CMYK
Harian Umum Senin, 8 - 15 Februari 2021
Terverifikasi
Website: www.rakyatmedia.com
Faktual
Surat Kabar Nasional dari Kepri
SENIN, 8 - 15 FEBRUARI 2021
Edisi : # 309 Tahun VI, Harga: Rp 7.500,-
Anak Gubernur Kepri Isdianto
Terseret Kasus Dugaan Korupsi Proposal Fiktif
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Silaturahmi Ke MA
Kapolri Bahas Tilang Elektronik JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan rangkaian silaturahmi kepada pejabat tinggi negara usai resmi dilantik sebagai Kapolri. Kali ini, Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Mahkamah Agung (MA) untuk menemui Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Sebagai sesama Aparat Penegak Hukum (APH) banyak hal yang dibicarakan dan didiskusikan dalam pertemuan itu. “Banyak hal yang kami bicarakan dan diskusikan, antara lain beberapa program yang akan Polri laksanakan ke depan terkait dengan masalah tilang elektronik,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (2/2/2021). Menurut Sigit, program tilang elektronik yang dicanangkan oleh dirinya sebagai Kapolri tentunya memerlukan penyesuaian-penyesuaian. “Tilang elektronik yang tentunya merubah pola, yang biasanya dilaksana Bersambung ke Hal 2
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Heboh kasus dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi Kepri terungkap. Tak tanggungtanggung belasan proposal fiktif dengan nilai Rp 1,9 miliar dengan menggunakan tanda tangan palsu Kepala Bakesbangpol Kepri bisa lolos. Ironisnya kasus itu disebut-sebut menyeret nama anak Gubernur KepriIsdianto berinisial AR. SAAT ini kasus yang menjadi perhatian dan perbinjangan public tersebut tengah diselidiki oleh aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Kepri. Kasus proposal fiktif yang merugikan keuangan APBD senilai Rp 1,9 miliar terse Bersambung ke Hal 2
ANAK Gubernur Kepri Isdianto Terseret Kasus Dugaan Korupsi Proposal Fiktif
Puluhan Eks Karyawan Segel Hotel Nagoya Plaza
KARYAWAN memasang spanduk besar di bagian depan hotel Nagoya Plaza untuk menuntut hak mereka.
BATAM, RAKYAT MEDIA-Puluhan eks karyawan Hotel Nagoya Plaza, Nagoya ,Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepri menyegel hotel. Aksi yang dilakukan sejumlah mantan karyawan tersebut adalah bentuk protes atas pihak managemant hotel yang tidak memberikan hak-hak para karyawan yang menjadi korban PHK pada tahun lalu.Rezky, salah satu mantan karyawan hotel tersebut mengatakan, sejak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mana-
jemen hotel berjanji untuk membayar gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) serta uang pesangon dalam kurun waktu yang di sepakati oleh karyawan terdampak PHK tersebut.”Kita sudah menunggu kabar dari pihak hotel, namun tidak ada jawaban”,ujar Rezky kepada wartawan. “Beberapa hari sebelumnya sudah kami datangi pihak managemant namun tidak di gubris. Rencana mau demo, tapi lebih baik kami segel sekalian biar
mereka tau butuhnya kami hakhak kami yang masih tertinggal di sini, apa lagi di masa pandemi saat ini ekonomi melemah, dari bulan April 2020 tidak menerima gaji, sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban dari pihak hotel.”ujar Rezky Pantauan media ini Sabtu, (06/02/2021) pagi terlihat beberapa spanduk terpasang di depan maupun pagar hotel.Dari berbagai spanduk yang dipasang salah satu tulisan berbunyi: “Janji-janji yang kami dapatkan,
sudah 1 tahun kami bersabar dan tidak mendapatkan hak kami”.Di lokasi hotel sendiri tidak terlihat ada aktivitas apapun, hanya terlihat 3 mobil dan satu sepeda motor terparkir di halaman hotel tersebut. Pihaknya keamananpun tidak terlihat di sekitar lokasi hotel. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) memanggil pihak Bersambung ke Hal 2
Wali Kota Batam Resmikan Kampung Tangguh Amat Belanda BUPATI Bintan, Apri Sujadi.
