Rajawali News Edisi 223

BPK - RI Jl. KH Dewantara No. 99 Pilar-Sukatani Kabupaten Bekasi Tlp: 021-89105020-0813 6664 6669

BRI : No. Rek : 3733-01-00112-850-4 a/n Ali Sofyan

Edisi 223 - Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com - email: mediarajawalinew@gmail.com

BCA: No. Rek: 3000 39 9 301 a/n: Ali Sofyan

Harga Eceran: Rp. 3500,- Luar Daerah + Ongkos Kirim

RINCIAN SALDO PIUTANG UMUM

RSUD KABUPATEN SUBANG

AMBURADUL

Subang, Rajawali News – Pemerintah Kabupaten Subang menyajikan saldo Piutang Retribusi dalam Neraca (unaudited) per 31 Desember 2012 sebesar Rp18.019.465.038,57. Piutang retribusi tersebut merupakan piutang layanan di RSUD Kabupaten Subang termasuk diantaranya adalah piutang umum pasien sebesar Rp2.113.952.357,00. Atas penyajian piutang umum pasien sebagai akun piutang retribusi di Neraca tidak tepat kare-

Tasiya Soemadi Al Gotas Cirebon, Rajawali News.

Wali Bupati Kabupaten Cirebon Tasiya Soemadi Al-Gotas, Senin malam (18/5/2015) dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan Agung di Rusun Muara Pluit Jakarta. Penjemputan paksa dilakukan pihak Kejagung tersebut, karena Tasiya Soemadi Al Gotas mangkir dari panggilan Kejagung, setelah Kejagung menaikan status penyidikan menjadi tersangka.

Gotas diduga Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012,

RAMPOK DANA BANSOS,

WAKIL BUPATI CIREBON DILIBAS KEJAGUNG

UJANG PARTON

BENDAHARA SMP 1 MANIIS PURWAKARTA

BERJIWA BEJAD

anya perselingkuhan dengan wanita lain selain istri tuanya, tetapi itu semua sangat dirahasiakan dan tidak ada yang berani untuk menegurnya.

Saat wartawan ini konfirmasi terhadap Ujang Parton

TERIMA UANG RP 6,5 JUTA

malam hari yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Pabedilan Aiptu Danu. Ketika pelaku tersebut ditangkap dan diamankan ke kantor kepolisian di Polsek Pabedilan untuk diperiksa dan diambil keterangannya terkait tindakan pidana 303 KUHP. Menurut Met yang mantan pamong desa tersebut saat dimintai keterangannya kepada media ini mengatakan, “Benar Pak saya telah ditangkap oleh Pak Kanit Reskrim Aiptu Danu dari Polsek Pabedilan, saat kami bertiga ditangkap dan dibawah ke kantor kepolisian Polsek Pabedilan tidak

HUKUM SETEMPAT MASUK ANGIN Berita Selengkapnya di hal...12

DIGOROK PEJABAT GARONG Bekasi, Rajawali News – Dana hibah Kab.Bekasi diduga keras digorok Koruptor Berjemaah diminta pihak jajaran Polda Metro Jaya dapat segera mengusut hal tersebut. Pasalnya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bekasi menganggarkan dan merealisasikan Belanja Hibah pada tahun 2012 masing-masing sebesar Rp129.313.974.000,00

dan Rp112.207.417.535,00 atau 86,77% terindikasi adanya dugaan dana hibah tersebut digorok pejabat garong berjemaah, dan ironisnya ketika dikonfirmasi melalui surat pihak jajaran Pemerintahan Kab.Bekasi tidak memberikan surat hak jawabnya sehingga kasus ini dimuat dengan apa adanya.

Penerimaan Bantuan Belum Mempertanggunjawabkan Belanja

Hibah sebesar Rp 26.245.230.000.00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp 2.281.500.000,00 Pada TA 2012 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bekasi menganggarkan dan merealisasikan Belanja Hibah masing-masing sebesar Rp129.313.974.000,00 dan Rp112.207.417.535,00 atau 86,77% dari anggaran, serta meng-

RUAS TOL SOLO-NGAWI-KERTOSONO

TERBENGKALAI

Ngawi, Rajawali NewsPemerintah pusat menargetkan groundbreaking pembangunan ruas tol SoloNgawi-Kertosono agar segera dilakukan Mei bulan ini untuk mempercepat terhubungnya seluruh ruas tol tran Jawa.

Groundbreaking Tol Solo-Ngawi-Kertosono Segera di kerjakan tahun dan bulan Mei , Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky-

at Achmad Gani Ghazali mengatakan akhir pekan bulan lalu surat persetujuan pengalihan saham dari PT Thiess Contractor Indonesia kepada PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya telah ditandatangani menteri PU-Pera.

Awak media rajawali news di lapangan melihat proyek tersebut sudah mulai berjalan, namun keterangan masyarakat Ngawi Bersambung ke hal... 14

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. GSSL RAMPOK TANAH RAKYAT Musi Rawas, Rajawali News Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gunung Sawit Selatan Lestari (PT. GSSL) yang mulai beroperasi sejak tahun 2011 yang izin lokasinya termasuk wilayah Kecamatan Tiang Pumpung Kemungut Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Bersambung ke hal... 15

Bersambung ke hal... 14

IMIGRASI SEGERA TANGKAP DONG JANG CHOI WARGA KORSEL

GUNAKAN DOKUMEN FIKTIF Purwakarta, Rajawali News – Pemerintah Pusat saat ini sedang gencar gencarnya untuk menindak pelanggaran Warga Negara Asing (W.N.A) di Indonesia yang tidak mengikuti peraturan yang ada di indonesia, Pasalnya warga negara asing yang bernama Dong Jang Choi yang sudah bertahun tahun tinggal di indonesia memiliki dokumen doku-

MEMBEGAL SISA UANG HAK KERJA KONTRAKTOR

Dana Hibah Kab. Bekasi Sebesar Rp 26 Milyar

Bersambung ke hal... 14

KANIT RESKRIM POLSEK PABEDILAN, TANGKAP LEPAS PELAKU JUDI REMI

Cirebon, Rajawali News.

Belum lama ini Maret 2015, jajaran kepolisian Polsek Pabedilan telah berhasil menangkap tiga pelaku judi remi yang berinisial, Met, Bun dan Layung, warga desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

Penangkapan dilakukan

Bersambung ke hal...15

BUPATI, KADIS PU DAN PPK KAB. KETAPANG

Perselingkuhan PNS Berjemaah

Purwakarta, Rajawali News – Di kalangan para pejabat PNS di Kabupaten Purwakarta perselingkuhan berjemaah akibat salah satu pemimpin teras PEMKAB PURWAKARTA yang doyan menghamili wanita muda seperti beberapa minggu lalu rakyat Purwakarta digegerkan pemberitaan oleh sejumla media cetak yang kasusnya berangkat dari Sumedang.

Ironisnya di SMP 1 Maniis bernama Ujang Parton sebagai PNS Bagian (TU / BENDAHARA ) di sekolah SMP 1 Maniis Purwakarta Jawa Barat sudah lama para guru mengetahui tentang ad-

na RSUD Kabupaten Subang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun akun piutang retribusi tersebut sudah direklasifikasi ke akun piutang lainnya.

Hasil penelusuran terhadap pencatatan piutang diketahui bahwa: a. Saldo per 31 Desember 2011 (audited) untuk Piutang Umum RSUD adalah sebesar Rp1.330.578.648,70; b. Berkas tagihan sebelum

men fiktif.

Salah satu nara sumber mengatakan bahwa Dong Jang Choi pernah tinggal di bekasi selatan Perumnas 2 Kayuringinjaya Rt 04 RW 12 di samping masjid Almuhajirin dekat Jl. maskoki 2, pada Tahun 2000 setelah itu pindah ke daerah wates bantar gebang.

Bersambung ke hal... 15

TANGKAP WARNIASIH KUWU CIGINTUNG GADAIKAN TANAH CARIK Sumedang, Rajawali News Seorang ibu rumah tangga saat ini menjabat Kepala Desa Cigintung Kec.Cisitu Kab. Sumedang yang berjiwa preman pasalnya ketika di konfirmasi Kepala Desa tersebut sambil merokok layaknya preman perempuan WARNIASIH Kuwu Cigintung mengatakan kepada wartawan ini saya tidak takut dengan wartawan mana saja, permasalah-

an Desa Cigintung selama ini tidak pernah mendapatkan anggaran dari Kabupaten Sumedang makanya kami menggadaikan tanah carik karena sudah ada kesepatan dari pihak aparatur setempat dan diperbolehkan oleh pihak pemerintah daerah itupun berkisar ada yang Rp. 25.000.000,sampai dengan Rp. 30.000.000, itu semua suBersambung ke hal... 15

gangarkan dan merealisasikan Bantuan Keuangan masing-masing sebesar Rp 57.613.249.700,00 dan Rp45.100.149.700,00 atau 78,28% dari anggaran.

Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan diketahui bahwa Belanja Hibah diberikan keBersambung ke hal... 14

PROYEK Pelabuhan Penampungan Ikan

PULUHAN MILYAR

JADI SANTAPAN PEJABAT BANGSAT Sukadana, Rajawali News Kabupaten Kayong Utara (KKU) Kalbar, Tangkap pejab garong turun gunung pasalnya Puluhan milyar dana di kucurkan oleh pemerintahan pusat untuk Proyek Pelabuhan Penampungan Ikan (PPI) Kab.Kayong Utara (KKU) Sukadana Kalbar.

