EDISI 133

KORAN UMUM

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 133 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

MENGUNGKAP BOBROKNYA PELAYANAN IMIGRASI DI KBRI MALAYSIA Pungutan Liar Marak dan Calo Merajalela

KUALA LUMPUR, RAKYAT MEDIA - Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib para TKI yang mengais rezeki di Malaysia. Mereka tidak hanya menjadi objek pemerasan oknum aparat di Malaysia akibat tidak lengkapnya legalitas keberadaan mereka disana. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang fungsinya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada mereka seperti tak berdaya membela nasib warganya.

Apa yang menjadi komitmen Dubes RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih maksimal dan menjadi salah satu prioritas utama.

Ternyata hanya

masih sebatas ucapan dan belum terbukti secara nyata, pihak KBRI Kuala Lumpur terkesan menutup nutupi bobroknya pelayanan dan lemahnya perlindungan terhadap WNI yang berada di Malaysia.

Sebagai contoh bobroknya pelayanan di KBRI, terbukti masih berbelit-belitnya birokrasi pelayanan pembuatan paspor dan pelayanan ketenagakerjaan bukan menjadi rahasia umum lagi. Sedikitnya ribuan orang TKI tiap hari berurusan di bagian imigrasi dan ketenagakerjaan kantor KBRI Kuala Lumpur mengeluh akibat pelayanan paspor dipersulit.

Bidang imigrasi dibawah komando Dwi Widodo, sen-

TRIGUSTONO Supriyanto Kepala Bidang Penerangan KBRI

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi

Beras Impor Yang Masuk di Kepri Ilegal KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Maraknya penyeludupan beras dari luar negeri di wilayah Provinsi Kepri, yang dilakukan para pengusaha aklhir akhir ini membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, akan mengambil tindakan tegas terhadap upaya penyeludupan beras tersebut.

Dalam kunjungannya Jumat (18/9/2015) pekan lalu ke Kantor Wilayah Heru Pambudi (Kanwil) II DJBC Khusus Dirjen Bea dan Cukai Kepri di Tanjungbalai Karimun dengan tegas mengatakan untuk wilayah Kepri belum ada pemberlakuan kuota beras impor. Khususnya beras yang masuk ke Karimundan umumnya di Provinsi Kepri ilegal. !Bersambung ke Hal 11

PANGKALAN MILITER INDONESIA DI PULAU NATUNA AKAN DIPERKUAT JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pangkalan militer Indonesia di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, bakal diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan ketegangan dalam sengketa Laut Cina Selatan. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp450 miliar untuk penguatan pangkalan militer di sana.

Mahfudz Siddiq “Kita menyetujui usulan Ketua Komisi I DPR RI TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp450-an miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna,� kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada wartawan belum lama ini di kompleks Parlemen Senayan Jakarta. !Bersambung ke Hal 11

PEMOHON paspor berdesak desakan mengambil nomor anteri di bagian imigrasi KBRI Kuala Lumpur

gaja membatasi pelayanan paspor hanya 200 hingga 250 paspor per hari. Sementara pemohon yang harus dilayani tiap harinya mencapai ribuan orang.

Pemerintah juga sudah mengucurkan anggaran cukup besar untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang kinerja seperti mesin biometrik yang dapat mengirimkan informasi data pemohon ke data base Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta hingga ratusan pemo-

hon per hari.

Belum lagi fasilitas dan infrastruktur di gedung KBRI seperti ruang tunggu dilantai bawah untuk pemohon sudah sangat nyaman dan memadai, demikian juga konter tempat pengajuan permohonan dan pengambilan paspor sudah semakin banyak yakni ada 30 konter.

Ditambah dengan sumber Daya Manusia (SDM) dengan gaji yang cukup besar tentunya pelayanan paspor di KBRI bisa leb-

ih baik dan maksimal.

Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi warga Indonesia di malaysia, meski fasilitas sudah memadai dan ditunjang dengan peralatan canggih justru pelayanan paspor dan dokumen lainnya semakin buruk.

Dan bahkan belakangan ini pelayanan paspor tak bisa selesai 3 hari kerja. Tentu hal ini menunjukan bobroknya pelayanan paspor di bagian imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.

KANTOR KBRI di Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, Malaysia

Sebagai contoh, untuk mengambil nomor antri saja mereka harus datang subuh pagi ke KBRI, belum lagi wawancara dan foto hingga siapnya paspor bisa memakan waktu lima hingga satu minggu, itu pun jika persyaratan lengkap. Apalagi para pemohon khususnya TKI ilegal yang sama sekali tidak memiliki dokumen sebagai persyaratan, mereka menjadi santapan empuk !Bersambung ke Hal 11

Kejati Kepri Bekuk Buronan Koruptor Alkes Karimun di Jakarta TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Akhirnya Syamsudin, Direktur PT Karya Global Sarana (PT KGS) yang telah menjadi buronan kasus korupsi Alkes Karimun dibekuk Kejaksaan Kepri di Jakarta, Syamsudin terlihat berusaha menyembunyikan wajahnya dengan cara menundukkan kepalanya saat digiring petugas Kejati.

Sementara kedua tangannya di borgol ke arah depan. Sesekali ia terlihat menggerak-gerakkan pergelangan tangannya untuk melonggarkan jepitan borgol yang agak ketat dikalungkan. Perlakuan ini dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri terhadap Syamsudin, karena yang bersangkutan dianggap tidak koperatif.

Selama proses penyelidikan hingga penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan alat KB di RSUD

Karimun. Syamsuddin sengaja menghilang, bahkan rumahnya di Batam kosong dan seluruh keluarganya diungsikan.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Satgasus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri pada 7 Juli 2015, Syamsudin langsung menghilang bersama istri dan anaknya. Selama satu bulan 10 hari menjadi buronan, akhirnya Senin (21/ 9/2015) Syamsudin dibekuk Tim Pidsus Kejati Kepri dan

Kejaksaan Agung di salah satu restoran bebek di daerah Tebet, Jakarta Selatan.

Syamsuddin adalah satu dari dua tersangka kasus korupsi pengadaan Alkes RSUD Karimun melalui APBN tahun 2014 senilai 6,7 miliar. Tersangka lainnya, Dirut RSUD Agung Maryanto, sudah lebih dulu ditahan penyidik. Penangkapan ini adalah gebrakan pertama jajaran Pidsus Kejati di bawah !Bersambung ke Hal 11

KANTOR Kejaksaan Tinggi Kepri di Senggarang

WAKIL Bupati Anambas lantik dua Kades

Sejumlah Kades di Anambas Diduga Tilap Dana Desa ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Sebagian Kepala desa (Kades) di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menerima bantuan dana desa dari pemerintah Pusat disinyalir tidak disalurkan melalui berbagai bentuk kegiatan. Melainkan dana desa yang diterima para Kades diduga ditilap untuk

kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah kembali mencairkan dana desa untuk tahap ketiga dan keempat.

Banyak Kepala Desa di Kabutan Anambas yang belum mengajukan persyaratan administrasi kegiatan yang !Bersambung ke Hal 11

Puluhan Ton Barang Degol Lolos Dari Cargo Bandara Hang Nadim Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Ini fakta dan realita, sejumlah importir nakal di Batam, bekerjasama dengan perusahaan jasa Eksepedisi memanfaatkan fasilitas Free Trade Zone (FTZ) untuk menyeludupkan berbagai jenis barang asal Cina dari Pulau Batam ke luar daerah baik melalui laut maupun bandara.

Umumnya barang barang asal negeri Cina yang belakangan ini banjir di

pasaran dengan bebas masuk ke Pulau Batam. Barang asal Cina ini selain harganya terjangkau dan lebih murah dari barang produksi dalam negeri. Kualitas barang Cina juga cukup bagus. Sehingga banyak diminati masyarakat untuk membeli barang tersebut.

Oleh karena itu, barang ini laris manis dipasaran, umumnya barang asal Cina yang dimasukan melalui Pulau Batam, oleh importir

kembali dikirim ke Jakarta.

Salah satu perusahaan jasa Ekspedisi yang disebut sebut melakukan praktik pengiriman berbagai barang ilagal asal Cina adalah ekspedisi Jhoni Ekspres atau yang dikenal (JNE).

Informasi yang peroleh media ini dari sumber di cargo Bandara Hang Nadim mengungkapkan, di Batam perusahaan ekspedisi cukup !Bersambung ke Hal 11

CARGO Bandara Hang Nadim Batam

2 BATAM Pesawat Asing Tanpa Izin Sering Melintas Wilayah Udara RI Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BATAM, RAKYAT MEDIA Kewibawaan pemerintah RI terus menerus dilecehkan pihak asing. Terutama, di langit Provinsi Kepri. Terbukti, setiap hari pesawat asing melintas di wilayah udara Kepri tanpa izin.

Pelanggaran terparah paling banyak pesawat melintas di wilayah udara Kabupaten Natuna tujuan Malaysia dan Singapura.

Komandan Skadron (Danskadron) 11 Unjungpandang, Letkol (Pnb) Vincentius Endy HP mengungkapkan, tidak hanya pesawat Komersil, namun pesawat militer juga turut melanggar kedaulatan NKRI. ”Rata-rata setiap hari ada 3 sampai 5 pesawat yang melintas tidak berizin. Ada pesawat militer dan penumpang. Khususnya di sekitaran Matak Natuna,” kat-

anya di Hang Nadim Batam, Jumat (25/9/2015).

Selama dua pekan operasi pengamanan wilayah udara di Kepri, TNI AU menyiagakan dua pesawat SU-30 dan dua pesawat SU-27 dari Skadron II Ujungpandang, tambahnya selama itu ditemukan banyak pelanggaran, melintas tanpa izin. “Rata-rata pesawat tujuan Malaysia dan Singapura memotong jalur kawasan itu (Natuna),” tuturnya.

Berdasarkan perintah Komando atas, tambah Vincentius, seluruh pesawat yang masuk wilayah NKRI di halau keluar dari perbatasan. Meski masih ada yang tetap tidak patuh, namun menurutnya, situasi masih bisa diatasi.”Semuanya koperatif meski masih ada yang membandel. Makanya tidak sampai diturunkan di Batam, semua

bersedia dihalau keluar wilayah NKRI,” paparnya.

Pesawat militer dan komersil yang masuk tanpa izin dihalau keluar dan diarahkan untuk mengurus izin sebelum masuk wilayah udara NKRI. Semenjak operasi halau pesawat asing, pesawat asing yang melintas tampa izin sudah berkurang, walaupun masih ada yang membandel seperi yang terjadi hari ini.”Walaupun sudah berkurang, tatap aja masih ada pesawat melintas tmpa izin. Saat ini dua sukhoi juga tengah melakukan pengejaran pesawat tidak dikenal,” tuturnya kembali.

Vincentius mengatakan, akan tetap mempertahankan kedulatan NKRI. Seluruh pesawat yang masuk melintas diudara tanpa izin akan diambil tindakan tegas.”Akan kami

DKP Batam Batal Kelola Sampah di Sembilan Kecamatan BATAM, RAKYAT MEDIA - Dinas Kebersihan dan Pertaman (DKP) Kota batal mengelola sampah di 9 kecamatan dikarenakan anggaran di APBD Perubahan untuk dinas tersebut terbatas. Kepala DKP Batam, Suleman Nababan mengatakan tahun 2016 mendatang pihaknya tetap mengelola sampah di enam kecamatan saja dan tiga kecamatan sisanya akan dikelola oleh pihak ketiga.”Tiga kecamatan yang dikelola sampahnya oleh pihak ketiga yakni Lubukbaja, Bengkong dan Batuampar,” kata Suleman, kepada wartawan belum lama ini Lanjut Suleman, anggaran untuk dinasnya di APBDP 2015 saat ini dikonsen-

Kepala DKP Batam

Suleman Nababan trasikan untuk pembayaran upah buruh lepas pengangkut sampah harian selama empat bulan, termasuk pembayaran gaji ke-13. ”Ja-

di APBD Perubahan 2015 itu hanya untuk membayar gaji satgas. Agar para pekerja ini tetap berkerja dan kewajibanya dipenuhi. Intinya pengangkutanya tetap jalan,” katanya.

Sebelumnya, DKP Batam mempersiapkan rancangan pengelolaan sampah di 9 kecamatan Batam, yaitu Batuaji, Sekupang, Seibeduk, Nongsa, Sagulung, Batam Kota, Lubukbaja, Batuampar dan Bengkong. ”Mudah-mudahan pada 2017 sudah terlaksanakan.

Karena pengelolaan sampah di tiga kecamatan ini membutuhan anggaran yang sangat besar sebanyak Rp 24 miliar untuk membeli armada,” pungkasnya. (rm/btody)

Petugas Bongkar Bangunan Liar di DAM Duriangkang BATAM, RAKYAT MEDIA - Petugas gabungan dari Direktorat Pengamanan BP Batam, TNI, Polri dan Satpol PP Kota Batam kembali membongkar keramba dan bangunan liar di sekitar Dam Duriangkang yang berpotensi mencemari air baku bagi kebutuhan masyarakat.

“Ini sebagai upaya agar air baku Dam Duriangkang tetap bersih dan bebas pencemaran. Maka semua kegiatan yang bisa menyebabkan pencemaran harus dihentikan,” kata Kepala Seksi Pengamanan Lingkungan BP Batam Sarjono di Batam, Selasa.

Sejumlah bangunan yang dibongkar dan dibersihkan antara lain keramba ikan, gubuk-gubuk liar, eceng gondok dan kebun yang berada dekat dengan dam Duriangkang.Menurut Sarjono, kegiatan tersebut merupakan salah satu kewajiban BP Batam dalam menjaga dan merawat kebersihan lingkungan di wilayah Waduk Duriangkang.

Sarjono juga mengatakan, sebelumnya pada Juli 2015 BP Batam sudah membongkar bangunan-bangunan liar yang berada dise-

PESAWAT Tempur TNI AU Yang Sigap Menghalau Pesawat Asing Di Langit Kepri

ambil tindakan tegas bila ada yang masuk tampa izin karena ini menyangkut kedaulatan udara NKRI. Sama saja mereka tidak menghargai NKRI jika terus melakukan pelanggaran,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Komandan Lanud Tanjungpinang Letkol Pnb I Ketut Wahyu Wijaya mengatakan berdasarkan Annex 11 (Air Traffic Services), penyerahan pengaturan wilayah udara untuk keselama-

tan penerbangan dan menjaga kedaulatan NKRI, tidak ada untuk kepentingan lain.

“Makanya saat ada pelanggar wilayah udara harus tetap diambil tindakan,” kata Ketut. (rm/btd)

Pemko Batam Masih Memerlukan Tenaga Honor

KANTOR Pemerintah Kota Batam

BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mengajukan pengangkatan seluruh tenaga kontrak dan honor yang berjumlah 4.431 orang ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Keberadaan tenaga honor sangat dibutuhkan Pemko Batam yang masih kekurangan pegawai.

Kepala BKD, Sahir, mengatakan pihaknya akan

menyaring lagi tenaga kontrak yang ada saat ini. Masih banyak yang tak sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. “Tenaga kontrak masih ada yang berijazah SD, dengan kondisi saat ini, saya kira kurang pas,” ungkapnya.

Sahir mengatakan, tak diajukannya tenaga kontrak, karena keberadaannya melangar ketentuan. Terutama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau DPRD menyetujui dan satu pandangan, kita akan ajukan,” ungkap Kepala BKD Kota Batam, Sahir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Batam, Selasa (29/9).

Muhammad Musofa yang memimpin RDP mengaku siap mengawal hingga ke Kementerian bila keberadaan tenaga kontrak yang ada saat ini dibutuhkan pemerintah. “Kebetulan Menterinya dari Partai saya (Hanura), saya kenal betul dengan beliau (Yudi Chrisnandi),” ungkap Musofa.

Anggota Komisi I lainnya, Lik Khai mempertanyakan jumlah tenaga honorer yang dianggapnya terlalu banyak. “Betul gak jumlahnya sebanyak itu. Jangan-jangan fiktif,” beber Politisi Nasional Demokrat (NasDem) Kota Batam ini.

Lik Khai juga mempertanyakan peran dan fungsi BKD dan inspektorat, banyak penambahan tenaga kontrak dan honor, namun

tak membuat baik pelayanan. “Seperti di Dinas Kependudukan (Disduk) dan Badan Penanaman Modal (BPM), mengurus KTP saja masih susah, ngurus izin lama,” katanya.

Harmidi Umar Husein menyebutkan, terdapat pengurangan dan penambahan angka SKPD yang cukuf signifikan. “Terutama di Kecamatan Bengkong,” katanya .

Parahnya, BKD tidak mengetahui penambahan tenaga kontrak di beberapa SKPD serta sumber dana penggajiannya. Bahkan ada beberpa SKPD, tenaga kontraknya langsung ditambah dengan SK Wali Kota. ”Apakah ada permintaan dari SKPD, atau inisiatif Wali Kota, seperti apa sistem pengangkatannya,” timpal Musofa.

Sahir mengakui lemahnya pengawasan yang dilakukan instasnisnya. “Atas masukan ini, pengawasan akan kita intensifkan,”lanjut Sahir. (rm/bp)

2016 Mendatang BP Batam Fokus Kerjakan Infrastruktur PETUGAS gabungan dari Direktorat Pengamanan BP Batam, TNI, Polri dan Satpol PP Kota Batam membongkar keramba/bangunan liar sekitar Dam Duriangkang

kitar wilayah waduk tersebut dan juga sudah melakukan upaya pemberitahuan kepada para warga dan pemilik bangunan liar dan keramba liar membongkarnya segera.

“Selanjutnya, kegiatan pembersihan ini rencananya akan dilaksanakan setiap minggu dimana BP Batam akan tetap berkoordinasi dengan satuan pengaman dari TNI, Polri dan Pemkot Batam. Tidak hanya di Dam Duriangkang namun juga dam-dam lain,” kata Sarjono.

BP Batam, kata dia, mengimbau pada seluruh masyarakat agar tidak berkegiatan pada area terlarang sekitar dam-dam di Kota Batam karena bisa mencemari air yang akan diguna-

Box Redaksi

kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagi yang masih memiliki bangunan sekitar dam diminta segera membongkarnya sebelum tim terpadu turun menghancurkannya. ”Warga masyarakat harus memahami bahwa kepentingan orang banyak harus diutamakan. Jangan sampai kegiatan demi keuntungan pribadi justru merugikan orang banyak,” kata Sarjono.

Kota Batam sangat mengandalkan waduk-waduk atau dam sebagai tempat penampungan air yang kemudian menjadi air baku dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Hal tersebut karena Batam tidak memiliki sumber air baku.(rm/ant)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan Batam di tahun 2016 mendatang akan tetap fokus dalam pengerjaan infrastruktur.

Mulai pembangunan pelabuhan, perbaikan bandara, dan jalan raya.”Ini menjadi bagian dari pengembangan investasi di Batam,” kata Purnomo Andiantono, Direktur Promosi dan Humas BP Batam.

Andi mengatakan tahun depan ada beberapa proyek besar yang menjadi fokus BP Batam. Pengerjaan jalan tol, pelabuhan punggur, dan jalan raya akan tetap dilanjutkan. Termasuk perawatan dan perbaikan bandara Hangnadim. ”Pelabuhan punggur sudah mulai jalan.

Itu proyek multi years. Sedangkan jalan tol kemungkinan akan mulai jalan 2016 mendatang,” katanya.

Ditanya mengenai anggaran untuk perbaikan infrastruktur di 2016 mendatang, Andi mengaku tidak tahu pasti tetapi lebih dari Rp

100 miliar.”Saya kurang tahu persis anggarannya tetapi itu nilainya ratusan miliar. Untuk bandara dan pelabuhan sangat besar,” katanya.

Sementara untuk pembangunan jalan tol akan kerjasama dengan pihak lain. Di mana anggarannya triliunan rupiah. Saat ini progres untuk pembangunan jalan tol ini sudah ada di kementerian.”Sedang dilakukan review pradesign termasuk dari segi keuangan dan teknis, maka akan dicari mekanisme penunjukan patner kerja sama penyediaan infrastruktur. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang kemungkinan akan diajak untuk bekerja sama,” katanya.

