Edisi 140

CMYK

KORAN UMUM Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 140 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Sudah Berulang Kali Diperiksa Penyidik Kejati Kepri

Agussahiman Setdako Batam

Muslim Bidin Kadis Pendidikan

Pebrialin Kadis UKM

Heriman Kepala Inspektorat

Muslim Bidin, Pebrialin Dan Heriman Ikut Terseret Korupsi Bansos BATAM, RAKYAT MEDIATerseret kasus korupsi Bantuan Sosiual (Bansos) APBD Pemerintah Kota Batam sebesar Rp66 miliar. Empat pejabat Pemko Batam terpaksa harus bulak balik diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Ke empat pejabat Pemko Batam yang sudah berulang kali diperiksa Kejati Kepri diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Muslim Bidin, Kepala Dinas UKM Pebrialin, dan Kepala Inspektorat Heriman. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri yang menangani kasus korupsi bansos senilai Rp66 miliar tersebut tampaknya tidak main main untuk melakukan pengusutan kasus tersebut. Bahkan terkait kasus ini,tak hanya empat pejabat yang harus berurusan dengan Kejaksaan. Namun Sekretaris Daerah (Sekda) kota Batam Agussahiman, diam diam juga kabarnya sudah tiga kali diperiksa penyidik Kejati Kepri di Tanjungpinang. Jika dilihat dari keseriusan Kejati Kepri mengusut kasus korupsi ini, tampaknya kali ini, Agussahiman tak bisa lolos dari jeratan hukum, bisa jadi diakhir masa jabatanWalikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris

Daerah (Sekda) Kota Batam mereka bakal dijebloskan ke penjara. Sebab Ahmad Dahlan dan Agussahiman sebagai pengelola anggaran APBD adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi aliran dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2011. Informasi diterima media ini dari sumber di Tanjungpinang mengungkapkan, sejak kasus korupsi Bansos yang melibatkan Walikota Batam Ahmad Dahlan kembali diungkap oleh pihak Kejati Kepri, empat pejabat Kepala Dinas (Kadis) telah diperiksa penyidik Kejati Kepri. Kemungkinan ke empat pejabat ini menerima kucuran dana bansos fiktif saat itu Selama kasus korupsi bansos ini bergulir di Kejati, Muslim Bidin sudah lima kali diperiksa penyidik Kejati. Sementara Pebrialin dan Heriman masing masing sudah tiga kali diperiksa penyidik Kejati. Sedangkan Agussahiman yang disebut sebut sebagai otak dalam kasus aliran dana bansos fiktif APBD Pemko Batam, kabarnya sudah tiga kali diperiksa saecara diam diam “Dalam satu bulan inipak Sekda Batam sudah tiga kali da-

KANTOR Kejati Kepri di Tanjungpinang

tang ke kantor Kejati Kepri, saya dapat cerita dari supir mobil kijang Inova yang dirental Sekda Batam ketika berada di Tanjungpinang. Supir mobil rental itu teman saya, dia cerita tamu yang dibawanya pejabatSekda Batam. Dia nggak tanya apa urusan pak sekda itu di Kejati. Tapi, tiga kali dia bawa tujuannya ke kantor Kejati, datang pagi, sore baru keluar dari Kejati, mungkin be-

Didesak Kejati Kepri Usut Proyek Pelabuhan Sijantung Bermasalah BATAM, RAKYAT MEDIA-Tindak kejahatan korupsi di tubuh Dinas Perhubungan Provinsi Kepri makin merajalela, kejahatan menggerogoti keuangan negara setiap pelaksanaan proyek tak hanya tender terindikasi Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN). Namun pelaksanaan pengerjaan proyek dilapangan juga banyak penyimpangan dan dikerjakan asal jadi Kinerja Muramis selama menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri juga dinilai sangat bobrok, boleh dikatakan sangat bobrok. Betapa tidak, sejumlah proyek pembangunan pelabuhan yang ditangani instansi ini banyak yang bermasalah. Salah satunya adalah proyek pembangunan pelabuhan Sijantung, jembatan V Pulau Galang. Batam.

PEMBANGUNAN pelabuhan Sijantung milik Dishub Kepri terbengkalai

Informasi diterima media ini dari sumber di internal Dinas Perhubungan Kepri mengungkapkan, selain sejumlah proyek pelabuhan yang ditangani Dinas perhubungan kepri dikerjakan asal jadi. Pelaksana lelang proyek di instansi ini juga sarat KKN, kemudian praktik kongkalikong sering ter-

Dirut PT Pelindo RJ Lino

Tunjuk Yusril Sebagai Kuasa Hukum JAKARTA, RAKYAT MEDIADirektur Utama PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino telah menunjuk mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hu-

Yusril Ihza Mahendra

kumnya. Penunjukan Yusril dilakukan untuk menghadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010. Yusril menuturkan, Lino telah memintanya sebagai kuasa hukum dengan mendatangi langsung Ihza & Ihza Law Firm beberapa waktu lalu. Saat itu, pihaknya diminta menangani perkara salah seorang Direktur PT Pelindo II yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri. “Kami menyanggupi permintaan tersebut dan telah menyiapkan

Bersambung ke Hal 11

jadi antara panitia lelang dengan kontraktor tertentu dalam proses lelang paket proyek. Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Muramis juga kabarnya menetapkan fee 10 hingga 15 persen dari nilai proyek kepada kontraktor pemenang tender. Yang lebih parah lagi

oknum Kadishub Kepri ini, selalu bertindak diskriminatif kepada kontraktor. Kontraktor yang mendapat proyek umumnya pemborong yang loyal dan berani memberi upeti. Meski kontraktor tersebut tidak punya pengalaman tentang proyek. Akibat ketamakan oknum Kadishub Kepri menggerogoti anggaran proyek tersebut, banyak kegiatan proyek pembangunan pelabuhan pada tahun Anggaran 2014 dan 2015 yang dikerjakan asal jadi oleh kontraktor pemenang tender. Bahkan ada sejumlah proyek pembangunan pelabuhan yang terbengkalai karena ditinggal lari oleh kontraktor. Sebagai contoh, proyek pembangunan pelabuhan Sijantung Jembatan V Barelang, berdasarkan petunjuk Bersambung ke Hal 11

liau itu diperiksa Kejati, ungkap sumber media ini. Sumber yang juga berprofesi sebagai supir mobil rental di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang lebih jauh mengungkapkan, tiga kali datang pak Sekda itu ke Tanjungpinang tak pernah datang pagi seperti pejabat lainnya. Pak sekda itu selalu datang las feri. Boleh jadi menghindari perhatian masya-

rakat, di Tanjungpinang pak sekda nginap di Hotel BBR, paginya baru pergi ke kantor Kejati. “Makanya, tak ada yang tahu bahwa pak Sekda itu sudah tiga kali diperiksa Jaksa, di Kejati juga jarang ada wartawan ngetem disana sehingga luput dari pantauan wartawan, beliau itu tak pernah datang pagi, seperti Bersambung ke Hal 11

RATUSAN JUTA DANA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD ANAMBAS FIKTIF

KANTOR DPRD Anambas di Tarempa

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Ratusan juta dana perjalanan dinas anggota DPRD Anambas fiktif, terungkapnya dana perjalanan dinas fiktif tersebut berawal diungkap oleh Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Kabupaten Kepulauan An-

ambas. LSM tersebut mengaku geram mengetahui ulah oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pasalnya para oknum tersebut dengan sengaja menyalahgunakan wewenang

untuk menggunakan uang perjalanan dinas pada tahun 2014 lalu. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung yakni mencapai ratusan juta rupiah. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu, Delmadi mengaku, yang ia tahu, setidaknya terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti yang valid sebesar Rp225.751.600. “Itu yang ketahuan, bagaimana dengan yang tidak ketahuan. Dewan itu memiliki fungsi pengawasan, seharusnya mengawasi bagaimana uang itu tidak disalahgunakan, bukan malah sebaliknya. Kalau dewan saja Bersambung ke Hal 11

Anggota DPRD Kepri Pertanyakan

Status Agung Muliana Sudah Pansiun TANJUNGPINANG, RAKtahun tertanggal 7 Desember YAT MEDIA-Anggota DPlalu.Di sisi lain, sebagai PenRD Kepri diminta melakukan jabat Gubernur, Agung menkonsultasi ke Menteri Dalam empati jabatan politis yang Negeri (Mendagri) terkait tidak dibatasi umur.Terkait dengan posisi Agung Mulyahal ini, menjadi penafsiran na apakah masih tetap seberbeda di kalangan anggota bagai Penjabat Gubernur Kedewan sehingga ada yang setpri atau akan segera diganti uju jika Agung yang menekmengingat sudah pensiun seen pengesahan APBD Kepri bagai pegawai.Inilah yang Penjabat Gubernur 2016 dan ada yang ragu karedikhawatirkan DPRD Kepri na takut bermasalah ke depan. Kepri agar produk hukum yang diJika melihat syarat awal, Agung Muliana hasilkan tidak bermasalah ke seorang Penjabat Gubernur depan. Termasuk tak ingin pengesahan harus ASN aktif dan minimal Eselon APBD 2016 yang rencananya dilakukan, 1A. Eselon 1A hanya ada di pusat yakni Senin (21/12/2015) justru bermasalah di setingkat Dirjen atau Sekjend serta staf kemudian hari. ahli kementerian/lembaga. Di satu sisi, sebagai Aparatur Sipil Di Kepri sendiri tak ada pejabat EsNegara (ASN) atau sebelumnya disebut elon 1A. Yang ada adalah dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agung sudah pensiun karena usianya sudah, 60 Bersambung ke Hal 2 CMYK

ANTERIAN penumpang di konter Lion Air Bandara Hang Nadim

Jelang Natal,

Harga Tiket Pesawat Melambung BATAM, RAKYAT MEDIA-Sepekan menjelang libur Natal 2015, Bandara Hang Nadim belum nampak dipadati penumpang, Sabtu (19/12/2015) pekan lalu. Pantauan media ini di Bandara Hang Nadim baik arus keberangkatan maupun kedatangan masih normal. Kabag Bandara Hang Nadim, Suwarso memprediksi Bersambung ke Hal 11

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

2

Diduga Kuat Terjadi Penyelewengan

Anggaran BP Batam Rp1,09 Triliun, Pendapatan Hanya Rp 900 M BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan (BP), hingga saat ini baru mendapat sekitar Rp 900 miliar pendapatan dari berbagai sumber.Adapun, dana itu diperoleh dari pelabuhan domestik, pelabuhan internasional, bandara Hang Nadim, Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dan lainnya. Sementara untuk anggaran tahun ini, sekitar Rp 1,09 triliun, di dalamnya sekitar Rp 200 miliar dari APBN. Pendapatan BP Batam yang sudah masuk, Rp 900 miliar itu diungkapkan Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono, kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, pendapatan itu diperoleh dari berbagai sektor pendapatan yang di bawah pengelolaan BP Batam. ”Baru sekitar Rp 900 miliar,” ungkap Andi. Sementara Direktur Pengelolaan Air dan Limbah BP

Batam, Tato Wahyu mengatakan, pendapatan BP tahun ini sekitar Rp 1,3 triliun. Pendapatan itu dari sewa lahan atau UWTO, jasa seperti di pelabuhan, bandara, pengelolaan air dan lainnya”Tahun ini sekitar Rp 1,3 triliun,” kata Tato. Dana yang diperoleh BP diungkapkan, digunakan untuk pembangunan Batam. Seperti, untuk menyiapkan infrastruktur di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, Batam. Termaksud untuk mendukung ketersediaan air bersih di Batam.”Kita mengelola dana untuk kawasan ini. Kita gunakan sesuai kebutuhan, dalam pembangunan sesuai dengan master plan Batam,” bebernya. BP Batam terus mendorong pembangunan infrastruktur, seperti di bandara Hang Nadim, pengelolaan pelabuhan laut dan lain. “Kita bangun pelabuhan laut dan bandara. Untuk

pembangunan, kita butuh income. Kita tingkatkan terus pelayanan,” janjinya. Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam, I Wayan Subawa sebelumnya mengungkapkan jika BP akan memanfaatkan transhipment Selat Malaka. Diperk irakan sekitar 55 juta teus kontainer yang melakukan aktivias bongkar muat.”Kita akan mendorong pemasukan dari pengelolaan bongkar muat, lebih maksimal,” harapnya. Sebelumnya pada tahun 2014, dari dana BP Batam sekitar Rp 1 triliun, sokongan dana dari pusat, hanya sebesar Rp 180 miliar. Sisanya sebesar Rp 820 miliar berasal dari pendapatan dari beberapa sektor. Di antaranya dari UWTO, shipyard, pengelolaan pelabuhan, bandara dan rumah sakit. Sementara dari pelabuhan laut sebesar Rp 130 miliar.(rm/tp)

BANDARA Internasional Hang Nadim Batam

Kapolda : Angka Kriminilitas Puluhan Mobil Pelansir BBM di Kepri Meningkat Tangkapan Polda Kepri Akan Dilelang BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari mengatakan, berdasarkan analisa dan evaluasi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Kepri, sepanjang Oktober dan November angka kejahatan mengalami kenaikan sebanyak 17 kasus (tren naik).”Sesuai hasil anev bulan Oktober 2015 terjadi 501 kasus, sedangkan pada bulan November 517 kasus,” kata kapolda kepada wartawan belum lama ini. Kapolda menjelaskan, dalam kasus yang terjadi sepanjang dua bulan tersebut, kejahatan konvensional masih mendominasi dengan catatan terjadi sebanyak 378 kasus. ”Untuk kejahatan transnasional masih didominasi tindak pidana narkoba sebanyak 38 kasus dan kasus curanmor roda dua,” katanya lagi. Untuk mengantisipasi dan menurunkan angka kejahatan, kata dia, Polri harus selalu melaksanakan operasi cipta kondisi, dengan memperbanyak anggota Polisi berseragam dinas di

Brigjen Pol Arman Depari Kapolda Kepri

tempat-tempat keramaian masyarakat. ”Untuk pencegahan kiranya kita harus melakukan pengawasan di titik-titik yang menjadi jalur keluar masuk, pengawasan di tempat-tempat hiburan yang terindikasi sebagai tempat peredaran narkoba, tempat - tempat ibadah, dan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku,” tegas dia. Lebih jauh disampaikan Arman Depari, bahwa Polda Kepri telah melaksanakan Operasi Mantap Praja (OMP) Pemilukada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan baik sehingga tercipta situasi dan kondisi yang aman dan kondusif. ”Kita telah melewati taha-

pan pemungutan suara, dan saat ini sedang dalam tahap perhitungan suara sampai tanggal 27 Desember 2015. Saya selaku pimpinan Polda Kepri mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang dengan semangat dan ikhlas mengamankan jalannya Pilkada ini,” tutur dia. Pada kesempatan ini juga, tambah Arman Depari, ia mengingatkan tentang kesiapan anggota polri khususnya Polda Kepri dan jajaran menghadapi Operasi Kepolisian Terpusat “Operasi Lilin 2015”. Operasi Kepolisian ini, kata dia dalam bentuk operasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung penegakan hukum.” Serta deteksi dini dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, guna mewujudkan Kamtibmas yang kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan dengan rasa aman dan nyaman,”ujarnya.(rm/bt)

PT Bintang Propertindo

Lakukan Pematangan Lahan di Tanjungundap Tanpa Izin BATAM, RAKYAT MEDIA-Aktivitas pematangan lahan (cut and fill) di kawasan Tanjungundap, Sagulung, Batam yang dilakukan PT Bintang Propertindo diduga menyalahi aturan. “Seharusnya pematangan lahan tersebut harus ada izin Amdal dan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemko Batam, setelah ada izin baru BP Batam mengeluarkan dulu izinnya,” kata Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo, kepada wartawan belum lama ini Penyidik PNS Bapedal Kota Batam masih melalu-

kan penyelidikan atas dugaan aktivitas ilegal yang dilakukan pihak perusahaan. Dalam operasi di lapangan, penyidik menyegel 10 unit alat berat yang sedang beroperasi di atas lahan yang diperkirakan seluas 18 hektare. ”Saksi lapangan, sudah dimintai keterangan, kita masih menunggu kehadiran pemberi izin dan pengawas lapangan dari BP Batam untuk diminta keterangnnya,” ujarnya. Pemanggilan pertama, kata Dendi keduanya tidak hadir. Padahal, tambahnya penyidik PNS menunggu

