Edisi 137

Page 1

CMYK

KORAN UMUM Senin, 23-30 November 2015 MINGGU KE-III

Senin, 23-30 November 2015 MINGGU KE-III

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 137 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

KEJATI KEPRI BIDIK

Kasus Korupsi Dana Bansos Rp66 Miliar Kembali Diungkap

Ahmad Dahlan

DAN AGUSSAHIMAN

BATAM, RAKYAT MEDIAKasus korupsi aliran dana bantuan Sosial (Bansos) Pemko Batam tahun 2011 senilai Rp 66 miliar kembali diungkap. Kali ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri tampaknya benar benar serius akan mengusut kasus korupsi Bansos yang diduga melibatkan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Agussahiman hingga tuntas Hal ini terbukti, untuk menindak lanjuti serta mengungkap kasus yang sudah cukup lama mengendap di Kejaksaan ini, Senin (9/ 11/2015 dan Selasa (10/11/ 2015) pe-

kan lalu, tiga pejabat Pemko Batam yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin, Kadis UKM Febrialin, dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Abdul Malik telah diperiksa penyidik Kejati Kepri. Pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pemerintah Kota Batam diakuir oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, N Rahmat, dijelaskannya pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data dari sejumlah pejabat Pemko Batam. Bahkan, pemanggilan terhadap sejumlah pejabat lainnya terus akan dilakukankarena penyidik masih menelusuri kemana saja sejumlah uang bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 66 miliar dari APBD 2011. ”Memang kita panggil untuk dana bansos (Rp 66 miliar, red) itu. Cuma masih pengumpulan keterangan dan data,” ungkap Rahmat kepada media ini di kantornya senggarang pekan lalu Lebih lanjut Rahmat menjeklaskan, pemanggilan dan

pemeriksaan yang dilakukan penyidik itu masih bersifat tertutup. Sesuai dengan instruksi Presiden RI, penyelidikan tak boleh membuat kegaduhan. Untuk itulah, Rahmat perlu mencari titik terang terlebih dahulu terkait kasus tersebut sebelum akhirnya dinyatakan dalam status penyidikan dan dipublikasikan. Pasalnya, aliran dana dari bansos Rp 66 miliar itu sedang dilakukan perincian penggunaannya. Melihat berkas yang telah diberikan kepada penyidik, Rahmat mengaku butuh waktu untuk !Bersambung ke Hal 11

Setdako Batam Agussahiman.SH

Dirjen Dukcapil Tegaskan KTP KEPALA BNN Terkait Pencatutan Lama Tidak Berlaku Lagi KARIMUN TAMPAR Nama Presiden

Senin MKD Pariksa Setya Novanto

KETUA DPR RI Setya Novanto diwawancarai sejumlah wartawan

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan pimpinan DPR tidak akan mengintervensi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengusut kasus Ketua DPR Setya Novanto. “Biarlah MKD bekerja untuk menyelesaikan masalah.

Tentunya, tanpa dorongan kami (pimpinan DPR), MKD akan menyelesaikan secara demokratis,”kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, (20/11/2015. Agus yakin kasus yang menjerat Setya atas pencatutan nama Presiden Joko !Bersambung ke Hal 11

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengimbau bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik (eKTP) agar segera melakukan perekaman. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) model lama, su-

dah tidak berlaku sejak 31 Desember 2014. ”KTP lama sudah tidak berlaku sejak 31 Desember 2014 dan sejak 1 Januari 2015 harus KTP elektonik,” ujar Zudan Arif dalam acara Lokakarya Pers di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (21/11) pekan lalu. Bagi warga yang sudah pernah melakukan perekaman untuk pembuatan E-KTP, dia menyarankan agar segera mengecek ke dinas dukcapil masing-masing. Pasalnya, seringkali ada warga yang sudah merekam dan fisk E-KTP sudah jadi, namun tidak segera diambil. Dia menekankan lagi mengenai pentingnya warga segera Zudan Arif Fakrulloh mengurus Dirjen Dukcapil pembuatan E-

Dua Pejabat Dinas PU Tanjungpinang Makir Pemeriksaan Kejaksaan

KANTOR Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Robert Pasaribu dan juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Amrialis, tidak memenuhi panggilan tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Tanjungpinang yang meng-

gunakan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2014 senilai Rp 1,52 miliar. “Surat panggilan sudah kami layangkan kepada kedua pejabat tersebut untuk datang hari ini (Jumat) ke kantor Kejari Tanjungpinang, guna diambil keterangannya. Namun, hingga pukul 18.00 WIB yang bersangkutan belum datang juga,” ujar Kepalsa Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Lukas Alexander !Bersambung ke Hal 11 CMYK

KTP. Dia mengatakan, saat ini sudah ada beberapa penyelenggara layanan yang mengharuskan penggunaan e-KTP dan menolak KTP model lama. ”Seperti BPJS, Jasa Raharja, pembuatan SIM, itu harus menggunakan KTP elektronik. Kalau menggunakan KTP lama, dikembalikan, disuruh mengurus dulu KTP elektronik,”kata Zudan Zudan juga mendorong seluruh unit layanan, negeri maupun swasta, untuk mempunyai card reader pembaca data di E-KTP.”Bank, BPJS, Rumah Sakit, semua agar pasang card reader. Ini agar semua unit layanan menggunakan NIK sebagai basis layanan. KTP elektronik itu data digital, tapi jangan perilakunya masih manual, masih dikit-dikit foto copy,” jelasnya. (rm/ardi)

SEKURITI HOTEL

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Jika bintara polisi yang bertindak kasar terhadap masyarakat mungkin masih bisa dimaklumi. Namun jika seorang perwira yang berbuat kasar hal ini sudah keterlaluan. Apalagi sempat melakukan penamparan pantas dilaporkan. Seperti kejadian di Karimun, kepala Badan Narkotik Nasional (BNN) Karimun, AKBP TA Rahman, menampar seorang sekuriti hotel gara gara tidak mendapat jawaban memuaskan dari oknum Sekuriti. Tindakan operakting ini sudah dilaporkan kepada pihak Polres Karimun. Akan tetapi Kasat Res-

Kepala BNN Karimun

AKBP TA Rahman krim Polres Karimun, AKP Haryo Prasetyo Seno mengaku belum menerima laporan insiden penamparan yang dilakukan kepala BNN Karimun, AKBP TA Rahman. Saat ditemui wartawan Haryo di ruang ker-

p

!Bersambung ke Hal 11

k A

Kejari Karimun

Berhasil Selesaikan Hutang Mitra PT Pelindo KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri Karimun berhasil menyelesaikan hutang perusahaan mitra PT Pelindo Cabang Tanjungbalai Karimun. Hal ini dikatakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha (Kasidatun) Kejaksaan Tanjungbalai Karimun, Oktoni D Marpaung kepada wartawan Sabtu (21/11/2015) lalu di Karimun. Dikatakannya, lima perusahaan mitra PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungbalai Karimun tiga diantaranya telah melunasi tunggakannya,”Tinggal dua perusahaan lagi yang nyicil untuk melunasi tunggakannya,”kata Oktoni. Okni D Marpaung Kasis Datun Kejari Karimun

K

!Bersambung ke Hal 11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.