CMYK
KORAN UMUM Senin, 4-11 Januari 2016 MINGGU KE I
Senin, 4-11 Januari 2016 MINGGU KE I
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
BATAM, RAKYAT MEDIA-Polemik pernyataan Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bikin heboh dan benar benar mengejutkan berbagai pihak diakhir tahun 2015 lalu. BP Batam dibubarkan, selain karena dianggap tumpang tin-
dih kewenangan dan menghambat investasi. Dalam 10 tahun negara rugi sebesar Rp20 triliun, oleh kareana Pemerintah pusat pada Januari 2016 ini berencana akan membubarkan BP Batam. Tak pelak lagi, pernyataan Mendagri yang berasal dari partai PDIP tersebut tak han-
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Selama tahun 2015, terdapat 44 perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang. Dari 44 perkara tindak pidana korupsi yang masuk di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang tersebut, 18 di antaranya telah diputus oleh majelis hakim dalam persidangan. Sedangkan yang
Kepala Daerah Terpilih Dilantik Januari 2016 JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengagendakan pelantikan kepala daerah terpilih pada akhir Januari 2016 bagi daerah yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilu Mendagri kepala daerah yang diaTjahjo Kumolo jukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), setidaknya ada lima daerah yang tidak sengketa hasil Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 lalu, yakni Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. “Saya sedang mempersiapkan diskusi rapat pimpinan (rapim) dan kalau bisa dibagi dua tahap. Bagi daerah yang tidak ada sengketa pilkada kalau bisa akhir Januari pelantikan,” kata Mendagri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/12/2015) pekan lalu. Sementara menurut Mendagri, bagi daerah yang ada sengketa, pelantikannya akan dilakukan akhir Maret 2016 menunggu keputusan MK.”Pengucapan putusan sengketa pada bulan Maret. Jadi pelantikannya menunggu keputusan Mahkamah Konstititusi,” katanya. Namun, Mendagri berharap sengketa Pilkada di MK tidak mengganggu jadwal pelantikan kepala daerah terpilih,”Jangan sampai pilkada serentak mengganggu Bersambung ke Hal 11
karyawan dan pegawai, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, karyawan BP Batam Bersambung ke Hal 11
PEMBUATAN KAPAL VIBER MILIK DKP KEPRI BERBAU KORUPSI
Pengadilan Tipikor Putuskan 44 Perkara Korupsi Pada 2015
PENGADILAN Tipikor Tanjungpinang
ya membuat para investor yang sudah menanamkan investasinya di Batam cemas. Namun ribuan karyawan maupun pegawai di lingkungan BP Batam ikut resah. Bahkan Mustofa Wijaya yang menjadi pucuk pimpinan BP Batam ikut pusing terkait pernyataan Mendagri tersebut Terkait soal
Edisi : # 141 Tahun III, Harga: Rp5.000,-
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Polisi dan jaksa diminta untuk mengawasi proyek pembuatan kapal pompong viber pesanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri yang dikerjakan oleh A Chiu, pengusaha Tanjunguban. Sebab, kapal yang sedang dikerjakannya A Chiu itu menggunakan dana dari APBD Kepri. Apalagi, dari cara A Chiu menutup-nutupi proyek ini hingga sampai men-
Bersambung ke Hal 11
gancam wartawan yang hendak melakukan tugas jurnalistik, semakin mencurigakan. Ada apa sebenarnya dengan proyek ini? “Kalau memang pengusaha tersebut tidak berbuat salah jelas tidak akan menutup diri apa lagi dengan menebarkan ancaman terhadap insan media. Sehingga sudah seharusnya pengawasan lebih di tingkatkan, apa lagi lokasi peBersambung ke Hal 11
Mahkamah Konstitusi Terima 147 Gugatan Pilkada Dari 132 Daerah JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, mengungkapkan agenda dan mekanisme kerja MK dalam menangani dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan kepala daerah (PHP). Sampai tanggal 30 Desember 2015, perkara yang masuk ke MK sebany-
ak 147 permohonan dari 132 daerah. “Besok, tanggal 31 Desember 2015 itu agendanya adalah perbaikan permohonan dari para pemohon. Perbaikan permohonan ini dimulai tanggal 31 Desember sampai tanggal 3 Januari 2016 karena Perbaikan permohonan itu 3 x 24 jam,”
ujar Arief kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/12/2015) pekan lalu. Setelah permohonan pemohon diperbaiki, maka tanggal 4 Januari panitera MK akan mencatat perkara tersebut dalam Buku RegisBersambung ke Hal 11
Brigjen Pol Sam Budigusdian
Brigjen Pol Sam Budigusdian Jabat Kapolda Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam waktu dekat, sejumlah pejabat tinggi di Kepolisian Daerah (Polda) Kepri dan Polresta Barelang akan dimutasi ke posisi yang baru. Hal mini dijelaskan Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono kepada sejumlah wartawan di mapolda kepri Nongsa. Hartono menjelaskan, dalam waktu dekat ini akan terjadi mutasi dijajaran perwira tinggi di dua instansi tersebut. Salah satunya Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Asep Safrudin. “Memang ada Telegram Rahasia (TR) tertanggal 31 Desember 2015 dari Mabes Polri, terkait mutasi dilingkungan Polda Kepri,”kata Hartono. Dikatakannya, Brigjen Pol Sam Budigusdian akan menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Brigjen Pol Arman Depari (kanan) sebagai Kapolda Kepri Menurut Hartono, mutasi tersebut merupakan hal yang biasa. Selain kebutuhan organisasi, mereka juga sudah cukup lama mengemban jabatannya di wilayah hukum Kepulauan Riau dan Batam . “Beliau juga sudah cukup lama bertugas disini. Dan akan mendedikasikan dirinya ketempat baru,” kata Hartono.(rm/gunawan).
MAHKAMAH Konstitusi Jakarta
CMYK