Pimpinan Umum Rajawa-

li news Ali Sofyan mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak jangan menjadi macan ompong mehadapi pejabat pejabat rampok yang turun gunung. ironisnya Pembangunan peroyek Pelabuhan Penampungan Ikan (PPI) tersebut amBersambung ke hal... 14

SEKDES SUKARAJA TILEP DANA PSKS/BLT Oku Timur, Rajawali News – Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya meringankan beban ekonomi bagi rakyat, khususnya rakyat yang kurang mampu, dengan membuat beberapa kebijakan dan program-program yang bersentuhan langsung dan juga dapat di nikmati langsung oleh masyarakat, namun sayangnya banyak sekali program yang telah di rancang oleh pemerintah tersebut justru di jadikan ajang korupsi oleh oknum-oknum apara-

tur pemerintahan yang tamak dan rakus. Salah satu contohnya yang terjadi di Desa Bersambung ke hal... 14

PT. WHW LANGGAR ATURAN IMB

BANGUN DULU BARU URUS IJIN Ketapang, Rajawali News” Prosedur Akte Utama bangunan adalah wajib memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Rajawali News konfirmasi kepada KPT ( Kantor Pelayanan Terpadu ) tentang IMB bangunan PT. WHW di Kendawangan, “Apakah PT. WHW sudah melakukan kewajibannya yaitu IMB? Di jawab Ka Kantor Pelayan-

an Terpadu H. Saidjol,” barusan dimasukkan dan ditetapkan IMB Smelternya dengan No. 55/KPT-B/2015 tertanggal 14 Januari 2015. Rajawali lanjut konfirmasi,” Apa fungsi sebenarnya KPT, Pak? Dijawab,”KPT berfungsi sebagai Pelayanan Administrasi Perijinan kepada satu pintu, Bersambung ke hal... 15

2

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

Pelindung KWRI (Sesuai dengan SKT Dirjen Kesbangpol Depdagri RI Nomor: 34/D.III.2/IV2007) KRT.Heru Ansori SH, MM Raymond B. Pardede, SH, Ir.Abi Manyu Dewan Penasehat Drs.H. Wacik Wahab SH.MBA.MBL, Ir. Edi Hermanto, MSi, Ahmad Puja RE. Laksomono Gatot Purboyo, SH. Idham Khalid, DR.Jabar Napitulu, Burhanudin Abdullah (Ketum LAKI). Sudio SH, Khairiyah SH, Tuan Guru Spiritual (Said Abdullah) Hulpa, SH, Taih Minarno, Aep Saepul Rohman, Herwanto T ,SH, Penasehat Hukum Law Firm RB. Situmeang&Patner Advokat & Legal Concultant Jl.Hayam Wuruk No.103 - 104 Jakbar 11160 Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi Ali Sofyan Wakil Pimpinan Umum Redaksi Supriando Wakil Pimpinan Prusahaan Asep Nugraha Bendahara Ucu Imas Dewan Redaksi H.A Thohir, H.Agus Saiful Komar,BSc, Dede Sunarya, Arien Siahaan, Ferry CChristian CK, BA, H. Iwan Torano, Andiyanto,SH Redaktur Eksekutif Naviz Redaktur Staff Redaksi Hasanudin, Panhakki, Wesley Hutabarat, Yosef Ismail, Saepul Bahri, H. Nur Khamid Yusuf, Panhakki Redaksi DKI Jakarta Tri IC Liputan Khusus Istana Negara H.A Tohir , Dipl. Ing Mabes Polri Deus, SH Polda DKI Anggiat Malau KPK dan Kejagung Endang Sulaeman, Syahrur Munir. SH.MH, Lintas Pantura Ridho Jauhari, Waslim, Karwijo, Affipudin, Gandi, Lilis Hindiyani Sirkulasi Amin Jamaludin Penerbit PT. Sriwidjaya Makmur Abadi Kemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia RI No.C-16350 HT 01.01. TH.2004 Rekening Bank BCA: No.Rek. 3000 39 9 301 a/n. Ali Sofyan BRI: No. Rek. 3733-01-00112-850-4 a/n. Ali Sofyan Alamat Kantor Gabungan Media Rajawali News Jl.KH.Dewantara No.99 Pilar-Sukatani Kab.Bekasi mediarajawalinews@gmail.com website: www.mediarajawalinews.blogspot.com, www.mediarajawalinewsonline.com, Telp: 021-89105020 Mobile: 08136664669, 085268653999, 087779666009, 085794715100

Perwakilan DKI Jakarta Parman Siahaan. M.Sihombing M.Siahaan, SE, Erikson F.Siahaan Anggiat Malau, Tumindang HT Barat, Roy Sidabutar.

Jakarta Selatan Kabiro : Yanto Wakabiro : M. Yamin Kab. Bandung Jaenal Ranggeni, Endri, Djumadi, Indra, Azhir A, Mukhtar Lutfhi, Rasto Firmansyah, Deden Najmul Muttaqien.

Kota Bekasi Kabiro : Budiman YS, Wakabiro : Abu Bakar Wartawan : Darul Munawar, Fahdi R, Indra, Naga, Imam Pohan, Supriatin, Hohom Purba Kab.Bekasi Kabiro : Anwar Away Ismail, Amin, Sakmat Kab. Tanggerang Selatan Kabiro : Azhari, Wakabiro : Asep Yusup, Wartatwan : Rosadi, Setioning, Budi.P Kab/Kota Bogor Kabiro : Jamal Kab. Karawang Kabiro : Robi Wartawan : Agus Umar Dani Hendriansyah, Alfian S. Effendi, Kab. Purwakarta Kabiro : Rusman Bokir Wakabiro : Ridho Wartawan : Saepul Bahri, S.Ag, Endang, Nanang, Yiyin, Ayung, Dede Mulyadi, Agus Masran, Zaenal Arifin, Willy, Entis, Entik, Robi, Ade Suryaman, Anwar, Sarkosah, Ahmad Sobari, Asep, Ajat, Adi, Ahd Nugibas Kab. Subang Wartawan : M. Fatahan, S.PI Usep/Ute, Rasjaya Al-Yayi Permana, A. Akbar Kab. Sumedang Kabiro: Aliep Hanggara Wakabiro : M. Suparman Wartawan : Komarudin Kab/Kota Sukabumi Kabiro : M.Junaedi, S.Ip, Wakabiro : M. Yunus Wartawan : Budi Kusman, Hermawan Olih Solihin, Marjat, Drs. Jhony Manurung, Iwan Japuk, Rusdi, Kab. Ciamis Kab. Tasikmalaya Aep Sunardi Kab. Indramayu Kabiro : Satim Wakabiro : Munawir Wartawan : Darmin, Yana, Waslim, Sudirman, Karwijo, Kabupaten/Kota Cirebon Kabiro : Andiyanto Sm.HK, Wartawan : Supriyanto, Dawi Budiman, Juniah, Nur Hasim, Adik Sutrisna, Sony Tumonggor, Dedi Juandi Perwakilan Jawa Tengah Kaper : Abdul Rokhim Brebes Kaper : Abdul Rokhim Kendal Tohir, Aseng, Abdul Gohfur Kabupaten Pekalongan Biro : Denny Noersyamsi Perwakilan Jawa Timur Jefri, SH Koordinator Jawa Timur Sudarto Kota Surabaya Kabiro : Sulaeman Kabupaten Malang Kabiro : Nuril Anam Wartawan : Dimas Galuh Suarsono Kabupaten Jember Fitroh Suci Wulandari, Foti Kabupaten Bojonegoro Biro : Solahudin Kabupaten Bondowoso Kabiro: Moh. Muhyi Wartawan : Lilik Suherlina, Humaidi Karesidenan Bojonegoro Kabiro : Ainur Rofiq Lamongan Wartawan Khoerul Anam Blitar

Eko Wasi Sumanto Kabupaten Trenggalek Biro : Beny Setiawan, Koko Hadi Kabupaten Tulungagung Biro : Sumirah Perwakilan Karesidenan Besuki Kaper: M. As’ad Widodo Kabupaten Jember Miftahul Hasanah Wartawan : Irwan Kabupaten Ngawi Kabiro : Lili Endahyani Kabupaten Sumenep Biro : Wiyono Moh. Heriyanto, Karyono Ishak, Bagus Junaidi, Fero Ferianto, Yudi Trikusumono, Adityas D. Purba Pamekasan Biro : Abdussalam Syah, SH, Wartawan : M.Tayib Sampang Biro : Bahrudin Aruna.

Wartawan : Rasidi, Adnan Adi Putra, Yukdin Perwakilan Sumatra Barat Drs.Syahril Kepala Perwakilan Sumsel M. Nizar Koordinator Sumsel Suhaimi Kepala Perwakilan Lampung H. Arifin Lampung Tengah Biro : Khaerudin, Wakabiro : Sabilal Bahar Lampung Utara Kabiro : Mas Hery EF Wartawan : Edy Purnomo.M Kabupaten Tanggamus Kabiro : Fery Arisandi, Wartawan : Darmin Bamuda, Mori Alisyahbana, Suparmin, Rosadi, Juanda, M.Mulyono, M.Simarmata, Sungai Penuh Priyadi, Suparmi Kabupaten Muara Enim Kabiro : Sakren, Wakbiro : Ronald.

