Edisi 130

KORAN UMUM

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 130 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmedia.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Diduga Ada Uang Pelincin Dalam Proses Pengalihannya

BP Batam Jual Lahan Jalur Hijau Untuk Pertokoan BATAM, RAKYAT MEDIA-BP Batam khususnya di bagian lahan belakangan ini menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya, instansi yang dipimpin Mustofa Wijaya ini doso-

rot tidak hanya karena banyak lahan di Batam yang dikuasai calo dan makelar lahan.

Namun dibeberapa lokasi lahan yang difungsikan untuk jalur hijau

atau fasilitas umum juga sebagian besar sudah dikuasai para makelar lahan untuk dialih fungsikan menjadi areal pertokoan. Ironisnya pengalihan lahan terbuka hijau tersebut dis-

inyalir karena adanya persekongkolan oknum pejabat BP Batam.

Padahal Idealnya 20 persen lahan yang ada di Kota Batam difung!Bersambung ke Hal 11

RATUSAN ruko Central Aladin milik PT Glory Point yang masih dalam tahap pembangunan ini berdiri dilahan jalur hijau

Ir.Mustofa Wijaya Ketua BP Batam

Kapal Perang Indonesia

Terkait Kasus Korupsi Dana PPID

Ikuti Latihan Multilateral TPR di Bintan

Sekda Anambas Diduga Kuat Terlibat

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran TNI Angkatan Laut (AL) mengikuti latihan multilateral Tindakan Perlawanan Ranjau (TPR) Western Pacific Mine Countermeasure Exercise (WP MCMEX).

Latihan tersebut melibatkan 16 negara negaranegara kawasan Pasifik Barat yang tergabung dalam Western Pacific Naval Symposium (WPNS) di sekitar Perairan Timur Pulau Bintan dan Selat Singapura, !Bersambung ke Hal 11

TIGA Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran TNI AL mengikuti latihan multilateral Tindakan Perlawanan Ranjau (TPR) Western Pacific Mine Countermeasure Exercise di Laut Bintan

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Fakta baru terungkap dipersidangan kasus korupsi dana PPID Anambas. Dimana Salmiah yang menjadi saksi terhadap tiga terdakwa di persidangan menyebut bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Radja Tjelak Nur Djalal SPP pencairan sisa dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Anambas 2011 sebesar Rp4,87 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Anambas, Salmiah, saat menjadi

Raja Celak Nur Djalal Sekda Anambas

saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi dana PPID Anambas dengan terdakwa

Handa Rizky, mantan Kepala Cabang Pembantu Bank BNI 46 Tarempa di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang baru-baru ini.

Keterangan yang sama juga disampaikan Salmiah ketika menjadi saksi terhadap tiga terdakwa dalam kasus yang sama, yakni, Surya Dharma Putra, Welly Indra dan Efian pada sidangan berikutnya.

Dalam keterangan persidangan, Salmiah, mengatakan dana PPID itu dicairkan berdasarkan SPP dan SPM yang ditandatangani Sekda selaku Pengguna Anggaran (PA), kemudian diikuti dengan pembuatan surat perintah pencairan

dana (SP2D) langsung (LS) ke rekening Simpanan Sementara (Simsem) Bank BNI 46 Tarempa. “Saya hanya diminta PA yakni Sekda Kabupaten Anambas, Radja Tjelak Nurjalal untuk membuat SP2D atas SPP dan SPM yang dibuat sebelumnya.

SP2D digunakan sebagai perintah pencairan dana dari Kas Umum Daerah ke rekening Simsem dengan nomor rekening yang sudah diberikan,� kata Salmiah pada majelis hakim yang dipimpin Jupriyanto, dengan hakim anggota Patan Riadi SH dan Lindawati SH. !Bersambung ke Hal 11

ASN Pemkab Bintan Diberi Penyuluhan Hukum

Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi PENJABAT Gubernur Kepri resmikan enam unit pembangkit listrik tenaga disel di Kundur, Karimun

Penjabat Gubernur Kepri

Resmikan Enam Unit PLTD di Kundur KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Setelah dilantik sebagai penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana, terus bekerja dan turun ke berbagai daerah di kepri untuk melihat langsung permasalah yang belum dilaksanakan oleh Guibernur sebelumnya.

Salah satu yang terus diupayakan adalah masalah listrik di kepri yang masih menjadi ken!Bersambung ke Hal 11

PENJABAT Bupati Bintan, Doli Boniara tengah pakai baju batik

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran para aparatur pemerintah daerah, terhadap hukum serta mengurangi tindakan yang melanggar hukum.

Penjabat Bupati Bintan,Doli Boniara mengatakan, perlu adanya upaya penyuluhan dan penerangan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidanakorupsi.

Lebih lanjut mantan Ke-

pala dinas Pemuda dan Olahraga ini mengatakan, tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan iritegritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.

Menurutnya, dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama antar lembaga.

Cara mengubah tata kerja pemerintah banyak seka-

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muhammad SaniNurdin Basirun bersama tim menyatakan siap berjuang dengan masyarakat Kepri untuk melanjutkan pembangunan.

Kepada wartawan, Sani dan Nurdin bersama Ahars Sulaiman selaku ketua tim pemenangan SaNur menyatakan sangat bersyukur, atas didapatkanya nomor urut

!Bersambung ke Hal 11

!Bersambung ke Hal 11

Dukungan Kepada Pasangan Sanur Terus Mengalir

BATAM

Website: www.rakyatmedia.co.id

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

2

RW.01 Dotamana Adakan Pesta Kemerdekaan RI Ke-70 BATAM, RAKYAT MEDIA-Peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Indonesia selalu dirayakan meriah oleh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Tak ketinggalan RW.01 Taman Dotamana/ Grand BSI, Kota Batam.

Untuk momen bersejarah ini, pengurus RT/RW.01 Taman Dotamana juga menggelar acara pesta rakyat yang cukup meriah melalui berbagai acara permainan dengan hadiah yang menarik yang dikemas dengan tema “Pesta Kemerdekaan RI ke-70”.

Berbagai program seru dan menarik digelar tepat pada 30 Agustus 2015 di komplek perumahan Taman Dotamana Indah. Menurut Ketua RW I Dotamana, Eddy Darory, dalam rangka memeriahkan dan merayakan pesta kemerdekaan RI ke70 tahun ini, panitia telah menyiapkan berbagai permainan untuk seluruh warga Dotamana.

“Ada 12 jenis permainan yang disiapkan untuk semua usia di 12 stand permainan, uang kupon Rp1 dan Rp.2 yang berwarna putih akan diperebutkan dalam permainan tersebut. Dengan berbagai macam hadiah yang disediakan warga dapat membeli beragam barang hadiah menarik yang disediakan di toko rawe rawe rantas,’ ujar Eddy.

Eddy yang didampingi Ketua RT.01 Sakimin menambahkan, warga juga bisa menikmati berbagai makanan dan minuman di warung selendang Sutra. Bagi warga yang rajin dan pandai bermain, akan mendapat hadiah dan banyak uang dalam acara Pesta kemerdekaan yang diadakan RW.01 taman Dotamana,’kata Eddy.

Tak hanya itu lanjut Eddy, tepat pada 17 Agustus itu, pihaknya juga mengadakan upacara serta pengibaran bendera sang saka merah putih di tempat yang sama dalam rangka memperingati detik detik proklamasi 17 Agustus.

Dikatakannya, Upacara tersebut dihadiri ratusan ibu ibu perumahan dotamana, ia bertindak sebagai inspektur upacara didampingi Ketua RT.01 Sakimin, komandan Upacara Agus, pembawa bendera Husen, dan H Tatang yang membacakan doa.

“Dalam acara meraya pesta Kemerdekaan RI ke-70 pada hari Minggu tersebut, selain hadir seluruh warga Dotamana dan grand BSI serta tokoh kotoh masyarakat. Wakil Walikota Batam Rudi, juga hadir dalam acara tersebut,”terang Eddy mengakhiri penjelasannya.(rm/ gunawan)

ACARA kemeriahan pesta Kemerdekaan RI ke-70 taman dotamana

Sejak 1 September ATB Berlakukan Suplai Air Bergiliran BATAM, RAKYAT MEDIA - Mulai tanggal 1 September 2015, PT Adhya Tirta Batam (ATB) akan mulai memberlakukan rationing Dam Sei Harapan. Rationing merupakan program penggiliran suplai air kepada pelanggan dengan beberapa cara, salah satunya menurunkan kapasitas produksi agar ketersediaan air baku dapat bertahan lebih panjang.

“Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, curah hujan tahun 2015 di Batam jauh lebih kecil.

Intensitas curah hujan yang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya membuat damdam di Batam menyusut sangat signifikan,” ungkap Corporate Communication ATB Enriqo Moreno, Kamis (28/8/2015).

Ia melanjutkan, saat ini ketinggian air baku di Dam Sei Harapan tinggal 2,25 meter. Air baku di Dam Sei Harapan terus menurun setiap bulannya. Januari 2015

air baku Sei Harapan hanya menyusut 0,69 meter, Februari penyusutan bertambah menjadi 1,43 meter, Maret semakin menyusut menjadi 2,3 meter, April penyusutan bertambah menjadi 2,41 meter, Juni menjadi 2,92 meter, dan Juli 2015 penyusutan semakin signifikan menjadi 3,82 meter (lihat grafik 1).

“Oleh karena itu ATB harus melakukan rationing agar ketahanan air baku di Dam Sei Harapan dapat bertahan lebih lama. Bila air baku Dam Sei Harapan dimanfaatkan 100 persen seperti saat ini tanpa penambahan curah hujan yang signifikan, air baku di dam

tersebut diprediksi hanya akan bertahan hingga 8 Oktober 2015,” papar Enriqo.

Ia menuturkan, program rationing Dam Sei Harapan akan berdampak pada pelanggan di sebagian Tiban, Sekupang, Tanjung Pinggir, Tanjung Riau, Patam, dan sekitarnya. Saat rationing diberlakukan, suplai air kepada pelanggan pasti tidak akan sehandal saat normal, suplai air bersih yang dinikmati pelanggan otomatis akan berkurang.Tekanan air yang diterima juga kemungkinan besar tidak akan sebesar saat normal. ATB berupaya agar pelanggan tetap mendapatkan suplai

air, namun tidak dapat memastikan jadwal kapan pelanggan tersebut akan mendapatkan suplai air setiap harinya.

Selain Dam Sei Harapan, kekeringan juga berdampak pada dam lain di Pulau Batam. Seluruh dam mengalami penyusutan signifikan dan kemungkinan akan mengalami rationing.

Saat ini ATB akan melakukan rationing Dam Sei Harapan karena air baku dam tersebut yg paling kritis dibanding dam lain.

“Dam Ladi juga ada kemungkinan diberlakukan rationing dalam waktu dekat. Meski memiliki volume air yang hampir sama dengan Mukakuning, namun margin antara jumlah pelanggan dengan jumlah air baku sangat tipis. Apalagi bila air baku Sei Harapan tidak lagi mencukupi, Dam Ladi akan membantu menyuplai air ke pelanggan yang dialiri air dari dam tersebut,” tuturnya. (rm/btd)

Ribuan Rumah Warga di Sekupang Tak Dapat Pasokan Air ATB BATAM, RAKYAT MEDIA-PT Adhya Tirta Batam (ATB) tak lagi mengalirkan air ke ribuan rumah warga Kecamatan Sekupang, sejak Sabtu (29/8/2015) hingga Minggu (30/8/2015) lalu.

“Kami berusaha cari air sampai ke Tiban Kampung tapi sama juga.

Disana ATB juga mati,” ujar Udin, warga perumahan Graha Permata Indah sambil memegang dua buah galon air kosong kepada wartawan baru baru ini Menurut Udin, tak hanya warga Graha Permata Indah yang tak mendapat pasokan air dari ATB, warga yang tinggal di perumahan Siriaon, Villa Sampurna, Harapan Indah, Sun Beach, Tiban BTN, Tiban Mc Dermott, Tiban Kampung, Tiban Global dan perumahan lain disekitarnya juga krisis air.”Warga panik karena tak ada pemberitahuan sebelumnya,” kata pria 40 tahun ini.

Erik, warga lainnya mengungkapkan, sejumlah usaha air isi ulang di kawasan itu terpaksa tutup.

Beberapa rumah makan bahkan

laundry juga tak beroperasi karena mati air.”Harapan kami bisa pakai air galon tapi usaha galon juga tutup. Ini benar-benar kelewatan jika sampai besok (hari ini,red) air nggak ngalir,” ujar pekerja swasta ini.

Menurut Erik, air telah ngadat sejak Sabtu (29/8/2015) lalu. Warga berpikir pada malam atau subuh kemarin air kembali mengalir. ”Kami pun telah begadang sampai subuh jam empat. Tak ngalir juga,” katanya.

Yana, salah satu warga Tiban Indah mengaku terpaksa memboyong tiga anaknya ke Tiban Kampung untuk mandi di salah satu

SALAH satu kondisi dam di Batam yang menyusut

Box Redaksi

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh

PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000

Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)

keluarganya yang punya sumur untuk mandi. “Sekalian kalau pulang bisa bawa dua galon untuk kencing dan buang hajat,” katanya.

Chris, warga Tiba BTN mengungkapkan, air tidak lagi lancar sejak beberapa tahun terakhir apalagi siang hari.”Kalaupun ngalir hanya beberapa jam,”ujarnya.(rm/bp).

Dispenda Batam Buka

Anjungan Pembayaran PBB di Nagoya Hill BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam Kepulauan Riau membuka gerai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di mal dan pusat perbelanjaan untuk memudahkan masyarakat menunaikan kewajibannya.

Kepala Dispenda Batam Jefridin di Batam, Rabu, mengatakan anjungan pembayaran PBB dibuka di Kepri Mal, BCS Mall, Nagoya Hill, Mega Mal, SP Plaza Batuaji, dan DC Mal khusus pada Sabtu dan Minggu (29-30/8/2015).

“Kami ingin masyarakat yang sibuk kemudian baru punya waktu luang di akhir pekan untuk jalan-jalan, bisa sekalian membayar pajak di mal, jadi lebih praktis,” kata Jefridin.

Dispenda juga mengajak petugas informasi di mal menyosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk

Jefridin membayar PBB.”Jadi setiap jamnya nanti akan diingatkan oleh pusat informasi di mal tersebut,” katanya.

Ia mengajak seluruh warga agar segera membayarkan PBB sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2015.Jefriden mengingatkan, jika PBB tidak dibayar hingga tenggat waktu, maka akan dikenakan denda.

Dispenda selama ini sudah menyosialisasikan tenggat waktu pembayaran PBB, namun masih banyak

warga yang belum membayarkannya.”Kami selama ini juga sudah sosialisasi lewat radio, baliho, dan menyebarkan brosur kepada wajib pajak di beberapa lokasi lampu pengatur jalan,” kata Jefridin.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan waktu yang tinggal sepekan ini untuk membayar pajak.

Namun, bila belum juga dilunasi, maka Dispenda akan membuka layanan pembayaran PBB di gerai Bank Riau-Kepri di kantor Dispenda.”Kami juga mau minta ada ‘counter’ tambahan lagi, entah dari BRI atau bank lain,” kata dia.

Dispenda Kota Batam menargetkan penerimaan PBB pada tahun ini sebesar Rp95.150.000.000 dan hingga 26 Agustus Dispenda baru mengumpulkan Rp58. 942.437.267 atau 61 persen dari target. (rm/ant)

Bawaslu Ingatkan Baliho Milik Pemda Tidak Dimanfaatkan BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Riau mengingatkan calon kepala daerah petahana untuk tidak memanfaatkan baliho milik pemerintah daerah sebagai atribut kampanye dalam Pilkada 2015.

“Kepada petahana yang akhir masa jabatannya masih ada, tidak boleh gunakan fasilitas baliho atas dasar Pemda, sekarang sudah resmi sebagai calon,” kata Ketua Bawaslu Kepri Razaki Persada di Batam, Minggu.

Bawaslu mencermati banyaknya baliho untuk berbagai kepentingan sosialisasi program pemerintah milik pemerintah daerah memasang foto kepala daerah, yang juga merupakan calon kepala daerah petahana Demi keadilan, maka baliho dengan lambang pemerintah tidak diperkenan-

kan lagi sejak kepala daerah itu ditetapkan sebagai calon wali kota-wakil wali kota, atau gubernur-wakil gubernur peserta Pilkada. ”Baliho petahana dilarang menggunakan simbol pemerintah,” kata dia.

Bila masyarakat menemukan pelanggaran itu, maka diharapkan melapor ke Panwaslu tingkat kabupaten kota, agar prosesnya bisa dilanjutkan.Ia menegaskan, Bawaslu tidak bekerja atas tekanan seseorang atau kelompok tertentu. Bawaslu bekerja atas kewenangan yang dimilikinya.”Apa pun pelanggaran, masuknya melalui Bawaslu. Setiap temuan, laporan kalau memenuhi syarat teruskan ke pihak berwenang selanjutnya,” kata Razaki.

Sementara itu, Panwaslu Kota Batam meminta seluruh baliho yang memuat profil

orang segera diturunkan, agar tidak membuat bingung masyarakat saat memilih calon kepala daerah dalam Pilkada 2015.Saat ini di Batam terpasang ratusan baliho yang memuat profil seseorang, mulai dari iklan komersil, iklan layanan masyarakat, hingga iklan bakal calon kepala daerah yang gagal menjadi peserta Pilkada.

Menurut Ketua Panwaslu Batam Suryadi Prabu, banyaknya baliho yang memuat profil seseorang akan membingungkan pemilih, mana yang menjadi calon kepala daerah, atau orang yang hanya ingin wajahnya dikenal masyarakat.”Baliho tidak terkait akan ditertibkan, agar masyarakat dapat melihat, hanya dua pasangan calon kepala daerah.