Sementara itu, promosi investasi di Batam ke berbagai daerah dan berbagai negara tetap akan dilakukan. Dengan semakin meningkatnya investasi maka harus didukung dengan perbaikan infrastruktur. ”Kita harus terus menjaga investasi. Salah

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Mawardi, Pemimpin Redaksi : Mawardi.M, Penasehat Hukum: Supriarno. SH. MH, Hamdan Hasibuan. SH, WKL Pemimpin Umum: Erwinsyah, SH, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemred/Penjab : Boy Hendri. SH, Redaksi Pelaksana : Trianto Patrick. Amd, Redaksi : Trinanto, Abdul Haris, SH, Amran, Iqbal Ramadhan, Gunawan, Batam: Johan Munik, Gunawan, Ferianda, Iqbal Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Ramadhan,Maneger Iklan : Andi Stiawan, Amd, Sekretaris Redaksi, Marlina, Divisi Pemasaran : Trianto, Terbit sejak 26 Agustus 2012 Iqbal, Gunawan,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri, SH, Rustam Efendi, Erwinsyah. SH, Diterbitkan Oleh Mahyuddin, Andi Stiawan,Perwakilan Jabodetabek:Hardiansyah, SE, Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel PT.Rakyat Media Pratama Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, Deli Serdang : Azhar Munik, Liputan Batam : Ferianda, Iqbal Ramadhan, Gunawan, Biro KaAkta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIrimun : Muhammad Iqbal, Tanjungpinang : Anton, Bintan : Anton (Kepala), Ambar Tio Imando, Natuna : AHU-10.04744/2014 Naidiran, Lingga : Amran, Anambas : usman, Provinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Kampar Riau : Irwan, Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Jawa Barat : Dadang Kusnadi, Hilman Saragih,Amir Husin,Sutarna, Biro Bogor : Ismail, Nurdin, SumateraNomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Barat : Aminah Zalani Amd (Kepala), Zakirman, Ramli,Jambi : Firdaus, Ramli, Nurmansyah,Lay Out : Remi IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 Guswandi, Divisi Iklan : Iqbal Ramadhan, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/ SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full NPWP No.66.651.835.2-215.000 color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen.

Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)

satu langkahnya adalah dengan peningkatan infrastruktur. Promosi Batam tetap akan dilakukan. Termasuk penertiban bangunan liar di sekitar aset BP Batam,” katanya.

Sementara itu, sejumlah anggota dewan di komisi III DPRD Kota Batam mendukung pembangunan infrastruktur itu.”Kita mendukung infrastruktur, itu sangat penting.

Tetapi harapan kita dalam hal investasi ini, BP Batam harus benarbenar serius,” kata Werton P, anggota komisi III DPRD Kota Batam.

Menurut Werton, saat ini ada beberapa ruas jalan yang sudah rusak dan butuh perbaikan. Misalnya ruas jalan di Batuampar. Di mana kondisi jalan di sana selama ini memang kerap rusak.”jangan hanya fokus kepada proyek besar. Jalan di Batuampar itu misalnya harus diperhatikan juga. Pengawasan terhadap investor asing juga harus tetap dilakukan,” katanya.(rrm/bp) Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan : Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, " Perwakilan Jakarta : Jalan Raya Kukusan, Komplek Kukusan Permai Blok K No.18 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021) 7490243, Fax (021)7492117, HP 081218206727 " Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, " Website: www.rakyatmedia.com, " Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : harianrakyatkepri@yahoo.com

Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas

DOMPAK

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Konjen RI Johor Baru, Malaysia, Taufiqur Rijal (baju safari) didampingi Kepala Bidang Imigrasi KJRI Johor Baru Hongky Juanda

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

3

KONJEN RI Johor Baru Taufiqur Rijal (pakai safari) menyerahkan paspor hasil cetak sistem SIMKIM kepada salah seorang TKI di kantor KJRI Johor Baru

Sejak Menggunakan Sistem SIMKIM

PELAYANAN PASPOR KJRI JOHOR BARU SEMAKIN LANCAR DAN CEPAT JOHOR BARU, RAKYAT MEDIA-Malaysia masih menjadi daya tarik dan tujuan utama bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mencari peruntungan di luar negeri. Maka tak bisa dipungkiri, jika persoalan TKI yang sudah sejak lama terjadi sepertinya sulit diselesaikan dengan baik. Terutama masalah administrasi para TKI seperti paspor dan surat izin kerja mereka disana.

Kepala Bidang Imigrasi Konsulat Jendral Republik Indonesia (Konjen RI) Johor Baru, Drs Hongky Juanda, melalui Pelaksana Tugas Bidang Imigrasi, Muchtar, ketika ditemui media ini Senin (28/9/2015) di Johor Baru mengatakan sejak Januari 2015 Konsulat jendral Republik Indonesia (Konjen RI) Johor Baru, Malaysia,telah menerapkan pelayanan paspor menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), sistem ini terkoneksi secara online dengan Pusat data Keimigrasian (Pusdakim) Direktorat Jendral Imigrasi di Jakarta.

Dikatakan Muchtar, sistem online tersebut merupakan penyempurnaan sistem permoho-

nan dokumen keimigrasian yang hanya terkoneksi dengan menggunakan Local Area Network (LAN). Dengan penerapan sistem online tersebut pelayanan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Baru telah terintegrasi dengan penerbitan paspor berbasis Biometric Matching System (BMS) dan pelayanan visa online berbasis Enhanced Cekal System (ACS), ujarnya.

Muchtar menambahkan, dengan terintegrasinya sistem keimigrasian tersebut KJRI Johor Baru diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat khususnya WNI yang berada diwilayah akreditasi Johor Baru. Melalui sistem SIMKIM, pelaksanaan fungsi keimigrasian akan menjadi efektif, dan profesional karena sistem ini mampu mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kata dia.

“Dengan penerapan sistem ini kami bisa meningkatkan pelayanan lebih baik lagi, sedangkan biaya pengurusan paspor tidak bertambah, masih tetap sama sesuai ketentuan yaitu RP 30 untuk paspor 24

halaman, dan RM 85 untuk paspor 48 halaman. Sedangkan untuk pengganti paspor hilang RM 60 untuk 24 halaman, dan RM 170 untuk 48 halaman,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut Muchtar mengatakan, KJRI Johor Baru yang menangani persoalan administrasi indentitas resmi bagi WNI maupun TKI di wilayah kerja KJRI Johor Baru berupaya terus meningkatkan pelayanan keimigrasian dan transparansi administrasi.”Kami berupaya maksimal mungkin akan memberikan pelayanan untuk segala urusan administrasi bagi Tenaga Kerja Indonesia di Johor Baru, terutama berupaya memberikan pelayanan cepat dan kemudahan bagi yang memiliki persyaratan lengkap,” terangnya.

Muchtar yang sudah belasan tahun menjadi Staf di Konjen RI Johor Baru menjelaskan, upaya meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi warga Indonesia, maupun TKI terus dilakukan,”Upaya yang kami lakukan disini adalah memberikan pelayanan maksimal bagi warga Indonesia/TKI, pelayanan yang paling kita utamakan, kami

Penjabat Gubernur Agung Mulyana

Pembangunan Natuna, Anambas dan Lingga Jadi Prioritas DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Perkembanganan Natuna, Anambas, dan Lingga memang sangat jauh dibandingkan dengan daerah-daerah yang bernaung dibawah Free Trade Zone (FTZ). Untuk mempercepat perkembangan daerah, Pemprov Kepri akan lebih memprioritaskan pembangunan daerah-daerah terdepan.

“Saat ini geliat pembangunan memang sudah berjalan, tetapi itu saja belum cukup untuk perkembangan di NAL,” ujar Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana kepada wartawan belum lama ini.

Pria yang masih aktif sebagai Direktur Administrasi Kewilayahan (Adwil) Dirjen Kemendagri tersebut sangat mengharapkan pembangunan di Provinsi Kepri ini bisa dilakukan secara merata. Menurutnya, untuk mempercepat pembangunan tersebut memang dibutuhkan transportasi yang memadai. Baik itu transportasi udara maupun laut.

“Saya sudah mendapat laporan, saat ini sedang di-

Penjabat Gubernur Kepri

Agung Mulyana langsungkan pembangunan pelabuhan dan bandara di kawasan NAL. Tentunya harus digesa pekerjaanya,” jelas Agung.

Diungkapkannya, sebelum dipercaya sebagai Penjabat Gubernur Kepri, ia juga sudah pernah bermalam di Anambas dan Natuna. Dan mengetahui persis kondisinya seperti apa. Apalagi ditengah defisit anggaran seperti ini, tentunya banyak kegiatan pembangunan yang tidak bisa dilakukan.”Untuk mempercepat pembangunan dikawasan NAL, tentu perlu keberani-

an. Sehingga memang perlu ada prioritas lebih,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsir mengatakan masyarakat Letung, Anambas sangat mengharapkan Bandara Letung segera selesai pekerjaanya.

Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, dari peninjauan ke lapangan beberapa waktu lalu, ia optimis bandara tersebut selesai pada akhir tahun ini.

“Saat ini, pekerjaannya tinggal pengerasan dan pengaspalan landasan pacu,” ujar Sofyan.Masih kata Sofyan, dengan beroperasinya Bandara Letung itu nanti, ia yakin akan memberikan semangat baru bagi perkembangan dan pembangunan di daerah Anambas. Ia juga sangat prihatin, karena defisit anggaran banyak kegiatan pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan.

Tentu dengan adanya bandara, arus trasportasi akan semakin cepat. Karena selama ini, memang bergantung pada Kapal Perintis,” jelas Sofyan.(rm/*)

tidak melayani permohonan paspor yang diajukan pihak ke tiga atau calo.

Dikatakannya, pelayanan permohonan paspor saat ini di KJRI per harinya 100 sampai 150 permohonan, tarif atau biaya yang dikenakan juga sesuai dengan ketentuan yaitu SPLP RM 15, paspor 24 halaman RM 18, dan paspor 48 halaman RM 75,” Saya jamin pelayanan paspor dan dokumen lainnya tidak ada pungutan diluar tarif resmi, kami berupaya mengutamakan pelayanan dan paspor bisa diselesaikan 3 hari kerja, kita upayakan cepat agar pemohon tidak kecewa dan mereka merasa terbantu,”katanya lagi.

Muchtar menambahkan, di Wilayah kerja KJRI Johor Baru yakni Malaka, Negeri Sembilan dan Pahang ada sekitar 1 Juta TKI legal yang tercatat, mereka bekerja diberbagai sektor.

Namun yang ilegal juga jumlahnya bisa dua kali lipat dari yang legal, mereka umumnya bekerja di perkebunan dan pembantu rumah tangga (PRT).

“Kita prihatin mendengar ada warga Indonesia/TKI yang tenggelam lantaran mereka pulang melalui jalur gelap. Dari

kasus ini, cukup banyak tekong mengambil keuntungan dari para TKI ilegal baik memasukan mereka ke Malaysia maupun memulangkan mereka ke tanah air,”kata dia.

Beberapa waktu lalu kepada media ini Hongky Juada mengatakan, banyak warga Indonesia/TKI yang bekerja di Malaysia umumnya masih berpendidikan menengah kebawah sehingga mereka perlu dilindungi secara dokumentasi yang resmi dan pihaknya wajib membantu WNI/TKI jika mereka mengalami kesulitan.

“Sebagai pelayan masyarakat, kami wajib membantu mereka yang mengalami kesulitan, apalagi di luar negeri ini, kami tetap stanbay, karena mungkin saja ada warga Indonesia/TKI yang membutuhkan pelayanan, kami siap memberikan pelayanan,”kata Hongky yang pernah bertugas di Imigrasi Kelas I Batam.

Informasi yang dihimpun media ini dari KJRI Johor Baru, dari mulai Januari hingga September 2015 tercatat 13 lebih warga Indonesia yang telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia dari wilayah Semena-

jung Malaysia melalui Johor Baru. Mereka terdiri dari laki laki, perempuan dan anak anak, mereka merupakan WNI yang ditangkap dalam operasi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Malaysia.

Umumnya mereka melakukan pelanggaran keimigrasian/ overstayer, pendatang ilegal dan tidak memiliki permit kerja.

Mereka yang dideportasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia diantaranya dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timure, Kalbar, Kalimantan Saelatan, Sulewesi Tengah, Sulewesi Selatan, NTB dan NTT. Mereka dideportasi setelah dilakukan proses indentifikasi seperti pengecekan kewarganegaraan dan menerbitkan kelengkapan dokumen seperti paspor dan SPLP oleh KJRI Johor Baru. Mmereka dipulangkan ke tanah air menggunakan kapal feri dari Johor Baru ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri). Dan ada juga yang pulang ke tanah air secara sukarela dengan membayar Kompoun sebesar RM 400. (rm/ mawardi)

Penjabat Gubernur Kepri Usung Ranperda Cagar Budaya

PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana bersama Ketua DPRD Kepri memimpin rapat koordinasi. Pemprov Kepri mengajukan Ranperda penyelematan cagar budaya ke DPRD Kepri

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Benda cagar budaya di Kepri akan terlindungi dengan baik di waktu yang akan datang. Upaya perlindungannya ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dengan membuat peraturan daerah (Perda) tentang Cagar Budaya.

Rancangan Perda (Ranperda) tersebut, disampaikan oleh penjabat gubernur Kepri, Agung Mulyana dalam sebuah rapat paripurna di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (29/9/2015) lalu.

Agung menjelaskan bahwa Perda Cagar Bu-

daya dibuat untuk melindungi benda-benda cagar budaya yang semakin tidak dihargai oleh masyarakat. Dia pun berharap, Perda tersebut akan mengatur dengan jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan bendabenda cagar budaya.

“Saya berikan contoh.

Pulau Penyengat itu suatu saat pasti akan ramai dikunjungi wisatawan.

Karena disitu ada situs sejarah dan situs religius.

Nah, kita perlu mengatur supaya situs-situs itu tidak diseroboti oleh masyarakat untuk dijadikan tempat berjualan,” jelas Agung usai memberikan pidato penyampaian Ranperda di hadapan anggota DPRD Kepri.

Penjabat gubernur Kepri itu juga mengambil contoh lain terkait benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang selama ini sering dicuri oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Dia menegaskan bahwa Perda Cagar Budaya akan mengatur segala sesuatu tentang BMKT termasuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian. ”Kita berharap supaya Perda ini dapat memberikan efek jerah bagi para pencuri yang suka mengambil BMKT seenaknya saja,” tegas Agung. (rm/gunawan).

LINGGA

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Mantan Wakil Bupati Lingga Dilaporkan ke Kejati LINGGA, RAKYAT MEDIA-Mantan Wakil Bupati Lingga, Abu Hasim dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri oleh Nasional Corruption Watch (NCW) Kepri terkait penggunaan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2013 sebesar Rp1,3 miliar.

Mulkan, Ketua NCW Kepri mengatakan selain melaporkan ke Kejati Kepri, ia juga telah mengadukan hal ini ini ke PPATK tentang aliran dana bansos yang diduga kuat ada terjadi penyimpangan. ”Pencairan bansos dana hibah tidak melalui SKPD. Prosedur yang tidak semestinya.

Dana tersebut malah masuk ke rekening pribadinya sebagai wabup (Abu Hasimred),” kata Mulkan belum lama ini.

Selain hal itu, NCW juga mengaku pihaknya mengantongi bukti hasil audit BPK tahun 2013 ter-

Abu Hasim Mantan Wakil Bupati Lingga

kait penggunaan dana bansos yang dilaporkannya ini. ”(Penggunaan dana) diduga tdk adanya LPJ laporan kegiatan dan pertanggungjawaban. Jadi temuan-temuan ini semua sudah kita laporkan ke Kejati Kepri, Senin (14/ 9) lalu,” ungkapnya lagi.

Terkait laporan ke PPATK, NCW meminta lembaga ini menelusuri reken-

ing pribadi Mantan Wakil Bupati Lingga terkait penggunaan dana hibah itu sendiri. “Kita minta PPATK menelusuri rekening pribadinya,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Wakil Bupati Lingga Abu Hasim ketika di Konfirmasi via telepon belum memberikan tanggapan perihal laporan tersebut. Nomor telepon yang dihubungi, walaupun terdengar nada masuk tidak dijawab. Sementara itu pesan singkat yang dilayangkan tidak mendapatkan jawaban sampai berita dirilis.

Informasi di lapangan, saat masih menjabat sebagai wakil Bupati Lingga, Abu Hasim memang dipercaya untuk mengelola dana hibah bansos yakni untuk kegiatan pramuka dan dana lembaga pengembangan tilawati Quran (LPTQ) yang dianggarkan setiap tahunnya dari APBD Lingga dengan jumlah miliaran rupiah. (rm/hlk)

Penjabat Bupati Lingga

Beri Keleluasaan SKPD Untuk Percepatan Pembangunan LINGGA, RAKYAT MEDIA -Pejabat Bupati Lingga Edi Irawan menyambut baik terkait program yang dicanangkan Pejabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana terkait percepatan pembangunan di kawasan non FTZ seperti Kabupaten Lingga.

Dengan program tersebut Pemkab Lingga akan terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

“Tentunya pembangunan tersebut memiliki beberapa konteks seperti pembangunan fisik atau mental.

Yang sangat diperlukan masyarakat saat ini adalah pembangunan perekonomian masyarakat,” ujar Edi ketika dimintai keterangan, Jumat (25/9/2015) lalu Dengan program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi ini, menurut Edi, sangat baik sehingga dia juga meminta kepada seluruh SKPD untuk menjalin komunikasi terhadap provinsi sehingga peluang pembangunan tersebut dapat segera berjalan dengan segera.

Edi juga menjelaskan, jika SKPD hanya bergantung dengan APBD Kabupaten Lingga yang saat ini sangat minim, tentunya

Edi Irawan Penjabat Bupati Lingga

tidak dapat menjalankan program pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Untuk itu, Edi memberikan keleluasaan kepada seluruh SKPD agar lebih cermat dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat agar dapat menjemput dana yang memang ada di Provinsi atau Pusat tersebut. ”Sebenarnya banyak dana di pusat, jika SKPD baik menyikapi hal tersebut dapat melakukan pembangunan di Kabupaten Lingga. Kalau berharap APBD Lingga tentunya sangat minim,” ujar Edi.

Edi juga menjelaskan, kalau APBD Perubahan Kabupaten Lingga berjalan stagnan sehingga tidak memungkinkan jika memenuhi semua program yang ada.

Terlebih lagi Pemkab Lingga saat ini terkana divisit.

Tanah Bunda Melayu ini, sambung Edi, memiliki segudang potensi yang tidak dimiliki kabupaten/kota lainnya di provinsi ini. Dari nilai keindahan alam saja Kabupaten Lingga sangat berpotensi sebagai daerah wisata dan dapat menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Belum lagi sumber daya kelautan dan pertanian yang dimiliki Kabupaten Lingga.

Namun semua itu memerlukan konsistensi pejabat untuk memajukan hal tersebut walau kondisi Lingga sekarang ini lagi lesu.

Sektor perizinan, masih kata Edi, sejatinya dapat menjadi urat nadi keuangan Kabupaten Lingga jika sejumlah aspek seperti akses dan lainnya yang dibutuhkan para investor telah terpenuhi dengan baik. Hal ini menjadi kerja bersama karena terkait pada sejumlah aspek di dalamnya. (rm/skini)

Telkom Tambah Kapasitas Internet Pemkab Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA - PT Telkom Indonesia segera menaikkan kapasitas bandwith internet Telkom Speedy Pemerintah KabupatenLingga, dari kapasitas awal sebesar 40 Mb menjadi 72 Mb. Penambahan akan bermanfaat untuk percepat akses internet di pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Lingga dan beberapa titik lainnya.

