EDISI 134

KORAN UMUM

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 134 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Lelang Barang Tangkapan

KAPAL Motor KM Kamelia milik Rusli yang ikut dilelang akal akalan

“Kongkalikong” Di DJBC Kepri

PETUGAS Bea Cukai Kanwil DJBC Kepri melakukan rapat tertutup dengan tiga peserta lelang

SUASANA diruangan tertutup yang menjadi tempat lelang di DJBC Kepri, salah satu wanita adalah peserta lelang

Belum Selesai Jembatan Dompak Sudah Ambruk TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Diduga pengerjaannya tidak sesuai spesikasi teknik atau dikerjakan asal siap. Belum selesai Jembatan I Dompang sudah ambruk. Hal ini yang membuat penjabat Gubernur Kepri Agung Muliana gerah lalu mendesak kontraktor harus mengganti konstruksi Jembatan Dompak yang roboh.

“Pemerintah provinsi tidak akan menambah anggaran proyek itu.”Mereka harus ganti dan tanggung jawab ulang,” kata Agung Muliana kepada wartawan beberapa waktu lalu di Dompak Tanjungpinang.

Gubernur mengatakan pemerintah masih mengevaluasi kejadian itu, apakah ada kelalaian yang dilakukan kontraktor.”Saya belum tahu, dari laporan kepada

KONDISI Jembatan Dompak yang roboh

saya, jembatan itu dicor (Jumat, 2/10/2015) pukul 13.00 WIB dan pukul 17.00 WIB orang sudah pada pulang, lalu ambruk. Apakah yang menahan tidak kuat, apakah kakinya belum kuat, atau belum dicopot, belum tahu,” kata Gubernur.

Jembatan I penghubung Pulau Dompak, pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dengan pusat

perkotaan di Tanjungpinang ambruk padahal PT Wijaya Karya menargetkan penyelesaian pembangunan proyek senilai Rp 312 miliar itu pada November 2015.

Pimpinan proyek Jembatan I Dompak PT Wijaya Karya Adi Prayitno menjelaskan jembatan tersebut ambruk pada Jumat (2/10/ Bersambung ke Hal 11

KASI Pidsus Kejari Batam, Tengku Firdaus

BATAM, RAKYAT MEDIA - Polresta Barelang mengantung proses penyidikan dua tersangka dugaan korupsi alat kesehatan Pukesemas se-Kota Batam yakni Suhadi dan Euis Rodiah. Kejaksaan Negeri Bata-

Bersambung ke Hal 11

Bersambung ke Hal 11

PELAYANAN IMIGRASI BATAM BERENGSEK, URUS PASPOR SIAP SATU BULAN BATAM, RAKYAT MEDIA-Apakah sistemnya yang buruk, atau oknum petugasnya yang berengsek sehingga proses penerbitan paspor siapnya bisa mencapai satu bulan. Jawabannya, beginilah pelayanan di kantor Imigrasi kelas satu khusus Batam saat ini. Tak sedikit pemohon yang mengeluh jika berurusan di kantor imigrasi ini. Soalnya pelayanannya berbelit belit, pemohonnya dipersulit.

Jadi apa yang didengungkan Direktorat Jendreal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) terlkait pembenahan pelayanan dengan menerapkan kebijakan baru yakni pelayanan One Stop Servis (OSS) kepada masyarakat, khususnya yang hendak mengajukan permohonan penerbitan paspor ternyata banyak yang tidak dipatuhi oleh

sejumlah kantor Imigrasi di daerah.

Kantor imigrasi di daerah masih memberikan pelayanan berbelit belit dan mempersulit masyarakat dengan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kantor Imigrasi Kelas satu khusus Batam, padahal kantor Imigrasi Batam yang dipimpin Agus Wijaya ini masuk salah satu dari sembilan kantor Imigrasi di Indonesia yang seharusnya memberikan pelayanan cepat karena sudah menerapkan kebijakan baru One Stop Servissejak Januari 2014 tahun lalu.

Sebagaimana keterangan yang diterima media ini dari Kepala Bagian Humas dan TU Ditjen Imigrasi Drs.Heru Santoso Ananta Yudha belum lama ini di Jakarta menyebutkan, ke sembilan kantor imigrasi

KANTOR Imigrasi Kelas Satu Batam

Kelas I khusus yang telah menerapkan One Stop Servis adalah kantor Imigrasi kelas I khusus Medan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Soekarno

Hatta, Surabaya, Bandung, Denpasar dan Batam Tujuan penerapan sistem OSS untuk memangkas Bersambung ke Hal 11

WN SINGAPURA TERSANGKA PENJUALAN BESI TERANCAM HUKUMAN 4 TAHUN

POLRES BARELANG GANTUNG DUA TERSANGKA KORUPSI ALKES BATAM mpun akhirnya mempertanyakan proses penyidikan ke Polresta Barelang.

Kasi Pidsus Kejari Batam, Tengku Firdaus mengatakan pihaknya telah melayangkan dua surat ke penyidik Polresta Barelang. P20 (pemberitahuan masa penyidikan telah habis) untuk tersangka Suhadi, sebab beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah mengirimkan P19 ke penyidik.

Sedangkan untuk tersangka Euis, Jaksa mengirimkan P17 (menanyakan tindak lanjut perkembangan penyidikan ke penyidik), karena berkas Euis hanya

BATAM, RAKYAT MEDIALelang berbagai barang hasil tangkapan di kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kepri, Tanjungbalai Karimun, kerap kali dilaksanakan tidak transparan dan menyimpang dari aturan. Bahkan berbagai barang tangkapan yang masih bagus dilelang dengan harga murah. Yang lebih celaka lagi, pemenang lelang umumnya pengusaha yang dekat dengan oknum pejabat Bea dan Cukai.

Seperti proses lelang sebanyak 5 lot/paket berbagai barang tangkapan yang dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Kepri dan Kantor

PRESIDEN Jokowi dalam rapat instruksi untuk persiapan ambil alih FIR

Jokowi Akan Ambil Ruang Udara RI Yang Dikuasai Singapura JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Presiden Jokowi menginstruksikan agar Flight Information Region (FIR) yang selama ini dikuasai oleh Singapura segera diambil alih. Dia meminta kementerian terkait mempersiapkan peralatan dan personel untuk mengelola ruang udara yang dimaksud.Flight Information Region (FIR) atau kontrol wilayah udara di Kepulauan Riau dan sekitarnya masih dikuasai oleh Singapura.

Presiden beberapa waktu lalu me-

manggil kementerian terkait untuk membahas permasalahan ini. Pasalnya International Civil Aviation Organitation (ICAO) hingga kini masih belum mengizinkan Indonesia mengelola ruang udara di wilayah Kepri, Tanjungpinang, dan Natuna karena dianggap belum memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM yang mumpuni.

Jokowi pun menargetkan 3-4 tahun Bersambung ke Hal 11

BATAM, RAKYAT MEDIA-Penyidik Polresta Barelang akhirnya menyerahkan Koh Hock Liang, tersangka penggelapan penjualan besi Rp 36 miliar ke Kejaksaan Negeri Batam, Senin pagi (12/10/2015) lalu. Warga negara Singapura ini pun terancam hukuman penjara empat tahun.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi) Pidum Kejari Batam, Ali Akbar mengatakan dengan penyerahan tersangka kepihaknya, maka secara tak langsung Koh Hock Liang menjadi tahanan Kejaksaan. Tak hanya itu, status pria keturunan Tionghoa ini juga berganti sebagai terdakwa.”P21-nya sudah dari

Kasi Pidum Kejari Batam Ali Akbar

seminggu lalu. Dan hari ini tahap duanya, penyidik menyerahkan terdakwa dan Bersambung ke Hal 11

BATAM

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

SUASANA persidangan kepemilikan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Batam

Polda Kepri Tangkap Pengedar Narkoba Depan Alfamart BATAM, RAKYAT MEDIA - Muhaijir, terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 gram ditangkap anggota Polda Kepri ketika akan melakukan transaksi barang haram di depan Alfamart. Setelah dikembangkan, polisi menangkap Suep di tempat berbeda.

Hal ini diketahui dari keterangan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (7/ 10/2015) pekan lalu. Saksi yang memberikan keterangan ini adalah anggota kepolisian bernama Roy Chandra dan Devi Handana.

Roy Chandra mengatakan sebelum melakukan penangkapan, ia mendapat laporan dari warga. Dari informasi itu, diketahui akan ada transaksi jual beli narkotika. Lalu, ia bersama rekannya Devi Handana melakukan cross cek ke lapangan.Pada hari penangkapan, katanya, ia melihat seorang pemuda yang berada di atas sepeda motor.

Setelah diperhatikan, pemuda itu mirip dengan ciri-ciri orang yang dilaporkan warga tersebut.

“Sebelumnya, kita dapat laporan dari seorang warga akan transaksi gelap Narkotika ini. Kemudian saya dan Devi mencoba menelusuri jejaknya. Di tengah pencarian, kita melihat seseorang yang mirip dengan terdakwa Muhaijir. Lalu kita langsung tangkap.

Dalam saku celananya ada kotak rokok yang ternyata isinya sabu. Terdakwa itu

berada di atas motornya, di tepi jalan, tepat depan Alfamart,” ujar Roy Chandra.

Melihat kesempatan itu, aparat keamanan ini langsung menyergap terdakwa, dan menemukan 1 bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu kristal bening dengan bobot 1,2 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro merah dari dalam saku terdakwa Muhaijir?. Tidak sampai disitu, petugas keamanan langsung berusaha mencari rekan terdakwa Muhaijir, dan kemudian terdakwa Muhammad Su’ep dibekuk saat berada disebuah Rumah Makan Mie Aceh. Setelah diamankan, kedua terdakwa dan barang bukti 1,2 gram sabu dibawa menuju Mapolda Kepri.

Dalam persidangan, kedua terdakwa menyatakan seluruh keterangan yang diberikan saksi benar. ”Semua keterangan saksi benar yang mulia,” kata terdakwa kepada majelis hakim yang dipimpin Vera Yetti Simanjuntak dengan hakim anggota Syahrial dan Alfian.

Terdakwa mengatakan, Muhammad Su’ep mendapatkan sabu dari Boy (DPO) di Simpang Dam dengan harga Rp2 juta. Selanjutnya, Su’ep menjual sabu kepada Muhaijir dan mendapat untung Rp200 ribu. Dan terdakwa Muhaijir akan menjual sabu kepada Diana (DPO)?. “Saya dapat dari Boy, dan saya mau jual ke Muhaijir. Dan Muhaijir juga rencananya mau jual ke Diana,” jawab Su’ep. (rm/hk)

Asap Tebal Tiga Penerbangan di Hang Nadim Batal Berangkat BATAM, RAKYAT MEDIA - Tiga penerbangan Bandara Hang Nadim Batam dibatalkan terbang, akibat jarak pandang bandara tujuan yang diselimuti kabut asap tebal sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pendaratan. Seperti yang tertera di papan pengumuman Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (7/10/2015) pekan lalu.

Penerbangan yang dibatalkan yaitu Maskapai Lion Air JT-827 tujuan padang yang seharusnya terbang dari Batam pukul 11.25 WIB, MaskapaiTransNusa M8-882 tujuan Dumai yang seharusnya terbang pukul 10.00 WIB namun dibatalkan, Maskapai Wings Air IW-1298 tujuan Siborong-borong yang seharusnya terbang pukul 08.30 WIB juga ikut dibatalkan akibat cuaca buruk, Maskapai Sriwijaya Air SJ-036 tujuan Ranai yang seharusnya berangkat pukul 11.50 WIB status delay operational Penerbangan tujuan Batam juga dibatalkan, Maskapai Wings Air IW-1299 dari Siborong-borong yang seharusnya tiba di Batam pukul 12.00 WIB dibatalkan, Maskapai Garuda Indonesia GA370 dari Surabaya yang seharusnya tiba pukul 11.55 WIB dibatalkan, Maskapai Lion Air JT-957 dari Kualanamu yang seharusnya tiba

pukul 10.40 WIB dibatalkan, MaskapaiCitilink QG-884 dari Kualanamu yang seharusnya tiba pukul 10.10 WIB dibatalkan, Maskapai Lion Air JT-139 dari Jambi yang seharusnya tiba pukul 08.25 WIB juga ikut dibatalkan Kepala Bagian Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso mengatakan pembatalan penerbangan yang seharusnya berangkat dari Batam dikarenakan gangguan cuaca dan jarak pandang bandara tujuan yang terbatas.”Ya adanya gangguan cuaca di lokasi tsb (jarak pandang terbatas/dibawah 500 m)” Kata Kepala Bagian Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, kata Suwarso Salah satu penumpang tujuan Siborong-borong, Triber mengaku kecewa dengan dibatalkan penerbangan pesawatnya, meski uang tiket dikembalikan, dirinya harus mengurungkan niatnya untuk pulang Ke Siborong-borong. ”Seharusnya berangkat dari sini (Bandara Hang Nadim) jam 8.30 WIB tapi dibatalkan, katanya karena cuaca disana buruk, ya terpaksa saya di Batam dulu sampai ada pesawat kesana” Ujar salah seorabg penumpang tujuan Siborong-borong, Sulut. (rm/ cnews)

Box Redaksi

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh

PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000

Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)

ANGGOTA Dewan Pers Yosep Adi Prasetya saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli kasus jurnalis Inggris di Pengadilan Negeri Batam

Menghukum Dua Jurnalis Asing

Bentuk Kriminalisasi Terhadap Pers BATAM, RAKYAT MEDIA Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo jerat hukum terhadap dua jurnalis Inggris Niel Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser merupakan bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis.”Ini bentuk dari kriminalisasi,” ujar Yosep saat diwawancarai wartawan di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (8/ 10/2015) pekan lalu.

Menurut Yosep, saat ini tidak saja jurnalis yang menjadi korban kriminalisasi, namun narasumber juga ikut menjadi korban seperti kasus anggota Komisi Yudisial dan anggota Indonesia Corruption Wacth.”Bahkan penulis surat pembaca juga sekarang dikri-

minalisasi,” ujar Yosep.

Menurut Yosep, dalam penyidikan kasus ini Dewan Pers tidak pernah dilibatkan. “Kita tidak dilibatkan dalam pengawasan terhadap pers,” ujar dia.

Menurut Yosep, setiap kasuskasus yang menyangkut wartawan yang terkait kerja jurnalistik harus melalui pertimbangan dari Dewan Pers. Hal itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. ”Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema-MA) setiap kasus wartawan yang akan dibawa ke peradilan harus melalui pertimbangan dari Dewan Pers,” ujar Yosep.

Menurut Yosep, pada saat ini

kesepakatan itu sudah jarang digunakan. Sejumlah kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berbicara dan pers pun terjadi.Yosep mengatakan sebaiknya kalaupun kedua jurnalis tersebut menyalahi aturan Keimigrasian atau menggunakan visa on arrival dalam melakukan kegiatan jurnalistik, sebaiknya langsung dideportasi, tidak melalui persidangan. ”Di negara-negara lain, ketika ada wartawan bermasalah langsung dideportasi,” ujar Yosep.

Dua jurnalis asing, Bonner dan Prosser, didakwa melanggar UU Keimigrasian. Saat ini mereka menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam.Keduanya ditangkap pada 28 Mei 2015 lalu

Toga Wisuda Diganti Peci

Mahasiswa Protes Bakar Jas Almamater BATAM, RAKYAT MEDIA - Gelaran wisuda di Universitas Batam ini tidak biasa. Mereka tidak memakai toga, melainkan peci sebagai pengganti. Para calon wisudawan pun protes sampai menggelar aksi bakar jas almamater.

Sebanyak 800 calon wisudawan/wisudawati ini kemudian menggelar aksi unjuk rasa di kampus. Mereka menuntut pihak rektorat untuk mengubah kebijakan wisuda yang menggunakan peci, bukan toga. Aksi dimulai dengan melakukan jalan kaki dari jalan Abulyatama, Kecamatan Batam Kota menuju Kampus Uniba.

“Kami hanya menuntut pihak rektorat untuk melakukan wisuda dengan menggunakan toga seperti biasanya, bukan menggunakan

peci,” ujar Arie, salah seorang calon wisudawan dari fakultas sistem informasi, Kamis (8/10/2015) pekan lalu.

Setibanya di kampus, para calon wisudawan itu membubarkan mahasiswa semester baru dan semester tiga yang sedang belajar di kelas. Sempat terjadi ketegangan antara mereka dan para dosen yang sedang mengajar. Tak hanya itu, mereka juga membakar ban dan membakar sejumlah jas almameter di depan kantor rektorat Uniba Melihat aksi ini, polisi pun turun tangan melakukan penjagaan.

Dalam orasinya, para calon wisudawan ini meminta pihak Rektorat mencabut pengumuman Nomor: 414/ REK/Uniba/IX/2015 soal pergantian toga dengan peci.

Merkea juga meminta wisuda tetap menggunakan atribut toga yang sudah menjadi kebiasaan sebelumnya.

Pembantu rektor dua (Purek 2) Uniba, Armany, saat ditanya soal aturan ini mengatakan kebijakan menggunakan peci merupakan kebijakan pihak rektorat Uniba. Menurutnya, tidak ada aturan yang menegaskan penggunaan toga saat wisuda.”Sejauh belum ada aturan yang jelas harus menggunakan toga, tentu menggunakan peci pun tidak salah,” tegasnya.

Hingga siang ini, ratusan ratusan wisudawan Uniba masih melakukan orasi di depan kampus hingga kebijakan penggunaan peci tersebut dicabut dan dikembalikan seperti semula menggunakan toga. (rm/dtik)

di perairan Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau, saat membuat rangkaian film dokumenter untuk Wall to Wall yang didanai National Geographic.

Bersama Bonner dan Prosser, aparat Pangkalan TNI Angkatan Laut juga menyergap 9 orang lokal usai pengambilan gambar, Bonner dan Prosser kemudian diserahkan ke kepolisian dan Imigrasi.

Setelah tiga bulan, pihak Kejaksaan Negeri Batam menyatakan telah siap menyidangkan kasus dua jurnalis Inggris itu ke meja hijau. Mereka kemudian didakwa melanggar UU Keimigrasian dengan ancaman 5 tahun pidana penjara.(rm/trianto)

Pelayanan KTP Disduk Capil Kota Batam Belum Maksimal BATAM, RAKYAT MEDIA - Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Lik khai terus menyoroti buruknya pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam. Masyarakat diwajibkan mencatat kependudukan melalui akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Tapi sulit sekali mengurusnya,” kata Lik Khai.

Politisi Nasional Demokrat (NasDem) ini mengatakan, Disduk sering beralasan blanko habis hingga rusaknya jaringan internet. “Ini alasan saja, buktinya yang melalui calo bisa dicetak, tak terganggu,” ungkap Lik Khai lagi.

Pengurusan melalui Pegawai, kalah dengan pengurusan melalui calo yang marak di Disdukcapil. “Satu KTP harganya bisa Rp 750 ribu,” ungkapnya.

Menurut Lik Khai, banyak laporan serta sorotan masyarakat terkait buruknya pelayanan Disdukcapil maupun maraknya praktek calo. Sayangnya hingga kini tak ada perbaikan pelayanan. “Ngurus KTP berbulan-bulan tak rampung-rampung,” keluhnya lagi.

Lik Khai mempertanyakan kinerja serta pengawasan dari BKD maupun Inspektorat. “Kalau tidak mampu dicoret saja, ganti dengan yang lain,” ungkap Lik Khai.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, M Sahir mengakui minimnya pengawasan maupun inspeksi mendadak (Sidak) ke SKPD, khususunya yang berkaitan dengan pelayanan. Dalam setahun, hanya beberapa kali Sidak saja.