Supaya tidak ada persepsi, siapa yang akan maju,” ucapnya. (rm/ant)

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Mawardi, Pemimpin Redaksi : Mawardi.M, Penasehat Hukum: Supriarno. SH. MH, Hamdan Hasibuan. SH, WKL Pemimpin Umum: Erwinsyah, SH, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemred/Penjab : Supriadi M.Y,SH, Redaksi Pelaksana : Trianto Patrick. Amd, Redaksi : Trinanto, Abdul Haris, SH, Amran, Iqbal Ramadan, Batam: Johan Munik, Gunawan, Ferianda, Maneger Iklan : Hardiansyah,SE, Sekretaris Redaksi, Marlina, Divisi Pemasaran : Johar Manik, Amran,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri, SH, Rustam Efendi, Erwinsyah. SH, Mahyuddin, Liputan Jabodetabek: Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, Deli Serdang : Azhar Munik, Liputan Batam : Ferianda, Iqbal Ramadhan, Gunawan, Biro Karimun : Muhammad Iqbal, Tanjungpinang : Hariadi Usman, Bintan : Anton (Kepala), Ambar Tio Imando, Natuna : Irwansyah, Lingga : Amran, Anambas : usman, Provinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Kampar Riau : Irwan, Jawa Barat : Dadang Kusnadi, Hilman Saragih,Amir Husin,Sutarna, Biro Bogor : Ismail, Nurdin, SumateraBarat : Aminah Zalani Amd (Kepala), Zakirman, Ramli,Jambi : Firdaus, Ramli, Nurmansyah,Lay Out : Wandi, Divisi Iklan : Iqbal Ramadhan, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen.

Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, " Perwakilan Jakarta : Jalan Raya Kukusan, Komplek Kukusan Permai Blok K No.18 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021) 7490243, Fax (021)7492117, HP 081218206727 " Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, " Website: www.rakyatmedia.com, " Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : harianrakyatkepri@yahoo.com

Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas

BATAM

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

Website: www.rakyatmedia.co.id

3

Gara-Gara Orangnya Mau Dicopot Dari Jabatan

Rudi Bertengkar Dengan Ahmad Dahlan BATAM, RAKYAT MEDIA-Wakil Kepala daerah dan Kepala Daerah sering berselisih paham gara gara pergantian pejabat dibawahnya. Bahkan ada Kepala daerah dan wakilnya di Kepri yang sama sekali tidak cakapan alias eskete karena soal rotasi jabatan.

Kali ini terjadi di pemerintahan Kota Batam, Wakil Walikota Batam Rudi diisukan sempat bertengkar dengan Walikota Batam Ahmad Dahlan. Kejadian tersebut dipicu gara gara pelantikan pejabat eselon II,III dan IV yang dilakukan Ahmad Dahlan tanpa persetujuan Rudi, pada Kamis (27/ 8/2015) pekan lalu.

Rudi yang saat ini maju sebagai Calon Walikota Batam pada Pilkada serentak tahun ini tak setuju lantaran orang-orangnya yang duduk di pemerintah digeser dari jabatannya. Protes Rudi tersebut sempat membuat pelantikan 11 pejabat Pemko Batam tertunda selama beberapa jam.

Awalnya, pelantikan akan dilakukan pukul 15.00 WIB. Namun karena diprotes oleh Rudi, pelantikan baru dilakukan pukul 17.00 WIB. Menurut informasi yang diperoleh wartawan media ini, Wakil Walikota kesal mengetahui orang-orangnya digeser tanpa sepengetahuannya.

“Pak Wawa kesal,” kata salah seorang pegawai Pemko Batam yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini, Minggu(30/8/2015) lalu.

Ia menambahkan, akibat kejadian itu 11 pejabat baru yang rencananya akan dilantik terpaksa dibatalkan oleh Walikota Batam.Hal itu

Walikota

Wakil Walikota

Ahmad Dahlan

Rudi

dibenarkan salah seorang anggota DPRD Batam. Namun ia keberatan namanya ditulis sebagai narasumber dalam berita. ” Kejadian itu memang benar. Itu sebabnya 11 pejabat baru tersebut batal dilantik,” katanya.

Ia dapat memaklumi sikap Rudi yang tidak terima orang-orangnya diganti.

Karena, apa pun alasannya ini akan berdampak terhadap pencalonannya sebagai Walikota Batam.

Seperti diketahui, Walikota Batam Ahmad Dahlan melantik pejabat eselon II, III dan IV dengan mekanisme lelang di Aula Pemko Batam, Kamis (27/8/2015) lalu. Dahlan saat menyampaikan sambutannya mengatakan, ada dua catatan sejarah dalam lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pertama, pelantikan pejabat dengan sistem lelang dimana salah satunya jabatan Kepala Distako Batam yang baru Asril menggantikan pejabat lama Gintoyono yang menjabat staff ahli di Pemko Batam.” Semua itu memakan waktu yang cuk-

up lama, hampir enam bulan prosesnya dengan prosedur yang jelas dan tegas menjadikan Batam bagian pelaksana percontohan di Indonesia, “ kata Dahlan.

Dahlan juga menyebutkan, pelantikan yang dilakukannya ini merupakan yang terakhir dalam aturan yang ada. Karena seorang kepala daerah selama enam bulan sebelum berahir masa jabatannya tidak boleh mengambil kebijakan tentang rotasi dan promosi.” Begitu juga pada walikota terpilih nanti, tidak boleh melakukan rotasi dan promosi dalam waktu enam bulan menjabat.” ujarnya.

Namun Dahlan menegaskan, untuk para pejabat yang terpilih bukan berarti dilepas begitu saja dari evaluasi, bahkan dirinya masih bisa memberi peringatan, penghargaan dan lain sebagainya. “ Dalam dua hari ini saya akan kumpulkan mereka untuk membahas tugas yang menjadi prioritas guna memaksimalkan serapan anggaran daerah,” ujar Ahmad Dahlan. (rm/hlk)

Kadis PU Kota Batam, Ir Yumasnur :

Pengerjaan Jalan Depan Perumahan Dotamana Selesai Desember Ini BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Pekerjaan Umum (PU) Batam terus berpacu untuk menyelesaikan berbagai proyek fisik pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Salah satu yang akan dikebut pengerjaannyaadalah lanjutan jalan depan perumahan Dotamana Batam Centre agar selesai sesuai target yakni Desember tahun ini.

Selain szsdpelebaran jalan depan perumahan Dotamana, Dinas pekerjaan Umum juga terus

menggesah pengerjaan pelebaran jalan Jodoh-Nagoya.”Kita kebut pengerjaannya sehingga tahun ini bisa selesai. Sesuai kontrak pengerjaan jalan itu harus selesai tahun ini,” kata Yumasnur, Kepala Dinas PU kota Batam kepada media ini Senin (31/8/2015) kemarin di kantornya Sekupang.

Yumasnur menjelaskan, pihaknya tiap hari turun ke lokasi proyek untuk mengontrol pengerjaan sejumlah proyek jalan baik jalan di Jodoh-Nagoya yang masih

terus dilakukan oleh kontraktor PT Belantara Karya Tama. Demikian juga dengan proyek jalan depan perumahan Dotamana Saat ini proyek tersebut sudah masuk tahap pengecoran. Pengecoran jalan Jodoh-Nagoya dilakukan di depan Hotel The Hills, untuk menyangga tanah agar tidak longsor setelah pengerukan. Untuk pengerjaan jalan depan perumahan Dotamana juga sedang dalam tahap pengecoran, kata Yumasnur. (rm/mawardi)

Dishub Kepri Bisniskan Rambu Penunjuk Jalan Untuk Media Promosi Anggaran Pemko Batam Baru Terserap 43 Persen BATAM, RAKYAT MEDIA-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kota Batam, Kepulauan Riau, hingga menjelang akhir Agustus baru terserap 43 persen dari total Rp2,364 triliun. ”Anggaran yang terserap 43 persen, itu yang tertinggi di Kepri,” kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan kepada wartawan Jumat (27/8/2015) lalu di Batam Ia mengakui penyerapan anggaran relatif kecil, namun itu terjadi di hampir seluruh daerah dan menjadi masalah nasional, bukan hanya Batam. ”Sebetulnya, anggaran memang seolah lamban, tapi itu karena masih awal tahun, masih ada empat bulan lagi,” kata Wali Kota.

Pada bulan-bulan pertama, penyerapan anggaran kecil karena panitia masih mempersiapkan proses lelang, kemudian di pertengahan tahun lelang baru dilakukan sehingga wajar jika penyerapan besar-besaran terjadi di akhir tahun.Meski begitu, Wali Kota tetap akan mendorong SKPD untuk meningkatkan penyerapan anggaran hingga seluruh proyek selesai sebelum tahun berganti.

Ia menyatakan akan memanggil seluruh Kepala SKPD untuk memastikan agar anggaran yang disalurkan digunakan sebagaimana mestinya. “Saya akan kumpulkan mereka satu-dua hari ini,” kata Dahlan lagi.

Ditanya SKPD yang penyerapan anggarannya paling rendah, Wali Kota enggan menjelaskan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Naharudin menyatakan, anggaran di provinsi baru terserap 44,15 persen karena banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan lantaran terjadi defisit anggaran.”APBD Kepri 2015 sebesar Rp3,6 triliun, kemudian terjadi defisit anggaran sebesar Rp778 miliar. Banyak kegiatan ditunda menunggu pengesahan anggaran perubahan,” kata dia.

Dia mengemukakan, untuk kegiatan fisik di Kepri sudah mencapai 51,6 persen. Biasanya, peningkatan penyerapan kegiatan fisik terjadi tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2015.

“Penyelesaian kegiatan biasanya terjadi pada awal Oktober atau September,” katanya. (rm/ant).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dinas Perhubungan Provinsi Kepri bisniskan fasilitas negara demi mendapatkan keuntungan. Rambu petunjuk jalan yang dibuat memakai dana APBD tersebut dibisniskan menjadi media promosi salah satu perusahaan pengembang PT Citra Land Megah.

Nama Citra Land Megah yang tertulis di rambu tersebut merupakan salah satu perusahaan pengembang perumahan mewah di Kota Batam, namun perusahaan ini kurang begitu familiar di masyarakat.

Rambu-rambu yang ada tulisan Citra Land Megah terlihat hampir di setiap sudut kota yakni Simpang Frengky, Perempatan Sungai Panas, Perempatan Kabil dan Simpang Kara.

Seperti rambu penunjuk jalan di Simpang Kara. Selain tertera arah menuju ke Kantor Walikota dan Terminal Ferry Batam Center juga tertera Citra Land Megah. Demikian juga di Simpang Frengky dari Batam Center kembali tertera nama Citra Land Megah.

Padahal sejatinya, rambu

penunjuk arah berfungsi untuk memberikan petunjuk bagi pengendara tentang suatu tempat atau lokasi. Namun akan lebih arif jika Dishub menggunakan nama tempat yang umum di rambu penunjuk arah tersebut. Bukan lokasi yang sifatnya spesifik. Ini untuk menghindari kesan promosi atau iklan dari rambu tersebut.

Citra Land Megah merupakan nama perumahan mewah dimana yang menuju ke sana hanya segelintir orang. Sehingga rambu yang bertuliskan Citra Land megah dinilai tak terlalu penting ditulis di rambu penunjuk arah.

Berbeda dengan RS Awal Bros yang juga tertera namanya di pada rambu penunjuk arah di Simpang Jam. Hal itu masih bisa diterima karena rumah sakit merupakan tempat umum yang dibutuhkan informasinya oleh masyarakat.

Fahmi staf Promosi Citraland Megah, ketika dikonfirmasi wartawan terkait rambu penunjuk jalan dengan tulisan Citra Land Megah tersebut sebagai media promosi dan

RAMBU penunjuk jalan di Simpang arah ke Sekupang

pihak perusahaan Citraland Megah yang bberurusan dengan Dishub, ”Memang itu bukan urusan saya, tapi setahu saya pihak Citraland Megah telah membayar kepada Dishub,”ujar Fahmi.

Sementara Faisal staf Dinas Perhubungan Kota Batam, saat dikjon-

firmasi wartawan soal rambu penunjuk jalan yang tertulis nama perusahaan pengembang perumahan Citra Land Megah mengatakan bahwa rambu rambu tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, karena rambu tersebut berada di jalan provinsi, kata Faisal. (rm/red)

2.670 JCH Batam

Dari 6 Kloter Telah Berangkat ke Tanah Suci BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 2.670 JCH Embarkasi Batam telah diberangkatkan via Bandara Hang Nadim, Batam menuju Tanah Suci dari 6 Kelompok Terbang (Kloter). JCH Kloter 6 yang diberangkatkan, Minggu (30/8/2015) pagi kemarin adalah JCH Riau asal Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Bengkalis.

“JCH tersebut terdiri dari 65 orang asal Pekanbaru, 378 asal Inhil, Bengkalis 2, serta petugas haji 5 orang,”kata Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam, Drs.H.Marwin Jamal kepada wartawan di Asrama Haji Batam.

Lebih lanjut dikatakannya, ada dua JCH Kloter 2 yang batal berangkat yakni atas nama Masril Bin Mukmin Saleh dan Sukraini Binti Saleh. “Pasangan suami istri ini wafat di daerah asalnya,” ucap Marwin. Sementara itu ada juga dua JCH mutasi masuk ke Kloter 6 asal Bengkalis, Riau, yaitu, Saharisir Sulung Samad dan Azizah Burhan Hilal.

Sesuai jadwal, Kloter 6 berangkat dengan pesawat Saudi Arabian Airlines pada pukul 10.30 WIB. Dan tiba di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz Madinah pada pukul 15.20 Waktu Arab Sabtu, Minggu (30/8/2015). “Dan

menurut jadwal Kloter 6 akan kembali ke Tanah Air pada 8 Oktober 2015 sekitar pukul 12.35 WIB,”kata Marwin.

Marwin menambahkan, dalam Kloter 6, jamaah tertua adalah Imbran Bin Basri Maisin (85) asal Inhil dan yang termuda, Dio Adelino Bin Syamsuar Syafei (20) asal Pekanbaru. “Selama di Tanah Suci, Kloter 6 akan menempati pemondokan di wilayah Misfalah, Maktab 66 no rumah 905 dan 907,” jelas Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Kepri ini.

Sementara, H Muhammad Wardan, Bupati Inhil sesaat akan melepas keberangkatan Kloter 6 memin-

ta seluruh jamaah untuk kembali meluruskan niat.

“Niatkan kembali jika ibadah haji yang akan dilaksanakan semata-mata hanya karena Allah SWT. Kita datang ke Tanah Suci hanya beribadah, bukan yang lain. Ikuti seluruh rukun haji,” papar Wardan.

Dia juga meminta agar jamaah untuk selalu menjaga kondisi fisik.” Soalnya, ibadah haji memerlukan fisik yang baik. Jaga makanan.

Hindari kegiatan yang tidak berhubungan dengan ibadah haji,”ujarnya.

“Dan selalu menjaga diri, nama baik bangsa dan negara.

Jamaah haji adalah duta bangsa. Sikap dan tindak tanduk kita

akan melambangkan diri kita.

Kami doakan, semoga seluruhnya dapat menjalankan ibadah dengan khusu’. Semoga menjadi haji yang mabrur,” pungkas Wardan.

Seiring keberangkatan Kloter 6 kemarin, Kloter 7 asal Kuansing dan Bengkalis juga masuk Asrama Haji Batam. Menurut rencana, JCH asal Riau tersebut dan 2 JCH Kepri akan berangkat ke Tanah Suci hari ini, Senin (31/ 8/2015) pukul 10.30 WIB via Bandara Hang Nadim Batam.

Diketahui, pada musim haji 1436 H/2015 ini, Embarkasi Batam melayani 8911 jamaah yang terbagi dalam 20 Kloter.(rm/feri).

DOMPAK

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

Website: www.rakyatmedia.co.id

4

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Raja Ariza

Pengadaan Kapal Tangkap Ikan Sudah Sesuai Prosedur TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Proyek pengadaan kapal tangkap ikan lapis fiber luar dalam milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri senilai Rp16,8 miliar dengan menggunakan sumber dana APBD tahun 2015 yang dituding menyimpang dari ketentuan dibantah oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Raja Ariza.

Menurut Raja Ariza, proyek pengadaan kapal sebanyak 122 unit, dengan rincian 84 unit ukuran 2 GT dan 38 unit ukuran 5 GT yang saat ini pelaksanaan pengerjaannya dalam tahap penyelesaian sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak ada masalah.

“Pengadaan kapal itu sudah sesuai spek, kalau tidak sesuai tidak kami diterima. Jadi prosenya tidak sembarangan, ada tim yang melakukan pemeriksaan setelah barang itu selesai. Kalau tidak sesuai speknya tidak kita terima,”kata Raja Ariza kepada media ini Ju-

mat (28/8/2015) di kantor Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Jalan Sultan Mahmud Tanjungpinang Lebih lanjut Raja Ariza menyebutkan, pembuatan kapal yang ada Tanjung Gundap, Barelang, terus diawasi oleh tim, lapis fiber luar dan dalam hingga tulang bodi kapal harus dilapis sampai merata agar papan dan bodi kapal tidak cepat lapuk dimakan air laut. Proses pembuatan kapal itu terus diawasi oleh tim kita supaya pengerjaannya benar benar sesuai spek.

“Jadi tidak benar jika pembuatan kapal itu menggunakan kayu berkualitas jelek atau bahan kayu sembarang maupun lapisan fiber baik bagian dalam maupun luar bodi terlihat sangat tipis dan tidak merata.

Kami sangat hati hati, tidak mungkin kami lakukan sebarangan. Dari mulai proses lelang hingga pengerjaannya sudah dilakukan sesuai prosedur,”ujarnya.

Dikatakannya, dari jumlah ratusan kapal yang sedang dikerjakan tersebut di Tanjung Gundap, sebagian kapal yang sudah selesai ada yang diterima (reject) karena pengerjaannya tidak sesuai spek dan itu pengadaan kapal pada tahun 2014. Untuk tahun 2015 sebanyak 122 unit kapal sudah dipasang mesin hanya tinggal penyelesaian.