Wartawan : Frans Yuzaki, S.Pd. Yusran SP, Salahudin, Kota Prabumulih Kabiro : Sakren, Wartawan : Ronald, Madi Yunata, Heri AS Kota Padang Kabiro : Drs. Syahrir, Wakabiro : Asnarul Leo, SH. Wartawan : Zaenal Abidin, Ramawi, Zaenal Chan, Muslim Jarius, Amrozi Priaman, Kota Bukittinggi Kabiro : Ramalis Zaenudin.

Kota Palembang Kabiro : Burhanudin Banyuasin Kabiro : Ngainun Musi Banyuasin Kabiro : Hazin Kabupaten OKU Kabiro : Edi Surya Kusuma, Wakabiro : RM. Ali Amin Wartawan : Afriandi, Andi Darmawan, Surawidi, Rexon Meilwadi Kabupaten OKU Timur Kabiro : Rangga Sitepu, Wartawan : Ahmad Sukri, RM. Hakun Muara Bungo Kab. Bungo Korwil : Iwan Purwanto Kodya Tebing Tinggi-Sumut Kabiro : Elman Saragi, Kepala Perwakilan Sumut : Serdang Bedagai : Kabiro : Ronald Hutabarat Lahat : Kabiro : Ronald Artas, Wartawan : Heri AS, Abdullah Pagaralam : Kabiro : Agus Alwi Perwakilan Bangka Belitung : Kaper : Kamasaril Wartawan : Marsidin Perwakilan Kalimantan Barat : M. Ali Yanto, Bendahara : Nia Kurniati Biro KKU : Supriyadi, Wartawan : Mistar Asin, Amat Tobeng, Suhardi Mazid, Abidin Perwakilan Kalimantan : Kaper : Abdul Hamid

Wartawan Rajawali News dibekali KTA dan Surat Tugas dan namanya tercantum di dalam box redaksi, Apabila merasa terganggu bisa menghubungi redaksi atau melaporkan ke pihak berwajib

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BEKASI KANGKANGI PIHAK SATLANTAS POLRESTA KABUPATEN BEKASI Bekasi, Rajawali News – Terkait Penutupan Median Jalan di Jl. RE.Martadinata tepatnya di jalan raya teleng dan jalan raya pilar mengakibatkan kemacetan total, pasalnya penutupan tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan tanpa melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian khususnya Satlantas Polresta Kabupaten

Bekasi.

Dengan penutupan tersebut akhirnya para pengguna jalan dan masyarakat sekitar merasa dirugikan bahkan mereka telah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Kabupaten Bekasi, dengan kejadian ini semua pengguna jalan dan masyarakat setem-

pat merasa tidak nyaman atas kemacetan tersebut, Akhirnya pihak kepolisian dijadikan bola panas oleh pihak Dinas Perhubungan.

Agus Rianto SH selaku Kanit Digyasa Satlantas Polresta Kabupaten Bekasi merasa geram dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, saat di kon-

firmasi secara langsung oleh team media ini agus menegaskan “kami selaku pihak kepolisian merasa di abaikan dan tidak dianggap dikarenakan pihak Dinas Perhubungan seharusnya berkoordinasi dengan pihak kami”, padahal sudah jelas untuk permasalahan lalu lintas terutama penutupan median jalan itu jelas berkaitan an-

tara pihak kepolisian dan pihak Dishub setempat. Agus menambahkan kami tidak terima dengan penutupan tersebut, saya rasa oknum oknum di dinas perhubungan melakukan hal tersebut hanya semata-mata untuk menyerap anggaran, Tegasnya (away) Berita bersambung ke edisi selanjutnya...

Tangkap “TIKUS” Dispora Kabupaten Bekasi Rp.166.512.000,00 Jadi Santapan Pejabat Bajingan Bekasi, Rajawali News Pemerintah Kab.Bekasi Setiap tahun mengeluarkan anggaran untuk Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga, Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi menganggarkan belanja modal sebesar Rp.105.853.087.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp.90.223.927.762,00 atau 85,23%. Ironisnya kasus kekurangan volume yang merugikan keuangan negara Khusnya di Pemerintahan Kab.Bekasi sebesar Rp.166.512.000,00 belum ada proses hukum.

Sudah di konfirmasi melalui surat namun tidak diba-

las sehingga berita ini ditulis apa adanya, Diduga hal tersebut ada “Markus Bertaring Tajam” Diminta pihak Kajati dapat segera bertindak dalam mengusut kasus ini dan pihak Media Rajawali News masih yakin dan percaya jika Kajati Jabar tetap konsekuen dalam menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi menganggarkan belanja modal sebesar Rp105.853.087.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp90.223.927.762,00 atau 85,23%.

BPK telah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan bersama dengan PPTK,

konsultan pengawas, dan pihak rekanan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) yang ditandatangani bersama-sama. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan Gedung Stadion Indoor Lapangan Futsal Grand Wisata dan Pembangunan Stadion Mini di Kecamatan Bojongmangu sebesar Rp166.512.000,00 dengan uraian sebagai berikut: a. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Stadion Indoor Lapangan Futsal Grand Wisata Sebesar Rp86.220.000,00 Pekerjaan Pembangunan Gedung Stadion Indoor La-

pangan Futsal Grand Wisata dilaksanakan oleh PT APM berdasarkan kontrak Nomor 027/985/SPP/SARPRAS/DISPARBUDPORA/2012 tanggal 20 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.167.730.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender mulai tanggal 22 Juni s.d 18 November 2012. Terdapat addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 192 hari kalender atau berakhir tanggal 30 Desember 2012 yang dituangkan dalam addendum No. 027/938/SPP/SARPRAS/ DISPABUDPORA/2012 tanggal 6 Juli 2012. Pekerjaan telah diserahteri-

makan kepada Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 602.1/1605/Sarpras/ Disparbudpora/2012 tanggal 26 Desember 2012.

Pembayaran atas pekerjaan tersebut dicairkan melalui SP2D nomor 11071/ BL/BUD/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp2.167.730.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Gedung Stadion Indoor Lapangan Futsal Grand Wisata pada 28 April 2013 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dinding dan beton sebesar Rp86.220.000,00.

H. DADAY SEKCAM MANIIS

“TUKANG SULAP” PLAT MERAH JADI HITAM

Purwakarta, Rajawali News – Sejumlah kendaraan dinas milik dari pemerintah Ka-

bupaten Purwakarta kini mulai marak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(TNKB) illegal, salah satu contohnya berada di Kecamatan Maniis sesuai dengan apa yang dilakukan H. Daday selaku Sekretaris Kecamatan Maniis Kabupatan Purwakarta.

Tindakan itu menunjukkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil suka memanfaatkan Jabatannya untuk kepentingan pribadi. Seperti apa yang TIM Media Rajawali News temukan sebuah kendaraan dinas yang telah menyiapkan sebuah plat hitam dibalik plat merah tersebut (T 1562 A & T 1562 AA).

Dalam hal ini TIM Media Rajawali News langsung men-

konfirmasi H.Daday selaku Sekretaris Kecamatan Maniis di dalam ruangannya. Ia mengatakan “ untuk pergantian plat merah ke hitam itu memang sudah ada perintahnya langsung dari pak Bupati Purwakarta H. Dedi Mulyadi, SH. Menyarankan kepada para pejabat agar menyiapkan plat merah dan plat hitam untuk berjaga-jaga jika ada demo atau hal-hal lainnya” katanya.

Dalam hal ini juga TIM Media Rajawali News mempertanyakan keabsahan platplat tersebut. “kalau masalah perbedaan plat nomor itu sudah diketahui oleh samsat,

dan pihak samsat pun menerangkan bahwa itu tidak bermasalah, hanya salah getok saja dan memang di perbolehkan kok oleh samsat”.

Fasilitas mobil dinas semestinya bertujuan menunjang kinerja para wakil rakyat, selain itu mobil dinas yang dibeli oleh uang rakyat tersebut tidak boleh dirubah dengan plat hitam layaknya mobil pribadi. Tindakan tersebut jelas telah melanggar undang – undang lalulintas dan angkutan jalan UU no 22 tahun 2009 ancaman pidana kurungan 2bulan dan denda 500ribu. *ndo

DANA BERGULIR UKM KABUPATEN BEKASI MENJADI AJANG BANCAKAN PEJABAT BANGSAT Bekasi, Rajawali News Pemerintah Kabupaten Bekasi kehilangan dana bergulir TA 2012 sebesar Rp3.166.064.820,00. tidak ada proses hukum pasalnya sejak tahun 2012 hal tersebut masih tercatat di buku hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat sehingga dana bergulir tersebut menjadi ajang bancakan Pejabat Bangsat. Ironisnya, dalam hal ini tidak ada proses hukum.

Diduga keras kasus tersebut menjadi ATM para oknum Aparat Penegak Hukum. Diminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia tidak mandul dalam menyikapi kasus ini.

Desember 2011 sebesar Rp3.240.565.530,00.

Saldo Investasi Non Permanen tersebut merupakan dana bergulir Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi TA 2002 dan 2003 yang dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi dan Bank Jabar Banten (BJB) selaku chanelling agent.

Sejak tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyediakan dana bergulir bagi UKM berupa fasilitas kredit untuk membantu permodalan para pengusaha kecil dan mikro dalam rangka meningkatkan pendapatan

Investasi Non Permanen Dana Bergulir UKM Senilai Rp3.166.064.820,00 Macet dan Disajikan di Neraca Tidak Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyajikan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.166.064.820,00.

Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp74.500.710,00 atau 2,29% dari saldo per 31

masyarakat dan membuka kesempatan kerja. Program kredit bergulir bagi UKM diberikan bagi debitur yang bergerak dalam 3 (tiga) bidang usaha yaitu: a. Kredit Usaha Pengrajin Kamasan. b. Kredit Usaha Kecil dan Mikro Berbasis Bisnis.

c. Kredit Alat Mesin Pertanian.

Sejak tahun 2004 dana tersebut tidak digulirkan kembali karena mengalami kemacetan. Sisa angsuran kredit berupa pokok pinjaman per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.166.064.820,00. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim monitoring pengembalian kredit UKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 500/Kep82-Admrek/2012 tanggal 8 Februari 2012.

Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 27.A/ LHP/XVIII.BDG/06/2012 tanggal 29 Juni 2012, BPK menyatakan belum dapat meyakini kewajaran nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir karena Pemerintahan Kabupaten Bekasi tidak menyajikan nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai Investasi Non Permanen- Dana Bergulir dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah Kabupaten Bekasi menyajikan nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan.

Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi selaku leading sector membuat daftar klasifikasi Dana Bergulir berdasarkan jatuh tempo (Aging Schedule) untuk mengetahui jumlah Dana Bergulir yang dapat ditagih maupun tidak dapat ditagih. Sedangkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bekasi belum mengatur tentang Dana Bergulir.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak dapat menyajikan saldo dana bergulir pada Neraca berdasarkan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (Net Realizable Value).

Berdasarkan penjelasan pada Bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi sampai sekarang belum membuat kebijakan akuntansi terkait Dana Bergulir dikarenakan akan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bekasi masih belum menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menetapkan kebijakan akuntan-

si tentang dana bergulir sesuai dengan SAP. Penyajian nilai Dana Bergulir yang disajikan di Neraca seharusnya mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 07 Tahun 2008 tentang Akuntansi Dana Bergulir antara lain menyatakan bahwa secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang disajikan di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

Hal tersebut mengakibatkan penyajian nilai Dana Bergulir sebesar Rp 3.166.064.820,00 tidak mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Hal tersebut terjadi karena: a. Tim Monitoring pengembalian kredit UKM Kabupaten Bekasi kurang optimal dalam melakukan upaya penyelesaian dana bergulir yang macet. b. Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memiliki kebijakan akuntansi tentang dana bergulir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

TANGKAP H. JAENUDIN ANGGOTA DPR RI KOMISI III

Kajati Jabar Diminta untuk Tindak Lanjuti Temuan BPK RI di Pemkab Bekasi Senilai Rp. 884.193.600,“Nyaris Lenyap” Bekasi, Rajawali News – Menjamurnya kasus tindak pidana korupsi di jajaran Pemkab Bekasi “bak jamur di musim hujan”. Pasalnya, setiap tahun Anggaran APBD dan APBN 60% bermasalah di berbagai Dinas Pemkab Bekasi yang mendapatkan Anggaran Belanja. Contohnya saja Anggaran Belanja Satpol PP Kab. Bekasi disinyalir terlibat penyalahgunaan wewenang dan jabatan “Katanya”.

Jika hal tersebut tidak di temukan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak tertutup kemungkinan dana-dana tersebut bisa di gondol Pejabat bajingan. Pasalnya, pada tahun 2013 telah dikucurkan Anggaran Rp.14.138.485.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.432.318.152,- sebut saja 95.01% dari Anggaran tersebut diatas.

Diantaranya untuk belanja langsung Rp.8.822.293.410,dalam rangka pelaksanaan kegiatan masing-masing PPTK mengajukan permintaan dana kepada bendahara pengeluaran melalui NPD (Nota Pencairan Dana).

Dalam hal ini BPK RI telah menemukan Anggaran Realisasi Belanja sebesar Rp.884.193.600,- yang disinyalir tidak didukung oleh Bukti Pertanggungjawaban.

Ironisnya, Pihak Satpol-PP tidak menggubris surat klarifikasi dari Gabungan Media Rajawali News Group tertanggal 19 Agustus 2014. Diminta pihak aparat penegak hukum dapat memproses hal tersebut diatas dikarenakan kasus ini belum jelas statusnya yang terindikasi dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi. (ndo)

H. Jaenudin Seorang anggota DPR RI, mencak-mencak di rumah warga

Purwakarta, Rajawali News Seorang anggota DPR RI Komisi III yang sudah meresahkan masyarakat Kabupaten Purwakarta bernama H JAENUDIN melabrak ke rumah seorang warga yang berinisial H, pasalnya saat media ini konfirmasi H.JAENUDIN sambil mencak-mencak ke wartawan apalagi seluruh wartawan saya tantang kalau perlu ajak ribut satu persatu yang berjiwa preman yang tidak layak anggota DPR RI KOMISI III. Di minta seluruh aparat

hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta segera menangkap H.JAENUDIN ANGGOTA DPR RI KOMISI III yang masih berkeliaran di Purwakarta, DPD KWRI Jawa Barat mendesak aparat penegak hukum dan instansi jajaran pemerintahan Kabupaten Purwakarta, jika menemukan H. JAENUDIN yang mengaku anggota DPR RI KOMISI III segera lapor ke aparat hukum terdekat, akhirnya berita ini di muat apa adanya. (Tim V) bersambung edisi selanjutnya

PROSES TUKAR GULING TANAH DESA BERJALAN MANDUL

HARGA RASKIN BEDA,

MASYARAKAT KECEWA

3

Indramayu, Rajawali News Program perumahan bagi para nelayan dari dinas perikanan dan kelautan sangat membantu sekali bagi para nelayan yang ada di desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, program bantuan perumahan nelayan dari dinas perikanan dan kelautan (DISKANLA) hanya menyediakan material bangunan rumahnya saja sedangkan tanahnya tidak.

Oleh karena itu pemerintah desa Eretan Kulon bermusyawarah dengan para nelayan penerima bantuan rumah tersebut dari hasil musyawarah telah dihasilkan kesepakatan bahwa tanah yang dipakai kesepakatan bahwa harga tanah per-unitnya Rp. 3.000.000 adapun tanah yang dipakai untuk perumahan tersebut adalah tanah asset desa yang luasnya dua hectare yang berlokasi di blok Kalimenir, dengan peruma-

han yang akan dibangun sebanyak 73 unit rumah, dengan harga per-unit Rp. 3.000.000 untuk pembelian tanahnya, bukan rumah plus tanahnya.

Menurut keterangan dari narasumber saat memberikan informasinya kepada awak media ini namun ironisnya kesepakatan harga tiga juta rupiah pe-unit, pada kenyataannya ada yang mematok harga sampai Rp. 7.000.000 bahkan sampai Rp.

10.000.000 yang dilakukan oleh unsur perangkat desa, dan uangnya ada yang sebagian masuk di Kuwu dan sebagian ada yang di perangkat desa. Sementara Kuwu D. Amin saat dimintai keterangannya melalui telepon sellulernya dia melemparkan kepada orang lain, yaitu salah seorang RT. kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut jelas akan jadi kerugian bagi pemerintahan desa selanjutnya, artinya setelah Kuwu D. Amin selesai masa jabatannya dan digantikan oleh Kuwu yang baru.

Buktinya tukar guling taah asset desa pada waktu Kuwu D. Amin menjabat sampai habis masa jabatannya dan digantikan oleh Kuwu Arief adalah kuwu yang baru, tanah tukar guling tersebut belum ada gantinya kata sumber yang lainnya. Masyarakat desa Eretan Kulon berharap kepada aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap para pelaku kasus penyelewengan tanah asset desa tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.(Munawir)

Raskin Tidak Layak Dikonsumsi

Camat Pangenan Buta dan Tuli Indramayu, Rajawali News Bantuan beras pemerintah untuk rakyat miskin (Raskin) di Desa Limpas Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu pada bulan Maret tahun 2015 membuat rakyat desa tersebut bertanya-tanya dan kecewa, pasalnya, dalam pembagian raskin ada ketidak wajaran karena desa Limpas yang terdiri dari 24 RT/RW ada diantara salah ssatu RT yang harga dan dapat jatah berasnya tidak sama dengan 23 RT lainnya, seperti yang terjadi di RT 01 RW 01 masyarakat penerima raskin mendapatkan 3 liter beras dengan harga Rp. 8500, sedangkan di RTRT lainnya mendapatkan 3 liter beras dengan harga Rp. 6000 sehingga jelas harganya tidak sama ada yang satu liter dihargai Rp. 2000. Sedangkan di RT 01 RW 01 harganya per liter kurang lebih Rp. 2800 itulah yang membuat kami sedih dan kecewa, pada saat memberikan keterangan kepada awak media ini Sementara di tempat terpisah Kuwu / Kades Tato saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sebenarnya masalah raskin tersebut bukan 3 liter tapi 3 kg. dengan harga perkilogramnya Rp. 2000 sudah sesuai dengan berita acara yang telah dibuat, kalau masih ada yang membagikannya pakai liter silahkan adukan katanya.