Dari kegiatan Sidak, khususnya di Disduk Capil pihaknya tak menemukan pimpinan SKPD maupun Kabidnya.”Ini yang kami sayangkan,” ungkapnya.

Terkait buruknya pelayanan, Wakil Wali Kota, Rudi lanjut Sahir sudah memberikan teguran. Disduk mengeluhkan minimnya tenaga ahli, khususnya bidang komputer. “Kita kirim 10 tenaga bidang komputer,” ungkapnya.

BKD mengultimatum Disduk melayani dan mengakomodir keluhan masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. “Kalau masih ada, akan kita periksa,” katanya.Dalam kesempatan itu, Sahir juga mengatakan tambahan honor di Disduk terkadang tak sesuai dengan keahlian. “Ijazah formalnya SD, mau melayani mayarakat dengan kondisi saat ini, rasanya kurang pas,” tutupnya.

Sementara itu, Kadisduk Capil Kota Batam, Mardanis tak berhasil dikonfirmasi, beberapakali dihubungi melalui ponselnya tak diangkat. Pesan singkat (SMS) yang dilayangkan kepadanya, tak mendapatkan balasan. (rm/mtr.btm) Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Mawardi, Pemimpin Redaksi : Mawardi.M, Penasehat Hukum: Supriarno. SH. MH, Hamdan Hasibuan. SH, WKL Pemimpin Umum: Erwinsyah, SH, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemred/Penjab : Supriadi M.Y,SH, Redaksi Pelaksana : Trianto Patrick. Amd, Redaksi : Trinanto, Abdul Haris, SH, Amran, Iqbal Ramadan, Batam: Johan Munik, Gunawan, Ferianda, Maneger Iklan : Hardiansyah,SE, Sekretaris Redaksi, Marlina, Divisi Pemasaran : Johar Manik, Amran,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri, SH, Rustam Efendi, Erwinsyah. SH, Mahyuddin, Liputan Jabodetabek: Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, Deli Serdang : Azhar Munik, Liputan Batam : Ferianda, Iqbal Ramadhan, Gunawan, Biro Karimun : Muhammad Iqbal, Tanjungpinang : Hariadi Usman, Bintan : Anton (Kepala), Ambar Tio Imando, Natuna : Irwansyah, Lingga : Amran, Anambas : usman, Provinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Kampar Riau : Irwan, Jawa Barat : Dadang Kusnadi, Hilman Saragih,Amir Husin,Sutarna, Biro Bogor : Ismail, Nurdin, SumateraBarat : Aminah Zalani Amd (Kepala), Zakirman, Ramli,Jambi : Firdaus, Ramli, Nurmansyah,Lay Out : Wandi, Divisi Iklan : Iqbal Ramadhan, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen.

Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, Perwakilan Jakarta : Jalan Raya Kukusan, Komplek Kukusan Permai Blok K No.18 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021) 7490243, Fax (021)7492117, HP 081218206727 Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, Website: www.rakyatmedia.com, Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : harianrakyatkepri@yahoo.com

Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas

DOMPAK

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

3

Laksma TNI M Ali

Jabat Komandan Guskamla Armabar PENJABAT Gubernur Kepri, Agung Mulyana menyerahkan cenderamata kepada Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan

PERCEPAT PERIZINAN, PENJABAT GUBERNUR KEPRI TEMUI MENTERI PERHUBUNGAN JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menemui Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan RI Jakarta, kamis (8/10/2015) pekan lalu.

Adapun misi yang dibawa Gubernur Kepri Agung Mulyana didampingi Kadis Perhubungan Kepri Muramis, tak lain untuk mempercepat pembangunan transportasi laut, udara dan kelengkapan sarana transportasi darat di Kepulauan Riau.

Agung Mulyana menginginkan percepatan penerbitan izin usaha pelabuhan untuk PT Pelabuhan Kepri, perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sementara Ignasius Jonan sangat mendukung terkait keinginan Gubernur Kepri. Namun demikian, ia meminta agar di cek kembali kecukupan modal yang dimiliki PT Pembangunan Kepri.

Menurut Ignasius Jonan, berdasarkan peraturan, PT Pembangunan Kepri baru boleh beroperasi jika memiliki modal cash sebesar Rp250 miliar. Adapun nilai itu tidak semuanya dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk aset dan sebagainya.

“Selama ini teman-teman di daerah salah menilai terkait modal cash Rp250 miliar itu. Kita menilai semuanya harus dalam bentuk uang tunai. Yang benar itu bisa dalam bentuk aset atau apa-apa yang dibolehkan dalam peraturan Kementerian Perhubungan. Dari sini kita menjadi tahu, selama ini terdapat kesalahan pengetian, dan dari sini kita bisa mendapatkan solusi,” kata Agung selesai bertemu Menteri Perhubungan.

Agung Mulyana sendiri berencana memeriksa kembali terkait aset yang dimiliki PT Pelabuhan Kepri, karena keberadan aset merupakan langkah awal guna meloloskan izin usaha pelabuhan yang diajukan untuk PT Pelabuhan Kepri sendiri.

“Tentu kita akan cek kembali kekayaan aset yang dimiliki PT Pelabuhan Kepri itu,” ujar Agung.(rm/kpnet)

Polda Kepri Musnahkan 562,5 Gram Narkotika BATAM, RAKYAT MEDIA-Dit Resnarkoba Polda Kepri memusnahkan 562,5 gram narkotika jenis sabu di Mapolda Kepri, Nongsa kemarin. Paket sabu itu merupakan milik dari tersangka Hosen bin Sumbing yang ditangkap beberapa waktu lalu.

Humas Polda Kepri, Hartono mengatakan pemusnahan sabu itu dilakukan setelah pihaknya berhasil mengungkap peredaran narkotika pada 1 Oktober lalu.

Namun pihaknya hanya bisa memusnahkan 562,5 gram sabu dari 611 gram sabu yang telah diamankan. Dimana sebanyak 42,5 gram dipergunakan untuk tes labfor Polri cabang Medan dan 6 gram untuk pembuktiaan di persidangan Pengadilan Negeri Batam. ”Jumlah barang bukti yang kita musnahkan 562,5 gram,” kata Hartono di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut dia, tersangka

AKBP Hartono Humas Polda Kepri

Hosen dijerat dengan pasal Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 114 ayat (2) dan Jo Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ”Ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup,” kata Hartono.(rm/ gunawan).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Laksamana Pertama (Laksma) TNI Muhammad Ali, resmi menjabat Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat (Guskamla Armabar) menggantikan (Laksma) TNI Abdul Rasyid.

Upacara serah terima pergantian kepemimpinan Komandan Guskamla Armabar ini dari, Laksma TNI Abdul Rasyid kepada Laksma Muhammad Ali yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dilakukan Jumat pagi (9/10/ 2015) pekan lalu di Markas Guskamla Armabar Jalan A Yani, Batam Centre.

Upacara sertijab kedua pejabat tersebut langsung dipimpin Panglima Komando Armada Barat (Koarmabar) Laksda TNI Taufik Qurrahman. Setelah tidak lagi menjabar Komandan Guskamla Armabar, Laksma TNI Abdul Rasyid langsung menempati posisi barunya sebagai staf khusus KSAL di Jakarta. (rm/ trianto)

UPACARA pergantian Komandan Guskamla Armabar, Laksamana Pertama (Laksma) antara TNI Abdul Rasyid dengan Laksma Muhammad Ali, di Markas Guskamla Armabar Batam Centre

Pemerintah Pusat Andalkan Kepri Capai Target Pariwisata Nasional

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana Menyerahkan Cinderamata Kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya Dalam Pertemuan di Jakarta

JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Untuk mencapai target pariwisata nasional, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya mengakui jika dirinya sangat mengandalkan potensi wisata yang ada di Kepri. Untuk hal tersebut, Arief juga sangat yakin jika Kepulauan Riau akan mampu untuk diandalkan.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Arief ketika menerima Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana di ruang kerjanya, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (7/10/2015) pekan lalu.”Iya jadikan itu. Pokoknya semua even yang ada di Kepri harus kita jadikan. Kita memang mengandalkan sekali Kepri dan saya pikir Kepri yang bisa,” kata Arief.

Sedikitnya ada tiga rencana Gubernur yang pada kesempatan ini disampaikan kepada Menteri Pariwisata.

Yakni menyangkut promosi wisata Kepri diawali dari Singapura, Hongkong, Korea dan Jepang. Untuk hal ini Gubernur sangat membutuhkan dukungan langsung dari Pemerintah Pusat.

Selain itu Gubernur juga menyampaikan permintaan dukungan untuk penyelenggaraan berbagai event pariwisata di Kepri, seperti dragon

boat, festival barongsai, tari zapin dan even-even nasional lainnya yang ada di Kepulauan Riau.

Adapun yang lebih penting disampaikan Gubernur pada pertemuan ini adalah terkait rencana Kepulauan Riau menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Untuk hal ini, Gubernur menyampaikan jika KEK pariwisata di Kepri ini hanya untuk di satu wilayah saja yang dia usulkan untuk sementara ini, yakni di Kabupaten Anambas.

Hal ini, disampaikan Agung diyakini akan mampu mendongkrak peningkatan kunjungan wiswan, karena Anambas memiliki potensi wisata bawah laut yang keindahannya sebanding dan bahkan bisa disejajarkan dengan wisata bawah laut yang ada di Dunia.

Mendengat tiga usulan tersebut, Menpar Arief Yahya tampak senang dan akan mensupport apapun yang diperlukan.”Ya sudah, Anambas jadi. Nanti akan saya buatin masterplan-nya. Semua even yg akan dibikin, langsung saja dikonsep. Jadikan itu,” perintah Arief kepada Gubernur.

Melihat respon yang sangat positif dari Menteri Pariwisata atas yang dia sampaikan tersebut Agung Mulyana tampak senang dan berjanji

akan segera melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Seperti diantaranya, untuk berpromosi ke beberapa negara, Agung akan meminta Dubes Singapura untuk mengundang dubes-dubes lainnya, dan memberitahukan jika Indonesia memiliki kebijakan baru dalam bidang pariwisata.

Dijelaskan Agung lagi, promosi itu dilakukan salah satunya berkaitan dengan adanya kebijakan baru terkait kebijakan bebas visa yang sekarang sudah mencapai 90 negara, karena ada tambahan 45 negara lagi. Untuk eveneven di Kepri sendiri akan dikemas sebaik mungkin guna memacu peningkatan wisatawan yang datang.

Adapun kawasan KEK pariwisata di Anambas adalah program baru Kepri dibidang pariwisata yang diyakini juga akan mampu mendongkak kunjungan wisman.

Apalagi di Anambas sekarang telah memiliki Bandara Letung yang siap beroperasi.

“Kita sangat siap melakukan apapun untuk mencapai target 25.000 kunjungan tamu wisata hingga Desember tahun ini. Terkait dengan usulan kita kepada Pak Menteri ini karena dalam pengembangan wisata itu yang kita perhatikan adalah ada yang dilihat, ada yang dimakan dan tidur dengan enak. Ketiga hal itulah saat ini yang sedang kita tingkatkan, yakni masalah kuliner, masalah even yang menarik dan penginapan-penginapan yang layak dan nyaman,” ujar Agung.

Atas dukungan Menteri Pariwisata Arief Yahya tersebut Agung menyampaikan terimakasihnya dan dia meyakinkan menteri jika Kepri akan berusaha sebaik mungkin hingga akhir Desember sebagai upaya pencapaian target pariwisata di Kepri yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat. (rm/btody)

Penyerapan APBN Karimun Hanya 18 Persen

BUPATI NGAKU TAKUT GUNAKAN ANGGARAN PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana bersama Sekdaprov Kepri. Agung menyebutkan penyerapan anggaran dari APBN 2015 di Karimun, sangat rendah

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Penjabat gubernur Kepri Agung Mulyana mengatakan, penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sangat rendah.

Sampai saat ini baru sekitar 18,18 persen.Agung menerangkan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 11,7 miliar. Namun, yang baru terealisasi sebagian kecil saja, yakni sekitar Rp 2,1 miliar atau 18,18 persen. Untuk itu, ia meminta Pemkab Karimun melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan penyerapan anggaran APBN. Kata Agung, Karimun bagian dari kawasan Free Trade Zone (FTZ). Untuk itu, ia mendorong Karimun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri. Bahkan, Karimun mesti dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional. ”Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membuka perekonomian. Mungkin dimulai dari penyediaan lahan untuk investor,” ujarnya kepada para pewarta, kemarin (8/10/ 2015) pekan lalu.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq yang baru dilantik mengatakan, komitmennya untuk me-

maksimalkan kinerja, meski diakuinya masa kerjanya menjadi bupati terbilang singkat yaitu hanya enam bulan ke depan.”Saya upayakan maksimal. Apalagi saya bekerja dibantu oleh Sekda dan kepala SKPD,” imbuhnya.

Namun, mengenai rendahnya penyerapan APBN, kata Aunur karena lambatnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) turun. Akibatnya SKPD belum berani menggunakan anggaran dari pusat itu. ”Anggaran sudah ditransfer ke kas daerah, tetapi tidak diikuti juknisnya, maka kami takut menggunakannya. Saat juknis diberikan, sisa waktu tersedia tidak cukup lagi untuk mengerjakan kegiatan,” tuturnya.

Meski demikian, anggaran diberikan pusat masih tetap berada di kas daerah.

Anggaran itu akan digunakan untuk tahun mendatang.

Artinya 2016 anggaran bersumber dari APBN untuk Karimun akan lebih besar. ”Uang masih tetap berada di kas daerah dan digunakan di tahun 2016. Uang hanya akan dikembalikan ke pusat jika sisa lebih atas kegiatan.

Jika tidak digunakan maka anggaran tetap di kas daerah,” paparnya.Kalau penyerapan APBD Karimun, hingga kini sudah mencapai 60 persen. (rm/tjp)

Pemprov Kepri Terus Maksimalkan Sektor Kesehatan Hadapi MEA DOMPAK, RAKYAT MEDIAPembangunan sektor kesehatan terus dimaksimalkan. Terlebih menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. Diharapkan dengan memaksimalkan sektor kesehatan, masyarakat akan lebih siap menyambut dan menyongsong MEA. Penegasan tersebut disampaikan Agung Mulyana saat membuka secara resmi Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2015 Provinsi Kepulauan Riau di Ho-

tel Allium Jodoh, Batam, Minggu (11/10) malam lalu.

Lebih jauh dijelaskan Agung Mulyana, pentingnya pembangunan bidang kesehatan 2016 yang harus disusun secara cermat, sebagai pondasi untuk menaruh arah kebijakan kesehatan yang tepat.”Ini penting, sesuai Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Provinsi Kepri, pembangunan bidang kesehatan harus sesuai dengan arah kebijakan yang telah kita susun. Sehingga masyarakat kita di 2016 nanti,

bisa menikmati pelayanan kesehatan sesuai dengan yang seharusnya,” jelas Agung.

Selain menyoroti persoalan pembangunan bidang kesehatan, Agung juga menekankan pentingnya peluang investasi di bidang alat kesehatan. Dan untuk peluang itu, Kepri memiliki nilai lebih, guna menunjang peluang investasi tersebut.”Salah satunya ketersediaan listrik murah yang bisa kita berikan,” Agung mencontohkan.

Di akhir sambutannya, Agung juga menekankan pentingnya

efisiensi dana BPJS Kesehatan agar dana yang tersedia bisa benar-benar termanfaatkan untuk membantu kesehatan masyarakat. Pembukaan Rakerkesda ditandai dengan pemukulan gong oleh Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana.

Adapun Direktur Jendral Bina Kefarmasiaan dan Alat Kesehatan Sekaligus Pembina Wilayah Kesehatan Wilayah Kepri Kementrian Kesehatan RI Maura Linda, menjelaskan, pemilihan tema kali ini, seiring dengan dinamika kesehatan di tingkat regional Asean

yang terus berkembang. Bagi Provinsi Kepri, tema yang diambil juga sangat tepat. Karena daerah ini adalah wilayah yang berbatas dengan negara luar.

Maura Linda juga menyoroti agar persoalan pelayanan kesehatan yang senantiasa diberikan, agar bisa terus ditingkatkan. Termasuk, terus meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, ”Sehingga muaranya, persoalan kesehatan seperti Kepri yang wilayahnya merupakan lintas batas, pelayanan kesehatan

bisa maksimal diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjejep Mulyana, menjelaskan, Rakerkesda diharapkan bisa menjawab kompleksnya permaslahan kesehatan yang terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman.

“Saat ini memang permasalahan kesehatan terus berkembang dengan kompleks. Ini yang akan kita coba bahas dan cari solusi, guna mengatasi persoalan kesehatan tersebut,” ungkapnya. (rm/anton)

LINGGA

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

BKD Lingga Akan Tindak ASN Terlibat Politik Praktis LINGGA, RAKYAT MEDIA -Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lingga berjanji akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara yang terbukti berpolitik praktis, dengan terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah.

Instansi ini menyatakan telah membuat surat edaran ke semua SKPD di Pemerintahan Kabupaten Lingga tentang larangan berpolitik praktis bagi ASN. “Kemarin edaran Sekda untuk larangan berpolitik praktis yang diteruskan BKD kepada semua ASN di Lingga sudah kita sampaikan, mereka juga tahu itu,” kata Syamsudi, Kepala BKD Lingga kepada para pewarta Kamis (8/10/2015) pekan lalu.

Surat tersebut berdasarkan edaran dari menteri terkait sesuai dengan Peratu-

ran Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara termasuk didalamnya larangan untuk berpolitik praktis dalam pemilu. “ASN memang memiliki hak pilih berbeda dengan TNI dan Polri, namun ASN harus tetap bersikap netral dan tidak boleh terlibat langsung dengan politik praktis,” kata dia.

Pelanggaran untuk politik praktis ini merupakan pelanggaran berat, dan sanksinya tidak main-main.

Oknum yang terlibat tersebut dapat dikenakan sanksi penurunan pangkat atau golongan, pemberhentian dengan hormat, penundaan kenaikan pangkat sampai diberhentikan tidak hormat.

“Pemberian sanksi ini nanti akan dikaji sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, bisa saja langsung

dipecat, jika pelanggarannya fatal” ujarnya.

Syamsudi mengimbau kepada para Aparatur Sipil Negara yang sudah ditugaskan untuk mengabdi kepada negara, harus mampu bersikap netral dan tidak melakukan politik praktis karna dampak dari pelanggaran ini tidak main-main.

Jika masyarakat menemukan ada Aparatur Sipil Negara yang secara terangterangan berpolitik praktis dapat melaporkan hal ini, khususnya ASN yang berada di bawah naungan BKD Lingga.

“Prosedur pelaporannya nanti, jika ditemukan bukti ada PNS yang terlibat masyakat langsung saja melaporkan ke Panwaslu, nanti Panwaslu yang akan menyampaikan ke BKD, setelah itu baru kita bisa bertindak,” ungkapnya. (rm/bt).

ILUSTRASI Pegawai Negeri Sipil

Pelabuhan Barang Kampung BUPATI LINGGA MINTA INSTANSI ATASI KRISIS AIR Cina Lingga Rusak Parah LINGGA, RAKYAT MEDIA - Kondisi Pelabuhan Kampung Cina di Lingga sangat memprihatinkan.

Pelantar terlihat rapuh dan hal ini bisa mengancam warga yang beraktivitas di pelabuhan tersebut. Salah satu buruh di pelabuhan tersebut, Riduan mengaku tidak jarang beberapa buruh nyaris terjatuh karena kondisi besi penyangga pelantar yang mulai rapuh dan sewaktu-waktu bisa roboh.

“Pelabuhan ini sudah sangat lama, sejak Lingga ini belum jadi kabupaten pelabuhan ini memang satusatunya tempat bersandar kapal-kapal motor barang, dan dulunya juga menjadi pelabuhan masyarakat,” kata Riduan, Jumat (9/10/ 2015) pekan lalu.