“Pengadaan untuk tahun 2015 ini sebanyak 122 unit dan semua pengerjaan kapal tersebut sudah hampir selesai, demikian juga mesin kapal itu sudah dipasang. Soal mesin kapal yang diberitakan media ini sudah berkarat, disini kami tegaskan tidak benar. Mesin itu semua baru, memang diluar ada yang terlihat berkarat karena kena hujan ketika dipasang di kapal,” kata Ariza.

Raja Ariza menambahkan, program pemerintah memberikan bantuan kapal tangkap ikan kepada nelayan di Provinsi kepri dilakukan sejak tahun 2011

Penjabat Gubernur Kepri Berziarah di Penyengat TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Penjabat Gubernur Kepri,Agung Mulyana, Jumat (21/8/2015) lalu,mengawali kerjanya di Kepri dengan menggelar silaturrahmi bersama masyarakat Pulau Penyengat, Tanjungpinang.

Acara silaturahmi ini diawali dengan berziarah ke makam-makam para Raja di Penyengat, Kamis (27/8/ 2015) pekan lalu.

Agung dan istrinya, Lili Agung Mulyana, dan dua orang anaknya tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, kemarin, sekitar jam 10.00 WIB.Mereka disambut oleh Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux, Ketua Lembaga Adat Melayu Abdul Razak, serta jajaran Kepala SKPD. Dari Bandara Agung dan rombongan langsung menuju pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) untuk melanjutkan perjalanan atau

AGUNG Mulyana (tengah) berpegangan tangan bersalaman dengan mantan Gubernur Kepri HM Sani (kiri) dan Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo (kanan), didampingi istri masing-masing, usai pelantikan di Jakarta, Jumat (21/ 8/2015).

menyeberang ke Pulau Bertuah Penyengat.

Setibanya di Pulau Penyengat , dengan mengendarai becak motor (Bentor), Agung bersama keluarga langsung berziarah ke makam-makam para Raja yang ada di sana.

Kegiatan ziarah berlangsung hingga adzan dzuhur berkumandang.Usai shalat dzuhur, Agung bersilatur-

rahmi dengan masyarakat.

Penyengat dia pilih sebagai tempat pertama yang ia datangi di Kepri karena sarat dengan nilai sejarah dan budaya setempat.Ia berharap bisa mewakili seluruh masyarakat se-Kepulauan Riau.”Pulau Penyengat saya jadikan tempat untuk bersilaturrahmi guna mewakili seluruh masyarakat se Kepri, ujarnya.(rm/bt)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas di Dompak Telah Rampung DOMPAK, RAKYAT MEDIA- Ibu kota Provinsi Kepri Tanjungpinang dan sekitarnya akan segera mendapatkan pasokan listrik tambahan. Hasil pantauan media ini pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) yang berlokasi di Dompak telah rampung, Minggu (30/8/2015) lalu.

Terlihat tiga mesin pembangkit merek General Elektronik yang masing-masing berkapasitas 3,5 mega watt (MW) telah siap memasok daya kelistrikannya.

Perakitan 3 mesin pembangkit itu telah selesai.

Uji kelayakan juga telah dilaksanakan. Bila 3 mesin itu dihidupkan semua akan berdaya total kurang lebih 10 MW.PT Max Power Indonesia selaku penjual daya tersebut juga sebelumnya sangat optimis pembangkit itu siap digunakan akhir Agustus ini.

PT Max Power hanya tinggal menunggu realisasi dari PT PLN untuk dapat segera memasukan daya dari mesin pembangkit miliknya ke sistem jaringan kelistrikan PT PLN Area Tanjungpinang yang berwenang di Pulau Bintan dan sekitarnya.

Manajer Proyek PT Max Power, Maringan yang se-

TIGA mesin pembangkit PLTMG Dompak berkapasitas 10 MW sudah rampung.

belumnya di temui juga berharap daya kelistrikan dari perusahaannya bisa dengan segera disalurkan kepada masyarakat Kepri.

Menurut Maringan, selama dibangun, mesin itu dikabarkan telah melalui beberapa running tes. Kemampuannya juga langsung diuji paska-perakitan mesin.

Menurut sumber pekerja di lokasi pembangkit, 3 mesin berdaya total kurang lebih 10 MW itu telah disambungkan dengan kabel fiber yang di tanam di sekitar area jalan Dompak.

Akan tetapi, untuk kepastian waktu dari daya kelistrikan akan masuk dalam sistem jaringan PT PLN belum dapat diketahui.

Memang, pantauan terakhir

di lapangan, mesin bertenaga mikro gas itu belum tampak ada yang dihidupkan. ”Mesin ini sudah siap jalan.

Sudah dites. Kabelnya juga sudah dipasang. Tapi, apakah sudah masuk ke sistem jaringan belum tahu. Tergantung PLN,” aku sumber.

Guna mencari tahu kepastian waktu penyaluran kelistrikan itu, Tanjungpinang Pos coba mengonfirmasi pada pihak PT PLN. Akan tetapi, Manajer Transmisi Jaringan PT PLN Area Tanjungpinang, Tajudin belum dapat memberikan jawaban. Hingga berita ini dikorankan, nomor telepon selular Tajudin tak menjawab panggilan telepon.

Pesan singkat juga belum terbalas.(rm/tp)

PENGADAAN Kapal tangkap ikan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri

tujuannya untuk meningkatkan hasil dan pendapatan nelayan.

Dimana nelayan yang sebelumnya mencari ikan ke laut menggunakan perahu pompong sejak ada bantuan dari pemerintah para nelayan bisa meng-

gunakan kapal tangkap ikan beserta alat tangkap dan kelengkapannya yang layak.

“Program bantuan kapal tangkap ikan beserta alat tangkap dan kelengkapannya yang akan disalurkan kepada

nelayan di Provinsi Kepri baru terlaksana sebanyak 20 ribu unit. Masih ada 80 ribu unit lagi yang belum tersalurkan dan untuk kedepannya hal ini menjadi perhatian kami,”kata Ariza. (rm/mawardi).

Anggaran Pemprov Kepri Terserap 44,15 Persen DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Anggaran Provinsi Kepulauan Riau baru terserap 44,15 persen, karena banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan lantaran terjadi defisit anggaran, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Naharudin di Tanjungpinang, Kamis.

“APBD Kepri 2015 sebesar Rp3,6 triliun, kemudian terjadi defisit anggaran sebesar Rp778 miliar. Banyak kegiatan ditunda menunggu pengesahan anggaran perubahan,” tambahnya.

Drs Naharuddin Menurut dia, defisit anggaran juga disebabkan penambahan dana untuk pilkada pada anggaran perubahan sebesar Rp30 miliar.

Sebelumnya, anggaran un-

tuk Pilkada Kepri 9 Desember 2015 sudah diberikan sebesar Rp80 miliar. ”Anggaran perubahan 2015 yang masih dibahas hanya Rp2,99 triliun,” ujarnya.

Dia mengemukakan untuk kegiatan fisik di Kepri sudah mencapai 51,6 persen. Biasanya, peningkatan penyerapan kegiatan fisik terjadi tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2015.

“Penyelesaian kegiatan biasanya terjadi pada awal Oktober atau September,” ucapnya.

Naharudin mengemuka-

kan untuk meningkatkan penyerapan anggaran, tim anggaran eksekutif dan legislatif harus segera membahasnya. DPRD Kepri diharapkan segera menyetujuinya agar dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang sempat tertunda.

Percepatan pelaksanaan program kegiatan juga untuk kepentingan masyarakat.

“Kami yakin penyerapan anggaran tahun ini lebih dari 90 persen. Tahun 2015 penyerapan anggaran mencapai 92 persen,” tuturnya. (rm/ant).

KPU Kepri Ingatkan Cagub dan Cawagub Tidak Kampanye Hitam TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan calon gubernur dan wakil gubernur, M SaniNurdin dan Soerya Respationo-Ansar Ahmad, tidak melakukan kampanye negatif maupun kampanye hitam.

“Jangan mendiskreditkan lawan politik, jangan menebar fitnah. Saling menghargai, tanpa menjatuhi lawan politik,” kata Ketua KPU Kepri Said Sirajudin saat membuka rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur di aula Asrama Haji Tanjung-

pinang, Rabu.

Dia menjelaskan niat dan sikap yang baik dari Cagub dan Cawagub Kepri dapat melahirkan pilkada yang damai. Para pendukung pasangan nomor I yakni Sani-Nurdin dan nomor urut 2 Soerya-Ansar juga harus menjaga sikap dalam menghadapi pilkada.

“Jaga sikap, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan konflik,” ujarnya.

Setelah rapat pleno penetapan nomor urut SaniNurdin dan Soerya-Ansar, KPU Kepri menyelenggarakan deklarasi pilkada dam-

ai. Seluruh pasangan calon dan pengurus partai pendukung menandatangani deklarasi pilkada damai.

Mereka menandatangani deklarasi pilkada damai itu yang di dalamnya terdapat butir-butir yang disepakati. Deklarasi pilkada dam-

ai itu diumumkan kepada publik.

Sani dalam sambutannya juga meminta seluruh masyarakat Kepri menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi dan menjaga silaturahim.

Sementara Soerya mengatakan pilkada harus dilaksanakan dengan penuh keceriaan dan kekeluargaan.

“Pilih sesuai dengan hati nurani.Jangan ada intimidasi. Jangan sampai dua pasangan ini ribut. Kita adalah sama. Sani-Nurdin saudara, Ansar juga saudara,” kata Soerya yang juga mantan Wakil Gubernur Kepri. (rm/ant).

Agung Laksono Instruksikan Golkar Dukung Pasangan Sani-Nurdin DOMPAK, RAKYAT MEDIAAgung Laksono menginstruksikan kadernya di Partai Golkar mendukung Muhammad SaniNurdin Basirun—pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau 2015.

“Keputusan (instruksi) itu tertuang dalam SK DPP Partai Golkar yang mendukung SaniNurdin. Seharusnya, Ketua DPD Golkar (kubu Agung) Huzrin Hood mematuhinya,” kata anggota Koordinator Wilayah RiauKepri DPP Partai Golkar Fazrin di Tanjungpinang.

Huzrin yang menyatakan netral dalam pilkada, menurut dia, bukan sikap Golkar, melainkan pribadi yang dipublikasikan di media massa.Seharusnya Huzrin yang diyakini memiliki pen-

Agung Laksono garuh cukup besar di Kepri mengarahkan massa pendukungnya untuk mendukung Sani-Nurdin.

“Apa yang disampaikan Huzrin itu bukan sikap partai, walaupun kami mengetahui sikap itu lahir dari kekecewaannya karena tidak didukung Golkar sebagai peserta pilkada di Kepri,” ujarnya.

Fazrin menjelaskan Partai Golkar harus bersikap realistis terhadap Pilkada Kepri 2015. Seharusnya kader Golkar kompak mendukung Sani-Nurdin, bukan mendukung Soerya-Ansar. ”Sani-Nurdin itu kader Partai Golkar,” ujarnya.

Dia juga menyayangkan sikap Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie terhadap Pilkada Kepri 2015. Agung dan Aburizal sudah sepakat membentuk Tim 10.

Berdasarkan hasil survei, lanjutnya Golkar seharusnya mengusung Sani-Nurdin karena menempati urutan tertinggi. Namun sebelum 27 Juli 2015, Aburizal Bakrie memutuskan mengusung Soerya-Ansar.”Ini namanya tidak konsisten, tidak realistis,” ujarnya. (rm/red).

KARIMUN/LINGGA

Website: www.rakyatmedia.co.id

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

5

Gudang PT. Yunani Gembira

Timbun BBM Disegel Polisi PT Oil Tanking, perusahaan penyimpanan minyak asal Jerman

Warga Demo PT Oil Tank Buang Limbah Sembarangan KARIMUN, RAKYAT MEDIA - PT Oil Tanking, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan minyak asal Jerman, Sabtu (29/8/2015) pekan lalu di demo warga Warga Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat kabupaten Karimun.

Warga menggelar aksi demonstrasi karena kesal dengan tindakan perusahaan yang diduga membuang limbah hasil pembersihan tank minyak ke laut sekitar perusahaan.

Ironisnya, aksi buang limbah ke laut tersebut diduga bukan yang pertama kali dilakukan perusahaan tapi sudah untuk yang ketiga kalinya.”Ini (buang limbah ke laut, red) bukan yang pertama kali mereka lakukan tapi untuk yang ketiga kalinya. Limbah bekas pembersihan tank minyak,” kata Ketua RW setempat yakni Julian, Sabtu (29/8/2015) pekan lalu.

Aksi demonstrasi tersebut dilakukan warga dengan cara mendatangi perusahaan secara spontan. Tidak banyak warga yang ikut aksi tersebut, sekitar 15 orang tapi aksi mereka mendapat tanggapan dari pihak perusahaan.Mereka pun diperbolehkan masuk ke area perusahaan untuk menggelar pertemuan dengan pihak managemen yakni PT Indian Oil Tanking (IOT) selaku perusahaan konstruktur PT Oil Tanking.

Dalam pertemuan itu pihak perusahaan mengharapkan masyarakat untuk bersabar. Pihak perusahaan berjanji untuk melakukan uji laboratorium ke PT Sucofindo Indonesia.Begitu hasil diperoleh, perusahaan akan memberitahukan kepada masyarakat. Rencananya, pertemuan lanjutan akan digelar, Senin (31/ 8/2015). (rm/ganus).

Tiga Bulan Warga Kundur Tak Nikmati Air Bersih KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Sudah hampir tiga bulan warga Kundur, Kabupaten Karimun, khususnya wilayah kota dan sekitarnya tidak menikmati air bersih dari Unit Usaha Air Bersih (UUAB) Perusda Kundur. Akibatnya, untuk mandi, cuci dan kakus (MCK), warga terpaksa mengandalkan aliran air parit.

Mariana, warga Tanjungsusup Kelurahan Gadingsari Kecamatan Kundur mengatakan, sejak bulan Ramadhan atau Juli hingga kini air dari UUAB Perusda Kundur, tidak mengalir. Sehingga untuk mandi dan mencuci harus ke Parit Jepun. Sedangkan untuk memasak terpaksa mengangkut air ke sumur umum berjarak sekitar dua kilometer.

“Kalau sudah seperti ini air lori (truk pengangkut air bersih) jual mahal, karena tahu masyarakat lagi butuh air jadi dia lebih memilih yang dekat saja. Kalau kami yang jauh ini diabaikan, padahal kami pun sangat butuh air bersih untuk dikonsumsi. Yang buat kami heran, masalah air di sini semakin parah saja, jadi apa fungsi Perusda Kundur ini kalau tidak bisa mengelola air dengan baik,” kata Mariana menyampaikan keluhannya, Minggu (30/8/2015) lalu.

Ia berharap bukan jawaban lantaran waduk tadah hujan yang debit airnya berkurang atau mengering, tapi solusi konkrit dari pengelola atau penanggungjawab dalam mengatasi masalah air bersih. Karena persoalan ini, bukan baru sekali terjadi melainkan sudah sangat sering.

Sementara, Direktur Utama Perusahaan Daerah (Dirut Perusda) Kabupaten Karimun, Defanan Syam kepada Haluan Kepri mengatakan, kondisi danau di Tempan-Desa Lubuk Kecamatan Kundur yang dikelola Perusda Kundur merupakan danau lama dan ada juga yang baru. Namun, sifatnya adalah danau tadah hujan dan tidak mengandalkan mata air. Sehingga ketika musim kemarau kondisinya pun akan mengering.

“Rencananya akan kita desain ulang dan akan dinormalisasi. Beberapa hari lalu juga telah dilakukan survei dari Badan Waduk dan Sungai Wilayah Sumatera yang berkantor di Batam, tujuannya mungkin mereka akan mengusulkan untuk memfungsikan dengan maksimal, tapi masih menunggu juga,” kata pria yang akrab disapa Def ini.

Menurutnya, tidak hanya di Kundur, tapi di Karimun juga krisis air bersih lantaran curah hujan hujan kurang. Hal itu pun dikarenakan adanya fenomena El Nino dan menurut BMKG kondisi ini akan terus terjadi sampai Desember tahun ini.

“Jadi kendala kita adalah sumber air baku, bukan masalah tak mampu mengelola, tapi airnya tidak ada.

Kalaupun hujan sekali dua kali itu tidak akan membuat kondisi waduk ada airnya, karena curah hujan akan membasahi tanah terlebih dahulu dan akan lama menyerap. Jika hanya terjadi hujan sekali lalu kemarau lagi, kondisi waduk tidak akan berpengaruh dan tetap kering,” jelas Def. Untuk wilayah Kundur, lanjutnya, memang sulit mencari sumber mata air yang cukup baik. Karena hampir semua wilayah perbukitan yang kondisi air tanahnya baik terdapat tumpukan bebatuan yang cukup banyak. Ia pun berharap agar pemerintah daerah dapat bersama-sama mencarikan solusi soal krisis air bersih di Kundur dan Karimun saat ini.(rm/hlk).

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Petugas Polsek Kundur menyegel gudang milik PT.Yunani Gembira perusahaan pengelola perkebunan pisang di Pulau Kundur, Senin (24/8/2015) lalu. Penyegelan tersebut terkait perusahaan itu tidak memiliki izin menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar non subsidi.

Jumlah BBM yang ditimbun perusahaan tersebut secara ilegal gudang tersebut sebanyak 30 ton yang disimpan dalam tanki di jalan Dwikora, Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur.

Saat itu di dalam gudang hanya ada RS (42) yang bertugas sebagai pengawas dan penjaga gudang PT Karya Utama Negeri asal Tanjungpinang.

Dalam penggerebekan itu, petugas Polsek Kundur belum ada menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun sejumlah saksi sudah dimintai keterangan, termasuk pimpinan PT Yunani Gembira yang berdomisili di Tanjungbatu.

Kapolsek Kundur Komopol B Nababan melalui Kanit Reskrim, Ipda Zulkifli ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, gudang tersebut merupakan milik Apeng yang disewa oleh PT.Yunani Gembira untuk melakukan penimbunan minyak solar. Namun penimbunan itu tidak memiliki

PETUGAS polsek Kundur segel gudang PT Yunani Gembira timbun BBM ilegal

izin sehingga dilakukan penyegelan.