Said Asmarfizan, Kepala Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lingga menuturkan, tambahan bandwith sebesar 32 Mb tersebut, didapatkan Pemkab Lingga secara gratis dari PT Telkom, karena terjadi penurunan harga dari kerjasama kedua pihak sebelumnya yakni, bandwith 40 Mb, untuk 18 kantor dinas seharga Rp 1,55 miliar per tahun.

“Sebelumnya kita telah kucurkan Rp 1,55 miliar untuk memasukkan jaringan Telkom Speedy ke 18 kantor dinas. Total kapasitas awalnya 40 Mb. Karena ada penurunan harga, jadi kita berhasil menambah kapasitasnya menjadi 72 Mb,” kata Said Asmarfizan.

Secara teknis, dijelaskan Asmarfizan, kapasitas tambahan 32 Mb yang masih

Polsek Daek Dapat Bantuan Satu Unit Mobil Patroli LINGGA, RAKYAT MEDIA Untuk Meningkatkan pelayanan ke masyarakat, Mabes Polri menyerahkan mobil dinas kepada Kepolisian Provinsi Kepri. Salah Satu unit mobil, diterima oleh Polsek Daik Lingga, Iptu Supandi,denga adanya mobil dinas tersebut, saya selaku Kapolsek sangat bersyukur dan berterimakasih, karena dengan adanya bantuan Mobil akan menunjang pelayanan terhadap masyarakat, yang mencakup Empat Kecamatan menjadi tanggung jawan Polsek Daik Lingga.

“Dengan Adanya mobil ini, pelayanan kita Ke Masyarakat makin maksimal. Apa lagi Polsek Daik Lingga mengawasi empat kecamatan, mobil ini sangat membantu sekali untuk kita menjalankan tugas,” ungkapnya, Minggu (27/9) di Mapolsek Daik Lingga.

Pengakuannya, mobil dinas tersebut sudah lama tiba di Polda Batam, akan tetapi karena dalam kepengurusan adminitrasi, Jum’at (25/9), mobil baru tiba ke Daik Lingga, dan siap untuk di operasikan.”Memang beberapa wilayah dibawah pengawasan kita, membuat anggota kita kewalahan.

Seperti Kecamatan Lingga Utara, Lingga Timur, Selayar dan Kecamatan Lingga. Untuk itu, dengan adanya mobil ini kita sangat terbantu,” ujarnya.

Walaupun empat kecamatan menjadi pengawasannya, termasuk pulau-pulau menjadi wilayahnya, kita akan bekerja semaksimal mungkin, untuk memberi pelayanan dan kenyamanan pada masyarakat. ”Mobil ini sangat membantu sekali kita dalam pengawasan, kinerja kitapun akan sedikit mudah, meng-

ingat wilayah yang menjadi pengawasannya, memakan waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh dari Mapolsek Daik Lingga,” jelasnya.

Untuk itu, Iptu Supandi menghimbau pada masyarakat Daik Lingga dan wilayah yang di pengawasannya, supaya tidak ragu dan takut dalam memberi informasi ke pihak kepolisian, terkait hal-hal yang bertentangan dengan hukum, tanpa kerjasama dengan masyarakat dalam memberi informasi, polisi tidak dapat mengambil tindakan.

“Kita Memaksimalkan pelayanan,Kepada Masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita selamaya 24 Jam dan 7 hari dalam satu pekan. Kerjasama masyarakat sangat kita harapkan khususnya dalam memberi informasi,” imbuhnya. (rm/kl)

PNS di Lingga Ramai Ramai Minta Pindah LINGGA, RAKYAT MEDIA - Menanggapi banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) dari Rumah Sakit Lapangan (RSL) yang mengajukan pindah, ditanggapi serius oleh Penjabat (Pj) bupatiLingga, Edi Irawan.

Edi mengaku belum dan tidak pernah menandatangai surat pemindahan tugas para pegawai tersebut.”Saya tidak pernah menandatangi surat pindah pegawai,” ungkap Edi Irawan yang ditemui usa melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kantor Bappeda, beberapa waktu lalu.

Sejak dirinya menjabat sebagai Pj Bupati, tanggal 12 Agustus 2015 lalu, Edi Irawan mengatakan belum pernah sama sekali menandatangani kepindahan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lingga.

Informasi yang dihimpun, dari Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) kabupaten Lingga, sejak awal Agustus 2015, 16 orang PNS di jajaran pemerintahan Kabupaten Lingga telah menerima SK pindah.

“Memang benar, ada 16 orang PNS yang sudah dapat SK pindah. Diprosesnya awal Agustus, masih jaman bupati lama,” ungkap Ruliadi, kepala bidang Kepegawaian, BKD Kabupaten Lingga.

Sementara itu, ditambahkan Ruliadi, untuk tahun 2015, data pengajuan yang masuk ke BKD sebanyak 46 ajuan. Namun hanya 16 orang yang disetujui kepindahannya. Sedangkan 30 ajuan lainnya, dikembalikan melalui unit kerja masing-masing di SKPD terkait.(rm/tri)

Kabupaten Lingga Belum Memiliki Dokter Spesialis dalam kondisi bebas tersebut, akan diletakkan di Media Center (MC) Kominfo Lingga. Dari MC, bandwith tersebut selanjutnya akan disebar ke beberapa kantor pemerintahan dan titik lainnya, seperti Puskesmas Cening, Kantor Camat Lingga, Kantor Lurah Daek Lingga, MAN serta SMA Negeri 1 Lingga, dengan sistem penyebaran menggunakan poin to poin.

“32 Mb nya kita pasang di MC, dan kita bagikan ke beberapa kantor dinas yang belum dapat fasilitas Internet Speedy. Rata-rata 2 Mb per kantor, termasuk SMAN 1 Lingga yang beberapa waktu lalu mengaku, ruang Laboratorium Komputer mereka sangat membutuhkan akses Internet. Kita pakai sistem poin to poin,” ujarnya.

Dia memprediksikan, akhir bulan September, akses internet tersebut sudah ter-

pasang.

Jika setelah dibagikan ke sejumlah titik, ditemukan masih tersisa, maka pihaknya akan membuat hotspot Wifi untuk umum.”Kira-kira akhir bulan sudah dapat disebarkan. Kita utamanya SKPD yang belum dapat. Seperti BKD, Inspektorat, ULP, dan beberapa titik perkantoran Pemkab lainnya. Kalau tersisa kita jadikan hotspot untuk umum,” tuturnya.

Sementara itu, terkait perangkat poin to poin, Said Asmarfizan meminta masingmasing dinas untuk menyediakan perangkatnya. Itu karena Dishubkominfo Lingga tidak memiliki anggaran untuk memenuhi perangkat tiap dinas.”Tanggung jawab kita hanya menyediakan akses internetnya. Perangkat penunjangnya, kita minta masingmasing dinas yang sediakan,” tutupnya. (rm/tri)

LINGGA, RAKYAT MEDIA - Sebanyak 403 pasien pengguna Jaminan Kesehatan Lingga (JKL) telah dirujuk ke luar daerah terhitung dari bulan Januari hingga pertengahan September 2015.

Angka ini meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Tingginya jumlah pasien yang dirujuk ke luar daerah karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, dan Rumah Sakit Lapangan (RSL) Daik, tidak memiliki dokter spesialis.

“Salah satu penyebab banyaknya pasien dirujuk ke luar daerah karena rumah sakit kita di Kabupaten Lingga tidak ada dokter spesialis,” ujar Fazinawati, Kasi JPKM, Kabupaten Lingga, kepadawartawan,

Selasa (22/9). Untuk tahun 2015, kata Fazinawati, kuota JKL sebanyak 45 ribu jiwa. Dari Januari hingga akhir Juli 2015, masyarakat Kabupaten Lingga yang telah menggunakan JKL sebanyak 16 ribu lebih “Untuk rumah sakit yang kerja sama dengan kita di Kabupaten Lingga sendiri RSUD Dabo dan RSL Daik Lingga, untuk d iluar daerah RSU Kota Tanjung Pinang dan RSU Provinsi Tanjung Pinang.

“Untuk Kota Batam kita melakukan kerja sama dengan RS Embung Fatimah.

Sebelumnya kita juga melakukan kerja sama dengan RS Otorita Batam. Namun, karena masalah pembayaran yang terlambat sehingga RS kerja sama dengan RS OB

diputuskan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Fazinawati, kita juga melakukan kerja sama dengan beberapa apotek. Untuk di Dabo Singkep, ada dua apotek dan di Daik dua apotek, yakni, apotek Avicena Farma dan Meva Farma.”Untuk Daik ada I Farma dan Andika Farma. Sementara bagi pasien yang dirawat di Tanjung Pinang ada Apotek

Kimia Farma,” imbuhnya.

Sampai tahun ini Pemkab Lingga masih mengaktifkan JKL sebagai jaminan berobat untuk warga Kabupaten Lingga. Meskipun pemerintah RI telah mengeluarkan program Jamkesmas namun program ini masih juga diberlakukan.

Penerapan di lapangan disesuaikan dengan kondisi saat ini. (rm/hk)

TANJUNGPINANG Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

5

Oknum Polisi Tanjungpinang Terlibat Peredaran Narkoba TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tanjungpinang, Rabu (23/9/2015) pekan lalu, menangkap DA dan La, dua orang yang diduga terlibat peredaran narkoba di Kota Tanjungpinang.

Selain itu, seorang oknum anggota polisi berpangkat Briptu berinisial R, juga terlibat dalam peredaran narkoba tersebut.

Informasi yang diperoleh di lapangan, diduga adanya oknum polisi yang berdinas di Polres Tanjungpinang, pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap tersangka La, memesan narkoba kepadanya. Masih informasi yang dihimpun di lapangan oknum anggota tersebut sudah dipanggil Kapolres dan diberikan hukuman membersihkan mesjid dan diberikan hukuman badan.

Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang, AKP Abdul Rahman, mem-

benarkan pihaknya melakukan penangkapan terhadap dua orang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan satu.”Penangkapan pertama kali kami lakukan terhadap DA, Selasa (22/9/2015) pekan lalu sekitar pukul 23.30 WIB, di Jalan Soekarno Hatta. Dari tangannya kami dapatkan barang bukti narkoba seberat 0,54 gram dan juga satu unit ponsel,” ujar Rahman.

Dikatakan Rahman, setelah menangkap DA, pihaknya pun melakukan pengembangan. Dan kembali berhasil mengamankan seorang wanita yakni La, di Sei Jang Gang Irian 3. Dari tangannya didapati 2,43 gram narkoba jenis sabu,”Selain itu kami temukan juga alat hisap sabu (bong), uang tunai sebesar Rp. 400 ribu yang terdiri dari empat lembar pecahan uang Rp 50.000, dan dua lembar uang pecahan Rp. 100.000,” kata Rahman.

Dijelaskan Rahman, saat ini kedua tersangka tersebut sedang menjalani pemeriksaan oleh pihaknya.

Guna mengetahui apakah masih ada yang ikut dalam jaringan peredaran narkoba tersebut.”Karena perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana pemberantasan narkoba,” jelas Rahman.

Sementara itu, anggota Polres Tanjungpinang yang meminta namanya tak disebutkan mengatakan, terungkap adanya oknum Polisi berpangkat Briptu tersebut dalam jaringan peredaran narkoba diketahui ketika ia memesan barang haram tersebut kepada tersangka.

“Waktu itu petugas sedang menggeledah kediaman La. Tiba -tiba ponsel La berdering. Dan dilihat ternyata dari oknum tersebut yang memesan barang,” ujar sumber yang mewanti-wanti namanya. (rm/*)

Kapolda Kepri Lantik Kapolres Tanjungpinang

ACARA Serah terima jabatan

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Dirlantas Polda Kepri dan Kapolres Tanjungpinang resmi diganti. Serah terima jabatan ini dilangsungkan pada Selasa (29/9/2015) lalu di Mapolda Kepri. Jabatan Direktur Lalintas Polda Kepri serta Kapolres Tanjungpinang, resmi dipimpin oleh Kombes Pol Edi Yudianto dan AKBP Kristian Parluhutan Siagian.

Serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari.”Upacara serah terima jabatan, bagi sebuah organisasi yang tum-

buh dinamis,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol, Arman Depari, kepada wartawan belum lama ini.

Ia mengatakan sertijab ini merupakan hal penting dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajerial.

Demi menyiapkan regenerasi kepemimpinan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para perwira, untuk mengembangkan karier melalui jenjang penugasan yang beragam.”Kebijakan pimpinan Polri untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat di lingkungan Polri adalah memiliki arti strategis dan ber-

tujuan mulia,” ucapnya.

“Pergantian Dir Lantas Polda Kepri Kombes Pol Tantan Sulistyana dan AKBP Dwita Kumu W. Harus dimaknai sebagai bagian internal organisasi, yang menjadi indikator semakin mantapnya tatanan manajemen di lingkungan Polri,” lanjutnya.

Ia mengucapkan selamat atas promosi jabatan kepada Kombes Pol Tantan Sulistyana yang sekarang menjadi Dir Binmas Polda Gorontalo. Sementara AKBP Dwita Kumu W menjadi Kabag Dalops Roops Polda Sumsel.”Saya berharap kinerja saat ini tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tempat tugas yang baru nantinya sehingga senantiasa mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan,” tuturnya.

Arman mengatakan dengan bekal pengalaman tugas dan integritas serta kemampuan yang miliki Kombes Pol Edi Yudianto dan AKBP Kristian Parluhutan Siagian. Bahwa keduanya dapat mengemban amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. (rm/bp)

Lis Darmansyah Ingatkan SKPD Berhati Hati dan Waspada TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengingatkan semua instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk berhatihati dalam membuat tata naskah dinas.

Mengingat jika tidak berhati-hati, bisa menimbulkan permasalahan yang akan berpengaruh terhadap kinerja instansi. Padahal tata naskah dinas sangat penting untuk mempercepat tercapainya tujuan suatu instansi, bukan sebaliknya. ”Harus teliti dan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan,” kata Lis saat membuka acara Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas di lingkunga Pemko Tanjungpinang 2015, Selasa (29/9/ 2015) lalu.

Untuk itu, katanya, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur dalam bidang tata naskah dinas dalam proses administrasi terus dilaksanakan Pemko Tanjungpinang. Diantaranya melalui kegiatan Bimtek yang dilaksanakan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tersebut. Oleh karena itu, Lis juga meminta kepada peserta untuk mengikuti Bimtek tersebut dengan baik.

Sehingga nantinya setiap pejabat yang bertanggung jawab pada proses administrasi, bisa memahami sistematika penulisan, penggunaan bahasa maupun tata cara administrasi yang benar dan baik.”Tentunya sesuai pedoman tata naskah dinas yang berlaku. Jadi manfaatkanlah kegiatan ini. Sehingga apa yang

Walikota Tanjungpinang

Lis Darmansyah menjadi kelemahan-kelemahan kita dapat kita perbaiki,” katanya.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Wan Chairil berharap melalui kegiatan tersebut dapat tercipta kelancaran, komunikasi dan keseragaman yang efektif mengenai pedoman penyusunan tata naskah dinas yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 100 orang dari para sekretaris, pejabat tata usaha di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja Pemko Tanjungpinang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari itu.

Selama Bimtek peserta akan diberikan materi yang berkaitan dengan penyusunan tata naskah dinas yang baik dan benar, oleh narasumber yang berasal dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementrian Dalam Negeri. (rm/tri)

KANTOR Polres Tanjungpinang

Pemko Tanjungpinang Lelang Enam Jabatan Eselon II

KANTOR Pemerintah Kota Tanjungpinang di Senggarang

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan melakukan pelelangan terhadap enam jabatan eselon II di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

“Dari enam itu ada yang mengisi kekosongan, ada juga rolling,” ujar Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dihubungi Jumat (25/9/2015).

Jabatan yang akan dilelang, antara lain staf ahli,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dimana dinas-dinas tersebut saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

Lis belum menyebutkan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Alasannya, pihaknya masih menunggu penilaian dari tim inspektorat terhadap kinerja SKPD terkait. “Dua kepala

SKPD lain yang akan diganti adalah SKPD yang dinilai lemah,” tuturnya.

Selain akan melelang enam jabatan Eselon II, Lis juga akan melakukan perombakkan kabinetnya di Eselon III dan juga Eselon IV. Lis memastikan perombakkan yang dilakukan tidak akan berpengaruh terhadap sistem manajemen organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perombakkan dilakukan bukan semata-mata karena kinerja yang kurang memuaskan, melainkan juga karena ketidakmampuan memimpin staf di bawahnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, mendukung rencana perombakkan SKPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Menurutnya, lelang ter-

buka dilakukan dengan tujuan baik, yaitu untuk memperoleh. Seseorang yang benar-benar tepat menduduki jabatan yang dipilih.

“Hal tersebut supaya kinerja Pemko Tanjungpinang lebih giat, sesuai keinginan wali kota,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang ini.

Ia juga mengatakan, usulan pengadaan lelang terbuka juga telah dibahas di dalam rapat APBD-P Kota Tanjungpinang. Dimana dalam rapat tersebut melibatkan gabungan komisi di DPRD Kota Tanjungpinang dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjungpinang.

“Kami minta BKD memastikan nantinya lelang menghasilkan Kepala SKPD yang benar-benar berkualitas seperti yang diinginkan Wali Kota,” tutupnya. (rm/bp)

Harga Gula di Tanjungpinang Melambung TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Harga gula pasir di Pulau Bintan perlahan naik. Selisih kenaikan harga mencapai Rp 2000.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bintan Setia Kurniawan mengatakan kenaikan harga gula pasir itu mulai terlihat pada toko distributor di Tanjung Uban.

Gula pasir yang semula dijual dengan harga Rp 350 ribu per karung dengan berat 50 kilogram, kini dijual dengan harga Rp 450 ribu.

“Kalau dihitung secara eceran, harga gula pasir itu dijual dengan Rp 9000 per kilogram. Dahulu harga per kilogram dijual dengan Rp

7500,” terang Setia.

Menurut Setia, kenaikan harga gula pasir ini disebabkan oleh kelangkaan barang tersebut. Dia memastikan dalam tempo dua pekan mendatang, persediaan gula pasir pada toko distributor di Tanjung Uban akan habis.”Penyaluran gula pasir ke Pulau Bintan dari Batam selalu melalui Tanjung Uban. Jadi, distributornya ada di sana. Namun, distributor mengaku bahwa persediaan gula pasir akan habis dalam dua pekan ke depan,” kata Setia lagi.

Dia menegaskan lagi bahwa kelangkaan gula pasir ini diakibatkan oleh pembatasan penyaluran barang tersebut oleh Kantor Bea dan

GULA dijual disejumlah tempat dan kedai di Tanjungpinang

Cukai. Pembatasan itu sudah dilakukan selama sepekan terakhir. ”Seharusnya pembatasan seperti ini dilakukan setelah persediaan gula pasir di lapangan sudah normal. Namun, saat ini perse-

diaannya belum normal, kok penyalurannya sudah dibatasi. Kondisi tersebut harus diatasi dengan pembahasan yang serius,” tegas PPNS pada Disperindag Bintan itu.(rm/kpnet)

Maret 2016, Kembali Penerimaan Pegawai di Seluruh Indonesia TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) akan membuka kembali penerimaan aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penerimaan ASN tersebut akan dibuka pada Maret 2016 mendatang.Informasi mengenai penerimaan ASN ini diungkapkan oleh penjabat gubernur Kepri Agung Mulyana, Minggu (27/9/ 2015). Agung mengatakan, pada waktunya, KemenpanRB RI akan mengeluarkan pengumuman resmi mengenai penerimaan ASN tersebut.”Memang Kemenpan-RB akan membuka penerimaan ASN di seluruh -

Indonesia. Wacana itu akan diwujudkan pada 2016 nanti,” ungkap Agung.

Agung yang juga menjabat Direktur Administrasi Bina Wilayah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini menegaskan, bahwa penerimaan ASN itu akan dibuka untuk

seluruh daerah diIndonesia.