Salah satu alasan para pengusaha lebih memilih bongkar muat di pelabuhan

KONDISI Pelabuhan Kampung Cina di Lingga

tersebut, dikarenakan lokasinya yang sangat dekat dengan pasar. Sehingga biaya angkut tidak terlalu besar, sementara beberapa pelabuhan lain yang disiapkan oleh pemerintah lokasinya jauh dari pusat ekonomi warga.

Sementara itu, Kabid Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informasi Lingga, Selamat mengaku sudah melakukan pengecekan ke lokasi dan kondisi

pelabuhan tersebut memang sangat berbahaya. Untuk itu pihaknya akan segera memasang papan larangan, untuk melakukan bongkar muat.

“Siang ini akan kita pasang papan larangannya, dan untuk sementara waktu kita sudah menghubungi beberapa pengusaha yang memiliki pelabuhan pribadi, untuk pengalihan aktivitas bongkar muat untuk sementara waktu,” katanya. (rm/bt)

KKP Kosultasi Zona Pesisir dan Pulau Kecil

PETA rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) provinsi Kepri

LINGGA, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten Lingga, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelakutan dan Perikanan Provinsi menggelar konsultasi publik penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) provinsi Kepri.

Bertempat di ruang rapat lantai II, kantor badan perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda), pukul 09.30 WIB, konsultasi dilaksanakan, Senin pagi (5/10/ 2015) pekan lalu.

Perencanaan ruang laut pesisir, Lingga yang merupakan sebuah kabupaten paling selatan provinsi Kepri, memiliki 96 wilayah lautan. Selain itu, terdapat pula 604 pulaupulau kecil yang tersebar di kabupaten Lingga yang peruntukannya akan disusun sedemikian rupa. Dalam konsultasi yang berlangsung, hadir Ir H M Ishak MM, kepala Bappeda, Abang Muzni, kadis DKP, Slamat, kabid Laut dan Udara Dishubkominfo, Dinas Pertambangan, Camat se kabupaten Lingga, Said

Asy’ari Lurah Daek, tokoh masyarakat (Tomas), LSM dan Pers.

Nurfitri Sadiah, bidang direktorat jendral pengelolaan ruang laut dari Kementrian KKP, Direktorat perencanaan ruang laut, selaku narasumber mengatakan, potensi kelautan Lingga Kepri cukup besar.

Dengan geografis yang menjanjikan, sejumlah sektor perikanan Lingga dapat digerakkan.

Ia mengatakan, berdasarkan data yang ada, zonasi pulau-pulau kecil di Lingga dibagi menjadi zonaperairan tangkap, zona perikanan budidaya, zonapariwisata, zona maritim, zona pelabuhan dan zona pertambangan.

“Zona pertambangan, memang hampir menguasai seluruh wilayah Kepri. Baik nonlogam dan mineral sampai gas dan minyak bumi. Tapi Lingga juga bisa menjadi basis perikanan, seperti Anambas,” paparnya.

Untuk zona perikanan tangkap, dikatakannya pemerintah perlu mengalokasikan untuk nelayan tradision-

al. Sebab, memang telah menjadi pekerjaan dari 95 persen masyarakat pesisir Lingga.

Sementara sektor budidaya, wilayah perairan Lingga sangat mungkin untuk berkembang. Namun, dalam sektor ini, diperlukan investor yang besar.

Sementara itu, Ir H M Ishak MM, kepala Bappeda Lingga ditempat yang sama mengatakan, terkait ruang laut dan zonasi ini, ia meminta KKP dapat memberikan batas wilayah yang jelas.

Yakni batas antara kabupaten Lingga, Kepri dengan provinsi Jambi dan Bangka Belitung. Sebab, wilayah Lingga yang luas hingga ke Pekajang, berbatas langsung dengan Bangka Belitung.

“Kita minta zonadan batas wilayah yang jelas. Sebab, diperairan di sekitar wilayah Pekajang, adalah sumber hasil laut terbesar kita,” ungkap Ishak.

Selain soal batas wilayah, sejumlah permasalahan lain turut dibahas dalam kosultasi tersebut. Termasuk masalah abrasi pulau-pulau kecil serta solusi persediaan air bersih di pulau-pulau kecil. Begitu juga dengan hutan mangrove, yang kian tahun terus diproduksi namun belum tersedia lahan pengganti. Selain itu, hal lain yang turut dibahas adalah transportasi laut, industri kelautan dan pencemaran Lingkungan serta pengamanan lautan. Sebab sebagai wilayah lautan, Lingga yang boleh dikatakan terasing, belum pernah mendapat pengawasan laut yang maksimal. Hal ini juga menjadi perhatian khusus KKP. (rm/lingga)

LINGGA, RAKYAT MEDIA - Bupati Lingga Edi Irawan meminta semua instansi terkait segera mengatasi krisis air di Daek Lingga.”Mereka (instansi terkait-red) seharusnya tahu apa yang harus dilakukan,” tegas Edi di Lingga, Jumat (8/10/2015) pekan lalu. Menurut Edi, krisis air di Lingga seharusnya tidak terjadi mengingat potensi air dirasa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Bahkan, dikatakan Edi, Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kabupaten Lingga, tengah membuat kerja sama eksploitasi sumber air terjun Jelutung Desa Mentuda, guna memenuhi kebutuhan air di Batam.”Batam kekurangan air, sedangkan daerah kita punya potensi yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan air di Batam,-

AIR terjun Jelutung, Desa Mentuda yang dilirik BP Batam, untuk mengatasi kekurangan air di Batam

” kata dia.

Untuk memanfaatkan potensi itu, kata Edi, daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Maka dengan kerja sama, hal itu akan bisa terwujud.”Bentuk kerjasamanya ‘goverment to goverment’. Jika berhasil, ini akan menjadi sumber penghasilan untuk Lingga ke depan,” jelas Edi.

Saat ini, ia melanjutkan, kedua pihak sudah saling berbalas surat, menuju kesepahaman kerja sama tersebut.”Kita sependapat, kalau potensi itu akan kita manfaatkan bersama,” tuturnya.

Jika kerja sama itu terealisasi, lanjut dia, maka BP Batam akan membangun pipa aliran air ratusan mil dari air terjun Jelutung sam-

pai ke Batam.”Kita berharap mencapai kesepakatan kerja sama ini. Kita bisa membantu Batam yang kekurangan sumber air,” tuturnya.

Daek Lingga memiliki potensi air yang cukup banyak. Sedikitnya, delapan air terjun di Lingga berpotensi sebagai sumber air seperti, air terjun Tande, air terjun Jelutung, air terjun Ceruk Lansi, air terjun Kado, air terjun Resun, air terjun Mak Unggal, air terjun Pak Mentoh dan air terjun Gunung Daek.

Sumber air yang cukup banyak itu belum terkelola dengan baik, bahkan, aset PDAM Daek Lingga, yang saat ini tak mampu memenuhi kebutuhan air warga ibukota, merupakan aset sebelum Lingga dimekarkan menjadi kabupaten, serta belum banyak dilakukan peremajaan. (rm/ant)

DPT Kabupaten Lingga 68.040 Pemilih LINGGA, RAKYAT MEDIA KPU Lingga tetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada Kabupaten Lingga, 9 Desember 2015 mendatang, berjumlah 68.040 pemilih, dalam rapat pleno rekapitulasi DPT bersama PPK sembilan Kecamatan, di Lingga, Jum’at (8/ 10/2015) pekan lalu.

Agussyuriawan, Ketua KPU Lingga mengatakan, DPT tersebut merupakan acuan KPU kedepam dalam melanjutkan tahapan Pilkada, khusunya untuk acuan dalam mencetak surat suara.

“Angka DPT ini menjadi sumber data dari segala bentuk kegiatan KPU kedepan, khususnya dalam membuat surat suara, dan menentukan jumlah pemilih tetap di TPS,” kata dia.

Dia menerangkan, total rekapitulasi DPT dari 81 desa, dengan 230 TPS di sembilan kecamatan, yang telah ditetapkan itu, mengalami penurunan dari jumlah data pemilih sementara (DPS) yang awalnya berjumlah 69.996.

Hal itu disebabkan, dari total DPS didapati 1006 orang pemilih ganda, 531 orang pindah domisili, 272 orang meninggal dunia, dan beberapa pemilih lain yang tidak memiliki hak pilih. “Jumlah DPT Lingga berdasarkan perbaikan data DPS, karena pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili dan lainnya. Jadi turun sekitar 1956 pemilih,” terang Agussyuriawan. Sementara, untuk total surat suara yang akan di cetak, dia katakan, KPU menggunakan rumus, jumlah DPT di tambah 2,5 persen, untuk tiap TPS. Agussyuriawan menambahkan, bagi calon pemilih yang belum terdaftar di TPS, pihaknya akan mengakomodir dengan memasukkan data calon ke daftar pemilih tambahan (DPTB-1), dengan cara melaporkan data dirinya ke KPU, mulai tanggal 13 hingga 20 oktober 2015 mendatang.

“Kita akan buka pendaftaran

RAPAT pleno rekapitulasi DPT bersama PPK sembilan kecamatan, di Lingga,

calon pemilih tambahan, selama satu minggu. Kita harapakan yang belum terdaftar, datang melapor,” ungkapnya.

Pantauan dilapangan, rapat pleno KPU yang digelar di ruang aula lela sangguna Daek Lingga, dihadiri anggota Panwaslu, perwakilan Polsek Lingga, PPK sembilan Kecamatan, perwakilan masing-masing pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, serta Gubernur dan wakil Gubernur. Masing-masing kecamatan melaporkan hasil rekapitulasi DPT, melalui hasil perbaikan DPS per Kecamatan, dimana untuk Kecamatan Lingga, dari 24 TPS di 11 desa berjumlah 7.611 pemilih, dengan rincian yakni pemilih laki-laki 3.889 dan perempuan 3.722.

DPT Kecamatan Lingga Timur, dari 10 TPS di 6 desa, berjumlah 2.846 pemilih, dengan rincian lakilaki 1.524 dan perempuan 1.322.

DPT Kecamatan Lingga Utara, dari 28 TPS di 12 desa, berjumlah 7.754, dengan rincian laki-laki 4.029 dan perempuan 3.725.

Lalu, DPT Kecamatan Selayar, dari 7 TPS di 4 desa, berjumlah 3.387, dengan rincian Laki-laki1.226 dan wanita 1.621. DPT Kecamatan Senayang, dari 59 TPS di

19 desa, berjumlah 13.940, dengan rincian laki-laki 7.276 dan perempuan 6.664.

Selanjutnya, DPT Kecamatan Singkep, dari 50 TPS di 6 desa, berjumlah 16.463, dengan rincian lakilaki 8.181 dan perempuan 8.282.

DPT Kecamatan Singkep Barat, dari 37 TPS di 15 desa, berjumlah 12.100, dengan rincian laki-laki 6.254 dan perempuan 5.846.

Untuk DPT Kecamatan Singkep Pesisir, dari 9 TPS di 6 desa, berjumlah 3.239, dengan rincian lakilaki 1.639 dan 1.600. DPT Kecamatan Singkep Selatan, dari 6 TPS di 2 desa, berjumlah 1.700, dengan rincian laki-laki 875 dan perempuan 825.

Total keseluruhan DPT dari sembilan kecamatan di Kabupaten Lingga, dengan 230 TPS yang tersebar di 81 desa, berjumlah 68.040 pemilih, dengan rincian laki-laki 34.893 dan perempuan 33.147.

Ketua KPU mengatakan, pihaknya juga akan berikan setiap detail rekapitulasi dari jumlah calon pemilih yang telah terdata dalam DPT, kepada masing-masing calon Kada, setelah dibawa ke rapat pleno Provinsi Kepri dalam waktu dekat. (rm/red)

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

5

BERFOTO bersama usai upacara

Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana

Pimpim Upacara Hari Jadi Kepri ke-13 UNTUK memperingati hari jadi Kepulauan Riau yang ke13, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar berbagai kegiatan. Setelah sehari sebelumnya menggelar lomba marathon 10 KM, maka dilanjutkan dengan menggelar upacara bersama di halaman kantor Gubernur di Dompak pada, Senin (28/9/2015).

Dan setelah apel, sebagai acara puncak dilakukan sidang paripurna istimewa di kantor DPRD Kepulauan Riau di Dompak. Pada upacara peringatan HUT Kepulauan Riau ke-13 ini dihadiri seluruh FKPD, SKPD, tokoh-tokoh akademik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tidak ketinggalan para tokoh BP3KR. Selain itu hadir juga mantan Gubernur Kepulauan Riau periode 2010-2015 Drs. H. Muhammad Sani dan mantan wakilnya DR.H. Soerya Respationo.

Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana yang bertindak sebagai pembina upacara, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang tulus untuk seluruh masyarakat baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak dari awal pembentukan Kepulauan Riau hingga kini telah menjadi negeri yang maju. Menurut Agung terbentuknya Kepri adalah hasil dari kerja keras dan ketulusan masyarakat Kepri yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seluruh Kepri.

"Ini adalah peringatan pertama yang saya ikuti setelah

saya dilantik pada 21 Agustus lalu. Di usia yang ke-13 ini telah banyak prestasi yang diraih Pemprov Kepri. Serta mari kita pertahankan suasana kondusif serta persatuan dan kesatuan yang telah terbentuk sejak lama ini," ujar Agung.

Adapun tema peringatan hari jadi Kepri ke-13 ini adalah 'Melalui hari jadi Kepulauan Riau yang ke-13, mari kita tingkatkan semangat ayo kerja, untuk mebangun Kepri yang lebih maju.

Pada sesi sambutannya Agung juga membacakan sederet prestasi yang telah berhasil diraih Pemerintah Provinsi Kepri, baik dibidang perekonomian, pendidikan, kesehatan , Gama dan beberapa bidang lainnya. Ditegaskan Agung sederet prestasi tersebut memang bukan hasil kinerjanya, melainkan warisan dari seniornya yakni mantan Gubernur Muhammad Sani dan mantan Wakilnya Soerya Respationo.

"Mari kita beri applause untuk pak Sani dan Pak Soerya yang telah berhasil mendapatkan sejumlah prestasi selama kepemimpinannya. Terutama menyangkut predikat WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Tidak mudah mendapatkan prestasi tersebut dan tidak banyak provinsi yang berhasil mendapatkannya," ujar Agung diiringi riuh rendah hadirin peserta upacara.

Dia melanjutkan, kini Muhammad Sani dan Soerya Respationo memutuskan untuk sama-sama maju kembali, dan

sama-sama ingin menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Dengan majunya dua tokoh Kepri sebagai Gubernur tersebut, Agung meminta agar kedepan kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi, begitu juga persatuan dan kesatuan yang sudah lama terbentuk.

"Yang perlu saya ingatkan bahwa dalam Pemilukada ini pegawai harus bertindak netral.

Namun untuk menggairahkan keikut sertaan mastarakat, pegawai memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi tidak boleh menunjukkan atau memakai atribut-atribut kepegawaian.

Pegawai juga berhak untuk mendengarkan isi setiap kampanye masing-masing calon, namun tanpa menggunakan atribut ASN," tegas Agung.

Terakhir, masih dalam suasana Iedul Adha 1436 H, Agung mengajak masyarakat selalu mencontoh sikap Siti Hajar yang selalu konsisten dan fokus mencari air bolak-balik dari bukit safa dan marwa, serta teguh dalam iman sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ketika keduanya mendapatkan perintah dari Allah untuk mengurbankan Ismail. Bapak dan anak ini pun tetap konsisten dan ikhlas mengikuti perintah-perintah tersebut. Diakhir upacara, PJ. Gubernur Agung mulyana berkesempatan menyerahkan sejumah bantuan dan penghargaan kepada masyarakat dan PNS yang telah berhasil mengukir prestasi selama tahun 2015. (ist)

PEMBACAAN tek pancasila

PENANDATANGANAN

GUBERNUR Kepulauan Riau Agung Mulyana yang bertindak sebagai pembina upacara

MENGIKUTI Upacara

PENGIBARAN bendera Merah Putih

GUBERNUR Kepulauan Riau Agung Mulyana bersama huzrin hood dan Sekda kepri.

BERFOTO bersama usai upacara

PARA Anggota Upacara

PARA Anggota Upacara dan Pembawa Bendera

GUBERNUR Kepulauan Riau Agung Mulyana bersalaman dengan huzrin hood

6 PINANG/KARIMUN Dana UN Sekolah 2015 Ngendap di Dinas Pendidikan Tanjungpinang Website: www.rakyatmediapers.co.id

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

Disdik Provinsi Terkejut TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2015 yang seharusnya disalurkan ke sekolah sejak awal tahun 2015 lalu ternyata masih ada yang nyangkut di Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Informasi yang dihimpun pewarta, dana UN yang belum tersalurkan ini adalah dana UN untuk seluruh sekolah swasta se-Kota Tanjungpinang.

Bahkan, sebagian besar sekolah swasta di Tanjungpinang yang menyelenggarakan UN ini sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran UN. Sayangnya, setelah laporan ini diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, dana yang seharusnya mereka terima tak kunjung dicairkan hingga awal Oktober 2015.

“Kami saja buat sampai 3

LPj, untuk UN tingkat SD, SMP dan SMA. Semua sudah diambil dinas, tapi dana UN-nya belum cair. Padahal UN sudah selesai dilaksanakan,” ungkap salah seorang guru penyelenggara UN di salah satu sekolah di Tanjungpinang, yang mengaku bernama Rosita kepada pewarta, kemarin (8/10/2015) pekan lalu.

Seperti diketahui, dana UN untuk tahun2015 ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri. Penyalurannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, lalu ke dinas pendidikan kabupaten kota, untuk diteruskan ke seluruh sekolah.

Saat dikonfirmasi Kabid Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Atmadinata, mengaku terkejut kalau ada beberapa sekolah swasta di Tanjungpinang belum menerima anggaran pelaksanaan Uji-

an Nasional (UN) 2015.Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sudah menyerahkan anggaran pelaksanaan UN sejak sekitar bulan Maret atau sebelum pelaksanaan UN April 2015 lalu.”Sudah lama kami serahkan anggaran pelaksanaan UN. Hanya jumlahnya saya lupa berapa per kabupaten/kota karena tidak membawa datanya,” ujar Atmadinata ketika dihubungi pewarta, Rabu (7/10/ 2015) pekan lalu melalui sambungan telepon seluler.

Atmadinata menurutkan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sudah menyerahkan anggaran ke seluruh ketua panitia pelaksana di tingkat kabupaten/ kota. Untuk Kota Tanjungpinang, sebut dia, anggaran sudah diserahkan kepada Kabid Pendidikan Kota Tanjungpinang Sumantri.

Seyogyanya ketua panitia

sudah menyalurkan anggaran UN 2015 ke masing-masing sekolah.

“Semua sekolah seharusnya sudah menerima baik sekolah

negeri dan sekolah swasta,” terangnya. Apabila masih ada sekolah yang belum menerima anggaran pelaksanaan UN, maka perlu dipertayakan ke di-

nas pendidikan. “Dapat juga dipertanyakan langsung kepada ketua panitia pelaksana di tingkat Kota Tanjungpinang,” sebutnya.(rm/tp)

Polres Tanjungpinang

Tangkap Pelaku Penembak Mahasiswa

Lis Darmansyah, Walikota Tanjungpinang

Lis Pelaksanaan TMMD Efektif dan Efisien TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Ratusan anggota TNI nampak berbaris rapi di lapangan Vihara Senggarang pada Kamis (8/10/15) pekan lalu. Pagi itu, Komandan Korem (Danrem) 033 Wira Pratama Brigjen TNI Madsuni memimpin upacara pembukaan kegiatan TMMD yang ke-95 tahun 2015.