Box Redaksi

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh

PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000

Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)

yang bersangkutan hingga pukul 18.30 WIB. ”Kita komunikasikan lagi kapan bersedia hadir, mudah-mudahan pekan depan sudah bersedia memberikan keterangan guna proses penyelidikan,” tuturnya. Diberitakan sebelumnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam menghentikan aktivitas pematangan lahan (cut and fill) yang dilakukan secara ilegal di kawasan Tanjungundap, Sagulung, Batam. (rm/bty).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Puluhan mobil pelansir bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri rencananya akan dilelang. Polda saat ini tengah melengkapi persyaratannya. “Memang rencananya akan dilelang untuk negara. Kita sedang berusaha melengkapi persyaratannya,” ujar Direktur Reserse Krim-

inal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri Kombes Pol Syahardiantono di Mapolda. Kamis (17/12). Ia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama Pengadilan Negeri (PN) Batam. Termasuk Panitera serta mempublikasikan keberadaan mobil tersebut di Mapolda Kepri.”Sudah kita publikasikan juga, tapi tidak ada yang datang untuk mengambil,” terangnya. Syahardiantono men-

RATUSAN mobil pengangkut BBM ilegal deitahan di Mapolda Kepri

jelaskan sebelumnya pihaknya berencana melakukan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut. Namun, PN Batam tak mengeluarkan surat pemusnahan karena kasus tersebut tanpa adanya tersangka. ”Makanya melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) karena sesuai undang-undang. Kasihan juga jadi besi tua di sini (Mapolda Kepri),” tuturnya. Puluhan mobil pelansir yang sudah dimodifikasi tersebut merupakan tangkapan Ditreskrimsus Polda Kepri pada tahun 2014 lalu. Dalam pengamanan itu, polisi sama sekali tak mengamankan pemilik maupun sopirnya.”Pada saat digrebek, sopirnya ninggalin mobil di SPBU. Jadi tidak ada tersangkanya,” jelasnya. Adapun mobil pelansir solar yang saat ini ada di Polda Kepri dan akan dilelang tersebut, bernomor poli-

Muslim Bidin pejabat Eselon 1B yakni Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux dan Rektor UMRAH Tanjungpinang Prof Syafsir Akhlus. Untuk menjadi penjabat Gubernur Kepri, syaratnya adalah Eselon 1A, PNS aktif dan memiliki jabatan di kementerian. Agung sendiri merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).Sehingga, Agung bisa dilantik Mendagri menjadi Penjabat Gubernur Kepri karena posisinya ada dan terhitung pejabat Eselon 1A serta ASN aktif. Menjadi pertanyaan sejumlah anggota dewan, saat ini Agung bukan sebagai ASN aktif lagi karena sudah pensiun. Jabatannya di Kementerian juga secara otomatis akan digantikan pejabat lain karena sudah pensiun.Di sisi lain, ada juga yang menyebutkan bahwa Agung tetap sebagai Penjabat Gubernur Kepri yang

si BP 1365 XY, BP 1273 UZ, BP 1655 XD, BP 1218 ZU, BP 1553 PX, BP 1163 EX, BP 1392 ZM, BM 1863 XV, BP 1949 ZU, BP 1518 PZ, BP 1350 XU, BP 1130 XY, BP 1085 QX, BP 1892 ZU, BP 1308 ZU, BP 1536 FZ, BP 1664 ZU, BP 1681 UZ. BP 1139 ZH, BP 1707 ZP, BP 1026 ZU, BP 1358 ZU, BP 1368 ZU, BP 1582 QX, BP 1713 LX, BP 1706 UX, BP 1090 UZ, BP 595 ZU, BP 1954 UZ, BP1642 ZU, BP 9894 DX, BP 1538 UZ, BP 1017 JX, BP 1120 HZ, BP 1196 ZU, BP 1991 ZU, BP 1086 UZ. BP 1727 UX, BP 1640 ZL, BP 1087 UZ, BP 1050 QZ, BP 1096 UZ, BP 1201 UX, BP 1662 UJ, BP 1294 QX, BP 1727 UZ, BP 1632 UX, BP 1927 UX, BP 1371 QX, BP 1151 UZ, BP 1378 ZH, termasuk mobil Corolla putih dan Toyota merah hitam tanpa plat nomor polisi. (rm/bp). Sambungan Hal. 1

sah sebelum ada SK pergantian penjabat gubernur yang baru dari Mendagri. Dua pendapat berbeda ini mencuat di kalangan anggota DPRD Kepri. Onward Siahaan, anggota DPRD Kepri dari Gerindra menyarankan agar pimpinan dewan melakukan konsultasi ke Mendagri sehingga ada kepastian hukum di Kepri.”Sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bermasalah ke depan,” katanya, kemarin. Menurut Onward, di kalangan rekan-rekannya anggota DPRD Kepri sendiri, masih ada multi tafsir, terkait dengan keberadaan Agung Mulyana.”Jangan sampai keputusan yang diambil beliau nanti disebut cacat hukum. Itu jadi masalah untuk kita. Termasuk APBD 2016 nanti. Kita butuh kepastian. Jangan multi tafsir,”kata Onward. Agung Mulyana, menjawab pertanyaan wartawan, ia mengatakan dirin-

ya masih Penjabat Gubernur Kepri. Sebab, ia bekerja berdasarkan Keppres yang pengangkatan dirinya.”Saya menjabat sampai Gubernur hasil Pilkada baru dilantik. Itu sesuai SK pengangkatan saya,” ujar Agung Muliana Bahkan, Agung berjanji akan menunjukkan Keppres tersebut kepada wartawan hari ini, Sabtu (18/12/2015) pekan lalu. “Besok adinda (wartawan) bisa lihat. Isinya jelas,” ungkapnya. Ia mengatakan, yang melantik dirinya menjadi Penjabat Gubernur Kepri adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo atas nama Presiden RI Joko Widodo.”Yang mengusulkan Pak Mendagri. Yang menetapkan Pak Presiden sesuai Keppres (Keputusan Presiden) pengangkatan saya,” tambahnya. Ketika hal ini ditanya ke Profesor Sadu, seorang pengamat pemerintahan yang saat ini bertugas sebagai dosen di Institut Pemerintahan

Dalam Negeri (IPDN) menerangkan, otomatis harus berhenti, dan harus digantikan dengan orang lain. Sebab, jika tidak diberhentikan maka kebijakannya menjadi salah atau tidak sah.”Tidak berwenang lagi. Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah SK pensiun itu sudah keluar atau belum, seharusnya sebelum pensiun SK sudah turun dahulu,” jelasnya. Ia juga menjelaskan, jika ASN sudah berusia 60 tahun, maka jabatan yang dijalankan saat ini tidak bisa diperpanjang sebab batas seorang ASN adalah 60. Lain, dengan dahulu, kecuali di dalam klausa pengangkatannya, ada perpanjangannya, tambahnya menjelaskan. ”UU ASN tidak boleh, sudah 60 tahun, seharusnya sudah keluar SK pensiun,” jelasnya menambahkan segala kebijakannya akan menjadi batal. ”Jangan sampai diperpanjang kebijakannya atau dipertahankan, nanti akan rugi,” tambahnya. (rm/tps).

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Mawardi, Pemimpin Redaksi : Mawardi.M, Penasehat Hukum: Supriarno. SH. MH, Hamdan Hasibuan. SH, WKL Pemimpin Umum: Erwinsyah, SH, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemred/Penjab : Supriadi M.Y,SH, Redaksi Pelaksana : Trianto Patrick. Amd, Redaksi : Trinanto, Abdul Haris, SH, Amran, Iqbal Ramadan, Batam: Johan Munik, Gunawan, Ferianda, Maneger Iklan : Hardiansyah,SE, Sekretaris Redaksi, Marlina, Divisi Pemasaran : Johar Manik, Amran,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri, SH, Rustam Efendi, Erwinsyah. SH, Mahyuddin, Liputan Jabodetabek: Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, Deli Serdang : Azhar Munik, Liputan Batam : Ferianda, Iqbal Ramadhan, Gunawan, Biro Karimun : Jimi Martius , Tanjungpinang : Hariadi Usman, Bintan : Anton (Kepala), Ambar Tio Imando, Natuna : Irwansyah, Lingga : Amran, Anambas : usman, Provinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Kampar Riau : Irwan, Jawa Barat : Dadang Kusnadi, Hilman Saragih,Amir Husin,Sutarna, Biro Bogor : Ismail, Nurdin, SumateraBarat : Aminah Zalani Amd (Kepala), Zakirman, Ramli,Jambi : Firdaus, Ramli, Nurmansyah,Lay Out : Wandi, Divisi Iklan : Iqbal Ramadhan, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen.

Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, Perwakilan Jakarta : Jalan Raya Kukusan, Komplek Kukusan Permai Blok K No.18 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021) 7490243, Fax (021)7492117, HP 081218206727 Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, Website: www.rakyatmedia.com, Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : harianrakyatkepri@yahoo.com

Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas

CMYK

3

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BATAM

Bapedal Batam Berharap

Bangkai MT Thorco Cloud Segera Dievakuasi BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam berharap kapal MT Thorco Cloud V2FU6 yang kini karam di perairan internasional, Selat Singapura agar dapat segera diangkat sebelum terjadi pencemaran laut yang timbul dari bahan bakar minyak (BBM) kapal tersebut. ”Kami berharap kapal segera ditarik kedarat, karena sejauh ini belum diketahui apakah laut sekitar sudah tercemar,” kata Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo, Sabtu (19/12/2015) lalu. Kapal MT Thorco Cloud V2FU6 kini masih berada di koordinat —1'-12"-64-N—103'-54"-105-E, perbatasan antara Batam, Kepulauan Riau - Singapura setelah ditabrak oleh kapal MV.Stolt Comitment pada Rabu (16/12/2015) sekitar pukul 16.30 WIB. Dendi mengatakan, keesokan hari setelah terjadi tabrakan tim lingkungan hidup Bapedal Kota Batam turut mengkroscek kelokasi bangkai kapal untuk memastikan sejauh mana tingkat pencemaran laut yang telah terjadi. ”Pengamatan masalah pencemaran masih berlangsung, dengan penelusuran ke lokasi kecelakaan dan beberapa pantai yang diduga menurut pola arus dapat tercemar. Beberapa sample air laut sudah diambil untuk diteliti,” kata Dendi. Ia mengatakan, sejauh ini dapat dipastikan laut perairan Batam belum tercemar akibat tabrakan tersebut. Pasalnya, sampai saat ini belum ada masyarakat khususnya nelayan yang mengeluh terjadi pencemaran. “Sementara ini belum ada nelayan yang mengadu ke Pos Aduan Bapedal,” jelasnya. Diberikan sebelumnya, Kantor Pelabuhan Laut Batam telah berupaya memanggil penanggungjawab kapal MT Thorco Cloud V2FU6 yang tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal MV Stolt Commitment, Rabu (16/12/2015) malam lalu. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam, Gajah Roseno. Ia mengatakan, pemanggilan itu dilakukan untuk mengkoordinasikan terkait bagaimana mengangkat kapal tersebut. Pasalnya, kapal yang tenggelam tepat berada di jalur Internasional.”Kita mengupayakan jangan sampai terjadi pencemaran laut dan akan menandai lokasi tenggelamnya kapal. Sekarang baru tahap pembicaraan. Mereka juga memiliki izin berlayar yang lengkap,” terang Gajah, Jumat (18/12/2015) sore. Selain itu, Thorco Cloud V2FU6 sendiri, merupakan kapal bermuatan pipa yang dibawa dari Batam dan rencananya menuju Taiwan. Dari 12 kruw kapal 6 orang berhasil diselamatkan dan tengah mendapat perawatan rumah sakit di Singapura. Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) cabang Tanjungpinang, Abdul Hamid mengatakan, pada hari ke empat setelah peristiwa tabrakan terjadi, pihaknya belum bisa melakukan penyelaman untuk menelusuri korban apakah masih terjebak di dalam kapal. Pasalnya, sejauh ini pihak kepolisian Singapura belum memberi informasi secara resmi. ”Belum ada keterangan resmi dari para korban yang selamat atau pihak kepolisian Singapura untuk menjelaskan yang tidak selamat dalam posisi dimana setelah insiden tersebut,” ujarnya.(rm/bt)

Enam Kepala Dinas Pemprov Kepri

Bakal Masuk Kotak TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Ada sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Kepri, belakangan ini gelisah karena bakal kehilangan jabatan dan ada pula yang kasak kusuk mengincar jabatan, menyusul pasangan HM Sani-Nurdin Basirun menang dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Informasi dari diperoleh media ini dari markas pemenangan HM Sani-Nurdin Basirun di Batam menyebutkan, bahwa calon kuat yang akan menempati jabatan Sekdaprov Kepri, dalam kepemimpinan Sani-Nurdin nanti adalah Arif Fadillah yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Karimun.”Pak Arif akan disiapkan jadi Sekdaprov menggantikan pak Robert,” kata orang

dekat HM sani. Menurutnya, bukan hanya Arif yang akan masuk dalam kabinet Sani-Nurdin. Tapi ada sejumlah pejabat Karimun yang masuk, termasuk dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan. Sebab, pejabat Bintan banyak yang senior dan layak menempati posisi Eselon IIA.”Kayaknya separuh (pejabat Kepri) yang akan diganti, ujarnya Isu yang berkembang belakangan ini,setelah HM.Sani-Nurdin Basirun unggul dalam Pilgub Kepri 9 Desember 2015 lalu, ada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepri yang selama ini loyal terhadap mantan Wakil Gubernur Soerya Respationo belakangan ini sudah tak bergairah lagi menjalankan tugasnya.

Diantara mereka kabarnya sudah ada yang mengambil ancang ancang pindah tugas ke daerah lain Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepri yang bakal masuk kotak adalah Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti. S.Sos, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Muramis. SE, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs Buralimar, Kepala Biro Perlengkapan Kepri M Luter Maromon.S.Sos dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan tranmigrasi Kepri Tagor Napitupulu. SE. Kelima pejabat tersebut kabarnya merupakan pejabat yang tidak loyal terhadap kepemimpinan HM Sani. Sumber media ini mengungkapkan, kelima pejabat Pemprov Kepri tersebut sebelumnya adalah

penjabat Pemerintah Kota Batam, yang dibawa ketika HM Sani dan Soerya Respationo memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2010 silam. Selama lima tahun kepemimpinan HM Sani dan Soerya Respationo di provinsi kepri, kelima penjabat ini kabarnya tidak begitu loyal dengan HM Sani. Selain ke lima pejabat tersebut, tamb ah sumber, Kepala badan Pembangunan daerah (Bapeda) Naharuddin, juga disebut sebut bakal dilengserkan dalam kabinet Sani-Nurdin. Pasalnya, dalam Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Kepri, Naharuddin kabarnya mendukung salah satu pasangan yang kalah,ungkap sumber di internal Pemprov Kepri. (rm/mwd).

4 DAERAH RANGKAIAN KEGIATAN PJ. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU AGUNG MULYANA Website: www.rakyatmediapers.co.id

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

PJ. GUBERNUR Kepulauan Riau Agung Mulyana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PLTD Suka Berenang, Gudang Bulog di KM 5 Bawah, Pasar Bintan Center serta ke Embung Gesek. PJ. GUBERNUR Kepulauan Riau Agung Mulyana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PLTD Suka Berenang, Gudang Bulog di KM 5 Bawah, Pasar Bintan Center serta ke Embung Gesek.

GUBERNUR Kepri sedang mencuci tangan, saat di resmikannya pengunaan air bersih.

PENJABAT gubernur Kepri Agung Mulyana saat di Lingga.

MUFIDAH Jusuf Kalla Tanam 26 Ribu Batang Mangrove

GUBERNUR Bagikan 363 DIPA Senilai Rp5,44 Triliun

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 dari Presiden RI Joko Widodo sebesar Rp1.631 triliun. Penyerahan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta

PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana, melakukan sidak ke pembangkit listrik PLN, Bulog, Rumah Sakit Daerah (RSUD) Provinsi, dan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) di Kampung Gesek, Kabupaten Bintan.