“Setelah kami cek bersama Kapolsek ke gudang penimbunannya, ternyata hanya satu orang penjaga bernama SJ, kami tanyakan tapi dia mengaku tidak tahu karena mereka ditugaskan untuk menjaga saja. Sejauh ini mereka belum bisa menunjukkan surat izin penimbunan BBM itu, mereka menjelaskan masih dalam kepengurusan. Sehingga kita segel dengan memasang police

line,” ucap Zulkifli.

Adapun solar tersebut berasal dari PT Andalas Borneo Unternusa yang beralamat di jalan Kampar, gang Kampar 3 Nomor 12 Tanjung Rhu 50, Pekan Baru, Riau untuk PT Karya Utama Negeri yang beralamat di jalan Lembah Merpati, KM 13, Tanjung Pinang Timur, Kepri baru kemudian dipindahkan lagi ke PT Yunani Gembira yang beralamat di Tanjungbatu, Kundur. Solar tersebut diangkut dari Dumai

Polisi Diminta Mengusut Pengadaan Kapal Wisata di Lingga LINGGA, RAKYATMEDIA-Ormas Gema Lingga minta Pihak Kepolisian Daik Lingga,untuk mengusut aset daerah yang tidak mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga. Pasalnya kapal wisata yang dibuat Dinas tersebut ditahun 2014 lalu, namun sampai saat ini tidak pernah disalurkan kepada desa yang diperuntukkan.

“Kita sangat prihatin melihat aset daerah, yaitu kapal wisata yang awalnya untuk, transfortasi penyeberangan dari Tanjung Buton, ke Desa Wisata pulau Mepar. Saat ini kapal tersebut hanya diletakkan di sungai Seranggung Daik Lingga,” tegas Zuhardi ketua ormas Gema Lingga.

Dia menjelaskan, dari pantauan Ormas Gema Lingga, kondisi kapal wisata yang diletakkan di Sungai Seranggung sudah rusak, sementara belum pernah digunakan oleh masyarakat.

“Dari informasi dari Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbubpar) Lingga, kapal tersebut untuk Desa pulau Mepar, kalau memang peruntukannya ke desa tersebut, kenapa belum diserahkan ini sudah menjadi temuan,” tegas Zuhardi.

Perlu diketahui, pembuatan kapal wisata penyeberang tersebut pengadaannya, dilaksanakan pada tahun 2014, yang lalu pada APBD murni. Dana pem-

buatan kapal tersebut dikucurkan pemerintah sebesar Rp 90 juta.

Hemat Zuai, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk pembuatan kapal tersebut, tetapi kenapa Disbubpar Lingga, sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap pembuatan kapal tersebut tidak melaksanakan tugasnya untuk menyalurkannya ke masyarakat.”Kita menduga, ada suatu kejanggalan, dalam pengadaan kapal wisata ini. Pasalnya kalau tidak ada masalah, tidak mungkin kapal itu sampai saat ini tidak diberikan ke masyarakat,” tegasnya.

Zuai, meminta dengan tegas jajaran polsek Daik Lingga, sebagai pemegang wilayah Daik Lingga, dimana ada aset pemerintah yang ditelantarkan harus bertindak dengan tegas, untuk menyelamatkan aset pemerintah tersebut.”Kalau kita

lihat, kapal yang ada di Seranggung, kondisinya sudah rusak, selain itu seharusnya kapal itu juga sudah harus diberikan kepada desa kemana diperuntukkan. Hal ini harus menjadi bahan bagi Polsek Daik Lingga, sebagai pemegang wilayah untuk memperhatiakan aset pemerintah tersebut,” tegasnya.

Zuai menuturkan pihak Disbubpar tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan pemerintah terhadap mereka.

Menurutnya jika memang dari awal tidak sesuai secepatnya Disbubpar, mengajukan perbaikan kepada pihak penyedia.” Kita ini bukan orang bodoh, semua proyek dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pasti ada masa, perawatan selama enam bulan, jadi kalau memang tidak sesuai masih bisa dikerjakan pihak penyedia,” tegasnya.(rm/hk).

menggunakan kapal kayu KM Mutiara pada 13 Agustus 2015.

Hanya saja dalam penyegelan itu, Polsek Kundur belum menetapkan tersangkanya dan masing memeriksa pihak yang bertanggungjawab terhadap perusahaan itu. Termasuk memeriksa dokumen mengenai izin usaha dan sebagainya.”Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini masih kita lakukan pemeriksaan,” tambah Zulkifli. (rm/tkn)

Pengadaan Mesin Listrik Desa Penaah Dipertanyakan LINGGA, RAKYAT MEDIA - Pengadaan mesin listrik di Desa Penaah, Kecamatan Senayang dipertanyakan. Pasalnya, pembelian yang menggunakan anggaran dana desa (ADD) sebesar Rp170 juta tidak sesuai dengan standar.

Informasi di lapangan, sebelum pembelian mesin yang dibeli melalui ADD tersebut, sejumlah warga diajak bermusyawarah. Hasil musyawarah tersebut, warga dan desa sepakat untuk membeli mesin listrik dengan spek mesin Isuzu 4D berkapasitas 45 KPA. Namun kenyataannya, mesin yang dibeli itu diduga tidak memenuhi standar spek yang disepakati warga.

Bahkan, mesin yang dibeli itu adalah mesin bekas yang tidak ada garansinya. Sedangkan dalam berita acara, mesin yang dibeli tetap tertulis Isuzu.

“Kita hanya mau transparan. Kemana dan untuk apa dana ADD ini,” ujar seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, Jumat (28/8/2015) pekan lalu Kenyataanya, tutur sumber tadi banyak warga yang mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Karena setelah dibeli, ternyata tidak sesuai spek. Diketahui warga, tutur sumber tadi, bodi luar mesin merk Hafes berkapasitas 40 KPA.”Sedangkan dinamonya cuma 32 KPA dan harganya Rp 171 juta dan tidak memiliki garansi,” ujarnya.

Walau saat ini, mesin tersebut telah hidup, untuk memenuhi separuh kebutuhan listrik desa. Untuk itu, pihak desa bersama masyarakat sepakat menggunakan ADD untuk pembelian mesin yang lebih baik.”Kita hanya butuh transparan. Kenapa tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” tuturnya.

Ditempat berbeda, Abang Marwan, Kades Penaah yang dikonfirmasi terkait dugaan mesin bekas berdalih jika mesin yang ia beli adalah mesin baru. Serta diakuinya, mesin tersebut sudah tidak memiliki garansi. ”Saya beli mesinnya di Batam. Memang sudah tidak ada garansi, sebab mesin itu tersimpan lama di gudang,” ujarnya.

Setelah dibeli, mesin tersebut, kata Abang Marwan, saat ini telah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Abang Marwan mengatakan mesin tersebut adalah mesin baru. Soal garansi, diakuinya mesin tersebut oleh pihak toko telah menyimpan lama di gudang. Sehingga garansinya sudah lama berakhir pada 2013 lalu.”Sudah hampir setengah bulan mesinnya aktif dan tidak ada kendala,” ujarnya. (rm/haka)

Kejari Lingga Buka Pelayanan Hukum

PETUGAS Kejaksaan Negeri Lingga sedang memberi pelayanan hukum pada masyarakat

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Daik Lingga melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) meluncurkan program pelayanan hukum berupa konsultasi di bidang hukum dengan sis-

tem jemput bola. Nantinya masyarakat akan mendapati kotak pengaduan pelayanan hukum di tiap Kantor camat, SMS center dan email center konsultasi hukum secara gratis.

Hal ini dijelaskan Kasi

Datun Kajari Daik Lingga Bayanullah saat berkordinasi dengan seluruh Camat di Kabupaten Lingga kepada wartawan belum lama ini di ruang aula Kantor Kejaksaan Negeri Daik Lingga.

“Hasil diklat kejaksaan di Jakarta kemarin, menginginkan agar pelayanan hukum dan konsultasi di bidang hukum di tingkatkan.Jadi kita harus lebih banyak inovasi kedepan agar masyarakat benar-benar terlayani di bidang hukum.salah satunya dengan membuat kotak layanan konsultasi hukum di tiap kecamatan seluruh Kabupaten Lingga,” katanya.

Upaya kejaksaan ini boleh disebut sebagai upaya untuk melakukan tro-

bosan pelayanan di bidang hukum secara gratis. “Jadi kita jemput bola, mengingat daerah ini kendalanya tranportasi jarak dan juga kepulauan,” ujarnya.

Pelayanan konsultasi hukum perdata yang di maksud meliputi hutang pihutang, adopsi anak, orang dan harta benda, kebendaan, kepemilikan rumah, tanah, semua bentuk-bentuk perjanjian, jual beli, sewa menyewa, kredit motor, termasuk juga kontrak, perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa juga termasuk ranah kita. Kiranya layanan ini nanti bukan hanya bisa di manfaatkan rakyat kecil,tapi juga badan usaha, pemerintah daerah.

“Bila ada pengaduan

maka sertakan nama lengkap, alamat dan nomor telpon atau emailkan ke datunkajaridaiklingga@gmail.com atau melalui nomor sms center kami,”tambahnya lagi.

Rencana untuk merealisasikan kotak pengaduan dan juga konsultasi hukum akan mulai berjalan pada 28 atau 29 Sepetember mendatang.”

Sekarang kita persiapan, minta pendapat dari seluruh camat-camat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah ini dahulu.Makanya kita panggil mereka untuk berbincang terkait program di di kejari Lingga hari ini,” ungkap Bayan panggilan Kasi Datun Kajari Daik Lingga ini mengakhiri. (rm/hlk)

PINANG/BINTAN

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

Website: www.rakyatmedia.co.id

6

PAD Tanjungpinang Dari Retribusi Cut And Fill Belum Optimal TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang dari sektor retribusi pemotongan bukit (cut and fiil) bocor. Kebocoran sektor ini mencapai miliran rupiah per tahun. Kondisi ini dijelaskan Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah kepada wartawan.

Selama ini menurut Lis kebocoran PAD dari cut and fill untuk pembangunan perumahan dan penimbunan mangrove itu karena pengawasan peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung masih belum optimal.

Sehingga kelemahan ini dimanfaatkan oknum pegawai untuk bermain.”Perda ini sebenarnya sudah ada sejak lama, cuma penerapan perhitungan dan pelaksanaannya yang belum dilakukan secara tegas.

Jadi ke depan pendapatan sek-

tor retribusi terkait dengan halhal yang teknis nantinya akan diperkuat dengan Peraturan Walikota (Perwako)”, ujarnya.

Perwako tentang aturan teknis soal tata cara pengurusan izin dan tata cara pendirian bangunan tersebut sedang digesa oleh Pemko Tanjungpinang.

Lis Darmansyah memperkirakan dalam waktu dekat Perwako yang merupakan rujukan dari Perda nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung sudah akan mulai diterapkan. ”Kita inginnya cepat, sekarang sedang disusun perubahan-perubahannya di Perwako. Insya Allah bulan September nanti sudah kita proses semuanya,” harapnya.

Ditegaskannya, Perwako ini juga untuk memperketat pengawasan dan mengeliminir oknum-oknum pegawai yang bermain dilapangan.”Saya tahu ada

pihak yang bermain, baik dalam perizinan dan juga dalam pelaksaanaan di lapangan. Sebab, tidak pernah dilakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan atas izin yang dikeluarkan tersebut. Jadi setelah dikeluarkan izinnya dilepas begitu saja.

Sehingga, tidak terpantau pelaksanaanya,” ujar Lis. Sementara itu, didalam Perwako tersebut nantinya juga dilakukan penegasan dan memperketat penataan wilayah mengingat banyaknya bangunan Ruko, Tower tidak memiliki atau tidak sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).”Perwako itu terkait tata aturan pengurusan izin dan tata cara pendirian bangunan tersebut.

Dengan adanya Perwako ini, diharapkan pada pemilik bangunan dan tower ke depannya dapat lebih cermat dan bi-

GALIAN tanah secara ilegal di Tanjungpinang

jak,” ungkap Lis. Bangunan ruko, tower yang sengaja tidak mengurus izin, nantinya dalam Perwako akan dikenai sanksi yang tegas. Bisa

KPU Tanjungpinang: Sosialisasi Pilkada Tidak Harus Formal TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Sosialisasi pilkada kepada berbagai elemen masyarakat tidak harus dalam kegiatan formal, melainkan dalam berbagai kesempatan.

“Dalam kegiatan formal yang terencana, sosialisasi pilkada dilakukan secara terbatas, padahal kegiatan ini dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan,” kata Ketua KPUD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Robby Patria di Tanjungpinang, Minggu (30/8/2015).

Menurut dia, Pilkada Kepri 9 Desember 2015 tidak sulit disosialisasikan kepada masyarakat Tanjungpinang. Hal itu disebabkan kota itu tidak luas, dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dibanding daerah lain.

Kondisi itu menyebabkan setiap peristiwa di Tanjungpinang mudah tersebar dalam waktu cepat. Penyebaran informasi itu lebih

sering terdengar di kedai kopi saat pagi, siang, sore hingga malam hari.

Berdiskusi dan bersilaturahim di kedai kopi membudaya sejak lama. Saat ini, diskusi soal politik lebih sering terdengar di kedai kopi, mulai dari membandingkan siapa figur yang tepat dipilih, jejak rekam masing-masing kandidat menurut pemahaman warga hingga tahapan pilkada.

Budaya komunikasi yang baik di Tanjungpinang, lanjutnya dapat dimanfaatkan secara positif,

seperti menyosialisasikan pilkada dan mendorong pemilih menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

“Ini momentum yang besar, pesta rakyat yang seharusnya dimanfaatkan untuk memilih pemimpin sesuai dengan keinginan.

Gunakan momentum ini,” katanya.

Robby dan rekan kerjanya yang juga memiliki kebiasaan berdiskusi di kedai kopi memanfaatkan momentum itu untuk menyosialisasikan pilkada dan

mendorong memastikan warga terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih.

“Tanggung jawab untuk menyosialisasikan pilkada itu bukan hanya di pundak penyelenggara pemilu, melainkan berbagai elemen masyarakat. Kami menargetkan partisipasi pemilih mencapai 90 persen pada pilkada kali ini,” ucapnya.

Selain itu, Robby juga meminta waktu 5-10 menit kepada panitia seminar dan dialog kebangsaan saat menjadi moderator maupun narasumber. Peserta kegiatan tersebut rata-rata para pemilih pemula.

“Meski waktunya sebentar, tetapi hasilnya diharapkan maksimal. Kami mendorong mahasiswa yang berasal dari pulau-pulau di Kepri yang tinggal di Tanjungpinang mengurus surat pindah pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya,” katanya. (rm/ant).

saja di denda dengan jumlah 300 kali lipat dari kewajibannya. ”Ada hal-hal yang sengaja tidak mengurus izin kita akan kenakan denda hingga 300 kali

lipat. Jadi dia akan dikenakan denda tiap tahunnya, selama bangunan itu masih melanggar aturan,”kata Lis darmasyah. (rm/hk)

Karena Defisit Belanja SKPD Bintan di Pangkas BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pembiayaan sejumlah belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Bintan terjadi pemangkasan yang cukup signifikan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran yang saat ini secara nasional mengalami defisit.

Kendati demikian, Pemkab Bintan tetap memprioritaskan belanja yang menunjang peningkatan kesejahteraan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Bintan dipastikan tetap utuh.

Sekda Bintan, Lamidi mengatakan, pembiayaan belanja untuk sektor tunjangan atau insentif serta beasiswa pendidikan tak mengalami pemangkasan. ”Untuk dua lini pembiayaan itu tidak kita pangkas, karena tak terlalu membebani di APBD-P kita saat ini,” ujar Lamidi selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran Daerah

Lamidi Sekda Bintan

(TAD) Bintan belum lama ini kepada wartawan di Bintan Bunyu Sementara untuk lini belanja yang mengalami penyusutan di dalam APBD-P Bintan 2015 terjadi di sektor pembiayaan belanja SKPD seperti pengadaan baju dinas, perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan sosialisasi. ”Merata semua SKPD, ada sekitar 40 persen,” ujarnya.

Menyangkut dengan belanja pembangunan infrastruktur fisik, Lamidi menjelaskan, tetap mengutamakan skala prioritas. Dimana dalam hal ini pembangunan fisik yang menggunakan dana sharing baik dari Pemerintah Provinsi Kepri serta Pemerintah Pusat yang mengalami defisit akan berdampak terhadap biaya di daerah.

Hal ini dimaksudkan agar pembangunan fisik yang dilakukan bisa terealisasi secara merata. Akan tetapi pembangunan yang menyangkut khalayak ramai tetap akan menjadi prioritas.

Misalnya, perbaikan jalan, pelebaran saluran air, yang kerap menyebabkan banjir di musim penghujan. ”Saya sudah tegaskan ke Dinas PU, supaya titik yang menjadi langganan banjir tetap mesti diperbaiki. Jangan sampai ditunda. Kasihan masyarakat kita,”ujarnya. (rm/hlk).

Pembangunan Pelabuhan

Tanjungpinang Bakal Krisis Air

Tanjung Berakit Bintan Terbengkalai

Waduk Sungai Pulai Menipis

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pembangunan Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Berakit, Kecamatan Teluk Sebong sampai saat ini mandeg. Padahal Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan pelabuhan tersebut akan dioperasikan pada awal tahun 2016 mendatang.

Ironisnya. saat ini beberapa sarana penunjang pelabuhan masih belum terpenuhi sepenuhnya, misalnya Custom Immigration Quarantine and Port (CIQP). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, Yandrisyah mengaku akan menggunakan CIQP milik Bintan Lagoon.

“Untuk sementara bisa kita pakai CIQP bekas Bintan Lagoon, sembari menunggu yang baru,” ungkap Yandrisyah belum lama ini Menurutnya, Pelabuhan

Tanjung Berakit nantinya akan dijadikan pelabuhan bertaraf Internasional. Jadi CIQP mesti terlebih dulu dilengkapi. Namun, bila diperlukan untuk pengadaannya dalam waktu cepat, hal itu dirasa sangat tak memungkinkan.

