hanya beberapa terjadi di Karimun. Sementara di tahun 2015, kami tidak mendapat laporan dari daerah lainnya,” ujarnya. Ferry mengatakan tidak ada laporan dari Tanjungpinang, Lingga, Natuna, Bintan dan Kepulauan Anambas, bukan berarti pengelolaan informasi di daerah tersebut sudah baik. Kemungkinan masih banyak warga yang tidak memahami UU Keterbukaan Informasi. Padahal masyarakat dapat memanfaatkan Komisi Informasi Kepri untuk mendapatkan informasi dari institusi yang tidak terbuka dalam memberikan informasi. ”Tahun 2015 yang paling banyak digugat Pemkot Batam dan BPN Batam,” katanya. Dia mengatakan tidak semua laporan diproses sampai persidangan. Persidangan hanya dilakukan jika proses mediasi antara pelapor dan terlapor tidak membuahkan hasil. Laporan warga juga tidak semuanya dapat dapat ditindaklanjuti. Komisi Informasi Kepri hanya menindaklanjuti laporan yang berhubungan dengan dugaan ketidakterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik milik negara. Laporan yang diterima juga tidak berhubungan dengan informasi terkait rahasia negara dan informasi terkait kasus dalam proses penyelidikan yang ditangani pihak penegak hukum. “Ada informasi yang harus dibuka kepada publik atau dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti dokumen APBD dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran daerah,” ujarnya. Menurut dia, penyelesaian kasus sengketa informasi diberi batas waktu selama 100 hari. Namun Komisi Informasi publik rata-rata menyelesaikan sengketa informasi selama 30-40 hari.”Awal tahun 2016 ini ada satu kasus dalam proses persidangan tentang informasi jumlah pekerja asing di Batam. Penggugat Mahyudin, yang digugat Wali Kota Batam,” katanya. (rm/nat).

Penjabat Gubernur Kepri Minta

Media Tidak Jadi Provokatif

PENJABAT Gubernur Kepri Nuryanto menunjuk

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto menggelar silaturahmi bersama rekan-rekan media yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (18/1/2016) pekan lalu”Hubungan yang sudah baik, harus terus kita jaga. Maka daripada itu, silaturahmi jangan sampai terputus,” ujar Nuryanto kepada rekan-rekan media. Lebih lanjut, Nuryanto meminta secara langsung kepada para wartawan untuk sama-sama menjaga kondusifitas daerah dengan bahasa-bahasa yang meneduhkan. Tidak provokatif atau memancing terjadinya konflik didaerah. Hal ini mengingat saat ini sedang gencar-gencarnya isu gerakan Gafatar, ISIS dan isu-isu lainnya. “Keberadaan kawan-kawan wartawan ini sangat kita butuhkan untuk bisa membantu meredam keadaan dan bukan justru cenderung sebaliknya. Isu-isu Gafatar, ISIS dan lainnya yang sekarang sedang berkembang adalah hal yang perlu sama-sama kita waspadai. Dan mari kita beritahukan masyarakat agar lapor ke pada pihak kepolisian jika ada gelagat tetangga atau lingkungan kita ada yang mencurigakan,” kata Nuryanto. Tidak hanya itu, Nuryanto juga menyampaikan kepada wartawan, sejatinya Aparatur Sipil Negara (ASN di lingkungan Pemprov Kepri dalam bekerja dituntut untuk selalu profesional dan senantiasa menjaga netralitas serta menjaga ritme kerja yang baik. “Saya ini kan disini cuma sebentar, hanya sampai Gubernur terpilih nanti dilantik. Dan selama Gubernur terpilih belum dilantik tentu kita mau bekerja maksimal dengan mengajak seluruh ASN atau pegawai untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalitas. Siapapun pimpinannya, ASN harus menjaga ritme kerja yang baik,” ujarnya. (rm/bp).

Dipulangkan ke Kampung Halamannya TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 831 orang tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB) yang belum lama ini diusir dari Malaysia akhirnya dipulangkan dari Tanjungpinang, kepulauan Riau, ke masing-masing kampung halaman. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi penampungan TKIB di Jalan Transito Tanjungpinang, Jumat, mengatakan keterlambatan pemulangan TKIB dari Tanjungpinang ke daerah asal disebabkan perubahan struktur organisasi dan tata kelola di Kemsos.”Mudah-mudahan saudara-saudara dapat pulang sampai tujuan, berkumpul dengan keluarga, bahagia. Sampaikan salam saya untuk keluarga saudara-saudara,” ujarnya. Mereka dipulangkan dengan menggunakan kapal PT Pelni dari Pelabuhan Sri Bayintan, Kabupaten Bintan. Terdapat dua anak dan sembilan bayi di antara mereka. ”Ketrampilan yang didapat selama bekerja di Malaysia dapat dipergunakan untuk membangun

RATUSAN TKI Bermasalah yang dipulangkan pemerintah Malaysdia

usaha di kampung,” kata Mensos. Khofifah mengimbau, seluruh mereka mencari informsi dan memanfaatkan peluang kerja di kampung halaman.”Saudara-saudara setiap hari harus mencari informasi peluang kerja, kemudian melamar di tempat kerja sesuai kemam-

puan,” ucapnya. Dia mengatakan tahun 2016, setelah pemerintah menandatangani kontrak pembangunan infrastruktur, banyak peluang kerja di kampung.Mantan TKIB dimintanya berbagi informasi terkait peluang kerja tersebut.”Kami ber-

harap, saudara-saudara yang sebelumnya menjadi tenaga kerja nonformal di Malaysia, seperti buruh bangunan, dan pekerja perkebunan, dapat bekerjadi sejumlah proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan tahun ini,” katanya. (rm/ant).

9 Investor Asing Tanam Lanjutan Program Investasi di Pulau Berakit RTLH Tunggu Gubernur Terpilih

BINTAN, RAKYAT MEDIASembilan investor sudah menyediakan dana dan sudah ada yang menanamkan modal investasi di kawasan Tanjungberakit, Kabupaten Bintan. Dari sembilan investasi asing dan dalam negeri itu, investasi awal sudah melebihi Rp 500 miliar dengan merekrut ratusan karyawan. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bintan, Mardhiah, menjelaskan sembilan Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang membukan investasi di bidang pariwisata di kawasan Tanjungberakit itu, sudah diberikan atau memiliki izin. Sebagian lagi ada yang sedang mengurus beberapa perizinan terkait. “Sejak 2014 sampai sekarang, ada sembilan investor yang menanamkan modal di kawasan pariwisata Bintan, khususnya di kawasan Berakit saja,” kata Mardhiah, Rabu (13/1). Mardhiah menerangkan, investor yang diberikan izin untuk menanamkan investasi di kawasan Berakit itu antara lain dari PT Bintan Nort Star. Investasi yang mulai masuk tahun 2014 ini berasal dari Rusia. Saat ini masih dalam proses pembangunan fisik perhotelan, dengan investasi yang ditanamkan mencapai 5 juta dolar Amerika. Kemudian PT Berkat Bangun Nusantara. Perusahaan ini merupakan PMDN. “Pengusaha ini menanamkan modal Rp 335 miliar. Mereka kembali meninjau lokasi bersama tim BPMPD dan Badan Kawasan (BP) kawasan FTZ Bintan, baru-

SALAH satu tempat pariwisata di Pulau Berakit, Bintan

baru ini. Masih awal tahun 2016 ini juga. Mereka sangat tertarik untuk menanamkan investasinya,” ujarnya. Selain itu, investasi yang ditanamkan pengusaha asing lainnya di kawasan Berakit lainnya, yaitu PT Berakit Resort. Investasi yang sudah diberikan izin ini berasal dari Rusia dengan investasi yang ditanam lebih dari Rp 13,514 miliar. PT Alpha Pacific asal Rusia juga menanamkan investasi di Berakit. Diperkirakan lebih dari 2 juta dolar Amerika, yang akan disediakannya. Untuk PMDN lainnya, di kawasan Berakit juga akan dikembangkan sektor pariwisata dari PT Bintan Fortuna Jaya. Investor PMDN ini menyediakan modal investasi sebesar Rp 4,392 miliar. Sementara, lanjut Mardhiah, PT Bintan Land asal Singapura sudah diberikan izin untuk mendirikan resor di kawasan Berakit dengan nilai investasi sekitar 3,175 juta dolar Amerika. PT Bintan Berakit Resort juga diberikan izin untuk membangun kawasan pariwisata dengan investasi 1 juta

dolar Amerika. Investor perusahaan ini berasal dari Singapura. “Investor baru yang menjajaki kawasan Berakit berasal dari PT Bintan Karya Pratama. Perusahaan ini sedang mengurus beberapa berkas perizinan lainnya. Semuanya merupakan investor yang bergerak di bidang pariwisata. Nilai investasi awal yang ada di Berakit sudah melebihi Rp 0,5 triliun,” tambah Mardhiah. Mardhiah berharap, kewenangan pemerintah pusat dalam pengembangan investasi di Bintan, tetap diberikan seperti sebelumnya. Sehingga, investasi asing maupun dalam negeri mudah mengurus izin. “Semua investasi itu berkembang di Bintan, berkat FTZ dan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Pemkab Bintan, selama ini. Belum lagi di kawasan Lagoi, sudah ada beberapa investor yang tertarik. Ini menjadi modal bagi Bintan, untuk lebih maju ke depannnya. Karena peluang kerja terbuka dari investasi yang baru berdiri itu,” tutup Mardhiah.(rm/tps)

BATAM, RAKYAT MEDIAKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan kelanjutan program pengentasan kemiskinan atau lebih dikenal dengan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan satu kebutuhan. Akan tetapi kelanjutan program tersebut tergantung pada Gubernur Kepri defenitif nanti. “Tujuan dari program RTLH adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kepri, khususnya yang kurang mampu,” kata Naharuddin kepada wartawan di Tanjungpinang belum lama ini. Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri tersebut mengatakan, kesepakatan diera kepimpinan Muhammad Sani-Soerya Respationo adalah sampai 2015. Dikatakannya, selama lima tahun menjalankan program tersebut sekitar 20 ribuan RTLH selesai dikerjakan. Dijelaskannya, jika berpedoman dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, masih tersisa sekitar 14 ribuan lagi yang harus diselesaikan. ”Ini yang perlu diselesaikan kedepannya. Tentu kelanjutan program ini, tergantung pada Gubernur Kepri terpilih nanti,” jelas Naharuddin. Pria yang pernah duduk sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri tersebut menjelaskan, untuk menjalankan program

Naharuddin Kepala Bappeda Kepri

lanjutan tentunya membutuhkan kerjasama Provinsi Kepri dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kepri. Pasalnya, pendanaanya menggunakan sistem sharing budget bersama. ”Jika mengacu pada sistem yang lama yakni dua berbanding satu. Artinya Pemprov mengalokasikan dua, Kabupaten/Kota mengalokasikan satu,” jelasnya lagi. Ditambahkannya, hal ini akan dibicarakan lebih lanjut bersama Kabupaten/Kota. Apalagi saat ini, Bupati ataupun Walikota terpilih belum dilantik. Nahar optimis, kegiatan strategis yang menyentuh langsung kepada masyarakat tersebut bisa terus berjalan. ”Pembangunan tidak akan pernah berhenti. Atas dasar itu, saya yakin program ini akan terus berlanjut. Karena memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (rm/ bps).

Pemkab Natuna Dapat Bantuan 5 Pom pong dan 2 Bus

DERMAGA pelabuhan di Pulau Natuna

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Sekrataris Dinas perhubungan pemkab Natuna M Amin mengatakan, tahun ini Natuna akan menerima bantuan transportasi perbatasan dari kementerian pembangunan daerah tertinggal (KPDT). Alat transportasi itu kata Amin, berupa pompong penyeberangan dan bus. Jumlahnya lima unit pompong, masing-masing 5 gross tone dan dua bus. “Trasnportasi ini diperbatukan dari KPDT. Nanti sasarannya kecamatan dan desa tersiolir,” kata Amin, Senin (18/1/2016) pekan lalu. Untuk dua unit bus, kata Amin, akan melayani Desa Teluk Buton dan Desa Pengadah. Sebab desa tersebut masih minim transportasi.

Sementara bantuan pompong, untuk alat penyeberangan pulau-pulau terluar. Seperti Pulau Senoa, Pulau Semiun dan pulau lainnya. Nanti akan diserahkan di desa terdekat. “Pompong bantuan KPDT, untuk penyeberangan pulau terluar. Ini upaya pemerintah memantau batas wilayah,” ujar Amin. Selain itu, kata Amin, Natuna juga menerima bantuan kapal penyeberangan untuk menunjang pariwisata Pulau Senoa. Kapal penyeberangan tersebut cukup besar, panjangnya 19 meter dengan kapasitas tampung 70 penumpang. “Saat ini kapal itu sedang pengiriman ke Natuna. Sasarannya mendukung pariwisata Pulau Senoa,” kata Amin. (rm/bp).

SELEBRITIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

FARHAT Abbas

Farhat Abbas Kembali Kritik Ahmad Dani JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Hingga saat ini, gerak-gerik musisi Ahmad Dani rupanya tidak luput dari pantauan Farhat Abbas. Salah satu yang dipantaunya adalah soal kontroversi kicauan Dhani terkait permohonan maaf kepada ISIS. Menurut Farhat, seharusnya Dhani berpikir sama saat dirinya mengkritik soal kecelakaan maut yang melibatkan Dul, putranya. “Saya merasa apa yang saya omongi fakta saja. Dhani bilang minta maaf sama ISIS, tapi dia malah meralat. Dia bilang orang-orang enggak mengerti ucapan dia, orang malah diejek. Harusnya dia berpikiran gitu saat saya kritik dia,” ujar Farhat Abbas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/1/2016) lalu. Farhat menyimpulkan, Dhani juga sempat memaafkannya di hadapan hakim saat sidang beberapa waktu lalu. Meskipun kicauannya dinilai bersalah, biarkan pihak twitter mennonaktifkan akunnya di media sosial tersebut. “Saya enggak mau takabur, Dhani sudah memaafkan. Menurut ahli, benar kalau dunia Twitter itu punya asing. Jadi ya ikuti aturan asing. Kalau saya salah, diblok, biar disuspend,” ujar Farhat. Terkait hasil akhir kasusnya nanti, Farhat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim. Namun dia bertekad akan membuat Dhani merasakan juga duduk di kursi pesakitan. Pasalnya, selama ini Farhat merasa sudah mengalah dan Dhani yang justru memperpanjang masalah. “Kasus ini enggak semua orang akan alami. Dhani akan alami proses sidang juga, kita mengalah dia malah keras. Sekarang saya duluan jadi terdakwa, nanti gantian Ahmad Dhani,” tandas. (rm/tbc).

Suara Merdu Ayu Ting Ting di Lagu Dangdut,

India Hingga Korea

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

ROSSA INGAT MASA LALU Jika Ketemu T-Five JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ada hal unik yang tersaji di balik variety show A Night To Remember. Program yang menyuguhkan penampilan musisi yang ngetop di era 1990 sampai 2010-an itu mendapat sambutan positif. Salah satunya Rossa yang juga didapuk sebagai host sekaligus pengisi acara. PelantunTegar itu mengaku senang karena bisa bertemu banyak musisi lama seangkatannya seperti BE 3, T-Five, Audy, Kahitna, Fathur dan Nadila. Ditambah lagi, ada musisi muda yang ikut menambah warna acara live music tersebu “Saya penggemar di masa itu, banyak yang besar, melodius dan jadi legenda. Terutama lagu Indonesia banyak yang mulai karier di 90-an, saat itu industri musik Indonesia lagi bagus-bagusnya,” kata Rossa di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016) lalu. “Selain itu ada juga bintang muda seperti Wizzy, Zahra dan Kunto Aji yang akan menyanyikan lagu lama. Tapi semua diaransemen baru yang sesuai dengan karakter penyanyinya,” imbuhnya. Rupanya, mini konser itu langsung mengingatkan kenangan Rossa di masa muda saat pergi ke kelab malam. Mantan istri Yoyo Padi itu mengaku sering ke tempat clubbing untuk menyaksikan penampilan T-Five yang sedang nge-hits saat itu. “Tahun 90-an itu mengingatkan ke masa-masa awal clubbing kita. Band yang sering kita tonton itu T-Five. Di mana ada T-Five, kelabnya pasti ramai banget. Makanya pemilihan T-Five di episode pertama itu mewakili 90’s banget,” ujar Rossa sambil tertawa. Dengan adanya program A Night To Remember ini, Rossa berharap musisi era 90-an yang mulai meredup, bisa kembali berkarya. “Dengan adanya ini, mudah-mudahan perkiraan saya sih lagu-lagu 90-an bisa naik lagi. Penyanyi yang berkarier dari lama bisa kembali nge-hits lagi. Semoga saja,” harapnya. (rm/andre).

Ayudia Bing Slamet Dituding Hamil Duluan

ARTIS Dangdung Ayu Ting Ting

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ayu Ting Ting sukses menyedot perhatian publik lewat lagunya yang bertajuk Alamat Palsu pada 2011 lalu. Sejak itu, namanya melambung dan semakin dikenal sebagai penyanyi dangdut hits di tanah air. Bicara soal tarik suara, kemampuan Ayu Ting Ting tentu sudah tidak dapat diragukan lagi. Kualitas bernyanyi yang ia suguhkan selalu mengundang decak kagum khalayak luas. Berbekal bakat tersebut, Ayu Ting Ting kerap membagikan momen ketika ia menyanyi melalui akun Instagram pribadinya. Tidak hanya dangdut, ia juga piawai membawakan lagu India hingga lagu Korea. Pemilik nama lahir Ayu Rosmalina ini bahkan tidak canggung menampilkan lagu yang notabene bukan menjadi alirannya. Tak disangka, suara merdu Ayu mengalun pasti bersama musik yang mengiringinya bernyanyi. Ayu Ting Ting bahkan mengunggah video singkat tengah menyanyi lagu Korea bersama sang buah hati, Bilqis. Dalam video tersebut, terdengar Ayu mengajak Bilqis melantukan lagu milik K.Will bertajuk Love Is Punishment. Di sisi lain, Ayu Ting Ting juga kerap membuat video melantunkan lagu India. Masih bersama Bilqis, Ayu kemudian membawakan lagu India bertajuk Janam Janam yang dibawakan Shahrukh Khan yang juga menjadi soundtrack dari film Dilwale. Merdunya suara Ayu Ting Ting dibarengi dengan kualitas bernyanyi yang baik tidak hanya di musik dangdut, namun juga di lagu India serta Korea. Hal inilah yang membuat namanya makin populer dan dibanjiri penggemar setia.(rm/andre)

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ayudia Bing Slamet telah menikah dengan Ditto, teman masa kecilnya, pada Minggu 13 September 2015. Wajar jika saat ini Ayudia Bing Slamet tengah berbadan dua. Namun namanya juga artis, netizen begitu usil menghitung usia kehamilan Ayudia Bing Slamet dengan tanggal pernikahannya. Beberapa hari lalu Ayudia Bing Slamet mengunggah foto perutnya yang mulai membuncit dengan caption 21 weeks atau 21 minggu. Seorang netizen pun berkomentar usil. “Kakak hamil duluan ya? Foto akad nikah yg diupload bang dittopercussion di ig dia aja 18 minggu yg lalu, kok ini isinya udh 21 minggu?” tulis pemilik akun fennyapriliyanti. Ayudia Bing Slamet menanggapi postingan itu dengan santai.

Ditto dan Ayudia Bing Slamet “Semoga anda tahun ini hamil yaa. nanti pasti ngerti, atau bisa google cara menghitung umur janin yang ada dikandungan. btw makasih lohhh udh di stalk dr foto yg udh lamabanget,” tulis Ayudia Bing Slamet. Seorang netizen lantas membantu menjelaskan. “Sama ayudia udah pernah dijelasin, masa kehamilan diitung dari tanggal hari

terakhir haid, ayudia terakhir haid tgl 30 agustus sebelum nikah. Jadi itung sendiri udah brapa minggu smpe tgl ini @fennyapriliyanti #bantujawab coba cari2 di ig nya, pernah dijawab sama dialangsung kok,” tulis pemilik akun blbrln_. Nah, jangan buru-buru suudzon, ya. Semoga Ayudia Bing Slamet dan calon bayinya sehat selalu.(rm/tbc).

Pakai Lipstik Merah atau Hijau,

Angel Karamoy Tetap Cantik JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Bagi wanita, make up merupakan salah satu bagian yang penting untuk menunjang penampilannya. Hal tersebut juga berlaku pada diri Angel Karamoy. Beberapa waktu lalu, ia mengunggah beberapa foto saat ia melakukan sesi foto. “Photoshot,” tulis wanita cantik kelahiran 16 Januari 1987 ini. Pada foto tersebut tampak Angel Karamoy memakai lipstik berwarna hijau. Tak pelak foto yang diunggah Angel ini mendapatkan tanggapan dari para netizen. “Ka @realangelkaramoy cantik diapain aja juga cantik seperti namanya angel cantik seperti malaikat atau bidadari dari surga,” tulis seorang netizen. “Kehabisan kata liat foto ini...,” sambung seorang netizen. Pemain sinetron Ibrahim Anak Betawi ini juga mengunggah foto saat ia mengenakan lipstik berwarna merah. Tentu saja foto yang diunggah Angel ini menuai pujian dari para netizen. “Beatiful girl,” tulis seorang netizen. “mbak angel karamoy. cantik binggo,” sambung seorang netizen. “Keyennnn Love u,” ujar seorang netizen. “CAAAANTIIIK BAAANGEEETTTT,” kata seorang netizen. Lantas menurut Anda, Angel Karamoy lebih cantik pakai lipstik warna merah atau hijau? Sekedar informasi, baru-baru ini Angel mengaku jika rumah tangganya dengan Steven Rumangkangmulai membaik. (rm/tb).

Nikita Mirzani Anggap Kasus Prostitusi Artis Sudah Selesai

Nikita Mirzani

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-”Siap saja, kenapa nggak,” ucap Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (19/1/2016) lalu. Meski begitu, Nikita Mirzani berharap polisi tak lagi melibatkan dirinya dalam masalah tersebut. Ia menilai, tak ada lagi hubungan kasus prostitusi artis dengan dirinya. “Sebaiknya sih Niki tidak lagi (disangkut pautkan dengan kasus prostitusi artis). Karena sudah selesai juga kan

masalah Niki?,” tanya bintang film Nenek Gayung ini. Nikita Mirzani mengatakan kalau dirinya sedang berusaha untuk memulihkan nama baiknya setelah menjadi bulan-bulanan media massa terkait kasus menghebohkan itu. “Niki punya masa depan, nama baik keluarga yang harus dipertahankan. Sekarang nggak usah dijelekjelekkan lagi dengan masalah itu. Karena nggak ada kan yang bisa menjamin ke depannya Niki akan seperti apa,” tutup dia. (rm/mer).

Angel Karamoy

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

OLAHRAGA

Website: www.rakyatmediapers.co.id

LIGA SUPER EROPA GANTIKAN LIGA CHAMPIONS? SANTIAGO, RAKYAT MEDIA-Inikah saatnya melikuidasi Liga Champions? Menggantikannya dengan sebuah turnamen yang lebih bergengsi, lebih mewah dan diikuti klub-klub elite di Eropa? Kubu Bayern Muenchen, tampaknya berpikir demikian. Karl-Heinz Rummenigge, chief executive klub asal Jerman itu menyebut, pihaknya bermimpi di masa depan, akan ada sebuah turnamen yang lebih besar di luar Liga Champions. Bisa saja namanya Liga Super Eropa (European Super League). Jumlahnya, kata Rummenigge tak kurang dari 20 tim. Klub pesertanya terdiri dari negara-negara Eropa yang punya tradisi kuat, seperti Jerman,Italia, Inggris, Spanyol, dan Prancis. “Ide ini sebenarnya sudah lama,” ujar Rummenigge, mantan gelandang hebat

Muenchen dan Jerman itu. “Saya melihat klub-klub besar dari lima liga top Eropa, semakin kuat dari hari ke hari.” Klub-klub tersebut, kata Rummenigge, sudah tak pantas lagi bersaing dengan klub-klub kecil dari liga-liga “antah berantah” di Eropa seperti dari Lithuania, Malta, ataupun Siprus, seperti masih terjadi di Liga Champions. “Liga super ini berada di luar Liga Champions,” Rummenigge, yang juga ketua Asosiasi Klub Eropa (ECA) menjelaskan. “Bisa saja tetap diselenggarakan oleh UEFA atau lembaga lain secara terpisah.” Ide Rummenigge ini mendapat dukungan penuh dari kubu Juventus. Namun, klub elite Italia itu lebih melihat masalah keuangan sebagai dasar ketertarikan mereka ikut membidani liga super yang melibatkan klub-klub besar Eropa. (rm/L.6).

PEMAIN Real Madrid, Cristiano Ronaldo melakukan tendangan salto pada laga UEFA Champions League antara Real Madrid vs Malmoe FF di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid

MSN Barca Seharusnya Dilarang Bermain oleh FIFA

PEMAIN Barcelona, Lionel Messi, saat tampil melawan Valencia pada laga La Liga Spanyol di Stadion Mestalla, Spanyol, Sabtu (5/12). Barcelona ditahan imbang 1-1

Arsenal Santapan Empuk Lionel Messi BARCALONA, RAKYAT MEDIA-Nasib kembali mempertemukan dua raksasa Eropa, Arsenal dan Barcelona di kancah Liga Champions. Musim 2015/16, kedua kubu bersua di babak 16 besar. Tidak salah bila menyebut ini duel klasik dan spesial bagi Messi. Pertandingan ini pernah tercipta di final Liga Champions 10 tahun silam. Ketika itu, Barcelona menjadi penguasa Eropa setelah memetik kemenangan 21. Pertemuan keduanya kembali terjadi di perempat final 2009/10 dan babak 16 besar musim 2010/11.

Total selama bertemu Arsenal, Barcelona menang 4 kali, imbang 2 kali dan kalah 1 kali. Berkaca dari rapor tersebut, tidak dapat dipungkiri kalau Barcelona selalu tampil superior atas Arsenal. Tentu pertandingan ini pun sangat spesial bagi Messi. Pemain berjuluk La Pulga ini menjadi momok bagi Arsenal. Betapa tidak, pemain mungil ini mampu menjaringkan 6 gol dalam 4 pertandingan kontra Arsenal. Dia juga sekali mencetak quattrick alias mencetak 4 gol musim 2009/10 dalam pertandingan di Camp

Direktur Teknik Barcelona, Robert Hernandez yang hadir dalam drawing babak 16 besar Liga Champions di Nyon, Swiss menyatakan kalau pertandingan ini bakal sangat spesial. “Jelas, ini bakal menjadi pertandingan yang sangat terbuka dan sulit,” ujar Hernandez dilansir dari situs resmi Barcelona. “Arsene Wenger telah membentuk tim yang sangat kompetitif dengan deretan pemain hebat di dalamnya. Ini bakal sangat menyenangkan,” lanjut Hernandez. (rm/ruter).