Masyarakat kecamatan Patrol pada umumnya desa Limpas berharap pada pihak pemerintah daerah yang terkait dalam pengawasan subsidi raskin dan aparat penegak hukum lainnya agar ekstra keras dalam pengawasan subsidi raskin tersebut, agar tidak merugikan masyarakat.(Munawir)

Cirebon, Rajawali News Program raskin yang memang sangat dibutuhkan oleh warga miskin (kurang mampu) di seluruh Indonesia, dan dulu program raskin disambut baik (positif) di kalangan masyarakat kurang mampu (miskin) walau banyak penyimpangan dalam pelaksanaan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan infers no 3. tahun 2007, karena dalam pelaksanaan raskin yang ada di lapangan (desa) beras tersebut dibagi rata atau disebut Rasta, bahkan harga raskin pun warga miskin menebusnya Rp. 2.000 per kilo gram nya, bahkan jatah raskin untuk warga miskin dikurangi.

Disisi lain dalam program raskin, warga masyarakat kurang mampu mengeluh dan kecewa atas pentribusian baras raskin dan pihak bulog ke kecamatan, desa sampai kemasyarakat kurang mampu, kualitas beras yang ditebus (diterima) tidak layak dikomsumsi oleh warga masyarakat

kurang mampu, karena beras yang ditenima berbau apek dan berkutu, seperti halnya beras raskin yang diterima warga masyarakat Desa Pengarengan Kec. Pangenan Kabupaten Cirebon, belum lama ini.

Warga masyarakat menilai dengan adanya beras raskin yang tidak layak dikomsumsi tetap dikirim saja dan pihak bulog, hal tersebut sudah jelas kurang tegasnya pihak kecamatan, seperti halnya Camat Pangenan, “yang diduga buta dan tuli” sudah tahu beras tersebut tidak layak dikomsumsi warga masyarakat miskin, kenapa pihak kecamatan (Camat) dan pemerintah desa tidak melakukan penolakan penteribusian dari pihak bulog, berarti sudah jelas Camat Pangenan Drs Nanang, S tersebut buta dan tuli, bahkan kami menduga adanya kong kali kong dengan pihak bulog itu sendiri, tegas Angga kepada wartawan media ini.

Andiyanto, sarjana hu-

kum, ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Jawa Barat dan selaku Advokat mengatakan, “memang program raskin sering kali terdapat adanya adanya penyimpangan, beras raskin yang dikirim dan pihak bulog sering terjadi tidak layak dikomsumsi warga masyarakat miskin, hal tersebut seharusnya pihak kecamatan dan desa, seperti halnya ca-

mat dan kuwu harus tegas kepada petugas bulog untuk bisa melakukan penolakan pendistribusian beras tersebut apabila beras yang dikirim tidak layak dikomsumsi. Apabila pihak kecamatan dan desa membiarkan saja dengan adanya kualitas beras yang berbau apek dan berkutu tersebut, berarti sama saja oknum camat dan oknum kuwu tersebut diduga

buta dan tuli, kami berharap kepada bupati terpilih Drs H. Sonjaya Purwadi Sastra, untuk dapat turun tangan ke Kecamatan Pangenan dan desadesa di Kecamatan Pangenan, dalam menyikapi keluhan warga masyarakat miskin yang setiap menerima raskin selalu kualitas berasnya kurang baik dan kurang layak dikomsumsi masyarakat kurang mampu.

(YANTO/OVAN)

Warga Masyarakat Pengarengan Terserang DBD Oknum PNS Zinahi Istri Orang Dinas Kesehatan Kab. Cirebon Tidak Peduli di Hotel Transit Serang, Rajawali News Seorang oknum PNS berinisia AR yang berdinas di instansi kantor Walikota di Serang saat jam kerja membawa seorang wanita bersuami yang masih tetangganya sendiri. Kejadian ini berawal adanya informasi yang diterima Tim Morality Watch. (red) bersambung ke edisi berikutnya

ANDA MEMILIKI INFORMASI DAN DATA PEJABAT KORUPSI KIRIMKAN KE e-mail: mediarajawalinews@gmail.com dapat dipastikan diexspos di Media Rajawali News

Cirebon, Rajawali News Warga masyarakat Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, banyak terkena Demam Berdarah DBD), dari anak Balita sampai orang dewasa.

Banyaknya warga masyarakat terkena Demam Berdarah, Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak segera mengambil tindakan, baik itu dilakukan penyemprotan untuk mengusir nyamuk disetiap rumah warga, padahal dari pihak pemerintahan desa pengarengan sudah melaporkannya ke pihak dinas kesehatan setempat “saya sudah melaporkannya kedinas kesehatan kalau warga desa kami banyak terserang DBD, namun sampai sekarang belum ada tindakan dari pihak dinas kesehatannya kayanya laporan tidak ditanggapi (digubris),” Ujar Sujati Kuwu Desa Pengarengan.

Camat Pangenan, Drs. Nanang S, saat dimintai konfirmasi terkait banyaknya warga desa Pengaren-

gan terkena DBD, “silahkan saja pihak warganya datang melapor ke Puskesmas Pangenan, tutur camat.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon DEDI saat dikonfirmasi media ini mengatakan, “Dari pihak desa harus membikin surat tertulis yang ditunjukan ke Dinas Kesehatan Kab. Cirebon, tembusnya ke Puskesmas setempat, nanti dari pihak dinas kesehatan akan turun kelapangan, “ujar Dedi saat ditemui wartawan media ini.

Andiyanto, warga masyarakat Desa Pengarengan berharap, dari pihak dinas kesehatan Kabupaten Cirebon, Bupati Camat dan Pemerintah Desa, untuk segera bertindak untuk melakukan pencegahan, agar penyakit demam berdarah tidak menyebar ke warga yang lainnya, yang mengakibatkan banyak korban lebihnya banyak lagi, “ujar Andiyanto Aktivis Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) kepada Rajawali News. (Yanto/Aseng).

4

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

ENCENG HR,

PNS PENGAWAS UPTD KEC. MANIIS PURWAKARTA

DIDUGA HIPERSEK

Purwakarta,Rajawali news: Di erah tahun 2015 Sejumlah jajaran PNS Purwakarta, perselingkuhan berjemaah.

Pasalnya sejumlah PNS aktip mempunyai istri lebih dari satu diduga keras akan terjadi kasus tindak pidana korupsi besarbesaran untuk membiayai istri tua dan istri muda.

Ironisnya Eceng HR seorang pegawai PNS didinas pendidikan bernafsu hipersek pasalnya tukang kawin cerai tak layaknya sorang PNS yang menggeluti dunia pendidikan.

Pihak Ispektorat dan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH tidak cepat tanggap alias mandul diduga keras sudah kongkalikong pasalnya tidak aneh lagi seorang pengawas UPTD mengawini bawahannya seharusnya membingbing atau memberi arahan.

Tidak itu saja Enceng HR yang sudah lama menjadi pengawas UPTD yang selama ini sudah mempunyai istri pertama dan sudah punya anak yang sudah dewasa seorang pengawas UPTD sangat senang dengan salah satu seorang guru SDN 2 Warung Jeruk bernama RUMNAH akhir nya menikah sirih dengan Enceng HR yang begitu harmonis pernikahan tersebut akirnya di ketahui oleh istri pertamanya tidak hanya tinggal diam saja untuk mendatangkan istri mudanya yang sudah merebut suami nya sampey keributan sangat besar di rumah istri mudanya Setelah itu istri pertama di cereikan oleh Enceng HR han-

ya beberapa bulan dinikahkan kembali istri pertamanya menurut narasumber yang tidak mau di sebut namanya pasal nya media ini konfirmasi terhadap RUMNAH seorang guru SDN 2 warung jeruk kami memang menikah dengan Enceng HR dan saya sudah tau enceng HR sudah mepunyai istri yg nama nya saja suka sama, wajar aja kami menikah sirih dan saya pun sangat tau dan melanggar tentang PNS dan dampaknya lebih paham kata RUMNAH tentang perkawinan kami sudah dua kali kawin bercerai kembali dengan Enceng HR yang tidak di sengaja keluar dari mulut RUMNAH mengatakan BUPATI saja sama seperti kami kenapa kami di permasalakan dan ini juga kami sudah cerai dengan ENCENG HR dan tidak ada hubungan apa lagi dengan ENCENG HR tinggal di kampung Cijaha rt03/rw01 desa sidanglah kecamtan maniis semua ini sudah saya serahkan kepada advokasi PGRI bernama bapak ENDANG silahkan saja bapak bapak ini datang ke ADVOKASI kami karena masalah ini sudah di tangani ADVOKASI PGRI sebelum itu tayakan kepada ENCENG HR dulu pak” kata ujar pasal nya ENCENG HR saat di tanyakan tentang RUMNAH masalah ini sudah ditangani oleh ADVOKASI PGRI bernama ENDANG akhirnya berita ini di muat apa adanya bersambung edisi selanjut nya (Bokirr /Rido CS)

PEGAWAI SOUTH PACIFIC VISCOSE BERNAMA DAHMAN SITINDAON BERZINAH DENGAN ISTRI ORANG

NEKAT... DUA PEJABAT JUAL GUNUNG Purwakarta, Rajawali News Ditaksir kerugian akibat penjualan aset negara itu mencapai 6 Milyar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab Purwakarta menetapkan dua pejabat Publik sebagai tersangka, Dua pejabat tersebut yakni berstatus Camat dan Mantan Kepala Desa. penetapan tersangka tersebut terkait dengan korupsi penjualan asset negara berupa gunung.