“Untuk itu, CIQP milik Bintan Lagoon yang selama ini memang sudah tidak difungsikan lagi, merupakan solusi tepat untuk saat ini.

Apalagi antara pihak Pemda Bintan dan pihak Bintan Lagoon sudah pernah membahas soal CIQP itu. Waktu itu, pembicaraan dengan Bupati sudah oke,” katanya.

Sedangkan untuk rambu-rambu navigasi serta pendalaman alur kapal, lanjut Yandrisyah, saat ini sudah rampung dikerjakan.

Hanya saja, tinggal menu-

KONDISI pembangunan Tanjung Berakit Sepi dan Tidak Ada Aktifitas

nggu pengoperasian pelabuhan tersebut.

Memang untuk merampungkan sepenuhnya pelabuhan yang akan menjadi penyeberangan IndonesiaSingapura-Malaysia itu, memerlukan biaya dari Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN).

Mengingat proyek pembangunan Pelabuhan Internasional di Bintan bagian

Timur itu sejak awal menggunakan anggaran dari Pemerintah Pusat. Sekda Bintan, Lamidi mengatakan informasi yang diterima pihaknya pada APBN Perubahan tahun ini sudah dialokasikan.”Memang rencananya akan dialokasikan pada APBN Perubahan tahun ini.

Tapi berapa besarannya saya kurang tau pasti,”kata Lamidi. (rm/hkl)

Lima Hotel dan Resort Dibangun Lagi Dikawasan Wisata Lagoi BINTAN, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 4.000 kamar hotel dan resort di kawasan Lagoi akan selesai dibangun, pada akhir tahun 2017 mendatang. Penambahan 4.000 kamar hotel di Lagoi itu dibangun dari 5 hotel dan resort, yang saat ini sedang dilaksanakan.

Edi Marta, Senior Manager Admin PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) dan Lagoi Bay mengatakan, saat ini di kawasan pariwisata Lagoi, sudah dibangun sebanyak 1.400 kamar. Terdiri dari tujuh hotel dan resort. Jumlah tersebut dinilai belum memenuhi permintaan tamu atau turis saat berkunjung di waktu tertentu, seperti pada saat liburan sekolah, akhir pekan dan event-event internasional.

Saat ini, ada 5 hotel yang sedang dibangun di kawasan Lagoi Bay. Ada hotelDialog, Sheraton, Mandiri Land,

Prime Plaza dan Haven. Jumlah itu di luar Alila Hotel dan Heritage Hotel, yang sudah dalam tahap akhir pembangunan, hampir selesai.”Jumlah pembangunan tersebut akan menambah sebanyak 2.500 kamar,” sebut Edi kepada wartawan belum lama ini di Lagoi Menurutnya pembangunan hotel yang sedang dilaksanakan saat ini, diperkirakan selesai pada akhir tahun 2017 mendatang. Pembangunan kamar tersebut akan mendorong kunjungan turis dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lagoi.

“Saat ini, tingkat hunian hotel di kawasan Lagoi cukup tinggi, terutama pada musim liburan atau akhir pekan.

Bahkan, terkadang tamu ada yang beralih ke hotel lain di kawasan Trikora.

Dengan adanya pembangunan ini (ho-

tel), diharapkan wisatawan akan lebih ramai dan mendapatkan banyak pilihan untuk berwisata ke Lagoi,” terangnya.

Ia mengatakan, dengan adanya pembangunan beberapa hotel di Lagoi, akan membuat dunia pariwisata semakin kompetitif dan lebih menarik bagi para wisatawan. Hal tersebut akan meningkatkan jumlah wisman yang datang ke Lagoi.”Dengan 1.400 kamar, jumlah wisman ke Lagoi setiap tahunnya mencapai 330 ribu orang. Jika jumlah kamar mencapai 4.000 unit, jumlah wisman bisa mencapai 2 kali lipat,” katanya.

Selain kawasan Lagoi Bay, pembangunan resort di Treasure Bay akan menambah jumlah kamar hotel, di kawasan Lagoi.

Kawasan tersebut juga dinilai cukup kompetitif dengan kawasan lain, yang ada di dalam kawasan pariwisata Lagoi. (rm/tp)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kota Tanjungpinang terancam mengalami krisis air bersih apabila pada September ini tidak turun hujan. Hal tersebut disebabkan persediaan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri di waduk Sungai Pulai mulai menipis.

Kondisi persedian air di Waduk Sei Pulai terlihat dari mistar pengukur kedalaman air minus sekitar 50 centimeter. Padahal di Tanjungpinang kondisi saat ini belum memasuki musim kemarau panjang.

Kabag Teknik PDAM Tirta Kepri, Tri Wahyu didampingi Kasi Produksi Sungai Pulai Razak mengatakan kondisi waduk Sei Pulai saat ini merupakan yang terparah dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. ”Melihat dari catatan, kondisi terparah terjadi pada tahun 2007 lalu. Kondisi air baku di Sei Pulai saat itu minus 1,2 meter. Dengan kondisi seperti ini, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar suplai air ke rumah-rumah warga tetap jalan,” ungkapnya, kemarin.

Dijelaskan Tri Wahyu, PDAM Tirta Kepri telah melakukan pengehematan distribusi ke rumah warga. Sehingga suplai dijadwal, agar suplay air

WADUK Sungai Pulai terlihat menyusut

tetap bisa diberikan PDAM Tirta Kepri hingga kondisi waduk kembali normal.”Untuk jadwalnya, tidak sama disesuaikan.

Ada yang tiga hari hidup, satu hari mati, ada yang dua hari mati tergantung zona,” ujarnya menjelaskan.

Selain itu, lanjut Tri, pihaknya juga telah melakukan koneksi jaringan utama di kilometer 9 dari Waduk Sei Gesek. Sehingga pihaknya bisa mengoperasikan waduk Gesek untuk membantu menyuplai air, dan penggunaan air baku pun tidak hanya mengandalkan waduk Sungai Pulai.

PDAM juga telah mengusulkan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) 4 Batam yang menangani air baku di Kepri untuk membangun waduk. ”Tahun 2010-2012 sebenarnya sudah dilakukan

pengerukan. Sehingga daya tampung yang semula 40 hektar, menjadi 60 hektar,” katanya.

Dijelaskannya, penyusutan air baku di waduk tersebut terjadi sejak Mei lalu. Karena memang jarang terjadi hujan. Meskipun terjadi hujan, namun intensitasnya ringan.

Sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap penambahan air baku di Waduk Sei Pulai.

“Saat ini, daya produksi di Sei Pulai hanya 150 liter perdetik. Jika semua pompa dihidupkan, di Sungai Pulai mampu menyuplai air sebanyak 250 liter perdetik. Namun karena waduk mulai mengering, beberapa pompa dimatikan. Sedangkan, kekurangannya yaitu sekitar 100 liter perdetik diproduksi di waduk Gesek Kabupaten Bintan,”ujarnya. (rm/hk)

NATUNA/ANAMBAS

Website: www.rakyatmedia.co.id

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

7

TNI AL dan AU

Latihan Perang di Natuna PEMKAB BINTAN PERKETAT ANGGARAN ANTISIPASI DEFISIT NASIONAL BINTAN, RAKYAT MEDIA -Pemkab Bintan mengambil langkah mengefisiensikan penggunaan anggaran mengantisipasi kondisi defisit secara nasional saat ini. Pembiayaan sejumlah belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Bintan terjadi pemangkasan yang cukup signifikan.

Pemkab Bintan tetap memprioritaskan belanja yang menunjang peningkatan kesejahteraan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Bintan dipastikan tetap utuh.Sekda Bintan, Lamidi mengatakan, pembiayaan belanja untuk sektor tunjangan atau insentif serta beasiswa pendidikan tak mengalami pemangkasan. ”Untuk dua lini pembiayaan itu tidak kita pangkas, karena tak terlalu membebani di APBD-P kita saat ini,”kata Lamidi selaku Ketua Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAD) Bintan kepada wartawan belum lama ini Sementara untuk lini belanja yang mengalami penyusutan di dalam APBD-P Bintan 2015 terjadi di sektor pembiayaan belanja SKPD seperti pengadaan baju dinas, perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan sosialisasi. ”Merata semua SKPD, ada sekitar 40 persen,” ujarnya.

Menyangkut dengan belanja pembangunan infrastruktur fisik, Lamidi menjelaskan, tetap mengutamakan skala prioritas.Dimana dalam hal ini pembangunan fisik yang menggunakan dana sharing baik dari Pemerintah Provinsi Kepri serta Pemerintah Pusat yang mengalami defisit akan berdampak terhadap biaya di daerah.

Hal ini dimaksudkan agar pembangunan fisik yang dilakukan bisa terealisasi secara merata. Akan tetapi pembangunan yang menyangkut khalayak ramai tetap akan menjadi prioritas.

Misalnya, perbaikan jalan, pelebaran saluran air, yang kerap menyebabkan banjir di musim penghujan. ”Saya sudah tegaskan ke Dinas PU, supaya titik yang menjadi langganan banjir tetap mesti diperbaiki. Jangan sampai ditunda. Kasihan masyarakat kita,” tambahnya. (rm/td).

Dua Pasangan Cabup Bintan Akan Berkompetisi BINTAN, RAKYAT MEDIA-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan, Wandra Fadilah mengatakan dua pasangan calon yang akan berkompetisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bintan diantaranya Apri Sujadi-Dalmasri Syam (Asri) dan Khazalik-Indra Setiawan (Khawan) sudah bisa melaksanakan kampanye di seluruh wilayah yang ada di Bintan.

Namun, sebelum melaksanakan kampanye wajib bagi pasangan calon untuk melaporkannya ke KPU dengan tembusan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Polres Bintan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015.

“Sebaiknya pasangan calon memberitahukan terlebih dahulu beberapa hari sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan. Karena KPU akan berikan saran terkait lokasi kampanye dan pengamanan kepada pasangan calon tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (30/ 8/2015) lalu.

Dikatakannya, kampanye ini sangat penting bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Karena melalui kampanye inilah pasangan calon akan dikenal oleh masyarakat dan dipilih pada Pilkada Kabupaten Bintan yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 mendatang, namun, pasangan calon harus melakukan kampanye sesuai aturan yang berlaku.

Mengingat saat ini masih suasana Hari Ulang Tahun (HUT) RI Ke 70, pasangan calon boleh melaksanakan kegiatan sosial diantaranya donor darah, sunat masal, pentas seni, olahraga, perlombaan dan kegiatan lainnya selama kegiatan tersebut tidak ada unsur politik uang (money politic). Namun, tidak dibenarkan jika pasangan calon membagikan sembako secara gratis karena bedasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 41 tentang kegiatan sosial kampanye dilarang keras membagikan sembako gratis melainkan harus menjualnya walaupun harganya dibawah pasar, karena sembako gratis masuk dalam unsur money politic.

“Ingat jangan pula kegiatan sosial dijadikan ajang money politic. Jika salah satu pihak melanggar aturan maka akan didiskualifikasi,” katanya.(rm/bp)

NATUNA, RAKYAT MEDIA - Tingginya eskalasi ancaman kedaulatan laut di perairan perbatasan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan, dan klaim Tiongkok terhadap perairan Laut Tiongkok Selatan, TNI AL akan menggelar latihan perang bersinergi dengan TNI AU di perairan Pulau Natuna, bagian utara wilayah laut Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (27/8/2015) pekan lalu.

“Latihan perang ini dilakukan secara gabungan dan sinergi dengan TNI AU terutama Lanud Supadio Pontianak, dimana nanti tak hanya tiga kapal perang TNI AL yang dilibatkan namun juga skuadron Elang Khatulistiwa di Lanud Supadio Pontianak,” kata Kepala Asisten Operasi TNI AL, Kolonel Laut (P) Bambang S kepada wartawan belum lama ini di Lantamal XII Pontianak Latihan perang digelar bersamaan dengan munculnya masalah hubungan Indonesia-Malaysia terkait perairan Temajuk, Kabupaten Sambas, yang diklaim oleh Malaysia. Malaysia mendirikan menara suar di perairan itu.”Kita harus siap terhadap segala ancaman, karena kita tidak ingin kasus hilangnya Sipadan dan Ligitan terulang,” tegasnya.

Skenario latihan perang ini dipadukan antara kekuatan militer laut dan udara. “Secara rinci skenario belum diketahui, tapi yang jelas latihan perang ini melibatkan unsur kekuatan TNI AL dan TNI AU,” tambah Komandan Satuan Keamanan Laut, Mayor Laut M. Homsin.(rm/dtik)

Imalko, Calon Bupati Natuna Raja Dugem

KAPAL ikan berbendera Malaysia yang diamankan di PSDKP Antang

PSDKP Tangkap Kapal Asing Curi Ikan di Perairan Anambas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA - Kapal ikan asing (KIA) kembali diamankan saat mencuri ikan di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Hiu Macan 002, menangkap kapal berbendera Malaysia dengan nomor lambung kapal KM JHF 6901 T berbobot GT. 96,67 pada Sabtu (22/8/ 2015) lalu.

Kapal itu diawaki 19 anak buah kapal (ABK) yang keseleruhannya berkewarganegaraan Laos, dengan nakhoda bernama Phatsany Chankeo. Kapal bersama muatan sekitar 1.250 kg ikan campuran itu selanjutnya digiring ke markas Satuan Kerja PSDKP Tarempa.

“Kapal itu ditangkap karena menangkap ikan di

perairan Indonesia. Kapal itu juga tidak memiliki dokumen seperti surat izin penangkapan ikan (SIUP) dan dokumen lainnya,” ujar Mochamad Erwin, Kepala Satker Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PS2DKP) Tarempa, melalui rilis pada Kamis(27/8/2015) pekan lalu.”Kita akan lakukan pemeriksaan awal dulu dan nanti akan kita proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kita,” ujarnya Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 (2) UU 45/2009 tentang Perubahan Atas UU 31/2004 tentang Perikanan,

yang menyebutkan “setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.”

Dengan penangkapan KIA ilegal Malaysia tersebut, maka sampai dengan 25 Agustus 2015, KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP telah menangani 94 kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, yang terdiri dari 52 kasus KIA (Vietnam 33 kasus, Filipina 8 kasus, Malaysia 6 kasus, dan Thailand 5 kasus), dan 42 kasus kapal perikanan Indonesia ilegal. (rm/btd)

NATUNA, RAKYAT MEDIA-Kredibilas dan moral oknum yang mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati disejumlah daerah di Provionsi Kepri banyak dipertanyakan dan menjadi gujingan masyarakat.

Pasalnya,selain tersandung kasus dugaan korupsi. Sang calon bupati dan wakil bupati tersebut ada yang disebut sebut suka dugem dan beristri lebih dari satu. Dan hal ini yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat karena dinilai oknum seperti ini tidak pantas menjadi pemimpin di suatu daerah Salah satu calon yang belakangan ini ramai menjadi gujingan adalah calon Bupati Natuna, ImK, oknum IMK yang sebelumnya menjabat sebagai wakil Bupati Natuna, selain diduga terlibat sejumlah kasus korupsi. Oknum ini juga disebut sebut memiliki sejumlah selir atau istri simpanan, dia juga dikenal suka dugem.

Sedangkan, dugaan korupsi yang dituding kepada calon Bupati Natuna Bantuan dana Himpunan terkait bantuan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) tahun 2013-2014, dana bantuan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dana bantuan Sosial, dana bantuan untuk Kadin dan bantuan dana dari BP Migas untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Natuna.

Terkait kasus ini, sejumlah oknum yang terlibat termasuk IMK selaku wakil bupati Natuna pernah di

Imalko Wakil Bupati Natuna panggil Polda Kepri untuk diperiksa. Oknum yang dipanggil HR, KR, MN dan Imalko. Namun HN dan IMK mangkir dari panggilan polisi.

Tak hanya itu, isu miring yang dialamatkan kepada IMK, bahkan IMK juga dituding menguasai sejumlah proyek proyek besar di Pemkab Natuna yang memakai dana ABD maupun APBN. Bahkan banyak proyek yang diperoleh keluarga calon Bupati yang satu ini dikerjakan asal jadi. Namun kepala Dinas PU tak benari menegur karena dibelakangnya ada IMK Untuk memastikan kebenaran isu yang berkembang yang dialamatkan kepada oknum calon Bupati Natuna IMK, hingga berita ini dimuat awak media ini belum berhasil melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Karena ketika dihubungi melalui SMS ke handpone IMK tak bersedia membalas. (rm/mwd)

120 Polisi Amankan Penetapan Nomor Urut Calon Bupati Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIASebanyak 120 polisi diterjunkan untuk mengamankan rapat pleno pengambilan dan penetapan nomot urut calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Natuna 9 Desember 2015.

Kapolres Natuna melalui Kabagops, Kompol S. Dalimunthe mengatakan, 120 personel itu terdiri dari 30 anggota Brigade Mobil (Brimob) dan 90 dari empat satuan tugas (Satgas) Polres Natuna, mengamankan pencabutan nomor urut calon bupati dan calon wakil bupati di Gedung Sri Serindit, Ranai, Rabu (26/8/ 2015) pekan lalu.

“Kita ingin semua tahapan Pilkada ini berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan sekecil apapun,” ungkap Dalimunthe usai memberi arahan di halaman Gedung Sri Serindit.

Menurut dia, pencabutan

dan penetapan nomor urut cabup dan cawabup tuna merupakan salah satu tahapan yang rentan terjadi aksi anarkis serta unjuk rasa dari pendukung pasangan calon.”Kami hanya menjalankan tugas, sesuai dengan aturan yang sudah di atur dan diinstruksikan oleh pimpinan, bila ada yang ingin membuat gaduh dan anarkis akan ditindak,” katanya Pantauan di lapangan, proses rapat pleno penetapan dan pengambilan nomor urut calon bupati dan wakil bupati Natuna tersebut berjalan lancar dan aman. Rapat di mulai pukul 13.30 WIB dan berakhir pukul 14.50 dipimpin oleh Ketua KPU Affuandris, serta komisioner KPU. Hadir dalam rapat pleno itu sejumlah anggota DPRD Natuna, FKPD, SKPD di lingkungan Pemkab Natuna, Ormas,

PERSONEL Polres Natuna mendapat pengarahan sebelum mengamankan penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Natuna

tokoh agama, tokoh pemuda dan sejumlah warga masyarakat Natuna yang diundang.

