CMYK
KORAN UMUM Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE iI
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 142 Tahun III, Harga: Rp5.000,-
Tiap Tahun Miliaran Duit Sampah Masuk ke Kantong Pejabat DKP dan Pemko Batam
Mengungkap Dugaan Korupsi di DKP Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Sorotan yang dialamatkan kepada instansi ini bukan soal keberhasilan Sulaiman Nababan selaku pimpinan DKP Batam men-
gurus sampah agar kota Batam bebas dari sampah sesuai amanah Perda No.11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Namun berhembus isu miring ditengah tengah masyarakat Kota Batam, Suleman Nababan, sebagai pejabat yang bertanggungjawab menangani masalah
sampah di Kota Batam tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, tak hanya itu, tender pengelolaan sampahdari tahun anggaran 2011 hingga 2015 diduga sarat dengan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, anggaran opera-
sional pelayanan sampah dari APBD Tahun 2015 di Kota Batam yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp44.409.235.674 juga kabarnya terjadi penyimpangan. Pengadaan puluhan unit dump truk sebagai sarana angkutan sampah juga tidak transparan. Belum lagi perekrutan ratusan
tenaga kerja harian dan tenaga honor pemungut retribusi sampah yang kabarnya sarat penyimpangan. “Tender pengangkutan sampah disinyalir terjadi penyimpangan dan kongkalikong, sejak tahun 2011 hingga 2015 pemenang tender angkutan sampah
Ketua LSM Barelang
Sulaiman Nababan
KANTOR Kementerian Sosial RI di Jakarta
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota anjungpinang meminta kejelasan dari Pemerintah Pusat tentang adanya perubahan SOTK di Kemensos yang tidak lagi mengurus TKI Bermasalah. Pasalnya, selain tidak di sosialisasikan ke Pemko Tanjungpinang sebagai pintu debarkasi TKIB, perihal biaya hidup, keberadaan dan pemulangan TKIB yang ada di Tanjungpinang turut jadi problem.”Secara lisan dari pejabat direkturnya mengatakan bahwa, TKIB bukan urusan Kemensos lagi, dikarenakan adanya perubahan SOTK di Kemensos,” kata Kepala Dinsosnaker Kota Tanjungpinang, Surjadi, Rabu. Informasi adanya perubahan SOTK ini didapat Surjadi ketika Pelni menolak mengeluarkan tiket untuk para TKIB yang akan dikirim ke Tanjung Periok.Dari kejadian itu, barulah diketahui secara lisan dari Pusat bahwa adanya perubahan SOTK di Kemensos khusus kepada korban Tindak Perdagangam Orang (TPO) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial. Sementara itu, masuk dalam kriteria TKIB bukan hanya traffiking, melainkan ada TKI yang menggunakan pasport kunjungan wisata ke Malaysia yang tidak bisa dikategorikan TPO.Terkait perubahan tersebut, muncul masalah terhadap nasib 232 TKIB yang terlanjur dideportase dari Malaysia pada 31 Desember 2015 dan tidak bisa dikirim ke Tanjung Periok pada 5 Januari 2016 kemarin. Lantaran, satgas pemulangan TKIB di Jakarta juga belum memiliki anggaran.”Terus mau sampai kapan mereka di Tanjungpinang, karena tanggal 8 Januari 2016, TKIB akan masuk lagi ke Tanjungpinang sekitar 240 an orang lagi,” tegasnya. Terkait hal itu, Surjadi mengaku sempat menghubun Bersambung ke Hal 11
Bersambung ke Hal 11
Yusril
Kepala DKP Batam
Menteri Sosial Tolak Mengurus TKI Bermasalah
di DKP Kota Batam dimenangkan PT.Royal Gensa Asih (RGA). Saya menduga proses lelang pengangkutan sampah APBD
DPRD Dan THL Belum Gajian
Karena Terlambat Pengesahan APBD BATAM, RAKYAT MEDIAKeterlambatan pengesahan APBD murni Kota Batam berbuntut panjang. Hingga kini, anggota DPRD Kota Batam belum menerima gaji. Mengingat, APBD murni sendiri belum disetujui oleh Gubernur Kepri. Hal senada pun ikut dirasakan oleh para Tenaga harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko)Batam, tak terkecuali di DPRD. Berbeda dengan pegawai negeri sipil yang telah menerima gajinya bulan ini. “Gaji dewan dan THL bulan Januari belum dikasih. Kalau di ASN itukan hanya mengenal PNS dan THL. Kalau PNS sudah gajian karena menggunakan belanja tidak langsung. Sementara THL itu menggunakan belanja
Marzuki, SE Sekwan DPRD Batam
langsung, karena harus ada kegiatannya dulu. Begitu juga dengan anggota dewan menggunakan belanja langsung,”kata Sekretaris DPRD Batam Marzuki, kepada wartawan di gedung DPRD, Senin (11/1/2016) kemarin. Marzuki menjelaskan, se-
suai dengan UU 23 tahun 2014, APBD seharusnya disahkan satu bulan sebelum masa berakhir anggaran. Jika tidak, maka dapat diberi sanksi. Sanksi tersebut yakni gaji dewan tidak dibayarkan, selama enam bulan. Namun demikian untuk pelaksanaan UU itu, harus ada peraturan pemerintah (PP) dulu. “Seharusnya APBD disahkan paling lambat 30 November, sedangkan kita tanggal 30 Desember. Pemko sudah menyurati Mendagri, untuk meminta petunjuk. Sebenarnya yang lebih tepat menjawab ini pak sekda. Jadi kita minta semacam keringanan, karena ada Pilkada tahun lalu, sehingga mengganggu jadwal dewan. Lagipula PP dari UU itu juga belum ada,” ujar Marzuki. (rm/mwd).
Kubu Sanur Tak Khawatir Menghadapi Gugatan SAH
Ahar Sulaiman Ketua Pemenangan TIM Sanur
BATAM, RAKYAT MEDIA-Kubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri HM Sanidan Nurdin Basirun (Sanur) menghadapi sidang pemberian jawaban atas gugatan sengketa Pemilihan Kepaka Daerah (Pilkada) Kepri di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (13/1/2016) mendatang dengan
santai. Tim kuasa hukum Sanur, dipastikan sudah menyiapkan materi jawaban yang bakal disampaikan pada sidang di MK. Materi tersebut sudah dipetakan dalam tiga poin utama yakni ‘legal standing’, waktu 3 x 24 jam dan syarat 2 persen. “Kami hanya fokus pada ketiga poin yang menjadi syarat formal sebuah sidang. Kami akan menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim menyangkut syarat-syarat formal yang mendukung perkara itu dilanjutkan. Namun semuanya tidak terpenuhi oleh pasangan calon SAH,” kata Ahar Sulaiman, Ketua Tim Pemenangan Sanur kepada Rakyat Media di Batam Centre. Ahar Sulaiman bersama Saidul Kudri yang menjadi Tim pemenangan pasan-
CMYK
Bersambung ke Hal 11
KANTOR Badan Pemeriksaan (BPK) RI Kepri
BPK : KINERJA DISPENDA BATAM TAK MASIMAL, POTENSI PAJAK HILANG RP2 MILIAR BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menilai Pemkot Batam kehilangan potensi pajak daerah hingga Rp2 miliar mulai 2014 hingga triwulan III 2015, akibat kurang maksimalnya kinerja Dinas Pendapatan Daerah.”Itu potensi penerimaan yang tidak terealisir. Seharusnya masuk,” kata Kepala Perwakilan BPK Kepri, Isman Rudi di Batam, Kepri, Selasa. Potensi penerimaan itu terutama berasal dari pajak restoran dan hotel yang tidak menyetorkan pajaknya ke Pemda, termasuk dendadenda pajak yang belum dibayarkan. Ia sendiri merasa aneh dengan keengganan pengusaha yang tidak menyetorkan pajak ke Pemda. Karena pajak hotel dan restoran dibayar oleh konsumen, bukan pengusaha. Pengusaha tinggal melaporkan dan menyetor. ”Rekomendasi kami, harus ditagih ulang karena ada ketentuan Wali Kota sendiri, kalau tidak dibayar ada denda,” kata dia. Selain itu, potensi pajak yang hilang juga berasal dari pajak reklame.Ia mengemu-
kakan dalam ketentuan, setiap pengusaha yang memasang reklame wajib menyetor uang jaminan bongkar. Bila pengusaha tidak membongkar reklame pada waktunya, maka uang jaminan disita. Sebaliknya, bila pengusaha menurunkan papan reklame sesuai waktunya, maka jaminan itu dikembalikan. Namun, BPK menilai Dispenda tidak memiliki data lengkap mengenai penurunan papan reklame sehingga pengelolaan uang jaminan kurang maksimal.”Kalau mereka bongkar sendiri, uangnya tidak dikembalikan, itu harusnya uangnya segera dimasukkan ke kas daerah. Ini yang tidak bisa dipilah oleh Dispenda,” imbuhnya. Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti pemerintah kota yang tidak tegas menerapkan aturan perizinan. ”Seperti di DKI tegas, orang mau membangun harus ada IMB dulu. Kalau tidak, disegel, tidak boleh melanjutkan pembangunan. Di sini, jangankan ada IMB. Daftar saja belum, bisa membangun,” tambahnya. Bersambung ke Hal 11
BATAM
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
2
Rp 33,6 Miliar AnggaranTak Terpakai di Dinkes Batam 2015 BATAM, RAKYAT MEDIA-Kinerja Dinas Kesehatan dianggap buruk, program yang direncanakan di tahun 2015 tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Dinas Kesehatan (Dinkes) 2015 mencapai Rp33,630 Miliar. “Disaat sedang devisit anggaran, Dinkes justeru menyisakan anggaran. Harus tahu kendalanya, agar tidak terulang di kemudian hari,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Mardi saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan terkait realisasi anggaran di tahun 2015, Kamis (7/12). Ides menjelaskan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 digelontorkan anggaran untuk seluruh program Dinkes Rp98,812 Miliar. Dari target 100 persen hanya mampu direalisasikan 76 persen, sekitar Rp75,449 Miliar.”Targetnya 100 persen, tapi seluruh program Dinkes menyisakan anggaran,” kata Politisi Partai Golkar Itu. Misalnya, program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, dianggarkan Rp14,313 Miliar hanya terealisasi Rp9,180 miliar. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp2,384 Miliar terealisasi Rp2.052 Miliar. Program Peningka-
tan SDA dan disiplin Rp2,423 Miliar, hanya terealisasi Rp1,531 Miliar. ”Begitupun dana kavitasi untuk 17 Kecamatan, masih tersisa Rp10 Miliar,”kata Politisi Partai Golkar Itu. Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam lainnya, Marlon Brando Siahaan mengaku miris. Banyak keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan.”Harusnya direalisasikan untuk sebaik-baiknya pelayanan, ternyata anggarannya malah bersisa,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Batam ini. Bahkan menurut Marlon, Dinkes tak mampu merealisasikan anggaran untuk penegakan disiplin internal. “Kalau sperti ini (banyak silpa), ngapain dianggarkan,” kata Marlon. Parahnya lagi, Dinas Kesehatan Chandra Rizal yang hadir dalam RDP tersebut tak mengetahui persis banyaknya silpa di Dinas yang dipimpinnya. Dia kebingungan menjawab pertanyaan anggota DPRD. ”Kalau tak mengetahui, bagaimana mau menyelesaikan permasalahan di kemudian hari,” timpal anggota Komisi IV lainnya, Fauzan. Karenanya Chandra meminta waktu satu minggu untuk menjawab pertanyaan para wakil rakyat. Untuk dikoordinasikan dengan anggo-
ta yang ada di bawahnya. “Serta bagian keuangan ,” kata Chandra Rizal. Sehingga jelas duduk permsalahannya di mana. Terkait dana kavitasi, pimpinan Puskesmas mengaku takut untuk merealisakan anggaran yang diiperoleh dari Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Alasan mereka, di dalam Peraturan Walikota (Perwako ) Nomor 56 tahun 2014 tentang pengggunaan dana kavitasi, tidak disebutkan petunjuk pelaksanan serta petunjuk teknisnya. Karena itu DPRD Kota Batam akan menggendakan RDP dengan Ispektorat, Bagian Hukum, Asisten Pemko Batam untuk menjelaskan maksud dari Perwako . “Sehingga dana kavitasi bisa direalisasikan,” tutup Fauzan. (rm/*)
Kepala Dinas Kesehatan Chandra
Hakim PN Batam Dituding Pro Perusak Lingkungan BATAM, RAKYAT MEDIA-Unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Batam di depan Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (7/1), meminta agar Hakim Tiwik selaku Hakim Tunggal perkara praperadilan pengerusakan lingkungan yang telah usai beberapa waktu lalu, ‘dipecat’ dari jabatannya karena dianggap berpihak dengan perusak lingkungan. Sebelumnya, pada sidang praperadilan dari pihak pemohon yakni Abi, Ayong dan Uyen (WNA) asal Tiongkok yang menggugat pihak termohon yakni Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan (Bapedal) Batam terkait perkara perusak lingkungan di lahan hutan mangrove di Tanjunguncang, Tembesi, telah diputuskan bahwa gugatan pihak pemohon dinyatakan sah oleh Hakim Tunggal Tiwik yang bertugas menangani perkara itu. Berdasarkan keputusan tersebut, IPM menganggap Hakim Tiwik telah menerima suap dari pihak pemohon hingga memenang-
kan perkara yang digugatnya. ”Hakim Tiwik telah melanggar etika hukum! Jika hutan yang dirusak itu bisa ditumbuhkan kembali, maka PN Batam kita bakar saja dan bisa dibangun kembali,” kata seorang orator dari IPM Batam. Ketua Pengadilan Negeri Batam, Aroziduhu Waruwu memberikan tanggapan dengan tegas. Ia mengatakan, keputusan Hakim dengan segala pertimbangannya tidak bisa diintervensi. Jika tidak
puas dengan putusan yang telah dijatuhkan, silahkan ajukan Peninjauan Kembali (PK).”Jadi Hakim Tiwik sudah sesuai aturan, karena tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik,” tegas Aro. Ia menegaskan kembali, gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon dilakukan oleh perorangan atau pribadi, bukan berupa badan hukum maupun suatu instansi. ”Maka, PN Batam tidak bisa disimpulkan sebagai pelindung peru-
sak lingkungan,” ucapnya. Namun, lanjutnya, tuntutan dari pengunjuk rasa akan dilaporkan ke Mahkamah Agung karena memiliki hak penuh untuk melakukan mutasi atupun pemecatan terhadap seorang Hakim.”Kami (Ketua PN, red) tidak punya wewenang untuk memutasi Hakim, itu hanya Mahkamah Agung yang bisa melakukan,” pungkasnya. Selain itu, Kabag Humas PN Batam, Syahrial menuturkan bahwa pihaknya tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.”Jika ada dari kami yang melenceng dalam mengemban tugas, pastinya akan ditindak lanjuti, dan akan langsung ditindak oleh pimpinan,” terangnya. Sementara, Sekretaris Umum IPM Batam, Salafudin Zainul Ardi mengharapkan agar peistiwa yang sama tidak terulang kembali di PN Batam.”Keadilan harus ditegakkan, bukan dipermainkan. Atas nama perusakan lingkungan memiliki dampak negatif yang luas bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ratusan Perusahaan di Batam Belum Gabung BPJS Kesehatan BATAM, RAKYAT MEDIAMasih ada 670 perusahaan lagi di Batam yang belum bergabung dalam keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini menjadi satu target capaian BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam di tahun 2016. “Jumlah keseluruhan perusahaan di Batam ini menjadi tantangan kami. Sejauh ini, data yang kami bisa himpun dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) BPM (Badan Penanaman Modal) dan BP (Badan Pengusahaan) Batam itu segitu,” kata Budi Setiawan, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam. Tahun 2015 lalu, jumlah kepesertaan dari perusahaan swasta di Batam tercatat sebanyak 380.628 jiwa. Tiga ribu jiwa di antaranya
merupakan pekerja asing yang sudah bekerja selama lebih dari enam bulan. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam telah bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Batam dan Dinas Tenaga Kerja Batam untuk mendata jumlah tenaga kerja asing di Batam. Jika nanti muncul lebih banyak pekerja asing di Batam, mereka wajib mengantongi kartu BPJS Kesehatan setelah enam bulan bekerja.”Peraturan tentang pekerja asing itu sudah ada,” ujarnya lagi. Selain kepesertaan dari perusahaan swasta, BPJS Kesehatan juga akan menggenjot kepesertaan dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang tahun 2015 lalu, belum ada kepesertaan dari sektor UMKM. Konsepnya, di-
Box Redaksi
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh
PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000
Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)
akui Budi, belum diketahui pada waktu itu. Tahun ini sudah. “Nanti dimasukkan ke kelompok Peserta Penerima Upah (PPU) di pegawai swasta lainnya,” ujarnya. Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Batam mencapai 801.878 jiwa. Jumlah itu baru 64,9 persen dari total penduduk yang sejumlah 1.235.651 jiwa. Namun demikian, BPJS Kesehatan tak muluk-muluk menentukan target kepesertaan di tahun ini. Budi mengatakan, tahun ini, pihaknya hanya menaikkan target kepesertaan sebanyak lima persen dari tahun lalu. Yakni, sebanyak 67.404 jiwa saja. Jumlah itu disumbang dari kelompok TNI/Polri/PNS Kementerian Pertahanan, pegawai pemerintah non-PNS, pegawai swasta/BUMN/lainnya, pekerja
mandiri, dan penerima pensiun mantan penerima asuransi kesehatan sosial. Di tahun ini juga, penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah bertambah. Pemerintah menetapkan tambahan sebanyak 92,4 juta jiwa dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini ditetapkan melalui nota APBN 2016. Namun demikian, akan ada pengurangan jumlah penerima PBI. Secara nasional, sebanyak 1,7 juta jiwa dinyatakan tak lagi berhak menerima iuran. Hal tersebut ditegaskan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial nomor 170/HUK/ 2015. “Tapi kami masih belum tahu jumlah PBI di kota Batam akan bertambah atau berkurang. Kami masih menunggu kabar dari pusat,” tutup Budi.(rm/bp)
Distako Batam Nunggak Rp 14 Miliar Pembayaran Proyek BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Tata Kota (Distako) Batam menunggak pembayaran 140 paket pembangunan infrastruktur senilai Rp10 hingga Rp14 Miliar. Puluhan kontraktor mengadukan hal tersebut ke Komisi III DPRD Kota Batam, Rabu (6/1/2016) sore. “Ini murni ketidak siapan pemerintah,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk, Kamis (7/1/2016). Dandis mengatakan, dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Djoko Mulyono, kontraktor mengeluhkan lambannya pembayaran yang dilakukan pemerintah. Padahal pembangunan berupa pengasapalan jalan, semenisasi, hingga pembangunan darinase sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Batam,”Bahkan sudah dibuat berita acara,” kata Dandis. Menurut Dandis, DPRD Kota Batam, sudah menganggarkan untuk pembangunan itu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Karenanya, 140 paket pembangunan bisa dilelang dan dikerjakan kontraktor. “Anggarannya ada,” ucapnya lagi. Namun Komisi III tak bisa memastikan, anggaran yang digelontorkan di APBD 2015 itu masih tersimpan di rakening pemerintah atau tidak. Karena laporan tersebut masuk setelah tutup buku anggaran tahun 2015.”APBD 2016 diketok tanggal 30 Desember 2015, laporan ini baru masuk tanggal 31 Desember 2015. Sehingga tidak bisa kita buka Silpanya (Sisa lebih perhitungan anggaran) nya,” bebernya lagi. Alasannya Disatako dalam RDP ersebut lanjut Dandis, tak bisa menginput surat perintah pembayaran.”Mungkin eror, karena tagihan menumpuk di akhir tahun. Volume pekerjaan tak sesui dengan jumlah,” kata Dandis. Dandis mengaku miris dengan ekjadian itu, banyak kontraktor kecil yang ngutang material kepada pihak lain untuk mengerjakan proyek pemerintah itu. “Sedangkan pembayaran terlambat,” tuturnya. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menunggaknya pembayaran, karena anggaran sudah tidak ada lagi di kas daerah.”Saya pernah usulkan dalam pembahasan di Banggar agar di print out anggaran yang ada di Kasda. Tapi tak mau dibuka, jangan-jangan Kas daerah sudah kosong,” tuding Udin. Kepala Dinas Tata Kota (Kadistako) Batam, Asril belum memberikan penjelasan terkait tunggakan jumbo dinas yang ia pimpin. (rm/bp) Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :
Pemimpin Umum : Mafirion, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Mawardi, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum : Erwinsyah.SH, Wkl Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Boy Hendri.SH, Sekretaris Redaksi : Marlina, Redaksi Pelaksana : Andi Setiawan.AMd, Redaktur : Gunawan, Iqbal Ramadan, Abdul Haris.SH,Liputan Batam: Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Divisi Iklan :Hermawan, Divisi Pemasaran :Johar Munik (Kepala), Bahtiar,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Penasehat Hukum : Supriarno. SH.MH, Hamdan Hasibuan.SH, Perwakilan DKI Jakarta: Hardiansyah. SE, Mahyuddin, Liputan Babodetabek : Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, BiroKabupatenDeli Serdang : Azhar Munik, Biro Kabupaten Karimun : Jimi, Biro Kota Tanjungpinang : Anton (Kepala), Tio Imando, BiroKabupaten Bintan : Anton, BiroKabupatenNatuna : Naidiran, Biro LinggaLingga : Jhon, BiroKabupatenAnambas : Eddy,PerwakilanProvinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Biro KabupatenKampar : Irwan,Biro Kabupaten Meranti : Ibrahim, PerwakilanSumateraBarat : Amina Zalani,Lay Out : Wandi, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/ duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/ kolom, harga tambahan PPN 10 persen.
Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, Perwakilan Jakarta : Jalan Raya Kukusan, Komplek Kukusan Permai Blok K No.18 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021) 7490243, Fax (021)7492117, HP 081218206727 Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, Website: www.rakyatmedia.com, Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : harianrakyatkepri@yahoo.com
Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas
CMYK
3
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
BATAM
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Perolehan Pajak Kenderaan Bermotor di Kepri Lampaui Target BATAM, RAKYAT MEDIA-Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kkenderaan bermotor (BBNKB) di Kepri pada tahun 2015, sudah melampaui target. Target yang dicanangkan sekitar Rp 300 miliar, sementara penerimaan dari dua sektor pajak tersebut sekitar Rp 323 miliar. Adapun, penerimaan diperoleh Bea balik Nama Kenderaan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 135 miliar.Hal ini disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Penerimaan dan penetapan Dispenda Kepri Diky Wijayakepada media ini di kantornya belum lama ini. Menurut Diky Wijaya, penerimaan PKB dan BBNKB
bisa lampaui target, karena adanya kebijakan Gubernur melalui Pergub nomor 37 tahun 2015, yang menghapuskan denda pajak kendaraan. Sehingga jumlah pembayar PKB meningkat.”Kita targetkan Rp 300 miliar dan capaian di atas itu. Itu karena ada kebijakan pembebasan denda,” jelasnya. Diky menambahkan, selama ini masyarakat Kepri, banyak yang enggan membayar pajak. Sehingga pembebasan denda pajak itu, menjadi rangsangan bagi pemilik kendaraan di Batam. Denda pajak, sesuai aturannya, dikenakan dua persen per bulan dari nilai pokok pajak.”Maksimal denda dikenakan selama 24 bulan atau dua tahun dengan akumulasi 48 persen,” imbuhnya. Terkait jumlah kendaraan
yang tidak taat pajak, diakui ada ribuan dalam 10 tahun terakhir. Jika dihitung, diperkirakan ada sekitar Rp 15 miliar denda pajak kendaraan selama itu. Saat ini di Batam, ada sekitar 700 ribuan kendaraan di Kepri.”Itu roda dua dan empat yang terdata. Diharapkan, ke depan pajak kendaraan bermotor akan terus meningkat dan wajib pajak, lebih taat membayar,”tutur Diky. Sebelumnya, kata Diky, pada tahun 2015 lalu Dispenda mengambil kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan dan bea balik kendaraan bermotor. Pembebasan diberlakukan dari September hingga 31 Desember 2015. Denda PKB dibebaskan secara keseluruhan, tanpa ada batasan, katanya.(rm/mwd).
Kasi Penetapan Dispenda Diky Wijaya
Disperindag Akan Tindak Agen dan Pangkalan Nakal BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam akan menindak dengan tegas bila ditemukan pangkalan atau agen gas elpiji yang nakal. Salah satu tindakan nakal tersebut yakni mengurangi isi gas. Mengenai adanya temuan masyarakat di Mega Legenda, Batam Kota gas yang baru dipakai beberapa kali sudah habis. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam akan menelisik hal ini. ”Kalau ada ditemukan, akan langsung kami tindak,” ka-
SD Negeri 006 Tanjunguncang
Pungutan Liar Marak di SD 006 Tanjunguncang BATAM, RAKYAT MEDIA-Ketua Komite SD Negeri 006 Tanjunguncang, Batam, Widhu Aji, melaporkan Kepala Sekolah tersebut ke Ketua Komisis IV DPRD Kota Batam atas dugaan pungutan liar, Senin (11/1/2016) kemarin. Menurut penuturan Widhu sesaat setelah memberikan surat laporan resmi tersebut di sekitar Kantor DPRD Kota Batam, Kepsek mematok uang pindah sekolah minimal Rp 500 ribu bagi siswa yang mau pindah di SDN itu.Tak hanya itu, beberapa dugaan pungutan liar (Pungli) lain juga kerap dilakukan oleh Kepsek tanpa menggelar musyawarah terlebih dahulu dengan Ketua Komite dan orang tua murid. “Jadi kami sudah muak dengan tindakan oknum sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah Sumiardi yang kerap mengambil keputusan pungutan tanpa rapat dulu. Jadi kami rasa ini tindakan
pungli di dunia pendidikan. Supaya tidak meraja lela maka kami laporkan ke pihak DPRD dan berwewenang lainnya,” jelas Widhu. Laporang dugaan pungli tersebut tak hanya disampaikan ke Ketua Komisi IV DPRD tapi juga ke Wali Kota dan Wakil Kota Batam serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Dalam surat laporan tersebut, pihak komite juga melaporkan pungli pembelian sampul raport siswa. “Ini kan namanya sudah bisnis. Masak dunia pendidikan dijadikan lahan bisnis mereka. Jika pun ada pungutan lain harus rapat. Sanggup tidak orang tua. Ok lah bagi yang sanggup. Bagaimana dengan orang tua murid yang pas-pasan kan kasihan pak,” kata Widhu dengan nada tinggi yang didampingi orang tua murid lainnya. (rm/tb).
Buat Paspor di Imigrasi Belakangpadang SiapTiga Hari BATAM, RAKYAT MEDIA-Meski terletak di luar Kota Batam, Kantor Imigrasi kelas II Belakang Padang terus melakukan peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan paspor. Bagi masyarakat yang membuat paspor tak perlu perlu menggunakan jasa calo atau biro jasa jika ingin membuat paspor. Masyarakat sebagai pemohon sudah dapat mengambil paspor dalam tiga hari, setelah melakukan pembayaran.”Proses pembayaran biaya paspor saat ini, dilakukan dengan cara tunai di loket pembayaran sebesar Rp 355 ribu,” kata Kasi Lalintuskin Imigarsi kelas II Belakang Padang Chris Prana Bagun. Lebih lanjut Chris Prana bangun mengatakan,
tanya, kepada wartawan Jumat (8/1/2016) pekan lalu. Ia mengatakan bila war-
ga membeli gas tersebut dari pengecer, akan kesulitan untuk melacak asal muasal gas tersebut. Namun bila dari agen atau pangkalan, lebih gampang pihak yang mana yang melakukan pengoplosan dengan mengurangi isi gas. “Dari pengecer, agak buram. Sulit juga melacaknya,” ujarnya. Rudi Sakyakirti meminta warga Batam jika menemukan adanya pangkalan atau agen-agen yang nakal. Atau mendapati isi gas tak sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Dapat melaporkan ini ke Disperindag
Kota Batam. Rudi mengatakan dengan jumlah agen tak terlalu banyak, sangat mudah untuk menelusuri bila masyarakat menemukan kecurangan di dalam gas elpiji. “Hanya 11 agen di Batam ini, tapi kalau pangkalan ribuan,” ungkapnya. Ia menuturkan akan malakukan pengecekan dilapangan secara langsung. Untuk mengawasi dan melihat langsung, benar atau tidak pengurangan isi gas elpiji. “Nanti anak-anak (staff Disperindag,red) akan saya turunkan langsung,” pungkasnya. (rm/bp)
Waspadai Penipuan Mengatasnamakan Kapolda BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepulauan Riau mengimbau masyarakat mewaspadai penipu yang meminta uang dengan mengatasnamakan atau mendalihkan untuk kepentingan mutasi Kapolda, Wakapolda, dan sejumlah pejabat utama Polda Kepri. “Apabila instansi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat menerima SMS atau telepon yang meminta uang dengan mengatasnamakan Kapolda/ Wakapolda Kepri maupun pejabat lainnya agar terlebih dahulu memastikan kebenarannya dan dapat menghubungi kantor polisi terdekat. Waspadai penipuan atas nama Kapolda/Wakapolda Kepri,” kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono di Batam, Minggu. Ia mengatakan, sudah menyampaikan hal tersebut kepada Kasatker/Kasatwil, instansi pemerintah dan pengguna usaha serta masyarakat agar mengantisipasinya. ”Karena pada masa pergantian kepemimpinan Polda Kepri tidak menutup kemungkinan adanya oknum atau pihak-pihak yang akan mencoba mengambil keuntungan dengan meminta sesuatu dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Kapolda
AKBP Hartono Kabid Humas Polda Kepri
Kepri maupun pejabat lainnya,” kata dia. Berkaitan dengan hal tersebut diatas diimbau agar mengantisipasi jangan sampai terjadi bentuk penipuan berupa telepon, SMS yang mengatasnamakan pejabat Polri yang dilakukan oleh oknum atau pihak-pihak yang mengatasnamakan Kapolda Kepri/Wakapolda Kepri dan mengabaikan serta tidak menanggapinya. ”Pada semua piha agar tidak mempercayai berita telepon dari yang meminta sejumlah uang atau bantuan apapun dengan mengatasnamakan Kapolda dan Wakapolda Kepri atau pejabat utama lainnya. Laporkan saja kea kantor polisi terdekat,” kata Hartono.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/ 2718/XII/2015 dan ST/2719/ XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memutasi Kapolda/Wakapolda Kepri dan pejabat utama lain.Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari akan menduduki jabatan baru sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri dengan Penugasan pada BNN. Jabatannya sebagai orang nomor satu di Polda Kepri akan digantikan oleh Brigjen Pol Sambudi Gusdian yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Korlantas Polri.Wakapolda Kepri Kombes Pol Fiandar dimutasi dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabaglsp Lem-
dikpol. Wakapolda Kepri selanjutnya akan dijabat Kombes Pol Yan Fitri Halimsyah dari Kapolrestabes Surabaya Polda Jatim. Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Syahar Diantono diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Polri Lemdikpol. Posisinya di Polda Kepri digantikan Kombes Pol Budi Suryanto dari Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Polri Lemdikpol. Selanjutnya Dirsabhara Polda Kepri Kombes Pol Anang Sumpena dimutasi dan akan menduduki jabatan baru sebagai Kasat Brimob Polda Maluku Utara. Penggantinya adalah Kombes Pol Iman Wahyudi dari Kasat Brimob Polda Kepulauan Babel. Kapolresta Barelang Kota Batam Kombes Pol Asep Safrudin dimutasi dan akan menduduki posisi Dirresnarkoba Polda Banten. Penggantinya adalah Kombes Pol Helmy Santika dari Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri.Wakil Direktur Bimbingan Masyarakat Polda Kepri AKBP Dwi Yulistiono dimutasi dan akan menduduki jabatan sebagai Akreditor Utama RowabProf Divpropam Polri.(rm/ant).
3.000 Unit Apartemen Dibangun di Batam 2016 KEPALA Imigrasi Belakangpadang pimpin apel pagi para pegawai
Kantor Imigrasi kelas II Belakang Padang telah melaksanakan sisitem pelayanan paspor terpadu atau one stop Service (SPPT/OSS). Sehingga dengan penerapan sistem tersebut, pemohon yang dulunya harus datang sampai tiga kali sekarang hanya dua kali saja. “ Pemohon hanya da-
tang dua kali saja ke kantor Imigrasi kelas II Belakang Padang. Pertama datang saat memasukan permohonan sekaligus pengambilan foto dan wawancara (data biometrik). Kedua datang saat mengambil paspor yang telah selesai di cetak,” katanya kepada media ini di Belakangpadang.(rm/gun).