5

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DAERAH

Setelah Unggul 41.827 Suara

Untung Sabut Tetap Timbul Teruskan Pembangunan di Kepri BATAM, RAKYAT MEDIAUntung sabut, kelautan mana pun dibuang tetap timbul, begitulah perjalanan hidup HM.Sani, demikian juga juga perjalanan kariernya selalu timbul seperti sabut. Jikadalam persaingan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang dilaksanakan secara serentak 9 Desember 2015 lalu pasangan HM Sani-Nurdin Basirun menang, itu sudah kehendak masyarakat HM.Sani kembali memimpin provinsi Kepri. Bukan karena keberuntungan dan manipulasi suara, tetapi memang sudah tepat pilihan masyarakat memilih pemimpin yang berpengalaman, jujur serta orang yang amanah. HM Sani sudah membuktikan selama 5 tahun memimpin Kepri, berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pembangunan diberbagai bidang. Kemenangan yang diraih pasangan H.M Sani-Nurdin Basirun sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri sebelumnya sudah dipridiksi banyak kalangan. Hal ini bisa dilihat dari derasnya dukungan terhadap pasangan yang mengusung motto bersatu teruskan pembangunan sebagai wujud Kepri Bunda tanah melayu . Selain itu, kemenangan H.M Sani-Nurdin Basirun (Sanur) bukan hanya karena diusung oleh banyaknya partai politik. Namun H.M Sani memang merupakan salah seorang birokrat yang memiliki segudang pengalaman dalam pemerintahan dan selama lima

tahun memimpin Provinsi Kepri telah berhasil meningkatkan berbagai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepri Jadi pasangan ini dinilai layak memimpin Provinsi Kepri untuk lima tahun ke depan. Dan ini terbukti pada Rabu (9/12/2015) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri),H.Muhammad Sani dan H.Nurdin Basirun, sementara unggul dibandingkan

saingannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri H.M.Soerya Respationo dan H.Anshar Ahmad. Hasilnya rekapitulasi perolehan suara masing-masing Paslon nomor urut 1, SaniNurdin (SaNur) menang 41.827 suara atau sekitar 6,13 persen dari nomor urut 2, Soerya-Ansar (SAH). Perolehan suara dari 5 Kabupaten dan 2 Kota seProvinsi Kepri dengan total pemilih 682.534 orang, Sa-

Nur meraih 347.515 suara atau sekitar 50,92 persen dan Paslon SAH mendapat 305.688 suara atau sekitar 44,79 persen. Sementara, jumlah yang tidak sah mencapai 29.331 suara atau sekitat 4,29 persen. Ketua KPU Kepri, Said Siradjudin menyampaikan, hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara akan ditetapkan pada 23 Desember 2015. Tetapi, sambungnya, jika salah satu Paslon men-

gajukan gugatan ke Mahkama Konstitusi (MK) maka penetapan dilakukan sekitar 12-16 Maret 2016.”Kalau tidak ada gugatan ke MK, tanggal 23 Desember 2015 akan ditetapkan,” kata dia. Sesuai rekapitulasi perolehan suara di KPU, diketahui persentase pemilih dalam Pilkada serantak Tahun 2015 di Provinsi Kepri hanya 55,29 persen. Sedangkan yang terdaftar dalam DPT, DPTb1, DPTb2, DPPh untuk lima

Kabupaten dan dua Kota sebanyak 1.234.535 orang.”Yang menggunakan hak pilih hanya 682.543 orang setara 55,29 persen,” jelasnya. Menanggapi hal ini, Sani sujud syukur atas kemenangan tersebut. ”Kita sudah kerja maksimal dan respons masyarakat cukup bagus. Dengan tulus bekerja. Keberhasilan selama bertugas, 49 tahun mengabdi tanpa putus, sama dengan buku “Untung Sabut” mengalir secara biasa tentu dengan kerja keras. ”Yang lebih penting saya selalu didukung oleh keluarga,” kata Sani. Kepada wartawan, HM. Sani yang telihat santai, mengatakan kalau kemenanganya dalam Pilkada Kepri tahun 2015 ini ibarat mimpi, karena sangat tidak diduga.” Kemenangan ini adalah anugrah, dan kemenangan ini adalah marwah Melayu. Ke depan, marwah Melayu yang kita cintai ini bersama dengan suku lainya di Kepri harus terus kita jaga sehingga tidak diambil orang lain,” ujar HM. Sani, kepada wartawan belum lama ini di Sekretariat kemenangan sanur di Batam Centre. Atas kemenangan pasangan Sanur, meski calon Gubernur Sierya Respationo dan Ketua DPRd Kepri Jumaga Nadeak belum memberikan ucapan selamat. Namun penjabat Gubernur Kepri Agung Muliana sudah memberikan ucapan selamat atas kemenangan pasangan HM.SaniNurdin Basirun di Pilkada Kepri.(rm/mawardi).

Lima Pelabuhan Pelindo Dijadikan Sebagai Tol Laut TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak lima dari 24 pelabuhan di Indonesia yang ditetapkan pemerintah pusat untuk mendukung program tol laut berada di bawah naungan PT Pelindo I. Asistant Corporate Secretary (ACS) Humas Pelindo I Medan, Eriansyah di Tanjungpinang, Rabu mengatakan Pelindo I sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ikut berperan mensukseskan program tersebut melalui penyediaan infrastruktur dermaga dan kepelabuhanan di wilayah barat. ”Sebanyak lima pelabuhan itu ada di Pelindo I yakni Pelabuhan Malahayati di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Belawan dan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Dumai di Provinsi Riau dan Batam di Provinsi Kepri,” katanya. Menurut dia, Pelindo I menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang terletak di Kabupaten Batubara Sumut sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia yang sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai pelabuhan penghubung Indonesia bagian barat. ”Pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2015 dan bakal menjadi pelabuhan yang mendukung segala aktifitas ekspor dan impor melewati Indonesia bagian barat,” ujarnya. Eriansyah mengemukakan

PELABUHAN batuampar salah satu pelabuhan pendukung tol laut

posisi strategis Pelabuhan Kuala Tanjung yang terletak di Selat Malaka akan dioptimalkan untuk meraih peluang di selat tersibuk di dunia tersebut.”Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung sendiri sudah dimulai pada awal Mei 2015 dan ditargetkan rampung pada akhir 2016, jadi awal 2017 sudah bisa beoperasi,” katanya. Selain itu, lanjutnya Pelabuhan Malahayati di NAD juga turut disiapkan menjadi pelabuhan peti kemas.Untuk Belawan, Pelindo I melakukan penambahan panjang pelabuhan sejauh 700 meter sebagai salah satu pelabuhan yang melayani aktifitas peti kemas. Sementara pelabuhan di Dumai dikonsentrasikan Pelindo I

menjadi pelabuhan terbesar CPO di Indonesia. Sedangkan Batam, akan dilakukan koordinasi bersama BP Batam untuk mengoptimalkan Pelabuhan Batu Ampar. Seandainya lima pelabuhan tersebut rampung, Pelindo I berharap jalur tol laut dari kawasan barat, masuk melalui Malahayati, Belawan dan Kuala Tanjung, Dumai lalu bergerak ke Jakarta, Surabaya, Makassar dan sampai ke Papua yang secara umum melintasi semua wilayah dari Indonesia secara simultan. ”Artinya, dalam mensukseskan program tol laut, Pelindo I telah menyiapkan segala semua infrastruktur di wilayah barat yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya.(rm/ant)

Tiket Kapal Kelud Tujuan Belawan Dikuasai Calo BATAM, RAKYAT MEDIABeberapa calon penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dari Batam tujuan pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara (Sumut) mendatangi kantor Pelni di Sekupang, Sabtu (19/12/ 2015) pagi pekan lalu. Kedatangan mereka adalah untuk membeli tiket.

Namun setiba di sana, beberapa calon penumpang itu mendapat informasi dari petugas, bahwa tiket sudah habis dibeli oleh penumpang lain.”Habis bang (tiket,red) katanya. Dari pagi kami ke sini nanya tadi. Ya apa boleh buat sudah habis,”ujar Lenny (30-an) calon penumpang yang dijumpai di kantor itu se-

raya meninggalkan lokasi. Tak hanya Lenny, Manahan Hasibuan (25) calon penumpang lain juga mengalami nasib yang sama. Ia tidak mendapatkan tiket.”Tak ada bang di loket ini. Tapi kata bapak yang di luar itu, ada tiket sama orang lain. Kurang tahu kalau mahal yah. Ini belum tanya,” kata dia.(rm/tb)

SELEBRITIS

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Cita Citata Artis Dangdut

BAYARAN TERMAHAL

ARTIS Dandut Ayu Ting Ting

Tahun Baru Ayu Ting Ting

Ajak Keluarga ke Luar negeri

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Tak bisa di pungkiri dunia hiburan tanah air semakin hari semakin beragam saja. Salah satu hiburan yang telah menjadi primadona banyak orang adalah dangdut. Dangdut merupakan salah satu genre musik paling populer yang berasal dari Indonesia. Dangdut dapat dengan mudah di terima di berbagai kalangan masyarakat mulai dari anak muda, dewasa hingga yang tua pun sangat menyukai musik ini. Dengan kepopuleran yang tiada batasnya, setiap harinya selalu muncul artis artis baru yang membawakan lagu dangdut di berbagai media televisi. Bahkan yang berhasil menarik perhatian akan menjadi selebritis dan juga bisa mendapatkan berbagai kesempatan untuk tampil dalam berbagai acara. Semakin lagu dangdut di putar, dan semakin populer lagu dangdut dikalangan masyarakat tak bisa di pungkiri artis atau penyanyi yang membawakan

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, tentu banyak orang sudah mulai merencanakan ke mana dan bersama siapa mereka akan menghabiskan waktunya. Hal tersebut rupanya berlaku pada pedangdut belia dan cantik, Ayu Ting Ting. Rasanya alasan Ayu tidak lain adalah karena ia ingin refreshing di tengah kesibukannya yang padat. Bukan cuma itu saja, pelantunSambalado itu pun mengungkapkan ingin mengajak keluarganya berlibur ke luar negeri.”Pengennya sih jalan-jalan ke luar negeri. Keliling dunia ngajak keluarga,” ujar Ayu Ting Ting diiringi tawa ringan saat ditemui di Studio MNCTV, Pondok Gede, Jakarta Timur belum lama ini. Menurut kabar yang beredar, personel Trio Cecepy itu akan mengajak keluarganya untuk pergi berlibur ke Hongkong sekaligus merayakan ulang tahun sang buah hati tercinta, Bilqis Khumairah Razak, pada 28 Desember mendatang. Namun saat ditanya perihal keberangkatannya ke Hongkong, Ayu tak banyak memberikan komentar.”Ya lihat aja nanti. Insya Allah,” jawabnya singkat. Dalam kesempatan kali itu, Ayu juga tak luput dari pertanyaan tentang siapa pasangan hidup yang akan menemaninya setelah putus dari Shaheer Sheikh. Meski belum memiliki nama yang pasti, Ayu sangat berharap sosok seperti inilah yang kelak akan mencintainya dan Bilqis.”Pokoknya mudah-mudahan dikasih (pasangan) yang terbaik, jujur, sayang sama saya, menerima apa adanya. Pastinya berharap lebih baik dalam soal karir, percintaan dan rumah tangga (ke depannya),” pungkasnya. (rm/klc).

Ahmad Dhani Sindir Maia Estianty:

Enggak Ikut Bayar RS Tapi Bawa Infotainment JAKARTA, RAKYAT MEDIA- AHMAD Dhani menyindir Maia Estianty terkait kehadirannya saat operasi yang dijalani Abdul Qodir Jaelani atau Dul. Seperti diketahui, pada Jumat (18/12/ 2015) pekan lalu Dul menjalani operasi lepas pen di rumah sakit Pondok Indah. Maia Estianty melalui akun Twitter dan Instagram mengunggah foto yang menunjukkan Dul berada di kamar perawatan rumah sakit.”Hari ini di RSPI (Dul operasi pengambilan pen di kaki ) ada yg ga bayar rumah sakit tapi pencitraan ngajak SILET seperti biasa,” tulis Ahmad Dhani. Dalam kicauan tersebut Ahmad Dhani tidak menyebutkan nama. Namun jika Anda menonton infotainment Silet yang tayang di RCTI pada Sabtu (19/12/ 2015) lalu, tentu sudah tahu jawabannya.Silet episode

Musisi Ahmad Dhani tersebut menampilkan liputan Maia Estianty menemani Dul dari sebelum hingga sesudah operasi. Berbagai komentar pun dialamatkan netizen untuk Dhani. Banyak yang membela Maia Estianty dan menganggap sudah kewajiban seorang ayah membiayai putranya. Ada pula netizen yang

menganggap sifat mantan istri dan istrinya sekarang terpengaruh Dhani.”ga mantan istri ga istri siri semua doyan pencitraan. Mungkin nyontoh dirimu pakdhe:-)” tulis adiarto_bara. Hubungan Ahmad Dhani - Maia Estianty yang sempat adem, bahkan keduanya secara bersamaan hadir di ulang tahun Al Ghazali pada 2014 silam, sepertinya kembali memanas.Aksi sindir ini terjadi tak lama setelah Mulan Jameela meminta maaf pada Maia. Video permintaan maaf Mulan Jameela yang diunggah Deddy Corbuzier di YouTube, disesalkan Maia Estianty. Menurut Maia Estianty, permintaan maaf Mulan Jameela justru membuatnya teringat luka lama. Sementara Ahmad Dhani justru menganggap aksi Mulan Jameela sebagai tindakan bodoh. (rm/klc).

TARGET SYAHRINI MENIKAH AWAL TAHUN DEPAN JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kisah cinta penyanyi Syahrini memang tidak sesukses kariernya di dunia tarik suara. Meskipun begitu, Syahrini berani memasang target untuk menikah tahun depan. Tak tanggung-tanggung, pemilik jargon Maju Mundur Cantik tersebut memasang target untuk launching album serta diiringi dengan pernikahan pada awal tahun depan yang artinya tinggal beberapa bulan lagi.”Mudah-mudahan aku ingin mengawali awal tahun dengan launching album dan menikah, mudah-mudahan segera, doain saja,” ungkap Syahrini seperti dikutip Go Spot, RCTI. Meskipun begitu, mantan pasangan duet Anang Hermansyah ini mengaku tak ingin terburu-buru untuk mendapatkan pasangan. Pasalnya, ia masih menunggu restu dari orangtua.”Seperti yang mama mau supaya Allah meridhai, lambat tapi mantap, kalau buru-buru untuk status untuk apa,” pungkasnya. (rm/oz).

lagu tersebut akan menjadi tenar dan dikenal banyak orang. Tak heran berbagai undangan pun akan datang menghampirinya. Nah berikut adalah deretan lima penyanyi dangdut Indonesia dengan bayaran termahal dalam sekali tampil Siapa sangka, nama Cita Citata yang dulunya penanyi bergenre jazz justru populer berkat musik dangdut. Sukses membawakan lagu Sakitnya Tuh Disini yang sangat fenomenal, Cita Citata langsung menjadi artis yang berpenghasilan miliaran rupiah. Kendati termasuk baru di di dunia hiburan tanah air, namun karir Cita Citata meroket pesat. Bayaran yang diperoleh penyanyi kelahiran Bandung 14 Agustus 1994 tersebut juga sangat tinggi. Cita Citata bisa mendapat bayaran sekitar 70 juta untukmenyanyikan 7 buah lagu. Ditambah lagi, Cita Citata kini banjir tawaran on air maupun off air bahkan sering manggung di luar negeri. (rm/klc)

Nikita Mirzani Bantah Tersandung Kasus Prostitusi Online JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Nikita Mirzani sedang dirundung banyak beban pikiran pasca-tersangkut dugaan kasus prostitusi online beberapa waktu lalu. Sejak itu wajah Niki semakin sering muncul di layar kaca, entah sebagai narasumber atau memang diburu juru warta ketika sedang berada di suatu tempat. Pada Kamis (17/12/2015) pekan lalu, Nikita juga sempat diundang ke kantor Liputan6.com untuk acara live streaming bertajuk ‘Dear Haters‘ dan membeberkan cerita terkait hal yang santer dibicarakan sejak penangkapan di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Niki mengajak buah hatinya, Azka Raqila Ukra. Ia berfoto menggendong putranya itu.”Tak peduli dalam suasana hati seperti apapun, ia (Azka) selalu bisa membuatku tersenyum. Aku sangat berterima kasih

pada Tuhan untuk hidup yang luar biasa ini,” tulis Nikita sebagai keterangan video di Instagramny Lewat unggahan di akun Instagramnya beberapa jam yang lalu, Sabtu (19/12/ 2015) lalu, Niki bersyukur bahwa Azka-lah yang membuatnya terus tersenyum entah bagaimanapun caranya. Azka adalah penyemangat Nikita. Ia mengunggah flipagram bersama Azka dan tampak sedang menggendongnya. Ada pula foto-foto Azka ketika sedang makan dan mulutnya belepotan, wajahnya tersenyum lucu. Niki tak jarang terlihat menangis ketika bercerita tentang masalahnya baik di depan atau di belakang kamera. Salah satu ketakutannya adalah dirinya belum mendapatkan cara memberitahu kedua anaknya, Loli, dan Azka mengenai kasus ini saat keduanya beranjak dewasa nanti. (rm/L.6)

NIKITA Mirzani sedang berpose di studio 2 Jakarta

Pasha Sibuk Politik,

Naga Lyla Jadi Vokalis Band Ungu?