Hingga selesai pleno, tidak ada satupun hal dan tindakan anarkis yang terjadi, semua

berjalan lancar. Sebab, KPU Natuna hanya mengizinkan 10 pendukung calon untuk mengikuti rapat, dan mendampingi pasangan calon dukungannya. (rm/ant).

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmedia.co.id

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

8

PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana meninjau ke lokasi PLTD Kundur

Pj.Gub Ir. Agung Mulyana Resmikan PLTD 6 MW di Kundur PENJABAT Gubernur Kepulauan Riau Ir. Agung Mulyana meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Tanjung Batu, Kecamatan Kundur Barat, Teluk Radang, Kabupaten Karimun, Jumat (28/8/2015).

Peresmian ini disejalankan dengan peresmian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 2x1000 MW di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah oleh Presiden RI Joko Widodo. Peresmian secara serentak ini dilakukan dengan cara video confrence. Tidak hanya di Batang dan Kundur, namun juga di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara keseluruhan ada 50 titik dari keempat Provinsi tersebut.

Khusus di Kepulauan Riau mendapatkan tambahan daya sebesar 14 MW dengan rincian Kundur 6 MW, di Anambas 4 MW dan Natuna 4 MW. Dalam sambutannya yang disiarkan secara video conference, Presiden RI Joko Widodo mengaku prihatin den-

gan kondisi masyarakat di daerah yang kerap menanyakan masalah listrik.

"Dimanapun saya berkunjung keluhannya hanya satu, listriknya yang byar pet. Oleh sebab itu proyek ini adalah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Tentu kita harapkan proyek ini bisa segera dimanfaatkan," ujar Jokowi.

Dan pada sesi dialog yang dilakukan secara video conference, Pj. Gubernur Kepri Agung Mulyana menjelaskan tentang kondisi Kepulauan Riau kepada Presiden Joko Widodo dan Direktur PLN Sofyan Basyir. Dimana Kepri dengan 2408 jumlah pulau, 376 diantaranya berpenghuni dan 19 pulau berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sampai saat ini masih sangat membutuhkan ketersediaan daya listrik.

"Ada 19 Pulau yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga, Pulau-pulau itu tersebar di Karimun, Anambas, Natuna dan Bintan. Dibalik pagar kami melihat mengapa tetangga

kami terang benderang, sementara kami kami gelap-gelapan," ujar Agung disambut tepuk tangan undangan.

Agung juga menyarankan PLN bisa memanfaatkan gas yang ada di Kepri, karena sudah selama sekitar 20 tahun Kepri mengekspor gas ke Singapura. Dan andai saja gas itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga gas tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Pulau kami ini menghasilkan gas dan sudah 20 tahun dijual ke Singapura pak. Saya harap bapak berkenan membangun PLTG dengan memanfaatkan SDA gas yang kami miliki tersebut, tentu sangat membantu kami disini," tambah Agung lagi.

Sementara itu, menyangkut Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dari pusat yang sedianya memastikan kelistrikan nasional akan teratasi pada 2024, dalam hal ini, Agung meminta agar khusus di Kepulauan Riau bisa dipercepat agar bisa dirampungkan 2019. "Apapun caran-

PEMOTONGAN Pita Peresmian Peresmian PLTD Kundur oleh Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana didampingi Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux, Bupati Karimun Nurdin Basirun dan GM PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Febi Joko Priharto

ya, kami di Daerah siap membantu.

Karena listrik ini sangat berkaitan dengan berbagai kebutuhan, baik kesehatan, ekonomi, pertahanan dan keamanan hingga program KB. Kalau di daerah tak ada listrik, gelapgelapan jadi bikin banyak anak pak," ujar Agung berseloroh dan disambut riuh rendah hadirin termasuk para pendengar di layar video conference.

Sementara itu, General Manager (GM) PLN Riau dan Kepri Febi Joko Priharto menjelaskan jika upaya PLN dalam mencukupi kebutuhan listrik di daerah merupakan salah satu cara PLN mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. "Untuk PLTD 6 MW ini, saya berterimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu mewujudkannya. Inilah bentuk dukungan kami dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," kata Febi.

Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan pertumbuhan investasi dan ekonomi di daerahnya selama ini

TANYA JAWAB Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana dengan GM PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Febi Joko Priharto tentang teknis penyaluran listrik PLTD Kundur

HADIR pada kesempatan ini, Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux, GM PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Febi Joko Priharto dan Bupati Karimun Nurdin Basirun di sela-sela kegiatan diskusi Peresmian PLTD Kundur

TANDA TANGAN Prasasti Peresmian PLTD Kundur oleh Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana di dampingi GM PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri

cukup baik, namun tetap mengalami kendala dengan masalah kelistrikan.

Karimun butuh sekitar 120 MW, namun yang tersedia hanya 30 MW. "Semoga kebutuhan itu bisa segera terpenuhi. Karena selama ini kita banyak bekerja meredam masyarakat yg berunjukrasa karena tidak puas dengan ketersediaan listrik," katanya.

Maka dari itu, kata Nurdin, listrik ini menjadi skala prioritas pembangunan di Karimun. Listrik juga berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan. Karena saat gelap gulita, disitulah kesempatan untuk siapapun melakukan kejahatan. Hadir pada kesempatan ini, Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux, Asisten I Reni Yusneli, Asisten II Syamsul Bahrum, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Rahminuddin, Biro Umum Misbardi, Kepala Kantor Satpol PP Mafrizon, Bupati Karimun Nurdin Basirun, Kapolres Karimun, Kajari Karimun, Dandim Karimun, Camat se Kundur serta seluruh Kepala Desa se Kundur. (ist)

PEMOTONGAN Nasi Tumpeng oleh Istri Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana

TANDA tangan Prasasti Peresmian PLTD Kundur oleh GM PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Febi Joko Priharto

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmedia.co.id

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

9

BUPATI Kabupaten Lingga, Edi Irawan membreikan kata Sambutan di Masjid Azzulfa, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep

Pjs Bupati Lingga Edi Irawan

Resmi Lepas 42 Calon Jamaah Haji PENJABAT Bupati Kabupaten Lingga, Edi Irawan secara resmi melepas rombongan Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Lingga dengan diiringi doa seluruh masyarakat dan keluarga di Masjid Azzulfa, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Sabtu (22/8) malam.

Dalam acara yang berlangsung dengan penuh suka dan duka di masjid terbesar di Kabupaten Lingga ini, Edi Irawan menyematkan pita tanda jamaah haji Kabupaten Lingga serta memberikan uang saku kepada 42 orang jamaah yang akan berangkat.

Dalam sambutan dihadapan jamaah haji dan kelurga serta pemuka agama dan masyarakat Lingga, edi berkali-kali meminta doa dari seluruh masyarakat agar keberangkatan jamaah haji tahun ini berjalan lancar serta tidak ada kendala apapun.

“Semoga mereka menjadi haji yang mabrur, karena haji yang mambru balasanya surga, kepada kelurga yang ditinggalakn serta masyarakat marilah kita doakan rombongan ini mendapatkan petunjuk dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, kita berharap mereka dapat kembali berkumpul bersama keluarganya selepas melaksanakan ibadah suci ini,” ungkapnya Kepada para jamaah yang berangkat, Edi berpesan untuk banyak melaksanakan ibadah sunah selain ibadah yang wajib. Selain itu, menjaga kesehatan juga perlu mengingat iklim dan kondisi di Mekkah berbeda dengan daerah ini.

“Selain mengerjakan ibadah yang wajib perbanyak ibadah sunah. Sebab doa dan segala amalan dijabar oleh Allah SWT. Pergunakan kesempatan berkunjung

MEMBERIKAN Kata sambutan

ke rumah Allah dengan sebaikbaiknya juga menjaga kesehatan mengingat iklim daerah itu yang berbeda,” ujarnya berpesan dihadapan jamaah Lingga, kelurga dan masyarakat yang memenuhi Masjid Azzulfa, Dabo Singkep.

Sejumlah pejabat teras Pemkab Lingga dan instansi vertikal, nampak hadir dalam acara tersebut, Plt Sekda Lingga M Aini, Ketua DPRD LIngga M Nizar, Kapolres Lingga, Kajari Lingga, Danlanal Dabo Singkep, Kasubag Humas Setda Kabupaten Lingga, Sabirin, anggota DPRD Lingga. Terlihat juga mantan Wabup Lingga Abu Hasim, tokoh agama dan masyarakat.

Setelah dilepas secara resmi, jamaah haji Kabupaten Lingga diberangkatakan oleh panitia haji dengan menggunakan kapal carteran dari perlabuhan Jagoh, Singkep Barat, Minggu (23/8). (ist)

MEMBERIKAN Kata sambutan

BUPATI Kabupaten Lingga, Edi Irawan bersalam-salaman dengan para calon jemaah Haji Lingga.

PARA Calon haji Dari Lingga

BUPATI Kabupaten Lingga, Edi Irawan bersalam-salaman dengan para calon jemaah Haji Lingga.

Sejumlah pejabat teras Pemkab Lingga, dan terlihat juga mantan Wabup Lingga Abu Hasim, tokoh agama dan masyarakat

PEMBACAAN Alquran

BUPATI Kabupaten Lingga, Edi Irawan membreikan kata Sambutan di Masjid Azzulfa, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep

NUSANTARA Menguak Kebobrokan Dinas PU Langkat

10

TENDER BERBAU KKN,

PEKERJAAN

PROYEK ASAL JADI

SALAH satu proyek pengaspalan jalan lingkungan di Pekan Besitang Langkat dikerjakan asal jadi

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Langkat yang dipimpin Ir Bambang Irawadi belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, tak hanya progres pelaksanaan pengerjaan berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan instansi ini tiap tahunnya sangat bobrok dan menyimpang dari ketentuan teknik karena dikerjakan asal jadi dan amburadul.

Proses tender ratusan paket proyek fisik pekerjaan konstruksi pada tahun 2015 yang dilaksanakan bulan Juli 2015 lalu juga kabarnya terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akibat adanya permainan kongkalikong dan persekongkolan oknum Dinas PU dengan kontraktor tertentu membuat sejumlah kontraktor di Langkat mengeluh dan mengaku resah.

Pemenang tender juga sudah diatur kepada kontraktor yang dekat dengan oknum Kepala Dinas PU dan keroni sang Bupati.

Selain itu, yang membuat kontraktor semakin berat dan tertekan adalah pemenang tender disebut sebut wajib menyetor fee 8 hingga 10 persen dari nilai proyek kepada oknum penentu di Dinas PU. Tentu penyetoran uang pulus yang tidak tertulis ini dapat mempengaruhi pengerjaan karena anggaran proyek yang sudah diperhitungkan dengan kondisai harga matrial saat ini otomatis jadi menyusut. Belum lagi kontraktor akan mengambil untung dari nilai anggaran yang telah menyusut tersebut.

Maka dengan demikian banyak proyek pekerjaan konstruksi di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan Dinas PU dikerjakan asal jadi oleh kontraktor pemanang tender.

Permainan lain yang terjadi saat pelelangan di Dinas PU Langkat, kontraktor yang sering mendapat proyek di Dinas PU umumya rekanan yang dekat dengan Kadis PU dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. Meski rekanan kontraktor tersebut kinerjanya kurang baik dan bobrok terutama dalam pengerjaan proyek. Namun kontraktor tersebut selalu mendapat prioritas untuk mengerjakan proyek.

Oleh karena itu, kantor Dinas PU Langkat yang berada di Komplek perkantorran Pemerintahan Kabupaten Langkat di Stabat kerap kali di demo oleh kelompok masyarakat dan lem-

Website:www.rakyatmedia.co.id

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

baga Swadaya Masyarakat (LSM) karena mereka menilai sepak terjang oknum Kadis PU Langkat sering bertindak diskriminatif dan merugikan kontraktor.

Informasi yang diperoleh media ini dari sumber di internal Dinas PU langkat mengungkapkan, proses tender berbagai paket proyek pada tahun anggaran 2015 yang diduga terindikasi korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti pelelangan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan jurusan Simpang Padang Cermin-Tanjung Keriahan, Kecamatan Selesai sepanjang 2,8 Km dengan lebar 5 meter. Proyek senilai Rp7.103.922.434 ini sebagai pemenang tender PT Sumber Mitra Jaya.

Kemudian lelang paket proyek pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Jurusan Besitang-Tani Jaya, Kecamatan Besitang sepanjang 2.250 meter, lebar 4 meter. Proyek dengan pagu anggaran senilai Rp5.282.194.468 ini juga sebagai pemenang tender adalah PT Sumber Mitra Jaya.

Lalu Pengaspalan jalan menggunakan Hotmix dari Simpang PT Karimun menuju Dusun III Gapuk Atas, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang sepanjang 1.000 meter lebar 4 meter. Proyek senilai Rp2.352.949.995 yang saat ini sedang dikerjakan oleh CV.Husada selaku pemenang tender.

Meski pada tahun 2014 ketika perusahaan ini mengerjakan proyek jalan Hotmix di Desa Sukamakmur, Kecamatan Binjai sepanjang 1 km senilai Rp1,345.000.000 dikerjakan asal jadi dan amburadul. Namun kini kembali dipercaya mengerjakan proyek senilai miliaran ruapiah, hal ini karena disebut sebut kedua perusahaan ini merupakan konco dan keroni kepala Dinas PU langkat.

Tak hanya itu, lelang pekerjaan kontruksi yang disinyalir terindikasi KKN, pada tahun anggaran 2015 sedikitnya ada ratusan paket proyek pekerjaan konstruksi baik Peningkatan jalan maupun pengaspalan jalan lokal di Kabupaten langkat dengan sumber dana dari APBD tahun 2015 senilai ratusan miliar diduga kuat banyak penyimpangan. Selain pelaksanaan lelang yang tidak transparan, pemenang tender juga sudah diatur.

Dimana ada sejumlah kontraktor yang mendapatkan pro-

PROYEK yang dikerjakan CV Husada tertera di Plang Proyek

SALAH satu proyek yang dikerjakan amburadul di desa pantai Gemi, Stabat

KANTOR Dinas pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Langkat

Ngogesa Sitepu Bupati Langkat berdiri yek dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah, kabarnya perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan seperti kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Namun bisa lolos sebagai pemenang.

Ada pula kontraktor abal abal tidak memiliki pengalaman pada bangunan sipil, tidak pernah mengerjakan proyek, tidak memiliki tenaga teknis sebagai pelaksana pekerjaan jalan dan tidak memiliki sertifikat keterampilan. Bahkan ada kontraktor yang sama sekali tidak memiliki dukungan dari asphalt mixing untuk pekerjaan hotmix dan ada juga kontraktor yang tidak becus setiap mengerjakan proyek tetapi masih diprioritaskan sebagai rekanan Pemkab Langkat.

Oleh karena itu, sejumlah rekanan kontraktor yang tidak mendapatkan proyek mengeluh, karena banyak paket proyek pekerjaan konstruksi di Dinas PU Langkat yang dimonopoli oleh kontraktor teman dekat Kadis PU dan Keroni sang Bupati. Dugaan praktek KKN dan persekongkolan terkait pelelangan paket proyek di Dinas PU Langkat dari tahun ke tahun sudah menjadi rahasia umum, ungkap sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini.

Lebih lanjut Sumber itu menyebutkan, selain paket proyek yang dibiaya dari anggaran APBD Kabupaten Langkat rawan korupsi. Berbagai paket proyek yang dibiayai dari anggaran APBN juga kabarnya tidak jelas baik realisasi fisik maupun pengerjaannya. Bagi kontraktor di Langkat, mereka sudah memahami betul sepak terjang oknum Kadis PU langkat. Jika mereka (Kontraktorred) tidak mau mengikuti aturan main yang ditetapkan Kadis PU jangan harap mereka bisa masuk sebagai rekanan di pemkab Langkat,� sebut sumber tersebut.

Akibatnya banyak pengerjaan proyek fisik yang dilaksanakan Dinas PU langkat pada tahun anggaran 2014 dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis alias asal jadi, terutama kualitas pengerjaan proyek dilakukan pemborong sangat jelek dan amburadul. Sebagai contoh proyek peningkatan jalan III Kelurahan Kebun Lada, pengaspalan jalan memakai Hotmix sepanjang 1.000 meter dan lebar 4 meter. Dan pekerjaan konstruksi jalan sepanjang 983 meter dengan lebar 3,5 meter.

Kedua proyek yang menelan anggaran sebesar Rp1,525,000,000 belum satu tahun selesai dikerjakanya saat ini kondisinya sudah hancur. Kemudian lanjutan pengaspalan jalan hotmix di Dusun Tani-Dusun Beringin, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang sepanjang 700 meter lebar 4 meter senilai Rp1,182,000,000.

Proyek Pengaspalan jalan hotmix, Jalan Hasan Perak-Paloh Sipat, Kecamatan Babalan sepanjang 500 meter, lebar 4 meter senilai Rp1,185,500,000. Pengaspalan jalan lingkungan Sidodadi, Kecamatan Sei Lepan sepanjang 1,300 meter lebar 4 meter senilai Rp1,180,700,000. Proyek ini juga dikerjakan asal asalan. Bahkan menurut pengakuan masyarakat setempat pengerjaan proyek itu tidak sesuai spek.

Tak hanya itu, proyek yang diduga menjadi sumber korupsi oknum pejabat dinas PU Langkat, juga terkait paket pekerjaan pemeliharaan Jalan di Kecamatan Babalan. Seperti pemeliharaan jalan Sumatera, Jalan Jawa, Jalan Syahyan Zein, Jalan Irian Barat, Jalan Gereja, Jalan Mataram, Jalan Sutomo, jalan Melati dan Jalan Cempaka senilai Rp800.000.000.