BATAM, RAKYAT MEDIA-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, memprediksi akan ada 2.000 hingga 3.000 unit apartemen dibangun di Batam pada 2016, seiring bangkitnya sektor properti di Batam. Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim, mengatakan saat ini beberapa pengusaha sudah mulai ancang-ancang akan membangun apartment di berbagai titik di Kota Batam.”Pasar ini (apartement) sudah mulai menggeliat seiring
dengan membaiknya ekonomi dan MEA ini. Beberapa titik sudah dalam pembangunan seperti di Nagoya, Panbil, dan Nongsa,” katanya. Hingga akhir tahun 2016 mendatang diprediksi akan mencapi 3 ribu unit apartmen yang dibangun di Batam.”Kalau unitnya bisa sampai 2 ribu hingga 3 ribu tapi kalau titik belum pasti mungkin puluhan atau belasan titik,” katanya. Ini karena pengusaha melihat adanya peluang bisnis apartemen di Kota Batam, sebagai kota yang
berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. “Apalagi adanya MEA ini, bisa jadi prediksi ini lebih,” katanya. Untuk itu, Djaja berharap pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi investor ataupun pengusaha dalam memperoleh izin. Sebab bagaimanapun juga, jika ribuan unit apartemen tersebut jadi dibangun, maka akan memberikan keuntungan lebih bagi kemajuan Kota Batam dan masyarakat Batam. (rm/bps)
DAERAH
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
4
Raja Usman Tuding Aunur Rafiq
Halangi Pencalonan Rusuk Berazam KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pasangan Raja Usman Aziz-Zulkarnaen (Rusuk Berazam), pasangan calon Pilkada Bupati Karimun dari jalur independen nomor urut 3 pada 9 Desember 2015 lalu, mengungkapkan kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 1 Aunur Rafiq-Anwar Hasyim (Arah). Dalam Sidang Panel pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) Bupati Karimun dengan nomor perkara 44/PHP.BUP-XIV/2016a, itu kuasa hukum Rusuk Berazam, Nursyam Nurlan, mengungkapkan sejumlah dalil permohonan yang dilakukan pasangan ARAH
Raja Usman Calon Bupati Karimun
nomor urut 1. “Hal yang paling mengusik harga diri Pemohon, ungkap Nursyam. Karena pasangan calon nomor urut 1 melarang delapan partai politik di Kabupaten Karimun untuk mencalonkan
Pemohon menjadi kandidat Bupati,” kata Nursyam. Atas pelarangan ini, pemohon kata Nursyam, merasa kecewa sehingga mengajukan diri menjadi calon bupati lewat jalur independen.”Pemohon merasa kecewa dan dihalangi menjadi Bupati Karimun, maka Pemohon mengajukan diri menjadi Calon Bupati lewat jalur independen,” katanya. Pilkada Kabupaten Karimun pada 9 Desember lalu, diikuti tiga pasangan calon, yakni pasangan Arah nomor urut 1 Aunur Rafiq-Anwar Hasyim (ARAH), nomor urut 2 Agusriono-Ahmad Darwis (ARMADA), dan Nomor urut 3 Raja Usman-Zulkhainen (Rusuk Berazam).(rm/bps)
Anggota Dewan Anambas Sunat Anggaran ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Anambas, banyak memotong anggaran APBD 2066 yang diajukan pemerintah daerah. Salah satunya adalah, anggaran yang berada di Dinas Perhubungan (Dishub) Anambas, untuk kegiatan Bimtek pegawai. “Anggaran itu untuk menyelaraskan program dari pemerintah pusat, yang akan mengubah Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Masykur Kepala Dinas Perhubungan kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (7/ 1/2016). Pihaknya sudah mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Untuk meningkatkan keahlian teknis tenaga kerja itu, ia masukan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut. Tapi ini tidak dapat dijalankan, karena program tersebut tidak didukung DPRD Anambas.”Anggarannya untuk Bimtek dipangkas dewan,” jawabnya ketus. Ada beberapa alasan mengapa anggaran itu dimasukan. Para PTT yang akan di Bimtek ini, akan membantu
KANTOR DPRD Anambas di Tarempa
dalam pelaksanaan operasional Bandara Letung pada tahun 2016 ini. Pihaknya akan kesulitan jika tenaga pembantu tidak siap menunjang kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis. “Kami sudah berupaya memasukan anggaran itu, tapi belum dapat dianggarkan oleh DPRD,” ujarnya. Sementara itu, saat dihubungi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Anambas, Rocki Hasinungan Sinaga mengatakan, pihaknya bukan sengaja memangkas anggaran yang dimaksud oleh pihak Dinas Perhubungan itu. “Waktu pembahasan
kami, minta Dishub agar lebih efisien. Soalnya anggaran yang diajukan terlalu banyak untuk Bimtek. Masa sampai Rp 3 miliar,” ucapnya. Pada saat penyampaian KUA PPAS anggaran itu tidak muncul lagi. ”Bagaimana juga kita mau sahkan, anggaran Bimtek itu tidak dimasukkan lagi di pembahasan,” jelasnya. Pihaknya meminta kepada seluruh SKPD agar lebih efisien anggaran. Apalagi saat ini anggaran di Anambas sedang mengalami defisit. Yang diprioritaskan anggaran menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. (rm/tps)
Banyak Kades di Anambas Bingung Buat Laporan Dana Desa ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Anggaran desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sudah dicairkan secara keseluruhan, melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas. Anggaran desa tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Anambas menerima dana sebesar Rp 15 miliar. “Saya berharap anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini dapat dimanfaatkan dengan efisien dan sesuai yang diharapkan,” kata Joenaidi Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (6/1/2016). Ia merincikan, anggaran tersebut sudah dicairkan untuk 52 desa yang berada di KKA. Keterlambatan pencairan, disebabkan ada 7 desa yang bermasalah dengan laporan keuangan. ”Sekarang semua sudah selesai, kami hanya menunggu laporan keuangan yang terakhir saja,” ucapnya. Ia menambahkan, anggaran desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini agar dapat digunakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.Saat ini, anggaran desa tersebut pembagiannya memang tidak merata. Dalam PP Nomor 60 dan PP no mor 2 tentang bantuan anggaran desa, anggaran yang dikucurkan berdasarkan jumlah penduduk serta luas wilayah desa tersebut. Joenaidi berharap, pembangunan di
KOTA kabupaten Anambas di Tarempa
suatu desa makin maksimal dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah pusat. Ke depan pemerintah daerah tidak terlalu rumit memikirkan pembangunan di desa. Apalagi saat ini sedang ada defisit yang besar. Sementara itu, Kepala Desa Kuala Maras, Megantara mengakui bantuan dana desa dari pemerintah pusat sangat baik sekali. Tapi dengan adanya bantuan tersebut, pihaknya masih mengalami kendala di pembuatan laporan keuangan. “Saya yakin banyak kepala desa di Anambas yang tidak mengerti tentang laporan keuangan. Kami butuh pelatihan untuk hal itu,” ucapnya. Ia mengakui, anggaran yang dikucurkan ini sangat membantu pihak desa dalam menjalankan program pembangunan pedesaan. Ke depannya anggaran tersebut sebaiknya dikucurkan langsung melalui rekening desa jangan melalui pihak Pemkab Anambas lagi. “Kami harus mengeluarkan anggaran sendiri hanya untuk proses pencairan. Jarak tempuh ke kabupaten harus melintasi jalur laut dan pasti menginap di Tarempa,” terangnya. Setiap pencairan anggaran desa pihaknya harus mengeluarkan anggaran jutaan rupiah. “Mudah-mudah tahun ini anggaran desa dikucurkan langsung ke rekening desa,” harapnya.(rm/tps).
TONGKANG pembawa pasir laut yang dikerung di perairan Karimun
Pencurian Pasir Laut di Kepri Marak? TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 12 lokasi titik rawan pencurian pasir laut.Dari 12 lokasi titik, Tanjungbalai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri disebut satu di antara lokasi paling rawan penjualan pasir ke Singapura. Selain Tanjungbalai Karimun, KKP menyebut, lokasi lain penambangan pasir laut berdampak merusak lingkungan yakni Sungai Liat, Deli Serdang, Minahasa, Bolaang, Mongondow, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Buton, Serang, Pulau Seribu dan Cilacap. Idha warga mengaku, penjualan pasir laut bukan hal baru di Kepri.
Dahulu, awal tahun 90an, pasir laut Kepri dijual ke Singapura diduga untuk memperluas teritorial wilayah negara itu. Saat itu, kata dia banyak menimbulkan konflik antara pendukung penjualan pasir laut. Tapi tidak sedikit pula warga menentang penyelundupan pasir laut itu.”Saya diantara warga Kepri lainnya menentang penjualan pasir saat itu,” katanya. Pada waktu itu, ia mengaku, sejumlah warga pesisir mendapatkan kompensasi. Namun kompensasi itu, tidak sebanding dampak dari kerusakan lingkungan saat ini. “Sekarang pasir laut kita labil dan bangunan rumah warga di pesisir mudah goyang. Banyak sekali dampak buruk lingkungan, juga
merusak ekosistem laut,” sebutnya. Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, penambangan pasir laut tentu harus ada kajian dan amdalnya. Menurut dia, yang namanya pertambangan pasti ada efeknya.”Kementerian harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kabupaten,” pinta Ing. Untuk penyelundupan pasir, ia mengatakan perlu pengawasan ketat aparat pemerintah dan Bea dan Cukai (BC). Terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Raja Ariza belum berhasil dihubungi. Nomor pejabat DKP Kepri ini aktif, tapi tidak dijawab. Pesan singkat pun belum dibalas. (rm/tp)
Bupati Karimun Ancam Pecat Pegawai Bermasalah KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun Aunur Rafiq berjanji akan memanggil semua pegawai baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer yang kerap mangkir dan sudah bertahun-tahun tidak masuk kantor. Pemanggilan itu dijanjikan pekan depan. “Paling lambat minggu depan sudah saya panggil semua pegawai yang bermasalah. Mereka harus pilih, mau bekerja sebagai aparatur negara atau mundur dari jabatannya dan siap diberhentikan,” ucap Rafiq kepada Haluan Kepri, Rabu (6//2016). Disinggung banyaknya pegawai yang semakin berani bolos dinas dan tidak masuk kantor merupakan dampak dari pembiaran Bupati terhadap dua orang PNS bertahun-tahun tidak masuk kerja bernama RK alias IG yang dinas di Bagian Umum, dan satu lagi adalah GT dinas diwilayah Kecamatan Meral namun tidak pernah diberikan tindakan, Rafiq pun tidak menampik dan mengakui bisa jadi munculnya pegawaipegawai yang malas akibat lambatnya tindakan yang diambil untuk dua orang tersebut. “Makanya akan kita pa-
Bupati Karimun Aunur Rafiq nggil semua, kalau berapa jumlah pastinya pegawai yang bermasalah silahkan tanyakan kepada Sekda. Karena datanya ada sama Sekda,” ucap Rafiq. Sementara Sekda Karimun TS Arif Fadillah ketika dikonfirmasi mengatakan, data yang dimaksud oleh Bupati saat ini masih diferivikasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang jumlahnya mencapai belasan orang pegawai bermasalah. “Jumlah pastinya saya tidak tahu persis, masih di BKD dan nanti kalau sudah siap akan langsung saya sampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti,” katanya. Dalam waktu dekat ini menurutnya, akan diterapkan Peraturan Bupati men-
genai kedisiplinan pegawai. Bagi pegawai yang mangkir maka merupakan suatu kerugian bagi mereka. Karena hak mereka seperti kesra dan tunjangan lainnya akan dipotong. Semakin lama bolos maka bisa jadi habis haknya terpotong. Diberitakan sebelumnya, Pemkab Karimun hingga saat ini belum memberikan sanksi tegas kepada dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Pemkab yang sudah lama tidak masuk kerja alias bolos. Mereka adalah RK alias IG yang berdinas di Bagian Umum dan satu lagi adalah GT yang berdinas di wilayah Kecamatan Meral. Bupati Karimun Aunur Rafiq saat ditanya terkait sanksi yang akan diberikan kepada PNS bolos tersebut
malah mengarahkan ke Sekda Karimun TS Arif Fadillah. Anehnya, Sekda malah menyebut kalau persoalan itu ditangani Inspektorat Pengawasan Kabupaten (Irwaskab) Karimun, dan keputusan tetap ditangan Bupati Karimun. Kabar bolosnya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karimun ternyata tidak hanya terjadi di beberapa SKPD yang ada di komplek perkantoran Bupati Karimun, melainkan di wilayah hinterland juga demikian, seorang pegawai yang bertatus PNS di wilayah kerja Kecamatan Kundur Utara berinisial Y kerap tidak masuk kantor dan sering keluar masuk ke negara tetangga Malaysia. Informasi tersebut didapati dari salah seorang tokoh masyarakat Kundur, H Arifin yang mengaku heran dengan keberadaan para PNS yang kerap bolos bertahun-tahun lamanya, seperti RK alias IG yang dinas di Bagian Umum Pemkab Karimun dan GT yang dinas diwilayah Kecamatan Meral. Sehingga atas berita yang dimuat di Haluan Kepri beberapa kali tentang PNS bolos, ia pun bergeming dan mau angkat suara soal seorang pagi pegawai yang mangkir.(rm/hk).
APBD Natuna Disahkan Pertengahan Januari 2016 NATUNA, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengaku optimis pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun ini bisa disahkan pada pertengahan bulan Januari ini. Saat ini pihaknya dan pemerintah sedang menggesa segala proses pembahasan dan pengesahan. “Kita upayakan pertengahan bulan ini (Januari, red),” singkat Yusri di hadapan sejumlah wartawan di kantornya, Jalan
Yos Sudarso, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Jumat (8/1). Dikatakan Yusri, saat ini tahapan pembahasan masih di level pemerintahan, tepatnya di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Natuna. Pemerintah masih menggodok persoalan-persoalan anggaran yang masih nyangkut di beberapa SKPD. Pembahasan ini mengalami keterlambatan, lanjutnya, karena pemerintah diharuskan untuk
merombak kembali Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang sudah tersusun rapi dan sudah diserakan ke DPRD beberapa waktu lalu karena banyaknya utang-utang pemerintah yang mesti dibayarkan. “Saat ini masih dipemerintah. Mereka masih merombak total KUA PPAS, kalau di dewan tak ada masalah dan bisa langsung dibahas begitu sudah ada serah-terima dari Pemkab Natuna,” te-
gas Yusri. Bila APBD tersebut sudah disahkan, pihaknya dan pemerintah akan lansgung bawa ke Provinsi Kepri untuk dilakukan pengesahan ditingkat Provinsi untuk kemudian ditetapkan sebagai APBD Kabupaten Natuna. “Bbis itu kita langsung antar ke Provinsi Kepri biar prosesnya cepat kelar. Jika udah kelar kan proses pencairan langsung bisa dimulai. Semoga saja tak ada kendala,” pungkasnya.(rm/hkl)
5
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
Pelantikan Bupati Terpilih Dipercepat Februari LINGGA, RAKYAT MEDIA-Pelantikan bupati terpilih dipercepat hingga awal Februari 2016 bagi daerah pelaksana Pilkada serentak yang tidak bermasalah. Hal demikian disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Lingga Edi Irawan disela-sela pengesahan APBD Lingga tahun 2016. Edi Irawan, mengatakan selama bertugas seEdi Irawan bagai penjabat Bupati Lingga, salah satunya adalah mengantarkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lingga. Edi menilai, pelaksanaan Pilkada di Lingga sesuai tugasnya ia selalu berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada, baik itu Komisi Pemilihaan Umum (KPU) maupun Banwaslu. Serta sejumlah elemen masyarakat. “Alhamdulillah berkat koordinasi dengan elemen masyarakat, penyelenggara dan berbagai lapisan masyarakat tidak ada yang mempersoalkan siapa yang menang siapa yang kalah. Saya yakin sukses. Maka pelantikan bupati terpilih dipercepat pada awal Februari,”ujarnya baru-baru ini. Menurut Edi, bagi daerah yang tidak ada persoalan penyelenggaraan pemilu, dipercepat pelantikan bupati terpilih. Kabupaten Lingga termasuk. Paling lambat pelantikan awal Februari 2016, seperti yang disampaikan oleh Mendagri Tjahyo Kumolo. Sebagai Penjabat Bupati Lingga, Edi mengatakan, dengan dipercepatnya pelantikan Bupati Lingga terpilih tersebut, akan berdampak baik terhadap regulasi pemerintahan di Kabupaten Lingga. Bupati terpilih akan lebih cepat merealisasikan konsep pembangunan yang tertuang dalam visi misinya.”Ke depan dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Lingga, menuju visi misinya 5 tahun ke depan harus komitmen dengan visi misinya,” ujar Edi. Pembangunan Kabupaten Lingga serta pemerintahannya, Edi mengatakan mengenai beberapa aturan daerah yang dinilai perlu ditinjau ulang agar keberadaannya tidak menghambat lajunya investasi yang masuk ke Lingga.Sebagaimana keinginan Presiden yang disampaikan Mendagri beberapa waktu lalu, lanjut Edi, sejumlah aturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, agar di tinjau kembali.Serta mengharapkan daerah tidak hanya mengandalkan pembangunan dari sektor DBH saja.”Akan lebih baik lagi, apabila Pemda mampu membangun daerah dari sektor Non DBH, seperti dari investasi-investasi,” ungkapnya. Dengan adanya bupati terpilih yang bakal memimpin Kabupaten Lingga lima tahun kedepan Edi percaya pimpinan terpilih ini lebih berani melakukan reformasi setiap elemen, baik di birokrasi hingga masyarakatnya. Serta Bupati juga harus punya trobosan-trobosan menyangkut hak dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lingga kedepan.” Saya yakin, Awe Nizar cukup baik dalam hal itu. Visi misi mereka juga langsung pada sasarannya,” ujarnya. (rm/hlk).
Penipuan Catut Nama Kapolres Natuna ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Dugaan penipuan mengatasnamakan pejabat Polri kembali terjadi. Kali ini dialami oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Taufik Effendi. Menurut penuturannya, ada sesorang yang mengaku sebaKapolres Natuna gai ajudan Kapolres AKBP Amazon yang menghubunginya dan meminta nomor telepon Ketua Komisi di DPRD Anambas. Sebelumnya, ia pun tidak tidak menaruh curiga, Taufik pun memberikan nomor ketua komisi tersebut kepada pemilik nomor tersebut.”Pertama menghubungi pada Kamis kemarin, kemudian mengirimkan pesan singkat. Dia minta nomor anggota ketua komisi. Ketika saya angkat teleponnya, dia mengaku ajudan Kapolres. Saya memang tidak menaruh curiga, termasuk menanyakan nama yang bersangkutan,” ujar Taufik saat dihubungi Minggu (10/1/2016). Tak disangka, berawal dari nomor ketua komisi yang ia berikan, belakangan dimanfaatkan lain oleh oknum tersebut. Ia kian terkejut ketika anggota dan ketua komisi lain dihubungi oleh oknum tersebut.” Saya konfirmasi lagi ke anggota dan ketua komisi. Saya pun koordinasi ke Polsek untuk pengecekan kebenarannya,” ujarnya. Dugaan penipuan yang dilakukan terhadap anggota DPRD Anambas itu, juga diakui Yusli YS. Ketua komisi II dari PDI Perjuangan itu, juga mendapat telpon dari pria yang mengaku sebagai ajudan Kapolres itu. Yusli menceritakan, awalnya ia sempat ditelpon oleh nomor tersebut sebanyak tiga kali. Tidak diangkat, oknum tersebut kemudian mengirimkan layanan pesan singkat ke nomor telepon miliknya. “Sepertinya semua komisi ditelponnya. Kalau saya Jum’at kemarin saat saya masih di Batam. Memang dia mengaku sebagai ajudan Kapolres bernama Bripda Heri. Dengan saya, tidak disebutkan secara spesifik dari Kapolres mana dia berasal,” terangnya.(rm/tps)
Website: www.rakyatmediapers.co.id
DAERAH
Terkait Kucuran dana sebesar Rp35 Juta dari BUMD
Kejaksaan Bidik Ketua DPRD Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, mengakui menerima dana kucuran dari BUMD Tanjungpinang. Namun dana tersebut, kata Suparno, merupakan dana sewa lahan titik lokasi pembangunan tower, kerjasama BUMD Kota Tanjungpinang dengan PT. Telkomsel. “Sebenarnya dana sewa lahan itu dari PT. Telkomsel, tetapi karena ada kerja sama, hingga diambil alih BUMD dan dari Rp100 juta kesepakatan sewa lahan per tahun, untuk pembangunan tower sebagaimana titik yang ditentukan Telkomsel, hingga saat ini baru dibayar Rp35 juta, sedangkan sisanya belum direalisasikan,”kata Suparno kepada wartawan belum lama ini. Lebih lanjut Suparno menjelaskan, atas tidak jelasnya hingga saat ini, tindak lanjut penyewaan lahaan titik tower miliknya, pihaknya juga sudah berniat untuk membatalkan, dan dana Rp35 juta yang diterima dari BUMD akan dikembalikan.