Keterangan yang di peroleh Republika, dua tersangka itu masing masing DH yang merupakan mantan camat di sukatani, kini DH masih aktif menjabat Camat Cempaka tersangka berikutnya yakni NJ, yakni mantan Kepala Desa Sukajaya - Kecamatan Sukatani. “status keduanya sudah me-

ningkat dari saksi menjadi tersangka,”ujar kasi pidsus kejari Purwakarta, Hendra darmawan “kamis” (12/3) Menurut hendra, kedua tersangka tersebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi penjualan asset negara, adapun asset negaranya dalam bentuk lahan seluas 45hektar. Lahan tersebut berbentuk gunung yang berada di Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani.

Gunung tersebut oleh masyarakat sekitar dinamakan Gunung Sembung dan tak hanya itu, gunung sembung memiliki potensi alam berupa galian jenis C, bahkan saat ini eksplorasi gunung tersebut sudah berjalan. “jadi material batu dari lahan milik neg-

ara itu sudah di jual – belikan” katanya.

Menurutnya, kasus ini terungkap dari laporan masyarakat dan dari laporan itu pihak berwenang menindak lanjuti, hasil penyilidikan jajarannya ini menyimpulkan jika kedua tersangka diduga ikut terlibat dalam membuat dan menandatangani akta jual beli (AJB) antara pembeli dan pihak lain yang mengklaim sebagai ahli waris tanah tersebut.

Padahal sebagai pejabat administratif di wilayah itu, mereka di pastikan sudah tahu jika lahan seluas 45ha yang memiliki potensi pertambangan batu itu merupakan asset negara tersebut, kewenangannya ada di Dinas Bina Marga

Pemprov Jabar. “kedua tersangka telah merugikan negara” kata hendra. meskipun telah ada penetapan tersangka, pihak masih belum melakukan penahanan terhadap keduanya, hal ini karena keduanya dinilai masih kooperatif, akan tetapi tak menutup kemungkinan bila ke depan akan ada tambahan lagi tersangka, mengingat dalam kasus ini di duga melibatkan banyak pihak.

Apalagi kata hendra, sampai sat ini jajarannya telah memeriksaan 40 saksi. adapun indikasi penyelewengan dalam kasus ini terdapat pada nilai jual dari obyek tanah negara mencapai Rp.6 miliar.(*ndo)

KAPOLRES CIREBON DIMINTA BERTINDAK

TANGKAP ARIF WIBOWO

PELAKU DAN OTAK PENCURIAN RUMAH WARTAWAN Cirebon, Rajawali News.

Kasus dibobolnya rumah kontrakan wartawan media rajawali news di perumahan Kanci Permai Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon pada tanggal 18-08-2012 yang lalu, sekarang kasusnya perkaranya diduga mandeg dipolsek pangenan, tidak ada tindak lanjutnya, sampai sekarang para pelaku pencurian belum ditangkap. Padahal dari hasil investigasi media ini, para pelaku pencurian sudah diketahui jelas identitasnya oleh pihak kepolisian Polsek Pangenan, pada waktu itu kasus perkaranya ditangani oleh Bripka Juntar PLT Kanit Reskrim Polsek Pangenan dengan Hendra yang pada saat itu turun ke tempat kejadian Perkara (TKP).

Para pelaku pencurian yang diketahui identitasnya bernama SUBKHAN alamat tempat tinggal Blok BTN Desa Astanamukti Rt. 004/002 Kec. Pangenan Kab. Cirebon. SUMARDI alias Mardi, alamat Dusun 3 Rt, 004/005 Desa Japura Bakti Kec. Astanajapura Kab. Cirebon. SUNANTO alias Nanto, alamat Desa Astanamukti Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Otak dari dalang dibobolmua rumah wartawan tersebut bernama Arif Wibowo, penduduk esa Karangwareng yang sekarang diketahui bertempat tinggal di Perumahan Villa Asri Blok S/12 Wanaharang, Gunung Putri Bogor.

Menurut Andi saat ditemui Media ini mengatakan, Disaat rumah kontrakan saya dibobol maling, posisi saya ada di Bekasi di kantor redaksi media Rajawali News, tahunya rumah saya dibobol maling dari anak dan menantu saya yang ber-

nama Muhamad dan Hendi, kalau rumah kontrakan saya pintu depannya gemboknya ada yang jebol, pas di cek kedalam rumah, barangbarang dirumah habis digasak oleh kawanan maling tersebut, barangbarang yang dicuri diantaranya, Lemari Es Merk Sharf 2 pintu, TV Berwarna 30 inch merk Polytron, Salon aktif merek Polytron, satu set computer merek Samsung 1 set dan satu buah sertifikat tanah empang dengan nomor hak milik 735 atas nama Dullah Desa Pengarengan, kerugian dinilai mencapai puluhan juta.

Dengan kejadian tersebut, pihak keluarga saya melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Pangenan, bahkan saya pun memberitahukannya ke pihak kepolisian kalau rumah saya dibobol maling, dengan laporan tersebut, pihak kepolisian polsek pangenan turun ke TKP, pada saat itu yang ke TKP polisi polsek pangenan yang bernama Hendra, bahkan kunci gembok rumah pun diamankan untuk dijadikan barang bukti begitu kata

anak saya. Kejadian tersebut 18-082012 lalu.

Bripka Junter yang pada saat itu PLT Kanit Reskrim Polsek Pangenan dan kapolseknya AKP JUFRINI, SH, sudah kami lapori, bahkan Bripka Junter berjanji akan mengusut kasus tersebut, dan barang-barang yang dicuri akan siap dikembalikan diantarkan dirumah mas Andi, begitu kata Junter, karena diketahui para pelaku yang membobol rumah saya itu, Bripka Juntar sudah tahu orang-orangnya, bahkan para pelaku tersebut diduga dekat dengan Oknum Polisi yang bernama Junter. Kami sekeluarga korban berharap kepada Kapolsek Pangenan dan bapak Kapolres diminta agar bisa bertindak dan mengusut menangkap para pelaku-pelaku pencurian yang diketahui masih berkeliaran ditempat tinggalnya, seperti bebas tanpa masalah, seperti halnya Sumardi alias Mardi, Arif Wibowo otak dan dalam pencurian tersebut,” “ujar Andi Kabiro Media ini.

Ali Sopyan pemimpin redaksi media ini dan tim pengacara media Rajawali news akan melanjutkan kasus yang menimpa anggota wartawannya,” kasus pencurian yang diduga mandeg di polsek Pangenan, akan dilaporkan ke Mabes Polri untuk melakukan pengusutan lebih lanjut untuk menangkap para si pelaku, karena dari investigasi anggota wartawan kami dilapangan, pelaku pencurian Sumardi alias Mardi, Arif Wibowo ada ditempat tinggalnya, tapi kenapa Pihak kepolisian Polsek Pangenan enggan melakukan penangkapan, jelas itu ada apa, sedangkan Kapolri sendiri memerintahkan semua bawahannya agar memberantas semua tindak kejahatan tidak pandang bulu. Kami dari Media Group Rajawali News meminta Bapak Kapolda, Kapolres Cirebon untuk bertindak sidak kepolsek Pangenan dengan adanya kasus pencurian yang menimpah rumah wartawan kami, diduga kasusnya mandeg,” tegasnya (Tim Rajawali).

Aset Tanah Senilai Rp 3.043.200.000,00 Belum Jelas Statusnya

Purwakarta,Rajawalinews Salah satu pegawai south pacific yang bernama DAHMAN SITINDAON pada saat jam kerja pada tanggal 20-05-2015 di hari Rabu pasalnya DAHMAN SITINDOAN membawa seorang perempuan ke salah satu Hotel yang begitu gemulai seorang wanita cantik bernama SITI ternyata wanita tersebut sudah mempunyai seorang suami bertempat tinggal Wilayah Wanayasa. Ironisnya saat media ini konfirmasi ke PT SOUTH PACIFIC ingin ketemu dengan DAHMAN SITINDAON beralamat di Wilayah desa CICADAS BABAKAN CIKAO ternyata dari pihak security tidak ada tindak lanjutnya, akhirnya berita ini di muat apa adanya Bersambung edisi selanjutnya.

Purwakarta, Rajawali News – Saldo Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.685.935.804.210,00 atau naik sebesar Rp261.305.885.022,00 dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.424.629.919.188,00.

Dari saldo aset tetap sebesar Rp 1.685.935.804.210,00 tersebut, di antaranya sebesar Rp198.232.666.438,00 merupakan Aset Tetap Tanah.