Setiap daerah biasanya diberi kuota khusus oleh Kemenpan-RB. “Kami belum tahu berapa kuota untuk Kepri. Hal itu akan diumumkan secara resmi. Namun biasanya setiap daerah akan mendapat kuota,” jelas Agung lagi.

Menurut Agung, seluruh tes penerimaan ASN akan dikontrol langsung dari Kemenpan-RB. Setiap peserta akan mengikuti tes dengan sistem komputerisasi. Setelah dinyatakan lulus tes, peserta tersebut tidak semata-mata ditempatkan di Kepri tetapi bisa di daerah mana saja sesuai keputusan Kemenpan-RB. “Tetapi kami akan mengajukan permohonan setelah terima kuota dari Kemenpan-RB. Kalau kuotanya sudah diterima, saya akan meminta Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri (Robert Iwan Loureaux_red) membuat analisa jabatan (Anjab) untuk lowongan penerimaan ASN itu,” tegas penjabat gubernur Kepri ini. (rm/trib)

KARIMUN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

6

Pekerja di Karimun Demo

Minta Perda Ketenagakerjaan Dipatuhi KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun minta pihak eksekutif dan legislatif, untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan untuk dapat dipatuhi dan diaplikasikan oleh stok holder tanpa terkecuali. Permintaan itu disampaikan dengan cara melayangkan surat resmi minta hearing ke DPRD Kabupaten Karimun, Jumat (25/9/2015) lalu.

Ketua FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar, mengatakan khusus persoalan Perda Ketenagakerjaan tersebut sudah lama digaung-gaungkan dan juga mendapat respon positif dari ekskutif tapi sayangnya sampai saat ini, tidak tahu nasibnya.

Makanya, pihaknya berinisiatif untuk melayangkan surat resmi ke DPRD Karimun agar diluangkan waktu menggelar

hearing.

“Kami usulkan hearing 1 Oktober tapi ya dikembalikan lagi kepada anggota DPRD karimun yang terhormat kapan bisanya. Kalau bisa sebelum akhir tahun lah. Sudah lama kami minta perda ini, Pemkab pun melalui Dinas Tenaga Kerja sudah oke tapi kok sampai sekarang tak ada realisasinya, makanya kami inisiatif sendiri masukkan surat hari ini,” kata Fajar.

Persoalan Perda Ketenagakerjaan dan BLK itu, kata Fajar, dinilai cukup signifikan, apalagi sebentar lagi tahun 2016, sudah mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA.Tantangan buruh atau pekerja lokal akan semakin berat, salah satunya perihal perlindungan. Selama ini, pihaknya menilai belum dijalankan sebagaimana mestinya.”Aturan yang ada itu sebenarnya sudah bagus cuma multi tafsir. Multi

DEMO buruh FSPMI di Kantor Bupati Karimun, (1/9/2015)

tafsirnya itu yang kadang dijadikan tempat berlindung oleh perusahaan. Itu baru sesama kita, bagaimana nanti dengan pekerja asing atau dengan perusahaan asing. Bisa-bisa pekerja

lokal tidak akan terpakai dan hanya jadi penonton di rumah sendiri,” jelasnya.

Selaras dengan itu, Fajar juga menilai perlunya ada BLK diKarimun. Untuk modal seper-

Direktur PDAM Tirta Karimun Masih Belum Diumumkan KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Siapa yang bakal duduk sebagai Direktur PDAM Tirta Karimun hingga kini belum dapat juga dipastikan orangnya. Padahal Test and Propert Test calon direktur PDAM Tirta Karimun sudah pun dilaksanakan awal September 2015 lalu.Namun hasil fit and propert testyang dilakukan oleh tim seleksi yang dipimpin oleh Prof. Firdaus bersama empat penguji lainnya hingga kini belum dapat diketahui secara pasti hasilnya.

Prof. Firdaus ketika dikonfirmasi terkait dengan hasil Test and Propert Test yang dilakukan terhadap salah satu calon Direktur PDAM Tirta Karimun belum mau mengungkapkan hasil keputusan tim.

Sementara asisten bidang perekonomian dan pembangunan Arnadi Su-

paat, ketika ditanya terkait dengan syarat khusus calon yang harus punya pengalaman selama 5 tahun di perusahaan air minum enggan untuk berkomentar banyak.

Menurutnya, kalau dirinya banyak komentar nanti takut salah komentar dan menyinggung orang lain.

Dari informasi yang diperoleh riaukepri.com, dari tiga calon yang mendaftar sebagai direktur PDAM Tirta Karimun hanya satu orang saja yang memenuhi persyaratan sebagai calon dan satu calon inilah yang dilakukan fit and propert test.

Salah satu syarat yang dirasakan cukup berat bagi orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon yaitu terkait syarat khusus, dimana calon Dirut PDAM Tirta Karimun harus memiliki pengalaman selama 5 tahun di perusahaan air minum yang dibuktikan den-

WADUK Sei Bati sebagai waduk utama air PDAM

gan surat keterangan dari perusahaan air minum dimana tempat ia bekerja sebelum nya.

Memang menurut sebagian pengamat, bahwa seharusnya tim penerimaan calon direktur PDAM Tirta Karimun tidaklah perlu terlalu kaku dalam Menetapkan persyaratan khusus, apalagi orang yang diingin-

kan ini untuk jabatan direktur PDAM bukan sebagai kepala teknis.

Beberapa masyarakat Karimun, sangat berharap agar jabatan direktur PDAM Tirta Karimun secepatnya dapat diisi mengingat masalah air bersih sangat vital sekali bagi kehidupan masyarakat di daerah ini. (rm/ rkep)

Terindikasi Banyak Bangunan di Karimun Tidak Miliki IMB

SALAH satu pengerjaan proyek bangunan yang sedang dikerjakan di Karimun

KARIMUN, RAKYAT MEDIA Keberadaan bangunan yang sudah berdiri namun tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di ‘Bumi Berazam’ Karimun diduga cukup marak. Hampir di setiap wilayah ditemukan bangunan tanpa IMB tersebut terutama di Pulau Karimun dan Pulau Kundur.Hal itu diungkapkan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kiprah Jhon Saputra, kemarin (28/9/2015).

Dia mengatakan, di sepanjang kawasan kota baru Coastal Area yang kedepan bakal jadi kawasan bisnis ada ditemukan bangunan yang belum ada IMB-nya.”Ini data ril yang didapatkan dilapangan yang ketika kami cros cek ke dinas terkait mereka hanya diam. Apa karena para tanah dan pemilik bangunan di sepanjang kawasan Coastal Area Karimun adalah ‘orang besar dan kuat’ di Karimun mereka takut salah omong, ini mestinya perlu diselidiki ,” ucap Jhon Saputra.

Jhon menyebutkan salah satunya pembangunan komersil area pertokoan dan kantor Raffles Square yang dikerjakan oleh Transpacific

Karimun Fajar Lestari di kawasan bisnis jalan lingkar pesisir Coastal Area Karimun yang berlokasi di RT/RW 03/12 Kelurahan Tebing. ”Ini setelah di cek ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, dipastikan pembangunan pertokoan tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ,” terang Jhon.

Menurut Jhon, mekanisme penindakan terhadap bangunan tanpa IMB dibedakan sesuai alas tanah.

Jika bangunan itu berada pada tanah milik masyarakat atau persil pribadi, maka ada kewajiban untuk memproses izin. Sedangkan pelanggaran yang sudah dilakukan tetap dikenai sanksi tindak pidana ringan. Sementara bangunan tanpa IMB yang berada di atas tanah negara, maka petugas berhak melakukan perobohan paksa.

Dan yang sedikit mengherankan lagi, lokasi pembangunan komersil area pertokoan dan kantor Raffles Square dulu nya tanah nya atas nama dan milik dari Pemerintah Daerah, tetapi kenapa bisa selanjutnya dimiliki oleh orang perorangan atau pribadi.”Ini bukan hanya seke-

dar persoalan IMB nya saja tetapi ada persoalan lain yang lebih besar yang diduga merupakan bagian dari permainan mafia tanah di Karimun ini, kami sedang mengumpulkan bukti dan kalau sudah lengkap bakal saya laporkan ke penegak hukum biar diselidiki,” tegas Jhon.

Terkait persoalan ini, Zai Zulfikar Komisi I DPRD Kabupaten Karimun yang mengurusi soal perizinan, meminta agar Pemkab Karimun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum bersikap tegas dan. mendesak agar melakukan penindakan kepada pemilik bangunan yang tak ber-IMB. “Pemda harus tegas dan konsisten dalam menegakkan Perda IMB. Karena perlu diketahui bangunanbangunan yang tak ber-IMB itu akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), katanya di gedung DPRD Karimun, Jumat (25/ 9/2015).

Zai Zulfikar menilai hal tersebut bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dari Pemkab Karimun.

Akibatnya banyak bangunan yang tidak memiliki IMB hingga berjumlah ratusan. Oleh karenanya ia meminta agar Pemkab lebih meningkatkan pengawasan terhadap bangunan, tidak hanya di sepanjang kawasan Coastal Area saja tapi juga di wilayah lain di Bumi Berazam.

“Jika sampai Surat Peringatan 3 belum juga diurus izinnya, maka bangunan-bangunan tersebut harus dibongkar,” pungkas Zai Zulfikar.

Zai Zulfikar juga mengingatkan, agar segala bentuk perizinan yang ada harus berjalan sesuai dengan mestinya. Pasalnya, masih banyak bangunan yang ada di ‘Bumi Berazam; yang menyalahi izin. (rm/kt)

ti lahan, ia yakin Karimun memadai.

Apalagi ada kabar, Kepri akan disiapkan jadi BLK percontohan dengan sertifikasi bertaraf internasional.

“Kita punya modal kok dari pemerintah pusat, seperti iuran tenaga kerja asing, kenapa itu tidak dimanfaatkan dari pada harus selalu seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan teori cuma seminggu tak jelas dan bayarnya mahal sementara praktiknya kurang, kan sama saja bohong. Lebih baik ambil yang berskala besar, misalnya pelatihan bidang perkapalan dan sejenisnya. Apalagi ada kabar Kepri mau disiapkan jadi BLK percontohan bersertifikat internasional, itu kejar dan usahakan dibawa ke Karimun,” tegasnya.

Adanya Perda dan BLK tersebut, Fajar menilai peluang bekerja bagi pemuda dan pemudi tempatan akan lebih besar karena di dalam perda itu mengatur terkait keharusan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Karimun untuk mempekerjakan setidaknya 75 persen warga tempatan. (rm/ tri)

PWI Kepri Kecam Tindakan Penganiayaan Wartawan KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Persatuan Wartawan Indonesia Kepri (PWI) mengecam keras tindakan sejumlah Oknum di Karimun yang melakukan kekerasan terhadap insan Pers yang bertugas di Kabupaten Karimun.

“PWI Kepri sangat menyayangkan kekerasan serta penganiayaan yang kerap menimpa insan pers di Karimun. Apalagi hal serupa sering terjadi, dan yang baru terjadi dialami rekan kita dari Haluan kepri yang mendapat kekerasan di kantornya sendiri. Penegak Hukum, terlebih Polres Karimun seharusnya bersikap tegas dan tidak pandang bulu, siapapun orangnya yang melanggar hukum harus ditindak. Jika ini tidak ditindak, maka akan semakin banyak, dan bahkan semakin parah penganiayaan yang menimpa pewarta dalam menjalankan tugas,” kata Sayban syah, Sekretaris PWI Kepri lewat sambungan selulernya, Selasa (29/09/2015) lalu.

Menurutnya, kejadian serupa sebelumnya telah terjadi dan semuanya telah dilaporkan ke Polres Karimun, namun disayangkan, proses penanganannya seakan lamban dan ragu dalam mengambil tindakan. ”Ini kejadian yang kesekian kali. Yang sekarang bisa saja hanya di aniaya, kalau dibiarin, tidak menutup kemungkinan nyawapun akan hilang. jangan tunggu jatuh korban nyawa baru Kapolres Karimun mengambil tindakan,” tegasnya lagi.

Hingga berita ini diunggah, Kapolres Karimun, AKBP I Made Sukawijaya

HENGKI Haipon Kepala Perwakilan Harian Haluan Kepri membuat Laporan Resmi ke SPK Polres Karimun,Kepri, terkait penganiayaan yang di Alaminya.

tidak dapat dimintai tanggapannya terkait Laporan pengancaman yang dibuat Hengki Haipon, wartawan senior Basko Grup biro Karimun.

Hengki yang didampingi belasan pewarta, secara resmi melaporkan kejadian yang menimpanya di Unit SPK Polres Karimun dengan Nomor Laporan LP-B/ 221/IX/2015/KEPRI/SPK/ RES KARIMUN. Dalam aduannya, pria asal ranah minang inipun mengatakan jika pengancaman dan penganiayaan yang menimpa dirinya disebabkan pemberitaan area pertokoan dan kantor Raffles Square yang dikerjakan oleh Transpacific Karimun Fajar Lestari di kawasan bisnis jalan lingkar pesisir Coastal Area Karimun yang berlokasi di RT/ RW 03/12 Kelurahan Tebing yang diduga tidak mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB).

“Saat mereka datang, saya sedang berada diluar kantor. Lantas staf kantor menghubungi saya dan mengatakan jika Amir Aca

dan sejumlah rekannya sudah berada dikantor. Setelah saya tiba dikantor, dia (Amir Aca_red) langsung membahas masalah berita yang dimuat di media kami terkait IMB. Saya coba jelaskan, namun mereka sepertinya sudah dalam kondisi emosi. Lantas beberapa rekanya mencoba menampar saya, dan saya tampis denga tangan. sesudah itu, Amir aca langsung memegang kerah baju saya sembari mengeluarkan kalimat makian dan ancaman,” jelas Hengki sesaat setelah membuat laporan di Mapolres Karimun.

Secara terpisah,Rinaldi Samjaya SE, Pemimpin Redaksi Haluan Kepri, ketika dimintai tanggapannya, terkait penganiayaan yang dialami kepala perwakilannya di Tanjungbalai Karimun kepri mengatakan, Saat ini kepala perwakilan sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, jadi kita tunggu saja eksen dari aparat penengak hukum, maaf itu saja dulu ya, katanya (rm/ktday)

Polres Karimun Bekuk Pengedar Narkoba di Hotel Paradis KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Jajaran Polres Karimun berhasil menangkap RS, pengedar narkoba jenis sabu seberat 1,5 Ons (58 Gram) di Hotel Paradis Tanjungbalai Karimun pada jumat (18/9/ 2015) lalu. RS adalah seorang residifis kasus yang berbeda dengan hukuman 10 tahun dan baru selesai menjalani hukumannya pada 2013 lalu.

Kapolres Karimun, AKBP I Made Suka Wijaya mengatakan penangkapan tersangka RS berawal dari laporan masyarakat sekitar.

“Anggota kita langsung menuju TKP (tempat kejadian perkara) dan langsung memperhatikan orang yang dimaksud,” Kata AKBP I Made Suka Wijaya saat menggelar Konfrensi Pers di Makopolres Karimun, Jalan Poros Kecamatan Meral.

KAPOLRES Karimun AKBP. I Made Suka Wijaya Menunjukkan Barang Bukti Sabu.

Senin (28/9/2015) lalu.

I Made juga mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan terhadap RS didapati 1 paket berbungkus rapi dengan menggunakan pelastik bening yang dimasukkan dalam amplop coklat yang telah diberi warna hitam diduga sabu.”RS lang-

sung kita bawa ke Polres guna penyeledikan lebih lanjut,” Katanya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya RS terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara atau maksimal 20 tahun dan denda Rp800 juta.(rm/btody)

NATUNA & ANAMBAS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

7

Koruptor Anambas

GUBERNURH.M. Sani saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Bandara Udara (Bandara) Letung di Pulau Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Februari 2016 Ujicoba Bandara Letung, Anambas TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Legislator DPRD Kepri dapil Natuna dan Anambas, Sofyan Samsir mengatakan Bandara Letung Kabupaten Anambas ditargetkan melakukan ujicoba penerbangan Susi Air pada Februari 2016 mendatang.

Target tersebut mengingat, saat ini bandara yang memiliki landasan sejauh 1.200 meter tersebut akan memasuki masa pengaspalan landasan pacu pada Oktober 2015 mendatang dan diperkirakan rampung pada akhir tahun ini.”Melihat proses pengerjaannya dapat diperkirakan pada 2015 ini, bandara tersebut rampung dikerjakan dengan landasan sejauh 1.200 meter,” ucap Sofyan Samsir.

Sementara itu, dari pengerjaan sampai pada tahap pengaspalan dengan biaya sekitar Rp90 milyar dari APBN 2015 tersebut diharapkan dapat segera rampung sebagaimana yang diharapkan masyarakat Kabupaten Anambas khususnya Letung.

Bahkan, landasan pacu sejauh 1200 meter tersebut bakal diperpanjang jadi 1650 meter dengan kucuran dana APBN 2016 sekitar Rp80 milyar. ”Kami memang mengharapkan bandara ini segera rampung, karena semenjak pesawat tidak ada terbang ke Matak, akses transportasi masyarakat Anambas terhambat, terutama untuk jalur transportasi udara,” kata Sofyan.

Maka dari itu, pihaknya akan terus mengawasi dan menggesa bandara Letung bisa segera rampung sesuai targetnya. Menurut Sofyan, dengan adanya bandara tersebut, masyarakat Anambas akan mudah melakukan akses transportasi yang lebih cepat untuk melayani arus datang dan pergi ke Anambas. ”Terutama untuk urusan kesehatan masyarakat, karena transportasi udara jauh lebih cepat dari pada transportasi laut,” ucapnya. (rm/ant)

Kembalikan Uang Korupsinya ANAMBAS, RAKYAT MEDIARaja Ishak (50), mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Anambas, kembali melakukan pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 168 juta, ke Kejaksaan Tinggi Kepri, Selasa (22/ 9).Raja Ishak adalah tersangka kasus korupsi proyek Master Plan Pariwisata di Anambas senilai Rp 1,092 miliar dari APBD tahun 2012.

Sebelumnya, yang bersangkutan juga telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 200 juta, pada (19/9) lalu. Dengan begitu kerugian negara senilai Rp 368 juta yang di nikmatinya telah keseluruhan dikembalikannya.

“Hari ini (kemarin,red) tim penyidik Kejati Kepri, kembali menerima uang pengembalian kerugian senilai Rp 168 juta dari tersangka Ishak. Sebelumnya tersangka juga sudah mengembalikan uang senilai Rp 200 juta. Total Rp 368 juta yang di nikmatinya sudah dapat kami pulihkan,” ujar Rahmat, Aspidsus Kejati Kepri, terhadap sejumlah wartawan.

RAJA Ishak koruptor Anambas (tengah) menunjukan uang yang dikorupsinya

Dikatakannya, walaupun yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara. Bukan berarti akan menghapus tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

KANTOR Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepri

lakukan, bagaimana untuk mendapatkan kembali uang kerugian negara dari para tersangka. Termasuk perkara Master Plan ini,” ujar Rahmat. (rm/red)

Catut Nama Pejabat Pertamina Coba Tipu Pengelola SPDN Atang Anambas

Mendagri Restui Pemekaran Tiga Kecamatan di Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIA - Setelah melalui proses panjang, akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui usulan pemekaran 3 kecamatan yang digagas masyarakat dan didukung DPRD kabupaten Natuna. Persetujuan tersebut dituangkan dengan keluarnya nomor kode area untuk 3 kecamatan.

Tiga kecmatan dengan tiga kode wilayah yang dimaksudkan, masing-masing Suak Midai dengan kode wilayah 21.03.04, Bunguran Batubi 21.03.05 dan Kecamatan Pulau Tiga 21.03.06. Selain 3 kecamatan, Natuna juga memekarkan 20 desa dan 1 kelurahan.

“Alhamdulilah hari Selasa lalu rekomendasi dari Kemendagri sudah kita terima sekaligus kode wilayahnya. Artinya ketiganya sudah definitif, “ kata Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra kepada para pewarta, Minggu (27/9) di Kota Ranai.