PASHA vokalis band Ungu berjabat tangan dengan Ketua PAN

Syahrini

JAKARTA, RAKYAT MEDIAPasha Ungu mulai sibuk dengan pencalonan dirinya sebagai Walikota Palu, Sulawesi. Ia pun tak bisa lagi menemani bandnya untuk manggung. Meski personel Ungu lainnya mendukung Pasha berpolitik, namun Makki, Enda, Onci, dan Rowman tak mau vakum dari bermusik. Untuk promosi single ketiga mereka Andai Aku Bisa keempat cowok ini pun menggandeng Naga Lyla Ungu sebagai vokalis.

Benarkah Naga Lyla akan menggantikan posisi Pasha? “Bukannya jadi vokalis Ungu, soalnya Lyla sama Ungu satu manajemen. Kebetulan Aa Pasha lagi nggak bisa, sementara Ungu mau promo jadi diperbantukan saja. Konsepnya sih featuring, Ungu featuring Naga Lyla,” jelas Naga, ditemui dikawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (8/9/2015). Ini bukan kali pertama pemilik nama Sali Indra Perdana Sinaga membantu band Ungu sebagai voka-

lis. Namun, ia menegaskan kalau dirinya tak akan menggantikan posisi Pasha. Apalagi, bandnya sendiri, Lyla juga akan merilis album baru.”Nggak lah (jadi vokalis Ungu). Lyla sendiri juga akan liris album terbaru, jadi nggak mungkin,” tandas Naga. Diakui Naga, tampil sebagai vokalis Ungu bukan tanpa sepengetahuan Pasha. ”Semua pasti atas izin Pasha. Yang jelas hari ini promo lagu Andai Aku Bisa atas seizin player Ungu termasuk Pasha,” kata Naga. (rm/okz)

7

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

OLAHRAGA

Website: www.rakyatmediapers.co.id

PEMAIN kesebelasan Arsenal

Tim Besar Takut Lawan Arsenal LONDON, RAKYAT MEDIA-Fullback Arsenal, Hector Bellerin, mengatakan tim-tim besar sekarang merasa takut untuk melawan mereka. Hal itu menyusul performa impresif The Gunners di beberapa pertandingan terakhir. Dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Mikel Arteta dan kawan-kawan belum sekalipun menelan ke kekalahan. Bahkan, Arsenal mampu mengamankan satu tiket ke babak 16 besar Liga Champion setelah di partai pamungkas mengandaskan perlawanan wakil Yunani, Olympiakos, tiga gol tanpa balas. “Setelah Natal hingga saat ini, kami memenangkan sebagian besar pertandingan melawan tim-tim besar. Anda bisa kalah sekali, tapi saya pikir, persepsi mereka (tim lain) tentang Arsenal sudah berubah,” ujar mantan mantan pemain akademi sepakbola Barcelona itu, seperti dikutip dari Soccerway, Sabtu (19/12/2015) lalu. “Itu sangat penting karena banyak tim berkualitas di Premier League dan Liga Champions dan melihat mereka takut melawan Arsenal. Itu merupakan sesuatu yang tidak kita miliki beberapa tahun lalu,” tambahnya. Di babak 16 besar Liga Champion, Arsenal akan berhadapan dengan juara bertahan, Barcelona. Sayangnya, anak asuh Arsene Wenger memiliki catatan kurang baik kala berjumpa Barca. Dari tujuh pertemuan keduanya, Meriam London hanya sekali merasakan kemenangan pada 17 Februari 2015 di Emirates.(rm/oz).

5 BABAK PERSETERUAN PIQUE DENGAN MADRID MADRID, RAKYAT MEDIABahwa Real Madrid dan Barcelona bermusuhan itu sudah jadi takdir. Yang menarik dari hubungan kedua klub dalam beberapa periode terakhir adalah tingginya tensi Gerard Pique dengan kubu El Real.

DROGBA pemain kesebelasan The Blues

Drogba Kembali ke Chelsea LONDON, RAKYAT MEDIA-Pernyataan mengejutkan kembali dilontarkan pemilik Chelsea, Roman Abramovich. Dikabarkan mantan pemain The Blues, Dider Drogba, akan kembali ke Stamford Bridge dalam waktu dekat. Kehadiran Drogba kembali ke klub asal London Utara tersebut bukan untuk menjadi pemain. Abramovich menawarkan Drogba menjadi staf kepelatihan Chelsea. Mengutip dari Sportsmole, Sabtu (19/12/2015) lalu, pernyataan tersebut diungkapkan pengusaha asal Rusia itu beberapa jam setelah pemecataan Jose Mourinho sebagai pelatih Tim London Biru. Drogba akan diproyeksikan sebagai asisten pelatih. Drogba mengaku senang bisa kembali ke Chelsea. Karena bagi pemain Timnas Pantai Pantai Gading tersebut, Chelsea merupakan klub yang ada di hatinya. Seseorang mengatakan kepada media: “Ia (Drogba) senang bisa kembali ke Chelsea. Chelsea merupakan klub yang ada di hatinya, bahkan jika ia merasa tidak di hargai oleh Jose Mourinho saat kembali ke London pada musim 2014-2015.”(rm/oke)

Dalam setahun terakhir Pique menjadi pemain yang paling disebali suporter Madrid. Bek internasional Spanyol itu dalam beberapa kesempatan mengeluarkan ejekan-ejekan yang menohok Madrid. Hasilnya, Pique berulang

takan keheranannya dengan aksi suporter yang menyorakinya. Tapi di saat bersamaan dia terlihat santaisantai saja menghadapi itu semua. Berikut babak-babak perseteruan Pique dengan Madrid, seperti diberitakan BBC,.(rm/sb).

Surabaya United Ikut Sedih Aremania Tewas

SPORTER Aremania berkumpul dilapangan

SRAGEN, RAKYAT MEDIASelain kesedihan di pihak manajemen Arema dan

Aremania, ungkapan duka dan penyesalan juga dilontarkan kubu Surabaya United. Bos

LOS MILLONARIOS DIPREDIKSI MAMPU TAKLUKAN BARCA

KESEBELASAN Los Millonarios

MONTEVIDEO, RAKYAT MEDIA-Raksasa Liga Argentina, River Plate, dihadapkan lawan yang sulit dalam melakoni laga final Piala Dunia Antarklub 2015 Jepang. Pasalnya, klub berjulukLos Millonarios bakal menghadapi salah

kali dapat sambutan tak menyenangkan dari suporter. Bukan cuma ketika turun ke lapangan dalam seragam Barcelona, tapi juga saat membela tim nasional Spanyol. Mantan pemain Manchester United itu sempat menya-

satu kekuatan terbaik dari Eropa, yakni Barcelona. Banyak yang berpendapat bahwa Barca bakal menang mudah atas River Plate dalam pertandingan yang bakal berlangsung di International Stadium Yokohama, Ming-

gu 20 Desember 2015, malam WIB. Terlebih, dari segi pemain, River Plate juga kalah jauh ketimbang skuad Blaugrana. Akan tetapi sebuah komentar berbeda justru terlontar dari mulut legenda Timnas Uruguay, yakni Diego Forlan. Mantan pemain Manchester United dan Inter Milan itu optimis tim arahan Daniel Passarella tersebut bakal menaklukkan Barca. “Mereka (pemain River Plate) sadar laga melawan Barcelona takkan berjalan mudah, dan ini seperti pertarungan antara David melawan Goliath di sepakbola. Tapi, saya cukup yakin bahwa mereka memiliki kualitas untuk melakukan itu,” ujar Falcao, seperti dilansir Marca, Sabtu (19/12/2015) lalu. “Potensinya ada di sana untuk sebuah kejutan. Dan apabila Anda memenangi laga tersebut, Anda bisa menyandang gelar sebagai yang terbaik di dunia. Saya rasa itulah tujuan mereka berada di sana saat ini,” tutup top skor Piala Dunia 2010 Afrika Selatan tersebut. (rm/oke).

Surabaya United, Gede Widiade menyampaikan bela sungkawa sekaligus meminta suporter untuk menjaga sportivitas. “Ini sangat mengejutkan. Saya sangat sedih dan berduka karena ada suporter Aremania yang menjadi korban saat hendak mendukung timnya. Bukan seperti ini seharusnya sepakbola. Rivalitas harus dibangun dengan positif karena bagaimana pun akan menentukan sepak bola Indonesia ke depannya,” ujar Gede Widiade. Untuk menghindari bentrok susulan, sebagian rombongan suporter yang melewati jalur tengah, rombongan Aremania lainnya dari Malang memilih jalur selatan untuk menghin-

dari gesekan dengan suporter lain. Jalur yang ditempuh adalah Malang, Blitar, Trenggalek, Wonogiri dan Sleman. Kendati jalur ini dianggap aman, bus Aremania tetap mendapat pengawalan. Kepolisian Kota Malang sudah menugaskan dua polisi di tiap bus rombongan Aremania. Kejadian ini juga sangat mengejutkan karena sebelumnya Aremania dengan aman bisa datang ke Sleman saat mendukung timnya menghadapi Persipura Jayapura. Selain itu, rivalitas antara Arema Cronus dan Surabaya United juga relatif dingin karena kedua kubu sudah berupaya menjaga atmofir positif sebelum laga.(rm/oz).

Kagawa Tertarik Kepada Liverpool DORTMUND, RAKYAT MEDIA-Kedatangan Jurgen Klopp sebagai pelatih anyar Liverpool telah mencuri perhatian banyak orang, salah satunya Shinji Kagawa. Mantan pemain Manchester United itu menyatakan tertarik melihat The Reds saat ini. Kagawa menuturkan, Liverpool sudah menunjukkan perubahan sejak kedatangan Klopp. Pesepakbola 26 tahun itu salut melihat proses adaptasi yang terjadi dengan cepat antara Klopp dan The Anfield Gank. “Saya tertarik melihat seberapa banyak dan seberapa cepat Klopp, pelatih yang saya kenal baik, bisa berganti tim ke Liverpool,” kata Kagawa, seperti diberitakan oke zone, Sabtu (19/ 12/2015) lalu.

KAGAWA pemain Nasional Jepang

“Dia adalah pelatih hebat dan hasil telah membuktikan itu. Jadi, saya harap itu akan berlanjut untuknya. Saya tertarik melihat seberapa banyak mereka (Liverpool dan Klopp) cocok sebagai satu tim musim ini,” sambungnya. Saking tertariknya, mantan pemain Borussia Dortmund itu mengaku sering menyaksikan pertand-

ingan Merseyside Merah. Ketika mempunyai waktu luang yang bersamaan dengan laga Liverpool, ia pasti akan menontonnya. “Mereka (Liverpool) telah berubah secara drastis. Saya juga sudah membaca artikel yang menyebutkan mereka memenangkan tujuh dari 11 laga terakhir,” papar pemain berpaspor Jepang itu. (rm/zone).

DAERAH

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

Mantan Bupati Bintan

PENJABAT Gubernur Kepri Agung Muliana

Anggaran DIPA 2016 Untuk Satker di Kepri Januari Bisa Direalisasikan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDEIA-Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 untuk satuan kerja (Satker) pusat di daerah sudah diterima Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana dari Presiden Joko Widodo, Senin (14/12) lalu.Artinya, anggaran untuk Satker sudah dialokasikan dan bisa direalisasikan setelahPerpres dikeluarkan Januari. Anggaran tahun 2015 belum selesai diserap, anggaran baru sudah menunggu. Sementara itu, serapan Anggaran PendapatanBelanja Negara (APBN) 2015 di seluruh Satker yang ada di Provinsi Kepri masih rendah. Diberi amanah, tapi tak maksimun dikelola. Hingga, 30 November 2015, dari Rp 6,089 triliun dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Satker yang ada di Kepri, yang sudah terealisasi sekitar 61,08 persen atau sekitar Rp 3,719 triliun. Masih ada anggaran sekitar Rp 2,37 triliun (38,92 persen) yang harus dihabiskan hingga akhir tahun ini.Jumlah ini tidak banyak berubah dari serapan per 31 Oktober lalu sekitar 53,07 persen atau sekitar Rp 3,212 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh media ini dari Kanwil Dirjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, serapan dana dekonsentrasi (dekon) yang sudah terserap sekitar 56,1 persen dengan anggaran Rp 145,59 miliar. Tugas pembantuan (TP) yang sudah terealisasi baru 36,22 persen dengan jumlah anggaran Rp 116 miliar. Sedangkan urusan bersama sudah rampung 100 persen dengan anggaran Rp 3,48 miliar. Serapan belanja bantuan sosial baru 59,48 persen (Rp 27,42 miliar) dari Rp 46,06 miliar. Sedangkan realisasi belanja lain-lain 61,08 persen (Rp 35,7 miliar) dari Rp 70,41 miliar . Belanja pegawai sudah terealisasi 91,63 persen (Rp 1,065 triliun) dari Rp 1,162 triliun yang dialokasikan. Sedangkan realisasi belanja barang 64,41 persen (Rp 1,474 triliun) dari Rp 2,289 triliun yang dialokasikan. Belanja modal yang baru terealisasi sekitar 44,3 persen atau Rp 1,116 triliun dari Rp 2,52 triliun yang disiapkan. Masih ada sisa Rp 1,404 triliun. Anehnya, belanja modal yang disalurkan justru tidak diserap dengan baik. Waktu satu bulan sangat tidak memungkinkan bisa menyerap sisa anggaran Rp 1,404 triliun. Belanja modal inilah diharapkan bisa mempercepat perekonomian di Kepri. Sebab, semakin banyak anggaran diserap baik APBN maupun ABPD, semakin banyak juga uang beredar di masyarakat. Ada sejumlah infrastruktur yang dibangun di Kepri menggunakan APBN seperti, peningkatan struktur jalan Gesek, pembangunan fly over Simpang Jam, Kota Batam. Lanjutan pekerjaan pembangunan tanah Bandara Tambelan, penyempurnaan sunway strip dan pembuatan dinding penahan tanah bandara Sei Bati Karimun, pembangunan pelabuhan Punggur, pembangunan pelabuhan Tanjungmoco, pelabuhan Dompak dan lainnya. (rm/tps)

KTP untuk warga Indonesia bukan WNA

Disdukcapil Anambas

Terbitkan KTP Dan KK Warga Asing ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Dinas kependudukan Kabupaten Anambas belakangan ini njadi sorotan warga. Pasalnya, instansi kependudukan Anambas itu menerbitkan Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada warga negara asing (MNA). WNI yang memilik KTP dan KK keluaran Disduk Anambas tersebut bernama Muhamad Umar, warga Thailand yang telah belasan tahun tinggal di Anambas, pria berusia 54 tahun tersebut memiliki nama asli Naynu Philaiwan ini. Terungkapnya warga Thailand itu memiliki KTP dan KK Anambas, saat Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu ia mengaku menggunakan hak pilih.”Saya kemarin milih, dapat surat suara. Saya nyoblos di TPS yang berlokasi di kantor Badan Permusyawatan Desa (BPD),” ujarnya kepada wartawan Minggu (20/12/2015) pekan lalu di Tarempa. Umar yang diketahui tinggal di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur ini pun, menceritakan bagaimana sampai akhirnya ia memiliki hak pilih dan memiliki dokumen kependudukan Indonesia. Tidak hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk, pria yang telah menikah dan mendapat satu orang anak itu juga memiliki Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah. Untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang sejatinya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) itu pun, ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun.”Saya mau bayar pakai apa, tak ada uang untuk bayar. Saya hanya minta tolong untuk dibuatkan saja,” terang pria yang kesehariannya diketahui sebagai buruh bangunan ini. (rm/dm).