Dimana sejumlah paket pengerjaan pemeliharaan jalan di Kecamatan Babalan tersebut kabarnya tidak sesuai spesifikasi teknik. Sebagai contoh pekerjaan konstruksi badan jalan Jawa sepanjang 300 meter lebar 4 meter dengan lingkup pekerjaan

membentuk bahu jalan dengan sirtu. Ternyata hanya ditimbun dengan tanah. Sedangkan aspal yang rusak tanpa digali langsung ditutup kemudian aspal. Ketebalan aspal badan jalan yang seharusnya 5 cm ternyata ketebalannya hanya 3,5 cm.

Kondisi serupa juga terjadi pada pekerjaan pemeliharaan badan jalan Melati sepanjang 400 meter lebar 3,5 meter, kemudian pekerjaan pemeliharaan badan jalan Sutomo sepanjang 1.000 meter lebar 6 meter, pekerjaan pemeliharaan jalan Mataram sepanjang 85 meter lebar 3,5 meter, pekerjaan pemeliharaan jalan gereja sepanjang 230 meter lebar 3,5 meter, pekerjaan pemeliharaan jalan Irian Barat sepanjang 400 meter lebar 3,5 meter, pekerjaan pemeliharaan Jalan Syahyan Zein sepanjang 450 meter lebar 4 meter, dan pekerjaan pemeliharaan Jalan Jawa sepanjang 300 meter lebar 3,5 meter.

Pemeliharaan jalan dengan lingkup pekerjaan membentuk bahu Jalan dengan sirtu, membersihkan bahu jalan, membersihkan parit samping. Menggali aspal rusak dengan copresor dan jack hammer, patching badan jalan dengan LPA kelas A, lapis resap pengikat (prime coat), lapis perekat (tack coat), patching badan jalan dengan ATB tebal 5 cm dan menghampar badan jalan dengan AC tebal 5 cm.

Ternyata praktek pengerjaannya dilapangan tidak sesuai spek terutama ketebalan patching badan jalan hanya 4 cm dan menghampar badan jalan dengan AC juga lebih kurang 3,5 cm.

Proyek pengaspalan jalan hotmix sepanjang 2500 meter di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat senilai Rp2,2 miliar. Proyek jalan hotmix yang memakai sumber dana APBD tahun 2013 ini belum satu tahun selesai kondisisinya sudah hancur. Sepanjang jalan tersebut aspalnya terkelupas dan bergelombang.

Dalam kasus ini masyarakat setempat mendesak Kejaksaan

untuk mengusut pengerjaan proyek yang terindikasi korupsi tersebut.

Kemudian proyek rehabilitasi dan penimbunan jalan menggunakan sirtu Simpang Tangkam menuju Kampung Banten, Desa Halban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat sepanjang 6 km lebar 3 meter. Proyek senilai Rp691,960,000 yang dibiayai dari sember dana APBD Langkat tahun 2014 ini juga dikerjakan asal jadi oleh kontraktor pemenang tender.

Proyek pekerjaan rehabilitasi badan jalan dengan membentuk bahu jalan, galian parit saluran samping, menimbun badan jalan (leveling) dengan sertu padat, melapis badan jalan sepanjang 2,500 meter lebar 4 meter. Ternyata praktek pengerjaan dilapangan tidak sesuai spesifikasi teknis. Dimana badan jalan yang seharusnya ditimbun menggunakan pasir batu (sirtu) ternyata sebagian ditimbun dan dipadatkan dengan pasir tanah.

Demikian juga pekerjaan konstruksi badan jalan sepanjang 2.300 meter lebar 3 meter di Desa Pardomoan Nauli, Kecamatan Besitang, kondisinya sama saja dikerjakan asal asalan. Proyek senilai Rp446,000,000 sumber dana dari APBD tahun 2014 tersebut belum satu tahun selesai dikerjakan saat ini kondisinya sudah hancur sebagian badan jalan telah berlubang lubang.

Ironisnya lagi, menurut masyarakat setempat amburadulnya pengerjaan proyek yang dikerjakan kontraktor pemenang tender karena pihak pengawas proyek dari Dinas PU Langkat yang seharusnya mengontrol pekerjaan kontraktor dikabarkan jarang masuk ke lokasi proyek. Hal ini yang membuat pengerjaan proyek yang dilaksanakan Dinas PU kabupaten Langkat di kerjakan asal jadi dan amburadul.

Kepala dinas PU kabupaten Langkat Ir.bambang Irawadi hingga berita ini dimuat belum berhasil di konfirmasi. Perwakilan koran ini di Langkat beberapa kali berupaya untuk melakukan konfirmasi terkait tudingan dugaan KKN dan pengerjaan sejumlah proyek asal jadi kepada Kadis PU Langkat Bambang Irawadi maupun kepala Bidang (Kabid) Bina Marga namun tidak berhasil karena yang bersangkutan jarang berada di tempat.

Terkait bobroknya kinerja Dinas PU kabupaten Langkat dalam pelaksanaan pengerjaan ratusan paket proyek fisik pekerjaan konstruksi di Kabupaten Langkat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Langkat di berbagai media baik cetak maupun elektronik mendesak penyidik Kriminal Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumatera Utara untuk mengusut dugaan penyimpangan proyek di Dinas PU Kabupaten Langkat yang disinyalir telah merugikan negara. (rm/mawardi)

SAMBUNGAN

Website: www.rakyatmedia.co.id

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

11

Polisi Bersenjata Razia Toko Handpone di Lucky Plaza BATAM, RAKYAT MEDIA- Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri dan Polresta Barelang dilengkapi senjata laras panjang menyerbu pusat penjualan ponsel dan elektronik Lucky Plaza, Nagoya, Kamis (27/8/2015) pekan lalu.

Target operasi petugas adalah mencari gadget tiruan merek dagang produsen terkenal.

Razia menyisir produk palsu alis Kw oleh petugas berpakaian preman dan lengkap, dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan selesai pukul 14.00 WIB. Sontak, razia dadakan itu membuat panik para penghuni toko dan warga yang sedang bertransaksi.

Dari razia itu, petugas berhasil menyita puluhan gadget, ponsel dan aksesoris. Barang-barang Kw itu dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik warna biru untuk kemudian dijadikan barang bukti.

Petugas juga tampak menggiring dua karyawan Toko Indo Com, untuk dimintai keterangannya di kantor polisi.

Pantauan Haluan Kepri, aksi razia ini cukup memberi efek kejut kepada pemilik toko yang selama ini menjual produk Kw. Meski begitu, faktanya, cukup banyak toko-

toko yang tutup. Diduga, razia ini sudah bocor duluan sebelum petugas tiba.”Razia ini telah bocor sebelum aparat kepolisian turun ke lokasi.

Coba saja lihat sendiri, kok toko-toko mendadak banyak tutup,” kata seorang warga yang siang itu hendak membeli powerbank.

Dirkrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Syahar Diantono membenarkan razia anggotanya ke Lucky Plaza untuk mencari gadget tiruan merek terkenal. Ia mengatakan, razia tidak saja dilakukan di Lucky Plaza, melainkan juga pusat elektronik Nagoya Hill.

“Razia dilakukan karena ada laporan dari tim advokasi tiga perusahaan, yakni Apple, Samsung dan Beats ke Polda Kepri, lantaran banyaknya produk mereka itu yang dipalsukan dan beredar di Batam,” kata Syahar Diantono ditemui di Mapolresta Barelang, kemarin sore.

Untuk pemalsuan ini, kata dia, para penjual atau yang memasarkan akan dijerat Pasal 94 UU no 15 tahun 2001 tentang merek. ”Semua gadget serta aksesoris yang kita dapatkan ini, akan diamankan sebagai barang bukti. Pemilik toko akan diminta keterangannya,” ujar Syahar.

Sementara itu, Greorius

Ikuti Latihan Jumat (28/08/15).

Tiga kapal perang TNI AL yang terlibat dalam latihan ini yakni satukapal perang jenis Penyapu Ranjau (PR) KRI Pulau Rengat711 dari Satuan Kapal Ranjau (Satran) Koarmatim.

Selain itu, satu kapal perang Penyapu Ranjau (PR) KRI Pulau Rangsang727 dari Satran Koarmabar serta satu kapal perang jenis

Sambungan Hal. 1

Landing Ship Tank (LST) KRI Teluk Cirebon-543 dari Kolinlamil. S Selain mengerahkan tiga kapal perang, TNI AL juga melibatkan satu Heli Bell, tim penjinak ranjau Explosive Ordnance Disposal (EOD), Penyelam tempur dan Pasukan Katak serta Paramedis.

Latihan Multilateral 6th WP MCMEX 2015 ini di-

Dukungan Kepada 1 dalam Pilkada 2015. Karena bagi mereka, angka 1 memiliki makna keberuntungan bagi semua pihak.

“Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas didapatkannya nomor urut 1 ini. Nomor ini bermakna keberuntungan bagi kami semuanya. Mudah-mudahan nomor ini membawa berkah bagi pasangan SaniNurdin serta mudah diingat oleh masyarakat Kepri,” kata Ahars usai melaksanakan pencabutan nomor pasangan calon, Rabu (26/8/ 2015) pekan lalu.

Dengan ditetapkannya nomor urut ini kata Ahars, secara resmi pasangan SaniNurdin menyatakan ikut kontestan Pilkada Kepri.

“Dan, keduanya siap lahir batin mengikuti semua proses dan tahapan yang ada.

Sani-Nurdin siap berjuang bersama masyarakat meneruskan pembangunan Kepri di bawah spirit “Bersatu Teruskan Pembangunan”, “Bersatu untuk Kepri Satu,” tegas Ahars.

Dengan slogan Spirit Bersatu Teruskan Pembangunan dan Bersatu untuk

Kepri, tambah Ahars, SaniNurdin bertekad mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim.

“Bagi kami seluruh tim keluarnya nomor urut ini menjadi momentum untuk semakin memantapkan tekad dan pergerakan dalam rangka memenangkan pasangan Sani-Nurdin,” kata mantan anggota DPRD Kepri ini Dalam kesempatan itu, Sani dan Nurdin bersama timnya, juga minta pada seluruh masyarakat dan tim, untuk all-out merapatkan barisan, memperluas jangkauan pergerakan hingga ke tingkat bawah guna memenangkan pasangan ini dalam Pilkada Desember 2015 nanti.”Tak ada kata lain, rapatkan barisan, terus bergerak demi kemenangan bersama Sani-Nurdin,” kata Ahars.

Kepada pasangan kandidat lain, Sani-Nurdin dan tim pemenangannya juga mengajak berkompetisi secara sehat dan mengedepankan, cara-cara yang demok-

Guna Mencegah li, beberapa diantaranya, harus memastikan semua atasan di semua tingkat bertanggungjawab atas tindakan anak buah mereka masing-masing.

Setelah itu, yang kedua, meningkatkan efektivitas pengawasan agar atasan langsung dapat mengawasi dan mengendalikan pekerjaan stafnya.

Yang ketiga, meng-

haruskan pejabat di tingkat pimpinan untuk menjamin bahwa anak buahnya patuh pada undang undang dan peraturan mengenai pegawai negeri.

“Sedangkan peran sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pada pasal 12 pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana,

Resmikan Enam dala, oleh karena itu Agung berharap permasalahan kelistrikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri bisa tuntas pada 2019 mendatang.

Hal tersebut diungkapkanya Gubernur ketika meresmikan pengoperasian enam unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Rayon Tanjungbatu Kundur Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, pada

Upi, kuasa hukum dari tiga perusahaan elektronik merek Apple, Samsung dan Beats saat ikut menyaksikan proses razia membenarkan target razia adalah produk Kw merek Apple, Samsung dan Beats.

“Dengan beredar bebasnya gadget Kw ini, tentunya sangat merugikan produsen dan merugikan pihak konsumen. Makanya kami melapor dan meminta ke Polda Kepri untuk mengusut kasus pemalsuan ini,” kata Gregorius.

Dijelaskan Gregorius, untuk produk tiruan tersebut secara kasat mata tidak ada beda dengan aslinya. Namun nanti jika digunakan, baru dirasakan kualitasnya tidak sesuai dengan spesifik produk aslinya.

“Ada sebagian toko yang mengaku kalau produk yang mereka jual adalah Kw, tapi ada juga konsumen yang merasa sangat dirugikan karena produk tiruan itu.

Karena konsumen tidak merasakan keistimewaan serta keunggulan produk yang asli,” ucapnya.

“Mereka mengadu pada kami, dan kami membuat laporan pada polisi. Tidak hanya di Batam, di Jakarta juga dilakukan razia setelah kami membuat laporan,” tambah Gregorius. (rm/haka)

Jumat (28/8/2015) pekan lalu.

“Saya berharap kepada PLN melalui General Manager Riau dan Kepri dapat merealisasikannya sebelum masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir. Jadi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015-2024 di Provinsi Kepri. Kita harapkan tahun 2019 sudah dapat diimple-

laksanakan selama 7 hari mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2015.

Daerah latihan meliputi Perairan Timur Pulau Bintan Indonesia dan Changi Naval Base Singapura. Latihan multilateral ini diikuti oleh 16 negara peserta, dimana TNI AL dan RSN bertindak sebagai co. (rm/trb).

Sambungan Hal. 1

ratis, saling menghargai dan menghormati, serta menjunjung tinggi nilai etika dalam masyarakat. ”Mari kita kedepankan cara-cara yang demokratis,ý hindari praktik-praktik yang menghalalkan segala cara, black campaign seperti fitnah dan segala macamnya,” pungkas Ahars.

Ditempat terpisah H. Saidul Kudri, yang juga tim pemenangan pasangan Sanur kepada media ini mengatakan, pihaknya tetap mengikuti aturan KPU, biarlah pihak lain membawa ratusan massa, tetapi masyarakat yang menilai siapa yang memiliki komitmen untuk membangun kepri ini.

“Kita tetap mengikuti aturan yang ada, baliho dan sepanduk yang dipasang juga harus kami sesuai dengan ketentuan KPU. Kami tidak ingin melanggar aturan. Terkait siapa yang akan terpilih menjadi Gubernur mendatang itu tergantung kepada masyarakat yang memilih. Tapi, insya allah ia yakin masyarakat masih memilih pak Sani,” kata saidul melalui sambungan telpon pada media ini. (rm/wardi).

Sambungan Hal. 1

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Doli Boniara, kepada wartawan Kamis (27/8/2015) pekan lalu di Aula Kantor Bupati Bintan. (rm/trb).

Sambungan Hal. 1

mentasikan dan dituntaskan,” kata Agung Mulyana kepada sejumlah wartawan di Tanjung Batu.

Gubernur berharap PLN dapat menyelesaikan masalah kelistrikan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya Provinsi Kepri, paling lambat pada tahun 2019 sudah harus tercapai.” Kita harapkan paling lambat tahun 2019 bisa selesai,’ ujarnya. (rm/ferianda).

SUASANA Razia yang dilakukan aparat kepolisian di pusat penjualan ponsel dan elektronik di Lucky Plaza Nagoya.

Sekda Anambas Sebelumnya, Salmiah mengaku tidak tahu dengan dana PPID 2011 serta sisa dana PPID yang belum disetorkan ke Kas Umum Negara, yang kemudian kembali dianggarkan pada DIPA dana tidak terduga APBD Perubahaan 2013 Kabupaten Kepulauaan Anambas.

Namun setelah didesak hakim dan kuasa hukum terdakwa, Salmiah akhirnya mengaku baru tahu setelah sisa dana tersebut ditelisik kejaksaan. Dia juga mengaku saat itu hanya pengeluaran SP2D saja yang diketahui.

Kemudian, setelah dana dicairkan melalui SP2D ke rekening simsem, Salmiah juga mengaku tidak tahu kemana dana tersebut diku-

curkan, termasuk SP2D bernomor 260 atas nama Kabag Keuangan selaku Kuasa BUD yang merupakan perintah pencairan dana dari rekening Simsem ke rekening PT Samara Tungga, sebelum akhirnya dibagi-bagikan terdakwa Suryadarma Putra ke sejumlah pihak. ”Saya tidak tahu dana dicairkan dari simsem ke rekening PT Samara Tungga.

Mengenai penarikannya juga saya tidak tahu,” ucap Salmiah.

Sedangkan mengenai surat setoran bukan pajak (SSBP) yang ditandatanganinya, Salmiah membantah.

Menurutnya, dalam SSBP tersebut bukan tanda tanganya.”Kop surat dan cap itu benar merupakan kop

Sambungan Hal. 1

surat dan cap Pemerintah Kabupaten Kepulaulan Anambas, tapi tanda tangan ini bukan tanda tangan saya,” kata Salmiah.

Menyikapi keterangan saksi Salmiah tersebut, salah seorang pakar dan pemerhati hukum di Kepri, menilai apa yang disampaikan oleh saksi tersebut, telah dapat menjadi suatu petunjuk baru bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara dugaan kasus korupsi ini untuk menindak lanjutinya, sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Bila kita cermati dari keterangan saksi tersebut, maka pihak yang bersangkutan (Sekda Anambas-red) ketika itu, bisa dikategorikan masuk dalam rumusan

BP Batam sikan untuk lahan terbuka hijau, namun karena ulah persekongkolan dan kerakusan oknum pejabat BP Batam meraup dolar untuk memperkaya diri. Akhirnya sejumlah lokasi lahan terbuka atau jalur hijau disejumlah lokasi saat ini sudah berdiri ruko menjadi tempat bisnis.

Sebagai contoh lahan terbuka atau jalur hijau di Simpang Perumahan Bukit Palem, Kecamatan Batam Kota, di lahan tersebut saat ini telah dibangun puluhan ruko Central Aladin oleh perusahaan pengembang PT .Glory Point. Perusahaan tersebut bisa mulus menguasai atau membeli lahan di jalur hijau di Kota Batam karena diduga kuat memberikan fee sebagai uang pelicin dengan oknum pejabat BP Batam.

Kelicikan pengusaha yang menggunakan bendera PT Glory Poin, memperdaya para pejabat di BP Batam agar lahan jalur hujau bisa dikuasianya tidak hanya di lahan Simpang Perumahan Bukit Palem. Tetapi hal sama juga terjadi di lahan Simpang jalan Raja Ali Haji Depan Rumas sakit Elizabeth.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barelang, Yusril.SE, kepada media ini mengungkapkan, bahwa Lahan yang sebelumnya rumah liar, tetapi karena akal busuk oknum pejabat BP Batam mengelabui warga digusur dengan alasan untuk dialihkan menjadi lahan taman kota.