Hadi Candra mengatakan, cepatnya surat rekomendasi tidak lepas dari peran serta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yangmengawal langsung, seperti mendesak pemerintah daerah natuna untuk mengeluarkan surat rekomendasi, hingga ke jenjang Kementerian Dalam Negeri.

“Ya kita harus berterima kasih kepada Penjabat Gubernur dan jajarannya yang sudah banyak membantu dan concent dalam hal ini,” ujar Hadi Candra.

Dikatakannya, dengan sudah definitif 3 kecamatan tersebut, Hadi Candra berharap, pemerintah daerah segera mempersiapkan dan memfasilitasi apa yang menjadi keperluan kecamatan baru guna terciptanya pelayanan yang cepat dan mudah.

Hadi Candra juga berharap, dengan kecamatan baru ini dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan birokrasi. Selama ini masyarakat terkendala dengan rentan jarak tempuh yang dihadapi masyarakat yang memang Natuna dikenal sebagai daerah kepulauan.”Ya mudah-mudahan ini menjadi solusi masyarakat saat berurusan dengan administrasi yang selama ini terhambat dengan rentan jarak dan waktu,” pungkas Hadi Candra.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, bahwa pemekaran sejumlah kecamatan di Natuna terus diburu, hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pembentukan kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Natuna. (rm/hk)

Namun, dapat dipertimbangkan dalam proses penuntutan dalam persidangan nantinya.

“Tujuan utama penyelidikan suatu perkara korupsi yang kami

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA - Upaya penipuan dengan mencatut nama pejabat pertamina dengan modus menawarkan bantuan memasukkan bahan bakar minyak (BBM) untuk SPDN Antang yang di blokir mulai terjadi. Kejadian ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan Perikanan KKA, Yunizar.

Pasca pemblokiran Pertamina Regional I Medan terhadap minyak SPDN Antang, sejak Bulan Juli lalu SPDN Antang tak dapat menebus Delevery Order (DO) sebesar 60 ton perbulan.

Pemblokiran tersebut diakibatkan dahulu terdapat tunggakan

yang masih belum dibayarkan sebesar Rp120 juta. Tunggakan ini akibat selesih harga kenaikan BBM yang terjadi pada tahun 2014 silam, selisih penebusan akhir tahun perdana sebelum beroperasi selisihnya Rp2000.

Yunizar mengungkapkan, beberapa hari terakhir telepon selulernya terus berbunyi mendapatkan telepon dari orang-orang yang mengaku sebagai pejabat pertamina yang akan membantu pengurusan dibukanya blokir SPDN Antang.

“Sejak Kemarin sudah ada dua nomor yang masuk dan hari ini ada lagi nomor baru yang mengaku dari

pertamina,” kata Yuni (28/9/15).

Pada awalnya cerita Yunizar, ada telepon masuk dari orang bernama Richart mengaku dari pertamina medan dengan nomor hp085280992444 dia menyarankan untuk menelpon orang bernama Jhoni Kepala Pertamina Ranai dengan nomor hp 0811877986, namun setelah berkoordinasi dengan kepala Bagian Ekonomi KKA Eka Saputra ternyata bukan, karena Pak Jhoni di Ranai sendiri tidak tahu menahu akan hal itu.

“Setelah mengadakan pengecekan langsung ternyata disinyalir kedua orang ini adalah penipu yang menjual nama-nama pejabat, alasan mereka yakni akan membantu pembukaan blokir minyak SPDN Antang,” bebernya.

Yang paling aneha hari ini yakni sekitar pukul 10.00 wib, seseorang mengaku bernama Heru mangku disuruh direksi Pertamina Medan untuk menghubungi Yunizar, namun bahasa yang disampaikan tidak pas, karena tidak mengerti permasalahannya, bahkan saat itu Heru menyankan agar dibuat agen minyak sementara di Anambas selama SPDN di blokir.

“Saya langsung menelepon pi-

hak Pertamina Batam untuk koordinasi dan dari Saeful , Sales Eksekutif Industrial Fuel nama Heru tidak ada juga,” geramnya.

Pihaknya sendiri lanjut Yunizar, sangat berhati-hati terhadap permasalahan BBM ini, hal ini akibat sebelumnya ketua Koperasi nelayan yang mengurus SPDN antang telah ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebesar Rp145 Juta.

Saat itu sindikat penipuan tersebut beralasan kepada Bapak Tarmidji dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran minyak SPDN antang kala itu. Akhirnya pada tanggal 26 Januari Bapak Tarmidji mentransfer uang tersebut ke Rekening Eka Yuni Hartati sebesar Rp 10juta, lalu pada tanggal 27 Januari 2015 kembali lagi Bapak tarmidji mentransfer jumlah yang lebih besar Rp135 Juta. ke rekening yang sama.

“Ternyata setela dihubungi nomor tersebut tidak aktif dan akhirnya dana tersebut hilang begitu saja,” ungkapnya.

Akibat hal itu kata Yunizar, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pertamina agar jangan sampai persoalan seperti ini kembali terulang. (rm/gdn)

Nelayan Anambas Keluhkan Moratorium Ikan Napoleon ANAMBAS, RAKYAT MEDIASalah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas Yulius, mendesak agar Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, datang ke Anambas.

Menurutnya hal ini lebih fair ketika menteri bisa melihat langsung bagaimana kondisi nelayan khususnya nelayan budidaya ikan napoleon yang semenjak adanya moratorium ekspor ikan napoleon menjadikan perekonomian nelayan menjadi kalang kabut.

Apalagi kuota ekspor untuk wilayah Kepri ini khususnya Anambas sangat sedikit yakni berkisar 800 ekor pertahun hingga 1.000 ekor per tahun.Hal ini yang dinilai sangat memberatkan para nelayan budidaya. Pasalnya antara jumlah ikan yang ada sekarang ini dengan jumlah kuota ekspor sangat tidak sebanding.

“Jumlah ikan napoleon di Anambas ini sekitar 146 ribu ekor.

Jika kuotanya hanya 1.000 ekor, kapan ikan ini habis, bagaimana nasib nelayan. Pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana ikan yang ada ini bisa terjual. Makanya kalau bisa bu Susi harus datang agar bisa melihat

MEDIASI dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan di aula Rumah Makan Siantan Nur.

kondisinya langsung,” ungkapnya ketika mediasi dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan di aula rumah makan Siantan Nur Selasa (29/9).

Akibat adanya moratorium ini tegas Yulius, para pengepul ikan napoleon tidak berani menampung ikan dari nelayan lain. Akibatnya perekonomian saat ini sangat menurun drastis dibandingkan dengan sebelumnya saat ekspor ikan napoleon masih lancar.

“Dulu nelayan kecil bisa mencari ikan napoleon kemudian dijual kepada pengepul, satu ekor ratusan ribu rupiah meski hanya ukuran satu in-

chi. Tapi sekatang seukuran itu Ro20 ribu pun pengepul tidak mau ambil,” jelasnya.

Ia juga mendesak agar pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menyelamatkan nelayan budidaya dengan menjual ikan yang ada setelah itu baru mencarikan solusi lain bagaimana nelayan budidaya bisa beralih kebidang lainnya seperti budidaya kerang mutiara dan sebagainya.

“Kalau memang Anambas bau dijadikan daerah konservasi nasional ikan napoleon, maka pemerintah pusat bisa mengganti rugi ikan napoleon yang ada kemudian membuat peraturan atau

undang-undang agar ikan napoleon tidak bisa diambil lagi.

Jika ada yang melanggar akan berurusan dengan aparat penegak hukum, saya rasa itu lebih baik,” ungkap Yulius lagi.

Sementara itu Kepala Bidang Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Defrian, menjelaskan bahwasanya saat ini ada pengepul ikan yang mengaku sudah memeliharan sebanyak 36 ribu ekor ikan napoleon selama empat tahun lamanya. Dengan usia empat tahun itu dipastikan sudah siap untuk dipasarkan.

Dengan adanya moratorium tersebut kata Defrian, maka membuat nelayan tidak bisa berbuat banyak. Apa yang dikerjakan selalu salah. Bagaimana tidak, dalam setiap harinya ikan perlu makanan, jika tidak dikasih makanan maka ikan-ikan itu pasti akan mati.

Sementara itu pasaran tidak jelas hingga sekarang.

“Nelayan yang dirugikan, karena serba salah, dikasih makan hanya akan menghabiskan biaya saja sementara itu jika tidak dikasih makan maka akan mati.

Biaya untuk makan ikan itu mahal sementara itu pasar tidak jelas,” jelasnya kepada pihak Kementerian. (rm/gunawan)

BINTAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

8

Kapolres Bintan Bentuk Pemuda Lintas Agama Pemkab Bintan Gelar Upacara

Peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri BINTAN, RAKYAT MEDIA – Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-13 di Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Senin, (28/9/15).

Penjabat Bupati Bintan, Drs Doli Boniara,M.Si bertindak sebagai insektur upacara. Upacara tersebut juga dihadiri oleh Sekda Bintan, Ir.Lamidi,MM, Asisten Bupati, Staf Ahli, Ahli khusus, Kepala SKPD, Camat dan jajaran pegawai pemerintah Kabupaten Bintan.

Adapun tema peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan yang ke 13 ini yaitu “Melalui Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-13, mari kita tingkatkan semangat Ayo Kerja untuk membangun Kepulauan Riau yang lebih maju.

Dalam amanat Upacara, Penjabat Bupati Bintan, Doli Boniara menyampaikan sambutan Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Agung Mulyana, menyatakan, bahwa kita sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan daerah sebagai azam untuk jangka waktu 20 tahun kedepan 2005-2025. Sebagaimana dituangkan dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang provinsi Kepri. Azam jangka panjang tersebut menjadikan Kepri yang berbudaya, maju dan sejahtera.

Dalam rentang waktu 13 tahun sejak berdirinya provinsi Kepri, telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai. Untuk mengatur tingkat keberhasilan pembangunan dilihat dari beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, IPM, PDRB per kapita, Indeks Gini dan penduduk di atas garis kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia provinsi Kepri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang cukup baik.

Nilai IPM pada tahun 2010 sebesar 75,07 meningkat menjadi 76,56 pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2014 IPM provinsi Kepri berada pada peringkat ke-2 di wilayah Sumatera.

Dalam sambutannya juga, Doli mengatakan, pada tahun 2015 ini kita akan melaksanakan agenda Pemilu Kepala Daerah yang dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2015. Doli menghimbau untuk menjaga netralitas terhadap pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah nantinya. ASN dilarang terlibat dalam seluruh kegiatan kampanye termasuk memberikan fasilitas dan membantu dalam menyebarkan bahan-bahan kampanye.

Namun demikian, ASN dibenarkan menghadiri kampanye dari pasangan calon untuk mendengarkan dan memahami visi dan misi pasangan calon dengan catatan tidak menggunakan atribut ASN dan fasilita negara.

Selain itu, Lima instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengawalan percepatan anggaran yang perlu mendapatkan dukungan semua pihak, antara lain, pertama, Diskresi kebijakan tidak bisa dipidanakan, apabila dipandang ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan, bersifat administrasi, maka pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah/ APIP. Kedua , Tindakan terhadap kesalahan administrasi pemerintahan selain melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, juga terbuka untuk dilakukan tuntutan secara perdata, tidak harus dipidanakan dan permintaan untuk melakukan pengembalian. ketiga yaitu aparat dalam melihat kerugian negara harus konkret, jangan berasumsi, persepsi dan praduga, serta yang keempat, jika melihat ada melihat ada indikasi kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan temuan BPK dan BPKP, maka satker diberi waktu 60 hari untuk perbaikan. Dalam masa perbaikan 60 hari itu, aparat kepolisian,kejaksaan, aparat penegak hukum tidak boleh intervensi.(rm/*)

Menjelang Pemberlakuan MEA

Pariwisata Bintan Harus Lebih Kreatif BINTAN, RAKYAT MEDIA - Kesepakatan negaranegara di Asia Tenggara untuk menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal tahun mendatang mesti disikapi sebagai tantangan sekaligus peluang. Umumnya menyangkut sektor pariwisata di Kabupaten Bintan.

Karena itu, Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Agung Mulyana mewanti-wanti agar segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam mengelola sektor pariwisata. Terlebih bila mengingat sektor ini merupakan pendulang andalan pendapatan asli daerah (PAD) Bintan setiap tahunnya.

“Dalam MEA, akan terjadi lalu lintas tenaga kerja profesional dan lalu lintas modal investasi. Jadi Bintan harus bisa lebih berkreativitas dalam segala lini untuk terutama sektor pariwisata untuk menghadapi MEA,” ungkap Agung di sela-sela kunjungannya di Gedung Bintan Expo Center di Tanjungpinang, Sabtu (26/9/15).

MEA yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 mendatang, tambah Agung, harus bisa dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan besar bagi sektor pariwisata Bintan. Untuk itu, sekali lagi Agung menekankan agar segala lini dipersiapkan guna menyongsong MEA yang tak sampai hitungan 100 hari ke depan.

Untuk wilayah Kepri, Agung menilai selain Bintan dengan sektor andalannya pariwisata, Batam juga menjadi perhatian, mengingat Batam merupakan sektor industri yang sangat berkembang di Indonesia.”Bukan hanya Bintan saja.

Tapi semua daerah di Kepri. Jangan sampai Kepri ini goyah karena tidak siap menghadapi MEA,” ujarnya.

Penjabat Bupati Bintan, Doli Boniara menyambut baik masukan Agung Mulyana. Doli tak menyangkal MEA yang sudah di depan mata ini mesti disambut sebagai sebuah peluang dan bukan sebagai ancaman. Namun, menuju ke sana, segalanya memang mesti dipersiapkan. Baik itu fasilitas maupun sumber daya manusianya.”Kalau semuanya komitmen untuk menjadikan Bintan yang lebih siap menghadapi MEA, pasti semuanya bisa,” ujar Doli.(rm/bp).

BINTAN, RAKYAT MEDIA Dalam rangka Ulang Tahun (HUT) Gereja Katolik st Cosmas dan Damianus Bintan ke-50 Komunitas Pemuda Lintas Agama (Kompelita) Bintan terbentuk. Pembentukan Kompelita diprakasai oleh Kepala Kepolisian (Kapolres) Bintan, AKBP Cornelius Wisn Adji Pamungkas.

Komunitas ini sebagai wadah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena sesama umat harus saling menghargai dan menghormati.Kapolres mengatakan, perlunya kerukunan dalam kehidupan beragama sehingga terciptanya keharmonisan tanpa memandang perbedaan.

Karena kerukanan umat beragama perlu dijaga semua agama. ”Kita mengusung tema 50 Tahun Gereja Katolik Berbagi Suka Cita dalam Pentas Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama,” sebut Kepala Kepolisian (Kapolres) Bintan, AKBP Cornelius Wisn Adji Pamungkas.

Pengukuhan Kompelita ini dihadiri seluruh perwakilan umat bergama di Bintan. Mereka men-

PEMBENTUKAN Kompelita (Komunitas Pemuda Lintas Agama) Bintan diprakasai oleh Kapolres Bintan, AKBP Cornelius Wisn Adji Pamungkas

yambut baik terbentukan komunitas muda untuk menjaga kerukunan antar sesama ini. ”Komunitas ini sangat bermanfaat, karena seluruh umat beragama menyambut baik dan salinng menghormati dan menghargai sesama umat,” terang Kepala

Kepolisian (Kapolres) Bintan, AKBP Cornelius Wisn Adji Pamungkas.

Pengukuhan Kompelita ini dihadiri Asisten I Bupati Bintan, Kapolres Bintan, Kakankemenag Bintan, Kepala KUA Bintim, Uskup Kilarius Mohanurat, S. Pd

(Keuskupan wilayah Pangkal Pinang Prov Babel), unsur lintas agama Bintan.”Serta jemaat gereja Katolik berjumlah sekitar 300 orang,” kata Kepala Kepolisian (Kapolres) Bintan, AKBP Cornelius Wisn Adji Pamungkas. (rm/ polda)

Warga Tuding PT BMW Lagoi Bintan Serobot Lahan Warga

KETUA RT Taher, Menunjuk Lahan Warganya Yang Diduga Diserobot PT. Buana MegaWisatama (BMW) Lagoi Bintan

BINTAN, RAKYAT MEDIAKetua RT 03 RW 01, Kampung Baru, Lagoi, Taher, menuding PT Buana Megawisatama (BMW) menyerobot lahan milik warganya seluas 12 hektare (ha) lebih, atas nama Muhammad Ali (52) dan M Hanapiah (50) Lokasi di Lagoi Bay. Lahan tersebut dahulunya merupakan kebun kelapa, dengan jumlah tanaman kelapa 100 pohon.

Saat ini sudah diratakan, pengurugan dengan alat berat.”Warga saya bernama Muhammad Ali membeli dari almarhum Bulat, pada tanggal 4 Agustus 1978. Masih ada surat jual belinya,” kata Taher, Tanjunguban, Senin (28/9/2015) lalu.

Pada surat jual beli tertulis, sempadan pada bagian utara berbatasan dengan laut. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik ke-

luarga Bujang. Selatan berbatasan dengan hutan. Timur berbatasan dengan laut. “Tertulis sebagai saksi A Bakar S, dan Rasid. Dengan mengetahui kepala kampung Tiksetin,” jelas Taher.

Kepemilikan tanah milik Muhammad Ali, selain dengan surat jual beli tahun 1978, juga surat keterangan Kepala Desa Sebong Lagoi, Nomor 89/SK/SL/XII/2012, yang dikeluarkan tanggal 2 November tahun 2012, ditandatangani Roslan, sebagai Kepala Desa.

Sedangkan milik M Hanapiah, selain surat jual beli nomor 02/SLV/89 tanggal 13 Mei 1989, juga diperkuat dengan surat keterangan Kepala Desa Sebong Lagoi, Nomor 90/SK/SL/XII/2012, yang dikeluarkan tanggal 2 November tahun 2012, ditandatangani oleh Roslan, Kepala Desa Sebong Lagoi.

Pada surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Sebong Lagoi tersebut, juga tertulis, belum diganti rugi oleh pihak manapun.

Kini, di atas lahan milik Muhammad Ali itu sudah menjadi lokasi hotel The Sanchaya, seluas 0,5 ha.”0,5 ha ini didalam wilayah pagar mili hotel Sanchaya. Sedangkan

11,5 ha, saat ini diurug dengan alat berat oleh PT BMW,” jelas Taher.

Persoalan penyerobotan lahan ini, pernah ia adukan kepada mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad, sewaktu ia masih menjabat. Waktu itu Ansar berjanji, akan menjembatani. Mempertemukan dirinya, warganya, dengan PT BMW, Hotel Sanchaya dengan pemerintah. ”Tetapi pernyataan pak Ansar tidak pernah dilaksanakan. Hanya omong kosong, tidak ada bukti dan banyak cerita,” ungkap Taher kesal.

Sementara itu, perwakilan Hotel The Sanchaya, Tyas, mengatakan, ia tidak mengetahui persoalan lahan milik Muhammad Ali, seluas 0,5 ha yang sekarang sekarang menjadi milik hotel The Sanchaya.

Karena hotel The Sanchaya, membeli dari PT BMW. Tidak membeli dari pemilik perorangan. “Kami hanya berurusan dengan PT BMW dalam hal lahan. Tidak ada pihak lain,” kata Tyas.

Sepengetahuannya, persoalan jual beli lahan dengan PT BMW sudah selesai. “Persoalan PT BMW dengan warga, kami tidak mengetahui. Itu ranahnya PT BMW,” jelas Tyas.(rm/btody)

Bangunan Tapal Batas Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang Asal Jadi?

BINTAN, RAKYAT MEDIA Pembangunan gerbang tapal batas Tanjungpinang-Kabupaten Bintan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dinilai asal jadi.