Pelatih Napoli Minta Maaf Sebut Mancini Homo

NAPOLI, RAKYAT MEDIAPerdebatan antara Maurizio Sarri dengan Roberto Mancini masih seru dibahas hingga saat ini. Pelatih Napoli dan Inter Milan itu berdebat hebat di akhir laga perempatfinal Coppa Italia yang berlangsung di San Paolo. Pada laga yang berakhir 0-2 untuk kemenangan Inter via gol Stevan Jovetic dan Adem Llajic itu, Mancini diusir wasit karena melakukan protes atas perpanjangan waktu yang diberikan ofisial pertandingan. Lalu terjadi keributan dengan Sarri yang menyebut Mancini ho-

moseksual. Mancini pun membalasnya dengan sebutan rasis dan homofobia kepada Sarri. Eks pelatih Empoli pun sadar melakukan kesalahan dan telah meminta maaf selepas laga. Akan tetapi, Sarri heran masalah tak juga berakhir, meski kedua pelatih telah berjabat tangan. “Hal-hal seperti ini terjadi di lapangan pertandingan. Saya diajarkan ketika wasit meniup peluit tanda habisnya pertandingan Anda berjabat tangan dan masalah selesai di sana. Di bawah situasi menegangkan hal ini

bisa terjadi, tapi saya minta maaf di ruang ganti dan sudah seharusnya berakhir di sana,” tutur Sarri, mengutip dari Football Italia, Rabu (20/1/2016). “Sekarang orang-orang memanggil saya homofobia dan hal jelek lainnya. Itu kata pertama yang keluar dari pikiran saya. Lain kali saya akan memanggilnya democristiano (kalimat lama Italia yang telah mati). Saya punya teman gay, jadi saya tidak seperti homofobia,” lanjutnya. Sarri pun geram dengan tingkah laku Mancini yang kekanak-kanakan. Ia juga menuding Mancini menyebutnya orang tua bodoh, dan balik menyerang Mancini yang rasis. “Apakah saya mendapat larangan? Mengapa saya harus dihukum? Ini penghinaan, seperti hal lainnya. Mancini memanggil saya orang tua bodoh, jadi apa dia rasis kepada orang-orang tua? Saya minta maaf kepadanya, tapi faktanya adalah saya bahkan tak ingat kata yang saya gunakan,” terang Sarri.(rm/ozb)

MANTAN pelatih Tim Nasional Cile, Jorge Sampaoli, bergurau seharusnya trisula Barcelona yakni MSN (Lionel Messi, Luis Suarez dan Neymar) dilarang bermain karena terlalu berbahaya. Tapi dia serius bahwa MSN lebih baik dari BBC (Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo) milik Real Madrid. MSN memiliki peran yang sangat krusial dalam raihan treble winners Barcelona pada musim 2014-2015. Saat itu, ketiganya menjadi trisula paling mematikan di dunia setelah melewati total gol Bale, Benzema, dan Ronaldo. Kehebatan MSN pun mendapat perhatian Sampaoli.

“FIFA harus melakukan intervensi. Hubungan antara Leo, Neymar dan Suarez adalah hal terburuk yang pernah terjadi di sepakbola. Leo seorang diri saja bisa memenangi laga. Jika dia bermain bersama Suarez dan Neymar, akibatnya sangat signifikan. Mereka (FIFA) harus melarang mereka bermain,” kelakar Sampaoli, seperti dikutip The Sun, Rabu (20/1/2016). Musim ini, MSN telah mencetak 67 gol berbanding 60 milik BBC. Jumlah gol itu berpotensi menggunung karena Barcelona masih bermain di Copa del Rey, ajang yang tak diikuti Madrid setelah tereliminasi di babak 32 besar.

PEMAIN kesebelasan Nasional MSN Barca

“Perbedaannya dengan Madrid adalah Bale, Ronaldo, dan Benzema tidak saling menguatkan. Jika Ronaldo memulai, dia sendiri yang akan menyelesaikan (gol).

Begitu juga dengan Bale. Benzema melakukan segalanya yang dia bisa, tapi tetap tidak menghasilkan sesuatu,” tutup Sampaoli. (rm/ ozz).

Messi Rela Titel Ballon d’Or Miliknya Direbut Neymar BARCELONA, RAKYAT MEDIALionel Messi sangat rela apabila titel Ballon d’Or miliknya direbut Neymar da Silva Santos Junior. Menurut La Pulga –julukan Messi, Neymar memiliki semua karakteristik untuk menjadi pemain terbaik dunia. Messi sendiri diketahui menyabet titel pemain terbaik dunia setelah meraih trofi Ballon d’Or 2015 pada 11 Januari 2016. Megabintang berkebangsaan Argentina tersebut menyingkirkan Cristiano Ronaldo dan Neymar untuk merengkuh trofi Ballon d’Or kelimanya. Adapun Neymar baru pertama kali menjadi finalis Ballon d’Or setelah menjadi bintang dalam keberhasilan treble winner Barcelona di musim 2014–2015. Messi pun yakin rekan setimnya itu akan meraih Ballon d’Or di masa mendatang. “Suatu saat nanti, saya pikir Neymar bisa memenangi Ballon d’Or karena memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan. Dia adalah pemain

kelas atas,” kata Messi, seperti dikutip dari ESPN FC, Rabu (20/1/2016). Neymar memang kian mematikan di depan gawang lawan. Dari 17 pertandingan La Liga, kapten Tim Nasional Brasil tersebut sudah membukukan 16 gol, atau hanya terpaut dua dari top

skor sementara, Luis Suarez. “Dia akan menjadi apa pun yang diinginkan. Semuanya terbuka untuk dia. Dia cepat, teknikal, dan luar biasa dalam duel satu lawan satu. Dia memiliki segalnya,” tutup El Messiah. (rm/ozb).

Fan City Protes Gagal Berangkat ke Ukraina

Para pemain Manchester City melakukan selebrasi setelah Wilfried Bony mencetak gol ke gawang Swansea City, Sabtu (12/12/2015) malam WIB.

MANCHESTER, RAKYAT MEDIA—Wakil Inggris, Manchester City dipastikan tanpa penonton ketika melawan tim asal Ukraina, Dynamo Kiev di leg 1 babak 16 besar Liga Champions. Pasalnya, sang tuan rumah sedang

menjalani hukuman dari UEFA buntut insiden rasis ketika menghadapi Chelsea, (20/10/ 2015) di fase grup. City bakal bertandang ke kandang Kiev, Stadion Dynamo pada (25/2/2016) mendatang.

Dynamo Kiev sendiri dilarang menggelar 3 pertandingan tanpa penonton buntut dari insiden rasis kontra Chelsea. Organisasi suporter City, grup 1894 langsung melancarkan aksi protes begitu mengetahui, tim kesayangan harus berjodoh dengan Dynamo Kiev di perdelapan final. ”Pertandingan tanpa penonton telah menghukum para fans yang tidak bersalah,” demikian pernyataan dari juru bicara kelompok suporter City dilansir dari The Guardian. Musim lalu, pengalaman serupa juga dialami suporter City ketika menghadapi CSKA Moskow di Rusia. Gara-garanya, ulah anarkis yang dilakukan suporter CSKA ketika menghadapi AS Roma di Italia. “Sekali lagi, pendukung City harus terkena imbas dari hukuman ini; meskipun kami sama sekali tidak bersalah atas peristiwa ini,” lanjut juru bicara tersebut.(rm/L6).

KRIMINAL

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Petugas Bandara Tangkap Pria Asal Aceh

Bawa Sabu 1 Kg PULAU Bintan Kepri

Bintan Rawan Pembobol Rumah Kosong BINTAN, RAKYAT MEDIA-Rumah warga Jalan Nusantara Batu 17, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Syafei Tarya, 49 dibobol oleh pelaku pencurian yang belum diketahui indetitasnya, Selasa (12/1/ 2016) sekitar pukul 16.30 WIB. Pelaku berhasil menggasak beberapa perhiasan emas yang ditaksir mencapai Rp 73 juta ketika korban meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. “Saya dan anak beserta istri sedang belanja di Pasar Sayur Barek Motor, Kijang. Selepas belanja kami pulang ke rumah. Setibanya kami lihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan ketika dicek beberpa perhiasan dan uang serta barang lainnya sudah raib,” ujar Syafei Tarya saat memberikan keterangan dihadapan penyidik di Mapolsek Bintan Timur, Selasa (12/1/2016) pekan lalu. Barang berharga miliknya yang raib dibawa kabur pelaku berupa perhiasan diantaranya kalung emas berliontin seberat 40 gram, gelang emas seberat 20 gram, cincin emas seberat 4 gram, dua buah cincin emas seberat 40 gram, subang emas bermata intan seberat 6 gram, giwang kecil emas bermata intan seberat 5 gram, seuntai kalung mutiara emas berliontin 18 karat seberat 60 gram. Jadi total perhiasan emas miliknya yang hilang seberat 175 gram. Selain perhiasan emas, barang lainnya juga ikut digasak yaitu uang tunai Rp500.000, mesin genset merk Ikeda Tipe LK 2900, mesin rumput merk Shil dan dua ekor ayam betina warna hitam. Jika ditaksir seluruh harganya, kerugian yang dialaminya mencapai Rp 73 juta. “Pelaku mencuri perhiasan yang disimpan di lemari kamar dan beberapa barang lainnya yang disimpan di ruang belakang. Kita berharap pelaku bisa ditangkap polisi,” katanya. Sementara, Kapolsek Bintan Timur, Kompol Dandung Putut Wibowo membenarkan adanya kejadian pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan pelaku tidak dikenal tersebut. Dari oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keterangan korban yang kehilangan beberapa perhiasan, uang tunai dan barang lainnya yang ditaksir Rp 73 juta. Kemungkinan, pelaku merupakan spesialis pembobol rumah yang ditinggal penghuninya. “Melihat pintu dan teralis bagian belakang rumah serta pintu kamarnya dirusak. Pelaku merupakan spesialis pembobol rumah kosong alias ditinggal pergi penghuninya. Saat ini kasusnya sedang kita selidiki guna mencari tahu keberadaan pelaku,” katanya.(rm/bps).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Fachrizal Abdi menyelundupkan sabu. Petugas Bandara Internasional Hang Nadim Batam berhasil mengagalkan langkahnya, Kamis (14/1/2016) siang. Untuk mengelabui petugas, pria asal Aceh ini menyembunyikan sabu di dalam sepatu yang dikenakannya. Ia terdeteksi mesin X-ray di pintu utama masuk bandara. ”Saat melalui pemeriksaan mesinnya berbunyi. Dan petugas melakukan penggeledahan,” ujar Kabag Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso. Suwarso menjelaskan selain mesin berbunyi, petugas juga mencurigai gerak-gerik Fachrizal. Pria 27 tahun itu terlihat grogi.”Akhirnya petugas menggeledah hingga ke sepatu yang dikenakannya,” tutur Suwarso. Fachrizal rencananya akan menyelundupkan barang haram itu menuju Jakarta. Ia menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT-379 pukul 15.30 WIB.”Rute penerbangannya Batam-Jakarta,” jelas Suwarso. Barang haram itu sendiri, dibagi

TERSANGKA pria asal Aceh membawa narkotika dibawa ke Polda Kepri

Fachrizal ke dalam 10 paket. Suwarso mengaku pihaknya sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Polresta Barelang untuk proses lebih lanjut.”Sudah langsung kita

serahkan ke Polres. Petugas kita hanya mengamankan,” tutupnya. Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Suhardi Hery mengatakan sudah men-

gamankan Fachrizal. Ia mengaku masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik dan pemesan barang haram itu.”Masih kita kembangkan,” ujarnya. (rm/bp).

Polres Bintan Bekuk 4 Warga Dua Wanita Bawa Pinang Pengedar Narkoba 3 Kg SabuDiadili di PN Batam

BINTAN, RAKYAT MEDIASatuan Reserse Narkoba Polres Bintan, Selasa (12/1/ 2016) pekan lalu berhasil meringkus empat orang warga Tanjunguban di kawasan Kapling Lama, Gang Kemunting Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara. Empat tersangka yang berhasil diringkus di antaranya berinisial, JL (27), KH (37), TM (40) serta AM (38). Sementara satu orang warga Tanjungpinang berinisial JL yang diduga sebagai pemasok barang haram itu masih menjadi buronan Satresnarkoba. Kapolres Bintan, AKBP Cornelius Wisnu Adji Pamungkas melalui Kasat Narkoba Polres Bintan, AKP Harefa Buala mengatakan, penangkapan keempat tersangka yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis ganja di kawasan Tanjunguban itu berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar.Saat mendapat laporan, kata Harefa, anggotanya langsung menuju lokasi sebagaimana yang dilaporkan oleh masyarakat. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya JL, KH dan TM terlihat di dalam sebuah rumah tengah melakukan transaksi ganja. Dan tidak dipungkiri pula, ganja tersebut juga kerap dipakai

KANTOR Mapolres Baintan di Tanjunguban

tersangka di rumah tersebut. ”Saat kita masuk ke rumah itu, tiga tersangka yang awalnya kita curigai itu langsung kita amankan. Setelah kita geledah isi rumahnya, kita berhasil menemukan satu paket daun ganja kering seberat 44,28 gram, dan satu linting ganja siap pakai,” ucap Harefa, Kamis (14/1/ 2016) lalu. Saat ditanya, tersangka berinisial JL mengakui kalau barang haram tersebut didapatkannya dari tersangka lain berinisial KH. Kemudian, KH mengaku kalau barang yang dijual kepada JL, ia dapatkan dari tersangka berinisial TM dengan harga satu paket Rp500 ribu. “Jadi barang ini didapat dari tersangka berinisial AM. Dan atas pengembangan yang kita lakukan, akhirnya

AM kita tangkap tersangka di pinggir Jalan Jago, Tanjunguban dekat depan Masjid Jago. Setelah kita tangkap, AM mengaku mendapatkan barang itu dari JL warga Tanjungpinang yang kini masih dalam pengejaran kita,” terang Harefa. Selain empat tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolres Bintan, Harefa menyebutkan, barang bukti yang berhasil diamankan selain satu paket daun ganja kering seberat 44,28 gram dan satu linting ganja, Pihaknya juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.100.000 yang diduga hasil dari penjualan barang haram tersebut. Selain itu, empat unit telpon genggam milik para tersangka juga diamankan serta dua unit motor. (rm/hkl).