Yang mengusung tema “Dengan Semangat Kemanunggalan TNI, Polri, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pemerintah Daerah dan seluruh Komponen Bangsa lainnya, Kita Laksanakan Percepatan Pembangunan Melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan”.

Hadir pada kegiatan tersebut Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danwing Udara 2, Penjabat Bupati Bintan, Kapolres Bintan, Kepala Kesbangpolipenmas Kota Tanjungpinang, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, Camat Tanjungpinang Kota, Lurah Senggarang dan Lurah Kampung Bugis.

Dalam amanatnya, Madsuni membacakan amanat resmi Kepala Staf TNI AD Jendral TNI Mulyono. Program TMMD adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kemenetrian, Pemerintah Daerah, serta segenap lapisan masyarakat.

Melalui program ini diharapkan dapat mewaspadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan, yang sekaligus sebagai pelaku dan pengguna hasil TMMD yang disusun dengan system Bottom up Planning.

Melalui program TMMD secara berkesinambungan diharapkan akan dapat mewujudkan ketahanan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, yang muaranya akan berdaya guna bagi kepentingan Pertahanan Negara.

Program dalam Kegiatan meliputi sasaran non fisik yaitu berupa penyuluhan-penyuluhan tentang perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin serta pembangunan manusia dan lingkungan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sedangkan sasaran fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum lain yang menjadi kebutuhan masyarakat didaerah.

Program TMMD sebagai salah satu langkah mewujudkan program GEMA SANG JUARA, yaitu Gerakan Masyarakat Membangun Sejuta Jamban Untuk Keluarga Indonesia sehingga menjadi KATAJAGA yakni Kampung Total Jamban Keluarga, dengan tujuan untuk merebut hati rakyat sehingga TNI dapat selalu mencintai dan dicintai oleh rakyatnya.

Pada upacara tersebut juga dilakukan penyerahkan secara simbolis peralatan kerja oleh Madsuni.Ditemui seusai acara, Lis menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Pemerintah Kota Tanjungpinang merasa sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan ini, untuk itu Pemko akan selalu siap untuk bersinergi dan bekerjasama, Pemko juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Menurut Lis, kegiatan ini sangat efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pesisir dan pedesaan. Karena kegiatan ini dapat langsung menyentuh dan berdampak pada masyarakat desa dan pesisir.

Semoga dengan kegiatan TMMD ini dapat membantu pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan daerah, sehingga Kota Tanjungpinang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya jadi semakin maju dan sejahtera,” tutup Lis.(rm/kpnet).

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Satuan Reskrim Polsek Bukit Bestari dan Polres Tanjungpinang, akhirnya berhasil menangkap dua orang pelaku penembakan mahasiswa Politekkes Tanjungpinang. Leonardo S (20) ditembak menggunakan senapan angin sekitar pukul 20.30 WIB, di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Km V Tanjungpinang, Jumat, (9/10/ 2015) pekan lalu.

Kedua pelaku yang ditangkap tim buser itu adalah Rp dan Rs. Keduanya ditangkap dua tempat berbeda. Rp ditangkap di rumahnya, sedangka Rs “dijemput” di tempat kerjanya, Karoke Pub Galaxy, Sabtu,(10/10/2015) pekan lalu.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Kristian P Siagian mengatakan, penangkapan kedua pelaku dilakukan atas penyelidikan, dan partisipasi masyarakat dan sejumlah saksi.

“Atas bantuan dan partisipasi semua pihak, kedua pelaku penembakan Lonardo dengan senapang angin, inisial Rp dan Rs berhasil kami amankan, di dua lokasi berbeda,” ujar Kapolres didampingi Wakilnya dan Kapolsek Bukti Bestari Kompol Zulkarnain pada wartawan Minggu, (11/10/2015).

Saat ditangkap, dua pelaku tidak ada melakukan perlawanan

dan secara terus terang mengakui ýperbuatanya. Pelaku menembak Leonardo dari jarak 6 meter.”Dari pengakuan kedua tersangka, Rp yang melakukan penembakan, sedangkan Rs membantu pelaku mengendarai motor bebek Yamaha BP 2880 WM warna coklat,” tambah Kapolres.

Motif penembakan ini adalah rasa cemburu. Antara pelaku dan korban saling tebar pesona kepada perempuan yang sama. ”Modusnya, pelaku cemburu, Karena korban melakukan PDKT kepada pacarnya yang masih berhubungan den-

gan tersangka, hingga membuat dendam. Pelaku mengaku sebelumnya sudah pernah memperingatakan korban, sebelum akhirnya tersangka melakukan upaya percobaan pembunuhaný dengan menembak korban R di bagian dada dengan senapang angin,” papar Kapolres.

Sebelum melakukan penembakan, tambah Kapolres, kedua pelaku sebelumnya sudah mempersiapkan dan membawa senapan angin, dibantu tersangka Rs. Dan membuntuti korban, dari Bundaran Simpang Dompak, hingga ke kilo-

42 Pecandu Narkoba Jalani Perawatan di RSUD Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Sebanyak 42 reciden atau pecandu narkoba menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun. Mereka itulah yang sempat terjaring razia BNN (Badan Narkotika Nasional) Karimun.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Karimun, Dr.Suharyanto mengatakan, para reciden yang tengah dirawat itu terdiri dari pecandu narkoba kelas ringan. Sehingga untuk rehabilitasi yang dilakukan berupa rawat jalan selama 12 kali pertemuan.

Dalam 8 kali pertemuan para reciden akan mendapatkan proses konseling dan 2 kali pertemuan akan dilakukan tes urine kembali dan 2 pertemuan terakhir akan mendapatkan terapi kelompok.

“Jadi di dalam tim konseling di situ ada dokter spesialis, psikolog dan ada perawat yang memang sudah dilatih khusus untuk menjadi konselor,” ujar Kepala Bidang Pelayanan RSUD Karimun, Dr.Suharyanto kepadapewarta di ruang kerjanya. Selasa (6/10/2015) siang.

Ia mengatakan pihaknya juga telah membentuk Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang baru saja terbentuk pada tanggal 14 Agustus 2015 lalu atas kerjasama atau MOU dengan BNN Karimun.

Sehingga, hal ini diharapkan akan mampu mengembalikan para pe-

KEPALA bidang pelayanan RSUD Karimun, dr. SUHARYANTO

candu kembali normal tanpa ketergantungan terhadap barang haram tersebut. ”Hingga saat ini ada 28 orang yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi,” Katanya lagi Ia menambahkan klasifikasi para reciden ini dilihat dari ketergantungannya terhadap narkoba tersebut, sehingga untuk penanganannya pun berbeda-beda. Ia juga menambahkan selain hasil razia yang dilakukan BNN Karimun.

Pihak RSUD Karimun juga akan melayani residen dari lembaga pemasyarakatan dan sukarela dari masyarakat yang ingin melepaskan diri dari ketergantungan barang haram tersebut.

“Dan itu free,” Pungkasnya mengakhiri.(rm/bt).

meter V Jalan Raja Ali Haji Tanjungpinang.

“Ketika korban saat itu berhenti di warug pecel lele dekat Kampus STTI, dengan jarak sekitar 6 meter dari seberang jalan, pelaku membidik dan menembak korban Leonardo, hingga mengenai dadanya,” jelas Kapolres.

Setelah menembak korban, pelaku Rp yang dibantu Rs, langsung kabur dan membuang senjata angin yang digunakan ke laut di jembatan Sei Carang Senggarang.

Senapan angin yang digunakan dibeli pelaku 5 bulan lalu,”Selain mengamankan kedua pelaku, kami juga berhasil mengamankan box lock, topi penutup kepalaý serta motor Rp yang digunakan. Sedangkan senapan yang dibuang di laut Jembatan Seicarang Senggarang, hingga saat ini masih dicari dengan melakukan penyelaman,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi korban Leonardo saat ini sudah mulai membaik, dan proyektil peluru senapan angin sudah dapat dikeluarkan dari dadanya, setelah sebelumnya dilakukan operasi pembedahan.

Rp dan Rs akan dikenakan pasal 340 juncto pasal 353 KUHP, dengan ancaman percobaan pembunuhan. Selanjutnya, keduanya telah mendekam di sel polisi. (rm/bt).

BUMD Tanjungpinang Fokus Penyehatan Pasar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) saat ini fokus terhadap penyehatan kondisi pasar di Kota Tanjungpinang “Sekarang fokus ke penyehatan pasar dulu, karena kita tahu BUMD selalu merugi. Apakah kerugian disebabkan karena pengeluaran yang tinggi, atau uang yang tidak disetor. Itu akan dipelajari kembali,” ujar Dirut TMB, Asep Nana Suryana, belum lama ini.

Salah satu permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu persoalan meja ikan. Mengingat selama ini meja ikan disewakan kepada pihak ketiga namun hanya dikuasai oleh hanya beberapa orang saja. ”Pihak ketiga menyewakan lagi ke orang lain, yang harga sewanya bisa mencapai satu juta rupiah per bulan. Ini yang harus ditertibkan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan mereview kembali kontrak perjanjian pedagang untuk pembenahan awal. “Akan kami lihat kembali kontraknya seperti apa,” ujarnya.

Upaya ini dilakukan, karena selama ini BUMD Kota Tanjungpinang kerap mengalami kerugian setiap

tahunnya mencapai Rp400 juta. “Setiap tahun BUMD memperoleh pendapatan Rp2,1 M, tapi pengeluarannya Rp2,5 M,” ujarnya.

BUMD Kota Tanjungpinang juga berinisiatif menggandeng BPR Bestari sebagai partner pemungutan uang sewa pedagang. Sebagai langkah awal, sistem pembayaran melalui bank akan diterapkan untuk pedagang di Pasar Bestari Bintan Center.

Asep juga mengatakan, pihaknya akan merevisi besaran uang muka menjadi Rp5 juta, karena ketidakseragaman besaran uang muka yang berlaku saat ini. Selain itu, untuk surat perjanjian (SP) akan dikenai biaya sebesar Rp200 ribu.”SP ini bisa diperpanjang, supaya tidak terjadi pindah tangan. Setelah SP, ada uang sewa yang besarannya bervariatif tergantung klasifikasi usahanya, ada yang Rp120 ribu, ada yang Rp200 ribu,” ujarnya.

Kendati besaran uang muka tersebut masih dalam kajian oleh akademisi, Asep mengatakan, banyak pedagang yang telah melakukan pembayaran. “Pengkajian akan dilakukan, termasuk sosialisasi tarif. Jika ada penyesuaian, akan disesuaikan kembali,” ujarnya. (rm/bp)

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

PIMPINAN DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH berjabat tangan dengan Kepala Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna usai pemberian cenderamata.

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

7

SUASANA AKRAB tampak terlihat dalam pertemuan DPRD Kepri dengan Kepala Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna.

KOMISI I DPRD KEPRI KUNKER KE MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA DPRD Kepri melakukan kunjungan kerja ke Markas Besar TNI Angkatan Udara di Jakarta, Rabu (7/10). Ikut dalam rombongan DPRD Kepri yang diwakili Komisi I dan unsur pimpinan DPRD Kepri itu, Komandan Lanud Tanjungpinang, Letkol (P) I Ketut Wahyu Wijaya. Rombongan DPRD Kepri diterima Kepala Staf AU (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna didampingi sejumlah Petinggi Staf AU. Dalam rapat kerja tersebut, hadir antara lain Jumaga Nadea, SH, dr. Amir Hakim, Sp.OG, Syukri Farial, SH, Sarafuddin Aluan, SH, MH, M.Si, Thomas Susanto, SE, MM, Joko Nugroho, ST, Suryani, SE, Drs, Surya Makmur, Alex Guspeneldi, dan MH, Tawarich.

Rapat kerja di Mabes AU tersebut berlangsung serius, akrab dan santai. Di hadapan Kepala Staf AU, DPRD Kepri menyampaikan sejumlah hal terkait perairan Natuna dan Karimata. Perairan Natuna termasuk dalam zona III (tiga) bersama Kalimantan Barat. Terkait perairan Karimata, terdapat potensi tangkap ikan sebanyak 1 juta ton per tahun. Namun, tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia di wilayah tersebut juga tinggi.

Akibat pencurian ikan tersebut, Kepri

mengalami kerugian lebih dari Rp 3 triliun per tahun.

Atas kondisi itu, DPRD Kepri merasa perlu, TNI AU melakukan kontrol terhadap laut Indonesia di wilayah Kepri menggunakan pesawat, karena patroli lewat laut membutuhkan banyak waktu dan biaya dan kurang efektif.

Sering kali saat melakukan upaya penangkapan, pelaku sudah kabur. Karena itu, DPRD Kepri berharap ada pesawat tempur yang berpangkalan di Wilayah Kepri.

DPRD Kepri juga mengusulkan peningkatan status Pangkalan Udara Tanjungpinang dari Tipe C ke Tipe B, karena Tanjungpinang, dengan segala permasalahannya seharusnya ditangani seorang Komandan Pangkalan Udara berpangkat Kolonel, bukan Letnan Kolonel.

DPRD Kepri juga melaporkan aktifitas pesawat tempur negara tetangga, yang ditenggarai selalu menggelar latihan perang di wilayah udara Kepri dan di atas lautan yang jauh dari pulau-pulau. DPRD melihat, bila pesawat tempur bermaskas di Tanjungpinang, tentu bisa langsung diusir. Namun, untuk menempatkan pesawat tempur di Bandara Raja Haji Fisabilillah, perlu fasilitas pendukung tambahan serta menambah lahan.(ist)

FOTO BERSAMA - Pimpinan DPRD dan Komisi I DPRD Kepri berfoto bersama Kepala Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna.

PIMPINAN DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH berdiskusi dengan Kepala Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna

KEPALA Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna mendengarkan penjelasan dari Pimpinan DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH.

DUDUK BERSAMA Pimpinan DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH dengan Anggota Komisi I.

KEPALA Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna tampak santai saat berdiskusi dengan sejumlah pimpinan dan Komisi I DPRD Kepri.

PETINGGI Staf AU menyalami dengan anggota DPRD Kepri.

JABAT TANGAN - Kepala Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna berjabat tangan dengan Dr Amir Hakim, Sp.OG

DR AMIR Hakim, Sp.OG memberikan cendera mata kepada Kepala Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna.

KEPALA Staf AU Marsekal TNI Agus Supriatna berfoto bersama Alex Guspeneldi dan Surya Makmur.

BINTAN/KARIMUN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

8

Penjabat Bupati Prihatin Melihat Kering Sumber Air Dam Busung BINTAN, RAKYAT MEDIA - Penjabat (Pj) Bupati Bintan Doli Boniara merasa prihatin dengan kondisi sumber air baku yang kering, akhir-akhir ini.

Doli berharap rencana pembangunan waduk Sungai Kawal dan Estuari Dam Busung cepat selesai.

Rasa keprihatinan Doli terhadap krisis sumber air baku semakin besar, ketika melakukan peninjauan waduk Sungaipulai di Km 15 serta waduk Kolong Enam Kijang, Bintan Timur, Selasa (6/10/2015) lalu.

Saat peninjau waduk itu, Doli bersama sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bintan menemukan penyusutan air baku, serta dasar waduk yang kering kerontang.

Menurut Doli, kondisi krisis air bersih ini merupakan ujian dari Allah SWT, dengan terjadinya penyimpang iklim di permukaan laut atau yang biasa disebut el nino. Namun demikian, ujian itu diberikan sesuai kemampuan manusia.

Justru itu, pemerintah mengimbau agar semua lapisan meningkatkan ibadah dan salat istisqa.

“Kita juga berusaha, untuk jangka panjang dengan menyediakan sumber air baku dengan cara membangun waduk di hulu Sungai Kawal dan estuari dam Busung,” kata Doli menjawab Tanjungpinang Pos, usai membuka pembinaan guru ngaji, mubalig/mubalighah, imam, penjaga masjid, dan petugas fardhu kifayah di Masjid AnNur Gunung Kijang, Rabu (7/ 10) pekan lalu.

Untuk pembangunan waduk Sungai Kawal, Doli mengungkapkan, saat ini masih terkendala dengan penyediaan lahan.

Karena, di hulu Sungai Kawal itu sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung dan sebagian milik masyarakat. Kendala ini sudah dibahas di tingkat Provinsi Kepri, bersama gubernur dan Bappeda serta Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera.

Panitia Pengawas Kecamatan Sita Alat Peraga Pasangan Calon BINTAN, RAKYAT MEDIA - Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) akan menyita berbagai pamflet liar milik pasangan calon (paslon) yang ikut bersaing pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember 2015. Hal ini dilakukan guna menertibkan tim sukses (timses) yang tidak displin.

“Kita sudah menyuruh PPK untuk membersihkan pamflet di jembatan Teluk Sebong Bintan milik SaniNurdin (Sanur). Dan juga berbagai pamflet lain di pohon-pohon milik Apri-Dalmasrih (Asri),” ujar ketua Divisi Pengawasan Pemilu (Pawaslu), Thomas Edison di Hotel Agro KM 36 Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Jumat (9/10/2015) pekan lalu.

Dikatakan Thomas, tindakan ini sendiri dilakukan karena pihak telah memanggil timses masing-masing. Namun di antara yang dipanggil tidak ada satupun yang mengakui.

Meskipun demikian, tidak ada sanksi yang diberikan kepada timses ataupun calon yang telah menyebarkan alat peraga kampanyenya di tempat umum, ruas jalan, dan di tempat fasilitas umum lainnya.

“Kalau sanksi, ya itu tadi. Kita sita alat peraga tersebut,” jelas Thomas.

Lebih lanjut Thomas mengatakan, agar penyebaran alat peraga ini tertib dirinya meminta setiap stake holder dapat berpartisipasi mengawasi. Termasuk di antaranya masyarakat, RT/RW hingga ke kecamatan.”Sehingga pamflet ini tidak menggangu keindahan fasilitas umum,” tegasnya. (rm/ctrnews).

Kanwil DJBC Kepri Hibahkan Beras Tangkapan pada warga Miskin KARIMUN, RAKYAT MEDIA-DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjungbalai Karimun menyerahkan hibah beras tegahan patroli Bea Cukai sebanyak 62,4 ton kepada warga miskin di 12 Kecamatan melalui Pemerintah Kabupaten Karimun.”Setiap kecamatan mendapat alokasi 5,2 ton dan setiap warga miskin mendapat 25 kg tanpa harus membayar,” kata Plt Bupati Karimun H Aunur Rafiq di Kanwil DJBC Khusus Kepri usai bertemu dengan Kabid P2 Raden Evi, kepada wartawan belum lama ini Dikatakannya, warga yang mendapatkan beras hibah ini adalah, warga yang tergolong miskin, tetapi tidak tercatat sebagai orang yang dapat membeli beras miskin (raskin).”Yang dapat warga yang tergolong miskin atau tidak dapat membeli beras raskin. Beras yang akan dihibahkan kualitasnya masih layak kosumsi,” jelasnya.Ia mengintruksikan kepada camat, lurah dan kades untuk mencatat nama-nama calon penerima beras hibah ini.

“Kita minta camat, luran dan kades mencatat namanama penerima hibah, tujuannya agar beras hibah ini tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukan. Kedepan, pemberian beras hibah ini berlanjut,” harapnya.

Pemberian hibah beras kepada warga miskin dilakukan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pertama kalinya di Karimun. “Besar harapan pemberi hibah, beras diberikan kepada yang berhak menerimanya,” tuturnya.

Selain membahas tentang pemberian hibah, ia juga berkesempatan bersilaturahmi dengan Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri sekaligus memberitahukan bahwa ia saat ini bertugas sebagai Plt Bupati Karimun.

Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi (PSO) Kanwil DJBC Khusus Kepri, Raden Evi S mengatakan, pemberian hibah beras tegahan diberikan tidak hanya di Kabupaten Karimun tapi seluruh Kabupaten/Kota di Kepri.