Ternyata sekarang dipagari seng biru bahkan sedang dalam tahap pembangunan ruko.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan, pengalihan lahan ruang terbuka hijau (RTH) kepada pengusaha PT Glory Point, di sejumlah lokasi diduga kuat karena ulah bobrok dan adanya kongkalikong serta fee yang mengalir ke kocek pribadi oknum pejabat BP Batam.

Akibatnya tidak dipungkiri, maraknya pendirian bangunan gedung pertokoan di lahan terbuka jalur hijau memberi dampak buruk terhadap kehidupan terutama

Pasal 110 KUHP ayat (1) dan (2) tentang permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan atau memperlancar kejahatan,” ucap pria yang juga menjadi pengacara (Advokad) dan enggan menyebutkan jati dirinya ini pada Haluan Kepri, Jumat (28/8-2015) laluj.

Hal aneh dan tidak masuk logikanya lagi, bahwa pada saat timbulnya persoalan dana PPID tersebut, yang bersangkutan (Surya Dharma-red), bukannya mendapatkan sanksi dari atasannya, namun sebaliknya justru mendapatkan jabatan sebagai pejabat pada bendahara di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Anambas. ”Ada apa ini semua,”ujarnya. (rm/red) Sambungan Hal. 1

menyangkut ekologi, ekonomi, energi, etika, estetika dan lalu lintas.

Karena bangunan ratusan rumah toko tersebut selain berada diatas lahan jalur hijau. Jarak bangunan dengan jalan umum hanya sekitar 2 meter sehingga mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas. Konon izin banguna (IMB) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam, satu izin bisa dipergunakan untuk pembangunan dua lokasi. “Ini sangat aneh sekali,” kata Yusril Oleh sebab itu, lanjutnya, ia mendesak Komisi I DPRD Kota Batam untuk memanggil Direktur Lahan, Diputi 3 BP Batam, pengusaha PT GP dan Kepala Dinas Tata Kota terkait penerbitan izin bangunan ruko Central Aladin yang menyalahi ketentuan.

“Bangunan ruko itu sudah melanggar aturan dan mengancam ketertiban umum, dibeberapa lokasi lahan jalur hijau sudah dikuasai perusahaan PT GP, pihaknya sudah mengajukan surat permintaan RDP bahwa kondisi bangunan gedung ruko Central Aladin menjadi ancaman gangguan ketertiban umum dan lalu lintas karena hanya berjarak 2 meter dari bahu jalan,” ungkapnya Terkait kasus ini, lanjut Yusril, pihaknya mendesak Baraskrim Polri mengusut dugaan persekongkolan pengalihan lahan tersebut kepada pengusaha PT GP, ”Saya mendesak Baraskrim Polri mengusut permainan dan persekongkolan pejabat BP Batam, menjual lahan terbuka dan jalur hijau kepada PT GP perusahaan pengembang pembangunan ruko Central Aladin di Batam Kota,”tegasnya.

Masih kata Yusril, ditinjau dari perspektif UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonomi seharusnya menjadi momentum yang tepat dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan

hidup dan sumber daya alam khususnya dalam rangka mempertahankan eksistensi RTH di Batam, kata Yusril Menurut Yusril, lahan jalur hijau yang dialihfungsikan oleh oknum pejabat BP Batam menjadi lahan komersil saat ini ada beberapa lokasi. Diantaranya ruko Central Aladin di Jalan Abuliatama Batam Centre, ruko Central Alibaba Simpang Dotamana, Lahan RTH simpang Kantor Camat Batam Kota, Ruko Simpang Legenda Malaka, Ruko di Batu Aji Simpang SPBU atau simpang Tobing, Ruko di Bengkong, Ruko di Perumahan Anggerek Permai Baloi.

“Seluruh pertokoan tersebut dibangun di lahan RTH dan melanggar IMB, anehnya setiap pembangunan ruko oleh PT GP tanpa plang proyek. Salah satu lokasi jalur hijau di Simpang Tobing Batu Aji yang dibangun ruko oleh PT GP pernah didemo oleh ormas Perpat kota Batam. Dalam waktu dekat Forum LSM Kota Batam akan melakukan demo ke kantor Walikota dan DPRD Batam, untuk mendesak pemerintah Kota Batam membongkar bangunan ruko tersebut karena sudah menyalahi aturan.

Saya menduga permainan penjualan lahan jalur hijau ini diduga dilakukan salah satu oknum pejabat BP Batam berinisial ITN, karena terkait masalah ini, saya pernah dipanggil oknum tersebut ke kantornya, tapi tidak saya tanggapi,”ujar Yusril.

Yusril menambahkan, kasus pengalihan lahan RTH menjadi lahan komersil oleh BP Batam dan penerbitan IMB oleh BPM Pemko Batam perlu menjadi perhatian Baraskrim Polri atau Kejaksaan Agung RI karena aparat penegak hukum di Batam terkesan mandul.

Kuat dugaan ada persekongkolan dalam pengalihan lahan RTH dan penerbitan izin IMB mengingat lahan tersebut sangat bernilai dan ditengarai ada uang pelicin yang mengalir.

PT Glory Point merupa-

kan pengembang yang merajai pembangunan ruko di lahan RTH di Batam. Oknum pejabat BP Batam dan pengusaha PT Glory Point diminta untuk diperiksa karena mereka sudah merusak wajah kota Batam dengan memperkosa ruang publik sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan manusia di Kota Batam.

“Penggusuran warga di lahan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat dengan alasan untuk dijadikan lahan hijau,”kata aktivis LSM yang gencar mengungkap kasus korupsi RSUD Embung Fatimah hingga tersebut bergulir sampai ke Mabes Polri.

Sementara Fendi yang mengaku dari PT Glori Point menanggapi konfirmasi yang dilakukan media ini melalui telpon ke ponselnya pekan lalu terkait pembangunan ruko Central Aladin yang menyahi aturan memberikan jawaban melalui sms yang mengejutkan.

“Biar semua Batam ok, kalau mau membongkar ruko miliknya harus membawa 5 unit beko, martil 25 kg, karena kita mau hantam semua bangunan di Batam yang bermasalah termasuk kantor polisi polres dan semua pos polisi di Batam, kantor Jaksa, DPRD, Pengadilan, Hotel 99 termasuk semua ruli di Batam biar kita matap,”tulis dalam sms tersebut menjawab konfirmasi media ini.

Tidak jelas apa maksud tujuan sms tersebut, namun jika diartikan tulisan sms ini, pengusaha pengembang PT Glory Point ini terkesan kebal hukum.

Sementara Ketua BP Batam Ir Mustofa Wijaya, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi, baik ketika dihubungi melalui ponselnya tidak dijawab maupun saat dikonfirmasi melalui sms tidak dibalas.

Demikian juga Ir.Istono, Deput Bidang Pengusahaan dan sarana Usaha BP Batam, saat dihububngi melalui ponselnya untuk konfirmasi juga tidak bersedia mengangkat meski nada sambung Hpnya berbunyi. (rm/mawardi)

KORAN UMUM

2-9 September 2015, MINGGU KE-I

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmedia.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 130 Tahun III, Harga: Rp5.000,-

Ribuan Buruh di Medan

Unjuk Rasa Dikantor Gubernur MEDAN, RAKYAT MEDIA--Ribuan buruh dari berbagai daerah di Sumatera Utara melintas di Jalan Sudirman Medan, Selasa (1/8/2015) kemarin. Mereka berkonvoi menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara guna menyampaikan berbagai aspirasi di antaranya menolak pemutusan hubungan kerja.

Dari pengamatan yang dilakukan media ini, terlihat petugas kepolisian mengawal konvoi para buruh, para buruh juga tertib dan tidak menganggu lalu lintas. Umumnya, para buruh menggunakan sepedamotor menuju kantor Gubernur.

Selain itu, saat konvoi para buruh menyanyikan berbagai lagu perjuangan.

Karena itu, sorak-sorai membahana di

Jalan Sudirman. Tidak hanya itu, Ketua DPW FSPMI Sumut, Minggu Saragih menegaskan para buruh meminta adanya penurunan harga sembako”Kami juga menolak masuknya tenaga kerja asing.

Bahkan, seluruh tenaga kerja asing yang ada sekarang ini harus menggunakan bahasa Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, para buruh meminta pemerintah merevisi PP tentang jaminan pensiun. Sehingga, tidak ada perbedaan pensiunan buruh dengan pegawai negeri sipil. Agar kesenjangan kesejahteraan tidak mencolok di Sumut.”Kami meminta pelayanan BPJS Kesehatan harus diperbaiki. Agar buruh dapat berobat secara nyaman dan menerima pelayanan yang baik,” ujarnya. (rm/sofian)

RIBUAN buruh bergerak menuju kantor Gubernur Sumut

Capim KPK Serahkan 8 Nama ke Presiden

DEMO Buruh ajukan sejumlah tuntutan di Jakarta

Serikat Pekerja Minta Buruh Asing

Wajib Berbahasa Indonesia JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri kembali memasukkan syarat kewajiban berbahasa Indonesia untuk tenaga kerja asing.

“Permenaker No. 12/2003 itu direvisi dengan Permenaker No. 16/2015 yang menghilangkan wajib berbahasa Indonesia padahal syarat tersebut untuk mencegah agar tenaga kerja asing tidak masuk begitu deras ke Indonesia,” kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Iqbal mengatakan, penghilangan syarat wajib berbahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing yang tidak berkeahlian bisa mengancam pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh lokal.

KSPI memprediksi, rupiah yang melemah membuat hampir 100 ribu buruh terancam kena PHK jika tenaga kerja asing terus berdatangan ke Indonesia, terutama Masyarakat Ekonomi Asean dibuka.

Dampak buruk PHK adalah daya beli dan tingkat konsumsi tenaga kerja lokal semakin lesu.

“Pemerintah harus menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan buruh melalui kenaikan upah yang layak sehingga daya beli bisa meningkat,”kata Iqbal.

Menurut dia, upah layak dinaikkan sekitar 22 persen sehingga masyarakat dan buruh dapat mengejar daya beli terhadap harga bahan pokok yang sudah melambung tinggi. Buruh juga menuntut pemerintah untuk tidak perlu ragu mengulang kebijakan sebelumnya, yakni pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang dapat meningkatkan daya konsumsi buruh.

Beberapa tuntutan ini termasuk 10 tuntutan buruh yang akan disuarakan 30 ribu sampai 48 ribu pada unjuk rasa di Istana Negara hari ini.(rm/ant)

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1.

2.

3.

4.

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490

JAKARTA, RAKYAT MEDIA -Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahan 8 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Ke-8 orang itu telah melewati sejumlah rangkaian tes yang diselenggarakan Pansel Capim KPK. “Dari tahapan-tahan seleksi yang dilakukan yaitu pendaftaran, pengumuman hasil seleksi administrasi, pembuatan makalah, profile assessment, wawancara, dan tes kesehatan telah diserahkan ke saya 8 calon piminan KPK, 2015-2019

yang ini sudah diseleksi berdasarkan integritas, kompetensi, leadersip, independensi dan pengalaman terkait pemberantasan korupsi,” kata Jokowi di Istana, Selasa (1/9/2015) kemarin.

Jokowi mengatakan, 8 nama yang diserahkan Pansel KPK dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan, manajemen, serta superfisi-koordinasi dan monitoring.

Di bidang Pencegahan, Saut Situmorang, Staf Ahli Kepala BIN, Surya Chandra, Direktur Trade Union Trade Cente. Di bidang Pen-

Wali Kota Batam Ajak Warga Sholat Istisqa BATAM, RAKYAT MEDIA - Wali Kota Batam Kepulauan Riau Ahmad Dahlan mengajak warga untuk menunaikan salat Istisqa untuk meminta hujan. ”Saya melihat kemarau terpanjang itu tahun ini. Sudah saatnya sholat Istisqa, bila diperlukan,” kata Wali Kota di Batam, Selasa (1/9/2015).

Intensitas hujan di Batam menurun drastis akibat fenomena El Nino. Diperkirakan intensitas hujan kembali normal awal tahun depan.

Padahal, hujan adalah satusatunya sumber air baku di kota itu. Batam bakal terancam krisis air bersih jika hujan tak kunjung turun.”Kita semua tahu tidak ada mata air di

Batam, waduk kami bergantung pada tadah hujan,” katanya.

Debit air di waduk terus berkurang dengan minimnya hujan. Apalagi, areal resapan air di sekitar waduk rusak akibat kebakaran hutan, menambah parah kondisi waduk dan ketersediaan air. Wali Kota pun mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air.

Sementara itu, perusahaan air bersih PT Adhya Tirta Batam (ATB) memberlakukan kebijakan suplai air bergilir di sejumlah daerah di Kota Batam Kepulauan Riau, menyusul makin berkurangnya pasokan air baku di kota kepulauan itu. (rm/ant)

indakan, Alexander Marwata, hakim ad hoc 2. Basaria Panjaitan, Brigadir Jenderal Polisi. Di bidang Manajemen, Agus Raharjo, mantan kepala LKPP, Sudjanarko, Direktur Pembina Jaringan Kerjasama Antar Komisi Instansi KPK Di bidang Supervisi, Koordinasi, Monitoring, Johan Budi Santosa Prabowo, Plt Pimpinan KPK, Laode Mohammad Sarifý, Rektor Unhas,”Segera 8 nama ini besok saya siapkan suratnya untuk segera saya sampaikan ke DPR,” tegas Jokowi. (rm/lp6)

PRESIDEN Joko Widodo berjabat tangan dengan Pansel KPK, Jakarta, Senin (25/5/2015). Jokowi meminta Pansel untuk memilih calon pimpinan KPK yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

Medan Plaza Beroperasi Secara Ilegal

PARA pedagang yang sebelum terbakar berjualan di Mall terbesar di medan

MEDAN, RAKYAT MEDIA-Peristiwa kebakaran Gedung Medan Plaza beberapa waktu lalu, menyisakan banyak persoalan. Mulai dari nasib pedagang, status lahan, dan penanganan bangunan tersebut.

Hal ini mencuat ketika pertemuan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi C DPRD Medan dengan Pemko Medan, pedagang, maupun pengelola gedung di ruang rapat Komisi C, Senin (31/8). Asisten Umum, Ihwan Habibi Daulay, mengungkapkan, sampai sekarang belum ada hak diberikan kepada pengelola terkait hak guna bangunan (HGB).

Selain itu, pernah terjadi saling gugat-menggugat antara Pemko Medan dengan pengelola, terkait lah-

an parkir gedung tersebut.

Dengan adanya situasi saat itu, timbul perdamaian. Namun, tidak bisa dimunculkan HGB karena adanya pihak lain yang mengaku pemilik lahan tersebut.

“Kami tidak terbitkan HGB-nya karena saat perdamaian antara pemko dengan pengelola Medan Plaza, muncul seseorang bernama Ahmad, saya lupa lengkapnya, mengaku pemilik lahan tersebut. Makanya, kami tidak terbitkan HGB-nya.

Selain itu, dulu pernah dibuatkan saran untuk menerbitkan dua sertifikat, tapi tidak jadi karena hanya lahan parkir bermasalah,” ujarnya.

Sementara perwakilan dari Medan Plaza, Zaini, mengungkapkan, sampai saat ini tidak pernah diberi-

kan HGB oleh Pemko Medan. Bahkan, sudah berulang kali mengajukan permohonan. Dirinya sendiri tidak tahu apa salahnya sampai tidak diberikan HGB. Diakuinya, mereka pernah menggugat PT Sanjay Utama selaku pihak yang mendapatkan HPL tersebut, dan mereka menang sampai pada tingkat peninjauan kembali.

Kemudian mereka digugat pemko dan mereka tetap menang. Pada 2004, sudah ada perdamaian. “Tapi kami tetap tidak juga mendapatkan HGB. Padahal, setelah perdamaian, pemko berjanji menerbitkan HGB. Akta perdamaian ada, semua ada. Tapi karena kembali ke Pemko Medan juga urusannya, tetap saja itu tidak terbit. Apa salah Medan Plaza, saya tidak tahu,” ujar pria yang merupakan penasihat hukum Medan Plaza tersebut.

Mengenai peristiwa kebakaran itu, pihaknya sejak awal atau dalam pembuatan kontrak sewa-menyewa maupun dengan pemilik ruang berjualan menyampaikan untuk mengasuransikan barang dagangannya. Bahkan, apabila terjadi kejadian luar biasa atau yang tidak diduga, juga diatur dalam kontrak tersebut. (rm/sofian)

AGEN DAN KIOS KORAN UMUM RAKYAT MEDIA DI MEDAN Suyitno: Kios Jalan Niaga Pajak Batang Kuis, Marisi Purba : Kios Pajak Gambir Tembung, Agus: Kios Jalan Letda Sujono/Depan Aksara Medan, Sihite: Toko Buku Jalan Milinium Sei Sekambing Medan, Farida Sijabat: Kios Jalan Medan Binjai Tomang Elok Medan, Juraidah: Kios Jalan Gaperta Helvetia Medan, Butet : Kios Simpang Zipur Medan, Sulaiman : Kios Jalan Kapt Sumarsono Pajak Pulau Brayan Medan, Pustaka Amal : Toko Buku Jalan Setia Luhur Pulau Brayan, Neta Ginting : Kios Jalan Amal/Gaperta Ujung Medan Sunggal, H. Nurdin : Kios Jalan Pinang Baris Sunggal Medan, M.Yusuf : Kios Simpang Kantor Bupati Stabat, Alim Siregar : Kios Tugu Binjai, Toko Buku Amka, Jalan Jend A.Yani Binjai, Kios Rokok Aan : Tanah Lapang Merdeka Binjai, Edison Dalimunte : Kios Jalan Binjai Km12 Depan Supermarket Mandiri Medan, Ibu Rini : Simpang Pos Padang Bulan Medan.