PEJABAT BINTAN RAMAI-RAMAI AJUKAN IZIN PINDAH KE PEMPROV
BATAM, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, bersama Kepolresta Barelang, Kombes Yos Guntur, dan Dandim 0316 Batam, Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan, meresmikan langsung Kampung Tangguh Nelayan Rumput Laut Pulau Amat Belanda, Belakangpadang, Sabtu (6/2/2021). Keberadaan kampung tangguh tersebut men-
dapat apresiasi karena mampu meningkatkan ekonomi warga di tengah wabah corona.”Saya sudah lihat, bagaimana pengelolaan rumput laut yang menjadi penopang ekonomi warga. Kita sangat bersyukur, masyarakat bisa lebih sejahtera,” kata Wali Kota. Rudi meyakinkan, pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat untuk membantu
BINTAN, RAKYAT MEDIA-Izin pindah tugas kabarnya ramai diajukan sejumlah pejabat Pemkab Bintan untuk tugas di Pemprov Kepri. Sekda dan Bupati Bintan pun sampai silang pendapat.Bupati Bintan, Apri Sujadi sebelumnya menegaskan tidak akan mengizinkan hal itu. Memang, dikabarkan banyak pejabat-pejabat di Pemkab Bintan yang mengajukan izin dimutasi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Antusiasme di masa kepemimpinan baru Ansar Ahmad yang akan segera dilantik sebagai Gubernur Kepri 2021-2024 tak terbantahkan.Seperti diketahui, Ansar Ahmad sebelumnya terbilang sukses menjadi Bupati Bintan dua periode pada 2005-2010 dan 20102015.Banyak ‘kompatriotnya’ yang dulu menjadi stafnya di Pemkab Bintan ingin
Bersambung ke Hal 2
WALI Kota Batam, Muhammad Rudi, bersama Kepolresta Barelang, Kombes Yos Guntur.
keperluan. Ia juga berharap, tak hanya Pemko Batam saja hadir di sana, ia meminta pemerintah setingkat provinsi juga memberikan perhatian banyak agar masyarakat makin termotivasi. ”Tadi saya tanya, bagaimana mereka mengekspor. Ternyata, prosesnya berbelit harus ke Singapura dulu, baru dikirim ke negara tujuan dengan ongkos mencapai USD700,” ujarnya. Di kesempatan itu, Rudi menawarkan ekspor melalui jalur udara. Ia mengaku akan mempertemukan pengekspor rumput laut tersebut dengan sejumlah maskapai agar ekspor rumput laut tersebut lebih praktis dan efisien. “Kita akan terus coba mendampingi warga, mudah-mudahan produk ini jadi unggulan di pulau ini (Amat Belanda). Selain itu, saya sampaikan terima kasih kepada Polresta Barelang yang menginisasi adanya Kampung Tangguh tersebut,” kata dia. Sementara itu, Kapolresta Barelang, Kompol Yos Guntur mengaku program Kampung Bersambung ke Hal 2
Pembebasan Lahan Proyek Jembatan Batam-Bintan Rp 10 Miliar Pemerintah Provinsi Kepri di APBD tahun anggaran 2021 ini mengalokasikan Rp10 miliar untuk pembebasan lahan. Hal ini untuk mendukung pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin). KEPALA Dinas Pekerjaan Umum Pebataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepri, Abu Bakar mengatakan tahun 2021 ini pemerintah Kepri mengalokasikan anggaran untuk pembahasan tanah untuk pembangunan Jembatan Babin aebesar Rp10 miliar. ”Saat ini
pembebasan lahan sudah mulai berjalan, dilakukan tentunya secara bertahap baik untuk di bagian Batam dan Bintan,” kata Abu Bakar, Minggu (7/2/2021). Lahan yang akan dibebaskan untuk pembanginan jembatan Babin ini kurang lebih seluas 30 hek-
tar, dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihak BPN sendiri lanjut Abu, susah mendata dan lahan yang akan dibebaskan tersebut merupakan lahan milik masyarakat.”Secara keseluruhan lahan untuk lokasi Jembatan Babin ini sudah terdata dan tidak ada masalah, sebab lahan itu Bersambung ke Hal 2
KEPALA Dinas Pekerjaan Umum Pebataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepri, Abu Bakar.
KETUA Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Partai Nasdem Ikut Tolak Revisi UU Pemilu JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Setelah sebelumnya menginginkan normalisasi pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023, Partai Nasdem kini justru berbalik dengan menolak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Sikap penolakan itu diambil berdasarkan keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.Dalam keterangannya, Paloh menilai Partai Nasdem perlu menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan. Terlebih untuk bersama menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa. Menurut Paloh, sebagai partai politik Nasdem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, NasDem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Karena itu, Surya Paloh menginstruksikan Fraksi Partai Nasdem di DPR untuk menolak revisi UU Pemilu.”Agar Fraksi Partai Nasdem DPR RI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan revisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak di 2024,” kata Paloh dalam keterangannya, Minggu (7/2/ 2021). Sebelumnya, pro dan kontra pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 terus bergulir. Terkait itu, Partai NasDem menilai kalau dua penyelenggaraan itu harus tetap diadakan di tahun yang sama. Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa meminta seluruh pihak untuk berpikir rasional dalam membicarakan soal Pilkada 2022 dan 2023. Ia tidak ingin kemudian muncul perdebatan berdasarkan asumsi terkait dua penyelenggaraan tersebut.”Yang 2022 mau memberikan panggung terhadap para kandidat capres misalnya, atau yang pengen 2024 pengen menghilangkan panggung bagi panggung capres, kita hilangkan itu,” kata Saan dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (30/1/2021). Menurutnya, Pilkada 2022 dan 2023 itu bisa dijadikan momen untuk evaluasi terhadap sistem pemilu di Bersambung ke Hal 2
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778) 479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmedia.com, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com, rakyatmediapers@gmail.com