Keinginan Bea Cukai memberikan hibah barang tegahan berupa beras kepada warga miskin, adalah keinginan yang sudah lama. Tetapi karena terbentur dengan aturan, niat baik tersebut tidak kunjung dilaksanakan Ia berpesan kepada petugas pendataan penyaluran beras hibah untuk bekerja sesuai dengan aturan. Penerima beras adalah mereka yang layak atau patut menerima beras.

“Kalau kualitas jangan diragukan, kami pun tidak akan memberikan kalau beras tidak layak kosumsi.

Beras yang diberikan ini adalah beras tegahan Patroli Bea Cukai 3 bulan lalu. Selama ini beras disimpan di dalam gudang barang bukti dan dijaga dengan baik agar beras dapat dikomsumsi,” tutupnya.(rm/tps)

“Sedang dicari solusinya, bagaimana lahan di lokasi yang akan dibangun waduk Sungai Kawal itu cepat selesainya,” kata Doli.

Selain itu, lanjut Doli, saat ini pihak BWS dan tim Bappeda Kepri serta Bappeda Kabupaten Bintan sedang melakukan kajian dan menyusun perencanaan pembangunan estuari dam Busung. Mulai dari aspek sosial sampai dengan penyusunan Detailed Engineering Design (DED).

“Sekarang DED pembangunan estuari dam Busung itu sedang disusun. Kita berharap, DED pembangunan estuari dam Busung itu, cepat selesai.

Sehingga, pembangunan segera dilakukan. Sedangkan untuk penyediaan dana pembangunan dua waduk di Bintan itu, akan menggunakan APBN, melalui usulan BWS Sumatera,” tambahnya.

Mengenai penyusutan waduk Sungaipulai sebagai sumber air baku PDAM Tirta ke-

Pj Bupati Bintan Doli Boniara meninjau waduk Kolong Enam di Kijang, kering kerontang

pri, Doli tidak ingin mencari siapa yang salah atau apa penyebabnya. Doli mengatakan, Pemkab Bintan tetap berkoordinasi dengan Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri, mencari solusinya. Sehingga,

kebutuhan air bersih masyarakat di Pulau Bintan bisa terpenuhi.

“Kalau curah hujan tinggi, waduk Sungaipulai tentu akan terisi kembali. Makanya kita salat memohon hujan kepada

Allah sambil menyediakan sumber air baku untuk jangka panjang, seperti menggesa pembangunan waduk hulu Sungai Kawal dan estuari dam Busung,” demikian disampaikan Doli. (rm/tjp)

Bupati Karimun Siapkan Masyarakat Tempatan Hadapi MEA 2016 KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana meminta masyarakat di Tanjung BalaiKarimun untuk bersiap-siap menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) mendatang.

Persiapan ini, tentunya harus didukung oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat yakni Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

Hal ini disampaikan Agung Mulyana ketika memberikan sambutan dalam syukuran Hari Ulang Tahun ke-16 KabupatenKarimunTahun di halaman rumah Dinas Bupati Karimun, Senin (12/10/2015).

Tema hari Jadi Kabupaten Karimun kali ini sendiri adalah ‘Dengan Seman-

gat Hari Ulang Tahun ke 16 Kabupaten Karimun Kita Tingkatkan Kualitas Pelayan Publik dan Daya Saing Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat’.

Pada kesempatan tersebut, Agung juga menyaksikan penandatanganan MoU untuk beberapa perusahaan yang ingin berinvestasi di Karimun.

Oleh sebab itu, dia mengharapkan Kabupaten Karimun dapat meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat setiap waktunya.

Beberapa MoU kerja sama Pemkab Karimun dengan sejumlah Pengusaha tersebut diharapkan bisa segera terealisasi sehingga tersedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat tempatan.

“Tugas Bupati harus menyiapkan masyarakat tempatan untuk menghadapi MEA 2016, di antaranya dengan cara pembangunan gedung BLK dan mengoperasikannya dengan segera.

Untuk hal ini saya akan meminta kepada Menaker RI untuk pembangunan gedung BLK tersebut disini,” kata Agung. (rm/trb).

RAPBD P Karimun 2015 Turun Jadi Rp1,1 Triliun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Untuk pertama kalinya sejak dilantik jadi Bupati Karimun, H Aunur Rafiq menyampaikan pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 di Gedung DPRD Karimun, Rabu (7/10/2015) pekan lalu.

Dalam pidatonya Rafiq menyampaikan, hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015 terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap target Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2015.

“Target pendapatan mengalami peningkatan, dilihat per pos pendapatan, dana perimbangan khususnya dana transfer bagi hasil pajak, sementara bagi hasil bukan pajak dari pemerintah pusat mengalami penurunan,” sebut Rafiq.

Katanya, hal itu disiasati dengan melakukan perhitungan ulang terhadap target PAD dan menggenjot target dana transfer dari pemerintah provinsi. Total pendapatan daerah pada APBD murni yang ditargetkan sebesar Rp 1,083 triliun menjadi Rp 1,144 triliun terjadi penyesuaian sebesar Rp 60,6 miliar.

Untuk PAD secara total terdapat penyesuaian Rp 41 miliar dana perimbangan turun sebesar Rp 7 miliar dari yang ditargetkan pada

SALAH satu sudut Kota Kabupaten Karimun

APBD murni. Pendapatan lainnya yang secara total terdapat penyesuaian sebesar Rp 26,7miliar.

Belanja daerah pada APBD murni lalu sebesar Rp 1,281 triliun, namun di APBD Perubahan ini turun menjadi Rp 1,1 triliun. Berarti terjadi pemangkasan anggaran belanja sebesar Rp 88 miliar. Untuk belanja tidak langsung terdapat penyesuaian juga sebesar Rp 40 miliar. Sedangkan untuk Belanja langsungnya terdapat penyesuaian sebesar Rp 128 miliar. Dari struktur perubahan APBD tersebut terdapat defisit yang nilainya mencapai Rp 49 miliar.

Defisit tersebut akan ditutup dengan penggunaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2014 sebesar Rp 200 miliar, terealisasi sebesar Rp 50 miliar yang artinya terdapat koreksi sebesar Rp 149 miliar.Jumlah Silpa tersebut

merupakan hasil audit BPK. Untuk pengeluaran pembiayaan pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp 2 miliar menjadi Rp 1 miliar.

Beberapa fraksi di DPRD Karimun menyampaikan pandangannya terkait pidato pengantar Bupati Karimun itu. Fraksi berharap Pemkab Karimun ke depan, benar-benar dapat memprediksi uang yang akan masuk ke kas daerah.

Sehingga, kegiatan tetap dapat dilaksanakan dan tidak berdampak besar ketika terjadi defisit anggaran seperti tahun ini. Tingkat kesadaran setiap Kepala SKPD pada rapat di DPRD terlihat masih rendah, meskipun beberapa kali DPRD menyoroti tingkat kehadirannya. Tampaknya kepala SKPD masih mengabaikan pernyataan DPRD. Padahal, untuk kehadiran dibawahnya seperti camat dan aparat desa tergolong tinggi saat diundang untuk hadir pada paripurna di DPRD Karimun.(rm/iq).

Plt Bupati Bintan serahkan honor kepada guru ngaji di Bintan

950 Guru Ngaji di Bintan Terima Honor Tahap Dua BINTAN, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 950 orang guru ngaji se-Kabupaten Bintan menerima honor tahap kedua selama empat bulan, dari Pemkab Bintan. Selain guru ngaji, Pemkab Bintan juga menyerahkan honor tahap kedua tersebut kepada mubalig/mubalighah, imam dan penjaga masjid serta petugas fardhu kifayah.

Penyerahan honor melalui Bagian Kesra Setdakab Bintan dilakukan secara simbolis pada saat pembukaan kegiatan pembinaan kepada guru ngaji, mubalig/mubalighah, imam dan penjaga masjid serta petugas fardhu kifayah di Masjid An-Nur Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (7/10). Pembayaran honor itu dilakukan melalui transaksi BPR Bintan, sama seperti mekanisme pembayaran honor pada tahap pertama.

Kabag Kesra Setdakab Bintan, Eki Supartiningsih menyampaikan, saat ini ada sebanyak 950 orang guru ngaji, 175 orang imam, 185 penjaga masjid, 381 mubalig/mubalighah dan 325 orang petugas fardhu kifayah.

Setiap guru ngaji dan mubalig/mubalighah diberi bantuan honor sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Sedangkan imam, penjaga masjid dan petugas fardhu kifayah sebesar Rp 150 ribu per bulan dipotong pajak.

“Pada tahap kedua ini, pembayaran honor untuk empat bulan. Jadi, guru ngaji dan mubalig menerima honor Rp 800 ribu.

Imam dan fardhu kifayah serta penjaga masjid sebesar Rp 600 ribu. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitasnya,

kita berikan pembinaan,” kata Eki Supartiningsih.

Kegiatan pembinaan bagi guru ngaji, mubalig/ mubalighah, imam dan penjaga masjid serta petugas fardhu kifayah itu bertujuan untuk mewujudkan petugas yang profesional, menambah pengetahuan agama sekaligus meningkatkan iman kepada Allah SWT. Narasumber yang memberikan pembinaan itu antara lain Kepala Kemenag Bintan Erizal Abdullah, staf ahli Setdakab Bintan Arusman Yusuf dan Suryono dari Kemenag Bintan.

“Selain di Gunung Kijang, pembinaan juga dilakukan di Bintan Timur dan Bintan Utara. Dalam satu tempat pembinaan itu, menghadirkan peserta dari tiga kecamatan.

Total peserta yang mengikuti pembinaan ini sebanyak 1.932 orang,” jelas Eki. Penyerahan honor dan pembukaan kegiatan pembinaan guru ngaji, mubalig/mubalighah, imam dan penjaga masjid serta petugas fardhu kifayah itu dilakukan secara resmi oleh Penjabat Bupati Bintan Doli Boniara.

Dalam kesempatan itu, Doli berharap agar semua peserta serius mengikuti kegiatan. Karena, ilmu pengetahuan yang diterima itu, selanjutnya disampaikan kepada seluruh umat di wilayah masingmasing.

“Honor yang diberikan pemerintah jangan dilihat dari nilainya. Karena, honor itu sebagai motivasi.

Tujuan utama kita adalah pembinaan umat. Sesuai tema hari ini, mengabdi untuk negeri menuju ridho ilahi,” demikian Doli Boniara. (rm/tp).

ANAMBAS/NATUNA

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

9

Pendistribusian Logistik Pilkada Natuna

Gunakan Kapal KRI KANTOR Pemkab Anambas di Tarempa

Realisasi APBD Kepulauan Anambas 2016 Rp 800Miliar ANAMBAS, RAKYAT MEDIA - Asumsi realisasi dana APBD 2016 bisa mencapai Rp 800 miliar, rincian dana tersebut meliputi Dana Tunda Salur, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).kondisi ini disampaikan Kadispenda Kabupaten Kepulauan Anambas Zulfahmi kepada wartawan belum lama ini “Diperkirakan demikian, dan dalam bulan ini dari pusat melalui Kementrian keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tunda salur. Untuk besaran pastinya belum bisa disampaikan,” ujar Zulfahmi, Selasa (6/10/2015) pekan lalu.

Pihaknya menambahkan, besaran asumsi pendapatan yang diterima pada APBD murni 2016, belum termasuk dana sebesar Rp 170 miliar lebih yang rencananya akan dipergunakan untuk membayar sisa proyek multiyears.

Dengan besaran asumsi pendapatan tersebut, ia juga menyebut kondisi keuangan APBD Anambas mulai mendekati normal,”Kondisi yang boleh dikatakan mulai membaik ini, tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, khususnya Pemkab Anambas dalam mengatasi defisit anggaran. Kedepan, semoga kondisi ini dapat berubah menjadi lebih baik,” terangnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada setiap SKPD, khususnya SKPD teknis agar terus menggesa dana yang ada di pusat. Menurutnya, perlu kerja keras dari semua pihak untuk bisa mendapatkan dana segar tersebut.

“Karena, sifatnya kan merupakan usulan yang disampaikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Artinya, kepala SKPD harus pandai memanfaatkan peluang yang ada di pusat sana. Lain dengan bantuan fisik yang memang diperuntukkan oleh pusat untuk daerah,” bebernya. sementara Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Imran sebelumnya mengatakan, sesuai target yang diberikan oleh pemerintah pusat, APBD murni 2016 paling lambat sudah disahkan pada bulan November 2015 ini.

Pihaknya pun, telah menyurati Pemkab Anambas untuk segera menyampaikan KUA PPAS APBD murni 2016 kepada legislatif. Politisi PPP ini menambahkan, sesuai dengan edaran Kementerian Dalam Negeri bakal memberikan sanksi kepada daerah yang belum mengesahkan APBD murni 2016 hingga bulan November 2015.

Sanksi yang diberikan menurutnya, berupa hak-hak yang seharusnya diterima daerah maupun dewan selama enam bulan lamanya. Pembahasan untuk APBD murni 2016, diakui Imran akan berjalan estafet dengan tujuan agar pengesahan tidak mundur dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (rm/ganus)

NATUNA, RAKYAT MEDIA Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dibutuhkan untuk mengangkut logistik pilkada ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Komisioner KPU Natuna Novira di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan kapal-kapal kecil tidak akan mampu mengangkut logistik pilkada serentak yang diselenggarakan 9 Desember 2015, karena gelombang tinggi. ”Logistik pilkada harus tiba di Natuna pada November 2015.

Saat itu gelombang laut dapat mencapai 4-6 meter,” ujarnya.

Dia menjelaskan NovemberDesember 2015 masih memasuki musim angin utara. Biasanya, gelombang laut sangat tinggi sehingga logistik sulit didistribusikan ke pulau-pulau.Alat transportasi udara juga tidak efektif digunakan, meski berukuran kecil.

Hal itu disebabkan angin diperkirakan cukup kencang. ”Ada lima pulau yang perlu mendapat perhatian khusus yakni Subi, Laut, Serasan, Serasan Timur dan

Ilustrasi , KRI (Kapal Perang Republik Indonesia)

Midai. Pulau-pulau ini merupakan lima dari 12 kecamatan di Natuna,” ungkapnya.

Sampai sekarang, kata dia KPU Natuna belum menyampaikan permintaan itu kepada TNI AL. Namun KPU Natuna sudah menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam mendistribusikan logistik pilkada kepada

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA – Kabupaten kepulauan Anambas masih didominasi pasar tradisional yang jauh dari kesan bersih dan rapi.

Padahal, pasar tradisional adalah penggerak ekonomi masyarakat yang mampu menawarkan harga di bawah pasar atau retail modern.

Untuk itu, pada tahun 2015 ini, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Anambas akan merenovasi pasar baru Tarempa. Rehabilitasi pasar tersebut memakan biaya sebesar Rp 1,87 miliar.

Pasar yang awalnya hanya satu lantai, akan dibuat menjadi dua lantai. Lantai pertama terdiri dari 6 kios sebelah timur dan 6 kios sebelah barat. Jadi, jumlahnya 12 kios. Sementara lantai kedua juga dibuat sama jadi jumlah kios yang ada di pasar baru nantinya menjadi 12 kios.

“Bagian lantai bawah pasar akan digunakan untuk jualan sembako dan barang-barang basah.

Sementara itu, bagian lantai atas akan digunakan untuk jualan barang-barang kering seperti baju

dan sebagainya,” ungkap Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Anambas Yohanes, kepada wartawan, Selasa (6/10) pekan lalu.

Katanya, sebelum renovasi dilakukan, telah berkoordinasi dengan pihak perusda karena selama ini yang mengelola pasar tersebut adalah Perusda.”Kita sudah koordinasi dengan Perusda sebelum merehab pasar itu,” ungkapnya.

Untuk sementara ini pedagang yang biasanya menggunakan kios di pasar baru dipindahkan ke pasar trandisional Tarempa yang ada di dekat Pasar Ikan Siantan yang ada di Jalan Ahmad Yani laut Tarempa. Setelah pasar selesai direnovasi, maka pedagang tersebut akan kembali lagi ke pasar baru.

Sebelumnya, melalui dana Percepatan Pembangunan Kabinet Kerja (P3K2) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Perubahan, tahun 2015 ini pasar tradisional Tarempa akan direvitalisasi menjadi pasar modern.

Sudah 30 Persen Dari Target

Rp46,7 miliar dari pos anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tahun pertama. Pelabuhan dengan kapasitas internasional itu nanti akan menjadi pelabuhan terbesar yang ada di Natuna.

“Untuk tahun pertama anggarannya sebesar Rp46,7 miliar, untuk tahun berikutnya kita belum tahu berapa yang akan dialokasikan lagi,” terang Wahyu.

mendistribusikan logistik.

Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana juga pernah menyampaikan hal serupa kepada Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang Laksamana Pertama Sulistiyanto. TNI AL bersedia membantu mendistribusikan logistik tersebut ke Natuna dan Kepulauan Anambas. (rm/ant)

Renovasi Pasar Baru Tarempa Butuh Anggaran Rp 1,87 Miliar

Progres Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIA - Saat ini progres pembangunan Pelabuhan Perikanan Terpadu (PPT) Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga yang merupakan program menteri Kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti dan dibiayai APBN 2015 sudah mencapai 30 persen setelah dimulai pembangunannya awal tahun ini.

“Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 30 persen, semoga saja tidak ada kendala,” Jelas kadis DKP Natuna Ir Wahyu Nugroho kepada Pewarta, Senin (5/10/2015) pekan lalu.

Menurut Wahyu sesuai kontrak diakhir 2015 pembanguan pelabuhan ini ditargetkan rampung 50 persen seuai serapan anggaran.

Proyek pembangunan pelabuhan yang direncanakan akan terintegrasi dengan industri perikanan dilaksanakan dengan sistem anggaran tahun jamak dengan total biaya mencapai

KPU RI dan KPU Kepri.”Dalam waktu dekat kami juga akan membahas permasalahan ini dengan Pemkab Natuna dan TNI AL,” ujarnya.

Sebelumnya HM Sani, calon Gubernur Kepri saat masih menjabat sebagai Gubernur Kepri pernah meminta kepada Kepala Staf TNI AL untuk mengerahkan KRI

Pelabuhan tersebut dibangun bukan hanya untuk bersandarnya kapal-kapal perikanan akan tetapa pelabuhan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai sarana dan perangkat yang diperlukan disektor industri kelautan dan perikanan.

Pelabuhan tersebut juga dibangun dengan tujuan sebagai pusat kontrol perikanan Natuna baik hasil tangkapan, budidaya, hingga

penjualan dan proses ekspornya.

Karenanya pelabuhan terebut dilengkapi dengan berabagai saranan pendukung seperti kawasan pengolahan ikan, cek point (bea cukai,karantina), coldstorage dan serta perangkat pengawasan lainnya. “Nantinya, melalui pelabuhan ini nantinya perikanan di laut Natuna akan dikendalikan.

Bisa saja kapal nelayan asing setiap hari bersandar di sana untuk mengurus regulasi bahkan untuk menjual ikannya,” papar Wahyu.

Pelabuhan ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah serta dapat memanfaatkan potensi kelautan Natuna secara maksimal. “Harapan utamanya adalah untuk pengelolaan sumber daya kelautan secara maksimal. Semoga saja ini bisa menambah PAD dan pendapatan masyarakat,” pungkasnya. (rm/ganus)

KONDISI pasar tradisional Anambas saat ini kurang memungkinkan.

Pengerjaan renovasi Pasar Baru, Tarempa

Namun, waktunya belum bisa ditentukan. Revitalisasi ini dilaksanakan demi mengubah wajah Kota Anambas agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Pasalnya saat ini kondisi pasar tradisional Anambas saat ini kurang memungkinkan. Untuk merevitalisasi pasar tersebut Kabupaten Kepulauan Anambas digadang-gadang akan mendapatkan dana sebesar

Rp1,98 miliar.

