CMYK
Kapolda Kepri Jamin Selama Ramadhan Tetap Aman KORAN UMUM
Penanggung Jawab Mawardi, Senin, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH
13 - 23 JUNI 2016 - MINGGU- II
Senin, 13 - 23 JUNI 2016 - MINGGU- II
Baca Hal 5
Website: www.rakyatmediapers.co.id
TERDAFTAR
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 158 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-
Anggota DPRD Kepri Erianto Dan Ketua LSM M.Nazar Lebih Dulu Dijebloskan ke Penjara
Mantan Bupati Natuna
Ilyas Sabli
BATAM, RAKYAT MEDIA-Tampakanya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepulauan Riau, tidak main main untuk mmengungkap kasus korupsi aliran dana Bantuan Sosial (Bansos) bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Perjuangan Migas Kabupaten Natuna (BPKMN) senilai Rp3,2 miliar. Buktinya, penanganan kasus korupsi aliran dana bantuan sosial (Bansos) APBD Natuna Tahun 2011 hingga 2013 tersebut, sete-
lah menetapkan mantan Wakil Bupati Natuna Imalko jadi tersangka. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepri, kini membidik mantan Bupati Natuna Ilyas Sabli dan Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Samrizon jadi tersangka. Sebelumnya, juga penyidik Ditkremsus Polda Kepri telah menyeret-
dua tersangka yakni Ketua LSM Badan Perjuangan Migas Kabupaten Natuna (BPMKN), Muhammad Nazar dan anggota DPRD Kepri dari Partai Demokrat Erianto, yang saat ini sudah dijebloskan ke balik terali besi.Bisa jadi, setelah Mantan Wakil Bupati Natuna, Imalko, diseret ke penjara. Penyidik menyeret Ilyas Sabli dan Samsrizon juga jadi tersangka. Sebab, Ilyas Sabli sebagai Bupati dan Samrizon selaku Sekda merupakan orang yang paling bertanggung
Sekda Natuna
Samrizon
Bersambung ke Hal 11
Erianto Anggota DPRD Kepri Mantan Wakil Bupati Natuna
Imalko Ismail Muhammad Nazir Ketua LSM Natuna
Oknum Perwira TNI Aniaya Kanit Lantas Polsek Medan Sunggal MEDAN, RAKYAT MEDIAKepala Unit Lalulintas (Kanit Lantas) Polsek Medan Sunggal, AKP Luhut Sihombing mengalami luka diduga akibat dianiaya oknum perwira TNI, Mayor Ridwan di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Kasus ini berawal dari pelanggaran lalulintas di kawasan Jl Pinang Baris Medan, akhir pekan lalu. Kasus dugaan pengania- KORBAN Kanit Lantas yaan yang menghebohkan Polsek Medan Sunggal AKP masyarakat itu, sampai saat ini, Luhut Sihombing masih ditangani Polresta Medan. Bahkan, istri oknum TNI yang juga perwira polisi, AKP Neneng, juga dikabarkan melakukan penamparan terhadap Luhut Sihombing. Luhut Sihombing yang mengalami luka memar dilarikan ke Rumah Sakit Bina Kasih Medan. Dia mengalami luka di bagian mata sebelah kiri. Selain itu, dahinya terkoyak dan mendapatkan tiga jahitan. Sementara itu, Aiptu Rudi rekan Luhut, tidak mengalami luka, meski ditampar AKP Neneng. Kepala Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Rina Sari Ginting membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, Polresta Bersambung ke Hal 11
Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.
GUBERNUR KEPRI GERAM MASALAH SK BODONG DI SKPD DOMPAK, RAKYAT MEDIASurat Keputusan (SK) pengangkatan honorer bodong ternyata juga menyasar Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkaran Pemprov Kepri. Adapun SKPD yang terbabit adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri.”Ya benar, di Dispar Kepri ada satu SK yang santer disebut SK Bodong,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, belum lama ini kepada wartawan di Tanjungpinang Disinggung siapa yang menandatangani SK tersebut, Guntur mengatakan berasal dari Badan Kepegawaian Daerah (SKPD) Kepri. Meskipun
Gubernur Kepri
Nurdin Basirun demikian, pihaknya tidak akan terkecoh dengan upaya ilegal tersebut. Masih kata Guntur, pihaknya juga paham aturan, sehingga tidak akan tertipu
dengan dalih apapun.”Saat ini Pemprov Kepri tengah melakukan penyelidikan internal, siapa dalang disebalik ini. Saya yakin, BKD Kepri tidak akan berani untuk main-main dalam hal ini,” jelas Guntur. Sementara itu, Plt Sekda Kepri, Reni Yusneli mengatakan Inspektorat Provinsi Kepri sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemegang SK palsu tersebut. Masih kata Reni, sampai saat ini, juga tidak ada perintah dari Gubernur Kepri untuk menambah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri. “Bahkan ada yang lari ter-
Kejati Kepri Akan Tetapkan Tersangka Baru
Kasus Korupsi Bansos Batam
Aspidsus Kejati Kepri Bersambung ke Hal 11
Rahmat SH
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menyebutkan, kerugian negara berpotensi total loss dalam dugaan korupsi dana hibah Pemko Batam untuk insentif guru TPQsenilai Rp 6 miliar lebih. Dalam proses penyidikan tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)KejatiKepri, Biro Kesra dan Dinas Pendidikan (Disdik) kota Batam dinyatakan sebagai instansi paling berperan dalam pengucuran dana ke masing-masing guru TPQ. Asisten Pidana Khusus Bersambung ke Hal 11
4 Anggota Polri Tak Penuhi Panggilan Kedua KPK JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjemput paksa empat anggota Polri yang dua kali tidak memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan. Empat anggota Polri itu adalah ajudan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Keempat anggota Polri itu akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Mereka adalah Fauzi Hadi Nugroho, Dwianto budiawan, Ari Kuswanto, dan Andi Yulianto. ”Dan karena ini sudah panggilan yang kedua, panggilan berikutnya nanti bisa dijemput paksa,” ujar pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati
kepada wartawan, Selasa (7/6/2016) di gedung KPK Jakarta. Menurutnya, surat pemanggilan yang disampaikan KPK atas sepengetahuan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Maka itu pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Polri terkait empat anggota Polri yang dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. “Karena ini sudah merupakan panggilan kedua, kami akan mengupayakan untuk berkoordinasi lagi dengan Polri,” ucapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan kedua terhadap empat anggpta Polri dalam kasus dugaan Bersambung ke Hal 11
KANTOR KPK Jln H.R Rasuna Said Jakarta Selatan