BATAM, RAKYAT MEDIAKurniawati alias Dewi dan Sri Ummi Hosnul Khatimah alias Abel, terdakwa pemilik 3,032 kilogram (Kg) sabu diadili di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (19/1/2016) lalu. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sabu seberat 3,032 Kg itu didapat terdakwa dari seorang bernama Rudi (DPO) di Batam. Sabu itu akan dibawa ke Jawa Timur atas perintah seorang terpidana di Lapas Porong Sidoarjo, bernama Tedjo alias Jake dengan imbalan Rp 25 juta sebagai upah. Sebelum ditangkap anggota BNNP Kepri, saksi Heru yang dihadirkan di persidangan menerangkan, barang haram itu sempat disimpan di rumahnya sekitar satu bulan. Kala itu, kata Heru, barang haram itu dibungkus dalam karton speaker yang dililit lakban warna putih. “Terdakwa Sri teman almarhum istri saya. Bulan Agustus 2015 lalu, dia (terdakwa) datang ke rumah untuk titip barang (speaker). Saya tak tahu apa isinya,

bulan September 2015 barang itu diambil bersama terdakwa Dewi,” kata Heru. Setelah barang titipan itu diambil terdakwa, sambung Heru, tak lama berselang anggota BNNP Kepri menghubunginya lewat telepon. Disebut, barang yang dititip terdakwa di rumahnya berisi sabu.”Awalnya saya tak percaya. Tetapi setelah saya dijemput ke BNNP, ternyata isinya sabu,” ujar dia. Usai mendengar keterangan saksi yang dibenarkan terdakwa, Majelis Hakim Juli Handayani, Tiwik dan Iman Budi, menunda sidang sampai satu minggu. Pada sidang berikutnya, JPU Wawan Setyawan diperintahkan untuk kembali menghadirkan terdakwa dan saksi lainnya. Atas perbuatannya, kedua terdakwa diancam pidana primer pasal 114 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Subsider, diancam pidana pasal 112 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.(rm/bty)

KANTOR Polres Barelang Batam

Polres Barelang Banyak Terima Laporan Orang Hilang BATAM, RAKYAT MEDIA-Jajaran Polresta Barelang sering menerima laporan orang hilang. Rata-rata mereka yang dilaporkan hilang berjenis kelamin perempuan dan berusia dibawah 22 tahun. Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Yoga Buana Dipta Ilafi membenarkan banyaknya laporan orang hilang. ”Iya, setiap minggu ada yang melaporkan keluarga mereka hilang,” kata Yoga, kemarin. Warga yang dilaporkan hilang rata-rata berjenis kelamin perempuan dan masih berusia muda, berkisar 10-22 tahun. Namun, beberapa setelah dilaporkan hilang, pihak keluarga kembali mencabut laporan. Alasannya, anak yang dilaporkan hilang sudah ditemukan bahkan kembali ke rumah dengan sendirinya. “Rata-rata yang dilaporkan itu kembali. Mereka kabur dengan berbagai alasan, ada yang ngambek karena dimarahi, kabur bersama pacar, tinggal ditempat teman dan alasan lainnya,” terang Yoga. Namun menurut Yoga, pihaknya akan langsung memproses laporan, setelah dinyatakan hilang lebih dari 24 jam. Ia juga mengaku telah menerima laporan adanya mahasiswi Unrika yang hilang.”Setelah sehari hilang, laporan itu akan kita proses dan selidiki kemana mereka hilang. Namun yang ini hilangnya baru semalam,” imbuh Yoga. Yoga juga enggan terlalu menanggapi adanya dugaan hilang mahasiwi berusia 21 tahun itu berkaitan dengan organisasi Gafatar yang ada di Batam.”Mungkin yang lebih berhak berkomentar tentang organisasi itu Kesbangpol Linmas,” pungkas Yoga. (rm/bps).

PN Batam Sidangkan Kurir Sabu Asal Malaysia

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kamalanathan Supramaniam alias Netjen, terdakwa kurir sabu asal negara Malaysia yang ditangkap di Terminal Fery Internasional Batam Centre pada 20 November 2015, sempat mengelabui petugas Bea dan Cukai. Ia sengaja berjoget ala India saat memasukkan tasnya ke dalam mesin x-ray. Demikian disampaikan oleh petugas BC, Jon Roy dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di

Pengadilan Negeri Batam, Senin (18/1/2016) lalu. “Terdakwa saat memasukkan tasnya ke dalam mesin xray berjoget ala India. Mungkin untuk mengalihkan perhatian petugas, Yang Mulia. Namun kami tetap dapat melihat keganjilan pada tasnya saat melalui mesin x-ray,” ujar Jon. Begitu dia ingin mengambil tasnya, saat itu juga kami langsung meminta yang bersangkutan untuk membuka tas. Benar saja, di dalam tas terdapat dua

bungkus barang yang di dalamnya tersimpan narkoba jenis sabu. ”Terdakwa sempat tidak mengakui kalau barang tersebut miliknya. Dan setiap pertanyaan yang kami lontarkan di jawab dengan ngawur sebab kondisi terdakwa juga seperti orang mabuk,” kata Jon melanjutkan. Selain ditemukan sabu seberat 95 gram, Jon menambahkan jika di dalam tas terdakwa juga ditemukan sebuah foto. ”Keterangan tersangka, itu foto orangtuanya. Setiap kali dia melihat foto itu, pasti menangis,” tambah Jon. Sementara itu, Kamalanathan Supramaniam dihadapan majelis hakim mengakui jika dirinya hanya disuruh membawa tas berisi sabu tersebut. Ia mengaku disuruh oleh Asiang, warga Malaysia untuk mengantarkan tas tersebut kepada seseorang bernama Brother di gerai KFC Mega Mall Batam Centre.”Saya hanya disuruh antar tas kepada Brother, saya tidak tahu isinya sabu. Saya diberi imbalan 1.500 Ringgit jika nanti kembali ke Malaysia,”

ucap Netjen. Ia mau menerima tawaran membawa tas tersebut, kantaran punya utang pada Asiang sebanyak 3.000 Ringgit Malaysia. Usai mendengarkan kesaksian serta keterangan Netjen, Juli Handayani selaku hakim ketua mengingatkan terdakwa agar jujur memberikan kesaksian. “Saudara jangan berbohong, kami sudah sering menangani modus seperti saudara. Dan saya tahu di pelabuhan Malaysia sana tidak ada pengecekan. Tapi kalau mau merusak generasi muda, jangan anak-anak Indonesia, silahkan saudara rusak sendiri anak muda di Malaysia karena barang ini dari sana,” kata Juli, tegas. “Tidak masuk akal saudara diberi imbalan besar tapi tidak tahu barang yang dibawa. Ditambah lagi saudara berjoget-joget ala India untuk mengelabui petugas,” tambah Juli. Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa, sidang kemudian ditutup.(rm/hk).

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

NASIONAL

Pengamat Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti :

Pemilihan Jaksa Agung HM Prastyo Tidak Tepat JAKARTA, RAKYAT MEDIAKinerja Jaksa Agung HM Prastyo, terus menjadi sorotan publik. Terlebih sejumlah kasus korupsi hingga kini masih menjadi misteri dan belum berhasil dituntaskan. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik, Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sudah tidak tepat sejak awal. Ia menyebut, rekam jejak mantan kader Partai NasDem itu juga tidak dikenal publik. “Jadi saya tidak mau lihat kasus

per-kasus lagi. Pendapat saya dari awal Jaksa Agung yang sekarang sebenarnya tidak tepat dipilih,” ujar Ray kepada wartawan, Kamis (21/1/ 2016) lalu di Jakarta. Sebab itu, ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencantumkan Jaksa Agung jika ada agenda reshuffle jilid dua. Adapun alasannya kata dia, HM Prasetyo tidak memiliki riwayat pemberantasan korupsi. “Kalau ada reshuffle jilid dua dia juga harus ikut di-reshuffle. Alasannya, bahwa orang ini tidak dikenal prestasinya apa. Khususn-

ya pemberantasan korupsi yang jadi ikon presiden sekarang,” imbuhnya. Kemampuan reformasi di intansi kejaksaan, lanjut Ray juga berjalan lemah. Dalam hal peningkatan skill jaksa, ia menyebut tidak ada perkembangan yang signifikan. “Jadi belum ada pencapaian besar yang dilakukan. Padahal posisi Jaksa Agung penting dalam agenda pemberantasan korupsi,” tukasnya. (rm/ozn)

HM Prastyo Jaksa Agung RI

Dewan Desak Plt Gubri Ganti BPK RI Siang Kawal Percepatan Anggaran SKPD Berkinerja Buruk PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-DPRD Riau mendesak Pemprov Riau melakukan pergantian Kepala SKPD yang dinilai memiliki kinerja rendah. Pasalnya untuk realisasi anggaran tahun 2016 dibutuhkan pejabat yang memiliki etos kerja, untuk memperbaiki kondis perekonomian dan pembangunan Riau yang selama dua tahun ini masih jauh dari harapan. “Jika masih bertahan dengan kondisi kinerja Pemprov seperti ini, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan mengalami kondisi yang sama seperti tahun 2014 dan 2015,” kata anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil, kepada wartawan Selasa (19/1/2016) pekan lalu. Politisi Hanura ini juga mengatakan, sudah lebih setengah bulan berjalan, namun program APBD yang mulai dijalankan baru hanya beberapa pekerjaan saja. Padahal cukup banyak peluang untuk memulai program

KANTOR DPRD Riau

tersebut. “Masyarakat sudah cukup menderita dalam dua tahun ini. Apa kita tetap harus mempertahankan kinerja yang seperti ini. Bahkan bukan kita saja yang memberikan penilaian yang sama, pihak Ombudsman juga menilai demikian,” imbuhnya. Seharusnya menurut Adil, sejak awal-awal tahun ini, pihak Pemprov sudah memasukkan semua lelang dan memulai semua pekerjaan dan nomenklatur yang

ada dalam APBD, jika itu tidak dilaksanakan dari sekarang maka besar kemungkinan akan terjadi kembali minimnya realisasi peran anggaran APBD seperti 2 tahun sebelumnya. Selain itu adil juga meminta agar PLT gubernur Riau membuat ketegasan untuk mengganti kepala satker di SKPD yang dinilai tidak kompeten dan tidak memiliki kualitas dalam menjalankan tupoksinya di satker yang bersangkutan.(rm/trbn).

PEMASANGAN pipa yang diduga terjadi penyimpangan

Polda Sumut Geledah Rumah Mantan Direktur PDAM Tirta Kualo MEDAN, RAKYAT MEDIAPenyidik Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut lakukan penggeledahan Kantor Sekwan DPRD dan Kantor Wali Kota Tanjungbalai terkait kasus dugaan korupsi pembangunan WTP III dan pemasangan pipa distribusi di PDAM Tirta kualo Tanjung Balai. Penggeledahan ini rencananya akan dilaksanakan selama dua hari (20-21 Januari). “Hari ini kami lakukan penggeledahan dan penyitaan dibeberapa lokasi seperti di Kantor Sekwan DPRD dan Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) serta di rumah pribadi mantan Direktur PDAM Tirta Kualo,

Zaharudin Sinaga,” kata Dirkrimsus Polda Sumut Kombes Pol Ahmad Haydar, Rabu (20/1/ 2016) pekan lalu. Kasubdit III/Tipikor, AKBP Frido Situmorang mengatakan penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen terkait kasus tersebut. “Dokumen yang terkait dengan kasus ini nantinya bisa dijadikan sebagai alat bukti,”ujarnya. Dikatakan Frido, penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan WTP III dan pemasangan pipa distribusi utama sepanjang 600 meter di PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai sudah dilakukan sejak Juli 2015 lalu.(rm/trb).

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap mengawal percepatan penyerapan anggaran 2016. Itu agar uang rakyat yang dikeluarkan untuk belanja di tingkat pusat dan daerah selalu di dalam jalur yang benar. Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam acara Simposium Inovasi Pembelajaran (SIP)-Pelaksana BPK di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, kepada wartawan, Rabu (20/01/2016) lalu di Jakarta. “Kami berharap pemerintah di tingkat pusat dan daerah memanfaatkan anggaran sesuai dengan prinsip kepatuhan. Jika tidak, kami siap memeriksa sesuai aturan yang dikeluarkan.”ujarnya Ia melanjutkan berapa pun nilai uang bocor dan tidak di-

Ketua BPK

Harry Azhar Azis manfaatkan secara semestinya bisa menjadi temuan yang akan terproses lebih lanjut. Jadi, para pejabat di tingkat pusat dan daerah tidak bisa semena-mena memanfaatkan uang rakyat demi alasan per-

cepatan penyerapan anggaran yang dicanangkan Presiden Joko Widodo mulai tahun 2016 untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi. Pelambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diyakini terjadi akibat tersendatnya penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga negara.Untuk itulah Presiden mengimbau kementerian dan lembaga agar melakukan lelang pradaftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebelum akhir tahun 2015 agar penandatanganan bisa dilakukan di awal tahun. Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meyakini penyerapan anggaran untuk tahun 2016 bisa dipercepat Rasa optimistis ini timbul karena sudah ada beber-

apa kementerian dan lembaga yang sudah menandatangani kontrak untuk hasil lelang di awal Januari 2016. “Kementerian Pertanian sudah menandatangani kontrak senilai Rp34,6 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp8,1 triliun, TNI AL sebesar Rp1,19 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp9,8 triliun,” kata Kepala BPKP Ardan Adiperdana. Selama beberapa tahun belakangan termasuk 2015, lanjut Ardan, penyerapan anggaran cenderung digenjot di akhir tahun. Sementara penyerapan anggaran di semester awal hanya berkutat di angka 14 sampai 32 persen, walau memang pada akhir tahun bisa menyentuh 90 persen. (rm/bs).