Kepala Disperindagkop Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati, mengatakan, peran pemerintah pusat di pembangunan ini begitu luar biasa hingga menyentuh daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Tahun 2015 ini pasar tradisional akan direvitalisasi menjadi pasar modern,” ungkap Linda. (rm/tjp)

KPP Dan Pemkab Natuna Rakor Cari Solusi Moratorium Napolion NATUNA, RAKYAT MEDIA - Natuna-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menggelar rapat koordinasi perkembangan usaha budi daya ikan Natuna di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu (7/10/2015) pekan lalu. Rapat tersebut digelar bersama dengan Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DPRD Natuna untuk membahas solusi atas dampak negatif Peraturan Menteri (Permen) tentang larangan penjualan (Moratorium) ikan napoleon terhadap pengusaha dan nelayan di daerah.

Rakor yang dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi, Izwar Asfawi dihadiri Direktur Budidaya Ikan KKP, Balok Budiyanto, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra dan sejumlah anggota DPRD lainnya, Komandan Lanal Ranai, Kolonel Laut (P) Arif Badrudin.

Hadir juga Kadis Kelautan Perikanan Natuna Wahyu Nugroho serta instansi vertikal yang menyangkut usaha perikanan dan ekspor.

Pada rapat tersebut, pengusaha ekspor budidaya ikan laut di Natuna meminta agar KKP bisa memberikan kebijakan khusus bagi Natuna yang notabene adalah nelayan tang-

kap dan nelayan budidaya. Sejauh ini para pengusaha hidup dari menjual ikan hasil budidaya kepada pihak asing seperti Hongkong.

Izwar mengatakan, dengan adanya Permen tersebut, Nelayan budidaya ikan laut jenis napoleon tidak berani menjual ke pembeli lantaran terbentur aturan.

“Perlu ada solusi bagi para pembudidaya ikan napoleon.

Karena usaha tersebut cukup membantu meningkatkan perekonomian masyarakat apa lagi disaat kondisi lambatnya ekonomi daerah sekarang ini,” kata Izwar. Sementara Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Arif Badrudin mengatakan, Natuna memiliki keberlimpahan dari sisi lautnya hanya saja keberlimpahan tersebut tidak diiringi dengan sarana yang memadai sehingga potensi di atas tidak terkelola maksimal.

“Ambil saja satu contoh, rumput laut Natuna sangat berlimpah cuma untuk bisa dijual perlu memalui Quality Control (QC) yang ada diJakarta baru bisa dijual ke Cina dan negara Asia Timur lainnya. Hal ini akan membuat petani dan pengusahanya kalah di ongkos, padahal Natuna jauh lebih de-

kat dari Cina ketimbang Jakarta, kenapa gak dilengakapi aja Natuna dengan segala fasilitasnya,” tegas Kolonel Laut (P) Arif Badrudin.

Direktur Budidaya Ikan KKP, Balok Budiyanto menegaskan, pihaknya sudah mengetahui kondisi ril di lapangan. Pasalnya pihaknya sudah turun langsung ke lokasi budidaya ikan di pulau Sedanau. Fakta menyebutkan, banyak ikan napoleon yang dipelihara masyarakat, bahkan nelayan harus terus memberi makan ikan-ikan tersebut agar tetap hidup, sementara nelayan tidak bisa menjualnya.

“Saya sudah lihat langsung ke lapangan, sangat banyak sekali nelayan kita yang membudidayakan ikan napoleon.

Mereka saat ini tidak bisa menjualnya karena ukurannya masih dibawa 800 gram. Karena diaturannya, ikan napoleon yang bisa di jual harus 1kg3kg,” kata Balok.

Balok mengatakan, hasil peninjauan di lapangan serta rapat koordinasi akan disampaikan pada rapat di Kementerian.”Saya akan sampaikan hal ini ke ibu menteri, semoga saja harapan masyarakat natuna ini bisa terkabul,” pungkasnya. (rm/gnu)

Pembangunan Kantor Bupati Kepulauan Anambas Rampung 2017 ANAMBAS, RAKYAT MEDIA - Dinas Perkerjaan Umum (DPU) menargetkan pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) rampung 2017. Pembangunan tahap pertama tahun 2015 menelan dana sebesar Rp12.5 miliar.

Peletakan batu pertama dilakukan Mantan Bupati, Drs Tengku Muktrauddin di Pasir Peti, Desa Pesisir Selatan (Dusun), Kecamatan Siantan. Pengerjaan tahap pertama ini telah mencapai 50 persen. kondisi ini

disampaikan Sahtiar, Kepala Dinas PU kepada wartawan belum lama ini.

“Progres pembangunannya seperti pemasangan tiang sudah lebih dari separuh, pemasangan slop sudah, pengecoran lantai dua sudah selesai setengahnya,” kata Sahtiar (7/10/2015) pekan lalu.

Untuk pembangunan tahap perdana ini sebut Sahtiar hanya sampai balok lantai dua saja dan untuk kelanjutannya di tahun 2016 mendatang, kontrak dengan PT Galah Karya (kontraktor yang

mengerjakan-red) hingga desember mendatang.

Total Biaya pembangunan Kantor Bupati KKA mencapai Rp40 M, dengan sudah digelontorkannya dana sebesar Rp12,5M maka sesuai dengan kemampuan dana yang ada kekurangan pembangunanya pada tahun anggaran 2016 nanti sekitar Rp28 M. “Kita mematok target 2017, namun itu tergantung dana untuk melanjutkan perkerjaan dan penyelesaiannya,” jelasnya.

Luas lahan yang diper-

gunakan untuk kantor bupati nanti lanjut Sahtiar, seluas 6.000 meter, dengan total lahan untuk membangun fasilitas perkantoran sebesar 32 hektar. Kantor Bupati Anambas nantinya tiga lantai dengan masa perkerjaan untuk tahap pertama dari bulan mei sampai dengan desember 2015.Sahtiar mengatakan, setelah pembangunan kantor bupati yang berada di atas, di bawahnya akan dibangun kantor SKPD.”Dipasir Peti bukan hanya dibangun kantor bupati saja namun juga dibangun area pusat

perkantoran, bahkan DED nya sudah disiapkan,” bebernya.

Penempatan kantor bupati di Pasir Peti kata ini sampai Sahtiar Bukan Kehendak bupati, melainkan atas penelitian dari BPPT. Sebenarnya ada tiga daerah yang dicanangkan untuk kantor bupati yaitu rintis, air padang dan pasir peti.”Hasil penelitian BPPT menetapkan pasir peti sebagai kantor bupati,” tukasnya.

Tak dapat dipungkiri pemandangan kantor Bupati KKA ungkap Sahtiar akan sangat luar bi-

asa karena kantor tersebut langsung menghadap laut. jadi akan sangat indah.

“Kita ini daerah kepulauan masyarakat tersebar dipulau-pulau, sangat tidak mungkin kantor bupati dibangun di tengah-tengah pulau tentunya di pinggir yang memudahkan masyarakat untuk mengakses,” jelasnya.

Sahtiar berharap pembangunan kantor bupati KKA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan selesai dengan dan dapat dipergunakan. (rm/ganus)

NUSANTARA

Website:www.rakyatmediapers.co.id SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

10

Anggaran Tiap Tahun Meningkat

H Asari Tambunan Bupati Deli Serdang

BUPATI DELI SERDANG SAMPAIKAN RANPERDA 2015 PADA DPRD DELISERDANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD-P) tahun anggaran 2015 pada rapat paripurna DPRD, Senin.

Bupati dalam pidato pengantarnya menyampaikan antara lain bahwa Ranperda pada P.APBD Tahun 2015 diperkirakan menjadi Rp 3.093.230.447.110,- atau menurun sebesar Rp 161.954.998.076,- dari target semula Rp 3.255.185.445.186,- dengan rincian PAD pada P.APBD 2015 direncanakan sebesar Rp 638.538.138.500,- atau meningkat sebesar Rp 7.817.437.000 dibandingkan dengan APBD 2015 yaitu Rp 630.720.701.500,Dana perimbangan pada P.APBD Tahun 2015 menjadi sebesar Rp 1.580.857.188.323,- berkurang sebesar Rp 269.072.667.459,- dari target semula Rp 1.849.929.855.782,- atau menurun sebesar 14.54% dengan rincian dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp 67.226. 888.323,- berkurang sebesar Rp 32.510.592.459,- dari target semula Rp 99.737.480.782,- atau menurun sebesar 32.59%.

Dana AlokasiUmum (DAU) sebesar Rp 1.396.297.620.000,- berkurang sebesar Rp 103.894.755.000,6,92% dari target semula sebesar Rp 1.500.192.375.000,-. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 117.332.680.000,- berkurang sebesar Rp 132.667.320.000,- (53,06%) dari target semula pada Tahun 2015 sebesar Rp 250.000.000.000,-.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada P.APBD Tahun 2015 ditergetkan sebesar Rp 873.835.120.287,atau meningkat sebesar Rp 99.300.232.383,- (12,82%) dari target semula sebesar Rp 774.534.887.904,- dengan uraian dana hibah diperkirakan tetap dan tidak mengalami perubahan yaitu Rp 2.065.510.000,-, dana bagi hasil pajak dari Provinsi Rp 301.865.567.287,- atau menurun Rp 67.420.856.617,- (18,25%) dari target semula sebesar Rp 369.286.423.904.

Dana penyesuaian dan otonomi khusus direncanakan menjadi Rp 545.506.235.000,- meningkat sebesar Rp 202.323.281.000,- (58,95%) dari target semula Rp 343.182.954.000,-, dana bantuan keuangan dari Provinsi diperkirakan Rp 24.397.808.00,- atau berkurang sebesar Rp 35.602.192.000,- dari target semula Rp 60.000.000.000,- atau menurun sebesar 59,33%.

Bupati juga menjelaskana bahwa pada perubahan APBD Tahun 2015 ini alokasi belanja tidak langsung pada perubahan APBD Tahun anggaran 2015 diperkirakan menjadi Rp 1.811.376.511.578,- atau bertambah sebesar Rp 191. 424.573.199,- dari target semula sebesar Rp 1.619.951.938.379,- atau bertambah sebesar 11,81%.

Sedangkan alokasi belanja tidak langsung ini mengalami kenaikan yang signifikan terhadap persentase belanja langsung, terutama dengan ditempatkannya dana desa sebesar Rp 105.940.761.000,- dan tunjangan profesi guru sebesar Rp 439.565.474.000,- pada pos tidak langsung.

Meskipun demikian, pada dasarnya besaran alokasi belanja tidak langsung ini merupakan belanja yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidik. (rm/sofian)

DINKES BINJAI BAGIKAN 2.000 MASKER PADA WARGA CEGAH KABUT ASAP BINJAI, RAKYAT MEDIA-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Binjai Sumatera Utara membagikan 2.000 masker kepada para pengguna jalan untuk mencegah dampak negatif adanya kabut asap di daerah itu.”Pembagian masker ini karena ketebalan asap yang meningkat dan bisa mengganggu kesehatan warga Kota Binjai,” kata Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Indra Tarigan kepada wartawan belum lama ini di Binjai.

Ia menyebutkan masker diberikan kepada pengguna jalan di berbagai lokasi di kota itu terutama untuk pengendara sepeda motor.”Ada 2.000 masker yang kita bagikan kepada warga Kota Binjai, direncanakan akan dibagikan selama satu minggu ke depan secara terusmenerus,” katanya.

Indra Tarigan mengkhawatirkan kabut asap yang masih terus bertahan hingga sekarang ini dapat mengganggu kesehatan warga seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan radang mata.

“Memang belum ada warga Binjai yang terkena ISPA dan radang mata akibat kabut asap ini, masker ini dibagikan guna mencegah dampak karena kabut asap ini,” ujarnya.

Menurut dia, meski masih dalam kategori normal, kabut asap yang terus menyelimuti kota Binjai sudah mulai mengkhawatirkan dan bisa saja mulai mengganggu kesehatan warga.Ia mengharapkan pembagian masker kepada para pengguna jalan dapat mengurangi dampak kabut asap yang bisa saja mulai menyerang warga kota.

Indra mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah dan agar lebih banyak mengonsumsi buah dan sayur agar terhindar dari ISPA dan radang mata.

Sementara itu Taufik, salah seorang warga Kota Binjai mengharapkan Dinkes terus membagikan masker kepada warga karena kabut asap sudah sangat tebal melanda kota itu.”Bisa dilihat bila pagi maupun siang hari kabut asap masih terus menyelimuti kota ini sehingga aktivitas warga terganggu,” katanya. Para pengemudi kendaraan roda empat juga terlihat sudah banyak yang menghidupkan lampu pada siang hari untuk menghindari kecelakaan karena pandangan terhalang kabutasap.(rm/ant).

Tapi Pembangunan Tak Terlihat LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Luar Biasa…!! Kalimat yang mengilustrasikan berbagai multi tafsir mengandung rasa heran, takjub dan bisa dikatategorikan sebagai bentuk rasa keanehan yang melampui batas kewajaran mendengar bahwa anggaran PAPBD Tahun Anggaran 2015 yang telah disusun dan disahkan oleh DPRD Langkat belum lama ini, meningkat sebesar 38,43 persen dari total anggaran yang termuat di R-APBD. Dengan peningkatan nilai anggaran Pemkab Langkat dalam P-APBD (perubahan) Tahun Anggaran (TA) 2015, komentar-komentar miring penuh rasa heran serta berbagai kritikan mulai dikumandangkan berbagai pihak di Kabupaten Langkat.

Betapa tidak, kendati selama dalam kurun waktu hampir 7 tahun di bawah kepemimpinan H.Ngogesa Sitepu SH mengendalikan tampuk kekuasaan menjadi Bupati Langkat selama 2 priode berjalan ini, pembangunan di Bumi Langkat Bertuah ini nyaris tidak ada perubahan sama sekali.

Namun, setiap tahun anggaran yang disusun di R-APBD dan PAPBD untuk pembangunan sarana dan prasarana di segala bidang, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan APBD dari pemerintah pusat, provinsi serta dana perimbangan daerah dan dana dari sumber-sumber lainnya, terus bertambah. Akan tetapi, dengan peningkatan anggaran yang terus berlangsung secara signifikan ini, nyaris tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan pembangunan di seluruh Kabupaten

KANTOR Pemerintah kabupaten Langkat di Stabat

Langkat nyaris lebih terkesan jalan di tempat.

Lebih mirisnya, selain semakin hancurnya sarana dan prasarana jalan-jalan umum yang terdapat di hampir 23 kecamatan, jumlah pengangguran di Langkat juga semakin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih berusia produktif setiap tahunnya.

Untuk TA 2015, dana P-APBD Pemkab Langkat untuk Belanja Langsung/Tidak Langsung serta anggaran pembangunan sarana dan prasarana umum untuk pengadaan barang/jasa, mengalami peningkatan 38,43 persen atau meningkat sebesar Rp620.765.299.777,22 dari nilai anggaran yang digelontorkan dalam RAPBD TA 2015 yakni Rp1.615.157.812.265,00. Sehingga total

untuk P-APBD Pemkab Langkat TA 2015 menjadi Rp2.235.923.112.042,22.

Akibat peningkatan dana anggaran P-APBD TA 2015 ini, seluruh masyarakat di Kabupaten Langkat menanggung beban pembayaran hutang yang dilakukan Pemkab Langkat karena mengalami devisit sebesar Rp218.000.000.000,00 (Rp218 M). Dalam pembahasan dan pengesahan PAPBD TA 2015 kendati harus mengorbankan masyarakat untuk menanggung beban devisit, Pemkab Langkat berdalih akan menutupinya dari sumber-sumber pendanaan dan pembayaran lainnya.

Menanggapi kenaikan dan tingginya persentase pertambahan P-APBD Pemkab Langkat T.A 2015 ini, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Langkat, Radian Alfin, melalui beberapa awak media mempertanyakan urgensinya Pemkab Langkat sampai

240 Calon Kades di Langkat Ikuti Seleksi LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 240 calon kepala desa di Kabupaten Langkat Sumatera Utara mengikuti seleksi ujian tertulis dan wawancara sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala desa yang akan digelar 18 November mendatang.

“Seleksi ini diadakan guna mengetahui peserta yang akan mengikuti pemilihan kepala desa nantinya,” kata Asisten Pemerintahan Langkat Abdul Karim, di Stabat, Senin.

Dari 240 peserta ini ada empat calon yang batal ikuti seleksi dan lima orang tidak hadir, katanya.

Setelah seleksi tertulis dan wawancara ini, maka akan ditetapkan peserta yang akan bertarung dalam pilkades di 64 desa yang melaksanakan secara serentak,” sambungnya.

Siti Rafiah salah seorang peserta seleksi pilkades yang merupakan calon perempuan mengatakan ujian seleksi tertulis yang dilakukan ini lumayan berat dan soal yang diujikan juga leb-

240 calon Kepala desa di langkat ikut seleksi wawancara tertulis

ih banyak pengetahuan umumnya.

Ia mengikuti seleksi calon kepala desa ini bersama dengan dua calon lainnya untuk pemilihan di Desa Sekoci Kecamatan Besitang, katanya.

Bila nanti lulus seleksi ini tentu diharapkannya warga Sekoci dapat memilihnya karena berbagai program pembangunan sudah dipersiapkannya sesuai dengan visi dan misinya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sementara itu terlihat

peserta seleksi sejak pukul 08.00 Wib sudah hadir di Gedung PKK Stabat, dengan berpakaian kemeja putih celana panjang hitam, membawa seluruh alat perlengkapan seleksi.

Turut memantau kegiatan ujian seleksi tertulis ini antara lain Sekretaris Daerah Indra Salahuddin, Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro, Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat Desa Kelurahan Jaya Sitepu, serta mendapat pengamanan dari puluhan anggota polisi Langkat. (rm/sof).

mengajukan penambahan anggaran sebesar 38,43 persen tersebut.

Dikatakan Radian Alfin, peningkatan anggaran pada Perubahan tersebut bisa dikatakan baru pertama kali terjadi serta menjadi sejarah baru di Langkat bahkan belum pernah terjadi di Kabupaten/ Kota lainnya di Sumatera Utara.

“Benar-benar pertambahan anggaran yang luar biasa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Langkat, termasuk Kabupaten/ Kota lainnya di Sumut. Pemko Medan saja pertambahan di PAPBD 2015, hanya meningkat 12,09 persen dari dari nilai anggaran sebesar Rp4,87 triliyun lebih sebelum anggaran perubahan menjadi Rp5,47 trliyun lebih,” ujarnya, Kamis (8/10), sembari minta aparat hukum harus mengawasi setiap penggunaan anggaran yang seyogianya digunakan untuk kepentingan masyarakat Langkat.(rm/rud/sup)

Penjabat Walikota Medan

Soroti Kinerja SKPD Tidak Maksimal MEDAN, RAKYAT MEDIAPenjabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan menyoroti sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dinilai belum maksimal bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” katanya saat menggelar pertemuan dengan seluruh staf ahli, asisten, pimpinan SKPD, dirut perusahaan daerah, dan camat di Medan, Rabu.

Dalam pertemuan itu, Randiman menilai kinerja sejumlah SKPD masih belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi. Pria yang masih menjabat sebagai Sekretaris DPRD Sumut itu ingin penunjukannya sebagai Pj Wali Kota bisa memberi warna bagi Kota Medan, meskipun dalam waktu sangat terbatas.