Pasalnya pembangunan gerbang yang selesai akhir 2014 lalu tersebut terlihat berantakan. Di beberapa bagian juga sudah mulai rusak dan berkarat.Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri memang membangun gerbang tapal batas mulai 2014 lalu. Pembangunan tapal batas tersebut berada pada tiga tempat, yaitu perbatasan Tanjungpinang-Kijang di Jalan Nusantara, perbatasan Tanjungpinang-Kijang di Tanjung Moco dan Perbatasan Tanjungpinang-Toapaya di Jalan Raya Arah Tanjunguban.Pembangunan tiga tapal batas tahap satu tersebut menelan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar.

Namun warga menyayangkan pembangunan tapal batas tersebut tidak dilakukan dengan baik. Pengawasan dinas terkait juga dinilai sangat minim. Sehingga tapal batas yang seharusnya dilihat elok dan menjadi ikon di Tanjungpinang, justru terlihat asal jadi.

Seperti terlihat di tapal batas yang dibangun di Batu 14 Jalan Nusantara arah Kijang.

Di beberapa sisi, gerbang terlihat mulai berkarat. Selain itu profil bangunan tiang juga terlihat tidak di cor, melainkan hanya dipasang kerangka besi dan kemudian ditutup menggunakan fiber.

Di beberapa bagian juga terlihat ada potongan besi berlebih namun tidak dirapikan.

Tak hanya itu, beberapa motif penghias tiang beberapa waktu lalu juga sempat lepas.

Selain itu, profil di bagian bawah salah satu tiang penyangga yang rusak sejak lama juga tak kunjung diperbaiki.

Papan-papan sisa, pembuatan pondasi juga masih terlihat menempel dibawah tiang, tidak di lepas. Sehingga terkesan tidak ada finishing.

“Ini namanya buang-buang anggaran. Bangun gerbang kok asal jadi,” kata Hendro warga Batu 13 Jalan Nusantara.

Berdasarkan data di LPSE Tanjungpinang, pembangunan tapal batas Kota Tanjungpinang arah Kijang tahap I ini menghabiskan dana dari APBD Tanjungpinang 2014 sebesar Rp 403.510.790. Proyek ini dikerjakan oleh CV Dua Merpati Cemerlang dan selesai dikerjakan akhir 2014.

Selain tapal batas arah Kijang, pada akhir 2014, DKPP Tanjungpinang juga melelang proyek pembangunan tapal batas Kota Tanjungpinang

TAPAL Batas antara Bintan dan tanjungpinang yang diduga dibuat asal jadi

arah Tanjunguban dengan pagu anggaran Rp 900 juta.

Proyek ini dikerjakan CV Tri Buana Citra Perkasa.

Tak hanya itu, pada waktu yang sama DKPP juga menggelontorkan anggaran setengah miliar untuk pembangunan tapal batas arah Kijang tahap satu di Tanjung Moco. Untuk tapal batas di Tanjung Moco ini Pemko kembali menganggarkan Rp 1 miliar dari APBD 2015 sebagai lanjutan.

Koordinator National Korupsi Watch (NCW) Kepri, Mulkansyah mengatakan, pembangunan gerbang tersebut memang jelas-jelas tidak memenuhi standar pembangunan dan terlihat asal-asalan. ”Setelah kita lihat ke lokasi, pambangunan asal-asalan, tidak sesuai spek. Sebaiknya pe-

merintah daerah kalau bangun apa saja harus dengan perencanaan yang matang, sehingga jangan mengesankan proyek asal jadi saja,” katanya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan proses lelang proyek pembangunan gapura tersebut. Ia menegaskan jangan sampai ada indikasi, pelelangan proyek tersebut langsung main tunjuk.”Janganlah asal dimenangkan atau di tunjuk langsung kepada orang dekat atau keluarga saja. Akibatnya akan terjadi fatal berdampak kepada pembangunan di daerah. Kami akan menelusuri terkait proyek ini, bila ada permainan antara kontraktor dan pemerintah tentu akan kami bawa kasus ini keranah hukum untuk ditindaklanjuti,” pungkas Mulkan. (rm/trib)

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

FOTO bersama Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana beserta Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux dan Penjabat Bupati Bintan Doli Boniara

TAMPAK hadir Drs.Khazalik disela-sela kegiatan foto bersama dengan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

9

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana menyerahkan hewan qurban berupa satu ekor sapi kepada Pengurus Masjid Agung Al-Hikmah

Pj Gubernur Kepri Salat Idul Adha di Masjid Agung Al-Hikmah

Konsisten Dalam Membangun PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana beserta keluarganya salat Idul Adha 1436 H di Masjid Agung Al Hikmah Tanjungpinang, Kamis (24/8). Pada kesempatan ini, Agung juga tampak didampingi Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux dan bebera-

pa kepala SKPD. Usai salat Agung berkesempatan menyerahkan hewan qurban berupa satu ekor sapi kepada pengurus Masjid Agung Al-Hikmah. Hewan qurban tersebut akan dipotong bersamaan dengan hewan qurban lainnya yang ada di masjid tersebut pada,

Sabtu (26/9) dan akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar masjid.

Menurut Agung ada tiga poin penting yang bisa dipetik dari hari Raya Idul Adha ini, yakni masalah keteguhan iman yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Ismail, konsistennya

Siti Hajar ketika mencari air hingga tujuh kali bolak-balik ke bukit syafa dan marwa, dan yang ketiga fokus.

“Dari tiga poin itu, implementasinya untuk Kepri jelas sekali. Yakni kita ini daerah kelautan, maka kita harus fokus dan konsisten dalam mewujud-

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana menyerahkan hewan qurban berupa satu ekor sapi kepada pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah

kan pembangunan. Yakni yang sesuai dengan daerah kita, jangan semua mau dikerjakan tapi akhirnya tak ada yang bereas.

Intinya kita harus fokus dan konsisten,” ujar Agung. Ia juga berharap hewan qurban yang diberikan kepada masyarakat bermanfaat .

Bertindak sebagai Khatib pada kesempatan ini adalah H. Razali Jaya.

Adapun Razali Jaya dalam khotbahnya juga mengajak masyarakat senantiasa meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai suatu kesatuan yang berkurban dan yang dikurbankan. Keduanya

sama-sama ikhlas dan sabar meskipun samasama berat menerima perintah tersebut.

“Yang bisa kita petik dari momen ini adalah betapa besar iman dan taqwa mereka. Sehingga apapun yang diperintahkan Allah mereka ikuti. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mendidik anakanak kita agar lebih cerdas, beriman dan bertaqwa,” kata Razali Jaya.

Tidak hanya pelaksanaan qurban, namun juga masalah haji, karena hari Raya qurban dan hari raya haji adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.

“Inilah tolak ukur bagi

kita. Sejauh mana kita sejauh ini mentaati perintah Allah. Terutama perintah ibadah haji dan qurban. Semoga kita termasuk orang-orang yang ringan melakukan setiap perintah Allah,” ujar Razali dalam khutbahnya.

Usai salat, Pj. Gubernur Kepri Agung Mulyana menyerahkan sapi di beberapa masjid di antaranya di Masjid Agung Al-Hikmah, Masjid Jami Al-Hidayah di KM 16 arah Tanjung Uban, Masjid Sultan Riau Penyengat, dan Masjid Agung Batam Centre Kota Batam. (ist)

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana memberikan kata sambutan

FOTO bersama Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana didampingi Ketua LAM Kepri H Abdul Razak beserta Pengurus Masjid Agung Al-Hikmah

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana tiba di Masjid Jami' Al-Hidayah disambut Penjabat Bupati Bintan Doli Boniara

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana tiba di Pulau Penyengat di dampingi Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana bersalam-salaman bersama Pengurus Masjid Agung Al-Hikmah.

PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana bersama Ketua LAM Provinsi Kepri H Abdul Razakdi sela-sela acara kegiatan

SEKDAPROV Kepri Robert Iwan Loriaux bersalaman dengan Ketua LAM Provinsi Kepri H Abdul Razak

NUSANTARA

Website:www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

10

Koruptor BLH Langkat

Divonis 2 Tahun Penjara Herminta Sembiring, mantan Kepala BLH Langkat

MEDAN, RAKYAT MEDIA –Akhirnya Senin (28/ 9/2015) mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Langkat, Herman Sembiring, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider 2 bulan kurungan oleh Majelis hakimTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan diketuai Didik. Herman Sembiring dinyatakan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat ukur udara lingkungan tahun 2011 dan 2012.

“Dia terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31/1999 se-

bagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” ucap Ketua Majelis Hakim, Didik kepada wartawan. Atas putusan tersebut, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arief Kadarman menyatakan pikir-pikir.

Arief mengungkapkan, putusan tersebut lebih rendah dari pada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang pada beberapa waktu lalu menuntut terdakwa dihukum selama 5 tahun penjara, denda Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan kurun-

gan karena dinilai telah merugikan negara Rp 819 juta dengan rincian kerugian negara itu didapat dari tahun anggaran 2011 senilai Rp 286 juta dan tahun anggaran 2012 senilai Rp 533 juta.

“Perbuatan terdakwa dinilai telah merugikan negara Rp819 juta dengan rincian kerugian negara itu didapat dari tahun anggaran 2011 senilai Rp286 juta dan tahun anggaran 2012 senilai Rp 533 juta,” ungkapnya.

Menurut jaksa, terdakwa Herminta tidak dibebani membayar uang pengganti karena tidak menikmati uang kerugian negara biarpun dia dijerat dalam kasus 2 tahun anggaran, yakni pada tahun 2011 dan 2012.

“Dalam kasus ini, hakim sudah memvonis rekanan, mantan Direktur CV Arga Mulia, Tri Wahyudi dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, menyatakan dia terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan alat ukur kualitas udara dan lingkungan tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 819 juta,” pungkas JPU Arief Kadarman. (rm/sofian).

Polisi Ungkap Praktek Jual Bayi Di RS Mitra Sejati Medan MEDAN, RAKYAT MEDIA-Polresta Medan dan Polsek Delitua membongkar sindikat pedagangan bayi yang diotaki seorang bidan dan suaminya. Selain pasutri itu, polisi juga mengamankan kedua orangtua bayi laki-laki berusia seminggu yang akan dijual.

Sejauh ini, pelaku mengaku sudah 3 kali menjual bayi dengan harga Rp20 juta bagi bayi laki-laki, dan Rp15 juta untuk bayi perempuan. Magdalena br Sitepu (49) dan suaminya Zulkarnain Ginting (53), warga Jalan Perjuangan, Dusun I, Desa Batu Panjemuran, Namorambe adalah nama bidan dan suaminya.

Sementara orangtua si bayi adalah Jenda Sembiring (31) dan istrinya Tiara br Sembiring (28), warga Delitua. Mereka ditangkap saat akan transaksi dengan polisi yang menyaru sebagai pembeli di RS Mitra Sejati, Jalan AH Nasution Medan.

Kasus perdagangan manusia (trafficking) ini terungkap dari laporan masyarakat yang mengaku resah dengan ulah bidan Magdalena. Setelah memastikan kebenaran info tersebut, polisi pun melakukan penyelidikan. Dibantu warga, petugas yang menyaru sebagai pembeli menemui Magdalena di rumahnya.

Saat itu, polisi mengutarakan niatnya untuk membeli

TIGA tersangka kasus penjualan bayi di Mapolresta Medan.

bayi, Minggu (27/9/2015) pagi. Tanpa curiga, bidan tersebut menyetujuinya dan akan menghubungi kembali bila bayinya sudah ada.

Dalam kesempatan itu Magdalena juga menawarkan harga Rp20 juta untuk bayi laki-laki dan Rp15 juta bagi bayi perempuan. Karena calon pembeli setuju, Magdalena pun meminta uang muka Rp 2 juta pada polisi yang menyamar. Agar pelaku tidak curiga, petugas menyerahkan uang yang diminta.

Pada Senin (28/9/2015) siang, Magdalena menghubungi petugas melalui handphone. Kala itu Magdalena mengaku sudah menemukan bayi yang akan dijual berjenis kelamin lakilaki. Untuk itu, ia meminta petugas membawa sisa uang pembelian Rp18 juta.

Tak ingin buruannya

kabur, petugas pun mengamini permintaan Magdalena dan sepakat melakukan transaksi di RS Mitra Sejati, Jalan AH Nasution Medan. Setelah bertemu di lokasi, tanpa basa basi polisi langsung menyerahkan sisa uang tersebut lengkap dengan kuitansinya.

Selanjutnya Magdalena menyerahkan bayi itu disaksikan suaminya, Zulkarnain Ginting dan kedua orangtua si bayi Jenda dan Tiara. Setelah serah terima yang dibarengi perjanjian di atas materai itulah, polisi membekuk keempat pelaku.

Dari sana polisi mengamankan barang bukti kuitansi penerimaan uang, surat pernyataan mengadopsi, 1 buah alat suntik, 2 unit handphone. Selanjutnya, kedua pasutri dan bayi itu diboyong ke Polsek Delitua. (rm/sofian)

Polres Binjai Siapkan 500 Personil Amankan Pilkada BINJAI, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Resor Kota Binjai, Sumatera Utara, siapkan 500 personel untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar 9 Desember mendatang.

“Kita telah siapkan personel sebanyak 500 personil guna mengamankan tahapan hingga pelaksanaan pilkada yang diikuti tiga pasangan calon wali kota/wakil,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai AKBP Mulya Hakim Solichin, kepada wartawan belum lama ini di Binjai.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Mulya Hakim Solichin juga menjelaskan Polres Binjai mengkatagorikan kedalam daerah rawan satu.Selain personel dari Polres, untuk pengamanan pilkada juga dibantu dua SSK TNI dan puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kapolres berharap proses pilkada serentak yang diikuti oleh tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, akan berjalan aman dan tertib sehingga tidak ada benturan baik antar sesama pendukung calon maupun dengan pelaksanaan pilkada.”Kita berharap pelaksanaan pilkada ini berjalan lancar tanpa ada hambatan dilapangan hingga masyarakat senang dengan adanya pilkada ini,” ungkapnya.

AKBP Mulya Hakim Solichin Kapolres Kota Binjai

Pilkada Kota Binjai diikuti tiga pasangan bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota, dimana pada (24/9/ 2015) lalu mereka sudah mencabut nomor urut masing-masing yang dilaksanakan di pendopo Umar Baki rumah dinas Wali Kota Binjai.

Ketiga calon tersebut, nomor urut satu pasangan Muhammad IdahamTimbas Tarigan didukung Partai Demokrat dan PKS, nomor urut dua pasangan Juliadi-Muhammad Tulen didukung partai PDIP, PAN, dan nomor urut tiga Saleh Bangun-Dhani Setiawan Isma didukung Partai Gerindra, Nasdem, Hanura. (rm/sofian)

BARANG bukti Gas subsidi berbagai ukuran yang diamankan Polsek Medan Sunggal

Pengoplos Gas Subsidi di Medan Terbongkar MEDAN, RAKYAT MEDIA Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menegaskan, penanganan kasus penggerebekan gudang pengoplos gas bersubsidi yang dilakukan Polsek Sunggal, Medan, Rabu (2/9/15) lalu, masih terus berjalan. Karena itu tidak benar berhenti di tengah jalan, apalagi sampai disebut gudang kembali beroperasi pascapenggerebekan.

“Pemberitaan terkait kasus gas oplosan yang ditangani salah satu Polsek di Polda Sumut itu, rasanya

kurang pas. Karena kasus tersebut sedang ditangani,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto kepada wartawan belum lama ini di Medan Agus mengatakan demikian, setelah sebelumnya mencari tahu kebenaran rumor yang beredar luas di tengah masyarakat Sumut. Menurutnya, dari hasil pendalaman pemeriksaan yang dilakukan, penyidik bahkan berencana sudah akan menyerahkan berkas pemeriksaan ke kejaksaan untuk diteliti,

Senin (28/9/15) pekan lalu.

“Rencananya hari Senin (berkas,red) akan dikirim ke kejaksaan untuk diteliti (tahap pertama),” ujar Agus.

Atas langkah tersebut, Mabes Polri memuji kinerja Polsek Sunggal. Karena penyerahan berkas tahap pertama mampu dilakukan kurang dari sebulan pasca penggerebekan. ”Penyelesaian kasus ini termasuk cepat. Karena baru sekitar 23 hari teman-teman penyidik sudah bisa menuntaskan penanganannya,” ujar Agus. (rm/sofian)

Polsek Medan Barat Bekuk 3 Orang Pengedar Narkotika MEDAN, RAKYAT MEDIA - Keberhasilan Kapolsek Medan Barat, Kompol Siswadi,SH,MH,SIK, pantas untuk diacungkan jempol. Pasalnya, atas kerjasama dan kegigihan petugas Reskrim yang dipimpin Kanitreskrim, Iptu Oscar Stefanus Setjo,SH tersebut berhasil menangkap pengedar Narkoba jenis narkotika pada hari Kamis (24/09/ 2015) sekira pukul 15.30 Wib di Jalan KL.Yos Sudarso dekat pajak Gelugur kota Kecamatan Medan Barat.

Kapolsek Medan Barat, Kompol Siswadi,SH,MH,SIK di dampingi Kanitreskrim, Iptu Oscar Stefanus Setjo,SH, Minggu (27/9/ 2015) di halaman Mapolsek Medan Barat, menjelaskan kronologis penangkapan yang dilakukan anggotanya.

“Berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/ /IX/2015/ tanggal 24 September 2015 tentang tindak pidana Narkotika, atas nama pelapor Aipda Asmadi. Selanjutnya, tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Oscar Stefanus Setjo,SH bersama Panit 1 Iptu Alex Silalahi, dan anggota Aipda Asmadi,

Aipda Erwinsyah Lubis, Aipda Surya Irawan dan Brigadir Willy Siregar pada hari kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib, melakukan undercover buy dengan memesan inex kepada tersangka berinisial RY dan CS, lalu sekira pukul 12.30 Wib di Jalan KL.Yos Sudarso Kecamatan Medan Barat dan tim berhasil menangkap pelaku serta mengamankan inex sebanyak 200 butir warna pink merek telepon dalam bungkusan plastik, selanjutnya tersangka SY dan CS diboyong untuk dilakukan pengembangan.

Selanjutnya tim melakukan undercover buy melalui kedua TSK kembali memancing untuk memesan narkotika jenis sabu kepada inisial ED, lalu kemudian sekira pukul 15.30 Wib di sekitar Jalan KL.Yos Sudarso (dekat pajak Gelugur) Medan Barat tim berhasil menangkap tsk inisial ED beserta 10 bungkus (Bal) yang diduga berisi sabu selanjutnya ketiga tersangka dan berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat dan hingga saat ini

KANIT Reskrim Polsek Medan Barat menunjukan barang bukti

kami masih melakukan proses pengembangan, karena ada dugaan keterlibatan dengan jaringan Internasional,” terang Siswadi.

Adapun para tersangka yang berhasil ditangkap saat melakukan undercover buy antara lain: "ED(56) warga Tionghoa pekerjaan wiraswasta, alamat di Medan Timur, "CS(66) suku Mandailing juga beralamat di Medan Timur, " RY(35) warga Tionghoa, bekerja Wiraswasta tinggal di Lubuk Pakam dan di Kecamatan Medan Timur.

Sedangkan barang bukti yang didapat di tkp antara lain: 10(sepuluh) bungkus pelastik yang diduga berisi Narkotika gol 1, jenis sabu dengan berat kurang

lebih satu Kilogram, 1 bungkus pelastik yang diduga berisi Narkotika Gol 1 jenis pil ekstasi warna pink berlambang telephone berjumlah 200 (dua ratus) butir. 1(satu) unit Toyota Avanza BK. 360 NZ warna putih.uang berjumlah Rp.2.250.000 rupiah, 1 buah Handphone merek Nokia RM-908 warna hitam dan sim card 08126091xxxx, 1 buah HP Nokia dengan simcard 08126091xxxx, 1 BH Nokia dengan simcard 08137549xxxx, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 5950 AFU. Siswandi menambahkan, atas perbuatan para pelaku dikenakan pasal 112, 114 KUHPidana, dengan ancaman 20 Tahun Penjara dan Maksimal hukuman seumur hidup. (rm/sofian)

377 Jemaah Haji Debarkasi Medan Tiba di Asrama Haji MEDAN, RAKYAT MEDIA–Sebanyak 377 jemaah haji Kelompok terbang (kloter) dua Debarkasi Medan, yang berasal dari Padang Lawas Utara dan Kota Medan tiba di Asrama Haji Pukul 13.15 WIB, Selasa (30/ 9/2015) pekan lalu.