DPR Minta Jaksa Agung Tak Tebang Pilih Usut Kasus Bansos JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil meminta Jaksa Agung HM Prastyo tak tebang pilih dalam menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan sosial atau dana Hibah di setiap pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Pasalnya, menurut Nasir, dirinya mengetahui ada sejumlah penyelewengan dana bansos yang jumlahnya cukup besar di beberapa pemerintahan daerah itu.”Memang dana bansos perlu diperhatikan. Ada kesan, kok di kota itu diproses, kok di kota sana tenang-tenang saja,” kata Nasir kepada Prasetyo dalam Rapat Kerja di Komisi III,

DPR, Jakarta, Rabu (20/1/ 2016) lalu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, berharap pihak Kejaksaan memperhatikan penggunaan dana bansos maupun hibah oleh seluruh pemda yang ada di In-

donesia. Sehingga, tak ada kesan tebang pilih dalam penanganannya. “Harapan kami soal dana bansos jadi perhatian kejaksaan, jadi biar tak ada kesan tebang pilih kejaksaan,” tegasnya. Seperti diketahui, Kejag-

ung tengah menangani perkara dugaan korupsi Dana Bansos Pemprov Sumatera Utara yang telah menjerat Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. Namun, penanganan perkara ini dinilai politis lantaran muncul dugaan berkaitan dengan Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. Bahkan, kasus Dana Bansos itu sudah menyeret sejumlah nama tenar seperti pengacara senior OC Kaligis yang juga mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem hingga mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Hingga saat ini kasus Bansos juga belum selesai digarap pihak Kejagung. (rm/ozn).

Pemerintah Mulai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

BANDUNG, RAKYAT MEDIA-Proyek pembangunan kereta cepat JakartaBandung dimulai Kamis (21/1/2016) kemarin.Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri langsung acara seremoni tersebut.Peletakan batu pertama megaproyek itu akan dilakukan pukul 09.00 WIB di Cikalong Wetan, Kabupaten

Bandung, Jawa Barat. Proyek KA cepat Jakarta-Bandung adalah proyek patungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China.Indonesia diwakili oleh perusahaan gabungan BUMN yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Untuk China diwakili oleh China Rail-

way International (CRI). BUMN kedua negara sepakat membentuk perusahaan bersama yakni PT kereta cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan inilah yang menjadi pemilik proyek tersebut. Berdasarkan izin trase yang sudah dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jalur KA cepat Jakarta-Bandung itu memiliki panjang 142,3 kilometer, dengan empat stasiun dan satu dipo. Terdapat empat stasiun adalah Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Fasilitas operasi berupa dipo berada di Tegalluar.Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan memakan biaya sekitar 5,5 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp 72 triliun. Ditargetkan, proyek tersebut rampung pada 2018 mendatang dan mulai bisa dioperasikan pada 2019.(rm/der)

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

Polisi Militer Razia Kendaraan Bersetiker TNI-AD BATAM, RAKYAT MEDIA-Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) TNI-AD Batam menggelar razia penegakan dan kedisiplinan di jalan raya, Rabu (20/1). Razia yang dimulai pukul 08.00 WIB ini berlangsung di dua lokasi yang berbeda, yakni di jalan raya Tiban, Sekupang, dan di depan SP Plaza Batuaji. Razia tersebut dengan sasaran para pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang menempelkan atau menyalahgunakan atribut dan stiker berlogo TNI. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atribut ataupun aksesoris TNI di jalan raya yang bisa mencoreng nama satuan TNI. Sasaran lainnya adalah penyalahgunaan senjata dan amunisi milik TNI baik oleh anggota TNI sendiri ataupun warga sipil. “Yang terpenting adalah untuk menjalankan program zero accident bagi anggota TNI. Makanya razia ini kami juga fokus pada kelengkapan berkendaraan anggota,” kata Komandan Subdenpom Kapten CPM M. Juandi S, kemarin. Hasil operasi secara keseluruhan diakui Juandi sangat baik. Sebab tak satupun anggota TNI/TNI AD kedapatan melanggar sasaran dari operasi tersebut. (rm.bps).

APARAT Polisi Militer (Subdenpom) Batam merazia kenderaan pakai setiker TNI

Dendi Gustinandar

Calon Kuat Pimpinan Bandara Hang Nadim

Dendi Gustinandar

BATAM, RAKYAT MEDIAEmpat calon pimpinan (capim) Bandara Internasional Hang Nadim menunggu hasil seleksi akhir yang digelar Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Universitas Indonesia (UI) dan Badan Kepegawaian Nasional pada Selasa (19/1/2016) lalu. Empat calon pimpinan yang lulus seleksi tes akhir tersebut diantaranya Adel

Wacana Pembentukan Provinsi Khusus Barelang Bergaung BATAM, RAKYAT MEDIAAnggota DPD RI asal Provinsi Kepri, Djasarmen Purba mengatakan sudah saatnya digagas kembali pembentukan Daerah Provinsi Khusus Barelang. Tindakan tersebut sebagai jalan tengah mengakhiri dualisme kepemimpinan antara Pemko Batam dan BP Batam. Karena menurut dia, isu tentang pembentukan Daerah Provinsi Khusus (DPK) Barelang bukan hal yang baru. Tetapi isu lama yang digulirkan kembali, hanya saja dulu isunya pembentukan kabupaten khusus Barelang. “Harusnya digagas kembali, karena ini bukan isu baru tetapi sudah muncul sebelum 2008 lalu,” tegas Djasarmen Purba dalam diskusi terbatas dengan sejumlah wartawan di Nagoya Hill, belum lama ini. Dalam diskusi yang dihadiri belasan wartawan itu, Djasarmen mengatakan, selain mengakhiri dualisme yang selama ini menjadi perdebatan, gagasan DPK Barelang juga sebagai upaya melanjutkan teori Habibie. Dimana dulu keberadaan Batam disiapkan untuk menampung tumpuhan eko-

nomi dari Singapura. “ Kalau kita lihat sekarang Singapura sudah maju pesat, tetapi keberadaan Batam sebagai wilayah berbatasan langsung belum memiliki dampak signifikan,” terang Djasarmen. Keuntungan lain, dengan DPK Barelang kita juga dapat memperjelas keberadaan pelabuhan rakyat menjadi pelaburan resmi. Karena selama ini selalu terkendala masalah legalitas.” Banyak nilai plusnya, namun juga mesti dikaji apa aplus-minusnya,” ujar Djasarmen. Sebagaimana diketahui bersama, wacana pembubaran BP Batam mencuat belakangan ini setelah Mendagri Tjahjo Kumolo melontarkan wacana tersebut ke publik. Sejak muncul wacana tersebut, berbagai pandangan pro-kontra bermunculan, ada yang mendukung namun tak sedikit yang menentang pembubaran BP Batam dengan alasan untuk kepentingan investasi. Karenanya, kata Djasarmen, perlu ada diskusi secara berkelanjutan untuk meminta banyak pandangan dari gagasan tersebut, terlepas dikemudian hari apapun hasilnya.(rm/hlk)

Gunawan dari Garuda Indonesia, Joni Gusmali AS dari PT Angkasa Pura, Dendi Gustinandar dan Suwarso dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam. “Rencananya kalau tidak ada halangan, hasil tes akhir akan disampaikan BP Batam pada Senin (25/1/2016) mendatang,” kata Suwarso Kabag Umum Bandara Internasional Hang Nadim, Rabu

(20/9/2016) kemarin. Adapun tes akhir yang diikuti empat calon tersebut meliputi, pembuatan makalah dengan judul yang diberikan langsung serta tes interview oleh Panitia Seleksi Kepala Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim. Sedangkan hasil keputusan pada Senin (25/1/2016) mendatang kepada empat

peserta tes tersebut, nantinya akan mengisi jabatan Direktur dan GM Hang Nadim Batam yang ditentukan Kepala BP Batam melalui rekomendasi dari tim penguji. ”Siapapun yang terpilih nantinya memimpin Hang Nadim Batam, harus logowo dan diterima dengan lapang dada. Hak preogratif ada pada Kepala BP Batam,” tutur Suwarso. (rm/md)

Pemko Batam Tolak HPL Kampung Tua BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menolak Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kampung Tua dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam, karena dinilai merugikan masyarakat yang menempati kawasan itu.”Kami kembalikan, karena itu tidak tepat,” kata Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi di Batam. BP Kawasan Batam sebagai pemegang hak kelola lahan di Pulau Batam memberikan Penetapan Lahan Kampung Tua sebagai kawasan cagar budaya kepada Pemkot Batam. Padahal, Pemkot menginginkan alokasi lahan diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan itu, bukan hanya untuk cagar budaya.”Kalau diserahkan ke Pemkot, berarti menjadi aset pemerintah kota Batam. Padahal yang kami mau lahan menjadi milik perseorangan warga kampung tua,” kata dia. Karenanya, Pemkot mengembalikannya kepada BP Kawasan Batam untuk direvisi. Sampai saat ini, Pemkot Batam sudah menerima lima penetapan lahan Kampung Tua, dan tiga penetapan la-

Walikota Batam terpih

Muhammad Rudi han lainnya masih dalam pengerjaan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan Kota Batam Aspawi Nangali menyatakan BP Kawasan Batam hanya memberikan Penetapan Lahan (PL) untuk Pemkot Batam, belum HPL untuk tiap pemilik lahan.”Yang kami mau HPL untuk masyarakat,” kata dia. Bila hanya PL, maka sertifikat tidak dapat dipecah untuk tiap kavling rumah. Padahal, pemerintah menginginkan kepastian lahan untuk warga yang tinggal di Kampung Tua. Sementara soal pembebasan kewajiban membayar

Uang Wajin Otorita Batam untuk kampung tua, ia mengatakan sampai saat ini masih diproses di Kementerian Keuangan.”Suratnya permohonannya sudah kami kirim, jawabannya belum diterima,” kata dia. Otorita Batam, yang kini berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam, memiliki hak kelola atas seluruh lahan di kawasan itu yang terdiri dari Pulau Batam dan beberapa pulau yang dihubungkan dengan rangkaian jembatan Barelang. Kemudian, BP Batam dan Pemkot Batam sepakat untuk menghormati Kampung Tua. Landasan hukum Kampung Tua sendiri tertuang dalam Peraturan Daerah. Dalam Perda dijelaskan, Kampung Tua adalah perkampungan yang sudah berdiri sebelum Otorita Batam berdiri. Sayangnya, kemudian terjadi tarik ulur mengenai daerah yang ditetapkan menjadi Kampung Tua, termasuk luasan lahan. Hingga saat ini belum ada kesepakatan antara BP Kawasan Batam, Pemkot Batam dan masyarakat mengenai luasan Kampung Tua. (rm/ant).