Masalah kebersihan menjadi sorotan pertamanya dan untuk itu ia minta kepada Dinas Kebersihan untuk bekerja lebih keras dan maksimal lagi ke depannya sehingga ibukota Provinsi Sumatera Utara ini bersih dari sampah. Untuk mendukung hal itu, Randiman menginstruksikan seluruh camat dan lurah ikut membantu dengan menjaga kebersihan di wilayahnya masing-masing.Apalagi, kata dia, kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan mobil pick-up maupun becak bermotor pengangkut sampah.

“Saya yakin dengan siner-

gitas yang baik antara Dinas Kebersihan dengan camat dan lurah, Insya Allah kota yang kita cintai ini bersih dari sampah.

Ditambah lagi dengan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing,” katanya.

Selain sampah, dia juga menyoroti masalah penebangan pohon yang dilakukan Dinas Pertamanan. Sebagai mantan Kadis Pertamanan, Randiman heran mengapa pohon tumbuh dengan baik ditebangi, sedangkan pohon yang sudah mati tidak ditebang. ”Padahal keberadaan pohon yang mati itu membahayakan warga sekitarnya, sebab sewaktu-waktu dapat tumbang.

Jika pohon yang mati tumbang, peristiwa ini tidak dapat dikatakan force majeure melainkan kelalaian,” katanya.

Di samping itu Randiman mengkritik pemangkasan pohon yang dilakukan saat ini, karena selain merusak paru-paru kota, pemangkasan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan estetika.

Sebab, pohon-pohon penghijauan yang ada di pinggir jalan bukannya dipangkas malah digunduli, sesudah itu sampahsampah sisa pemotongan dibiarkan begitu saja. Akibatnya kawasan yang menjadi lokasi pemangkasan menjadi semrawut dan menambah pekerjaan Dinas kebersihan yang sudah kelabakan dalam menagani masalah sampah.(rm/sofian).

Pemkot Medan Adakan Pawai Obor Sambut 1 Muharam MEDAN, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Medan menggelar berbagai kegiatan bernuansa Islam, diantaranya pawai obor, gerak jalan, dan zikir akbar dalam menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriah.

Hal itu dikatakan Penjabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan dalam talk show yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Medan bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi di Medan, Senin.

Ia mengatakan, kegiatan pada 12 Oktober itu diawali dengan sholat Maghrib berjamaah yang juga akan diikuti Plt Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi di Masjid Raya Al Mashun yang dilanjutkan

dengan pawar obor dari Masjid Raya ke Masjid Agung.”Keesokan harinya juga akan digelar zikir dan doa di Lapangan Merdeka yang juga akan dihadiri oleh Plt Gubernur Sumut,” katanya.

Dalam kesempatan itu ia juga warga Medan untuk turut memperingati dan menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam yang penuh dengan nilai-nilai yang hakiki.”Peringatan 1 Muharram harus menjadi momentum bagi pemerintah, ulama, dan para cendikiawan serta masyarakat untuk bahu membahu dalam membangun Medan hingga menjadi kota yang berperadaban tinggi,” katanya.

Ia juga mengimbau masyrakat agar selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan itu

dapat dimulai dari diri sendiri dan hal-hal yang kecil lainnya, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya.”Tindakan yang kecil ini sangat membantu Medan menjadi kota yang bersih.

Apalagi kebersihan itu sebagian dari iman,” katanya.

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Med-

an Prof Mohammad Hatta mengatakan, makna hijrah adalah perubahan ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang berperadaban.

Perubahan itu juga juga membuat diri menjadi bermanfaat bagi orang lain. “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang,” katanya.(rm/sofian).

SAMBUNGAN

Website:www.rakyatmediapers.co.id SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

Polres Barelang

Upaya Polda Kepri

Ungkap Kasus Pembunuhan di Batam Belum Berhasil BATAM, RAKYAT MEDIA - Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Adi Karya Tobing mengatakan sudah banyak kemajuan dari upaya pengungkapan kematian tiga wanita muda di Batam yang terjadi beberapa waktu lalu.”Kami terus berupaya keras melakukan upaya pengungkapan. Ada temuan-temuan baru yang akan ditindaklanjuti. Mudah-mudahan bisa menungkap tabir,” kata Tobing kepada wartawan belum lama ini di Polda Kepri.

Akhir-akhir ini setidaknya terjadi tiga kasus pembunuhan terhadap wanita muda di Kota Batam dalam jangka empat bulan. Kejadian pertama menimpa seorang pekerja sebuah Mall di Batam pada Juni. Dia ditemukan tewas dengan luka akibat sayatan benda tajam pada bagian leher.

Jasad korban ditemukan pada kawasan tidak jauh dari jalan utama Sekupang.

Selanjutnya, kasus pembunuhan dengan luka serupa juga menimpa wanita asal Bengkong Batam.

Wanita yang baru menikah

Polda Kepri

tersebut ditemukan tewas pada parit jalan keluar sebuah hotel di Batam.

Korban terakhir adalah siswa SMA Batam yang ditemukan pada kawasan hutan Sei Ladi pada 27 September 2015 pagi.Korban pembunuhan yang berusia 16-19 tahun tersebut semuanya mengalami luka akibat tusukan dan sayatan benda tajam di leher.”Kami akan menindaklanjuti dan menguji semua temuan-temuan informasi baru yang sudah ditemukan oleh anggota gabungan Polda Kepri dan Polresta Barelang,” kata Tobing.

Ia juga mengatakan, su-

petunjuk di website Menhumkam RI pembuatan paspor hanya satu hari, tetapi kenyataannya dilapangan bisa satu bulan, kalau saya lihat pimpinan imigrasinya yang tidak konmsisten dalam melakukan peraturannya.

Sistem sudah bagus, tapi pelaksanaannya tidak baik,” ujar salah seorang pemohon kepada media ini di kantor imigrasi Batam Centre.

Menurutnya untuk mengurus perpanjangan Paspor harus menunggu 1 bulan lamanya dengan cara mendaftar langsung ke loket imigrasi. Kalau dulu buat Paspor secara manual setelah menunggu 1 minggu lagi untuk merekam dan wawancara, satu minggu lagi pengambilan. Tapi sekarang imigrasi sudah menggunakan sistem pelayanan cepat, mudah dan tidak berbelit belit.

“Di imigrasi kelas satu Medan, mengurus paspor bisa siap satu hari jika persyaratan kita lengkap, pagi kita mengambil nomor anteri, kemudian memasukan persyaratan, wawancara dan foto, dan membayar buku ke bank BNI, sore paspor bisa diambil. Pemohonnya juga banyak, lebih dari 300 pemohon tiap hari, kenapa di Batam tidak bisa, padahal tipe kantor imigrasinya sama kelas satu,” ujarnya lagi Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal imigrasi Batam mengungkapkan, pelayanan imigrasi saat ini menging-

Jokowi Akan untuk mengambil alih FIR dari Singapura. Lantas apakah Indonesia mampu mewujudkannya? Mengingat sudah sejak 1946 pengelolaan FIR didelegasikan ICAO kepada Singapura dan Indonesia belum juga mampu mengambil alihnya. ”Arahan Presiden, bahwa kita dalam 3-4 tahun ini mempersiapkan peralatanperalatan dan personel yang lebih baik. Sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia,” ujar Menhub Ignasius Jonan dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Jonan menjelaskan selama ini FIR yang mencakup Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna berada dalam kendali Singapura.

Selain itu ada juga di perbatasan Indonesia-Malaysia seperti, Sarawak dan Semenanjung Malaka.”Kita juga akan berbicara dengan Malaysia-Singapura. Kalau sudah siap akan ada pengalihan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Menurut KSAU, Mar-

Menurut Firdaus, pihaknya sudah cukup lama menunggu pelimpahan tersangka. Namun hingga kemarin, belum ada tanda-tanda pelimpahan berkas atau tersangka. Sehingga pihaknya pun mempertanyakan proses penyidikan tersebut.

Apalagi, saat ini, Erigana yang lebih dulu dilimpah-

Sambungan Hal. 1

kan, sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang dengan agenda esepsi.

“Padahal beberapa waktu lalu, kita berharap pelimpahan tersangka bisa sama-sama, untuk mempermudah pemanggilan saksi,” jelas Firdaus.

Firdaus juga berharap

WN Singapura

Pelayanan Imigrasi jalur birokrasi antara pemohon dan petugas Kanim.

Selain itu, untuk menghemat waktu pemohon melakukan pengurusan penerbitan paspor. Dimana masyarakat yang hendak membuat paspor tidak perlu bolak-balik datang ke kantor Imigrasi. Cukup satu kali datang seluruh proses, dari mulai memasukkan berkas, verifikasi berkas, foto, wawancara, dan pembayaran dapat dilakukan dalam satu hari. Sedangkan untuk pengambilan paspor dapat diwakilkan kepada anggota keluarga dengan menunjukan resi pembayaran kepada petugas imigrasi.

Namun di kantor imigrasi Kelas satu khusus Batam, semakin baik sistemnya justru semakin berengsek pelayanannya. Pemohon paspor baik yang dilakukan secara online maupun datang langsung ke loket imigrasi bisa bolak balik datang. Misalnya, permohonan dimasukan hari ini dua minggu hingga satu bulan kemudian baru dipanggil untuk berfoto, wawancara dan seterusnya.

Pelayanan paspor di migrasi Batam dirasakan tidak transparan dari proses pengajuan sampai pengambilan nomor anteri.

“Pelayanan imigrasi tidak transparan baik pengambilan nomor antre hingga pemeriksaan berkas. Biro jasa dengan mudahnya mengambil nomor antre, masyarakat dipersulit. Kalau

dalam bentuk Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

“Dua surat itu kita kirimkan tertanggal hari ini (kemarin,red). Dan semoga penyidik bisa merespon dengan cepat,” kata Firdaus di Kantor Kejari Batam, Rabu (7/10/2015) pekan lalu.

dah memeriksa dan meminta keterangan dari saksisaksi termasuk keterangan ahli. ”Semua petunjuk yang ada juga sudah didalami.

Tentu semua berharap ini segera terungkap agar memberikan rasa aman bagi masyarakat,” kata Tobing.

Sebelumnya Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari menyatakan pengungkapan kasus pembunuhan tersebut menjadi atensi utama jajarannya. Tujuannya, kata dia, agar masyarakat di Kota Batam yang kebanyakan adalah pekerja perusahan bisa merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. (rm/bt).

Sambungan Hal. 1

kuti selera Kepala Bidang Lantaskim Sugeng Renda Hartanto dan Kasi Perizinan Imigrasi. Kedua pejabat tersebut yang menentukan cepat atau lambat suatu permohonan, meski sistem data base terkoneksi langsung ke Ditjen Imigrasi.

“Proses permohonan paspor tergantung selera pak Sugeng dan Imam Kepala Seksi Perizinan, yang penting ada pulus dan pandai pandai mendekati pak Sugeng dan Imam, paspor bisa cepat selesai. Bahkan satu hari juga bisa siap, dua pejabat itu kuncinya. Tapi mereka kalau dengan pemohon langsung yang mengajukan (YBS) biasanya tidak mau. Namun prosesnya mereka persulit. Mereka bermain dengan biro jasa, biro jasa menyetor uang BU dalam satu permohonan Rp 150 hingga Rp 200 ribu,” ungkap sumber koran ini yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Sementara Kepala Kantor Imigrasi kelas Satu Batam, Agus Wijaya, ketika dikonfirmasi media ini berulang kali melalui ponselnya terkait lamanya pelayanan permohonan paspor hingga dikeluhkan masyarakat. Namun hingga berita ini dimuat, mantan staf imigrasi KBRI Singapura ini tak bersedia mengangkat ponselnya meski nada sambung berbunyi. Demikian juga saat dikonfirmasi lewat sms tidak bersedia membalas. (rm/mawardi).

Sambungan Hal. 1

sekal Agus Supriatna dalam masalah FIR, pemerintah harus segera bergerak cepat agar Indonesia dapat berdaulat di wilayahnya udara.

Sebab terkait hal ini, pesawat Indonesia harus tetap meminta izin dari Singapura walau terbang di ruang udara sendiri.

Mengenai hal tersebut, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsda Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan untuk permasalahan FIR harus dilihat dari konteks keselamatan penerbangan. Pasalnya dalam pendelegasian FIR oleh Singapura, itu sudah ada UU yang mengaturnya. ”Memang FIR singapura berada di wilayah NKRI dan itu amanah ICAO bahwa sementara ini pengontrolan di Kepri dan Natuna didedikasikan ke Singapura. Itu tidak selamanya,” ujar Hadiyan saat berbincang.”UU No.1 tahun 2009 paling lambat sudah dikontrol atau diambil alih Indonesia. Pengambilan alih tergantung kesiapan Indonesia dan FIR urusan dengan kemenhub juga,” sambungnya.

Tak hanya Kemenhub, dijelaskan Hadiyan, dalam permasalahan FIR Kemenlu juga sangat berperan.

Pasalnya wilayah udara yang dikelola oleh Singapura merupakan jalur gemuk yang banyak dilintasi pesawatpesawat komersil lintas negara.”Secara diplomatik itu Kemenlu perlu juga turun tangan. Bisa saja negara lain yang biasa lewat wilayah Kepri dan Natuna tidak nyaman kalau FIR diambil alih Indonesia, makanya perlu ada diplomasi dari kemlu,”tutur Hadiyan.

Untuk dapat mengambil alir FIR, Indonesia disebut Hadiyan harus memiliki instrumen yang sama dengan Singapura. Dari infrastruktur hingga SDM. Termasuk radar-radar udara dan instrumen militer.

Menurut Jonan, selama ini Indonesia juga mengelola FIR negara lain. Di antaranya Christmas Island, Timor Leste dan Auckland. ”Karena FIR ini pakai penerbangan sipil itu masalah keselamatan paling utama.

Juga mengelola FIR negara lain,”kata Jonan. (rm/dtik)

barang bukti ke kita,” kata Ali di Kejari Batam.

Menurut dia, sesuai pasal yang disangkakan penyidik, Koh Hock Liang akan didakwa dengan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan. Berkas dakwaan Koh Hock Liang juga akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam, setelah Jak-

sa Penuntut Umum (JPU) melengkapi administrasi. ”Ancaman empat tahun penjara. Secepatnya kita limpah,”kata Ali. Diketahui Koh Hock Liang, Warga Negara Singapura dilaporkan oleh Komisaris PT EMR Indonesia, Teng Leng Chuan dengan tuduhan penggelapan hasil penjualan besi sebesar Rp

36 miliar lebih. Kemudian Koh Hock Liang mempraperadilkan Polresta Barelang karena melakukan penangkapan dan penahanan tidak sesuai prosedur.

Majelis Hakim PN Batam juga menolak permohonan praperadilan Koh Hock Liang melawan penyidik Polresta Barelang. Hakim tunggal yang memimpin per-

sidangan menyatakan permohonan pemohon tidak berdasar lantaran ditujukan kepada instansi Kepolisian bukan kepada Kapolresta Barelang selaku penyidik.Putusan penolakan permohonan praperadilan itu disampaikan Hakim Aroziduhu Waruhu dalam sidang yang digelar, Kamis (17/9/2015) pekan lalu. (rm/trianto) Sambungan Hal. 1

Kami tidak ingin berspekulasi,”ujarnya.

Adi Prayitno menegaskan akan mempertanggungjawabkan permasalahan itu.

Pihak perusahaan tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja yang ditetapkan Pemerintah Kepri.

“Target kami jembatan itu tersambung pada November 2015. Harapan kami menjadi sirna akibat permasalahan ini,”tegasnya.

Badan jembatan yang ambruk itu di bagian P-7.

Saat kejadian ada 35 pekerja yang berada di lokasi tersebut untuk melakukan pengec-

“Kongkalikong” Di DJBC Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, Rabu (30/9/2015) lalu bertempat di kanwil DJBC Karimun dipertanyakan berbagai kalangan. Bahkan sejumlah pemilik barang menuding proses lelang tersebut berbau Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasalnya barang tangkapan yang kondisinya sebagian besar masih bagus bagus hanya laku dilelang sebesar Rp754 juta. Padahal jika dilelang dengan prosedur yang benar dan trasparan tidak berbau KKN, berbagai barang tangkapan tersebut bisa dilelang dengan harga tinggi mencapai dua hingga tiga miliar duit masuk ke kas negara. Selain itu pelaksanaan lelang juga tidak diumumkan di media massa sebagaimana ketentuan.

Kemudian pemilik barang tidak diberitahu.

Proses lelang non eksekusi wajib Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 5 Lot/Paket mulai dari Kapal Kayu Motor, Elektronik, beras dan gula ini disinyalir sengaja tidak diumumkan dimedia massa lantaran untuk menghindari peserta lain ikut karena sebelumnya diduga kuat sudah terjadi persekongkolan dan kongkalikong antara oknum panitia lelang dengan pemenang lelang.

Pelaksanaan lelang yang dipimpin pejabat lelang Dedy Christanto dan dihadiri Kepala Kantor DJBC Kepri Prajiya, diikuti 3 peserta diantaranya Vina, Ramlan PT Finisi Inti Lines dan Laban sengaja sudah diatur oleh oknum BC Karimun yang menjadi panitia lelang. Ke tiga peserta lelang itu disebut sebut sebelumnya telah menyetor upeti ke sejumlah Pejabat BC Kepri untuk memuluskan praktik persekongkolan agar barang barang tersebut jatuh ke tangan ke tiga peserta tersebut.

Hal ini terbukti, Ramlan salah satu peserta lelang dengan bendera PT Finisi Inti Lines, berhasil menjadi pemenang lelang di Lot II/ paket dengan jumlah barang 5 unit kapal kayu motor dengan nilai lelang Rp50 juta.

Salah satu diantanya kapal motor KM Kamelia milik Rusli warga Tembilahan yang ditangkap pihak Kanwil DJBC Kepri pada April 2015 lalu ketika membawa bawang dari Batam ke Tembilahan “Kapal Motor Kayu KM Kamelia yang jatuh ke tangan Ramlan dari hasil lelang tersebut, saat ini sudah dijual lagi kepada pak Lol warga Kolong, Tanjungbalai Karimun dengan harga Rp 150 juta. Banyak betul untung Ramlan, belum lagi empat kapal lainnya yang juga masih bagus bagus,”ungkap sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Rusli warga Tembilahan salah seorang pemilik barang yakni KM Kamelia ketika dikonfirmasi media ini melalui telpon, mengaku kecewa dan gerah, dimana panitia lelang tak pernah memberitahu bahwa kapal

bisa melimpahkan Suhadi dan Euis bersama-sama ke persidangan. Selain perkaranya sama, berkas para tersangka memang dibutuhkan dalam persidangan, untuk membuktikan dakwaan. ”Kami akan tagih terus kepada penyidik, agar secepatnya dilimpahkan,” pungkasnya. (rm/bp) Sambungan Hal. 1

Belum Selesai 2015), pekan lalu sekitar pukul 17.00 WIB.Sampai sekarang pihak perusahaan belum dapat memastikan penyebabnya.PT Wijaya Karya masih menunggu hasil penelitian tim ahli, salah satunya dari Manajemen Konstruksi.”Kami belum mengetahui penyebabnya.

11

miliknya akan dilelang. ”Saya tahu bahwa kapal saya dilelang Bea Cukai setelah kapal itu jatuh ke tangan Ramlan yang ikut menjadi peserta lelang mewakili perusahaan Hasyim,” ujarnya Padahal sebelumnya, kata Rusli, dia sudah minta tolong untuk menguruskan kapal miliknya yang ditangkap Bea Cukai tersebut kepada Izam dan Ramlan warga Karimun yang mengaku keluarga istrinya. Bahkan kata Rusli, untuk mengurus kapal itu ke BC Kepri di Tanjungbalai Karimun saat itu, Izam minta uang pengurusan sebanyak Rp30 juta.

