CMYK
KORAN UMUM Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE iI
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 142 Tahun III, Harga: Rp5.000,-
Tiap Tahun Miliaran Duit Sampah Masuk ke Kantong Pejabat DKP dan Pemko Batam
Mengungkap Dugaan Korupsi di DKP Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Sorotan yang dialamatkan kepada instansi ini bukan soal keberhasilan Sulaiman Nababan selaku pimpinan DKP Batam men-
gurus sampah agar kota Batam bebas dari sampah sesuai amanah Perda No.11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Namun berhembus isu miring ditengah tengah masyarakat Kota Batam, Suleman Nababan, sebagai pejabat yang bertanggungjawab menangani masalah
sampah di Kota Batam tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, tak hanya itu, tender pengelolaan sampahdari tahun anggaran 2011 hingga 2015 diduga sarat dengan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, anggaran opera-
sional pelayanan sampah dari APBD Tahun 2015 di Kota Batam yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp44.409.235.674 juga kabarnya terjadi penyimpangan. Pengadaan puluhan unit dump truk sebagai sarana angkutan sampah juga tidak transparan. Belum lagi perekrutan ratusan
tenaga kerja harian dan tenaga honor pemungut retribusi sampah yang kabarnya sarat penyimpangan. “Tender pengangkutan sampah disinyalir terjadi penyimpangan dan kongkalikong, sejak tahun 2011 hingga 2015 pemenang tender angkutan sampah
Ketua LSM Barelang
Sulaiman Nababan
KANTOR Kementerian Sosial RI di Jakarta
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota anjungpinang meminta kejelasan dari Pemerintah Pusat tentang adanya perubahan SOTK di Kemensos yang tidak lagi mengurus TKI Bermasalah. Pasalnya, selain tidak di sosialisasikan ke Pemko Tanjungpinang sebagai pintu debarkasi TKIB, perihal biaya hidup, keberadaan dan pemulangan TKIB yang ada di Tanjungpinang turut jadi problem.”Secara lisan dari pejabat direkturnya mengatakan bahwa, TKIB bukan urusan Kemensos lagi, dikarenakan adanya perubahan SOTK di Kemensos,” kata Kepala Dinsosnaker Kota Tanjungpinang, Surjadi, Rabu. Informasi adanya perubahan SOTK ini didapat Surjadi ketika Pelni menolak mengeluarkan tiket untuk para TKIB yang akan dikirim ke Tanjung Periok.Dari kejadian itu, barulah diketahui secara lisan dari Pusat bahwa adanya perubahan SOTK di Kemensos khusus kepada korban Tindak Perdagangam Orang (TPO) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial. Sementara itu, masuk dalam kriteria TKIB bukan hanya traffiking, melainkan ada TKI yang menggunakan pasport kunjungan wisata ke Malaysia yang tidak bisa dikategorikan TPO.Terkait perubahan tersebut, muncul masalah terhadap nasib 232 TKIB yang terlanjur dideportase dari Malaysia pada 31 Desember 2015 dan tidak bisa dikirim ke Tanjung Periok pada 5 Januari 2016 kemarin. Lantaran, satgas pemulangan TKIB di Jakarta juga belum memiliki anggaran.”Terus mau sampai kapan mereka di Tanjungpinang, karena tanggal 8 Januari 2016, TKIB akan masuk lagi ke Tanjungpinang sekitar 240 an orang lagi,” tegasnya. Terkait hal itu, Surjadi mengaku sempat menghubun Bersambung ke Hal 11
Bersambung ke Hal 11
Yusril
Kepala DKP Batam
Menteri Sosial Tolak Mengurus TKI Bermasalah
di DKP Kota Batam dimenangkan PT.Royal Gensa Asih (RGA). Saya menduga proses lelang pengangkutan sampah APBD
DPRD Dan THL Belum Gajian
Karena Terlambat Pengesahan APBD BATAM, RAKYAT MEDIAKeterlambatan pengesahan APBD murni Kota Batam berbuntut panjang. Hingga kini, anggota DPRD Kota Batam belum menerima gaji. Mengingat, APBD murni sendiri belum disetujui oleh Gubernur Kepri. Hal senada pun ikut dirasakan oleh para Tenaga harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko)Batam, tak terkecuali di DPRD. Berbeda dengan pegawai negeri sipil yang telah menerima gajinya bulan ini. “Gaji dewan dan THL bulan Januari belum dikasih. Kalau di ASN itukan hanya mengenal PNS dan THL. Kalau PNS sudah gajian karena menggunakan belanja tidak langsung. Sementara THL itu menggunakan belanja
Marzuki, SE Sekwan DPRD Batam
langsung, karena harus ada kegiatannya dulu. Begitu juga dengan anggota dewan menggunakan belanja langsung,”kata Sekretaris DPRD Batam Marzuki, kepada wartawan di gedung DPRD, Senin (11/1/2016) kemarin. Marzuki menjelaskan, se-
suai dengan UU 23 tahun 2014, APBD seharusnya disahkan satu bulan sebelum masa berakhir anggaran. Jika tidak, maka dapat diberi sanksi. Sanksi tersebut yakni gaji dewan tidak dibayarkan, selama enam bulan. Namun demikian untuk pelaksanaan UU itu, harus ada peraturan pemerintah (PP) dulu. “Seharusnya APBD disahkan paling lambat 30 November, sedangkan kita tanggal 30 Desember. Pemko sudah menyurati Mendagri, untuk meminta petunjuk. Sebenarnya yang lebih tepat menjawab ini pak sekda. Jadi kita minta semacam keringanan, karena ada Pilkada tahun lalu, sehingga mengganggu jadwal dewan. Lagipula PP dari UU itu juga belum ada,” ujar Marzuki. (rm/mwd).