Bakal Diperiksa Kejati Kepri BINTAN, RAKYAT MEDIAMantan Bupati Bintan Ansar Ahmad bakal diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait permasalahan lahan plus dugaan dana pelicin atau fee proyek pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kijang, Bintan Timur sebesar Rp1,5 miliar. “Kita lagi melakukan penyelidikan. Siapa saja pihak yang terkait dalam kegiatan ini akan kita panggil. Siapapun itu. Tidak terkecuali mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Wiwin Iskandar kepada wartawan belum lama ini di Kantor Kejati Kepri, Senggarang, Tanjungpinang Wiwin menegaskan, bahwa Kejati tidak main-main dalam menindaklanjuti laporan masyarakat khususnya menyangkut permasalahan kasus hukum. ”Tugas kejaksaan tentu menindaklanjuti laporan masyarakat. Mengenai kasus ini, benar, sudah ada yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Tetapi, belum

Ansar Ahmad Mantan Bupati Bintan

bisa kita ungkap. Dikawatirkan, terlampau diekspos malah ada pihak tertentu yang akan mengkondisikan kemudian menghilangkan barang bukti,” sambung Wiwin. Namun, Wiwin memastikan penyelidikan tetap berlanjut dan

masih dalam pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). ”Kami akui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu ‘gasnya’ kita kurangi dan sekarang sudah mulai melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait. Siapa saja itu, baik Pemdanya, Antamnya plus legislatif (anggota DPRD Bintan-red),” beber Wiwin. Kejati, tambah Wiwin, akan fokus terlebih dahulu terhadap persoalan lahan Gedung LAM Bintan tersebut. Jika ditemukan fakta baru lain seperti dugaan dana pelicin atau fee proyek Rp1,5 miliar, pasti akan ditindaklanjuti. “Semua informasi kita tampung. Kejati tidak akan tinggal diam,” tegas Wiwin lagi. Sebelumnya diberitakan, diam-diam Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikabarkan tengah membidik anggota Komisi II DPRD Bintan yang diduga menerima dana pelicin atau fee proyek pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kijang, Bintan Timur sebesar Rp1,5 miliar.

“Kejati tepati janjinya. Dan usai Pilkada kemaren, sejumlah anggota Komisi II DPRD Bintan sudah ada yang diperiksa. Saat ini Kejati fokus menyelidiki aliran dana (fee-red) proyek Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM). Tapi siapa namanya anggota Komisi II yang diperiksa itu saya belum tau pasti,” kata Ketua LSM National Coruption Watch (NCW) Kepri, Mulkansyah, belum lama ini di Batam Mulkansyah meminta Kejati lebih pro aktif mengejar kasuskasus korupsi tersebut. Sehingga, proses hukum berjalan dengan baik tanpa ada tebang pilih.”Kita belum tau progresnya bagaimana. Tapi kami akan memantau terus perkembangan kasus ini,” sambung Mulkansyah. Penyelidikan dugaan kasus pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan di Kijang, Bintan sebelumnya terkesan jalan di tempat. Lantaran terbentur dengan agenda Pilkada di sejumlah kabupaten/kota dan Provinsi Kepri.(rm/ tps)

RAPBD Kepri 2016 Sebesar Rp3,056 Triliun Walikota-Bupati se-Kepri Terima Dana Transfer Daerah DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana juga menyerahkan dana transfer daerah kepada Walikota dan Bupati di Pemprov Kepri. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri, Didik Choeroel mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas tahun lalu memang cukup besar, akan tetapi pada APBN 2016 ini, DBH Pajak yang nilainya menjanjikan. Dijelaskannya, berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2016, dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau TA 2016 mencapai Rp6,65 triliun. Yang terdiri dari DBH SDA, DBH Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Adapun nilainya sebesar Rp6,650,225,77 triliun “Penyerahan DIPA dilaksanakan sebelum tahun ang-

garan 2016 dimulai, dilakukan sebagai komitmen kami Kementerian Keuangan untuk menyediakan dan menyalurkan dana guna pembiayaan kegiatan sejak awal tahun 2016 nanti,” tegas Didik. Ditambahkannya, sesuai intruksi presiden, sebagai antisipasi agar penyerapan pada awal tahun dapat ditingkatkan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, agar semua Kementerian atau Lembaga memulai pra lelang proyekproyek dan kegiatan di tahun 2016 lebih awal di triwulan IV 2015, sehingga berbagai kegiatan pembangunan dapat diyakini sudah mulai efektif berjalan pada Januari 2016. Kedua, meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam tahun 2016, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah, khususnya terkait

pelaksanaan dan pencairan anggaran. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepri, Sardison menambahkan, langkah selanjutnya pihaknya akan menggelar rapat koordinasi terpadu. Karena ini juga menyangkut penyelarasan kegiatan di APBD Kepri tahun 2016. Selain itu tentunya untuk menggejot masingmasing Satker atau SKPD penerima DIPA untuk bekerja lebih keras. Sehingga tingkat penyerapan anggaranya tinggi. “Keberhasilan kita dalam mengelola dana-dana dari pusat, akan memberikan reward tersendiri bagi daerah. Seperti adanya Dana Insentif Daerah. Tahun ini, semua Kabupaten Kota di Kepri sudah mendapatkan DAK, artinya ada perkembangan. Apalagi SKPD-SKPD sudah bisa mengidentifikasi masalah yang muncul,” ujar Sardison menambahkan.(rm/*)

Karimun Dapat Rp 679 Miliar, DBH Turun Drastis KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Penerimaan dana dari pemerintah pusat untuk daerah, khususnya ke Kabupaten Karimun secara resmi telah diberikan oleh Penjabat Gubernur Kepri kepada Bupati Karimun, Aunur Rafiq pada Jumat (18/12/2015) pekan lalu dengan jumlah keseluruhan Rp679 miliar lebih. “Kalau kita lihat, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat untuk kita tahun anggaran 2016 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Yakni, lebih dari Rp 679 miliar. Di dalam ang-

garan tersebut termasuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Serta termasuk dana perimbangan,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada wartawan Sabtu (19/12/2015) pekan lalu. Hanya saja, lanjut Bupati, untuk dana bagi hasil, minyak dan gas bumi (DBH Migas) memang mengalami penurunan. Untuk tahun ini total DBH yang kecil dibandingkan tahun lalu. Yakni, hanya Rp2,8 miliar. Padahal, sebelumnya mencapai puluhan miliar. Meski demikian, di satu sisi ada yang kurang

di satu sisi anggaran ada tambahan. Sehingga, semuanya menjadi seimbang. Data yang dihimpun Batam Pos, Pemerintah Porvinsi Kepri pada tahun ini belum menyetorkan seluruh dana bagi hasil ke Pemerintah Kabupaten Karimun. Dana bagi hasil yang pernah diserahkan baru Rp1 miliar lebih. Dan, sisanya sampai dengan triwulan keempat masih ada Rp20 miliar lebih. Dan, jika tidak disetorkan, maka akan menjadi piutang Kabupaten Karimun, karena sudah termasuk dalam pendapatan.(rm/bps)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri menyatakan sepakat atas Rancangan APBD Provinsi Kepri 2016 di angka Rp3,056 triliun yang dituangkan MoU tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kepri 2016. Kesepakatan yang dituangkan dalam MoU tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kepri 2016 itu ditandatangai oleh Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana dengan Pimpinan DPRD Kepri dalam sidang paripurna DPRD di Dompak, Kamis (10/12/2015). Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri, Naharuddin , mengatakan, penyerahan KUA-PPAS RAPBD 2016 Provinsi Kepri ini dilakukan setelah sinkoronisasi pembahasan antara TAPD Kepri dengan Tim Banggar DPRD. “Dari total Rp3,056 triliun belanja APBD 2016 Provinsi Kepri, diasumsikan dengan pencapaiaan target PAD, perolehan dana DBH dan Bagi Hasil Pajak, serta Silpa sebanyak Rp30 milliar,” ujar Naharuddin. Lebih jauh dikatakan, arah kebijakan RAPBD 2016 Kepri yang disepakati DPRD dan Pemerintah itu nantinya, dipadukan antara kebijakan Pembangunan Pusat dengan arah kebijakan

Pembangunan Daerah serta visi dan misi calon Gubernur dan wakil Gubernur Kepri yang saat ini sedang dalam proses pemilihan. Sedangkan skala prioritas utama pembiayaan RAPBD 2016 katanya lagi masih dititik-beratkan pada program Pendidikan yang menyerap 20 persen Anggaran, dalam meningkatkan sarana fisik berupa ruang kelas, Bantuan Belajar Siswa dan mutu Sumber Daya Guru. Selanjutnya, skala prioritas kedua yakni pelaksanaan pembangunan Kesehatan, dengan pengalokasian anggaran belanja sebesar sepuluh persen atau kurang lebih Rp300 milliar dari APBD 2016. Anggaran itu nantinya untuk pembiayaan insentif Dokter di Pulau terdepan, pemberantasan penyakit menular dan program pembangunan strategis kesehatan lainya. “Disektor infrastruktur juga menyerap ratusan miliar APBD 2016, khususnya dalam pembiayaan konektivity dana sharing pembangunan bandara Letung sebesar Rp11 milliar. Kita berharap pada tahun mendatang sudah siap dan dapat diresmikan,” ujarnya. Dengan penyerahan yang sekaligus ditandai dengan penandatanganan MoU KUA-PPAS RAPBD 2016 itu, kata Naharudin lagi, tinggal melakukan pembahasan di DPRD. Dia berharap pada minggu ketiga Desember 2015, APBD Kepri sudah dapat disahkan oleh DPRD. (rm/bty).

9

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

POLITIK

Hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kepri,

Pasangan Sanur Menang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri untuk pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri tahun 2015, berakhir sekitar pukul 17.35 Wib pada Jumat (18/12/2015). Hasilnya rekapitulasi perolehan suara masing-masing Paslon nomor urut 1, Sani-Nurdin (SaNur) unggul 41.827 suara atau sekitar 6,13 persen dari nomor urut 2, Soerya-Ansar (SAH). Perolehan suara dari 5 Kabupat-

H.M Sani Sejauh Ini Belum Bicara Nama Pejabat TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut satu yakni Sani dan Nurdin Basirun mengatakan, sejauh ini pikahnya belum ada membicarakan siapa namanama pejabat daerah yang akan menduduki kursi kepala SKPD pada saat ia memimpin sebagai Gubernur Kepri mendatang. “Belum ada langkah apaapa. Hasil keputusan saja masih menunggu keputusan resmi dari KPU. Jadi hingga saat ini hanya berdoa saja,” ujar calon Gubernur Kepri H.Muhammad Sani saat menghadiri pelantikan Husnizar Hood menggantikan Apri Sujadi sebagai Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri. Sampai saat ini, kata Sani, belum ada persiapan apa-apa, pasca dirinya mendapatkan suara terbanyak di beberapa daerah di Provinsi Kepri dalam pemilihan Gubernur periode

Calon Gubernur Terpilih HM Sani 2016-2021 mendatang.”Belum ada persiapan apa-apa. Saat ini masih berdoa, bersyukur, dan biasa-biasa saja. Untuk persiapan nama-nama yang akan menduduki nanti juga belum ada sama sekali,” jelas Sani. Meskipun demikian, lanjut Sani, bahwa ia telah bebera-

pa kali bertemu dengan Nurdin Basirun yang menjadi pendampingnya sebagai wakil Gubernur Kepri. Namun, ia mengaku belum ada membicarakan terkait persiapan nama-nama pejabat yang nantinya duduk di jajaran pemerintahannya.”Setelah nanti keputusan dari KPU telah kami terima dan disahkan barulah akan diambil langkah selanjutnya,” tegas Sani. Sementara itu, calon Bupati Bintan yang mendapatkan suara terbanyak, pasangan Apri Sujadi dan Dalmasri juga mengatakan hal demikian. Bahwa hingga saat ini pihaknya belum melakukan pembicaraan terkait persiapan namanama pejabat yang akan menduduki di jajaran pemerintahannya. ”Kami belum memutuskan. Saat ini hanya berdoa dan bertawakal. Untuk hasilnya dan bagaimana kedepannya biarkan mengalir seperti air,” ujar Apri Sudjadi.(rm/tps))

en dan 2 Kota se-Provinsi Kepri dengan total pemilih 682.534 orang, SaNur meraih 347.515 suara atau sekitar 50,92 persen dan Paslon SAH mendapat 305.688 suara atau sekitar 44,79 persen. Sementara, jumlah yang tidak sah mencapai 29.331 suara atau sekitat 4,29 persen. Ketua KPU Kepri, Said Siradjudin menyampaikan, hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara akan ditetapkan pada 23 Desember 2015. Tetapi, sambungnya, jika salah satu Paslon mengajukan gugatan ke Mahkama Konstitusi (MK) maka

penetapan dilakukan sekitar 12-16 Maret 2016.”Kalau tidak ada gugatan ke MK, tanggal 23 Desember 2015 akan ditetapkan,” kata dia. Masih kata Said Siradjudin, sesuai rekapitulasi perolehan suara di KPU, diketahui persentase pemilih dalam Pilkada serantak Tahun 2015 di Provinsi Kepri hanya 55,29 persen. Sedangkan yang terdaftar dalam DPT, DPTb1, DPTb2, DPPh untuk lima Kabupaten dan dua Kota sebanyak 1.234.535 orang.”Yang menggunakan hak pilih hanya 682.543 orang setara 55,29 persen,” jelasnya. (rm/tp)

Unggul 41.827 Suara, Timses SaNur Bersorak Kegembiraan

UNGGUL 41.827 Suara, Timses SaNur Bersorak Kegembiraan

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Menang dengan selisih 41.827 suara dari rival politiknya, timses Paslon Sani “Ayah Kita” meluapkan kegembiraan dengan takbir “Allahu Akbar”. Mereka luapkan ekspresinya itu di depan Asrama Haji Tanjungpinang, sesaat setelah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi KPU Provinsi Kepri, Jumat,(18/ 12:2015). ejumlah pendukung dan Timses HM. Sani-Nurdin Basirun (SaNur) ini, dengan mengacungkan satu jari, bergembira ria dan dengan yel-yel “Hidup SaNur”. Sebagaimana hasil rapat pleno rekapitulasi perolehaan suara Pilkada Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepri 682.534 orang jumlah pemilih, yang menyalurkan hak pilihnya, Paslon SaNur meraih 347.515 suara atau sekitar 50,92 persen. Sedangkan Paslon nomor urut 2 SAH mendapat 305.688 suara atau sekitar 44,79 persen. Sementara, jumlah yang tidak sah mencapai 29.331 suara atau sekitat 4,29 persen. Ketua Tim Pemenangan dan Saksi Pasangan calon nomor Urut 1 SaNur, Bali Dalo SH, mengatakan, pihaknya menerima dengan baik hasil rapat pleno rekapitulasi perolehaan suara Pilkada Gubernur yang telah dilaksanakan KPU Provinsi Kepri itu. “Kami menerima dengan baik, dan kemenangan ini, merupakan

kemenangan masyarakat Kepri, atas pelaksanaan Pilkada yang cerdas dan memberikan kepercayaan pada Paslon Nomor 1.SaNur lebih unggul dari Paslon lain,”ujarnya pada BATAMTODAY.COM, di Tanjungpinang. Ditanya mengenai mengenai wacana pelaksanaan gugatan Tim Paslon nomor urut 2 SAH atas seluruh Pilkada di Kepri, Bali Dalo mengatakan, untuk hasil perhitungan rekapitulasi suara sangat tidak mungkin dilakukan. “Pemahaman hukum saya, penduduk Provinsi Kepri yang jumlahnya tidak melebihi dari 2 juta Jiwa, dan jumlah perolehaan suara Paslon nomor urut 1 SaNur unggul lebih dari 2 persen, sangat tidak mungkin untuk dilakukan gugatan hukum terhadap perolehan suara. Karena secara jelas itu bahasa UU. Kalau mengenai hal-hal lain, itu saya tidak tahu,”ujarnya. Terkait dengan tudingan Paslon nomor urut 2 SAH, yang menyatakan adanya indikasi dugaan keterlibatan TNI dalam Pilkada Kepri, Bali Dalo SH juga menyatakan, kalau hal itu hanya asumsi dari pihak paslon SAH. Selain itu, Paslon SaNur dikatakan tidak memiliki perselisihan hukum dengan hal tersebut. ”Silakan-silakan saja, mereka lakukan gugatan atas asumsi mereka, tetapi kalau kami tidak,” ujarnya. (rm/hk)

Meski Saksi Paslon Tak Tanda Tangan,

Hasil Pleno Pilkada Tetap Sah BATAM, RAKYAT MEDIA-Ketua KPU Kepri Said Sirajuddin menegaskan, penolakan penandatanganan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Gubernur Kepri oleh saksi salah satau pasangan calon, mulai dari tingkat PPK, KPU kabupaten/kota dan bahkan di tingkat provinsi, tidak akan mempengaruhi hasil akhir. “Kalau saksi dari salah satu paslon tidak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara dalam rapat pleno PPK, KPU kabupaten/kota serta KPU provinsi nanti, tidak ada masalah. Yang jelas, sesuai dengan mekanisme rapat pleno kami sahkan sesuai dengan pelaksanaannya,” kata Said kepada BATAMTODAY.COM saat dikonfirmasi, Jumat (18/12/2015). Hal itu, kata Said, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Kalau rekapitulasinya sudah sesuai dengan PKPU Nomor 11

Ketua KPU Kepri

Said Sirajuddin ini, mulai dari rekap di tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, dan sudah dilakukan penyelesaian dengan berita acara yang sudah dibuat. Sudah tidak ada masalah, karena pada saat rekapitulasi itu sudah langsung diselesaikan berdasarkan rekomendasi Panwas setempat,” sebutnya.