“Saya juga sebenarnya dirugikan, karena sampai saat ini dana sewa lahan saya di Bt.10 untuk pembangunan tower itu, belum ada kejelasan, dan dengan kondisi seperti ini, pelaksanaan pembangunanya juga tidak jelas. Oleh karena itu, saya juga sudah minta agar penyewaan lahaan ini di putus saja, dan dana Rp.35 Juta, akan saya
kembalikan,” ujarnya. Ditanya mengenai niat penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang yang akan memanggil dan meminta keterangan darinya selaku Ketua DPRD Tanjungpinang, sekaligus penerima sewa atas lahaan usaha BUMD Tanjungpinang itu, Suparno menyatakan sah-sah saja, dan kalau ada panggilan kejaksaan, akan
Suparno Ketua DPRD Tanjungpinang
Investor Ragu Investasi di Pantai Trikora
PANTAI trikora Bintan salah satu tempat pariwisata
BINTAN, RAKYAT MEDIA-Sepinya minat investor yang ingin mengembangkan kawasan wisata di sepanjang Pantai Trikora, Kecamatan Gunung Kijang, memang perlu menjadi perhatian khusus Pemkab Bintan. Padahal, kawasan pantai Trikora terkenal dengan keindahan pasir putih yang membentang panjang dari Kecamatan Gunung Kijang sampai kekecamatan Teluk Sebong dengan panjang garis pantai mencapai 25 kilometer. Namun, hal itu belum sepenuhnya bisa menarik
minat para investor untuk berinvestasi di Bintan terutama di kawasan Pantai Trikora. Diperlukan keseriusan dari Pemkab Bintan dalam memberikan seperti jaminan mengenai ketersedian air bersih, listrik, angkutan darat dan persoalan lainnya kepada calon investor. ”Perlu keseriusan pemerintah untuk memberikan jaminan kepada calon investor,” kata salah seorang investor asing yang mengelola kawasan resort di Trikora, Marc, Kamis (7/ 1/2016) pekan lalu.
Menurut Marc, persoalan seperti ketersedian air bersih dan listrik sangat menghambat kepercayaan para investor untuk mengembangkan usahanya di kawasan Trikora. “Persoalan air bersih dan listrik memang membuat calon investor menjadi ragu untuk berinvestasi. Padahal, keindahan alam di sini sangat menjanjikan sekali,” ungkap Marc. Selain persoalan mengenai listrik dan air bersih, Marc juga menambahkan, persoalan transportasi darat yang melayani kawasan pantai Trikora, pelabuhan sebagai pintu masuk wisatawan asing dan mengenai peraturan daerah terutama soal larangan minuman beralkohol, juga dianggap sangat menghambat kemajuan daerah Trikora. Ia berharap persoalanpersoalan tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah ke depannya, sehingga kawasan wisata yang menjanjikan keindahan pantainya itu bisa berkembang di masa mendatang.(rm/hlk)
dipenuhi untuk memberikan keterangan terkait dengan penerimaan dana sewa lahan yang dilakukan BUMD dengannya. Di tempat terpisah, mantan Anggota DPRD kota Tanjungpinang As, juga membenarkan adanya kucuran dana yang diterima dari BUMD Tanjungpinang dalam penyewaan lahan miliknya, untuk pembangunan titik tower usaha BUMD Kota Tanjungpinang dengan PT. Telkomsel. Penyewaan diterima setelah sebelumnya pihak Telkomsel telah menentukan titik tower yang akan dibangun, dan melalui kerjasama PT. Telkomsel dengan BUMD Tanjungpinang, pembayaran sewa lahan pembangunan titik tower tersebut baru dilaksanakan. ”Benar saya dapat Rp100 juta, sebagai dana penyewaan lahaan pembangunan titik tower untuk 1 tahun,” ujar As. Sedangkan mengenai indikasi dugaan korupsi di BUMD, As mengaku tidak terlalu mengetahui, dan sepenuhnya menjadi kewenangan Kejari Tanjungpinang serta mantan dirut BUMD Tanjungpinang.(rm/bt).
Awas, Uang Palsu Pecahan Seratus Ribu Beredar di Karimun
KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Uang palsu (Upal) pecahan Rp100 ribu telah beredar di Karimun. Lembaran uang berwarna merah tersebut, pertama kali ditemui petugas SPBU Poros Kecamatan Tebing dari salah satu pelanggan, usai membeli BBM jenis bensin di SPBU tersebut, Minggu 10/1/2016 sekitar pukul 13.30 WIB. “Dia habis ngisi minyak full tank Rp18 ribu, trus ngasi uang Rp100 ribu. Saya curiga saat megang uang itu, saya periksa lagi uangnya ternyata palsu,” kata petugas SPBU Poros, Hermawan kepada pewarta di Karimun. Senin (11/1/ 2015) kemarin. Usai mendapati upal dari pelanggan tersebut, dirinya langsung memberitahukan kepada pengendara sepeda motor itu, akan keaslian uang tersebut. “Dia pinjam uang sama temannya
untuk bayar minyak,” katanya lagi. Selanjutnya, Hermawan menyita uang tersebut sedangkan pengendara sepeda motor itu berlalu meninggalkan SPBU Poros tersebut. ”Nggak lama, dia balik lagi untuk ngambil uang itu, katanya untuk mengembalikan uang itu kepada Bendahara tempat ia bekerja,” ungkapnya. Sementara itu, Kapolsek Tebing, AKP Andi Amir membenarkan penemuan uang yang diduga palsu dengan pecahan Rp100 ribu sebanyak satu lembar. Dirinya pun mengatakan telah memeriksa TKP tempat ditemukan uang tersebut. ”Kita juga tekah memintai keterangan dari petugas SPBU. Saat ini yang bersangkutan sedang kami periksa,” kata Kapolsek Tebing, AKP Andi Amir kepada wartawan di Karimun.(rm/bty)
Pemkab Bintan Berhutang Hingga Miliaran ke RSUP Kepri BINTAN, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan masih memiliki utang sebesar Rp 4,4 miliar kepada pihak Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kepri di Kota Tanjungpinang. Tunggakan utang tersebut merupakan beban Pemkab Bintan yang selama ini selalu membantu masyarakat Bintan berobat dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Bintan Sejahtera (KBS) di RSUP Kepri. Sehingga, terhitung 1 Januari 2016 Pemkab Bintan terpaksa memutus hubungan kerja dengan pihak RSUP Kepri, dan sejak awal tahun ini pula pihak RSUP Kepri akan menolak pasien dari wilayah Bintan yang hendak berobat ke RSUP Kepri di Kota Tanjungpinang yang menggunakan Jamkesda Bintan seperti SKTM dan KBS.
Dengan begitu, masyarakat Bintan diminta untuk memahami keadaan keuangan Bintan yang saat ini mengalami defisit, ditambah lagi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepri yang enggan membantu melalui pendanaan sharing (Dana Bagi Hasil) seperti pada tahun-tahun sebelumnya untuk memberikan subsidi kepa-
da masyarakat Bintan yang hendak berobat ke RSUP maupun rumah sakit lainnya yang ada di Kota Tanjungpinang. Informasi ini disampaikan Anggota DPRD Bintan dari Komisi III, Fiven Sumantri, menurutnya, pada saat pembahasan APBD Bintan tahun 2016, Pemkab Bintantelah mengusulkan dana
KANTOR Bupati Bintan di Bintan Buyu
untuk Jamkesda Bintan sebesar Rp5 miliar.Akan tetapi, saat pembahasan hingga pengesahan, anggaran yang diusulkan hanya ditetapkan sebesar Rp 3 miliar. Sehingga, uang sebesar itu tidak mampu membayar tunggakan utang kepada pihak RSUP Kepri, dan untuk mensiasati itu semua pihaknya sengaja tidak mensubsidi lagi Jamkesda seperti SKTM dan KBS untuk masyarakat Bintan yang hendak berobat ke RSUP Kepri. “Utang kita ada Rp 4,4 miliar, dan saat pembahasan APBD 2016, hanya dianggarkan sebesar Rp 3 miliar saja, jadi kita punyab utang lagi sekitar Rp 1,4 miliar. Makanya kita anjurkan masyarakat yang mau berobat ke Kota Tanjungpinang sebaiknya memakai BPJS saja,” beber Fiven di Bintan, Minggu (10/1/2016) pekan lalu. (rm/trb).
SELEBRITIS
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
6
Kenal 10 Hari
REGINA NIKAH SIRI DENGAN SUAMI ORANG JAKARTA, RAKYAT MEDIAPernikahan Regina Adriane Saputri dengan Krisna Murti memang terkesan mendadak. Terlebih mereka menikah kala masalah Regina dengan Farhat Abbas, mantan suaminya belum selesai. Kepada awak media, Reginamengaku kalau ia dan Krisna sudah lama kenalan. Namun baru bertemu lagi di Bandung dan mereka sepakat untuk menikah. “Kenalnya sudah lama. Ketemu lagi pas di Bandung. Kita sudah tahunan nggak pernah ketemu. Sebenarnya teman lama, tapi baru ketemu beberapa bulan lalu dan cocok,” ungkap Regina. Regina punya alasan mengapa pernikahannya dengan Krisna terasa terburu-buru. Bahkan karena ingin segera menikah, Regina rela hanya menjadi istri siri dari Krisna yang masih terikat status pernikahan dengan pasangannya. “Kalau cewek terlalu lama sendiri nggak bagus juga. Omongan sana-sini. Ditambah lagi dia punya niat baik. Kalau memang mau menikah, ya sudah, diiyakan saja,” ujarnya.
Farhat Abbas
FARHAT ABBAS AKAN BERI PELAJARAN KE REGINA ANDRIANE
Krisna Murti dan Regina Seolah berjodoh dengan pengacara, tiga pria yang pernah menjadi suami Regina memiliki profesi yang sama. Menurutnya, hal ini adalah pengaruh dari
lingkungannya yang memang lebih sering berhubungan dengan pengacara. Krisna sendiri saat ini masih dalam proses sidang cerai dengan
istrinya. Karena itulah, ia menikah dengan Regina secara siri, karena belum memungkinkan untuk menikah secara resmi.(rm/ klc).
KARTIKA PUTRI RAGURAGU DIAJAK NIKAH PACAR BULENYA KARTIKA PUTRI kini tengah menjalin hubungan dekat dengan seorang pria bule bernama Matthew. Keseriusan keduanya pun terbukti saat pasangan kekasih ini mulai membicarakan soal rencana pernikahan. Kartika Putri mengakui bahwa Matthew pernah mengutarakan keinginannya untuk menikah, namun rupanya mantan kekasih Erick Iskandar ini masih merasa ragu-ragu, apalagi menurutnya pernikahan itu bukan suatu perkara yang gampang dan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Keraguan Kartika memang bukan tanpa alasan. Artis cantik ini mengaku ada beberapa hal yang membuatkan belum yakin untuk melangkah ke pelaminan bersama sang kekasih, salah satunya adalah hubungan keduanya yang masih dijalani secara LDR sehingga intensitas pertemuan mereka pun masih terbilang kurang. ebelum berpacaran dengan Matthew, Kartika sempat menjalin kasih dengan Erick yang tak lain adalah kakak Jessica Iskandar. Meski keduanya berbeda keyakinan, Kartika dan Erick tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sama seperti saat itu, kali inipun Kartika tidak terlalu peduli dengan perbedaan keyakinan antara dirinya dan Matthew.(rm/sdm).
Rina Nose
Rina Nose Ungkapkan Alasan Gagal Dalam Percintaan JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Selama ini Rina Nose selalu dikaitkan dengan beberapa pria, diantaranya Saipul Jamil dan Fahmi yang tak lain adalah kakak dari Rezha D’Academy 2. Lalu apakah yang membuat Rina Nose gagal dalam menjalin hubungan serius dengan mereka? “Biasanya sih masalahmasalah prinsip yah, sama pola pikir. Ada kebiasaankebiasaan yang kami lakukan berbeda,” kata Rina Nose kepada wartawan, di Senayan City, Jakarta belum lama ini. Rina Nose tak pernah
Main Film Malaysia
Baim Wong Syuting di Amerika Serikat JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Tak lama lagi Baim Wong akan terbang ke Amerika Serikat. Baim tengah terlibat proyek film dengan rumah produksi asal Malaysia. Rencananya pertengahan bulan ini, mantan pacar Marshanda itu akan bertolak ke New York. “Iya (ke Amerika) ada produksi (film) Malaysia yang ditawarkan. Pemainnya bagus, orang Malaysia semua, directornya juga bagus Herma Fatimah,” ujar Baim Wong di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/1/2016) pekan lalu. “17 Januari ke Amriknya, tapi saya 15 Januari ke Malaysia nanti baru berangkat bereng-bareng dari Malaysia. Pulagnya 26-27 Januari tapi saya mau extend dulu karena ada kakak di sana, di Dallas,” Baim melanjutkan. Uniknya, meski melakoni syuting
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Farhat Abbas tak kunjung merelakan Regina Andriane Saputri yang memilih menikahi Krisna Murti. Farhat pun mengungkap akan memberikan pelajaran pada eks istri sirinya itu. “Omongan dia kan kena batunya sendiri, akhirnya dia nikah sama suami orang sekarang,” seru Farhat. “Saya mau memberikan pelajaran kepada wanita yang nikah seenaknya saja dengan suami orang lain.” Sementara itu, Regina tak henti-hentinya balik menyindir Farhat. Menurutnya, Krisna jauh lebih baik karena memberikan kebebasan ketimbang Farhat. ”Kalau nyaman, yang sekarang nyaman banget. Dia membebaskan saya banget dari aktivitas dan karier. Yang kemarin kan dikekang. Kalau sekarang saya dibebaskan,” seru Regina. “Nggak boleh nyanyi, nggak boleh ngumpul, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Kalau sekarang kan dibebasin.” Regina menegaskan kalau ia sudah move on dari perpisahannya dengan Farhat. “Sekarang kalau ada orang yang serius, laki-laki yang baik masa kita nggak terima? Balik lagi tergantung pasangannya. Kalau pasangannya waras ya mudah-mudahan Insya Allah ke depannya kita dibawa jadi makmum yang waras. Tapi kalau imamnya nggak waras nah itu dia yang dipertanyakan. Ya saya nggak bilang (Farhat) nggak waras, cuma saya bilang kan saya sekarang mencari sosok yang normal dalam arti normal dalam segalanya,” ujar Regina.(rm/wkr)
film Malaysia, namun Baim Wong tetap menggunakan bahasa Indonesia. Artis 34 tahun pun terpilih sebagai pemeran utama di film yang masih dirahasiakan tersebut. “Saya tetap bahasa Indonesia, syutingnya pun 100% full di Amrik. Mereka masih ganti-ganti nama, tapi saya protagonis, alhamdulillah pemeran utama. Saya orang Indonesia satu-satunya sisanya artis Malaysia, ada Nurah Danis, Latifa dan Herma Fatimah, “ jelas Baim Wong. Jelang keberangkatannya, Baim mulai melakukan beberapa persiapan. “Lebih ke latihan lagi di rumah, supaya bisa mendukung saya di sana. Pernapasan dan konsentrasi. Karena saya Indonesia sendiri, maunya (akting) bagus banget,” tutur Baim Wong. (rm/ras).
melihat kondisi sosial dan fisik dari calon pendampingnya. Melainkan kenyamanan yang dia dapatkan dari sang pria, termasuk perlakuan yang membuat Rina senang. Bagi Rina Nose, jika tak ada rasa nyaman, maka lebih baik tidak dia teruskan hubungan tersebut. ”Kalau untuk pasangan biasanya bukan harus melihat dari fisiknya atau dari ekonominya, atau dari sosial. Bukan itu. Tapi pada saat ngobrol berdua nyaman nggak, yang penting itu. Kalau nggak dapat rasa nyamannya, mau dia ganteng, kaya, mau apa, terus
nggak dapat rasa nyaman, ya percuma,” terang Rina Nose. Lebih lanjut, Rina Nose merupakan sosok wanita yang tak mudah jatuh cinta. Dirinya merasakan kesulitan dalam menjalin sebuah hubungan serius karena harus menyelami dulu karakter pasangannya. “ Pada kenyataannya aku termasuk yang agak sulit untuk jatuh cinta. Agak sulit merasa nyaman sama seseorang. Menemukan, jangankan pasangan hidup, teman untuk ngobrol pun aku agak susah untuk dapat yang nyaman, klik, itu agak susah,” urainya. (rm/des).
CYNTHIARA ALONA PUTUS DARI SEORANG POLISI JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Cynthiara Alona sepertinya kurang beruntung dalam urusan percintaan. Beberapa kali artis seksi ini menjalin hubungan serius dengan seorang pria, namun semua berujung pada perpisahan. Terakhir, Alona kembali harus menerima kenyataan putus dari sang kekasih yang berprofesi sebagai polisi. Yang menyakitkan, Alona mengungkapkan, sang kekasih beberapa kali ketahuan selingkuh. “Aku baru putus dari seorang polisi. Beberapa kali diselingkuhi,” kata Alona, saat ditemui di Jakarta, Minggu (10/1/2016) lalu. Meski sakit hati putus dari sang kekasiih, bintang film Diperkosa Setan ini tak mau larut dalam kesedihan. “Aku mencoba move on, mungkin memang belum jodoh,” tutur artis kelahiran 7 Juli 1985 tersebut. Sebelum putus dari seorang anggota polisi, Alona juga diketahui gagal membina hubungan dengan beberapa pria. Alona misalnya menjalin hubungan bahkan sampai dilamar oleh pria bernama Guntur Triyoga pada 1 Mei 2011. Namun hubungan tersebut kandas. Alona juga pernah membina hubungan dengan seorang pengusaha, namun kembali kandas karena sang kekasih diduga selingkuh. Dengan si polisi, Alona sempat memiliki harapan yang tinggi. Ia bahkan rela tak mau bermain dalam film yang mengharuskannya mengumbar aurat. Hal itu rela dilakukan Alona karena ia akan menjadi Ibu Bhayangkari. “Karena saya mau jadi Bhayangkari. Jadi biar orang tahu, ‘oh ternyata ini calon istrinya ya’. Terus bukan dengan imej boomseks lagi,” katanya Alona, beberap waktu lalu. (rm/fei).
