EDISI 327

Page 1

CMYK

Harian Umum SENIN, 20-31 DESEMBER 21, MINGGU KE-II

Website: www.rakyatmedia.com

Terverifikasi Faktual

SENIN, 20-31 DESEMBER 21, MINGGU KE-II

Surat Kabar Nasional dari Kepri

Edisi : # 327 Tahun V, Harga: Rp 7.500,-

BPK RIUngkap Dugaan Penyelewengan

Anggaran Covid-19 Disprindag Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia soroti dugaan penyimpangan anggaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2020 yang dilaksanakan Pemerintah Kota Batam. DALAM penanganan dampak Covid-19 tersebut, pemerintah Kota Batam mengucurkan anggaran APBD Tahun 2020 sebesar Rp 203.083.840.000 dengan realisasi sampai 31 Oktober 2020 sebesar Rp 97.536.660.500. Dari jumlah tersebut,

Rp18.793.900.000 merupakan realisasi anggaran kegiatan pemberian bantuan sembako gratis kepada masyarakat terdampak covid-19 yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disrindag) Kota Batam. Namun dalam pelaksan-

aannya, selain proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial belum optimal. Penetapan penerima bantuan sosial sembako juga tidak sesuai ketentuan dan diduga terindikasi penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini terungkap dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan penggunaan anggaran penanganan covid-19 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Prindag) Kota Batam bermasalah.

Tak tanggung tanggung, BPK mencatat dugaan penyalahgunaan anggaran covid yang terungkap nilainya cukup fantastis yakni mencapai Rp 18.793.900.000, dari 192.000 paket yang tercatat dalam kouta penerima bantuan sosial sembako gratis, bahkan dari jumlah tersebut sebagian disebut-sebut nama penerima fiktif. Berdasarkan data yang diperoleh Koran Rakyat Media, dari Hasil Laporan Pe Bersambung ke Hal 2

Gubernur Kepri Kecewa

Dubes RI Malaysia Pulangkan TKI

KANTOR Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri di Batam Centre.

Komisi III DPR RI Kunker di Polda Kepri

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad tampak kecewa dengan data yang di rilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya terkait informasi kasus perkembangan kasus Covid-19. Dimana disebutkan jika penambahan kasus Covid-19 di Kepri terbanyak se-Indonesia. Terkait informasi tersebut Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad langsung melakukan koordinasi dengan petugas Covid yang ada di Kepri. Serta meminta satgas Covid

Kepri dan Dinas Kesehatan melakukan komunikasi untuk konfirmasi atas kebenaran informasi dimaksud. “Tentu kita sangat kecewa, seharusnya Konjen atau Dubes RI di Malaysia memperketat pemulangan PMI salah satunya telah di sepakati klinik yg ditunjuk oleh kedutaan RI di Malaysia. Jika data ini benar, kita yakin pengawasan pemulangan PMI terlalu longgar dan tak terkontrol, sehingga PMI yang seharusnya terkonfirmasi tidak untuk dipulangkan dulu,” kata

BATAM, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Marlin Agustina membuka kegiatan Batam Tourism Goodminton 2021. Sebagai informasi kegiatan pariwisata ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam berkolaborasi dengan asosiasi pariwisata Kota Batam yang berlangsung Gor Badminton Orchid Park Batam Center, 17-18 Desember 2021. Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

Wakil Gubernur Buka Batam Tourism Goodminton 2021

WAKIL Gubernur Kepulauan Riau Marlin Agustina.

KOMISI III DPR RI Kunker di Polda Kepri

BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi III DPR RI kunjungi Polda Kepri dalam rangka Kunjungan Kerja Reses masa persidangan II Tahun sidang 2021-2022. Hadir dalam Kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman M.Si., Wakil Ketua Komisi III DPR RI selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., beserta anggota dan sekretariat Komisi III DPR RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri Hari Setiyono SH, MH, KA BNNP Kepri Brigjen Pol Drs. Henry P. Simanjuntak, MM, PLT Kepala Kanwil Kepulauan Riau Kemenkumham Ramelan Suprihadi, S.Sos., M.Si, Wakapolda Kepri, dan Pejabat Utama Polda Kepri. Kegiatan dilaksanakan di Graha Lancang Kuning Polda Kepri. Sabtu (18/12/2021).Saat memberikan keterangannya pada awak media, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., mengatakan kunjungan kami ini dalam rangka kunjungan kerja Reses masa sidang kedua tahun 2021, disini kami mendengarkan masukan-masukan terkait penan-

Gubernur Kepulauan Riau

H. Ansar Ahmad.

Gubernur Kepri Lepas Ekspor 1.272 Sirip Pari ke Hongkong TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad melepas Ekspor Produk Perikanan di Gedung VIP Bandara RHF Tanjungpinang, Sabtu (11/13). Adapun ekspor dilakukan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang berupa Sirip Pari Lontar dan Sirip Pari Kupu-Kupu

berjumlah 1.272 Kg ke pasar Hongkong senilai Rp822 juta. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Wakil Wali Kota Tanjungpinang H. Endang Abdullah, Asisten II Syamsul Bahrum, Kadis KP H. T. S. Arif Fadilah, GM TP. Angkasa Pura Bersambung ke Hal 2

PTUN Pekan Baru Kabulkan Gugatan Batin Sangeri

Batin Sangeri, H. Samsari. As.

PELALAWAN, RAKYAT MEDIA-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru kabulkan Gugatan Batin Sangeri, H. Samsari. As, atas perkara, Nomor: 42/LH/ 2022/PTUN. PBR. Yang mana sebagai tergugat dalam perkara ini, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. dan Gubernur Riau, Kepada awak media Rabu, 24/ 11/21. H. Samsari mengatakan, bahwah gugatan yang diajukan terhadap tergugat, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dikabulkan oleh PTUN Pekanbaru. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan peng-

gugat untuk sebagian: 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK. 6024/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019, tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemampaatan Hasil Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI), untuk jangka waktu 10 tahun periode 2017-2026, atas nama PT. Arara Abadi di Provinsi Riau sebatas luas 2.090 hektar di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 3. Mewajibkan tergugat I untuk mencabut surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,

Nomor: SK 6024/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019, tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemampaatan Hasil Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu sepuluh tahun periode 2017- 2026 atas nama PT. Arara Abadi di Provinsi Riau. Sebatas luas 2.090 hektar di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 4. Menyatakan gugatan penggugat terhadap surat Gubernur Riau tanggal 14 April 2001 tentang hasil keputusan rapat Muspida Provinsi Bersambung ke Hal 2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
EDISI 327 by RAKYAT MEDIA - Issuu