Ditanya mengenai keberatan sejumlah saksi atas selisih logistik suara, dan adanya kesalahan pengisian kolom formulir di KPPS saat rekapitulasi di tingkat PPK, Said juga menyatakan, kalau hal tersebut tidak jadi masalah, karena pada saat itu juga sudah dilakukan perbaikan. ”Nggak apaapa, karena sudah diperbaiki pada saat itu juga kan,” kata dia. Said menambahkan, jika sudah tidak ada masalah pada rekapitulasi PPK dan KPU, tentu pada rapat pleno di tingkat provinsi kalau pihak saksi pasangan calon tidak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara atas dasar keberatan tentang masalah logistik, tidak akan mengubah hasil pilkada. “Tanpa tanda tangan mereka juga hasil rapat pleno rekapitulasi yang kami lakukan ini tetap sah, terkecuali ada komisioner KPU yang tidak tanda tangan. Dan jika pasangan calon keberatan, toh juga memiliki waktu hingga 21 Desember 2015 mendatang mengajukan gugatan,” pungkasnya.

Tengku Mukhtaruddin Keok di Pilkada Indragiri Hulu RENGAT, RAKYAT MEDIABerniat mencari peruntungan maju di Pilkada Kabupaten Indra Giri Hulu (Inhu), mantan Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin yang berpasangan dengan Aminah Susilo (TM-Aminah), politisi Partai Demokrat, akhirnya keok melawan Bupati incumbent (petahana) Yopi Arianto. Ttengku Mukhtaruddin yang menjadi (Paslon) nomor urut 1 (TMAminah) yang diusung lima partai politik, yaitu Gerindra, Demokrat, Hanura dan PPP itu, kalah telak dari pasangan nomor urut 2 Yopi Arian-

to-Khairizal. KPU Inhu menetapkan pasangan Yopi-Khairizal sebagai pemenang Pilkada Serentak Inhu pada 9 Desember 2015 lalu. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhu 2015, perolehan suara Pasangan H Yopi Arianto-H Khairizal (Yopi-KZ) adalah sebanyak 99.191 suara (58, 21 persen) atau unggul 27.966 suara dari pasangan nomor urut satu TM-Amin yang mendapatkan suara 71.225 atau 41,79 persen. Hal itu berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara

dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2015 yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum Inhu, Rabu (16/12/2015) kemarin. Dalam pleno yang dipimpin langsung Ketua KPU Inhu Muhammad Amin dan didampingi Komisioner KPU. Hadir dalam acara itu Pj Bupati Inhu H Kasiarudin, Ketua Panwaskab Mulya Santoni, Ketua DPRD Inhu Miswanto, Kapolres Inhu AKBP Ari Wibowo dan Dandim Kasdim 0302 Inhu dan Kajari Rengat Kasi Intelkan Kejari Rengat Afridel SH.rm/wd).

NUSANTARA

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KONJEN RI Johor Baru Taufiqul Rijal berjabat tangan dengan salah seorang TKI ilegal yang dideportasi dari Johor Baru, Malaysia

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

10

SEBANYAK 273 TKI bermasalah yang ditahan di Depo Imigrasi Pasir Gudang telah dipulangkan oleh KJRI Johor Baru, Malaysia

Sepanjang Tahun 2015,

KJRI Johor Baru Pulangkan 17 Ribu Lebih TKI Ilegal Dari Malaysia JOHOR BARU, RAKYAT MEDIA-Sepanjang tahun 2015 sudah puluhan ribuan warga negara Indonesia (WNI) pendatang ilegal yang ditangkap pemerintah Malaysia telah dideportasi secara bertahap dari Johor Baru, Malaisya. Pada 9 Desember 2015 lalu Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru kembali melaksanakan pemulangan 694 WNI yang tidak memiliki dokumen maupun yang tinggal melebihi batas waktu dari wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Para WNI bermasalah yang dideportasi tersebut dilakukan dua tahap, tahap pertama sebanyak 544 orang dipulangkan menggunakan 2 pesawat carter dari Bandara Udara Senai, Johor Baru, dengan tujuan Jakarta. Sedangkan tahap kedua, sebanyak 150 orang TKI bermasalah dipulangkan menggunakan kapal feri dari Situlang Laut menuju Batam. TKI bermasalah yang dipulangkan itu, 421 orang laki laki, 114 perempuan dan 9 anak anak “Pemulangan WNI bermasalah tersebut dilakukan dengan dua pesawat terbang dari Bandar Udara Senai (Johor Bah-

ru) ke Bandar Udara SoekarnoHatta (Jakarta),”kata Taufiqul Rijal, konsulat Jenderal RI di Johor Bahru Taufiqul Rijal, belum lama ini kepada wartawan di Johor Baru Malaysia. Lebih lanjut Taufiqul Rijal menjelaskan, jumlah WNIyang dipulangkan dengan dua pesawat tersebutsebanyak 540 orang. Mereka adalah WNI yang telah ditangkap dan berstatus Perintah Tangkap Usir (PTU) oleh Pemerintah Malaysia, mereka berasal dari berbagai Depo/Tahanan Imigrasi yaitu Pekan Nanas (Johor Bahru), Machap Umboo (Melaka) dan Lenggeng (Negeri Sembilan). “Para WNI tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, Aceh, NTB dan NTT,”jelas Taufiqul. Dikatakannya, Kebanyakan mereka masuk dan bekerja di Malaysia tanpa permit/ijin tinggal yang sah atau bahkan tidak berdokumen sama sekali. Percepatan pemulangan WNI ini, lanjut Taufiqul, merupakan salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Presiden Joko Widodo telah menargetkan pem-

ulangan 50.000 WNIO dari luar negeri pada tahun 2015. Dia menambahkan, para WNI yang dipulangkan tersebut akan diikutsertakan dalam program pemberdayaan di dalam negeri berupa pelatihan antara lain dalam bidang pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan serta kerajinan, dan bentuk pemberdayaan purna penempatan lainnya sehingga diharapkan tidak lagi berangkat ke luar negeri. Selain program pemulangan dengan menggunakan penerbangan charter ini, KJRI Johor Bahru sebelumnya juga telah memulangkan 129 WNI secara bertahap. Pemulangan juga akan dilakukan melalui kapal ferry dari Johor Bahru ke Tanjung Pinang, pada Rabu (10/12/2015) pekan lalu. Dua hari itu, telah dideportasi dari Johor Bahru ke Tanjung Pinang sebanyak 433 orang, terdiri 306 orang laki-laki, 122 orang perempuan, dan 5 orang anak-anak. Dijelaskannya, sedikitnya 250 hingga 500 TKI bermasalah tiap minggu pihaknya memulangkan TKI bermasalah dari Johor, Malaysia, menuju Tanjung Pinang,

Kepulauan Riau. Pada bulan Februari 2015 sebanyak 2.673 orang TKI bermasalah telah telah dideportasi dari Johor Baru Malaysia, menggunakan kapal feri ke Tanjungtpinang, Kepri. Dikatakannya, jumlah WNI yang menjadi pendatang ilegal di Malaysia sangat banyak. Belasan ribu pendatang ilegal tersebut terutama berasal dari Jawa Timur, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Taufiq mengatakan, mereka rata-rata tidak punya dokumen dan masuk ke Malaysia tanpa paspor melalui jalur ilegal. Selain itu, ada pula yang memiliki dokumen tapi tidak memiliki izin kerja. “Ada yang masuk ke Malaysia dengan ijin tinggal 30 hari tapi terus bekerja melebihi waktu 30 hari, dan tetap bekerja tanpa ijin kerja. Ada juga yang punya paspor dan ijin kerja tapi pindah kerja ke tempat lain tanpa ijin kerja di tempat baru,” ujar Taufiq Menurut data KJRI Johor Baru, sepanjang 2015 sebanyak 17.163 WNI yang telah dipulangkan, belum termasuk mereka yang dipulangkan pada 2 hari

terakhir. Taufiqur mengatakan rata-rata per minggu 300 hingga 500 WNI di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yang selesai menjalankan hukuman, kemudian dimasukkan depo imigrasi dan menunggu sekitar seminggu hingga 10 hari untuk dipulangkan. Sedangkan Biaya pemulangan menggunakan pesawat, lanjut dia, ditanggung oleh pemerintah Indonesia yang menganggarkan sebesar 144 ribu dolar AS untuk pemulangan WNI bermasalah di Malaysia. Sedangkan, dana pemulangan menggunakan feri sepenuhnya berasal dari pemerintah Malaysia.”Tidak semua dana itu digunakan. Yang terpakai sekitar 80 ribu dolar AS, dan sisanya dikembalikan ke pusat,” imbuh dia. Pemerintah, lanjut Taufiqur, sengaja mempercepat pemulangan WNI bermasalah ini di luar program deportasi yang dilakukan pemerintah Malaysia, karena biasanya di akhir tahun pihak imigrasi Johor Bahru memberlakukan kuota pemulangan setiap minggu.”Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, pemulangan mereka bisa tertunda tahun

depan. Sementara hingga akhir tahun ini jumlah WNI yang ada di depo-depo imigrasi cukup banyak,” katanya. Mereka yang dideportasi tidak boleh kembali ke Malaysia selama lima tahun. Belasan ribu WNI itu tertangkap pihak keamanan melalui proses pemeriksaan selama 14 hari, lalu dihadapkan ke pengadilan dan menerima vonis. Para pendatang ilegal di Malaysia yang tertangkap baru di ijinkan pulang atau dideportasi jika telah menjalani dua pertiga masa hukuman penjara. Tidak seperti orang dewasa, anak-anak tidak dipenjara, juga wanita hamil, orang tua di atas 50 tahun, dan mereka yang sakit. Ratusan warga negara Indonesia pendatang ilegal yang ditangkap pemerintah Malaysia dalam beberapa waktu terakhir dideportasi secara bertahap. Pada tahun 2015 ini juga, pemerintah Malaysia telah mendeportasi sebanyak 433 orang TKI bermasalah dari Johor Bahru ke Tanjung Pinang. Dari jumlah tersebut 306 orang diantaranya lakilaki, dan 122 orang perempuan, dan 5 anak-anak. (rm/mawardi).

Presiden Joko Widodo Lantik Lima Pimpinan KPK

LIMA pimpinan KPK yang baru dilantik Presiden di Istana

JAKARTA, RAKYAT MEDIALima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV telah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), di Istana Negara, pada Senin (21/12/2015) kemarin. Dengan demikian, kelimanya telah resmi menjabat sebagai pimpinan lembaga antikorupsi tersebut, untuk periode 2015-2019.Namun, kelimanya kompak tidak mau berkomentar ketika ditanya perihal prioritas kerja KPK atau prioritas kasus ke depannya. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan akan ada konferensi pers di kantor lembaga antikorupsi nantinya, khusus untuk menjelaskan prioritas

kerja sampai tahun 2019 mendatang. “Nanti di Kuningan (kantor KPK) saja lah,” jawab Agus ketika ditanya mengenai prioritas kinerja KPK ke depan, usai pembacaan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/12/2015). Kemudian, Agus mengaku belum banyak berkomentar karena belum mendalami kasus-kasus yang sedang ditangani lembaga antikorupsi. Tetapi, Agus menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas sebagai Ketua KPK sampai 2019. Dengan semua risiko yang akan dihadapi, termasuk dikriminalisasi atau dipersoalkan secara hukum seperti Pimpinan KPK Jilid III, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Secara terpisah, pimpinan

KPK lainnya, Basariah Pandjaitan juga bertingkah sama. Dia tidak menjawab pertanyaan awak media dan mengatakan akan ada jumpa pers di kantor KPK. Demikian juga, Laode Muhammad Syarif mengatakan hal yang sama, bahwa akan ada jumpa pers di kantor KPK. Seperti diketahui, KPK memiliki lima pimpinan baru yang akan memimpin lembaga antirasuah tersebut sampai 2019 mendatang.Kelima pimpinan tersebut, adalah Agus Rahardjo sebagai ketua merangkap anggota. Kemudian, berturutturut sebagai wakil ketua merangkap anggota, adalah Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saud Situmorang dan Laode Muhammad Syarif. (rm/ bs).

CMYK

11

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Tunjuk Yusril tim lawyer untuk menangani perkara tersebut yang diketuai oleh Dr. Bagindo Fachmi, SH, MH. Kini Pak Lino yang diumumkan KPK menjadi tersangka dan kami, Ihza-Ihza Law Firm diminta beliau untuk menangani perkara tersebut. Kami telah menyatakan bahwa kami menyanggupinya,”kata Yusril dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (19/12/ 2015) pekan lalu di Jakarta. Yusril menyatakan, kesanggupan Ihza-Ihza Law Firm untuk mendampingi Lino lantaran pihaknya berkeyakinan tugas sebagai advokat tak jauh berbeda dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Menurutnya, negara dalam hal ini KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang, termasuk Lino sebagai tindak pidana korupsi. Jika dirasa cukup bukti, KPK pun berwenang untuk menuntut seseorang yang telah ditetapkan tersangka itu ke pengadilan. “Dalam proses seperti itu kedudukan negara dan warganya adalah seimbang. Ini adalah inti dari doktrin negara hukum. Aparatur negara wajib menegakkan hukum dengan benar dan adil (due process of law). Tidak boleh sembarangan apalagi sewenang-wenang. Kami sebagai advokat berkewajiban mengawal semua proses itu agar hak-hak tersangka tetap terjamin dan kewenangan negara dijalankan oleh aparatnya secara adil dan proporsional,” katanya. Demikian juga, katanya, saat KPK menggunakan landasan hukum dan pengumpulan alat bukti. Menurutnya, advokat akan bersikap kritis terhadap landasan dan argumentasi hukum serta alat bukti yang disampaikan

Sambungan Hal. 1 aparat cukup dan relevan dengan perkara atau tidak. Dikatakan, sikap advokat ini bermuara pada satu tujuan yakni penegakan hukum yang benar dan adil dan agar prosesnya berjalan dengan benar dan adil pula sehingga hukum tegak dengan seadil-adilnya. “Dalam hukum pidana kebenaran materil adalah mutlak harus dicapai. Tidak boleh hanya asumsi-asumsi apalagi asumsi yang dibangun oleh politisi dan orang awam melalui media massa,” jelasnya. Hal ini, menurutnya, menyangkut hak dan kebebasan warga negara. Dikatakan, apabila tersangka atau terdakwa terbukti bersalah, maka jatuhkan hukuman dengan adil. Sebaliknya, jika tidak terbukti, aparatur negara jangan memaksakan diri menghukum orang yang tidak bersalah. “Dia wajib dibebaskan dengan keadilan dan negara wajib memulihkan nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Itu prinsip saya dalam melakukan penanganan perkara. Saya tdk akan lari dari prinsip ini,” tegasnya. Yusril menambahkan, tanpa advokat yang bekerja dengan jujur dan berintegritas, penegakan hukum akan pincang, dan sewenang-wenang. Untuk itu, seorang tersangka seperti Lino, katanya,wajib didampingi oleh penegak hukum apalagi dia diancam pidana di atas lima tahun. “Semua itu diatur dalam KUHAP kita. Masyarakat kita harus dididik untuk memahami proses penegakan hukum dan memahami fungsi advokat sebagai penegak hukum,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut,