7
OLAHRAGA
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
Tahun Ini Giliran Messi Dapatkan Ballon d’Or LONDON, RAKYAT MEDIA-Mantan pelatih Newcastle United, Kevin Keegan, mengomentari peluang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo untuk menyabet gelar juara Ballon d’Or 2015. Menurutnya, tahun ini giliran Messi yang akan memenangkan penghargaan prestisius tersebut. Media ini mengutip dari situs resmi FIFA, Minggu (10/1/2016)pekan lalu, mantan pemain Liverpool tersebut merasa tahun ini adalah tahun puncak persaingan keduanya. Keegan berpendapat persaingan yang ditampilkan keduanya adalah hal yang sangat jarang terjadi. Baik Ronaldo dan Messi tahun ini sama-sama berpeluang besar menambah koleksi trofinya. Messi bersama Barcelona masih nyaman berada di papan atas klasemen La Liga. Sementara Ronaldo membawa Madrid terus menguntit Barca dari tangga ketiga. Dari sisi raihan trofi Ballon d’Or, sejak periode 2008 Ronaldo telah mengoleksi tiga gelar yang ia raih pada 2008, 2013 dan 2014. Sementara La Pulga – julukan Messi – telah meraih empat gelar yaitu pada 2009, 2010, 2011, dan 2012. “Setiap orang ingin Anda mengatakan ‘siapa menurut Anda yang terbaik?’ tetapi saya selalu mengatakan ‘cobalah berpikir betapa beruntungnya kita memiliki dua pemain seperti mereka,’” terangnya. “Hal ini tak sering terjadi dan mereka benar-benar membagikannya kepada kita semua di empat tahun terakhir. Saya ingin melihat orang lain yang juara, tetapi saya pikir tahun ini giliran Messi,” tuntasnya.(rm/ozb)
Website: www.rakyatmediapers.co.id
3GOL JADI KEMENANGAN KE-50 GARET BALE MADRID, RAKYAT MEDIATiga gol Gareth Bale mengantarkan Real Madrid menang atas Deportivo La Coruna, Sabtu (9/ 1/2016) lalu. Hasil ini juga menjadi kemenangan ke-50 Bale dalam partai La Liga berkostum Los Blancos. Pada laga di Stadion Santiago Bernabeu itu, Bale membukukanhat-trick pada menit ke-23, 49', dan 63'. Adapun dua gol Real Madrid lainnya dicetak oleh Karim Benzema (15' dan 90'). Secara total, Bale sudah mem-
bukukan 51 gol selama berkostumReal Madrid. Dari jumlah itu, 40 gol di antaranya dibukukan di La Liga dalam 72 pertandingan. ”Tentu saja menyenangkan bisa mencetak gol. Namun, hal lebih penting adalah memenangi laga dan membantu tim meraih kemenangan sebisa mungkin,” ujar Bale seusai kemenangan ke-50nya di La Liga. “Saya sangat senang karena kami meraih 3 poin pada laga penting ini. Saya juga tampil bagus. Kini, kami hanya perlu ter-
Milan Curi Poin di Kandang AS Roma ROMA,RAKYAT MEDIA-AS Roma harus puas berbagi satu poin saat menjamu AC Milan di Olimpico, Sabtu (9/1/2016) atau Minggu dini hari WIB. Partai ini diakhiri dengan skor sama kuat 1-1.Raihan satu poin ini membuat Roma tertahan di urutan kelima klasemen sementara dengan torehan 34 poin. Mereka terpaut dua dari Juventus yang tepat di atasnya. Sementara itu, Milan berada di urutan keenam dengan perolehan 29 poin dari 19 pertandingan yang sudah dilakoni. Posisi Rossoneri belum aman, karena Sassuolo yang tepat di bawahnya hanya tertinggal satu angka dan baru memainkan 17 pertandingan.Bermain sebagai tuan rumah, Roma langsung mengambil inisiatif menyerang. Baru empat menit pertandingan bergulir pasukan Rudi Garcia pun bisa membuka keunggulan. Berawal dari situasi bola mati, Miralem Pjanic melepaskan umpan matang langsung ke jantung pertahanan Milan. Bola pun mengarah tepat di depan Antonio Rudiger yang lantas menyambutnya dengan serobotan kaki kiri. Usai dikejutkan gol cepat Roma, Milan bereaksi dengan berusaha memberikan tekanan ke lini pertahanan
Roma. Alhasil, tercipta situasi saling serang sepanjang babak pertama. Namun, hingga jeda tidak ada peluang yang sanggup dimaksimalkan kedua tim. Roma pun tetap unggul 10 hingga turun minum. Pada babak kedua giliran Milan yang memberikan kejutan untuk tuan rumah. Ya, pada menit ke-50 Juraj Kucka berhasil menaklukkan Wojciech Szczesny untuk bisa menceploskan bola ke gawang Roma dengan sundulan memanfaatkan umpan silang Keisuke Honda. Usai gol tersebut, Milan tampil sedikit lebih dominan ketimbang Roma dan menciptakan lebih banyak
peluang. Akan tetapi, hingga wasit menyudahi jalannya pertandingan tidak ada lagi gol tercipta dan kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1. (Wisnu Nova Wistowo) AS Roma 1-1 AC Milan (Antonio Rudiger 4' - Juraj Kucka 50') AS Roma: 25-Wojciech Szczesny; 24-Alessandro Florenzi, 44-Kostas Manolas (5-Leadro Castan 45'), 2Antonio Rudiger, 3-Lucas Digne; 15Miralem Pjanic, 16-Daniele De Rossi, 4-Radja Nainggolan; 27-Gervinho, 97-Umar Sadiq (10-Francesco Totti 70'), 14-Iago Falque (11-Mohamed Salah 56').
Taktik Bertahan Sheffield Sulitkan Manchester United MANCHESTER, RAKYAT MEDIA-Manchester United harus bersusah payah untuk menang atas Sheffield United pada babak ketiga Piala FA di Stadion Old Trafford, Sabtu (9/1/2016). Setan Merah hanya menang 1-0 lantaran lawan bermain begitu defensif. Setan Merah nyaris dipaksa memainkan pertandingan ulang melawan Sheffield. Manchester United butuh lebih dari 90 menit untuk bisa mencetak gol dan memastikan kemenangan. Pelanggaran terhadap Memphis Depay di dalam kotak penalti saat masa injury time babak kedua mengakhiri permainan bertahan yang diterapkan Sheffield. Hadiah penalti dari wasit mampu dikonversi menjadi gol oleh sang kapten, Wayne Rooney. “Saya mengerti mengapa manajer Sheffield United memilih taktik itu. Namun, mereka tidak mendapatkan peluang,” ujar Van Gaal seperti dilansir Sky Sports. “Tak kemasukan menjadi hal positif bagi kami. Hanya, saya
Kesebelasan Manchester United kecewa kami gagal mencetak banyak peluang. Itu harus diperbaiki,” tutur manajer asal Belanda itu. Dengan 29 persen penguasaan bola, The Blades memang hanya bisa melepaskan 2 tembakan sepanjang 90 menit pertandingan, berbanding 11 milik Setan Merah. Namun, tuan rumah juga cuma punya 2 tembakan tepat sasaran, termasuk gol penalti Rooney. “Performa kami tidak bagus hari ini. Kami tidak mengalirkan bola
dengan cepat,” kata dia. “Namun, kami berhasil memetik kemenangan dan itu hal terpenting di Piala FA. Kini kami melangkah ke babak selanjutnya,” ucapnya. Hal menarik dari laga ini adalah ketidakmampuan Setan Merah mencetak gol pada babak pertama. Dalam 10 laga kandang terakhir, tim pasukan Van Gaal 9 kali bermain 0-0 dan sekali tertinggal 01.(rm/wisnu).
us bekerja keras dengan begitu saya yakin akan bisa menjaga tren kemenangan,” tutur pemain asal Wales itu. Hat-trick Bale itu juga menandai debut manis Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid. Legenda tim nasional Perancis itu pun memuji Bale seusai pertandingan. Sang pemain pun membalasnya.”Semua orang tahu Zidane adalah pemain hebat. Saya yakin, dia akan hebat juga sebagai pelatih,” ujar Bale. “Kami memang hanya ber-
latih beberapa hari bersama dia. Namun, kami adalah profesional yang selalu bekerja keras untuk menang. Kami tetap bekerja dengan cara yang sama,” ucapnya lagi. Kemenangan atas La Coruna ini memang belum mengubah posisi Real Madrid. Los Blancos masih tertahan di peringkat ke-3 dengan 40 poin dari 19 laga, berselisih 2 angka dari Barcelona yang berada di puncak klasemen dan baru menjalani 18 pertandingan.(rm/kps)
SEVILLA MENDEKATI ZONA LIGA CHAMPIONS SANCHEZ, RAKYAT MEDIA-Sevilla makin dekat ke zona Liga Champions setelah menang 2-0 atas Athletic Bilbao, Minggu (10/1/2016) pekan lalu, via sepasang gol Kevin Gameiro di Ramon Sanchez Pizjuan. Dalam pertandingan tersebut, Gameiro langsung membawa Sevilla unggul di menit 24. Penyerang berkebangsaan Prancis itu melakukan umpan satu-dua dengan Vitolo, lalu dengan dingin menggulirkan bola ke sudut gawang Bilbao. Gameiro kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah jeda turun minum. Tepatnya di menit 59, ia dipercaya untuk jadi algojo penalti dan menuntaskan tugasnya dengan baik. Sepasang golnya sudah cukup untuk mengunci kemenangan Sevilla, seiring mereka naik ke peringkat enam La Liga Spanyol. Beralih ke Coliseum Alfonso Perez, Getafe turut
KAPTEN kesebelasan Sevilla berpelukan
meraih kemenangan 1-0 atas Real Betis. Alvaro Vazquez menjadi pahlawan kemenangan Getafe seiring sang penyerang menyambut umpan silang Roberto Lago
di pertengahan paruh kedua.Getafe pun sukses naik ke peringkat 12, menjauhi zona degradasi yang sempat mengancam mereka. (rm/ kps)
Wenger Puji Mentalitas Para Pemain Muda Arsenal LONDON, RAKYAT MEDIA-Manajer Arsenal, Arsene Wenger, memuji mentalitas timnya, terutama para pemain muda, saat menang 3-1 atas Sunderland pada babak ketiga Piala FA, Sabtu (9/1/2016) pekan lalu. The Gunners tidak memetik kemenangan tersebut dengan mudah. Bermain dengan tekanan sebagai juara bertahan dan tuan rumah, membuat pasukan Meriam London sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Jeremain Lens pada menit ke-16. Akan tetapi, Arsenal berhasil membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan berkat tiga gol yang masing-masing dicetak Joel Campbell (26'), Aaron Ramsey (72'), dan Olivier Giroud (76').”Ini adalah ujian bagi kami untuk bisa membalikkan keadaan. Ada respons mental yang besar dan solidaritas spesial dalam tim,” kata
Wenger seusai pertandingan seperti dilansir BBC. Wenger pada laga ini memainkan sejumlah pemain muda. Di antaranya Hector Bellerin dan Alex Iwobi yang main sejak awal, serta pemain pengganti Jeff Reine-Adelaide. “Bellerin masih berusia 20 tahun. Akan lebih banyak hal luar biasa dari dirinya,” kata Wenger memuji
kreator gol Ramsey dan Giroud itu kepada Express,”Saya juga suka cara Iwobi melepaskan umpan. Kualitas seperti itu amatlah penting,” tutur manajer asal Perancis itu. Iwobi bermain selama 65 menit. Dia lalu ditarik dan digantikan Ramsey. Adapun Reine-Adelaide masuk menggantikan Campbell. (rm/kp).
KRIMINAL
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
8
MAPOLRES Bintan di Tanjunguban
Polres Bintan Bekuk Spesialis Pembobol Rumah Kosong BINTAN, RAKYAT MEDIA-Setelah lama menjadi incaran polisi, Ramadani (23) warga Kampung Baru Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara, yang menjalankan aksi dengan membobol perkantoran di Tanjunguban berhasil dibekuk Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bintan, Senin (11/1/ 2016) kemarin pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Bersama tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti hasil kejahatan Ramadani. Diantaranya, laptop, infocus, printer dan komputer. ”Tersangka diamankan di kediamannya, Kampung Lekoh, Kecamatan Teluk Sebong. Dia spesialis pembobolan kantor yang meresahkan di wilayah Tanjunguban, sudah lama diintai dan diburu,” kata Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Andri Kurniawan. Sejauh ini kata Andri, baru dua kasus (LP) pembobolan yang baru diakui tersangka. Besar dugaan, Ramdani telah menjalankan aksi aksi lain. Ramadani diincar dan diburu hampir setahun oleh Satreskrim Polres Bintan. Saat ditangkap pagi, Ramadani sempat mengelak dan enggan mengakui aksi jahatnya. Namun akhirnya dia mengakui juga saat pengeledahan, sejumlah barang bukti alat alat elektronik ditemukan di kamar rumahnya.Usai menemukan barang bukti, Ramadani pun digelandang ka Mapolres Bintan tanpa perlawanan.Saat ini, tersangka Ramadani sedang menjalani penyidikan lanjutan untuk mendalami serangkaian aksi pembobolan yang dilakukannya. (rm/trb).
Kuasa Hukum Wardiman Alat Bukti Diluar Penyidikan Tidak Sah BATAM, RAKYAT MEDEIA-Seluruh rangkaian penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengumpulan barang bukti, penggeledahan dilakukan sebelum dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), yang dilakukan oleh pihak Termohon (Polresta Barelang) beserta jajaranannya, hingga melakukan penahanan dipatahkan keabsahannya. Hal ini, disampaikan DR Mahmud Mulyadi SH, MHum dalam sidang praperadilan sebagai saksi ahli pidana di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (11/1/2016) kemarin.DR Mahmud Mulyadi SH, MHum yang dihadirkan Penasihat Hukum Pemohon (Wardiaman Zebua) masing-masing Utusan Sarumaha dan Wardaniman Larosa, untuk mengetahui penentapan tersangka dan penyidikan atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan Dian Milenia Tresna Afifa alias Nia itu, sesuai dengan KUHAP atau malah melanggar undang-undang. Kuasa Hukum Pemohon pun menyampaikan bahwa penyidikan mulai dilakukan Termohon pada 30 Oktober 2015. Sementara penangkapan dan berbagai proses lainnya sudah dilakukan sejak 21 Oktober 2015.Mahmud Mulyadi menyatakan bahwa serangkaian yang dilakukan diluar penyidikan itu tidak sah.Secara langsung menabrak peraturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”Apalagi, kegiatan yang dilakukan diluar penyidikan atau sebelum dilakukannya penyidikan, tidak sah secara hukum,” ujar saksi ahli Mahmud Mulyadi dari Universitas Sumatera Utara (Usu) Menurutnya, terkait penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon pada 21 Oktober lalu dinilai bukan sebuah penangkapan, menurut pandangan yuridis. “Bukan penangkapan, mungkin saja penculikan atau apalah namanya. Silahkan artikan sendiri, yang jelas penangkapan dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan dimulainya penyidikan. Bahkan tindakan yang dilakukan tersebut melanggar aturan yang berlaku dalam KUHAP,” kata Mahmud Mulyadi.(rm/tp)
PELABUHAN Laut Internasional Batam Centre
Pelabuhan Internasional Batam Centre :
Jadi Lintasan Sindikat Meloloskan Narkotika BATAM, RAKYAT MEDIAPetugas Bea dan Cukai Pelabuhan Internasional Batam Center disinyalir menjadi lintasan sindikat narkotika internasional untuk meloloskan berbagai jenis narkotika ke Indonesia. Hal ini terbukti, beberapa kali aparat penegak hukum baik polisi ,maupun petugas Bea dan Cukai berhasil mengamankan berbagai jenis narkotik. Pada pertengahan Desember tahun lalu petugas Bea Cukai mengamankan narkotika
jenis Sabu seberat 517 gram. Hingga saat ini, pihak BC dan BNNP Kepri belum mengetahui siapa pemilik sabu tersebut.”Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan siapa tersangka atau pemilik sabu tersebut, “kata Kepal Bidang Berantas Bubung Pramiadi, Senin (11/1/2016) kemarin. Bubung menambahkan, sabu seberat 517 gram tersebut disimpan dalam kemasan Milo dalam tas ransel warna hitam merek VZTEC
beserta beberapa potong pakian. Sabu tersebut dibungkus dalam plastik bening.” Tas itu ditinggal pemiliknya. Setelah masuk mesin X-Ray ketahuan ada bawa barang. Setelah dicek ternyata Sabu. Barang itu dari Malaysia,” kata Bubung. Sementara ABD. Zulkarnan Petugas Penindakan BC Pelabuhan Batam Center mengatakan, pihaknya belum mengetahui siapa pemilik barang haram tersebut. ”Penumpang terlalu ramai
Polisi Belum Berhasil Tangkap Pembunuh Buruh Bangunan BATAM, RAKYAT MEDIA-Perburuan tersangka pembunuhan buruh bangunan bernama Hendra Saputra, 20, di kawasan wisata Golden Prawn, Bengkong, Jumat (8/1/2016) pekan lalu, hingga kini belum menemui titik terang. Pria asal Aceh ini ditemukan tewas bersimbah darah akibat luka tusukan di bagian dada yang menembus ulu hati. Kapolsek Bengkong, AKP Syamsurizal mengaku, pihaknya hingga kini masih melakukan penyelidikan. Sebanyak 10 orang saksi termasuk keluarga dan teman dekat korban tak luput dari pemeriksaan polisi. “Masih penyelidikan. Beberapa orang saksi sudah kita periksa,” ujar Syamsurizal. Ditanya mengenai identitas pelaku, ia belum mau mengonfirmasi. Menurutnya, saat ini polisi masih fokus terhadap pengejaran pelaku yang diketahui berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Vixion silver Nopol BP 5041 JI dan ponsel Lenovo milik kor-
Kapolsek Bengkong
AKP Syamsurizal ban. “Pelaku masih kita kejar,” ujarnya singkat. Kronologis kejadian, sebelum tewas, buruh bangunan ini diduga sempat berkelahi dengan seseorang tak jauh dari tempatnya meninggal. Ia diduga menjadi korban begal, lantaran harta miliknya seperti dompet, ponsel serta motor hilang. “Kita menduga pembunuhan bermotif curas,” ujar Kapolsek. Usai ditusuk meng-
gunakan benda tajam, korban berlari menyelamatkan diri. Korban mencoba meminta tolong kepada warga, sambari memegang dada dan tanpa mengunakan baju dari jalan yang berdekatan dengan parit di tepi jalan. Sesampai di tengah Ruko, Indra langsung terjatuh dan tak sadarkan diri. Pria malang yang tengah sekarat itu merintih kesakitan. Darah segar mengucur deras dari dada bagian kirinya. Banyaknya darah yang keluar, membuat nyawa pemuda yang diketahui baru enam bulan di Batam ini tak tertolong lagi. Kini, Hendra sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Seipanas. Di tempat terpisah, Ibrahim yang merupakan paman korban hanya bisa pasrah melihat keponakannya meninggal di tangan begal. Ia meminta, pihak kepolisian serius menangani kasus ini. “Saya berharap pelaku ditangkap dan dihukum seberat-beratnya, sesuai apa yang telah ia lakukan,” kata Ibrahim.(rm/bp).