Beras Impor Masih Dibutuhkan di Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Keberadaan beras impor di Tanjungpinang sebagai wilayah penyangga bagi pulau-pulau kecil di Provinsi Kepri masih diperlukan, Karena, kondisi cuaca, dan panjangnya jalur distribusi membuat harga beras domestik jauh lebih mahal jika dibandingkan beras impor dengan kualitas yang sama. “Sampai saat ini, harga beras domestik masih dikisaran Rp12.000 sampai Rp13.000-an per kilonya,” kata Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal (Disperindag Ekraf dan PM) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto. Selain itu, turunnya harga

bahan bakar minyak beberapa waktu lalu serta operasi pasar yang dilakukan Bulog Sub Divre Tanjungpinang dengan menjual beras murah ke masyarakat, dinilai Teguh belum mampu untuk menstabilkan bahkan menurunkan harga beras domestik yang terus merangkak naik. Ini dikarenakan, penurunan harga beras domestik mengacu pada beras impor yang harganya berada di bawah Rp10.000 per kilo. Sehingga, operasi pasar yang dilakukan Bulog sejak Desember lalu, belum memberikan hasil yang diharapkan. ”Beras impor jangan jadi patokan, karena beras impor tidak melalui jalur resmi yang membuat murah, kalau banding be-

ras lokal,” kata Teguh. Di sisi lain, stok beras domestik untuk masyarakat Kota Tanjungpinang di 11 distributor, mencukupi sampai akhir Januari 2016 nanti.”Stok beras sampai pada Januari 2016, sebanyak 482,75ton yang masuk per dua minggu. Itu belum termasuk raskin, dan persedian beras di tingkat pengecer,” tegas Teguh. Artinya, banding dengan kebutuhan beras masyarakat Kota Tanjungpinang sebanyak 2315 ton per bulan, pasokan beras yang masuk per dua pekan tersebut mencukupi. Walaupun kondisi beras masih stabil, pengaggum sosok Iwam Fals tersebut masih berpedoman perlunya ada beras impor dengan

beberapa pertimbangan. Antara lain, dapat memberikan masyarakat beras kualitas tinggi dengan harga murah apabila dibandingkan dengan beras domestik, atau menekan harga beras lokal. “Sebenarnya tujuan pemerintah membatasi impor beras adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun pada kenyataannya, meskipun harga beras domestik tinggi, petani tetap miskin justru pengusaha berasnya yang kaya,” paparnya. Itu terjadi karena, beras masih berasal dari Jawa dan Sumatera yang dibebankan pada biaya disetiap jalur distribusinya. Oleh sebab itu perlunya impor adalah untuk mempersingkat jalur distribusi beras.(rm/ant)

BUPATI NATUNA JABATANNYA BERAKHIR MEI 2016 MENDATANG NATUNA, RAKYAT MEDIA-Meski Mendagri sudah merencanakan pelantikan kepala daerah secara serentak pada bulan Februari ini untuk daerah yang tidak bersengketa pemilu, tetapi Bupati Natuna Ilyas Sabli tetap ngotot jabatannya masih berlaku dan dipertahankan hingga bulan 4 Mei mendatang. Ilyas Sabli “Saya merasa dikebiri, aneh saja. Tidak komitmen,” ketus Ilyas kepada sejumlah pegawai disela pelantikan PNS di gedung Sri Serindit Ranai, Rabu (20/1/2016) pekan lalu. Ilyas Sabli menjelaskan, kenapa dirinya merasa dikebiri. Karena dalam surat keputusan pengangkatan Bupati berakhir hingga 4 Mei 2016. Sementara pemerintah akan melantik Bupati terpilih secara serentak. “Kalau daerah lain boleh saja, karena kebetulan jabatan bupati atau wali kotanya sudah berakhir. Tapi Bupati Natuna dan wakilnya sampai bulan Mei, kan dikebiri,” kata Ilyas. Secara pribadi kata Ilyas, dirinya tidak merasa dianiaya. Cuma dinilai tidak komitmen saja. Dirinya memang sudah kalah dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Namun, sambung Ilyas, akan kebingungan menyampaikan laporan pertangung jawabannya program kerja lima tahun Bupati. “Harusnya pelantikan Bupati terpilih, pada hari berakhir jabatan saya. Kalau waktu lebih, tidak lima tahun dong jabatan Bupati, Tapi tidak masalah, hepi saja,” kata Ilyas. Seperti diketahui, Mendagri sudah mengusulkan rencana pelantikan kepala daerah terpilih pada pemilu serentak 9 Desember dilaksanakan bulan Februari 2016 di Istana Negara bagi wilayah yang tidak terjadi perselisihan hasil pilkada. (rm/bp).

POLRES BARELANG PRIORITAS PEMBERANTASAN KORUPSI BATAM, RAKYAT MEDIA-Pergantian pucuk pimpinan di Polresta Barelang tak lantas menghilangkan program pemberantasan tindak pidana korupsi. Malah, kasus korupsi akan menjadi prioritas dalam agenda khusus penyidik Polresta Barelang. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Helmy Santika mengatakan penanganan tindak pidana korupsi harus tetap digalakkan. Bahkan, penanganan kasus korupsi tak hanya jadi agenda di Batam, namun juga nasional dan seluruh wilayah di Indonesia. “Kita akan melanjutkan program pemberantasan korupsi yang dipimpin Kapolres sebelumnya. Lagian, pemberantasan korupsi sudah instruksi dari pusat.,” kata Helmy, kemarin. Menurut dia, karena sudah jadi agenda nasional, maka tiap daerah diwajibkan untuk mengungkap kasus korupsi. Namun pengungkapan juga harus melihat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) daerah. Sehingga bisa menentukan berapa jumlah kasus korupsi yang akan diungkap. “Banyak atau sedikitnya pengungkapan tergantung peninjauan anggaran. Begitu juga proses penyelidikan bergantung kepada asupan informasi yang masuk ke kita,” terang Helmy. Dilanjutkanya, saat menjabat sebagai Kapolres Lampung Utara, timnya juga berhasil mengungkap tujuh kasus korupsi. “Meski kecil-kecil, ada tujuh kasus korupsi yang diungkap. Yang pasti, kasus korupsi tetap jadi agenda khusus kita disini. Berikan saya waktu untuk mempelajari bagaimana Batam,” imbuh Helmy. (rm/*)

CMYK

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu III

Pengamanan 13 kawasan bandara dan keselamatan bagi penumpang pesawat. Sejak Desember 2015 status bandara-bandara di bawah PT Angkasa Pura II (Persero) termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah ditingkatkan dari status hijau menjadi kuning. “Hasil koordinasi dengan pihak Otoritas

Sambungan Hal. 1

Bandara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan bandara-bandara lain di bawah pengelolaan AP II sejak akhir tahun lalu berstatus kuning dalam artian pengamanan telah diperketat,” ujar President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi, Kamis (14/1/2016). Di Bandara Internasional

Tiap Jumat Namun jika pemohon mau memberikan pulus, meski persaratan seperti kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Lahir yang diajukan pemohonmemakai persaratan “Abal abal” atau dokumen palsu, paspor bisa selesai dalam waktu cepat. Karenanya, Surat Edaran Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM-RI Nomor IMIGR.01.01-0047 Tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan permohonan pengurusan paspor, agar lebih cepat dan mandiri tidak menjamin pelayanan paspor bisa lebih baik jika mental oknum petugasnya bobrok Saat ini, kebobrokan kinerja kantor Imigrasi yang dipimpin Agus Wijaya, tidak hanya terkait soal pelayanan permohonan pengurusan paspor yang dinilai berbelit belit. Tetapi, lebih parah lagi, Imigrasi kelas I Khusus Batam disebut sebut sengaja memelihara calo dan membebaskan Biro Jasa berkeliaran keluar masuk ruangan melakukan negoisasi dan kongkalikong dengan oknum petugas imigrasi Informasi diterima media ini dari sumber di internal Imigrasi Batam mengungkapkan, bahwa pelayanan permohonan paspor saat ini sedikitnya 250 sampai 300 pemohon tiap hari. Dari jumlah tersebut 70 pemohon diantaranya yang diajukan langsung oleh yang bersangkutan atau disebut (YBS). Sementara sisanya yang diajukan oleh Biro Jasa dengan istilah kode BU. Pemohon paspor yang diajukan langsung ke loket imigrasi oleh yang bersangkutan inilah yang sering mendapat kesulitan mereka

SAMBUNGAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Soekarno-Hatta operasional penerbangan masih berjalan normal baik itu rute domestik maupun internasional. Angkasa Pura II dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk menjaga kelancaran operasional Bandara Internasional SoekarnoHatta yang merupakan gerbang utamaIndonesia.(rm/trb). Sambungan Hal. 1

bisa datang dua sampai tiga kali. Untuk mengambil nomor anteri saja mendapat kesulutan. Tudingan di kantor Imigrasi Batam pungutan liar marak dan calo merajalela sudah bukan rahasia umum lagi “Kalau kita bayar biaya sesuai ketentuan, dan berkas permohonan kita masukan sendiri, jangan harap permohonan kita bisa cepat diproses oleh petugas iumigrasi. Banyak saja alasan petugas imigrasi, bahkan dokumen kita asli seperti KTP, KK dan Akte Lahir bisa curigai dokumen palsu. Tapi, kalau kita lewat calo atau biro jasa imigrasi dengan biaya lima kali lipat. Permohonan paspor pakai dokumen aspal bisa lolos,” kata salah seorang pemohon di kantor imigrasi Batam Centre. Informasi yang berkembang tiap hari sedikitnya puluhan juta uang pungutan liar (Pungli) yang dikumpulkan dari pelayanan pengurusan paspor para Biro Jasa yang mendapat legalitas. Bayangkan setiap satu permohonan paspor yang diajukan biro jasa wajib membayar uang BU sebesar Rp 150.000. Jika dalam satu hari pelayanan paspor yang diajukan biro jasa dengan menggunakan pelayanan BU sebanyak 200 permohonan X Rp100.000 setiap hari uang haram bisa mencapai Rp30.000.000 X 5 hari kerja Rp 150.000.000, ungkap sumber. Lebih lanjut sumber itu menjelaskan, uang pungli dari pelayanan paspor pelayanan BU tersebut tiap hari dikumpulkan oleh biro jasa, kemudian disetor kepada oknum pejabat Imigrasi setiap Jumat,”Uang pungli itu yang mereka bagi bagi setiap hari

Jum’at, namun berapa besar tiap orang menerima terima jatah, tergantung dari pangkat dan jabatannya,” kata sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam pemberitaan ini Yang menarik lagi, tambah itu, belum lama uang pungli dari pelayanan pengurusan paspor lewat jalur BU yang masih dipegang oleh oknum biro jasa dikabarkan hilang sebanyak Rp40 juta. Namun dalam kasus ini pihak Imigrasi tak mau ribut dan menuntut karena uang yang hilang tersebut merupakan uang pungli.”Hanya oknum biro jasa yang dipercaya memegang uang tersebut selama ini diganti dengan orang lain,” ungkap sumber itu Pantauan media ini di kantor imigrasi Batam Centre, tiap hari dari mulai pukul o6.00 Wib pagi sudah ratusan pemohon berdatangan. Ada yang mau mengambil nomor antre, ada juga menunggu giliran diwawancarai dan di foto. Ruang tunggu dibagian belakang kantor imigrasi bagaikan pasar, tempat duduk yang disediakan juga tidak cukup, bahkan banyak yang berdiri menunggu giliran dipanggil petugas. Tak pelak lagi, kondisi ini yang dimanfaatkan puluhan calo paspor dan biro jasa yang berkeliaran di kantor imigrasi mencari kesempatan jika ada warga yang ingin menggunakan jasanya langsungmematok biaya paspor hingga jutaan rupiah. ”Soal dokumen apakah asli atau tidak tak mereka permasalahkan yang penting duit, mereka berani memberikan jaminan paspor pasti selesai,”ungkap sumber media ini di kantor imigrasi. (rm/ mawardi).

KPU Kepri dipimpin Hakim Konstitusi Anwar Usman tersebut dengan agenda mendengar jawaban termohon KPU dan Bawaslu Kepri, pihak terkait pasangan Muhammad Sani-Nurdin Basirun (SaNur), serta pengesahan alat bukti.Said menjelaskan, hadirnya TNI sudah melalui koordinasi dengan pihak kepolisian (Polda Kepri), sesuai dengan peraturan bahwa TNI akan diturunkan jika diperlukan, dan tambahan personel disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan kuasa hukum pihak terkait, pasangan SahNur, Andi Asrun, menyampaikan, tuduhan yang disampaikan SAH seharusnya sudah selesai sebelum tahapan pemilihan dimulai, tidak perlu diungkit-ungkit lagi. ”Harusnya sudah selesai dari awal. Kan tinggal bilang sama stakeholder TNI di sana. Jangan sampai ngomong ada intimidasi, tapi buktinya tidak ada,” kata Andi. Sebelumnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo-Ansar Ahmad dalam pemeriksaan pendahuluan pada Jumat (8/1/2016) lalu, mengungkapkan adanya keberpihakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI) AD terhadap salah satu pasangan calon pada Pilgub Kepri. Keberpihakan itu berupa penempatan TNI AD secara masif dan bertindak aktif layaknya penyelenggara pemilu dengan berseragam lengkap.”Kami katakan telah terjadi keterlibatan TNI AD dalam politik praktis. Ini pelanggaran ter-

Sambungan Hal. 1

struktur, sistematis, dan masif. Keterlibatan itu terlihat di Kota Batam dan Tanjungpinang,” ungkap Sirra Prayuna, Kuasa Hukum pasangan SAH di Jakarta, Jumat (8/1/2016) lalu. Dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Kepri di Tanjungpinang Jumat (18/12/ 2015), pasangan SaNur memenangi Pilkada Kepri dengan perolehan 347.515 suara (53,20 persen) dan pasangan SAH mendapat 305.688 suara (46,80 persen). SaNur unggul 41.827 suara. Ada empat hal yang menjadi pokok perkara gugatan SAH ke MK dengan nomor perkara 115/ PHP.GUB-XIV/2016 itu. Di antaranya dugaan keterlibatan TNI AD, politik uang, ijazah yang dianggap tidak memenuhi syarat, dan adanya selisih 52.655 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selisih itu hanya ditindaklanjuti oleh KPU Kepri sebanyak 10.060 pemilih, sehingga masih ada 42.562 pemilih tidak masuk DPT.Atas permasalahan itu, pasangan SAH mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kepri tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pilgub Kepri 2015.Pasangan SAH juga meminta MK memerintahkan KPU untuk mengadakan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kepri 2015 di seluruh TPS di Kota Batam dan Tanjungpinang. Sirra mengaku memiliki bukti kuat berupa foto serta dokumen yang menunjukkan keterlibatan

Dijebloskan ke Penjara lelang,” ujarnya kepada wartawan Jumat (15/1/2016) di Mabes Polri. Menurut Anang, tersangka hanya menyadur spesifikasi teknis secara keseluruhan peralatan kesehatan yang terdapat dalam brosur dari distributor. Dengan demikian spesifikasi teknis peralatan hanya dapat dipenuhi oleh merek tertentu sesuai dengan pilihan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Fadillah.Melalui surat keputusan Direktur RSUD Embung Fatimah, Nomor: KPTS.1064.a/RSUD-EF/ VIII/2011 per tanggal 10 Agustus 2011, Fadillah menggelar proyek pengadaan. Ia juga membentuk panitia pengadaan. Bekas kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menambahkan, panitia pengadaan di RS Embung Fatimah menetapkan tiga

perusahaan telah memenuhi syarat. Yakni PT. Masmo Masjaya sebagai pemenang lelang, serta PT. Sangga Cipta Perwita dan PT Trigels Indonesia sebagai pendamping pemenang lelang. Hal itu tertuang dalam keputusan panitia lelang nomor: 026/BAHP/PPBJ-RSUD/ALKES/ APBN/ X/2011 tanggal 24 Oktober 2011. Namun, perbuatan Fadillah yang tidak pernah mengecek harga pasar yang berlaku untuk peralatan kesehatan jelas menyalahi aturan. “Karena hal itu tidak sesuai dengan pasal 66 ayat 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Anang. Kerugian negara akibat perbuatan tersangka ini berkisar Rp 5.604.815.696. Bareskrim juga me-