Muslim Bidin pejabat lainnya. Kalau supir rental di pelabuhan sudah paham betul, ada beberapa pejabat Pemko Batam, yang sudah bulak balik ke Kejati, mereka sering rental mobil kami, kalau tak salah mereka itu diperiksa di Kejati soal kasus bansos,”ungkap sumber itu yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini. Masih kata sumber itu, selain Agussahiman,menurut sumber itu, yang paling sering ke kantor Kejati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin. Terakhir kata sumber itu, Selasa (15/ 12/2015), Muslim Bidin kembali mendatangiKejati Kepri. Muslim Bidin datang bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Yahya dan tiga staf Disdik Kota Batam. “Jam 07.00 WIB pagi pak Yahya sudah telpon saya, mau rental mobil, dia suruh saya nunggu didepan pintu pelabuhan. Sekitar jam 08.30 WIB mereka sampai di Tanjungpinang, kalau kesini mobilmereka bawa sendiri. Sore sekitar Jam 17.00 WIB saya ditelpon pak Yahya suruh nunggu di pelabuhan untuk mengambil mobil, saya tidak nanya dari mana. Tapi pak Yahya mengatakan, mobil agak sore dikembalikan, karena kami dari kondangan, tapi saya sudah tahu mereka itu di kantor Kejati Kepri,” kata sumber menirukan ucapan Sekretaris Disdik Batam Yahya. Terkait kasus korupsi Bansos ini, tak hanya Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekdako Agussahiman, kemungkinan yang tak nyenyak tidur dan tak enak makan. Namun, empat pejabat yang sudah berulang kali diperiksa penyidik Kejati Kepri, kelihatan wajahnya mereka sudah tak bergairah lagi menghadapi kasus hukum yang sudah di depan mata. “Dari wajah Muslim Bidin dan pak Yahya ketika mengembalikan mobil itu kepada saya kelihatan wajahnya lesu dan tak bergairah. Muslim Bidin tak mau banyak cakap, nampak diwajahnya seperti orang kelelahan habis diperiksa seharian,”kata sumber media ini di Tanjungpinang. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, M Rahmat kepada wartawan membenarkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan empat pejabat Pemko Batam dan pengumpulan data (Pulbaket) terkait kasus Bansos. Selain itu, penyidik juga akan memanggil sejumlah pejabat lainnya untuk menelusuri kemana saja uang bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 66 miliar dari APBD 2011 tersebut larinya. Rahmat menjeklaskan, pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan penyidik itu masih bersifat tertutup. Sesuai dengan instruksi Presiden RI, penyelidikan tak boleh membuat kegaduhan. Untuk itulah, Rahmat perlu mencari titik terang terlebih dahulu terkait kasus tersebut sebelum akhirnya dinyatakan dalam status penyidikan dan dipublikasikan. Kejati Kepri sedang menelusuri dana dari bansos Rp 66 miliar itu sedang dilakukan perincian penggunaannya. Melihat berkas yang telah diberikan kepada penyidik, Rahmat mengaku butuh waktu untuk mengungkap semua aliran dana yang masuk dan dikeluarkan oleh Pemko Batam.”Berkas yang ada saja sampai satu kamar. Kita harus cek satu-satu. Memang kita harus

SAMBUNGAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Yusril juga menyindir sejumlah kalangan yang menilai advokat membabi buta membela klien karena mendapat bayaran. Kalangan yang menilai hal tersebut lupa jika aparat penegak hukum termasuk KPK dibayar oleh uang rakyat untuk menegakan hukum dengan benar dan adil, bukan untuk menghukum siapapun yang mereka nyatakan sebagai tersangka dan terdakwa yang belum tentu benar dan terbukti. Menurutnya, pemikiran yang menilai advokat hanya membela klien karena mendapat bayaran, dan menganggap aparat hukum selalu benar merupakan pemikiran kolonial yang sudah seharusnya dienyahkan. “Aneh masih banyak orang yang punya pikiran dan sikap seperti itu di negara hukum yang sudah 70 tahun merdeka,” paparnya. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC, Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung kepada perusahaan asal Tionghoa, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek. Namun, belum diketahui jumlah kerugian yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Atas tindakan yang diduga dilakukannya, Lino disangka Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rm/bst).

Sambungan Hal. 1

teliti memeriksanya satu persatu. Kemana saja uang bansos itu disalurkan,” katanya. Kasus korupsi dana Bansos tahun 2011 ini, dilakukan atas laporan masyarakat ke Kejaksaan Agung dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepri. Sebelumnya, dalam dugaan korupsi dana hibah dan Bansos Batam ini, kejaksaan juga telah melakukan pengumpulan data dan keterangan (Pulbaket) ke berbagai pihak. Dalam laporan masyarakat kepada Kejaksaan Agung, anggaran Rp 66 miliar dana hibah dan Bansos Batam tahun 2011 ini diduga tidak disalurkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang, Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD. Menanggapi pemeriksaan terhadap sejumlah bawahannya, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan seperti menantang, Dahlan mengaku siap jika dirinya ikut diperiksa oleh Kejaksaan,”Saya siap diperiksa terkait kasus bansos, saya tak pernah menghalangi penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Kalau sudah masuk ke ranah hukum kita serahkan sepenuhnya,”tantang Ahmad Dahlan kepada sejumlah wartawan belum lama ini di gedung DPRD Kota Batam. Tapi, kata dia,, setiap yang diperiksa oleh Kejaksaan, harus mengedepankan praduga tak bersalah sebelum ada vonis langsung dari pengadilan. Karena itu, menurutnya, siapapun yang diperiksa belum tentu bersalah, karena pemeriksaan itu menurutnya adalah proses mencari tahu yang sebenarnya dan tidak boleh langsung divonis bersalah.’’Jadi jangan langsung memvonis bersalah sebelum ada bukti kuat,’’ kata Ahmad Dahlan. Informasi diperoleh, terbongkarnya kasus korupsi bantuan sosial yang diduga melibatkan Walikota Batam Ahmad Dahlan, Setdako Batam Agussahiman. Sebelumnya sudah bergulir ke meja hijau, bahkan mantan Kabag Keuangan Pemko Batam Erwinta Marius telah divonis 2 tahun penjara. Kasus ini terbongkar berawal dari kecurigaan Kejaksaan Negeri Batam, mengendus adanya aroma korupsi dalam penggunaan anggaran APBD 2009. Saat itu Kejaksaan Negeri Batam dipimpin Tatang Sutarna.SH, menduga ada penyelewengan dalam pengucuran dana Bansos berasal dari anggaran APBD Kota Batam sebesar Rp4,5 miliar, untuk bantuan yayasan dan panti asuhan. Namun setelah diselidiki dana bantuan sebesar itu ternyata hanya Rp 38 juta saja yang mengalir ke sasaran. Itu pun tidak semua dapat bagian. Sementara sisanya tak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pemko Batam. Padahal realisasi belanja dana bantuan sosial yang tercantum dalam Anggaran APBD 2009 tercatat sebesar hampir Rp21 miliar. Dari sini awalnya terungkap kasus korupsi bantuan sosial dana APBD yang melibatkan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Setdako Agussahiman. Pihak Kejaksaan negeri Batam yang menemukan penyimpangan ini melakukan penyelidikan selama tiga bulan dan akhirnya berhasil membongkar penyimpangan

dalam penyaluran bantuan untuk orang miskin dan masjid tersebut. Modus operadi dugaan korupsi yang dilakukan dalam penyaluran dana itu, banyak ditemukan profosal fiktif yang dibuat dengan mengatasnamakan yayasan panti asuhan, masjid dan kegiatan sosial lainnya. Bahkan, untuk mencairkan dana bantuan itu, kop surat, stempel dan tandatangan atas nama pengurus yayasan maupun masjid dipalsukan oleh oknum bagian keuangan Pemko Batam. Tak hanya sampai disini kelihaian dan kelicikan sejumlah pejabat Pemko Batam yang terlibat dalam menggerogoti uang negara dengan membuat laporan bahwa realisasi bantuan fiktif puluhan miliar tersebut dinyatakan telah disalurkan kepada penerima. Realisasi penggunaan dana bansos itu telah dimasukan dalam Laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batam Ahmad Dahlan dihadapan DPRD Kota Batam saat itu. Kasus korupsi dana bansos ini semakin menarik perhatian publik saat itu menyusul sejumlah pejabat Pemko Batam yang diduga terlibat dalam kasus tersebut melalui oknum tertentu berupaya menyogok Kepala Kejaksaan saat itu Tatang Sutarna sebesar Rp 1 miliar. Namun Tatang Sutarna yang sudah bertekad akan mengungkap kasus tersebut menolak iming iming tersebut. Alhasil, sejumlah pejabat yang merasa terancam atas pengusutan yang dilakukan Tatang Sutarna, akhirnya berupaya melakukan berbagai cara untuk mencopot Tantang Sutarna dari jabatnya sebagai Kejari Batam. Lalu membuat surat kaleng kepada Kejaksaan Agung saat itu Hendarman Supanji. Upaya tersebut benar benar berhasil, tak lama kemudian setelah surat dilayangkan, surat mutasi terhadap Tatang Sutarna turun dari Kejaksaan Agung. Sebagai pengganti Kejari Batam ditunjuk Eddy Adhiyaksa. Sejak itu pula penyelidikan kasus bansos yang cukup menggegerkan Kota Batam terhenti, meski proses penyelidikan kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan, setelah pihak Kejaksaan menemukan bukti penyelewengan dana bansos cukup besar. Sebelum tatang Sutarna dicopot dari jabatannya, masyarakat, tokoh agama dan sejumlah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) berharap proses hukum kasus korupsi bansos yang diduga menyeret nama Ahmad Dahlan dan Agussahiman dapat ditindak lanjuti Tapi apa yang terjadi kemudian, ketika Kejari Batam dipimpin Eddy Adhyaksa, penanganan kasus yang menyita perhatian publik akhirnya terhenti hingga saat ini. Namun dengan pernyataan kejati Kepri membuka kembali kasus korupsi bansos sebesar Rp 66 miliar membuktikan bahwa pemberantasan kasus korupsi masih berjalan di Kepri. Bahkan, masyarakat, dan sejumlah LSM mendesak Kejaksaan Tinggi Kepri segera memeriksa Walikota Batam Ahmad Dahlan dan setdako Batam Agussahiman. Karena dua pejabat ini dinilai orang yang paling bertanggungjawab terhadap kasus yang merugikan keuangan negara tersebut. (rm/mawardi).

Harga Tiket lonjakan penumpang di Bandara Hang Nadim akan terjadi pada pekan depan atau H-1 Natal. Mengenai keamanan bandara jelang Natal, Suwarso menyatakan keamanan bandara sudah maksimal sesuai instruksi dari Dirjen Perhubungan Udara tentang peningkatan keselamatan bandara

Sambungan Hal. 1

udara di Indonesia. “Instruksi berlaku sejak 21 November kemarin sampai tak ada batas waktunya,” kata Suwarso. Sementara itu, costumer service Lion Air, Faisal mengatakan harga tiket pesawat tujuan Medan sudah naik sampai Rp 1.354.000 dari harga normal Rp

Ratusan Juta sudah menyalahgunakan wewenang, terus bagaimana nasib rakyatnya,” ungkapnya kepada wartawan Minggu (20/12/2015) pekan lalu di Tarempa. Lebih lanjut ia menjelaskan modus yang digunakan yakni dengan pura-pura berangkat dinas keluar kota dengan menggunakan pesawat Garuda namun sejatinya mereka tidak berangkat karena nama-nama mereka tidak terdaftar dalam manifes penumpang yang ada di maskapai itu. “Melalui aplikasi portal e-audit BPK RI, diketahui bahwasanya mereka tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat Garuda. Artinya bukti perjalanan dinas yang disampaikan kepada Sekwan tidak yang sebe-

Sambungan Hal. 1

narnya,” ungkapnya lagi. Ia menambahkan, biaya perjalanan dinas DPRD tahun 2014 lalu adalah sebesar Rp10.895.089.855 dengan realisasi sebesar Rp10.883.013.000 atau sekitar 99,89 persen. “Menurut saya, ini terlalu besar sehingga rawan untuk disalahgunakan,” ungkapnya. Ia berharap kedepan kelakuan tidak baik ini tidak terjadi lagi. Ia sangat berharap sebagai wakil rakyat haruslah mengemban amanah rakyat. Sementara itu ke 13 oknum anggota dewan tersebut belum bisa dimintai keterangan mengenai hal ini karena dalam laporan BPK tidak tertera nama-nama oknum tersebut. Bahkan saat ditanya mengenai siapa saja yang

Didesak Kejati di plang proyek disebutkan pembangunan pelabuhan itu dikerjakan oleh PT Multi Karya Pratama dengan nilai anggaran sebesar Rp9.438.870.000. Proyek yang bersumber dari dana APBD Kepri tahun anggaran 2014, dengan Nomor kontrak : 16/HUB/ SP/VI/2014, konsultan perencana Ornament Rancang Bangun dan Konsultan pengawas PT Indodemensi Konsultan. Dimana royek tersebut seharusnya selesai pada 29 Nopember 2014, tapi sampai hari ini kondisi proyek yang diduga sarat korupsi tersebut masih terbengkalai. Tidak terlihat aktivitas pengerjaan proyek di lapangan. Bahkan kondisi bangunan terlihat tidak terurus dan banyak rusak. Diperkirakan progress pekerjaan yang sudah selesai baru sekitar 40 hingga 50 persen. Proyek pembangunan pelabuhan milik Dinas Perhubungan Provinsi Kepri itu merupakan infrastruktur untuk membuka jalur pelayaran yang menghubungkan dari Kota Batam ke Kabupaten Lingga ini tak hanya bermasalah soal keterlambatan waktu pengerjaan saja. Tetapi jika dilihat dari kualitas dan mutu pengerjaannya pembangunan pelabuhan tersebut bisa dikatakan dikerjakan asal jadi dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Zainal, warga setempat yang saat ini bekerja sebagai penjaga gedung tersebut kepada media ini mengatakan, sudah hampir satu tahun proyek ini terbengkalai. Bahkan kata Zainal, kondisi bangunan disana sini banyak bocor jika hujan datang,”kalau hujan datang dalam gedung tergenang air seperti kolam karena air masuk dari jendela disebabkan pemasangan jendela tidak ada karetnya. Begitu juga pemasangan konopi hanya ditempel saja, tidak ditanam dibeton sehingga dikuatirkan bisa terbang kalau datang angin kencang,”ujarnya. Lebih lanjut Zainal menjelaskan, belum lama ini datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa proyek tersebut, selama tiga hari mereka (BPK-Red) mengukur seluruh pengerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Bahkan, kata dia, BPK menilai pengerjaan proyek itu tidak sesuai spesifikasi dan menggunakan matrial sembarang. Kemungkinan, kata zainal, mereka melakukan pemeriksaan diakhir tahun ini karena tidak sesuai anggaran yang telah dibayarkan kepada kontraktor dengan hasil pengerjaannya. “Saya tahu dan mendengar dari cerita mereka, karena selama tiga hari BPK itu mengukur pengerjaan proyek pembangunan ini, saya ikut membantu mereka bekerja mengukur semua bangunan. Jadi saya dengar mereka bercerita bahwa proyek itu bermasalah dan tidak sesuai spek. Mereka ukur satu persatu secara rinci, kami harus teliti betul betul karena kami tidak mau ikut masuk penjara,”kata Zainal menirukan ucapakan orang BPK tersebut. Zainal menambahkan, proyek pembangunan pelabuhan ini banyak yang belum siap, diruangan dalam banyak yang belum dikerjakan seperti kamar mandi belum ada, instlasi listrik dan air, plafon belum dipasang, kemudian jembatan ke ponton pelabuhan yang dibuat dari besi sudah patah mungkin menggunakan besi sem-