Kubu Sanur Tak Khawatir Menghadapi Gugatan SAH
Ahar Sulaiman Ketua Pemenangan TIM Sanur
BATAM, RAKYAT MEDIA-Kubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri HM Sanidan Nurdin Basirun (Sanur) menghadapi sidang pemberian jawaban atas gugatan sengketa Pemilihan Kepaka Daerah (Pilkada) Kepri di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (13/1/2016) mendatang dengan
santai. Tim kuasa hukum Sanur, dipastikan sudah menyiapkan materi jawaban yang bakal disampaikan pada sidang di MK. Materi tersebut sudah dipetakan dalam tiga poin utama yakni ‘legal standing’, waktu 3 x 24 jam dan syarat 2 persen. “Kami hanya fokus pada ketiga poin yang menjadi syarat formal sebuah sidang. Kami akan menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim menyangkut syarat-syarat formal yang mendukung perkara itu dilanjutkan. Namun semuanya tidak terpenuhi oleh pasangan calon SAH,” kata Ahar Sulaiman, Ketua Tim Pemenangan Sanur kepada Rakyat Media di Batam Centre. Ahar Sulaiman bersama Saidul Kudri yang menjadi Tim pemenangan pasan-
CMYK
Bersambung ke Hal 11
KANTOR Badan Pemeriksaan (BPK) RI Kepri
BPK : KINERJA DISPENDA BATAM TAK MASIMAL, POTENSI PAJAK HILANG RP2 MILIAR BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menilai Pemkot Batam kehilangan potensi pajak daerah hingga Rp2 miliar mulai 2014 hingga triwulan III 2015, akibat kurang maksimalnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah.”Itu potensi penerimaan yang tidak terealisir. Seharusnya masuk,” kata Kepala Perwakilan BPK Kepri, Isman Rudi di Batam, Kepri, Selasa. Potensi penerimaan itu terutama berasal dari pajak restoran dan hotel yang tidak menyetorkan pajaknya ke Pemda, termasuk dendadenda pajak yang belum dibayarkan. Ia sendiri merasa aneh dengan keengganan pengusaha yang tidak menyetorkan pajak ke Pemda. Karena pajak hotel dan restoran dibayar oleh konsumen, bukan pengusaha. Pengusaha tinggal melaporkan dan menyetor. ”Rekomendasi kami, harus ditagih ulang karena ada ketentuan Wali Kota sendiri, kalau tidak dibayar ada denda,” kata dia. Selain itu, potensi pajak yang hilang juga berasal dari pajak reklame.Ia mengemu-
kakan dalam ketentuan, setiap pengusaha yang memasang reklame wajib menyetor uang jaminan bongkar. Bila pengusaha tidak membongkar reklame pada waktunya, maka uang jaminan disita. Sebaliknya, bila pengusaha menurunkan papan reklame sesuai waktunya, maka jaminan itu dikembalikan. Namun, BPK menilai Dispenda tidak memiliki data lengkap mengenai penurunan papan reklame sehingga pengelolaan uang jaminan kurang maksimal.”Kalau mereka bongkar sendiri, uangnya tidak dikembalikan, itu harusnya uangnya segera dimasukkan ke kas daerah. Ini yang tidak bisa dipilah oleh Dispenda,” imbuhnya. Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti pemerintah kota yang tidak tegas menerapkan aturan perizinan. ”Seperti di DKI tegas, orang mau membangun harus ada IMB dulu. Kalau tidak, disegel, tidak boleh melanjutkan pembangunan. Di sini, jangankan ada IMB. Daftar saja belum, bisa membangun,” tambahnya. Bersambung ke Hal 11