Dalam pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, BPK telah melaporkan beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana tertuang dalam LHP No.01.B/LHP/XVIII. BDG/05/2013 tanggal 23 Mei 2013, antara lain mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum dapat menyajikan nilai aset tanah seluas 7.900 m2 dan aset tanah senilai Rp3.043.200.000,00 belum jelas statusnya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Bupati Purwakarta memerintahkan Kepala DPKAD untuk melakukan prosedur penilaian aset seluas 7.900 m2 dan menyajikannya dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2012 ser-

ta menelusuri status atas tanah seluas 63.400 m2 di Kp. Ciseureuh Atas rekomendasi tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan penelusuran dalam rangka penilaian aset tetap tanah seluas 7.900 m2 yang dalam KIB-nya masih tercatat masing-masing sebesar Rp1,00. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yaitu dengan meminta penjelasan tentang status aset tanah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dhi. Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah sesuai surat No.030/689/V/Aset-DPKAD tanggal 28 Mei 2013 dan atas surat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan suratnya No.593/2976/Pbd tanggal 19 Juni 2013 menjelaskan bahwa tanah dan bangunan kantor yang berlokasi di Desa Ciwangi dengan luas 6.000 m2, di. Jl. KK. Singawinata dengan luas 1.100 m2 dan yang berlokasi di Desa Wanasari dengan luas 800 m2 adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan terhadap aset tanah senilai Rp3.043.200.000,00 dengan luas 63.400 m2 yang belum jelas statusnya masih dalam proses tindak lanjut oleh Pemerintah Kabu-

paten Purwakarta, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Salah satu aset tanah yang pada Tahun 2011 disajikan dengan nilai Rp1,00 adalah sebidang tanah seluas 63.400 m2 yang berlokasi di Kampung Ciseureuh. Berdasarkan data dalam KIB diketahui aset tersebut merupakan hibah dari Perusahaan Umum Otoritas Jatiluhur (POJ) Tahun 1998. Nilai aset tanah tersebut kemudian disesuaikan berdasarkan NJOP dan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.043.200.000,00.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah DPKAD dan dokumen pendukung kepemilikan diketahui bahwa status aset tanah tersebut tidak jelas. Bukti kepemilikkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas aset tanah tersebut adalah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 104 (bekas kikitir Nomor 1268/13, persil Nomor 55 dan 4 D.II) atas nama Pemilik Nyi RM. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh pelaksana dari Bidang Aset diketahui bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun perumahan penduduk dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama perseorangan. Selain itu, berdasarkan dokumen kepemi-

likan yaitu sertifikat No.446 Tahun 1981 dengan luas 250 m2 atas nama Sdr. T yang merupakan pemecahan dari sertifikat No.104, diketahui terdapat Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor Pb.69/HK.021.1/VIII/ SK/77 tanggal 6 Agustus 1977 tentang Penunjukan Karyawan untuk membeli tanah kavling secara mencicil atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.

Hasil penelusuran lebih lanjut atas Berita Acara Nomor 1/02/ BA/1988 tanggal 15 Maret 1998 tentang serah terima penghibahan berupa tanah seluas +/- 192.245 m2 yang terletak di Kabupaten Purwakarta dari Perum Otorita Jatiluhur kepada Bupati Purwakarta diketahui bahwa bidang tanah yang dihibahkan adalah berlokasi di: - Kelurahan Tegalmunjul 4.105 m2 - Kelurahan Nagri Kaler 28.945 m2 - Kelurahan Purwamekar 12.705 m2 - Desa Maracang 33.440 m2 - Desa Kadumekar 55.970 m2 - Desa Cikaobandung 57.080 m2 Dengan demikian aset tanah yang berlokasi di Kelurahan Ciseureuh dengan luas 63.400 m2 bukan merupakan bagian tanah yang dihibahkan. (red)

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

Bupati dan Inspektorat Kab. Cirebon Diminta Bertindak

Kuwu dan Kaur Ekbang Desa Tonjong Pungli Sertifikat Prona

Dedi Juandi (Kaos Hitam) pungli Setifikat Prona

Cirebon Timur, Rajawali News.

Program Nasional (Prona) yang dijanjikan pemerintah dalam pembuatan sertifikat tanah secara gratis yang disalurkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang sudah tercapai dan terasa akan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon.

Namun dalam pelaksanaannya, Prona tersebut dijadikan lahan bisnis untuk mencari keuntungan pribadi oleh sejumlah oknum Pamong Desa, Bantuan Tim ivestigasi media ini dilapangan, ditemukan adanya praktek pungli yang mengatasnamakan Prona dengan cara mengutip sejumlah uang kepada masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi didesa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, mendapatkan Prona pada tahun 2015, menurut sumber bernama Raspin Bos Sayur warga desa Tonjong mengatakan, “Proses pembuatan sertifikat tanah pada waktu itu dikenakan biaya sebesar Rp. 1 juta, per sertifikat.

“Saya juga bingung ko pembuatan sertifikat Prona pungutan biayanya sampai sebesar itu, katanya gratis tidak ada biaya, namun kenapa pelaksanaannya ada biaya dan ditarif harus membayar biaya Rp 1 juta per sertifikat, sedangkan di desa Tojong di tahun 2015 sekarang mendapatkan 100 bidang dari pihak BPN kabupaten Cirebon. Coba bapak bayangkan Rp 1 juta di kali 100 bidang, sudah seratus juta, duwit yang dicaplok Oknum pamong desa Tonjong. Kami warga desa Tonjong berharap kepada Bapak Bupati Sonjaya Purwadi dan kepala insfektorat untuk menindak para oknum pamong desa Tonjong yang melakukan pungli Prona,” ujarnya.

Dedi Juandi kaur ekbang desa Tonjong yang didampingi Kuwu Tonjong Yuherna saat ditemui tim pemburu faka media ini mengatakan. “benar kalau saya telah melakukan pungutan biaya sertifikat Prona, per sertifikat Rp 1 juta, kalau bisa cih saya akan meminta biayanya 10 juta per sertifikat ke warga desa yang mendapatkan prona, ujarnya. Dia menambahkan perbincangan, penarikan biaya yang kami lakukan untuk pengurusan operasional seperti biaya materai, akomodasi, teransportasi dan operasional lainnya selama proses berjalan hingga selesai, ujar Dedi dan Yuharna.

Andiyanto, SH, ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Cirebon mengatakan, “adanya pungutan deprogram sertifikat gratis untuk warga masyarakat di desa tonjong Kec. Pasaleman, itu tidak dibenarkan, itu harus diberi tindakan secara hukum para oknum yang memanfaatkan prona untuk kepentingan pribadi dengan alasa untuk biaya operasional dan lainnya. Pemerintah pusat melalui pihak BPN Kabupaten Cirebon, sudah mengatakan dengan jelas kalau program nasional pembuatan sertifikat untuk warga desa Tonjong itu gratis, kenapa itu dilakukan pungutan biaya, kami atas nama Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) akan mendesak kepada Bupati, insfektorat, pihak kejaksaan negeri, kepolisian, ketua BPN Kabupaten Cirebon untuk mengusut tindakan pungli yang dilakukan Kuwu Tonjong YUHERNA dan DEDI JUANDI Kaur Ekbang Desa Tonjong, “Tegasnya. (Yanto)

5

9 Tahun Menderita Sakit Parah Perlu Disentuh Perhatian Pemerintah Indramayu, Rajawali News Sungguh sangat ironis dikala pemerintah pusat dan daerah mencanangkan pemberantasan dalam segala sektor, termasuk salah satunya pemberantasan kemiskinan karena hal ini sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Dan sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 34 tapi kenyataannya masih banyak masyarakat kurang mampu tidak mendapat perhatian layak.

Salah satu diantaranya seperti yang dialami oleh keluarga bapak Alan ibu Warni warga desa : Mekarwaru, Blok Sukatani I RT/RW 005/014, Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Sunanto (19 tahun) anak kedua dari tiga bersaudara yang mengalami sakit parah dan hanya bisa berbaring terlentang saja, tanpa bisa miring kekanan atau kekiri diatas pembaringan atau bale karena rasa linu yang luar biasa pada tulang-tulangnya, dan sudah lima

tahun penyakit tersebut dideritanya, sehingga masa remajanya yang penuh keceriaan sebagaimana yang diraskan oleh anak-anak seusianya sirna, apalagi cita-citanya kandas karena penyakit yang di deritanya.

Penanganan dan perhatian yang serius dari pihak terkait seolah tak digubris padahal pernah berobat ke rumah sakit sampai punya tanah sawah cuma sedikit-dikitnya sudah dijual dan habis untuk berobat, dan sakitnyapun belum juga sembuh.

Bapak dan ibunya hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan-makan saja sehingga untuk biaya berobat anaknya sudah tidak mampu lagi karena tidak adanya biaya.

Seharusnya para penguasa negeri ini lebih peka merespon realitas kehidupan dimasyarakat jangan sampai kejadian-kejadian seperti yang dialami oleh keluarga bapak Alan ibu

Warni terjadi dinegeri yang kita cintai ini, bagaimana kalau hal yang menimpa pada keluarga ini, menimpa pada keluarga para penguasa ?.

Padahal kucuran dana-dana untuk kesehatan masyarakat sudah ada anggarannya dan nilainya tidak sedikit, baik dari pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, mau-

pun dari pemerintah kabupaten.

Saat awak media ini berkunjung kerumah ibu Warni, menuturkan belum ada bantuan apapun dari pemerintah setempat, kini ibu Warni berharap sangat adanya bantuan biaya pengobatan untuk anaknya baik dari pemerintah maupun para dermawan/donatur. (munawir)

Bupati Cirebon Telantarkan Warga Miskin,

Kamsa Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni Cirebon, Rajawali News.

Kamsa warga masyarakat Pangrengan Blok Pon Rt/Rw 002/001 Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, kehidupannya sangat memprihatinkan, sudah jompo mata tidak bisa melihat tinggalnya pun dirumah tidak layak huni.

Banyaknya bantuan dari pemerintah baik itu BLT dan dana Rutilahu maupun dana bantuan lainnya, namun Kamsa belum pernah tersentuh bantuan tersebut. Padahal Bupati Cirebon Sonjaya Purwadi Sastra, saat berkampanye sebelum menjabat Bupati Cirebon, berjanji akan membantu dan mensejahterakan wong miskin, sesuai amanat para wali Cirebon, “Insun Titip Majid lan Pakir Miskin” Namun sepertinya Bupati Cirebon sudah lupakan janjinya saat berkampanye.