440.000. “Biasa terjadi kalau jelang Natal,” ujar Faisal. Seorang calon penumpang, Kezia, yang akan membeli tiket ke Medan juga mengeluhkan mahalnya tiket. “Naiknya tinggi sekali, biasanya juga Rp 500 ribuan,” ucap Kezia.(rm/bp)

terlibat dalam perjalanan dinas fiktif tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Taufik Effendi, juga enggan mengatakan siapa saja yang terlibat,”Tidak perlu kita sebutkan siapa saja. Itu hanya kesalahan tertib administrasi saja, tidak ada persoalan lagi dan sudah kita kembalikan ke keuangan daerah artinya semua sudah clear,” ucapnya. Kata Taufik, sesuai LHP-BPK dan eksekusinya sudah diselesaikan. “Artinya yang bersangkutan sudah mengembalikan anggaran itu, masing-masing individu yang mengunakan perjalanan dinas itulah yang mengembalikan anggaran tersebut,” terangnya. (rm/ bp) Sambungan Hal. 1

barangan. Bahkan seluruh atap ponton dan besinya sudah berkarat. Tembok pinggir laut sudah tumbang, begitu juga pembuatan saluran air menurut pemeriksa BPK pembengunan pelabuhan itu tidak sesuai perencanaan,”ujar Zainal Dari pantauan investigasi yang dilakukan media ini terlihat pengerjaan proyek pembangunan tersebut diduga menggunakan matrial sembarangan baik besi maupun pasir beton tidak berstandar SNI. Buktinya dua buah ponton untuk naik turunnya penumpang besinya sudah berkarat karat, dan bahkan tangganya sudah patah. Sementara campuran pelaster untuk tembok mapun pengecoran tiang dan lantai juga diduga lebih banyak pasir dari semen. Bisa jadi menggunakan semen berkualitas rendah sehingga disana sini terlihat dinding retak retak Demikian juga besi tulang bangunan yang dipakai terlihat tidak sesuai ukuran dan besi banci. Maka kalau dilihat dari realisasi pengerjaan proyek yang sudah selesai saat ini paling banyak diperkirakan hanya Rp2 miliar. Meski Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Muramis, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengaku baru melakukan pembayaran termin pengerjaan pembangunan inprastruktur pelabuhan milik pemerintah tersebut baru 40 persen atau sebesar Rp3 miliar. Namun, jika dibandingkan kualitas dan mutu pekerjaan maupun progress penyelesaian proyek yang sudah selesai dengan anggaran yang telah dicairkan kepada kontraktor kabarnya sebesar Rp4 miliar lebih jelas hal ini sangat sangat merugikan negara. Dari kualiatas dan mutu proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis sudah jelas merugikan negara,”Pekerjaan proyek amburadul atau tidak sesuai spesifikasi teknis, itu saja sudah menyalahi aturan. Apalagi pembayaran termin lebih besar dari realisasi pengerjaannya, ini jelas sudah ada unsur dugaan korupsinya,”kata sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya Sumber media ini di internal Dishub Kepri mengungkapkan, bahwa dari mulai proses lelang pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan Sijantung Pulau Galang itu banyak penyimpangan terutama lelang proyek tidak lagi mengikuti Perpres No.70 Tahun 2002 tentang pelaksanaan lelang barang/jasa pemerintah. Kemudian lelang proyek itu hasil kongkalikong, pemenang sudah diatur sebelumnya, kontraktor, panitia lelang dan Kepala Dinas sudah bersekongkol. Meski lelang paket proyek sudah menggunakan sistem elektronik, tapi masih terjadi praktik KKN. Untuk mendapatkan proyek di Dishub Kepri sangat mudah, mekanisme dan aturan lelang tak begitu ketat, kontraktor yang tidak memiliki keahlian di bidang pengerjaan konstruksi/ proyek bangunan maupun pembangtunan pelabuhan bisa memperoleh paket .Yang penting pulus, kontraktor bersedia mengikuti aturan dan ketentuan tidak tertulis yang diwajibkan, yakni memberikan fee proyek yang ditetapkan 15 hingga 20 persen dari nilai proyek. Sedangkan

penyetoran uang fee tergantung bonafid atau tidak kontraktor yang mengajukan penawaran. “Uang fee itu dilihat dari kesanggupan kontraktor, kalau pemborong bonafid biasanya uang fee diselesaikan dimuka dan kontraktor bisa minta proyek yang di inginkan. Tapi kalau pemborong modal pas pasan, biasanya uang fee disetor setelah termin dicairkan,”ungkap sumber koran ini yang minta tidak ditulis namanya dalam pemberitaan ini. Selain proses pelaksanaan lelang di Dinas Perhubungan Kepri berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), realisasi pelaksanaan pekerjaan proyek dilapangan juga banyak bermasalah. Bahkan, selain proyek pembangunan pelabuhan Sijantung yang bermasalah. Yang lebih parahnya lagi, setiap tahun pelaksanaan proyek di instansi ini bermasalah, setiap kontraktor yang mengerjakan proyek terjadi masalah. Bahkan ujung ujungnya pemutusan kontrak. Pada tahun 2012, juga ada enam paket proyek pembuatan ponton bermasalah, karena kontraktor yang mengerjakan proyek itu tak dapat melaksanakan pekerjaannya tepat waktu. Enam paket tersebut berada di Kabupaten Lingga, Natuna, Karimun dan Tanjungpinang. Namun oleh Dinas Perhubungan Kepri, meski proyek itu bermasalah tapi tetap dibayar. Padahal kontrak orginal antara kontraktor dan PPK diabaikan. Selain itu, kontraktor hanya dikenai sanksi denda mengambil jaminan pelaksana proyek dan tidak di black list. Kontraktor tersebut bisa lagi mengajukan penawaran dalam lelang. Kegiatan proyek bermasalah yang dilaksanakan Muramis tak hanya saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kepri, ketika Menjabat Sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Muramis juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Batam karena tersandung dugaan korupsi proyek bermasalah yaitu proyek pembangunan alat uji kir kenderaan bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam dengan nilai kontrak miliaran rupiah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang Yusril, ketika diminta tanggapannya terkait proyek pembangunan pelabuhan Sijantung, jembatan V Barelang milik Dinas Perhubungan Provinsi Kepri yang hingga kini terbengkalai karena ditinggal lari oleh kontraktornya mengatakan pihaknya akan segera melaporkan dan mendesak Kejaksaan Tinggi Kepri untuk memeriksa oknum Kepala Dinas Perhubungan Kepri Muramis, atas dugaan korupsi pembangunan pelabuhan tersebut. “Saya akan melaporkan kasus itu dan minta kepada Kejaksaan Tinggi Kepri untuk memeriksa M oknum Kadishub Kepri atas dugaan korupsi pembangunan fasilitas pelabuhan Sijantung tahun 2014,”kata Yusril dalam pesan singkatnya yang dikirim ke media ini. Kepala Dinas Perhubungan Kepri Muramis, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi terkait kasus tersebut karena kedua nomor Hp mantan Kepala Dinas perhubungan Kota Batam ini sering tidak aktif.(rm/ mawardi).

CMYK

KORAN UMUM Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Rabu, 23- 30 Desember 2015 MINGGU KE-IV

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 140 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Pemko Batam

Ajukan APBD Batam 2016 Rp2,59 Triliun BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam mengajukan APBD Batam 2016 sebesar Rp 2,59 triliun dalam bentuk penerimaan pendapatan dan pembiayaan. Nilai tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 211,74 miliar dibandingkan tahun 2015. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa angka tersebut didapat dari perkirakan pendapatan APBD tahun 2016 sekitar Rp 2,399 triliun, atau naik 14,01 persen, sekitar Rp294,96 miliar. Dahlan menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) Batam sekitar Rp 891,91 miliar atau naik Rp 79 miliar.PAD tersebut diterima dari pajak daerah sebesar Rp 673,4 miliar , retribusi sebesar Rp 80,42 miliar, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebesar Rp 11,807 miliar. “Ada juga lain-lain PAD yang sah, senilai Rp 126,24 miliar,” ujar Dahlan di dalam rapat paripurna penyampaian dan penjelasan wali kota atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2016, beserta nota keuangan APBD tahun anggaran 2016 , Senin (21/12/2015). Sementara dari dana perimbangan Batam untuk tahun 2016 diperoleh dari pemerintah pusat, sebesar Rp 1,011 triliun, atau naik sekitar Rp 75 miliar dibanding tahun lalu.(rm/bp).

KANTOR Polda Kepri di Nongsa

Polda Kepri Selidiki Kasus

Trafficking di Lokalisasi Teluk Bakau KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melakukan pengembangan penyelidikan dugaan kasus penjualan (trafficking) dua orang ABG asal Karimun yang terjadi di lokalisasi persitusi Teluk Bakau, Kecamatan Kabil, Kota Batam.”Kasusnya masih kita kembangan. Tahap penyelidikannya saat ini masih berjalan,” ujar Direktur Ditreskrimum Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Adi Karya Tobing, Senin (21/12/2015) kemarin. Proses penyelidikan perdagangan dua ABG berinisial S (15) dan D (16) sempat tertunda. Pasalnya, pada saat dilaporkan ke SPKT Polda Kepri pada siang Rabu 9 Desember 2015 dalam masa Pilkada serentak seluruh anggota polisi dilibatkan melakukan penjagaan di TPS. Namun ketika itu, satu orang penyidik Ditreskrimum Polda Kepri menyempatkan diri untuk mengambil keterangan pelapor dan kedua korban serta satu orang saksi yang menyaksikan evakuasi dua ABG tersebut dari Bar JN di Teluk Bakau pada dini hari itu. ”Dia (pemilik bar) sedang kita mintai keterangannya, saat ini masih berlanjut,” paparnya. Dia mengatakan, belum menetapkan status tersangka kepada pemilik Bar JN, karena penyidik masih mencari pelaku lainnya, pria yang menjual S dan D untuk melayani pria hidung belang di bar tersebut. “Penetapan tersangka belum, kan msih dalam pengembangan penyelidikan,” kata dia kembali. Namun dia berharap, kasus-kasus seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Pasalnya, selain permasalahan faktos sosial keluarga dan lingkungan, mayoritas korban biasanya sulit dari faktor ekonomi.”Faktor ekonomi itu yang harus lebih diperhatikan. Kalau penegakan hukumnya saja yang ditangani tak akan selesai, akan terjadi lagi dalam kasus yang sama,” ungkapnya. Ia menjelaskan tidak selesai yang dimaksudnya yaitu tidak adanya lapangan pekerjaan. Sehingga masyarakat, khususnya remaja sangat gampang terbujuk apabila ada orang yang menawarkan pekerjaan. Seperti diberitakan sebelumnya, usai membuat laporan di SPKT Poda Kepri, papan salah satu korban mengatakan, keduanya dijanjikan akan dipekerjakan di rumah makan dan restoran oleh pria yang dikenal melalui jejerang sosial Facebook. Setelah beberapa hari tidak diketahui keberadaan korban, keluarga melakukan pencarian di Karimun, namum usaha itu sia-sia karena korban sudah dibawa ke Batam. Di Batam keluarga korban dan kerabat mencari keberadaan dua ABG tersebut di seluruh lokasi prostitusi di Batam, korban ditemukan sedang melayani tamu yang sedang menikmati minuman alkohol di bar.(rm/bty).

KANTOR Pemerintah Kota Batam

2.000 Personil Polda Kepri

Amakan Perayaan Natal Dan Tahun Baru BATAM, RAKYAT MEDIA-Jajaran Polda Kepri menurunkan 2.000 personil mengankan perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 pada seluruh wilayah Provinsi Kepri untuk menjamin ibadah umat nasrani berjalan dengan aman. ”Kami akan lakukan pengamanan dan razia pada beberapa kawasan yang dianggap rawan. Selain dari Polri, pengamanan juga akan melibatkan unsur TNI,” kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono di Batam, Senin. Jumlah anggota tersebut sebagian besar akan ditugaskan di Batam sebagai wilayah dengan populasi penduduk terbesar di Kepri dan merupakan kota terbesar. Sasaran Operasi Lilin 2015 adalah pengamanan tempat ibadah, pemukiman penduduk, pusat perbelanjaan, ruang publik, tempat wisata atau rekreasi, serta fasilitas angkutan umum.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri

AKBP Hartono ”Kami ingin memastikan kegiatan Natal dan perayaan tahun baru berjalan aman. Operasi ini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia dan berjalan selama 10 hari,” kata dia. Operasi Lilin 2015 dititikberatkan pada antisipasi berbagai potensi gangguan

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

kamtibmas dan ketertiban berlalu lintas yang dapat mengganggu perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Selain itu, operasi yang digelar di akhir tahun itu juga memfokuskan pada antisipasi terhadap ancaman terorisme, karena masih adanya sel-sel gerakan teror yang aktif melakukan kegiatan tersebut. Polda Kepri memperkirakan seluruh rangkaian perayaan di akhir tahun diprediksi akan menyebabkan meningkatnya mobilitas dan intensitas kegiatan masyarakat terutama di tempat ibadah, jalan protokol, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, objek wisata, serta jalur lalu lintas lainnya yang puncaknya akan terjadi pada malam pergantian tahun. Petugas, kata dia, secara resmi akan ditempatkan pada gereja-gereja, tempat keramaian mulai 23 November 2015 usai dilakukan gelar pasukan pengamanan. ”Kami akan gelar pasukan pada 23 November 2015. Selanjutnya semua akan menempati posisi untuk melakukan pengamanan hingga usai tahun baru,” kata Hartono. (rm/ant).

CALON penumpang Citilink menunggu pesawat tiga kali delay

CALON PENUMPANG CITILINK KECEWA PENERBANGAN DELAY TIGA KALI BATAM, RAKYAT MEDIA-Calon penumpang Citilink dari Batam tujuan Jakarta marah-marah di Ruang Tunggu A5 Bandara Internasional Hang Nadim Batam setelah jadwal penerbangannya delay tiga kali. “Kalau kami telat bagaimana?, ini delay sampai tiga kali. Tidak ada kepastian untuk penumpang,” kata seorang calon penumpang Niko di ruang tunggu, Rabu sore. Kemarahan serupa juga nampak dari puluhan penumpang lain yang mengaku sudah berada di Bandara Internasional Hang Nadim sebelum pukul 12.00 WIB. ”Jadwal awal 14.15 WIB. Lalu ditunda jadi 15.25 WIB. Diumumin tunda lagi jadi pukul 16.30 WIB. Ini tunda lagi jadi pukul 17.20 WIB. Benar-benar nggak jelas,” ujar seorang penumpang lain.

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. 2. 3. 4.

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490

Penumpang sempat meminta petugas di ruang tunggu untuk memangil atasannya dan menjelaskan apa yang terjadi pada calon penumpang yang sudah terkatung-katung berjam-jam di bandara.”Sekarang juga panggil atasanmu kesini. Suruh jelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Jangan kami dimain-mainkan seperti ini. Kalau kami yang terlambat semenit saja tidak ada toleransi,” kata penumpang. Petugas Citilink pada Ruang Tunggu A5, Muhammad Irfandi mengatakan pimpinanya sedang berkoordinasi untuk memastikan jadwal penerbangan maskapai tersebut. Seorang petugas lain beralasan, pada penundaan pertama sudah disampaikan pemberitahuan melalui pesan singkat sejak pagi.”Kami sudah memberitahukan jadwal diubah ke pukul 15.25 WIB. Jadi baru ini (penundaan), bukan dari pukul 14.20 WIB,” kata dia. Sebelumnya pada Rabu pagi maskapai Wings Air juga menunda keberangkatan hingga empat jam. Hal tersebut membuat penumpang marah dan memukul petugas di ruang tunggu. Selasa, empat jadwal penerbangan di Hang Nadim Batam juga mengalami keterlambatan hingga beberapa jam. Satu jadwal dari Citilink, tiga jadwal dari Lion Air.(rm/ant).

AGEN DAN KIOS KORAN UMUM RAKYAT MEDIA DI MEDAN Suyitno: Kios Jalan Niaga Pajak Batang Kuis, Marisi Purba : Kios Pajak Gambir Tembung, Agus: Kios Jalan Letda Sujono/Depan Aksara Medan, Sihite: Toko Buku Jalan Milinium Sei Sekambing Medan, Farida Sijabat: Kios Jalan Medan Binjai Tomang Elok Medan, Juraidah: Kios Jalan Gaperta Helvetia Medan, Butet : Kios Simpang Zipur Medan, Sulaiman : Kios Jalan Kapt Sumarsono Pajak Pulau Brayan Medan, Pustaka Amal : Toko Buku Jalan Setia Luhur Pulau Brayan, Neta Ginting : Kios Jalan Amal/Gaperta Ujung Medan Sunggal, H. Nurdin : Kios Jalan Pinang Baris Sunggal Medan, M.Yusuf : Kios Simpang Kantor Bupati Stabat, Alim Siregar : Kios Tugu Binjai, Toko Buku Amka, Jalan Jend A.Yani Binjai, Kios Rokok Aan : Tanah Lapang Merdeka Binjai, Edison Dalimunte : Kios Jalan Binjai Km12 Depan Supermarket Mandiri Medan, Ibu Rini : Simpang Pos Padang Bulan Medan. CMYK