Oknum Kejaksaan Pencabul Anak Kandungnya Tidak Ditahan
Kasat Reskrim Polres Barelang
Kompol Yos Guntur
sehingga kita tidak bisa tahu siapa masukin tas itu. Kita putar CCTV tidak dapat siapa yang taruh tas ini. Masuk X-Ray kedapatan ada barang itu. Barang langsung kita serahkan ke Kantor BC,”kata Zulkarnaen. Saat ini pemilik tas berisikan sabu tersebut masih menjadi DPO.Sementara pihak BNNP Kepri telah memusnahkan barang bukti sabu ini sebesar 482 gram pada Senin (11/1/2016) kemarin. (rm/al).
BATAM, RAKYAT MEDIAKasus Pencabulan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, berinisial S masih terus berlanjut. Hingga kini, Polresta Barelang telah menyelesaikan berkas penyidikan tahap satu ke Kejaksaan Negeri Batam.”Kasus tetap lanjut. Berkas tahap satu sudah kami serahkan ke Kejaksaan Negeri,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang. Kompol Yos Guntur kepa-
da wartawan belum lama ini. Namun, untuk kasus pencabulan ini, tersangka yang tega mencabuli anak kandungnya berinisial DW ini, polisi tidak melakukan penahanan. Hal itu atas beberapa pertimbangan pihak kepolisian. ”Ada beberapa pertimbangan kenapa pelaku tidak ditahan. Pertama tersangka keberadaan tempat tinggalnya jelas. Kedua status dia bekerja sebagai pegawai juga jelas. Atas pertimbangan tersebut,
polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Proses hukum terhadap tersangka pun akan tetap dilakukan. Informasi dilapangan, Sardi kini sudah mulai tidak masuk dinas. Sardi merupakan penjaga diruang tahanan Kejaksaan Negeri Batam. Sebelumnya, Sardi dilaporkan oleh istrinya sendiri atas kasus pencabulan terhadap anaknya yang mengalami keterbelakangan mental hingga beberapa kali. (rm/trb)
TERDAKWA Suheriansyah PNS Kota Tanjungpinang
Miliki Sabu, PNS Kota Tanjungpinang Dituntut 6 Tahun Penjara TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Suheriansyah Saputra Alias Heri Bin Suherman, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendapatan kota Tanjungpinang, langsung mengupayakan banding setelah di tuntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negri (PN) Tanjungpinang, Senin (11/1/2016) lalu.Kadek Agus Dwi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pengganti dalam tuntutannya mengatakan, terdakwa (Heri-red) terbukti menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Sesuai perbuatannya, terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”Sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidanggan dan pasal yang disangkakan, terdakwa di tuntut selama 6 tahun penjara dan dikenakan denda Rp 1 miliar. Jika terdakwa tidak sanggup membayar denda makan diganti dengan kurungan selama 3 bulan penjara,”ucap Agus menutup membacakan tuntutannya. Ketua Mejelis Hakim Eryusman SH, langsung memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi tuntutan JPU.Tanpa berkordinasi yang lama dengan kuasa hukum nya, Heri langsung mengajukan banding secara lisan.Setelah mendengarkan tanggapan terdakwa, akhirnya Majelis Hakim menutup sidang dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa membuat memori banding untuk satu minggu kedepan.(rm/tb)
9
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
NASIONAL
KAPOLDA Sumut lantik Wakapolda Brigjen Pol Adhi Prawoto
Brigjen Pol Adhi Prawoto Jadi Wakapolda Sumut MEDAN, RAKYAT MEDIA-Brigjen Pol Adhi Prawoto dilantik menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Aula Kamtibmas di Medan, Kamis (7/1/2016) pekan lalu.Brigjen Pol Adhi Prawoto menggantikan Brigjen Pol Ilham Salahuddin yang dipromosikan menjadi Kapolda Maluku. Sedangkan Brigjen Pol Adhi Prawoto sebelumnya menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Lembaga Pendidikan Polri di Jakarta.Kapolda Sumut Irjen Pol Ngadino yang memimpin pelantikan itu mengharapkan Brigjen Pol Adhi Prawoto dapat melakukan terobosan dalam membina dan mengendalikan staf sesuai pengalaman kerja selama ini. Pembinaan itu sangat penting untuk mendukung kinerja Polda Sumut dalam menghadapi tantangan tugas yang diyakini akan semakin berat.Dari pengalaman selama ini, masih banyak komplain terhadap kinerja Polda Sumut, baik dari pemerhati kinerja Polri mau pun instansi dan masyarakat. Kondisi itu disebabkan masih banyaknya anggota Polri yang melakukan perbuatan kontraproduktif dengan terlibat tindakan yang melanggar hukum dan pelanggaran disiplin. Dengan terobosan di bidang pembinaan dan pengawasan tersebut, diharapkan jumlah pelanggaran yang dilakukan personel Polda Sumut dapat diminimalisir secara signifikan. Brigjen Pol Adhi Prawoto sebagai Wakapolda Sumut yang baru juga diharapkan dapat menginventarisir permasalahan yang ada untuk menjadi landasan dalam menetapkan berbagai kebijakan yang diperlukan. Menurut catatan, Brigjen Pol Adhi Prawoto sebelumnya pernah bertugas di Polda Sumut sebagai Kabag Pembinaan dan Karir Biro SDM, Kapolres Simalungun, Wakapoltabes Medan.(rm/ant).
Ketua MPR Zulkifli Hasan
Isu Reshuffle Buat Kegaduhan Politik JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan meminta semua pihak tidak terus mendorong wacana reshuffle kabinet karena akan membuat kegaduhan.”Reshuffle merupakan hak prerogratif presiden sehingga siapapun yang dipilih presiden nantinya itu hak beliau dan jangan dibuat seolah-olah pemerintahan di bawah tekanan,” katanya kepada wartawan, Sabtu (9/1/2016) pekan lalu di Sukabumi. Menurutnya, semua kinerja menteri pasti dipantau oleh Presiden RI, Joko Widodo, jika ada pembantunya di kabinet yang kerjanya kurang baik mungkin presiden menggantinya dengan orang yang cocok dan siap bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.Selain itu, pihaknya juga tidak akan mencampuri isu reshuffle kabinet tersebut karena sepenuhnya hak presiden n sehingga siapapun tidak bisa mengganggu gugat Presiden Jokowi. Lanjut dia, siapapun nantinya yang digeser atau diganti harus legowo dan yang penggantinya harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.”Maka dari itu, tidak perlu gaduh dengan isu reshuffle ini, karena presiden sudah pasti menginginkan pembantunya mempunya kinerja yang baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah Zulkifli. Ia mengatakan sebagai Ketua MPR RI, dirinya juga akan memantau seluruh kebijakan presiden dan memberikan masukan agar pelaksanaan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak rakyat. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga harus bisa melaksanakan seluruh janjinya saat kampanye dan pada 2016 ini adalah tahun di mana keberhasilan dan kekurangan pemerintah ternilai. “Namun kami optimis dengan kondisi politik yang kondsusif, maka kesejahteraan rakyat akan cepat tercapai,” kata Ketua Umun PAN ini. (rm/nlc).
RATUSAN massa Gebuk Istana demo di depan Istana Negara
Masa Gebuk Istana
Demo Desak Presiden Copot Jaksa Agung JAKARTA, RAKYAT MEDIAMassa yang tergabung dalam Gerakan Bersatu untuk KeadilanIndonesia Sehat tanpa Koruptor (Gebuk Istana) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Kedatangan para pedemo untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Bukan hanya itu, pedemo juga meminta penegak hukum seperti KPK agar berani
memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Koordinator aksi, Hamdan mengatakan, dua petinggi Partai Nasdem itu diduga terlibat dalam kasus dugaan suap dana bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Namun hingga saat ini, lembaga antikorupsi itu baru menjerat Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, istrinya Evy Susanti dan mantan Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capella menja-
di pesakitan. Menurut Hamdan, peran Paloh dan Prasetyo dinilai tidak bisa dikesampingkan lagi dalam kasus itu. Hal tersebut bisa dibuka melalui fakta-fakta persidangan yang diungkap para saksi dan terdakwa. “Karena keduanya (Paloh dan Prasetyo, diduga) berperan dalam mengatur kasus dana bansos yang ditangani Kejagung,” ujar Hamdan di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 7 Januari 2016.
Hamdan mengatakan, Presiden diminta mengevaluasi perangkat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung. Pasalnya, kasus dana bansos yang mengaitkan dugaan keterlibatan para petinggi Kejagung membuat korps Adhyaksa itu kehilangan kepercayaan dari masyarakat. “Jokowi juga harus berani mereshuffle HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung sebagai bentuk dukungan atas rakyat untuk melawan koruptor,” pungkas Hamdan. (rm/*)
Jumlah Pemohon Paspor Meningkat di Bengkalis BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi Bengkalis mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Seperti pengurusan paspor mencapai kisaran empat ribu sampai lima ribu lima ratus paspor pertahun. “Peningkatan permohonan penerbitan paspor ini mengalami peningkatan sejak tiga tahun belakangan. Sementara peningakatan pelayanan penggunaan paspor juga meningkat di tahun 2015,”kata Kepala Kantor Imigrasi Bengkalis Agung Sampurno Kepada media ini, Jumat (8/1/2016) pekan lalu di Bengkalis. Dijelaskan Agung, jumlah peningakatan pelayanan imigrasi yang sama pernah terjadi dulu sebelum pem-
Kepala Kantor Imigrasi bengkalis
Agung Sampurno batasan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dibatasi di indonesia. Namun sejak ada pembatasan terjadi penurunan. Tiga tahun terakhir kembali melonjak permoha-
nan penerbitan paspor. Serta pelayanan Imigrasi lainnya. Menurut Agung, peningkatan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya Malaka yang terkenal sebagai tempat berobat dan penanganan kesehatan yang baik. Sehingga banyak warga Bengkalis maupun waga di luar Bengkalis yang melakukan pengobatan ke Malaka melewati jalur Bengkalis. “Selain itu faktor lainnya wilayah Malaka juga merupakan kawasan turis, sehingga wisatawan asal Riau banyak yang berdatangan ke Malaka baik dari Pekanbaru maupun jalur Bengkalis yang dianggap lebih dekat bagi warga beberapa daerah di Riau,” ungkapnya.(rm/trb)
Fitra: Kinerja Badan Anggaran DPR Jeblok JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Sepanjang 2015, kinerja DPR khususnya dalam proses penyusunan anggaran dinilai buruk. Lantaran lebih kental politik transaksional ketimbang optimalisasi anggaran. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, politik transaksional dalam penyusunan anggaran di DPR, sulit untuk di bantah. “Dikhawatirkan, kondisi ini akan terus berjalan hingga masa periode 20142019 berakhir jika tidak ada perubahan positif yang signifikan di DPR,” kata Yenny, kepada wartawan Sabtu (9/1/2016) pekan lalu di Jakarta.
Fitra yenny Sucipto
Selanjutnya Yenny menyebut sejumlah proyek aneh di DPR yang dibiayai APBN 2016. Semisal proyek pembangunan gedung DPR, alun-alun demokrasi, klinik dan masih banyak lagi. ”Padahal, belum ada dokumen perencanaan resmi dari arsitek, kementrian PUPR. Ataupun belum ada Amdal dan Ijin dari Pemprov DKI Jakarta, tapi sudah dima-
sukkan dalam anggaran, ”ujar Yenny. Kata Yenny, fungsi DPR sebagai lembaga legislasi menjadi sulit produktif. Target legislasi yang ditetapkan tiap tahun, jarang sekali tercapai. Demikian pula fungsi pengawasan dalam penyusunan maupun pengawasan anggaran, tidak bisa maksimal, katanya.(rm/ inl).
Presiden RI Joko Widodo
Jokowi: Negara Ini Harus Punya Haluan JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung adanya rencana pembangunan bangsa masa depan. Rencana pembangunan yang hingga 100 tahun merupakan sebuah keniscayaan. “Saya setuju bahwa pembangunan jangka menengah, jangka yang sangat panjang yang berisi rencana-rencana besar kita, cita-cita besar kita, mimpi-mimpi besar kita harus mulai kita pikirkan secara serius,” kata Jokowi. Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus HUT PDIP ke-43, di Jakarta, Minggu (10/1/2016) lalu. “Apa yang akan kita kerjakan 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, 25 tahun mendatang, 50 tahun mendatang dan apa mimpi-mimpi, cita-cita besar untuk 100 tahun mendatang harus mulai dirancang,” ujar Jokowi. Dengan begitu, menurutnya, Indonesia memiliki sebuah panduan pembangunan. “Negara ini harus punya haluan. Mempunyai haluan, ke mana negara ini akan dibawa,” ujarnya. Dia menambahkan, pembangunan nasional semesta berencana, menjadi pekerjaan rumah dalam mengarungi perjalanan bangsa. “Agar arah kita menjadi jelas,” imbuhnya.(rm/bst).