Meski dana yang diminta Izam cukup besar, lanjut Rusli, dia menyanggupi yang penting kapal tersebut bisa keluar. Uang pun ia berikan, pertama katanya, dia memberikan Rp 10 juta melalui Mikel pengusaha jasa angkutan barang di Batam dan yang kedua melalui transfer ke rekening Izam sebesar Rp20 juta. Jadi jumlahnya genap Rp30 juta.

Namun apa yang terjadi kemudian, kata Rusli, setelah uang diterima oleh Izam yang mengaku sebagai orang Kejaksaan dan Ramlan mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai, lebih kurang dua bulan dia tunggu tunggu. Tapi tidak ada kabar, bahkan kapal miliknya yang mereka urus tidak kunjung keluar dari Bea Cukai Karimun.

“Karena terlalu lama urusannya, kapal saya yang ditangkap BC Kepri tidak juga keluar, saya minta uang supaya dikembalikan, tapi yang mereka kembalikan hanya Rp 18.500.000. Sedangkan sisanya sampai sekarang belum mereka balikan. Saya percayakan urusan ini kepada Ramlan karena dia mengaku sebagai keluarga istri saya. Dia juga ngaku sebagai pegawai Bea Cukai, maka saya percaya,” kata Rusli melalaui sambungan telpon kepada media ini Minggu (11/10/20125).

Lebih lanjut Rusli menjelaskan, kapal miliknya saat ini sudah dilelang pada 30 September 2015 lalu, dan sebagai pemenang lelang Ramlan. Namun Ramlan hanya sebagai orang yang dikuasakan, sedangkan pemilik perusahaan PT Finisi Inti Lines adalah Hasyim.

“Saya sudah minta kepada Ramlan agar kapal itu dikembalikan kepada saya, tapi Ramlan minta uang kepada saya sebesar Rp115 juta, kan tidak mungkin saya bayar segitu besar. Sementara 5 unit kapal lelang itu hanya dia bayar puluhan juta saja. Tapi, kepada saya dia minta kembalikan uang Rp115 juta. Bukankah itu mau memeras saya,”ungkap Rusli dengan nada geram.

Rusli menambahkan, informasi yang dia terima dari istrinya yang kini masih berada di Karimun, bahwa kapal miliknya KM Kamelia yang sebelumnya ditambat dibelakang rumah Ramlan di Kolong, saat ini sudah pindah tangan atau dijual kepada pak Lol seharga Rp

oran jembatan. Pengecoran jembatan tuntas pukul 16.30 WIB, namun masih ada tiga pekerja berada di lokasi hingga jembatan itu ambruk. Akibat kejadian tersebut, kata dia ketiga orang karyawan yang sedang bekerja terpaksa loncat ke laut sedalam enam meter. (rm/ant) Sambungan Hal. 1

140 juta,”Kalau memang betul kapal milik saya itu sudah dijual Ramlan kepada orang lain, saya tidak tinggal diam, dia akan saya laporkan ke Polisi. Terus terang saya merasa dipermainkan oleh Ramlan dan Izam,”kata Rusli.

Sementara Ramlan ketika dikonfirmasi media ini Sabtu (10/10/2015) membantah tudingan bahwa dirinya melakukan kongkalikong bersama oknum Bea Cukai untuk menguasai kapal milik Rusli,”Tidak ada niat saya untuk menipu Rusli. Awalnya Rusli, memang minta tolong uruskan kapal miliknya yang ditangkap Bea Cukai kepada Izam.

Karena saya dekat dengan BC, Izam minta tolong ke saya menguruskan kapal itu.

Tapi tidak bisa, kemudian Rusli minta kembalikan uang, dan uang itu sudah dikembalikan oleh Izam, ”kata Ramlan.

Dikatakan Ramlan, soal dirinya sebagai pemenang lelang terhadap kapal milik Rusli, itu bukan urusannya.

Yang melelang kapal itu KPKNL Batam, “Saya hanya peserta lelang Atas nama PT Finisi Inti Lines, kebetulan sebagai pemenang lelang pada lot II senilai Rp 50 juta untuk 5 unit kapal motor, 1 diantaranya KM Kamelia. Kapal itu kalau dijual masih laku Rp150 juta. Karena itu kalau Rusli masih mau kapal itu saya minta kembalikan uang Rp115 juta, tapi dia tidak mau. Ya apa boleh buat, saya juga pinjam uang orang Rp75 juta untuk ngambil lelang itu. Jadi kalau Rusli, merasa kurang puas atas lelang itu, dia mau lapor polisi ya silakan, itu haknya,”ujar Ramlan lagi.

Dijelaskannya, lantaran dirinya mengaku ada hubungan keluarga dengan istri Rusli menurutnya memang ada kaitannya. Soalnya, Izam yang dimintai tolong oleh Rusli untuk mengurus kapal itu adalah iparnya,”Jadi saya dan Izam itu ipar beripar, sementara Izam dan istri Rusli ada hubungan saudara sama sama orang Melayu, sudah tentu ada hubungan kait mengkait, kan tidak salah kalau saya sebutkan kami bersaudara,”kata Ramlan lagi.

Sementara Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang, Yusril.SE, melalui pers release kepada media ini menuding proses lelang barang tangkapan yang dilakukan Kanwil DJBC Kepri di Karimun diduga kuat adanya kongkalikong antara panitia lelang dan pejabat di BC Kepri.

Proses lelang itu, kata dia, sebelumnya sudah diatur sejak awal kapal ditangkap hingga proses penyitaan milik negara dan pelaksana lelang oleh kantor lelang negara.

“Ada kongkalikong yang diatur oleh oknum BC Karimun agar hasil lelang jatuh ke tangan pihak yang menginginkan sejak kapal ditangkap, biasanya kapal yang masih kondisi bagus.

Bahkan ada indikasi korupsi dalam menaksir nilai harga

kapal sehingga jika dijual ada kelebihan harga lelang yang besar, lalu dibagi bagi kepada oknum yang bermain,”ujarnya.

Menurut Ysril, sejumlah pemilik kapal gerah melihat Ramlan yang mengaku sebagai pegawai Bea Cukai Karimun dan ditengarai sebagai calo yang mengatur permainan kongkalikong dan “Tipu tipu” 5 unit kapal tangkapan BC Karimun.

Diantaranya KM Kamelia milik Rusli warga Tembilahan. Menurut Yusril, lelang yang dilaksanakan pada 30 september 2015 lalu di ikuti 3 peserta diantaranya Ayong pengusaha sembako di Karimun dan Hasyim yang dikenal sebagai penyeludup rokok. Satu unit speed boat miliknya termasuk yang dilelang, jelas Yusril.

Yusril menduga, lelang yang dilaksanakan Kawil DJBC Kepri tersebut tidak sesuai aturan, sarat rekayasa dan diduga Ramlan yang mengaku sebagai oknum Bea Cukai DJBC Kepri sebagai “Otaknya” mengatur kongkalikong dengan Hasyim dengan modus “Tipu tipu” dan mengaku keluarga pemilik kapal KM Kamelia sehingga ke-5 unit kapal tersebut jatuh ke tangan Hasyim dan sebagai balas jasa kabarnya Ramlan mendapat komisi puluhan juta,terang Yusril Selain itu lanjut Yusril, kebobrokan kinerja Bea Cukai Kepri tak hanya sebatas permainan kongkalikong saja, kapal kapal tangkapan yang kondisi kurang bagus diduga dipereteli mesinnya oleh oknum Bea dan Cukai DJBC Kepri yang jadi “maling” kemudian dijual. Bahkan kapal kapal tangkapan tersebut dibiarkan hingga tenggelam tanpa ada perawatan, kata Yusril.

Oleh karena itu, untuk mewujutkan program Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo, dia mendesak Direktur Jendral (Dirjen) Bea Cukai Heru Pambudi, untuk mencopot Kakanwil DJBC Kepri Prajiya yang tidak bisa membersihkan aparatnya yang bermental bobrok. Termasuk oknum HRI komandan patroli (Kopat) BC Kepri yang terima jatah setoran,tegas Yusril.

Kepala Kantor Wilayah Direktur Jendral (DJBC) Kepri, Prajiya, yang coba dikonfirmasi langsung oleh wartawan media ini perwakilan Karimun Senin (12/10/ 2015) di Kanwil DJBC Kepri Meral, Karimun tidak berhasil. Menurut sejumlah piket jaga yang berada di pos terdepan kantor tersebut.

Kakanwil sedang tidak berada di tempat,”Pak Kakanwil tidak ada ditempat, lagi keluar, tak tahu kemana,” ujar salah seorang penjaga dengan wajah sedikit sinis melihat awak media ini.

Untuk mengungkap lebih jauh permainan kongkalikong terkait lelang berbagai barang tangkapan dan kebobrokan kinerja Kanwil DJBC Kepri, tunggu pemberitaan yang lebih rinci pada edisi penerbitan berikutnya. (rm/idrawam)

KORAN UMUM

SELASA, 13-21 OKTOBER 2015 Minggu Ke-II

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 134 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Mantan Bendahara KPU Kepri

Divonis 1 Tahun 3 Bulan AKSI para sopir bus karyawan di depan Kantor Dishub Batam

Sopir Bus Karyawan Lakukan Aksi Demo BATAM, RAKYAT MEDIA - Dilarangnya beroperasi bus karyawan Kota Batam membuat para sopirnya pun aksi demo dan meminta solusi dari Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang hadir di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam.

Sejak tahun 1990 lalu, bus karyawan sudah beroperasi di Kota Batam. Dan sejak itu juga, tidak pernah ada masalah yang mengganggu operasi bus tersebut. ”Baru sekarang ini bus karyawan dilarang beroperasi,” kata Rudi, salah seorang sopir bus, kepada para pewarta, Kamis (8/10/2015) pekan lalu.

Menurut Ahmad Dahlan, bus karyawan tersebut dilarang beroperasi karena bus yang ada saat ini belum mencapai standar kelayakan beroperasi.

Oleh sebab itu, Dahlan memberikan solusi untuk para sopir bus agar segera melengkapi kekurangan tersebut.”Saya beri tenggang waktu untuk kalian membenah diri, untuk melengkapi syarat.

Agar bus kalian bisa kembali beroperasi,” kata Dahlan.

Tenggang waktu yang dimaksud, ialah batas waktu yang diberikan pemerintah kepada para sopir untuk melengkapi syarat izin beroperasi.Dahlan memberikan waktu kepada para sopir tersebut, hingga satu tahun untuk mengurus izin standar operasi bus karyawan di Kota Batam.

“Jika sampai 6 bulan kedua, ada sopir yang tidak juga menyelesaikan izin standar operasi, maka busnya akan dilarang beroperasi selamanya,” kata Dahlan.(rm/gunawan)

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1.

2.

3.

4.

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Mantan Bendahara KPU Kepri, Novianto Rovita, divonis 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang Dameparulian SH, Patan Riadi SH, dan Jony Gultom SH di PN Tanjungpinang, Jumat (9/10/2015) pekan lalu, lebih berat 3 bulan dari hukuman mantan Sekretaris KPU Kepri Said Agil yang juga terdakwa dalam kasus yang sama.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Novianto Ropita terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama dengan Said Agil melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 320 juta.

Majelis Hakim juga menyatakan, dari fakta, data serta keterangan saksi dan terdakwa No-

Novianto Ropita, Tertunduk Saat Mendengar Vonis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang

vianto juga mengakui, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU 2010 telah membuat laporan fiktif dokumen kontrak perusahaan fiktif, serta laporan pertanggungjawaban fiktif, berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang fiktif yang mengakibatkan dilakukan pembayaran.

Novianto juga dinyatakan

Majelis Hakim memark-up alokasi dana sejumlah kegiatan dan program dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang juga ditandatangani Said Agil.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan ýkewenangan dan sarana yang ada padanya, untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, yang men-

gakibatkan kerugian negara, sebagaimana dakwaan subsider JPU melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, juncto pasal 55 KUHP. Sedangkan mengenai uang nilai kerugian negara Rp 320 juta dari korupsi yang dilakukan keduanya, karena sebelumnya sudah dikembalikan ke negara melalui penyitaan yang dilakukan JPU saat penyidikan, dalam putusanya majelis menyatakan nilai kerugian menjadi nihil.

Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa Novianto selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Atas putusan tersebut, Novianto Ropita dan kuasa hukumnya, Bastari Majid SH, menyatakan menerima. Sementara Jaksa Penuntut Umum yang diwakili Demianus Ekhard Phalevia SH menyatakan pikir-pikir. (rm/*)

BPK Temukan Penyimpangan PERUSAKAN HUTAN HANGROVE DI BATAM Proyek WFC Anambas

PEMBANGUNAN proyek WFC Kabupaten Anambas di Tarempa

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Pembangunan proyek Water Frontcity (WFC) Tarempa ternyata menyisakan masalah. Untuk tahapan penimbunan pasir yang ada di area menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran terjadi kelebihan bayar minimal sebesar Rp2.246.494.980,00-.

Selisih tersebut terjadi karena ada perbedaan perhitungan antara Dinas PU dengan BPK. Dinas PU membayar berdasarkan jumlah volume dari tongkang pengangkut pasir. Sementara itu BPK menghitung berdasarkan volume pasir yang ada di dalam WFC. Dari hasil perhitungan antara PU dan BPK terjadi selisih sebanyak 4.648,304 meter kubik atau jika dikalikan Rp483.287,65 per meter kubik, maka terjadi kelebihan bayar sebanyak Rp2.246.467.916,65.

“Dari perselisihan tersebut BPK menyarankan agar pembayaran harus dilakukan sesuai dengan volume yang terpasang, bukan berdasarkan hitungan volume dari tongkang. Sementara itu kontraktor pelaksana, PPK dan PPTK tidak bisa membuktikan dengan data yang akurat. Sehingga uang

tersebut harus dikembalikan ke kas daerah,” ungkap salah satu tokoh masyarakat dan politisi Anambas, Sarivan.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam menyusun dan menyetujui pembayaran kontrak dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Kepala Dinas Teknis dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) lemah dalam pengendalian dan pengawasan.

“Perlu menjadi catatan, bahwasanya BPK memberikan catatan kelebihan bayar dengan bahasa minimal sebesar Rp2,246 miliar, karena mereka tidak dapat meyakini perhitungan berapa volume penimbunan secara pasti yang sudah dibuat oleh kontraktor pelaksana.

Itu mengisyaratkan bahwasanya ada dugaan kerugian negara lebih dari yang diminta olehBPK,” ungkapnya kepada Batam Pos, Minggu (11/10/2015) lalu.

Menurutnya jika sudah menjadi masalah seperti ini maka bukan hanya sekedar kewajiban untuk mengem-

balikan uang negara sebesar Rp2,246 saja tapi ada persoalan yang lebih besar daripada itu. “Perencanaan yang tidak matang, tumpang tindih kegiatan tahap satu dan dua menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari semua stakeholder kegiatan tersebut,” ungkapnya lagi.

Penimbunan juga dirasa belum memberikan manfaat yang signifikan, karena belum jelas akan digunakan untuk apa saja penimbunan pasir itu. Menurutnya yang ada hanya hamparan pasir saja,”Ini sungguh menyedihkan, proyek dengan anggaran miliaran rupiah yang dilaksanakan di depan mata, tapi hanya menghasilkan hamparan pasir saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, menjelaskan, pembayaran kepada pihak ketiga yang telah didilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Yakni membayar berdasarkan tagihan dari rekanan dengan berdasarkan volume tongkang.

Namun karena yang memerintahkan untuk mengembalikan uang itu adalah BPK, maka pihaknya tetap mematuhi perintah itu.

“Yang memerintahkan itu BPK, kita tidak bisa mengelak,” ungkap Sahtiar.

Ia sudah berupaya beberapa kali menyurati pihak rekanan agar mengembalikan selisih pembayaran itu. Pada awalnya, kata Sahtiar, memang belum ada respon, tapi saat ini secara berangsurangsur rekanan sudah mulai membayar. “Kalau diakumulasi, mungkin sudah ada Rp500 jutaan yang sudah dibayarkan, bisa dicek di inspektorat buktinya,”ujarnya. (rm/iqbal ucok)

TERUS TERJADI

Dendi Purnomo Kepala Bapedalda Batam

BATAM, RAKYAT MEDIA - Luas hutan mangrove Pulau Batam yang pada periode 1970-an mencapai 24 persen dari pulau tersebut kini menyusut dan hanya menyisakan 4,2 persen saja.

“Hingga awal 2015 datanya tinggal 4,2 persen dari luas Pulau Batam (41.500 hektare). Sementara sejak awal tahun hingga saat ini pengrusakan hutan mangrove terus terjadi,” kata Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Kota Batam, Dendi Purnomo di Batam, Selasa (6/10/ 2015) pekan lalu.

Dengan luas Pulau Batam yang mencapai 41.500 hektare, maka hingga awal 2015 luasnya tinggal 1.743 hektare.

Luas tersebut juga dipastikan terus menyusut hingga September 2015.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Bapedal Batam, Badan Pengendali Dampak Lingkungan Kota Batam menyatakan sekitar 800 hektare hutan mangrove Batam yang berfungsi melindungi

daratan dari abrasi hilang akibat berbagai kegiatan.

Sebanyak 620 hektare mangrove hilang di kawasan Tembesi, Sagulung setelah kawasan tersebut beralih fungsi dan dibangun waduk. Sisanya rusak karena penimbunan untuk kepentingan wisata, penambangan pasir dan penebangan usaha arang.”Kami hitungnya pakai satelit dan dilakukan setiap tiga tahun. Jadi data persentasenya sampai pada awal 2015. Jadi luas yang ada sejak awal tahun telah kembali berkurang,” kata dia.

Sebelumnya Dendi juga mengatakan untuk kerusakan atau hilangnya mangrove karena alih fungsi sesuai dengan tata ruang seperti yang terjadi di Tembesi, Bapedal Batam tidak bisa mengambil tindakan.Namun, untuk kasus hilangnya mangrove karena kegiatan ilegal seperti penambangan, dapur arang, dan untuk kepentingan komersial lain tetap akan ditindak tegas.

Selain itu, kata dia, sejumlah perusakan mangrove di kawasan Galang Baru juga sudah ditetapkan tiga orang tersangka salah satu di antaranya merupakan warga Tiongkok. ”Selain warga Tiongkok, tersangka lainnya adalah pemilik lahan, pemilik alat berat. Berkasnya sudah sempat kami kirimkan ke Kejaksaan Negeri Batam, namun ada beberapa petunjuk untuk melengkapinya,” kata dia.(rm/gunawan)

AGEN DAN KIOS KORAN UMUM RAKYAT MEDIA DI MEDAN Suyitno: Kios Jalan Niaga Pajak Batang Kuis, Marisi Purba : Kios Pajak Gambir Tembung, Agus: Kios Jalan Letda Sujono/Depan Aksara Medan, Sihite: Toko Buku Jalan Milinium Sei Sekambing Medan, Farida Sijabat: Kios Jalan Medan Binjai Tomang Elok Medan, Juraidah: Kios Jalan Gaperta Helvetia Medan, Butet : Kios Simpang Zipur Medan, Sulaiman : Kios Jalan Kapt Sumarsono Pajak Pulau Brayan Medan, Pustaka Amal : Toko Buku Jalan Setia Luhur Pulau Brayan, Neta Ginting : Kios Jalan Amal/Gaperta Ujung Medan Sunggal, H. Nurdin : Kios Jalan Pinang Baris Sunggal Medan, M.Yusuf : Kios Simpang Kantor Bupati Stabat, Alim Siregar : Kios Tugu Binjai, Toko Buku Amka, Jalan Jend A.Yani Binjai, Kios Rokok Aan : Tanah Lapang Merdeka Binjai, Edison Dalimunte : Kios Jalan Binjai Km12 Depan Supermarket Mandiri Medan, Ibu Rini : Simpang Pos Padang Bulan Medan.