Pejabat Batam sejumlah pejabat Pemko Batam telah menjalani pemeriksaan di Kejati Kepri terkait dugaan korupsi dana bansos ini, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin, Kadis UKM Febrialin, dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Abdul Malik . Empat pejabat Pemko Batam terpaksa harus bulak balik diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Ke empat pejabat Pemko Batam yang sudah berulang kali diperiksa Kejati Kepri diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Muslim Bidin, Kepala Dinas UKM Pebrialin, dan Kepala Inspektorat Heriman. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri yang menangani kasus korupsi bansos senilai Rp66 miliar tersebut tampaknya tidak main main untuk melakukan pengusutan kasus tersebut. Bahkan terkait kasus ini, tak hanya empat pejabat yang harus bolak balik berurusan dengan Kejaksaan. Namun Sekretaris Daerah (Sekda) kota Batam Agussahiman, diam diam juga kabarnya sudah tiga kali diperiksa penyidik Kejati Kepri di Tanjungpinang. Jika dilihat dari keseriusan Kejati Kepri mengusut kasus korupsi ini, tampaknya kali ini, Agussahiman tak bisa lolos dari jeratan hukum, bisa jadi diakhir masa jabatan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam mereka bakal meringkuk di penjara. Sebab Ahmad Dahlan dan Agussahiman sebagai pengelola anggaran APBD adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi aliran dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2011. Informasi diterima media ini dari sumber di Tanjungpinang mengungkapkan, sejak kasus korupsi Bansos yang melibatkan Walikota Batam Ahmad Dahlan bergulir di Kejati Kepri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin dikabarkan sudah lima kali diperiksa penyidik Kejati. Sementara Pebrialin dan Heriman masing masing baru tiga kali diperiksa penyidik Ke-

TNI sebelum tahapan pencoblosan hingga pemilihan suara selesai. Keterlibatan TNI dan DPT Batam Dipersoalkan di Pilkada Kepri “Dalam aturan TNI, jelas TNI pendukung kekuatan pengamanan ketertiban dalam proses Pilkada, Polri berhak meminta bantuan TNI untuk pengamanan. Tapi jumlah harus jelas, penempatan di mana, waktu jelas, kegiatan jelas,” katanya. Dalam kasus ini, Sirra menilai jumlah TNI sudah melampaui batas yang diminta oleh Polri. TNI pun ikut mengawal saat melakukan pembukaan kotak suara secara ilegal tanpa disaksikan oleh para saksi, melakukan intimidasi terhadap seorang relawan dari pasangan SAH, dan ikut terlibat dalam teknis pemilihan suara. Intimidasi tersebut berupa penangkapan di Kecamatan Bengkong. “Anggota TNI AD itu juga melakukan mobilisasi terhadap masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muhammad Sani dan Nurdin Basirun. Kejadian itu dilakukan secara masif, misalnya terjadi daerah Nagoya,” urai Sirra. Pada kesempatan itu, Sirra juga meminta Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menayangkan bukti video rekaman adanya keterlibatan TNI AD pada Pilkada Kepri 2015. “Selain itu kami meminta izin Majelis Hakim bahwa Pemohon akan menghadirkan ahli militer dan ahli hukum tata negara,” imbuh Sirra. (rm/mdw) Sambungan Hal. 1

nyita uang sebesar Rp 194 juta dari Fadillah sebagai barang bukti kejahatan korupsi. Kini, Fadillah disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Fadillah, tersangka lain dalam kasus itu adalah Fransisca Ida Sofia Prayitno dan Ali Arno Daulay. Namun hanya Fadillah yang kini sudah ditahan.Untuk tersangka atas nama Ali sudah meninggal dunia. Sedangkan Fransisca kini buron. (rm/mwd). Sambungan Hal. 1

jati. Sedangkan Agussahiman yang disebut sebut sebagai dedengkot dalam kasus aliran dana bansos fiktif APBD Pemko Batam, dikabarkan sudah tiga kali diperiksa saecara diam diam. Meski pihak Kejati Kepri belum pernah menyatakan Agussahiman diperiksa “Dalam satu bulan ini pak Sekda Batam sudah tiga kali datang ke kantor Kejati Kepri, saya dapat cerita dari supir mobil kijang Inova yang dirental Sekda Batam ketika berada di Tanjungpinang. Supir mobil rental itu teman saya, dia cerita tamu yang dibawanya pejabat Sekda Batam. Dia nggak tanya apa urusan pak sekda itu di Kejati. Tapi, tiga kali dia bawa tujuannya ke kantor Kejati, datang pagi, sore baru keluar dari Kejati, mungkin beliau itu diperiksa Kejati, ungkap sumber media ini. Sumber yang juga berprofesi sebagai supir mobil rental di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang lebih jauh mengungkapkan, tiga kali datang pak Sekda itu ke Tanjungpinang tak pernah datang pagi seperti pejabat lainnya. Pak sekda itu selalu datang las feri. Boleh jadi menghindari perhatian masyarakat, di Tanjungpinang pak sekda nginap di Hotel BBR, paginya baru pergi ke kantor Kejati. “Makanya, tak ada yang tahu bahwa pak Sekda itu sudah tiga kali diperiksa Jaksa, di Kejati juga jarang ada wartawan ngetem disana sehingga luput dari pantauan wartawan, beliau itu tak pernah datang pagi, seperti pejabat lainnya. Kalau supir rental di pelabuhan sudah paham betul, ada beberapa pejabat Pemko Batam, yang sudah bulak balik ke Kejati, mereka sering rental mobil kami, kalau tak salah mereka itu diperiksa di Kejati soal kasus bansos, ”ungkap sumber itu yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini. Masih kata sumber itu, selain Agussahiman, menurut sumber itu, yang paling sering ke kantor Kejati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin. Terakhir kata sumber

itu, Selasa (15/12/2015), Muslim Bidin kembali mendatangi Kejati Kepri. Muslim Bidin datang bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Yahya dan tiga staf Disdik Kota Batam. “Jam 07.00 WIB pagi pak Yahya sudah telpon saya, mau rental mobil, dia suruh saya nunggu didepan pintu pelabuhan. Sekitar jam 08.30 WIB mereka sampai di Tanjungpinang, kalau kesini mobil mereka bawa sendiri. Sore sekitar Jam 17.00 WIB saya ditelpon pak Yahya suruh nunggu di pelabuhan untuk mengambil mobil, saya tidak nanya dari mana. Tapi pak Yahya mengatakan, mobil agak sore dikembalikan, karena kami dari kondangan, tapi saya sudah tahu mereka itu di kantor Kejati Kepri,” kata sumber menirukan ucapan Sekretaris Disdik Batam Yahya. Tapi menurut sumber media ini di Tanjungpinang, gencarnya pemberitaan koran Rakyat Media dan Suara Mandiri Pos menyoroti kasus korupsi Bansos yang menyita perhatian publik ini, sejumlah pejabat Batam yang diperiksa Kejati Kepri, jika ada panggilan Kejati Kepri ke Tanjungpinang, mereka tidak lagi datang melalui pelabuhan Sri Bintan Pura. Tapi mereka datang ke Tanjungping lewat Tanjunguban. “Saya belum lama ini di telpon sama pak Yahya Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam, beliau itu menanyakan siapa yang membocorkanb informasi kepada wartawan kami sering ke Kejati. Infonya persis seperti apa yang kita ceritakan, sama dwengan berita di koran tersebut,” kata sumber itu menirukan ucapan Yahya. Terkait kasus korupsi Bansos ini, bisa jadi tak hanya Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekdako Agussahiman, yang jantungnya berdenyut kencang menghadapi kasus korupsi Bansos ini. Tapi, kemungkinan empat pejabat yang sudah berulang kali diperiksa penyidik Kejati Kepri mengalami hal sama. Kelihatan dari wajah mereka tampak tak ber-

gairah lagi menghadapi kasus hukum yang sudah di depan mata. “Wajah Muslim Bidin dan pak Yahya ketika mengembalikan mobil yang mereka rental kepada saya terlihat lesu dan tak bergairah. Muslim Bidin tak mau banyak cakap, wajahnya seperti orang kelelahan habis diperiksa seharian,”kata sumber media ini di Tanjungpinang. Penyelidikan kasus korupsi dana Bansos tahun 2011 ini, atas laporan masyarakat ke Kejaksaan Agung dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepri. Sebelumnya, dalam dugaan korupsi dana hibah dan Bansos Batam ini, kejaksaan juga telah melakukan pengumpulan data dan keterangan (Pulbaket) ke berbagai pihak. Dalam laporan masyarakat kepada Kejaksaan Agung, anggaran Rp 66 miliar dana hibah dan Bansos Batam tahun 2011 ini diduga tidak disalurkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang, Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD. Informasi diperoleh, terbongkarnya kasus korupsi bantuan sosial yang diduga melibatkan Walikota Batam Ahmad Dahlan, Setdako Batam Agussahiman. Sebelumnya sudah bergulir ke meja hijau, bahkan mantan Kabag Keuangan Pemko Batam Erwinta Marius telah divonis 2 tahun penjara. Kasus ini terbongkar berawal dari kecurigaan Kejaksaan Negeri Batam, mengendus adanya aroma korupsi dalam penggunaan anggaran APBD 2009. Saat itu Kejaksaan Negeri Batam dipimpin Tatang Sutarna.SH, menduga ada penyelewengan dalam pengucuran dana Bansos berasal dari anggaran APBD Kota Batam sebesar Rp4,5 miliar, untuk bantuan yayasan dan panti asuhan. Namun setelah diselidiki dana bantuan sebesar itu ternyata hanya Rp 38 juta saja yang mengalir ke sasaran. Itu pun tidak semua dapat bagian. Se-

mentara sisanya tak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pemko Batam. Padahal realisasi belanja dana bantuan sosial yang tercantum dalam Anggaran APBD 2009 tercatat sebesar hampir Rp21 miliar. Dari sini awalnya terungkap kasus korupsi bantuan sosial dana APBD yang melibatkan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Setdako Agussahiman. Pihak Kejaksaan negeri Batam yang menemukan penyimpangan ini melakukan penyelidikan selama tiga bulan dan akhirnya berhasil membongkar penyimpangan dalam penyaluran bantuan untuk orang miskin dan masjid tersebut. Modus operadi dugaan korupsi yang dilakukan dalam penyaluran dana itu, banyak ditemukan profosal fiktif yang dibuat dengan mengatasnamakan yayasan panti asuhan, masjid dan kegiatan sosial lainnya. Bahkan, untuk mencairkan dana bantuan itu, kop surat, stempel dan tandatangan atas nama pengurus yayasan maupun masjid dipalsukan oleh oknum bagian keuangan Pemko Batam. Tak hanya sampai disini kelihaian dan kelicikan sejumlah pejabat Pemko Batam yang terlibat dalam menggerogoti uang negara dengan membuat laporan bahwa realisasi bantuan fiktif puluhan miliar tersebut dinyatakan telah disalurkan kepada penerima. Realisasi penggunaan dana bansos itu telah dimasukan dalam Laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batam Ahmad Dahlan dihadapan DPRD Kota Batam saat itu. Kasus korupsi dana bansos ini semakin menarik perhatian publik saat itu menyusul sejumlah pejabat Pemko Batam yang diduga terlibat dalam kasus tersebut melalui oknum tertentu berupaya menyogok Kepala Kejaksaan saat itu Tatang Sutarna sebesar Rp 1 miliar. Namun Tatang Sutarna yang sudah bertekad akan mengungkap kasus tersebut menolak iming iming tersebut.

Alhasil, sejumlah pejabat yang merasa terancam atas pengusutan yang dilakukan Tatang Sutarna, akhirnya berupaya melakukan berbagai cara untuk mencopot Tantang Sutarna dari jabatnya sebagai Kejari Batam. Lalu membuat surat kaleng kepada Kejaksaan Agung saat itu Hendarman Supanji. Upaya tersebut benar benar berhasil, tak lama kemudian setelah surat dilayangkan, surat mutasi terhadap Tatang Sutarna turun dari Kejaksaan Agung. Sebagai pengganti Kejari Batam ditunjuk Eddy Adhiyaksa. Sejak itu pula penyelidikan kasus bansos yang cukup menggegerkan Kota Batam terhenti, meski proses penyelidikan kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan, setelah pihak Kejaksaan menemukan bukti penyelewengan dana bansos cukup besar. Sebelum tatang Sutarna dicopot dari jabatannya, masyarakat, tokoh agama dan sejumlah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) berharap proses hukum kasus korupsi bansos yang diduga menyeret nama Ahmad Dahlan dan Agussahiman dapat ditindak lanjuti Tapi apa yang terjadi kemudian, ketika Kejari Batam dipimpin Eddy Adhyaksa, penanganan kasus yang menyita perhatian publik akhirnya terhenti hingga saat ini. Namun dengan pernyataan kejati Kepri membuka kembali kasus korupsi bansos sebesar Rp 66 miliar membuktikan bahwa pemberantasan kasus korupsi masih berjalan di Kepri.Bahkan, masyarakat, dan sejumlah LSM mendesak Kejaksaan Tinggi Kepri segera memeriksa Walikota Batam Ahmad Dahlan dan setdako Batam Agussahiman. Karena dua pejabat ini dinilai orang yang paling bertanggungjawab terhadap kasus yang merugikan keuangan negara tersebut. Sementara Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Setdako Batam Agussahiman hingga berita ini dimuat belum berhasil di konfirmasi. (rm/mawardi).

JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, III JUMAT, 22-30 JANUARI 2016, Minggu Minggu III

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Edisi : # 143 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

PENUMPANG LION AIR TUJUAN MEDAN NGAMUK DI BANDARA HANG NADIM BATAM, RAKYAT MEDIAPenumpang Lion Air kembali mengamuk. Kali ini peristiwa itu terjadi di ruang tunggu A7 Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Rabu (20/1/2016) kemarin, akibat pihak maskapai tindak memberikan kepastian penerbangan. “Lion air suka bikin masalah. Hari ini manajemen Lion tidak ada pemberitahuan mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi,” kata salah seorang penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Menurutnya, calon penumpang beberapa kali minta penjelasan kepada petugas Lion Air tentang kepastian keberangkatan mereka. Namun, petugas hanya menyampaikan informasi bahwa pesawat segera tiba dan penumpang segera diterbangkan. ”Sepuluh menit lagi pesawat tiba dan langsung terbang,” kata petugas Lion Air dipintu Gate A7 kepada seratusan pen-

umpang yang mengamuk. Mendapat jawaban dari petugas Lion tersebut, calon penumpang semakin marah dan mengancam akan mencari sendiri pesawat yang akan menerbangkan mereka ke Medan. “Kalau tidak juga ada pesawatnya, kami akan turun cari pesawatnya sendiri. Jangan mainmain sama kami. Lion selalu begini, tidak ada jadwal yang pasti. Mana tanggung-jawabnya pada penumpang,” kata penumpang lainnya. Kegaduhan yang terjadi dari ratusan penumpang tujuan Medan itu akhirnya dapat diredakan, setelah Kabag Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso turun langsung menyelesaikan persoalan. ”Sudah saya panggil Pimpinan Lion Air (Manajer Lion Air Batam, M Zaine Bire-red) untuk menenangkan penumpang,” kata Suwarso di depan ruang tunggu A7.

Investasi di Kepri Tahun 2015 Sebesar Rp 45 T TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Jumlah investasi di Kepri tahun 2015 meningkat dari pada tahun sebelumnya atau tahun 2014. Data yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat jumlah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 159 investor. Dengan nilai investasi mencapai Rp 12.504.063.700.000. “Angkanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang investasinya hanya 82 dannilai investasinya sekitar tiga triliun,” ujar Kepala Sub Bidang Pendataan Perizinan BPMPTSP Provinsi Kepri, Erwin, kepada wartawan belum lama ini Sedangkan untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2014.Di tahun 2015 kata dia, jumlah PMA di Provinsi Kepri sebanyak 222 investor, sedangkan tahun 2014 sebanyak 203 investor. Untuk nilai investasi pada tahun 2014 sebanyak 2.384.365.8 USD dan tahun 2015 sebanyak 2.509.102.3 USD.”Data itu kami peroleh dari data SPIPISE dari setiap kabupaten/kota,” ujarnya. Dalam SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, red) itu kata dia data yang diinput adalah data tentang pengurusan izin prinsip, penamaman modal dan perluasan operasi.”Hampir di setiap kabupaten kota sudah menggunakan SPIPISE ini. Bahkan di tahun 2016 ini sudah banyak juga investor yang melakukan pengurusan izin prinsip melalui SPIPISE,” tutur-nya. Dipaparkannya, tahun 2015 lalu Kabupaten Karimun menempati ranking pertama untuk jumlah investor PMDN dengan jumlah investasi sebanyak 104 investasi dengan nilai investasi sebesar Rp 6.946.855.000 serta jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 6.818 orang. Sedangkan untuk PMA, Kota Batam masih menempati tempat teratas untuk PMA. Dengan jumlah investor sebanyak 68 perusahaan, nilai investasinya sebesar 115.879.700 USD dan serapan tenaga kerja sebanyak 4.660.Sepanjang tahun 2015, tercatat ada lima negara yang paling dominan dalam menanamkan investasinya di Kepri. Yaitu, Singapura, Perancis, British Virgin Island, Tiongkok, dan Malaysia. Erwin pun menyimpulkan, walaupun secara global ekonomi mengalami keleseuan. Namun, hal itu tidak mempengaruhi jumlah investasi di Provinsi Kepri.”Kalau berdasarkan izin prinsip itu, investasi kita tidak turun. Kenaikan yang paling siginifikan itu dari PMDN,” tuturnya. Sementara itu, Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto menyebut polemik pembubaran Badan Pengusaha (BP) Batam, sama sekali tidak mengganggu iklim investasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),”Karena itukan (pembubaran BP Batam, red) pada prinsipnya pemerintah ingin membenahi,” ujarnya. Nuryanto melanjutkan, niat pemerintah pusat untuk membubarkan BP Batam sejatinya hanya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Sehingga proses perizinan dapat menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih baik.”Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Malah justru harus bersyukur karena kalau selama ini satu bulan dua bulan. Dengan adanya pembenahan ini mungkin bisa satu dua hari,” ujarnya. (rm/tps)

RATUSAN penumpang anteri menunggu keberangkatan

Menurut Suwarso, dua pesawat Lion Air tersebut seharusnya terbang ke Medan pukul 14.35 WIB dan pukul 17.10 WIB. Keterlambatan penerbangan terjadi

karena pesawat tersebut mengalami keterlambatan dari Yogyakarta ke Batam. Total penumpang dari dua pesawat Lion Air tersebut sebanyak 400 orang.

“Sistem rotasi pesawat Lion Air, khususnya yang ke Medan memang menjadi kendala. Kalau terjadi keterlambatan penerbangan dari sana, penerbangan dari

Batam juga terkena dampaknya,” tuturnya. Sementara itu, Manajer Lion Air Batam, M Zaine Bire beralasan, kendala yang terjadi karena pesawat yang akan membawa penumpang ke Medan, sempat tertahan dan tidak bisa masuk Apron Hang Nadim Batam karena penuh.”Dua pesawat langsung terbang ke Medan mengangkut seluruh penumpang, untuk jadwal pukul 14.35 WIB dan 17.10 WIB,” ungkapnya berdalih. Padahal, satu pesawat lagi dari Yogyakarta tujuan Batam ke Medan yang sejatinya berangkat pukul 18.40 WIB, hingga pukul 19.00 WIB belum juga diterbangkan. Sehingga ratusan penumpang tersebut harus menunggu dalam ketidak-pastian untuk diberangkatkan, diruang tungu A7 Hang Nadim Batam. ”Informasi barusan, delay juga sekitar 90 menit,” kata penumpang lain setelah mendapat kabar dari petugas Lion Air.(rm/md)

Awal Februari Jokowi Lantik Walikota Batam, Bupati Bintan, Lingga, Natuna dan Anambas masing,” katanya. kata Tjahjo, sedang Menyangkut para dipersiapkan semua kepala daerah/wakil oleh Kemendagri sepkepala daerah terpilih erti mengirim petunjuk yang masih menghke daerah yang kepaadapi sengketa, kata la daerahnya akan diMendagri, harus lantik dan berkoordimenunggu pelantikan nasi dengan Sekretartahap berikutnya.”Ya iat Negara (Setneg) menunggu pada tahap mengenai teknis pelberikutnya. Jangan antikannya. sampai yang bersen“Saya berusaha gketa itu menyandera ingin awal-awal FebMendagri pilkada yang sudah ruari. Sekarang seTjahtjo Kumolo selesai,” kata Tjahjo. dang dipersiapkan seLangkah itu dilakukan, kata Tjahmua. Petunjuk ke daerah semua jo agar jangan sampai adanya pihaksudah kami kirim. Menunggu nanti dengan setneg (sekretariat negara) pihak yang bersengketa justru menmengatur waktunya, teknisnya, dan yandera pilkada yang sudah seleundang-undangnya bagaimana sai. Hasil pelaksanaan Pilkada Serkarena masih ada pilkada yang ber- entak 2015 di Provinsi Kepri, ada lima sengketa dan ada sejumlah daerah daerah kabupaten/kota yang tidak bersengketan sedangkan satu kabuyang masa jabatannya itu baru habis Juni,” katanya. paten dan provinsi masih bersenTjahjo menjelaskan pelantikan gketa di MK. Daerah yang tidak bersengkata rencananya dilangsungkan secara serentaka atau bersamaan di Istana adalah Kota Batam, Kabupaten Kepresidenan.”Sementara serah Lingga, Kabupaten Bintan, Kabuterima jabatan bisa dilakukan dalam paten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sementara daersidang paripurna DPRD masing-

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merencanakan pelantikan walikota/wakil walikota Batam, serta bupati/wakil bupati Lingga, Natuna dan Anambas terpilih di Istana Negara pada awal Februari 2016. Mereka akan dilantik secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama kepala daerah/ wakil daerah terpilih yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (20/1/2016) kemarin mengatakan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 lalu, itu rencananya akan dilantik langsung oleh Presiden Jokowi. “Para bupati, wali kota, dan gubernur terpilih itu rencananya akan dilantik langsung Presiden bagi daerah yang tidak bersengketa. Sementara daerah yang masih bersengketa harus menunggu pelantikan hingga ada keputusan inkracht (berkuatan hukum tetap),” kata Tjahjo. Rencana pelantikan tersebut.

ah yang bersengketa adalah Kabupaten Karimun dan Gubernur Provinsi Kepri. Adapun kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada awal 2016, yakni pasangan Rudi-Amsakar sebagai walikota/wakil walikota Batam terpilih, pasangan Alias Wello-Muhammad Nizar sebagai bupati/wakil bupati Lingga terpilih, pasangan Apri Sujadi-Dalmasri Syam sebagai bupati/wakil bupati Bintan terpilih, pasangan Hamid Rizal- Ngesti Yuni Suprapti sebagai bupati/wakil bupati Natuna terpilih dan pasangan Abdul Haris-Wan Zuhenndra sebagai pasangan bupati/wakil bupati Anambas terpilih. Sedangkan pasaangan kepala daerah yang pelantikannya menunggu hasil keputusan inkracht (berkeutan hukum tetap) di Mahkamah Konstitusi adalah pasangan Aunur Rafiq-Anwar Hasyim sebagai bupati/wakil bupati Karimun terpilih, dan pasangan Muhammad SaniNurdin Basirun sebagai gubernur/ wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih. (rm/md).

Jumat MK Putuskan Sengketa Pilkada Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sidang sengketa pilkada wilayah tersebut dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat pekan ini.”MK jadwalkan sidang, Jum’at pukul 14.00 WIB,” kata Ketua Haji Saidul Kudri tim pemenangan pasangan Sanur, saat dihubungi media ini Selasa (19/ 1/2016) lalu. Menurut Saidul, ia sejak beberapa hari lalu berada di Jakarta bersama beberapa Komisioner KPU Kepri lain-

nya mengikuti perkembangan persidangan, terutama terkait jadwal sidang lanjutan yang baru diketahui. Pilkada Kepri 2016 digugat oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo-Ansar Ahmad. MK sudah mendengar gugatan yang diajukan pihak pelapor, dan mendengar jawaban KPU Kepri, sebagai pihak terlapor. Saidul menjelaskan, Jum,at ini MK akan memutuskan apakah menerima gugatan atau menolak gugatan tersebut. Jika gugatan Soerya-Ansar diterima, maka

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi CMYK

sidang di MK dilanjutkan. Sebaliknya, tahapan pilkada dilanjutkan bila gugatan tersebut ditolak MK.”Kita berharap gugatan tersebut ditolak MK, sebab menurutnya pelaksanaan pilkada sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Dikatakannya, jika melihat perkembangan persidangan di MK, Soerya Respationo-Ansar Ahmad dalam materi gugatannya memasukkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD dalam pilkada di Batam. ”Kalau permasalahan itu bukan di MK sidangnya, melainkan ada pengadilan khusus TNI,” ujarnya. Materi gugatan yang diajukan Soerya-Ansar juga berkaitan dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Selain itu, materi gugatan menyangkut permasalahan banyak pemil-

MAHKAMAH Konstitusi (MK) Jakarta

ih yang memiliki hak pilih tetapi tidak dapat menggunakan hak suara, dan penghapusan daftar pemilih tetap di Batam. Soerya-Ansar juga menggugat hasil pilkada karena ditemukan pemilih ganda pada 12 kecamatan, pemilih tidak mendapat undangan untuk menggunakan hak pilih, pembukaan dan penggantian segel resmi KPU dengan

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. 2. 3. 4.

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490

segel Pos Indonesia, kampanye hitam dan teror bom rakitan di Posko Pemenangan Soerya-Ansar,kata Saidul Kudri Berdasarkan data hasil rekapitulasi suara Pilkada Kepri 2015 yang dilaksanakan KPU Kepri pada 19 Desember 2015, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak 682.534 orang dari 1.234.535 orang. Jumlah suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 653.203, sedangkan suara tidak sah 29.331. Surat suara yang digunakan sebanyak 682.534 lembar, sementara yang tidak digunakan 546.169 lembar. Hasil seluruhnya pasangan calon nomor urut I, HM Sani-Nurdin Basirun unggul, dengan perolehan suara sebanyak 347.515, sedangkan Soerya Respationo-Ansar Ahmad hanya 305.688 suara. (rm/mwd).