KEPRI
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
10
Mengungkap Sepak Terjang Oknum Petugas Imigrasi Kelas I Batam
ADA PULUS URUSAN PASPOR BISA MULUS
KANTOR Imigrasi Kelas I Khusus Batam di Batam Centre
BATAM, RAKYAT MEDIABeginilah sepak terjang oknum petugas Imigrasi kelas Khusus Batam, pelayanan pembuatan paspor sering dikeluhkan masyarakat karena proses permohonan paspor siapnya bisa dua pekan. Namun jika pemohon bersedia memberi pulus buat paspor bisa mulus, bahkan pakai persaratan abal abal alias palsu juga bisa diproses dengan mulus. Tetapi, jika pemohon hanya menyetor biaya sesuai ketentuan, jangan harap pemohonan paspor mendapat pelayanan maksimal. Meski persaratan seperti kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Lahir yang diajukan lengkap dan berserta dokumen asli, tidak menjadi jaminan paspor bisa cepat selesai. Publik sudah paham betul sepak terjang oknum petugas Imigrasi kelas satu khusus Batam, pelayanan berbelit belit sudah bukan rahasia lagi. Apa yang digariskan oleh Direktor-
at Jendreal Imigrasi terlkait pelayanan One Stop Servis(OSS) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan paspor dan Standar Operasional Prosedur (SOP) hanya tertulis diatas kertas . Dalam prakteknya petugas Kantor imigrasi Kelas I Khusus Batam masih memberikan pelayanan berbelit belit dan bahkan mempersulit masyarakat dengan berbagai kebijakan, meski kantor Imigrasi Batam dipimpin Agus Wijaya ini masuk salah satu kantor Imigrasi yang seharusnya memberikan pelayanan cepat karena sudah menerapkan kebijakan One Stop Servis sejak tahun 2014 lalu. Tujuan penerapan sistem OSS untuk memangkas jalur birokrasi antara pemohon dan petugas Kanim. Selain itu, untuk menghemat waktu pemohon melakukan pengurusan penerbitan paspor. Masyarakat yang mau membuat paspor tak perlu dua sampai tiga kali datang ke
Wakil Walikota Tangguhkan Pembelian 19 Unit Mobil Dinas BATAM, RAKYAT MEDIADPRD Kota Batam menuding pembelian 19 mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Batam senilai Rp 4,3 miliar dianggap pemborosan. Apalagi kendaraan lama masih layak untuk dipergunakan. ”Seharusnya bisa memanfaatkan yang ada, tak harus membeli mobil baru, kecuali tak ada fasilitas mobil kendaraan dinas,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Aman, Jumat (8/1/2016) pekan lalu. Tudingan DPRD ini langsung dibantah Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Muhammad Rudi. Wali Kota (Wako) Batam terpilih hasil Pilkada 2015 ini dengan tegas mengatakan, akan menangguhkan rencana pembelian mobil dinas senilai Rp 4,3 miliar yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk kendaraan dinas para staf ahli, serta kendaraan pelayanan keliling Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) serta kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam tersebut,”Malah saya mau hold (tangguhkan) dulu,” kata Rudi kepada wartawan belum lama ini. Pertimbangan Rudi, pemerintah daerah ingin fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan masyarakat lainnya.”Biaya besar, prioritas masyarakat yang diutamakan,” kata Rudi. Rudi juga menampik informasi yang menyebutkan jika anggaran Rp 4,3 miliar itu ada yang ditujukan untuk mobil dinas Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Batam,”Tak benar itu, ngapain beli, sudah ada kok,” ujar dia. Sebelumnya, Pemko Batam berencana membeli mobil dinas berupa lima unit Toyota Altis 2.000 CC untuk para staf ahli, tujuh unit Toyota Avanza 1.300 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tiga unit pick up single cabin, satu unit truk, serta tiga unit sepeda motor. Jika pembelian mobil ini direalisasikan, Aman mengatakan kurang pantas meskipun sudah dianggarkan di APBD 2016. Menurunya, di saat ekonomi se-
Rudi Wakil Walikota Batam
dang lesu pemerintah harusnya melakukan efisiensi. Memprioritaskan belanja wajib, seperti halnya untuk pendidikan yang presentasenya menurun dari 15,6 persen menjadi 8 persen. Menurut Aman lagi, program pemerintah harusnya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, serta memperhatikan masyarakat miskin. Dibanding menghamburkan anggaran untuk membeli kendaraan dinas. “Kendaraan tidak terlalu penting, bisa ditunda,” katanya. Meskipun proses penganggarannya sudah melalui mekanisme yang benar, pembahasannya dilakukan di Komisi II dan disahkan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Bila patokannya umur, lebih layak diremajakan kendaraan yang umurnya lebih dari 10 tahun. Misalnya kendaraan mobil anggota DPRD Kota Batam, apalagi biaya perawatannya juga tinggi. “Banyak memakan anggaran, tapi lebih dari 10 tahun tak juga dilelang,” ungkap anggota Fraksi Hati Nurani Bangsa ini. Dalam kesempatan itu, Aman juga mempertanyakan keberadaan mobil dinas roda empat serta roda dua yang tak diketahui rimbanya. Karena kebanyakan di antaranya banyak menggunakan plat hitam. “Aset yang lama kita tak tahu di mana keberadaannya, ”ujarnya. (rm/bp)
kantor Imigrasi. Cukup satu kali datang seluruh proses, dari mulai memasukkan berkas, verifikasi berkas, foto, wawancara, dan pembayaran dapat dilakukan dalam satu hari. Setelah itu, untuk pengambilan paspor dapat diwakilkan kepada anggota keluarga dengan menunjukan resi pembayaran kepada petugas imigrasi. Tapi tidak demikian pelayanan di kantor imigrasi Kelas satu khusus Batam, walau sistemnya sudah bagus pelayanannya masih berbelit belit. Pemohon paspor baik yang dilakukan secara online maupun datang langsung ke loket imigrasi bisa datang dua sampai tiga kali. Dari mulai ambil nomor anteri, masukan berkas, verifikasi berkas, foto hingga wawancara prosesnya bisa satu minggu. “Kalau kita bayar biaya sesuai ketentuan, dan berkas permohonan kita masukan sendiri, jangan harap permohonan kita bisa cepat diproses oleh
petugas iumigrasi. Banyak saja alasan petugas imigrasi, bahkan dokumen kita asli seperti KTP, KK dan Akte Lahir bisa curigai dokumen palsu. Tapi, kalau kita mau memberi pulus atau kita mmenggunakan biro jasa alias calo imigrasi dengan memberikan biaya lima kali lipat dari biaya sebenarnya. Permohonan paspor menggunakan dokumen aspal bisa lolos,”kata salah seorang pemohon di kantor imigrasi Batam Centre Pemohon yang tak bersedia ditulis namanya dalam berita ini lebih jauh mengungkapkan kebobrokan pelayanan imigrasi Batam, Imigrasi sengaja memelihara calo untuk menguras kocek pemohon paspor, biro jasa dengan mudahnya mengambil nomor antre, giliran masyarakat dipersulit. Kalau petunjuk di website Menhumkam RI pembuatan paspor hanya satu hari, tetapi kenyataannya dilapangan bisa satu bulan, kalau saya lihat pimpinan imigrasinya yang tidak konmsisten dalam melakukan peraturannya. Sistem sudah bagus, tapi pelaksanaannya tidak baik,” ujarnya lagi. Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal imigrasi Batam mengungkapkan, pelayanan imigrasi saat ini mengingkuti selera Kepala Bidang Lantuskim Sugeng Renda Hartanto atau yang dikenal “Ora Iso “ dan salah seorang Kasi yang disebut sebut bernama Imam. “Kedua pejabat itu kuncinya, permohonan paspor tergantung Sugeng dan Imam, kalau kita mau ngasi pulus, paspor bisa cepat selesai. Bahkan satu hari juga bisa selesai, kabarnya banyak yang selesai
meski dokumen yang diajukan abal abal,”unghkap sumber itu. Sementara Kepala Kantor Imigrasi kelas Satu Batam, Agus Wijaya, ketika dikonfirmasi belum lama ini di kantornya terkait bobroknya pelayanan instansi yang dipimpinnya enggan banyak komentar. Agus Wijaya yang pernah bertugasa sebagai staf Imigrasi di KBRI Singapura ini hanya mengatakan dirinya baru bertugas di Batam sehingga belum bisa berbuat banyak terhadap pelayanan. Namun ketika ditanyakan proses pelayanan permohonan buat paspor bisa mnemakan waktu dua minggu. Agus Wijaya mengatakan kendalanya karena banyak dokumen yang diajukan pemohon tidak asli alias palsu. “Saya baru dua minggu disini sudah puluhan pemohon y a n g menggunakan dok u m e n palsu kita amankan, jadi doku-
men itu kita teliti keasliannya.tidak ada pilihan bagi petugas agar data yang digunakan benar-benar asli. Bila dinyatakan asli, prosesnya akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika palsu akan dihentikan,”ujarnya. Pantauan media ini di kantor imigrasi Batam Centre, tiap hari sedikitnya ratusan pemohon antre menunggu giliran diwawancarai dan di foto. Ruang tunggu bagian belakang kantor imigrasi bagaikan pasar baik pemohon menunggu panggilan petugas maupun pemohon yang ingin mengajukan permohonan pemb uatan paspor . Tak pelak lagi, kondisi ini yang dimanfaatkan puluhan calo paspor yang berkeliaran di kantor imigrasi untuk mengambil keuntungan dengan mematok biaya paspor hingga jutaan rupiah.”Soal dokumen semua bisa mereka urus yang penting duit, mereka berani memberikan jaminan paspor pasti selesai,”ungkap sumber media ini di kantor imigrasi. (rm/mawardi)
Agus Wijaya Kepala Kantor Imigrasi Batam
Kepala BPMD Kepri Tuding Ada “Mafia Lahan” di BP Batam BATAM, RAKYAT MEDIAKepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kepri, Azman Taufik mengatakan duplikasi kewenangan antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam memang sangat dirasakan investor, terutama terkait lahan. “Beberapa waktu lalu, saya koordinasi ke BP Batam. Mereka mengaku sudah tidak punya lahan lagi untuk perkembangan investasi di Batam,” ujar Azman, kepada wartawan belum lama ini di Tanjungpinang. Azman mengungkapkan, hal yang mengejutkan baginya, meski mengaku tak ada lagi lahan, tapi BP Batam bisa mengupayakan lahan. Namun diarahakan kepada pihak ketiga. ”Artinya, investor harus berhubungan dengan pihak ketiga. Ini yang menyebabkan harga tanah di Batam menjadi tinggi,” ujar Azman. Ia menduga cara seperti ini sebuah permainan dari pihakpihak tertentu dengan penyedia lahan (mafia,red) atau lahan
KANTOR BP Batam di batam Centre
yang ada sudah dijual ke pihakpihak tertentu.”Investor seharusnya berhubungan langsung dengan BP Batam, bukan pihak ketiga,” tegas Azman. Pria yang juga duduk sebagai Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, hal ini membuat pihaknya kesulitan menawarkan Batam kepada calon-calon investor. Menurutnya, masalah ini juga harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dengan segera. ”Kalau tidak diselesaikan segera,
sama saja kita menepuk air di dulang, terpercik kena muka sendiri,” jelasnya lagi. Ditambahkannya, dalam kunjungan kerja Mantan Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana beberapa waktu lalu ke Tiongkok, daerah-daerah investasi yang ditawarkan dan prospek di Provinsi Kepri adalah Karimun, Tanjungpinang, dan Bintan. Pertimbangannya kondisi Batam membutuhkan penyegaran investasi.”Artinya melihat kondisi yang ada, Batam memerlukan perubahan.
Langkah yang diambil pemerintah pusat saat ini sudah tepat. Kalau tidak kita akan terus ketinggalan,” tuturnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto mengatakan pihaknya akan memanggil Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustafa Widjaja, terkait tindak lanjut persoalan dualisme kebijakan yang ada di Kota Batam.”Sesuai permintaan Bapak Presiden, alternatif untuk perbaikan manajemen di Batam harus segera diputuskan,” ujar Nuryanto, belum lama ini di Gedung Daerah, Tanjungpinang. Sebelumnya, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja mengatakan BP Batam terus berupaya transparan dalam pengalokasian lahan di Batam. Bahkan, saat ini BP Batam sudah menyiapkan aplikasi yang bisa diakses siapa saja untuk mengetahui lahan mana saja di Batam yang sudah dialokasikan, yang belum dialokasikan, hingga yang dalam proses pengurusan. (rm/mwd)
Koruptor Alkes Karimun Tak Akui Melakukan Perbuatan Korupsi
TERSANGKA korupsi Alkes Karimun drg Agung Martyanto saat digiring petugas Kejasaan
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Karimun yang tak lain mantan Direktur Utama RSUD Karimun yakni drg Agung Maryanto, tetap tidak mengakui bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi seperti yang disangkakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.Hal itu dikatakan Agung melalui Suryadi SH, penasehat hukumnya. Suryadi menilai kliennya sudah melakukan proyek pengadaan alkes untuk RSUD Karimun diantaranya defibrilator, ventilator, anaesthesi machine, electrosurgical unit, appendictomy instrument, laparatory set, uv room sterilizer, vena section set, cold storage dan USG 3 D sudah sesuai mekanisme yang berlaku. “Klien saya (drg Agung Martyanto, red) tidak melakukan korupsi seperti
yang sangkakan oleh Kejati Kepri. Semua sudah sesuai prosedur namun begitu, kami tetap menghargai proses hukum yang saat ini berlangsung,” ujar Suryadi, kepada wartawan Senin (11/1/2016) kemarin di Tanjungbalai Karimun. Suryadi mengakui saat ini pihaknya terus mempelajari dan mengamati jalannya persidangan.Berdasarkan panitia pemeriksa barang, kata Suryadi menyebutkan sudah sesuai dengan dokumen kontrak alat-alat kesehatan. Barang juga dalam kondisi baik dan dijamin 100 persen berfungsi.”Bahkan alatnya sudah dimanfaatkan untuk melayani masyarakat di RSUD Karimun. Tidak mangrak digudang. Artinya alat ini memang benar-benar sangat dibutuhkan RSUD Karimun untuk melayani masyarakat Karimun,” terangnya. (rm/trb)
CMYK
11
SAMBUNGAN
Rabu, 13-21 Januari 2016 MINGGU KE II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Terdakwa Pelanggaran Pemilu Dituntut 15 Bulan Penjara BATAM, RAKYAT MEDIA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nova Betta Indriani, terdakwa dalam perkara tindak pidana pelanggaran pemilu selama 15 bulan dalam persidangan yang di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (12/1/2016). Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 13 juta dan jika tidak dibayarkan, akan diganti dengan penjara tambahan selama 2 bulan. "Terdakwa Nova dijerat dengan Pasal 181 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, denda Rp13 juta, dengan subsidair 2 bulan penjara," kata JPU Wahyudi Barnad. Tidak hanya Nova, terdakwa Darwin Sirait, dan Pandapotan Lumban Toruan juga terancam pidana penjara yang sama seperti Nova. Sementara Eri Junaidi, terdakwa dalam perkara yang sama tidak terlihat dalam persidangan. Penasihat Hukum (PH) ketiga terdakwa, Bangun P. Simamora serta ketiga PH ?lainnya sempat mengatakan bahwa dakwaan dan tuntutan JPU Wahyudi Barnad terlalu berlebihan.(rm/tb)
SPBU di Batam
BBM Turun Harga Sembako Melonjak BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.100 per liter. Sementara itu, harga solar turun dari Rp 6.700 per liter menjadi Rp 5.950 per liter. Lantas, apakah dengan tu-
Menteri Sosial gi pihak Malaysia, akan tetapi deportasi TKIB (8/1/2016) pekan lalu tidak bisa ditunda. ”Kami sudah mengirim surat ke menteri, mempertanyakan ketegasan kewenangan apakah betul tak lagi di Kemensos. Karena setau kami, TKIB sebagai Pekerja Migran Bermasalah (PMB) merupakan salah satu dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selama ini ditangani Kemensos,” paparnya. Selain itu, kalau pun Kemensos tidak mau menangani TKIB, Pemko Tanjungpinang minta ada
Sambungan Hal. 1
dispensasi lebih dulu untuk penanganan TKIB yang sudah menumpuk di Tanjungpinang agar segera dipulangkan, supaya tidak menimbulkan masalah baru. ”Kami juga minta Pemerintah Pusat untuk langsung menyelesaikan permasalahan TKIB ini ke Kerajaan Malaysia karena ini sudah government to government, kami hanya pemerintah daerah yang selama ini membantu Pemerintah Pusat,” tutur Surjadi. Lagi pula menurutnya, tidak mungkin Pemko Tanjungpinang
sebagai pemerintah daerah dapat menghentikan TKIB yang berkaitan dengan hubungan antar negara tersebut. Sementara itu, Direkrut Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial, Sony W. Manalu yang dihubungi via seluler membenarkan perihal perubahan SOTK tersebut. ”Berdasarkan SOTK yang baru, tidak ada kata-kata penanganan pekerja migran TKI lagi, yang ada adalah korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan,” ujar Sony W. Manalu. (rm/gun/ ant)
runnya harga BBM, juga akan berimbas pada kenaikan harga sepeda motor? Menanggapi hal tersebut, salah satu produsen sepeda motor asal Jepang, Honda mengaku ada kenaikan harga sepeda motor setelah terjadi penurunan harga BBM.”Malah terbalik, harga mo-
tor yang malah naik tahun ini. Seperti harga motor beat kalau dibayar lunas ada kenaikan sebesar Rp 200 ribu,” jelas Dongan marketting Honda MKP Batam kepada wartawan, Selasa (5/1/2016) pekan lalu di Tanjungpinang. Katanya, harga motor merek
Kubu Sanur gan Sanur, menegaskan bahwa kubu pasangan Sanur sama sekali tidak khawatir sedikitpun menghadapi manuver yang ditempuh kubu SAH dalam persidangan di MK. Kedua mantan anggota
Sambungan Hal. 1
DPRD Kepri ini yakin 100 persen bahwa perkara yang diajukan oleh kubu SAH tidak akan diloloskan oleh MK. “Yang dipersoalkan mereka kehadiran TNI di pilkada, kalau itu
BPK : Kinerja Selain tidak tegas, ia juga menduga Dispenda kurang melakukan sosialisasi kewajiban membayar pajak kepada pengusaha, sehingga banyak yang lalai.Sementara itu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan temuan BPK terkait kurang lengkapnya data. “Soal data di mana saja memang penting, tidak di Dispenda
“Regulasi Perda Kebersihan masih mengarah pada retribusi dan pembuangan. Pihak Dinas Tata Kota sebagai instansi yang bertanggungjawab tidak becus dalam mengurusi tata kelola sampah. Bahkan tata kelola sampah di Kota Batam diduga dijadikan sumber korupsi para oknum pejabat Dinas Tata Kota dan Pemerintah Kota Batam,”kata Yusril Yusril menambahkan, selama dua priode Ahmad Dahlan menjabat Walikota Batam dinilai tidak becus mengurus sampah yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan, Ahmad Dahlan enggan menjadi sampah sebagai sumber daya. Faktanya, menjelang berakhir masa jabatan Ahmad Dahlan sebagai Walikota Batam, sampah menumpuk disana sini tidak terangkut. “Saya mensinyalir ada yang tidak beres, padahal pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang Undang (UU) No.18 tahun 2.000 tentang pengelolaan sampah.Oleh karena itu, kuat dugaan terjadi manipulasi dan penyimpangan,”ujarnya lagi. Yusril mengungkap, proses lelang sampah diduga menyalahi Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres No.70 Tahun 2012 penunjukan PT RGA setelah putus kontrak dengan PT SS pada Nopember 2010. Kemudian pada tahun 2011 pengangkutan sampah di Batam ditunjuk PT RGA. “ Ada apa Walikota Batam Ahmad Dahlan dengan Boos PT RGA???, sehingga pengangkutan sampah bisa dikuasai oleh perusahaan tersebut. Apa tidak ada perusahaan lain lagi yang mampu selain PT RGA, saya menduga kuat sudah ada kongkalikong dan kolusi, kata Yusril. Terkait kasus ini kata Yusril, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan Walikota Batam Ahmad Dahlan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Su-
sidangnya bukan di MK melainkan pengadilan Militer, jadi manuver mereka itu hanya untuk mengulur waktu saja, kita tidak khawatir,’kata Ahar Sulaiman. (rm/dmw). Sambungan Hal. 1
sini saja. Kita ini pertumbuhan penduduk tinggi, butuh petugas pajak yang lebih banyak. Makanya kurang maksimal. Tapi kita sudah merencanakan penerapan pajak ‘online’ (daring), mudahmudahan itu terealisasi 2016 ini,” tuturnya. Anggota Komisi II DPRD Batam, Aman mengatakan Dis-
Mengungkap Dugaan 2011 sampai 2016 dilakukan penunjukan langsung. Jika ini yang terjadi jelas menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No.70 Tahun 2012,”kata Yusril Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang kepada media ini. Tiap tahun anggaran pengangkutan sampah di Kota Batam yang dikucurkan Pemko Batam kata Yusril, tidak sedikit. pada tahun 2011 saja, pagu anggaran lelang pengangkutan sampah sebesar Rp6.570..356.500. Anggaran pengangkutan sampah tersebut bersumber dari dana APBD Kota Batam. Pada tahun 2011, lelang pengangkutan sampah dilakukan sebanyak dua kali. Namun setelah dilakukan lelang ulang, pemenang tender tetap perusahaan PT RGA yang disebut sebut perusahaan oknum anggota DPRD Kota Batam Sedangkan proses lelang pengangkutan sampah pada tahun 2012 di wilayah II diantaranya Kecamatan Bengkong, Batuampar, Lubuk Baja senilai Rp23,520,343,281,84. Anggaran Pengangkutan sampah pada tahun 2013 senilai Rp6.570.356.500, kemudian pada tahun 2014 nilai anggaran pengangkutan sampah sebesar Rp22,917,600,000, pada tahun 2015 sebesar Rp13,620,441,250. Sedangkan pada tahun 2016 nilai pagu anggaran pengangkutan sampah Rp17,587,500,000. Untuk proses lelang pengangkutan sampai tahun ini bisa dipastikan sebagai pemang tender juga PT RGA. Oleh karena itu, Yusril menduga, tender pengelolaan sampah tersebut terjadi kecurangan, terutama pada volume angkutan sehingga sampah menumpuk tidak terangkut dan terjadi mark up pembayaran pengangkutan sampah yang merugikan keuangan daerah. Disamping itu, selama ini pengelolaan sampah tidak berjalan secara efisien dan efektif karena pengelolaan sampah bersifat terpusat. Dimana, kata dia, seluruh sampah harus dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Punggur.