Kepala Bidang Haji dan Umroh Sumatera Utara Bahrum Saleh mengatakan, jumlah jemaah haji yang tiba di Asrama Haji sebanyak 377, yang terdiri dari 192 Padang Lawas Utara dan Kota Medan 185 orang.

“Kepulangan mereka ini sedikit terlambat, seharusn-

ya sesuai jadwal mereka sampai Bandara pukul 07.55 WIB, tetapi mereka tiba pukul 10.50 WIB di Bandara Kualanamu International Airport. Dan tiba di Asrama Haji sekitar pukul 13.15 WIB, yang wafat pada kloter dua ini tidak ada.” kata dia.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Padang Lawas Utara Tengku Falit, bersyukur karena tidak ada asal Padang Lawas Utara yang wafat atau pun sakit-sakit berat.

“Saya bersyukur jemaah kita selamat semua, padahal

PARA jemaah haji saat tiba di Asrama Haji

jemaah kita itu usianya banyak yang lanjut usia. Jika di persentasikan kurang lebih 60 persen yang lanjut usia.

Faktor ini mungkin karena banyak yang punya uang setelah beliau berusia,” katanya. (rm/sofian).

SAMBUNGAN

Website:www.rakyatmediapers.co.id

Sejumlah Kades dilakukan terhadap dana bantuan desa sebelumnya.

Hingga saat ini pencairan dana bantuan desa di kabupaten Anambas baru 4 desa dari 52 desa yang mendapat batuan tahap kedua di Anambas. Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Sekretariat Pemkab Anambas, Junaidi, membenarkan sampai saat ini baru 4 desa dari 52 desa yang baru mendapat bantuan dana desa tahap kedua.

Keempat desa tersebut antara lain, Desa Tarempa Barat, Desa Teluk Siantan, Desa Teluk Sunting dan Desa Tiangau. Jadi sebagian besar desa belum mencairkan dana desa. Sementara 48 desa lainnya belum mengajukan persyaratan atau SPJ untuk mendapatkan dana desa tersebut Dikatakan Junaidi, bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak akan mencairkan dana tahap kedua jika persyaratannya belum terpenuhi oleh pemerintah desa.

“Syarat utama untuk pencairan tahap kedua, seluruh desa wajib membuat SPJ tahap I. Dalam satu tahun, pencarian dana bantuan desa ini sebanyak tiga kali. Tahap satu dari bulan Januari sampai April, tahap dua dari Mei sampai Agustus dan tahap ke tiga dari September hingga Desember,” ujarnya.

Menurut Junaidi, kalau dihitung perkecamatan, desa-desa yang berada di Ke-

camatan Jemaja dan Jemaja Timur sampai saat ini belum ada satupun yang mengajukan SPJ untuk pencairan tahap kedua. Untuk pencairan dana desa tahap 1, rata desa menerima bantuan sebesar Rp160 juta,” jelasnya.

“Penyebat para kades ini lama mengajukan SPJ guna pencairan tahap kedua, mereka terbentur kelengkapan administrasi. Biasanya, kendala utama mereka membuat laporan baik itu perjalanan dinas dan sebagainya. “Ada yang kurang lengkap administrasinya, yang lainnya sudah lengkap tapi Surat Perintah Tugas (SPT) tak ada, kadang orang itu berangkat sendiri tanpa ada perintah dari camat,” tukasnya.

Dana bantuan desa yang dikecurkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA)tahap pertama melalui APBD Anambas tahun anggaran 2015 kepada 52 kepala Desa di Kabupaten Anambas bertujuanuntuk anggaran operasional desa dan perjalanan dinas disinyalir banyak deselewengkan oleh oknum Kades bersekongkol dengan oknum Camat.

Eddi Kepala Desa Lingai, Kecamatan Siantan Tengah ketika dikonfirmasi terkait bantuan dana desa dari Pemerintah melalui dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas, mengaku hingga kini belum menerima dana desa tersebut. Eddi mengaku, banyak desa yang kesulitan membuat laporan pertanggung

Beras Impor “Walaupun Karimun berada di wilayah Free Trade Zone (FTZ), tapi izin kuota dari Kementerian Perdagangan belum terbit. Berarti kegiatan pemasukan beras ke Karimun dianggap ilegal,” tegas Heru Pambudi.

Heru menegaskan, sampai sekarang belum ada izin dari kementerian soal importir beras, sehingga masuknya beras tersebut adalah, dianggap penyelundupan dan Bea dan Cukai tidak akan memberi toleransi atau tebang pilih bagi pelaku penyelundupan beras.

“Kita tegaskan, setiap usaha-usaha penyelundupan

beras dari luar akan kita tindak tanpa pandang bulu.

Pokoknya, kita tidak tebang pilih, semua pelaku penyeludup beras ilegal disikat,” tegasnya.

Sebaliknya, jika terbit izin kuota beras impor dari kementerian terkait, pihaknya akan memberikan beras impor masuk ke Kepri. “Kalau harga beras di Kepri melonjak tajam, nanti kita teruskan ke kementerian terkait sebagai referensi,” ujarnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan pemberian kuota

beras impor untuk wilayah Kepri. Mengingat daerah ini bukan penghasil beras seperti di beberapa daerah yang ada di Indonesia.

Sedangkan permintaan beras, setiap semesternya terjadi peningkatkan, dan harus segera carikan solusinya akibat larangan beras impor masuk ke Indonesia oleh Pemerintah pusat.”Ya benar, saya paham masalah di Kepri ini. Nanti kita koordinasikan dengan kementerian lainnya, tentang kuota beras impor,” kata Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan RI. (rm/ mawardi) Sambungan Hal. 1

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kata Rahmad, penyidik Kejati Kepri langsung membuat surat permohonan ke Kejaksaan Agung untuk melacak keberadaannnya. Selama satu bulan lebih pelarian tersangka, sebenarnya tim intelijen dan tim monitoring Kejaksaan Agung sudah mengetahui keberadaan tersangka di Jakarta.

Setelah diketahui secara pasti posisi tersangka, baru dilakukan penangkapan pada saat makan siang di warung makan bebek di daerah Tebet. Tersangka langsung digiring ke Rumah Tahanan Kejaksaan Agung di Salemba dan kemarin dibawa ke Tanjungpinang.

Dalam kasus ini, tim Satgasus Kejati Kepri menemukan dugaan permufakatan ja-

Pangkalan Militer Lebih lanjut Mahfudz menjelaskan, telah terjadi peningkatan eskalasi konflik di kawasan Laut Cina Selatan.

Indonesia memang tidak terlibat dalam sengketa itu tetapi ketegangan negara-negara yang bersengketa dapat mengganggu stabilitas kawasan, termasuk mengganggu keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah Indonesia, terutama TNI, wajib bersiaga penuh dan tentu didukung infrastruktur yang memadai, seperti pangkalan militer di Natuna.”Kami meminta Kemenhan (Kementerian Pertahanan) merespons sekaligus mengantisipasi terjadinya ketegangan nasional kita, jika ketegangan di Laut Cina Selatan ini semakin eskalatif. Kemenhan dan TNI sudah menyiapkan langkah-langkah,” katanya.

Penguatan wilayah Kepulauan Natuna menjadi sangat penting, karena wilayah itu berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. “Termasuk di antaranya penguatan pangkalan TNI di Pulau Natuna. Karena ini satu program yang disesuaikan dengan kondisi mutakhir, sehingga belum terakomodasi dukungan anggaran,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya menyatakan rencana

jawaban dana bantuan tahap pertama yang diterima sebagai persyaratan untuk mencairkan dana bantuan desa tahap ke dua.

“Kalau laporan pengelolaan dana desa yang saya ajukan ke Pemkab Anambas dengan dua desa lainnya di Kecamatan Siantan Tengah yaitu desa mengkait dan Kiangau Insyaallah sudah ok, hanya desa Siabu dan Telaga Biru yang sampai hari ini belum mengajukan laporannya, saye tak tahu apa penyebabnya. Sementara desa Telaga Biru dotolak camat karena tidak sesuai.

Sebab laporan SPJ ini yang menjadi persyaratan untuk mencairkan dana desa itu,” kata Eddi.

Menurut Eddi, masih banyak Kades yang belum mencairkan dana bantuan desa itu, kemungkinan karena sulit membuat SPJ nya,” Saye rasa banyak Kades belum mencairkan dana desa itu, karena belum ada laporannya, mungkin itu penyebabnya. Ada juga yang evaluasi oleh camat dilakukan di kedai kopi. Tapi tak taulah mungkin ada hal lain, sehingga mereka belum mengajukan pencairan dana itu,”kata Eddi lagi.

Di Kecamatan Siantan Tengah menurut Edi, Kades yang belum mengajukan laporannya adalah Desa Kiabu dan Telaga Biru. Dia tak mengerti apa penyebabnya.

Boleh jadi karena pengelolaan anggarannya tidak benar. Jadi takut untuk mengajukannya, kata Eddi. (rm/mwd).

Sambungan Hal. 1

Kejati Kepri Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Rahmad SH yang baru dilantik menggantikan Yulianto.

Dalam keterangan persnya Rahmad mengatakan, pengejaran tersangka dimulai sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Agustus 2015 lalu. Prosesnya cukup panjang. Untuk mengetahui keberadaan tersangka, penyidik menelusuri dari tempat awal anaknya sekolah di SD Sekupang, Batam ke tempat pindahnya di Depok.

“Sepertinya, tersangka sudah merencanakan pelariannya satu bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Soalnya, ia sudah memindahkan anaknya ke sebuah SD di daerah Depok, Jawa Barat.

Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Depok,” ungkap Rahmad.

Sambungan Hal. 1

Kemenhan membuka pangkalan militer di Natuna adalah dalam rangka antisipasi bila terjadi konflik di wilayah tersebut.

“Itu upaya antisipatif kalau di wilayah itu terjadi konflik yang tidak menguntungkan kita,” kata Tantowi di Gedung DPR RI. Ia menambahkan, dari beberapa pendapat ahli, bahwa wilayah yang berpotensi terjadi kerusuhan dunia ada di Laut Cina Selatan.”Ketika Cina bentrok dengan negara lain seperti Amerika Serikat, itu berada di beranda kita. Kita harus siap,” kata politisi Partai Golkar. Ia mengaku, apa yang diusulkan Kemenhan jauh dari kategori ideal dalam rangka mempertahankan keamanan, “Tapi itu harus disesuaikan kemampuan APBN,” katanya.

Yang pasti, dengan dibangunnya pangkalan militer di Natuna, bukan dalam upaya provokatif.”Tapi defense. Prioritas kita kan di poros maritim. Bangunan pangkalan membutuhkan beberapa alat perang,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur di perbatasan, khususnya, Pulau Natuna.

Menurut dia, Indonesia harus meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista)

hat terkait pengadaan alat kesehatan RSUD Karimun tahun 2014, yang merugikan negara Rp 1 miliar lebih dari Rp 6,7 miliar nilai kontrak. Modus operandi kedua tersangka menggelembungkan harga barang. “Estimasi kerugian negara mencapai Rp 1 miliar lebih, dari total anggaran Rp 6,7 miliar. Saat ini sedang dilakukan penghitungan oleh BPKP,” kata Rahmat.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 juncto pasal 3 juncto pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP. Untuk proses hukum lebih lanjut, Direktur PT KGS tersebut dijebloskan ke Rutan Kelas I B Tanjungpinang. (rm/mwd).

Sambungan Hal. 1 yang ada di Laut Cina Selatan.

Sebab, wilayah tersebut sedang panas diperebutkan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sebagai contoh yaitu memperbaiki landasan udara di Pulau Natuna. Karena landasan di pulau tersebut tidak bisa digunakan untuk pesawat tempur dan hanya bisa digunakan untuk pesawat angkut.”Kita memang punya alutsista (di sana), seperti kapal dan pesawat namun yang penting adalah landasan (di Pulau Natuna),” ujar Ryamizard saat ke Natuna, baru-baru ini. TNI sesungguhnya sudah bersiaga sejak lama mengantisipasi konflik perebutan kawasan itu. Sejak 1996, ribuan personel TNI disiagakan di Natuna maupun di Kepulauan Anambas, yang lokasinya tidak jauh dari daerah kaya minyak itu.

Indonesia belum bersengketa langsung dengan Tiongkok.

Sebelum isu peta Tiongkok dengan sembilan garis titik-titik menyinggung Natuna pada 2009, Vietnam dan Filipina yang sering perang urat saraf dengan Negeri Tirai Bambu itu.

TNI mencurigai Tiongkok sengaja memasukkan bagian dari Kepulauan Natuna dalam NineDash Line, batas tidak jelas yang digunakan pada peta Tiongkok untuk mengklaim sekitar 90 persen dari laut di daerah itu. (vvn/mtv/ant).

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

Puluhan Ton dikenal dan kabarnya yang paling banyak menerima berbagai mengirim barang . Tak hanya itu perusahaan ekspedisi JNE ini disebut sebut paling lihai meloloskan barang barang impor asal Cina ke luar daerah terutama Jakarta.

Tiap hari sedikitnya 100 ton atau dua kontainer perusahaan ini mengirim barang tersebut ke Jakarta. Barang yang dikirim juga berbagai aneka jenis seperti Handpon (HP), sperpat alat berat, pabrik, motor gede, dan minuman beralkoihol (Mikol). Dari praktik pengiriman barang degol ini diperkirakan miliaran rupiah negara dirugikan.

Sebelumnya lanjut sumber itu, barang barang ilegal asal Cina ini diloloskan secara ilegal melalui jalur laut menuju Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dari tembilahan barang itu diangkut dengan truk melalui jalan darat menuju ke Jakarta.

Tapi karena jalur laut belakangan ini tidak aman lagi, pengusaha ini mengalihkan pengiriman barang ilegal itu melalui jalur legal dengan menggunakan kapal Pelni dari pelabuhan Sekupang dan jalur udara dari Cargo Bandara Hang Nadim.

Agar barang ilegal asal Cina ini lolos dengan mulus dari daerah ini baik melalui laut maupun lewat bandara.

Pengusaha jasa ekspedisi ini

11

Sambungan Hal. 1

tidak bermain sendirian, mereka mengatur oknum petugas Bea dan Cukai untuk mengeluarkan dokumen PIB dan PIBK, ungkap sumber di Bandara Hang Nadim yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Lebih jauh sumber itu menyebutkan, praktek penyeludupan barang asal Cina dari Batam, sebelumnya pengiriman barang dengan sebutan barang degol tersebut dipereteli atau dipisah pisahkan satu persatu, tujuannya selain untuk mengelabui publik, dan juga barang yang dipacking tidak terlihat terlalu besar sehingga mudah diangkat jika menggunakan pesawat. Lalu ditempat tujuan barang barang degol itu kembali dirakit seperti aslinya Selanjutnya berbagai jenis barang degol asal Cinta ini bisa lolos dengan mulus keluar dari Pulau Batam hingga ketempat tujuan, barang degol atau barang poco poco itu mereka keluarkan melalui jalur legal seperti lewat pelabuhan Beton Sekupang dengan menggunakan jasa kapal Pelni maupun melalui cargo Bandara Hang Nadim, dengan dilengkapi dokumen resmi dari pihak Bea dan Cukai Batam Namun dokumen yang diterbitkan pihak Bea dan Cukai seperti dokumen Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) atau barang pindahan. Dimana dalam dokumen tersebut jenis barang yang tertulis dalam dokumen disamarkan menjadi barang aksesoris, sperpat dan barang pecahan seolah olah barang itu berasal dari Batam.

Padahal dalam bungkusan kotak yang dipacking dengan rapi tersebut, isinya berbeda dengan dokumen, dimana barang yang dikirim tersebut merupakan barang dilarang pemerintah seperti batrei handpone, mesin alat berat dan sebagainya.

Biasanya pihak Bea Cukai baik di hanggar bandara Hang Nadim maupun Hanggar pelabuhan Beton Sekupang tidak akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap barang itu, karena petugas sudah menjalin kerjasama dengan dengan importir nakal dengan menerima upeti dari meloloskan barang barang ilegal tersebut.

Terkait lolosnya barang barang degol dari cargo Bandara hang Nadim Batam, sejumlah porter pengangkut barang di cargo Bandara Hang Nadim ketika ditemui media ini mengakui setiap hari sedikitnya mencapai ratusan ton barang milik perusahaan ekspedisi JNE diberangkatkan dari batam menuju Jakarta dengan berbagaio maskai

Mengungkap Bobroknya oknum petugas imigrasi.

Pengamatan media ini Senin (28/ 9/2015) di KBRI yang terletak di Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, memperoleh informasi bahwa pungutan liar marak dan calo merajalela sudah menjadi pemandangan sehari hari. Bahkan calo yang bekeliaran di sekitar gedung KBRI bebas keluar masuk berurusan dengan petugas di bagian imigrasi dan ketenagakerjaan lantai bawah gedung KBRI. Pihak KBRI sepertinya sengaja memelihara calo untuk menguras ringgit dari kocek para TKI yang lagi terjepit dan membutuhkan kemudahan.

Sedikitnya pemohon paspor yang datang tiap hari ke gedung KBRI 1.000 hingga 1.500 orang, mereka datang dari berbagai wilayah di malaysia, ada yang mengaku kehilangan paspor, memperpanjang paspor, membuat paspor baru, paspor tendang, dan ada juga sudah memilkiki paspor tapi rusak, dan ada pula memohon SPLP untuk pulang ke tanah air. Belum lagi yang datang untuk mengurus visa Namun kebijakan pelayanan paspor dibidang imigrasi KBRI Kuala Lumpur terkesan mempersulit, petugas tampaknya sengaja memberikan pelayanan berbelit belit. Hal ini tujuannya bisa jadi agar pemohon bosan dan akhirnya mereka mengurus paspor melalui jasa calo yang sudah menjalin kerjasama dengan oknum tertentu di bagian imigrasi dengan biaya sepuluh kali lipat dari harga resmi Menurut sejumlah pemohon kepada media ini, bobroknya pelayanan paspor di KBRI Malaysia, dimulai sejak bidang imigrasi dijabat oleh Dwi Widodo. Sebelumnya ketika imigrasi dipimpin Bambang Widodo, pelayanan paspor cukup lancar, mudah dan bisa siap tepat waktu dengan biaya murah.

Pungutan liar boleh dikatakan hampir tak pernah terdengar, para WNI yang berada di Malaysia mengaku ketika itu tak pernah mendapat kesulitan saat mengurus dokumen di bagian imigrasi lantaran pimpinan imigrasi saat itu benar benar serius dan berkomitmen ingin memperbaiki pelayanan, selagi bisa dipermudah kenapa harus dipersulit Keterangan berhasil dihimpun media ini dari berbagai sumber di Malaysia menyebutkan, perekrutan dan penempatan calon TKI, masih didominasi calo, tidak jarang dengan menyalahi prosedur, seperti manipulasi atau memalsukan dokumen. Tampaknya kebijakan yang ditempuh pihak KBRI, belum mampu memberikan pelayanan maksimal. Faktanya, TKI terutama TKW terus menjadi korban seperti gaji tidak dibayar, dianiaya dan diperkosa majikan, ditangkap hingga mereka menjadi sapi perahan aparat di Malaysia Lebih parahnya lagi permaianan dibalik program pemulangan Pendatang Asing Tanpa Indentitas (PATI) oleh pemerintah Malaysia, bagi tenaga kerja ilegal Negara lain seperti dari banglades dan Philipina hanya dikenakan biaya pemulangan RM 400, dengan rincian biaya denda sebesar RM 300 ditambah dengan spesial pass sebesar RM 100.

Ironisnya, bagi tenaga kerja ilegal Indonesia yang diusir dari negara tersebut, mereka diharuskan membayar dua kali lipat dari Tenaga Kerja ilegal negara lain yaitu sebesar RM 800. Tak jelas biaya yang harus mereka bayar hingga membengkak sampai RM 800. Belum lagi biaya pembuatan paspor dan dokumen lainnya serta tiket transportasi pulang ke tanah air baik melalui laut maupun udara yang harus mereka tanggung sendiri.

Pihak KBRI seperti tutup mata

dan memekakan telinga terkait membengkaknya dua kali lipat biaya untuk program pengurusan pemulangan bagi TKI ilegal, pihak KBRI hanya berdalih biaya yang harus ditanggung untuk pemulangan mereka melalui jalur resmi dan aman merupakan urusan pemerintah Malaysia.

KBRI menilai program ini sebagai langkah positif yang harus dihargai.

Pihak KBRI berkilah tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri Malaysia Namun informasi yang diterima media ini dari sumber di internal KBRI Kuala Lumpur mengungkapkan, dua kali lipat perbedaan biaya yang dikenakan kepada TKI disebut sebut lantaran adanya permainan kongkalikong antara oknum pejabat di KBRI dengan salah satu perusahaan swasta International Marketing and Net (Iman) Resources Sdn Bhd yang mengatur pemulangan TKI ilegal melalui jalur resmi dan aman yang ditunjuk pemerintah Malaysia.

Bahkan, tak hanya itu dugaan permainan kongkalikong oknum pejabat KBRI Kuala Lumpur untuk menguras ringgit dari kocek para TKI yang berada di Malaysia, saat ini pihak KBRI Kuala Lumpur juga kabarnya telah menyerahkan pengurusan berbagai dokumen Visa dari Imigrasi Malaysia, Permit Kerja dan Calling Visa bagi WNI yang akan bekerja maupun menempuh pendidikan di Malaysia kepada perusahaam (Iman) yang dipimpin Dato Azri Bin Mohammad Zain ini.

“Bisa jadi, sudah ada permainan dan persekongkolan oknum pejabat KBRI dangan perusahaan (Iman), kenapa Tenaga Kerja bangsa lain seperti Banglades hanya membayar denda RM 400, sementara TKI kita harus membayar RM 800. Kalau tidak ada permainan dan kongkalikong mana mungkin. Kenapa mereka bisa, kita tidak ?,” ungkap sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Lebih lanjut sumber itu menyebutkan, bobroknya kinerja para pejabat pemegang kebijakan di KBRI Kuala Lumpur, tidak hanya dibidang pelayanan imigrasi dan ketenagakerjaan.

Akan tetapi, yang lebih parah lagi perlundungan terhadap WNI khususnya TKI ilegal yang ditangkap aparat Malaysia dikabarkan banyak yang dibiarkan dan tidak diurus.

Betapa tidak, lebih dari dua ribu TKI ilegal yang ditahan diberbagai penjara di wilayah Kuala Lumpur kondisinya sangat memprihatinkan.

Meski mereka diperlakukan tidak manusiawi, dicambuk dan hanya diberi makan satu kali dalam sehari.

Ironisnya pihak KBRI dikabarkan tak berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap mereka. Bahkan, pihak KBRI Kuala Lumpur disebut sebut jarang menjenguk mereka di penjara.

Sumber itu menambahkan, tak hanya para TKI yang ditahan diberbagai penjara kondisinya sangat memprihatinkan. Tapi TKI bermasalah yang berada di penampungan belakang gedung KBRI juga dikabarkan kurang terurus. Mereka yang jumlahnya mencapai ratusan orang kabarnya hanya mendapat jatah makanan ala kadarnya seperti makanan di dalam penjara.

Padahal anggaran yang dikeluarkan Kedutaan untuk membiayai TKI bermasalah yang berada di penampungan KBRI Kuala Lumpur kabarnya cukup besar. Anggaran yang mencapai jutaan ringgit setiap bulannya dilaporkan untuk biaya makan dan obat obatan bagi TKI disinyalir lebih banyak masuk ke kocek pribadi para oknum pejabat di KBRI, ungkap sumber media ini.

Sementara Minister Counsellor Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Trigustono Supriyanto, ketika dikonfir-

penerbangan.

“Setahu kami barang yang paling banyak adalah milik perusahaan ekspedisi JNE,setiap hari ada puluhan ton berang berbagai jenis yang dikirim perusahaan tersebut ke Jakarta, apa jenis barangnya kami nggak tahu, tapi bungkusan packingnya besar besar bisa jadi sperpat atau mesin. Ada juga handpone (HP), ujarnya.

Terkait maraknya pengiriman barang ilegal dari terminal cargo Bandara Hang Nadim Batam, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang Yusril, SE, mendesak Komisi I DPRD Kota Batam untuk melakukan sidak di terminal cargo Bandara Hang Nadim Batam.

“Sudah menjadi rahasia umum permainan pengusaha jasa ekspedisi dengan oknum Bea Cukai di terminal cargo, terkait lolosnya barang barang impor tampa dokumen, diperkirakan miliar rupiah negara dirugikan dari praktik ilegal importin nakal tersebut,” ungkap Yusril Sementara Kepala hanggar Bea Cukai Bandara Hang Nadim, ketika hendak dikonfirmasi tidak ada ditempat, menurut salah seorang petugas Bea Cukai, Kepala hanggar sedang keluar,” Ka Hanggar lagi keluar mungkin ke kantor besar,”ujarnya singkat. (rm/di).

Sambungan Hal. 1

masi media ini Senin (28/9/2015) di KBRI Kuala Lumpur terkait maraknya pungutan liar (Pungli), merajalelanya calo dan berbelit belitnya pelayanan paspor di bagian imigrasi KBRI membantah tudingan tersebut.

Trigustono yang baru delapan bulan bertugas dibagian penerangan dan sosial budaya KBRI Kuala Lumpur membenarkan, bahwa beberapa bulan lalu pelayanan paspor memang sedikit terkendala lantaran pihak imigrasi KBRI terutama dalam pembutan paspormulai memberlakukan Sistem Informasi manjemen Keimigrasian (SIMkim) atau menggunakan sistem Biometrik.

Dikatakannya, sistem biometrik pengurusan paspor WNI di KBRI Kuala Lumpur diberlakukan sejak Januari 2015 dan bertujuan untuk mencegah dan menghindari pemalsuan serta duplikasi dengan data yang dipalsukan. Karena sistem biometrik ini akan terhubung langsung ke jaringan keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi dan data yang diperoleh akan dikirim langsung ke Pusat Data untuk mendapatkan validasi.

“Sistem biometrik ini dapat menghindari pemohon pemilik paspor ganda, serta menghindari penyalahgunaan dokumen/paspor palsu. Selain itu, paspor biometrik juga bisa mengantisipasi praktek perdagangan orang, pemalsuan paspor. Jadi dengan menggunakan sistem biometrik saat ini pelayanan paspor sudah lancar.”kata dia.

Lebih lanjut Trigustono menjelaskan, kendala lain yang menjadi lambannya pelayanan paspor, mesin biomentrik yang digunakan tidak mampu menseken data yang masuk. Sedangkan kouta pelayanan paspor di KBRI hanya 200 hingga 250 pemohon. Sementara pemohon paspor tiap harinya mencapai 800 hingga 1.000 orang, akhirnya permohonan bertumpuk tumpuk untuk diselesaikan. “Meski demkian kita tampung semua,”jelasnya.

Trigustono menambahkan, bahwa isu adanya calo menjalin kerjasama dengan oknum di KBRI dalam pengurusan paspor menurutnya sama sekali tidak benar,”Sebenarnya sejak sistem baru ini diberlakukan mereka (calo-red) sudah susah membuat paspor ke dalam, pihak imigrasi tidak akan melayani calo lagi sehingga mereka membuat isu tidak benar. Dan kalau ada oknum di KBRI yang melakukan hal hal yang menyimpang, saksinya akan dipecat, kita tidak mau kecewakan WNI, pelayanan terus kita tingkatkan,”tambah Trigustono.

Terkait biaya pemulangan yang dikenakan kepada TKI sebesar RM 800, itu sudah murah, sebelumnya biaya pemulangan sebesar RM 1200,”Setelah kita upayakan minta diturunkan menjadi RM 1000, dan kemudian kita upayakan lagi menjadi RM 900 baru belakangan kita minta turun lagi jadi RM 800. Itulah upaya kita (KBRI-red) untuk membantu WNI disini, soal biaya atau kompoun itu bukan urusan kita, tetapi itu urusan pemerintah Malaysia,”ujar Trigustono Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali awak media ini akan melakukan konfirmasi langsung terkait bobroknya pelayanan paspor dan dugaan maraknya pungutan liar di bagian imigrasi, mantan Kepala Kantor Imigrasi Surabaya ini tak bersedia ditemui. Menurut sekretarisnya Kartika Dwi Widodo lagi sibuk sehingga tak bisa diganggu.

“Bapak lagi subuk melayani tamu, jadi tidak bisa diganggu, kalau mau ketemu bapak silakan ke bagian penerangan dulu, wartawan yang mau konfirmasi harus lewat bagian penerangan dulu,”kata Kartika.(rm/ mawardi)

KORAN UMUM

Senin, 5 -12 Oktober 2015 Minggu Ke-I

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 133 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

SATPOL PP LAPORKAN BRIPTU AT KE PROPAM POLDA KEPRI BATAM, RAKYAT MEDIAMenyusul kepolisian telah menetapkan 15 anggota Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Kota Batam terkait aksi pengeroyokan terhadap seorang Anggota polisi, Briptu At sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Kasat Pol PP, Hendri masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pimpinannya, yakni Walikota Batam, Ahmad Dahlan. Hendri yakin keputusan walikota akan memberikan perlindungan kepada anggotanya sesuai aturan yang berlaku.”Kita masih menunggu keputusan Walikota. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” kata Hendri, kepada media ini melalui telpon Kamis (1/ 10/2015) lalu.

Dalam upaya hukumn-

HENDRI. S.Sos Kasatpol PP Kota Batam memberikan pengarahan kepada anggota Satpol PP

ya, Satpol PP juga sudah melaporkan briptu AT ke provost Polda Kepri.

Laporan tersebut Briptu AT menghalang-halangi tugas penertiban yang dilakukan Satpol PP.”Kita sudah laporkan Briptu AT menghalang-halangi tugas kita,” tegas Hendri.

Hendri juga menyebutkan, saat ini pihaknya juga sedang mengupayakan penangguhan penahanan terhadap 15 orang anggotanya itu.”Kita akan berkonsultasi dulu dengan Kapolresta. Tapi kita lihat dulu perkembangannya,” terangnya.

Selain mengamankan 15 anggota Satpol PP, polisi juga mengamankan satu unit lori milik Satpol PP yang digunakan membawa Briptu At, saat ini lori tersebut ma-

sih berada di Mapolresta Barelang.”Sekarang diamankan untuk barang bukti. Tapi boleh kita bawa dengan mengajukan surat pinjam pakai untuk kegiatan,”ujarnya.

Kapolresta Barelang sendiri, Komisaris Besar Asep Safrudin, yang dikonfirmasi terpisah juga membenarkan, pihak Satpol PP Kota Batam membuat laporan ke Propam Polda Kepri.”Laporan itu di Propram Polda,” kata Asep.

Asep menambahkan, pihaknya terus memproses kasus pengeroyokan tersebut.

Ke 15 orang yang masih diamankan di Mapolresta itu terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. ”Yang ditetapkan tersangka sebanyak 15 orang,”katanya. (rm/trianto)

Biznet Segera Masuk Batam Delapan Begal di Batam Dibekuk Polisi

BATAM. RAKYAT MEDIA - Biznet penyedia layanan Telekomunikasi dan Multimedia di Indonesia mulai memperkenalkan produknya ke Batam. Biznet yang sudah hadir di Pulau Jawa, Bali dan Sumatra itu rencananya Januari 2016 mendatang akan hadir di Batam.

Saat ini perusahaan Multimedia itu sedang menyediakan jaringan Optik agar warga Batam segera menikmati layanan internet, data center dan Televisi kabel.

Ezy Fauziah Property Relation Manager Biznet saat menggelar acara perkenalan Biznet ke Batam di Harris Hotel bersama wali kota Batam Ahmad Dahlan, Senin (28/9) siang menjelas-

kan, perluasan jaringan Biznet ke Batam itu merupakan upaya Biznet untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan baik dari segi kualitas ataupun layanan. ”Untuk meningkatkan kuliatas dan layanan Biznet ini, kami juga menghadirkan inovasi baru yang menginspirasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” kata Ezy. Tahun 2015 ini Biznet melakukan pembaharuan pada keseluruhan identitas dan penampilan perusahaan. “Tanggal 26 Mei lalu, Biznet meluncurkan identitas dan penampilan baru dengan symbol “B” yang tampol lebih dinamis dan fleksibel,” ujarnya.

Bila sebelumnya Biznet

dikenal sebua brand “B2B” kini Biznet transformasi menjadi perusahaan yang melayani pelanggan baik B2B ataupun B2C yang melayani beragam produk, baik untuk kalangan bisnis maupun perorangan.

Selain itu Biznet juga sudah meluncurkan beberapa pelayanan baru yakni Biznet Wifi dan Biznet GIO Cloud. Biznet Wifi menghadirkan layanan Wi-Fi turbo prabayar yang memungkinkan penggunanya untuk akses internet dari Gedget tanpa perangkat tambahan dan Biznet GIO Cloud merupakan platform komputasi awan yang memberikan keuntungan bagi penggunanya. ”Batam target kita tahun depan.

Tahun ini Biznet sudah memperluas jaringan hingga ke Pulau, Jawa dan Sumatra dan sudah bisa dinikmati oleh 65 kota,” kata Ezy. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan menyambut baik hadirnya Biznet di Batam. Ia meminta kepada jajarannya agar mempermudah perizinan. Hal itu mengingat perkembangan zaman dimana IT menjadi salah satu kebutuhan untuk wilayah atau daerah perkotaan seperti Batam terutama untuk kebutuhan masyarakat, kawasan industri dan properti.”Mudahmudahan Biznet berhasil di Batam. Hal ini juga akan mendukung Batam sebagai Smart City,” kata Dahlan. (rm/bp)

PARA komplotan begal yang dibekuk oleh anggota Polsek Batu Aji

BATAM, RAKYAT MEDIA - Sedikitnya delapan remaja yang kerap buat onar dan begal jalanan berhasil diamankan anggota Polsek Batu Aji.Mereka ini tersangkut kasus pengeroyokan dan pembacokan terhadap Karnoval 20 tahun dan

Kapolsek menyebutkan, kedua korban ini bertanya ke delapan remaja tersebut.

Namun, para pelaku malah menganiaya dan mengeroyok. Apalagi para pelaku sedang dipengaruhi alkohol.”Awalnya, kedua korban ini mau menanyakan dimana alamat rumah temannya. Karena dianggap gelagak preman, gerombolan pelaku langsung membabi buta menganiaya dan membacok salah satu kepala korban,” kata Andy.

Kapolsek menambahkan delapan remaja ini dijerat pasal 170 ayat 1 dan 2 KHUP tentang pengeroyokan bersama-sama hingga mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (rm/kpnet)

Dua Kelompok Baku Hantam Rebutan Lahan Parkir BATAM, RAKYAT MEDIA - Keributan antar dua kelompok terjadi di depan kedai kopi Morning Bakery Batam Centre, Batam, Jumat (22/9/2015) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Perseteruan kedua kelompok tersebut dikarenakan masalah perebutan wilayah parkir.

Dari informasi yang diperoleh, satu kelompok yang menyebutkan diri mereka memiliki wewenang dari Dinas Perhubungan Kota Batam dan RW setempat

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1.

2.

3.

4.

Dayuri 21 tahun, dua orang pengguna jalan di Kawasan Tanjunguncang Jalan Marina City, Kamis (24/9) sekitar pukul 01.15 WIB. Kedelapan remaja itu diantaranya Aldi (25), Ibrahim (22), Fajron (22), Ruslan (26), Abdul Rahman

(17), Ilal (22), Riswan (22) dan Muhammad hasanuddin (17). “Berselang satu hari kita berhasil mengamankan delapan 8 pelaku begal sekitar Kawasan Tanjunguncang pada hari Jumat malam,” kata Kapolsek Batu Aju, Andy Rahmansyah, Selasa (29/9) Siang.

Menurut Kapolsek, masyarakat dan kedua korban berperan dalam menangkap remaja yang kerap berbuat onar dan begal jalanan ini. ”Awalnya, kita menerima laporan dari masyarakat bahwa ada korban pengeroyokan terhadap pengguna jalan.

Kemudian kita pun langsung menuju TKP dan membawa korban ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah, “ kata Kapolsek.

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490

untuk area parkir di kawasan Morning Bakery yang berada di kawasan Green Land Batam Centre itu. ”Kita berwenang karena memiliki izin,” ujar seorang pria di lokasi keributan.

Namun kelompok lain dari Serikat Parkir Kota Batam juga merasa mereka berwenang dalam pengelolaan parkir di kawasan tersebut.”Serikat parkir kota Batam sudah 14 tahun mengelola parkir. Mereka langsung saja mengklaim dengan membawa surat dari Dishub dan RW,” ujar ketua Serikat Parkir Kota Batam, Budi saat mediasi.

Entah siapa yang memulai, tiba-tiba saja baku hantam terjadi antara kedua kelompok. Perkelahian tersebut sempat direkam oleh seorang pengunjung Morning Bakery menggunakan ponselnya.Dari rekaman video amatir itu terlihat beberapa orang saling baku hantam.

Bahkan diantaranya ada yang membawa kayu dan memukul lawannya meng-

ILUSTRASI lahan parkir di Batam Centre

gunakan helm.

Beberapa saat kemudian, polisi dari Satuan Sabhara dan Polsek Batam Kota datang mengamankan situasi. Selanjutnya kedua belah pihak yang berseteru beserta manajemen morning bakery akhirnya diangkut ke Mapolsek untuk mediasi. ”Sempat terjadi selisih paham yang satu mengaku mendapat wewenang parkir dari RW dan Dishub,” ujar Kapolsek Batam Kota, Kompol Arif Budi Purnomo.

Setelah mediasi akhirnya pihak manajemen Morn-

ing Bakery mengambil keputusan dengan mengambil alih area parkir dan membayar langsung pada pemerintah daerah Batam tanpa perantara.”Saya tekankan untuk parkir di Morning Bakery tidak ada pihak ketiga. Karena manjamen langsung yang akan membayar kepada Pemda,” ujar Kapolsek Batam Kota, Kompol Arif Budi Purnomo..

Sejauh ini, lanjut Arif, belum ada diantara kedua pihak yang membuat laporan menjadi korban dari perseteruan itu. (rm/polda)

AGEN DAN KIOS KORAN UMUM RAKYAT MEDIA DI MEDAN Suyitno: Kios Jalan Niaga Pajak Batang Kuis, Marisi Purba : Kios Pajak Gambir Tembung, Agus: Kios Jalan Letda Sujono/Depan Aksara Medan, Sihite: Toko Buku Jalan Milinium Sei Sekambing Medan, Farida Sijabat: Kios Jalan Medan Binjai Tomang Elok Medan, Juraidah: Kios Jalan Gaperta Helvetia Medan, Butet : Kios Simpang Zipur Medan, Sulaiman : Kios Jalan Kapt Sumarsono Pajak Pulau Brayan Medan, Pustaka Amal : Toko Buku Jalan Setia Luhur Pulau Brayan, Neta Ginting : Kios Jalan Amal/Gaperta Ujung Medan Sunggal, H. Nurdin : Kios Jalan Pinang Baris Sunggal Medan, M.Yusuf : Kios Simpang Kantor Bupati Stabat, Alim Siregar : Kios Tugu Binjai, Toko Buku Amka, Jalan Jend A.Yani Binjai, Kios Rokok Aan : Tanah Lapang Merdeka Binjai, Edison Dalimunte : Kios Jalan Binjai Km12 Depan Supermarket Mandiri Medan, Ibu Rini : Simpang Pos Padang Bulan Medan.