Honda yang dijual saat ini rata-rata terjadi kenaikan, untuk yang begitu juga untuk kredit ada kenaikan yang terjadi,”Kenaikan juga terjadi pada pembayaran angsuran perbulannya. Seperti pembayaran motor 24 kali ada kenaikan sebesar Rp 20 ribu per bulan,”ujarnya. (rm/tps).
penda belum dapat bekerja maksimal karena belum dilengkapi aturan yang jelas, karena Ranperda terkait pajak daerah belum disetujui pemerintah pusat.Padahal, Ranperda itu memuat sanksi untuk wajib pajak yang tidak taat aturan, mulai dari teguran sampai dengan pencabutan izin usaha. (rm/atn). Sambungan Hal. 1
laiman Nababan, pejabat pembuat komitmen (PKK), Kepala ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/PPH dan Direktur PT RGA ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri,”Dalam waktu dekat ini saya akan laporkan kasus ini di Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Tanjungpinang, saya mendesak agar Kejati memeriksa semua pejabat terkait,”tegas Yusril. Sebagaimana pemberitaan yang pernah dilansir media ini bahwa tender pelayanan pengangkutan sampah selama ini diduga kuat sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Proyek pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan PT Royal Genta Asih (RGA) selama lima tahun ini disebut sebut diperoleh dari hasil penunjukan langsung (PL) pemerintah kota Batam. Hal ini diketahui, PT Royal genta Asih pada tahun 2014 dinyatakan menang tender pelayanan pengangkutan sampah di 3 kecamatan dengan nilai kontrak Rp 16.607.135.000,00. Namun ketika mengikuti tender operasional pelayanan pengangkutan sampah pada tahun anggaran 2015 ternyata perusahaan ini gugur karena tidak memenuhi syarat kualifikasi tender barang dan jasa pemerintah. Ketika itu perusahaan yang mengikuti tender sampah tahun 2015 ada empat perusahaan yakni PT Royal Genta Asih, PT Bumi Riau Betuah, PT Sacor Mandiri Jaya dan CP Monang Prima Guna dengan harga perkiraan Samentara (HPS) Rp 16.607.135,000 ternyata gugur karena tidak memenuhi syarat. Dalam kasus ini, disebut sebut tiap tahun puluhan miliar duit sampah mengalir ke kocek sejumlah oknum pejabat teras Pemko Batam. Uang haram tersebut kabarnya diberikan dari PT RGA sebagai fee Rp10.000 per/ton dari jumlah sampah yang diangkut perharinya. Maka sejak tahun 2012 pelayanan pengakutan sampah yang dikelola Dinas kebersihan dan Pertamanan setiap tahun berturut
turut dimenopoli oleh PT Royal Genta Asih (RGA) yang disebut sebut sebagian besar sahamnya dimiliki oknum anggota DPRD Batam berinisial SS. Pada tahun 2014 ini, PT RGA kembali diberikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kecamatan dengan pagu anggaran senilai Rp16.607.135.000,00 dengan jumlah sampah yang diangkut perharinya sebanyak 260 ton. Sementara, sampah di 9 kecamatan dengan jumlah 600 ton sampah perhari pengangkutannya dilaksanakan langsung oleh DKP dengan cara swakelola. Hanya yang patut dicurigai, penarikan retribusi sampah kepada masyarakat yang dilakukan pihak Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Batam dengan menggunakan ratusan tenaga Harian Lepas (THL) disinyalir sangat rentan dengan permainan dan penyelewengan. Pasalnya, banyak kejanggalan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dikeluarkan Dinas kebersihan ternyata hanya berdasarkan selera Kepala Dinas. Contohnya, pungutan suatu wilayah retribusi sampah bisa diperoleh hingga Rp10 juta. Namun, dalan SKRD yang diterbitkan Kepala DKP Sulaiman Nababan hanya tertulis Rp2 juta, sementara Rp8 juta lagi tidak jelas kemana raibnya, ungkap sumber media ini yang tidak bersedia ditulis namanya dalam berita ini. Hal ini diketahui dari hasil laporan pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan (BPK) RI, yang merasa heran terhadap perubahan laporan bulanan setiap wilayah dalam SKDR yang diterbitkan Kepala DKP, dimana surat ketetapan retribusi daerah tersebut nilainya berubah rubah setiap bulan sehingga BPK sulit untuk melakukan kesimpulan terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan di DKP Batam. Selain itu, untuk lelang pengangkutan sampah pada tahun anggaran 2015, meski ada sejum-
lah perusahaan yang ikut dalam proses terder sampah tersebut, namun bisa dipastikan yang bakal sebagai pemenang tender adalah PT. RGA. Soalnya, perusahaan lain sulit bisa lolos karena persyaratan lelang sengaja dipersulit, pelaksanaannya diduga penuh rekayasa demi untuk kepentingan tertentu. Padahal, fasilitas seperti armada truk sampah yang dimiliki PT. RGA yang setiap tahun memenangkan tender pelayanan pengangkutan sampah tersubut tidak memenuhi standart. Terutama truk sampah yang dipergunakan tidak menggunakan bak tertutup sesuai Perda No.11 Tahun 2013 BAB V pasal 64 Hurup K. Berdasarkan data diperoleh media ini, dalam tiga tahun anggaran, diduga puluhan miliar duit pengelolaan sampah Batam mengalir ke kocek sejumlah oknum pejabat, dari pada masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli daerah (PAD). Hal ini terbukti pada tahun 2012 realisasi PAD dari retribusi sampah hanya sebesar Rp17.785.828.364,00, tahun 2013 sebesar Rp19.000.000.000,00 dan Pada tahun 2014 sebesar Rp22.000.000.000,00., Tahun 2015 sebesar Rp13,620,441,250 dan tahun 2016 senilai Rp17,587,500,000 Sementara anggaran APBD untuk pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kecamatan saja mencapai Rp16 miliar. Bisa dibayangkan, jika 9 kecamatan lagi pelayanan pengangkutan sampahnya ditender seperti tiga kecamatan tersebut, anggaran APBD yang dikucurkan tiap tahun bisa mencapai Rp60 miliar lebih. Data yang diperoleh media ini, pelayanan pengangkutan sampah di 9 kecamatan yang dikucurkan pemerintah melalui dana APBD tahun 2012 tercatat anggaran operasional pelayanan sampah sebesar Rp 29.802.176.045 dan Anggaran pemungutan dan monitoring retribusi kebersihan sebesar Rp 1.464.664.100. Kemudian, pada tahun 2013
anggaran pemungutan dan monitoring retribusi kebersihan sebesar Rp 2.219.011.160,00 dan anggaran operasional pelayanan sampah Rp 34.970.736.300,00, lalu pada tahun 2014 anggaran pemungutan dan monitoring retribusi kebersihan sebesar Rp 2.348.594.645,20, sedangkan anggaran operasional pelayanan sampah sebesar Rp 36.162.742.626,72. Selain anggaran pelayanan pengangkutan sampah yang disinyalir terjadi penyelewengan. Ada sejumlah sektor kegiatan yang menelan anggaran APBD cukup besar di instansi ini juga disebut sebut menjadi sumber korupsi oknum Kepala DKP. Seperti kegiatan sosialisasi dan kampanye kebersihan dan gerakan Batam bersih dan hijau sama sekali tidak pernah terdengar dilaksanakan, padahal tiap tahun anggaran untuk kegiatan ini dikucurkan pemerintah mencapai miliaran rupiah. Belum lagi kegiatan pemeliharaan Taman Jalan dan Taman Kota, peningkatan dan penataan taman Kota. Pembersihan Drainase, parit dan Selokan di Kota Batam, tiap tahun anggarannya mencapai miliaran rupiah. Namun kegiatan tersebut sepertinya tidak pernah dilaksanakan, kalaupun ada hanya dikerjakan asal asalan saja. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam Sulaiman Nababan, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi, ketika coba ditemui kantornya belum lama ini yang bersangkutan tidak berada ditempat. Namun saat dihubungi melaluo ponselnya Sulaiman Nababan tidak mau mengangkat meski nada sambung ke ponselnya berbunyi. Demikian juga saat konfirmasi melalui pesan singkat(SMS) juga tidak dibalas. Untuk mengungkap lebih jauh kasus dugaan penyelewengan sampah yang melibatkan Sulaiman Nababan dan sejumlah oknum pejabat lainnya, baca media ini di edisi penerbitan selanjutnya. (rm/ mawardi).
12
Rabu, 13-21 2016KE II Rabu, 13-21 Januari 2016Januari MINGGU MINGGU KE II
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Edisi : # 142 Tahun III, Harga: Rp5.000,-
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Ditunggu Tindakan Tegas Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budi Gusdian
Tua Tau Koordinir Sejumlah Loksi Judi Berkedok Gelper BATAM, RAKYAT MEDIAPenggerebekan bisnis judi berkedok gelanggang permainan elektronik (Gelper) yang tersebar di seluruh wilayah Batam dilakukan oleh Jajaran Polda Kepri dan Polres Barelang tidak membuat nyali para cukong judi di Batam ciut. Buktinya, beberapa hari setelah penggerebekan, arena perjudian berkedok gelanggang permainan elektronik (Gelper) kembali menjamur di Batam. Praktek perjudian berkedok gelper ini berada di kawasan pusat bisnis Nagoya dan Jodoh. Arena perjudian ini berada di pusat perbelanjaan, tempat hiburan malam hingga rumah toko (ruko). Pantauan media ini di lapangan, saat ini ada sekitar belasan lokasi gelper yang sudah kembali beroperasi pascapenertiban jajaran Polda Kepri, pada tahun lalu. Saat ini ada sejumlah titik yang beroperasi diantaranya berada di salah satu diskotek di kawasan Jodoh, dua titik masing-masing di ruko Jalan Duyung Jodoh, dan di kawasan Nagoya persis depan Hotel Ramayanamilik Tua Tau. tak jauh dari perempatan depan Masjid Jabal Arafah. Satu titik lagi di pusat perbelanjaan Lubukbaja. Semua lokasi gelper yang terpantau itu beroperasi sepanjang hari. Meskipun izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam itu untuk permainan anak. Namun mesin-mesin yang beroperasi umumnya hanya untuk orang dewasa. Bahkan, tidak ada satu orangpun anak-anak bermain di sana. Mesin-mesin permainan yang disuguhkan mirip dengan mesin gelper yang pernah disita polisi saat razia, beberapa waktu lalu. Arena gelper yang terang-teran-
SALAH satu lokasi perjudian berkedok Gelper yang pernah digerebek polisi
gan dibuka, yakni di Jalan Duyung, Jodoh. Gelper ini satu gedung dengan sebuah kedai kopi. Puluhan pria dan wanita dewasa memenuhi mesin-mesin gelper. Sementara di komplek pertokoan Nagoya agak tertutup. Dari luar terlihat sepi, tapi ternyata banyak pemain di dalamnya. ”Kalau mau main, masuk saja pak, banyak mesin di dalam, ” ujar salah satu penjaga gelper, ujarnya Dari pantauan di lapangan terlihat proses penukaran koin dengan uang yang bisa masuk unsur perjudian, namun informasi yang diterima bahwa koin tersebut bisa ditukar di lain tempat. Proses penukaran koin terlihat sangat hati-hati. Petugas
tidak akan memberikan uang jika pemainnya bukan orang yang dikenal.”Takut dijebak, makanya paling yang main orang-orang yang saling kenal saja,” kata Fitra, salah satu pemain di lokasi gelper depan Ramayana Hotel. Demikian juga dilokasi di depan ruko di Komplek Harbour Bay, Batam, tiga orang pria berbadan tinggi besar dan tegap duduk. Ada juga yang mondarmandir. Tidak ada senyum di muka mereka. Mereka memandang tajam kepada setiap pengendara yang lewat. Sepertinya tiga orang itu sengaja memasang tampang sangar. Mereka memang penjaga pintu di ruko yang berisi gelanggang permainan (gelper).Di depan ruko
itu parkir puluhan sepeda motor dan mobil. Di kiri kanan pintu masuk, terdapat alat permainan anak-anak. Sementara di bagian dalam, ratusan orang sibuk bermain di mesin-mesin. Anehnya, tidak ada satupun anak-anak di dalam ruangan tersebut. Yang ada hanya orang dewasa. Dan alat untuk permainan anak-anak juga tidak terdapat di dalamnya. Yang terpajang di sebelah pintu sepertinya memang cuma pajangan saja. Ada juga di gelper Golden Game 21 yang terletak di kawasan Lubuk Baja, Nagoya, Batam setiap hari ramai dikunjungi pemain. Arena gelper tersebut dipadati orang yang datang bermain, di dekat pintu masuk dijaga oleh
DPRD Kepri Desak Pemerintah Pusat Transfer DBH TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat untuk mentransfer sisa dana bagi hasil (DBH) migas tahun 2015. Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Senin, mengatakan sisa DBH tahun 2015 yang belum ditransfer ke kas Pemprov Kepri sebesar Rp171 miliar.”Banyak kegiatan pemerintahan yang terpaksa belum dapat dibayar kepada pihak ketiga akibat sisa DBH tersebut sampai sekarang belum ditransfer ke kas Pemprov Kepri,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Dia menjelaskan dalam APBD Kepri 2015 pemerintah menargetkan DBH sebesar
Ing Iskandarsyah Rp700 miliar. Namun target tersebut diketahui meleset setelah APBD Kepri disahkan. Februari tahun 2015 baru diketahui Kepri mendapat DBH hanya sekitar Rp400 miliar. Akibatnya, seluruh kegiatan satuan kerja per-
angkat daerah dipangkas, ditunda dan dihapus. DBH migas untuk Kepri itu juga tidak secara keseluruhan ditransfer ke kas Pemprov Kepri. Kementerian Keuangan baru mentransfer anggaran sekitar Rp229 miliar. ”Banyak kegiatan sudah dilaksanakan pihak ketiga,
tetapi belum dibayar karena pemerintah tidak memiliki anggaran,” katanya. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepri Sirajudin Nur mengatakan permasalahan DBH migas yang dihadapi Pemerintah Kepri cukup pelik, karena memengaruhi pembangunan. Seharusnya, pemerintah pusat tidak menunda hak Kepri untuk mendapatkan sisa DBH tersebut. ”Ini sudah mengganggu pelaksanaan pemerintahan,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kepri Naharuddin mengatakan selain sisa DBH belum ditransfer pemerintah pusat, Kepri juga dihadapkan dengan penurunan nilai DBH 2016.”Kami akan menemui pihak Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan permasalahan itu. Penurunan DBH ini luar biasa, di luar perkiraan,” katanya. (rm/andi).
STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto
(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )
Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi CMYK
beberapa orang yang berbadan tegap. Di dalam arena tersebut terlihat orang tangah asyik bermain. Satu meja ada yang diisi delapan orang dan ada juga yang enam orang.”Orang main ramai setiap harinya,” ujar pedagang yang berjualan di dekat arena gelper tersebut. Ia mengatakan, kemaren sempat tutup, tapi sebentar saja. Kalau sekarang rata-rata udah buka kembali semuanya. Game-game yang dimainkan di arena gelper tersebut memakai koin kecil. Ada beberapa macam jenis mesin. Yang cukup mencolok adalah permainan ikan-ikan. Dalam satu meja terdapat enam hingga delapan orang yang bermain. Permainan meja tersebut terli-
hat memainkan permainan ikanikan yang ditembak. Siapa yang berhasil menghancurkan ikan besar yang melintas akan menjadi pemenang dan mendapatkan koin. “Mainnya gampang mas, kita cukup menembak ikan-ikan besar yang melintas di layar,” ujar salah seorang penjaga. Ia menjelaskan, harga satu koin seribu rupiah. Kalau mau memulai main paling tidak membeli 100 koin agar bisa bertahan, kalau beruntung bisa menang. Di atas meja disediakan lobang untuk koin, sejumlah koin dimasukkan sebanyak-banyaknya untuk menambahkan jumlah tembakan peluru. Kemudian, bagi pemain yang akan berhenti bermain tinggal mengumpulkan jumlah koin yang terkumpul dan menukarkannya pada kasir atau di tempat yang sudah ditentukan. Beberapa bulan belakangan ini, arena gelper yang dalam setahun lalu ditertibkan pihak kepolisian Polda Kepri karena berbau judi, sudah ramai dibuka lagi. Dulu namanya arena ketangkasan elektronik. Hal itu terlihat di seputaran Nagoya, Harbour Bay, kawasan Jodoh, dan Windsor. Tak hanya di kawasan bisnis dan jasa itu, Gelper kini sudah masuk ke kawasan pemukiman seperti Sagulung dan Batuaji. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang Yusril kepada media ini menjelaskan, bahwa Kepala BPMPTSP Gustian Riau, diduga telah menyalahgunakan wewenangnya terkait penerbitan izin Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) dan kangkjangi Perda Kota Batam No.17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam sehingga menyebabkan judi berkedok Gelper merajalela resahkan masyarakat Batam. (rm/mwd)
Jalal, Pejabat Karbitan Jarang Masuk Kantor BATAM, RAKYAT MEDIAjalal oknum pejabat karbitan yang bertugas sebagai Kepala Bidang di Kantor Pertanahan Pemerintah Kota Batam, sejak diangkat satu tahun lalu menjabat suatu jabatan di kantor pertanahan Kota Batam terlihat jarang masuk kantor. Informasi diperoleh media ini dari sumber di kantor Pertanahan Kota Batam, Jalal yang sebelumnya adalah ajudan Walikota Batam Ahmad Dalan, disebut sebut aktifitasnya lebih banyak diluar kantor. ”Memang betul beliau itu jarang masuk kantor, aktifitasnya lebih banyak diluar, tak tahun apa bisnisnya, dalam satu bulan bisa dihitung masuknya, dia itu pejabat paling enak, makan gaji buta,”kata sumber. Sumber yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini menyebutkan, sebenarnya oknum
GEDUNG bersama tempat Jalal bertugas
tersebut belum pantas diangkat menjadi Kepala Bidang. Selain golongannya kepangkatannya belum cukup. Oknum tersebut juga belum melalui pendidikan formal menjabat sebagai Kepala Bidang. “Dia itu pejabat yang dikarbit Walikota, masih banyak PNS yang golon-
Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. 2. 3. 4.
Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490
gan kepangkatannya lebih senior dari dia, tapi karena oknum itu dekat dengan Walikota Batam, dia di promosikan menjadi pejabat, ”kata sumber itu. Beberapa kali awak media ini mencoba untuk menemui yang bersangkutan di kantornya selalu tidak ada ditempat. Ruangan kerjannya kosong, bahkan meja kerjanya sudah kelihatan berabu dan tak pernah dibersihkan. Ketika ditanyakan kepada beberapa pegawai di kantor tersebut, mereka juga tidak tahu karena jarang masuk kantor. “Gak tahu pak, kemana beliau itu, jarang masuk pak,”ujar salah seorang pegawai wanita yang mengenakan jilbab.(rm/syam).