Media Rajawali News saat investigasi ke tempat Kamsa, kehidupannya sangat benar-benar memperihatinkan, rumah yang ia tempati sangatlah tidak layak, tubuhnya sudah jompo, mata sudah tidak bisa melihat, “Kami belum pernah dapat bantuan pa, baik dari pemerintahan desa, Kecamatan atau pemerintahan Pemk-

ab Cirebon atau pusat, sering adanya bantuan yang datang ke desa kami di Pengarengan, namun sami belum pernah tersentuh atau mendapatkan bantuan itu, progam Bapak Presiden Jokowi pun kami tidak mendapatkannya, apakah adanya diskriminasi

dari pemerintah setempat atau gimana saya pun tidak tahu pa, kami hanya berharap ke Bapak Bupati Cirebon Sonjaya Purwadi Sastra dan pemerintahan setempat agar bisa memberikan bantuan ke kami, haruskan orang yang mampu yang selalu mendapat-

kan bantuan, seperti warga desa yang bernama ER, orang mampu kok selalu mendapatkan bantuan baik BLT dan Kartu Program Jokowi, sedangkan kami yang benar-benar jompo tidak pernah menerima bantuan tersebut, “ujar Kamsa yang didampingi menantunya Abdul saat ditemui media ini.

Andiyanto, SH. DPC Anti Korupsi Indonesia (LAKI) meminta kepada Bupati Cirebon Sonjaya Purwadi Sastra untuk dapat menepati janjinya saat kampanye, akan memperhatikan nasib warga miskin di Kabupaten Cirebon, janji itu minta dibuktikan, Bupati diminta sidak ketempat tinggal Kamsa, selain itu adanya anggota Dewan di Dapil 7, Cirebon Timur, seharusnya bisa membantu aspirasi warga masyarakat dengan mengajukan atau mengusulkan ke pemerintahan daerah atau pusat, agar bantuan yang dikucurkan itu tepat sasaran, sepertinya anggota dewan di dapil 7 diduga tertidur tidak bisa diandalkan menjadi aspirasi atau panutan warga masyarakat khususnya di dapil 7, “ujarnya saat ditemui media ini. (Andi / Sony Tumonggor).

Perangkat Desa Singakerta Kec. Krangkeng

Diduga Caplok Duit Bantuan Warga Miskin Cirebon, Rajawali News.

Bantuan dana untuk warga miskin desa Singakarta Blok Sidomulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, yang diambil melalui kantor Pos setempat pada tanggal 08 April 2015, diduga dana tersebut adanya pemotongan yang dilakukan aparat desa Singakarta yang bernama Carpan.

Menurut Canika warga desa Singakarta Blok Sidomulya mengatakan “warga masyarakat Singakerta Blok Sidomulya yang memiliki KK berjumlah 420, yang memiliki kartu bantuan ada 107 warga, per-kartu warga mendapatkan bantuan Rp 600 Ribu kali 107 kartu Rp. 64.200.000,- (Enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Warga yang menerima bantuan (memiliki kartu) dipotong per

kartu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang alasannya untuk dibagikan ke warga yang tidak menerima bantuan, Rp. 250.000,- x 107 Kartu = Rp 26.750.000,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dana pemotongan tersebut dibagikan kewarga yang tidak memiliki kartu bantuan per-warga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Rp 60.000,- x 313 warga = Rp 18.780.000,(delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) coba saja bapak hitung, Rp 26.750.000,- dikurangi Rp 18.780.000,- = Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi sudah jelas dana yang 8 juta tersebut yang seharusnya dibagikan kewarga miskin diduga dicaplok oleh aparatur desa Singakerta yang bernama CARPAN, dengan ad-

anya hal tersebut diminta Bupati, Kepala Inspektorat dan aparat hukum Kabupaten Indramayu dapat mengusut dan bertindak tegas dengan adanya aparatur desa Singakerta (Carpan) memotong dan mencaplok duit bantuan haknya warga masyarakat miskin, kami berharap Sodara Carpan diusut dan diberhentikan jabatannya dari aparatur desa Singakerta, “Tegas Cantika kepada media ini.

Kasman (Kaur Keuangan) Aparatur desa Singakerta saat dihubungi media ini mengatakan, “maaf ini salah informasi, KK (Krutug) Blok Sidomulya 460 KK, yang dapat BLT, 96 KK, itu berarti salah informasi, lebih lanjutnya Tanya aja sama panitia setempat, karena saya hanya tahu data yang mendapatkan kartunya aja, kalau data

KK bisa rubah bahkan setiap bulan, yang baru niatan banyak,” ujarnya.

Casmadi warga blok Sidomulya (Krutug) dan Jaenudin warga Blok tegal semaya, meminta Bupati dan Inspektorat dan aparat penegak hukum wilayah Kabupaten Indramayu, untuk segera bertindak sidak dan mengusut pamong desa yang bernama Carpan yang diduga memotong dan menilap uang bantuan haknya warga miskin, kami atas nama warga Blok Sidomulya dan Blok Tegal semaya sudah mosi tidak percaya lagi kepada pamong desa bernama Carpan, diminta Bupati Indramayu dan Kepala Inspektorat mencopot dan memberhentikan Carpan dari jabatan pamong desa dan diganti dengan pamong desa yang baru, “Tendasnya. (Andiyanto).

AGUS KUWU BANJARSARI KONGKALINGKONG DENGAN KEPALA KUA JATINUNGGAL BERNAMA Drs.H. NANANG HALIMUDIN Sumedang,Rajawalinews Di saat pemerintah menggalakan Program Pencegahan Perkawinan di bawah umur atau usia dini sedang gencar gencarnya di lakukan pemerintah pusat,menurut keterangan orang tua NENG ISA SURYANI ( BULE ) mengatakan anak saya sudah menikah kepada YUDI berdomisili desa kerisik kec.jatinunggal saat itu AAN yang suka di panggil masyarakat JAM”AN masih menjabat sebagai Kuwu Banjarsari. Pasalnya di wilayah desa banjarsari malah ada oknum pejabat desa setempat dengan oknum pejabat KUA jatinunggal yang sangat di sesali,di duga telah melakukan adanya permainan merubah identitas warganya yaitu seorang wanita di bawah umur yang baru menginjak sekolah kelas ( I )SLTA. ironisnya NENG ISA ketika di bawa ke puskesmas bersama mantan kuwu bernama AAN tiba tiba NENG iSA melahirkan seorang BAYI yang sempat megegerkan warga sumedang dan Purwakarta di

duga keras BAYI tersebut hubungan gelap pejabat Teras Purwakarta,hal tersebut tanya saja dengan rumput yang bergoyang ( GEMPUNGAN ) pasalnya YUDI berjaka gelap gulita di nikahkan dengan NENG ISA SURYANI yang baru melahirkan seorang BAYI mungil yang mirip salah satu pejabat Teras Purwakarta di minta KPA (KOMISI PERLINDUNGAN ANAK ) SEGERA TURUN KE SUMEDANG AGAR DAPAT TES D.N.A untuk memastikan anak siapa gerangan ?

Menurut salah satu pegawai desa mengatakan kepada Tim Media Rajawalinews sangat di sayangkan sekali dari pihak aparatur ,manipulasi data tanggal lahir seorang wanita yang bernama NENG ISA SURYANI BINTI ABDUL ROJAK ,( SPIRITUAL ) YANG DI SINYALIR salah satu guru pejabat Teras Purwakarta.kuwu banjarsari bernama AGUS SETIAWAN menurut jawabannya kami telah kecolongan tentang adanya perubahan data seorang warganya.

Padahal ketika membuat surat pengantar untuk warganya yang akan di sampaikan kepada pihak KUA sebagai salah satu syarat yang akan melakukan tali perkawinan,sudah pasti kebenaran atau kevalidan informasi data tentang wargan-

ya tersebut akan sangat mudah di dapat dan di ketahui dan menurut data dan fakta serta hasil konfirmasi langsung kepada pejabat KUA jatinunggal Drs.H.NANANG HALIMUDIN,pihaknya hanya menindak lanjuti sesuai informasi dan data yang di berikan oleh pihak desa Banjarsari ( amil desa Banjarsari Nurudin dan Pjs Agus.s ) Sebagaimana aturan yang terkandung dalam Undang Undang perkawinan dan sangsi bagi pihak pihak yang telah membantu dan melakukannya yaitu : a. UU no 1 tahun 74 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 Tahun 1994,Perkawinan hanya dapat di lakukan apabila pihak pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. b. Pasal 26 No.23 tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga mencegah perkawinan pada usia dini.

Bentuk sanki pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan syarat syarat perkawinan apabila surat surat ternyata “ aspal “dapat di kenakan ancaman atau di

jerat tindak pidana pemalsuan surat ( Pasal 378 KUHP ) dengan ancaman hukum masing masing enam ( 6 ) dan empat (4 )tahun penjara.

Tidak saja bagi pelaku,terhadap korban yang apabila ternyata beritikad jahat dapat di kenakan Pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana pemalsuan adapun juga untuk sanksi tentang pemalsuan data menurut Undang Undang yaitu : a. UU No.23 tahun 2006 Bab 12,ancaman hukum 6 tahun,denda 50 juta bagi Pelaku Pemalsuan Identitas diri / Dokumen b. Pasal 57 ayat 1 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana Di minta kepada pihak Kejari dan Kapolres Sumedang untuk menindak lanjuti adanya indikasi tindak pidana tersebut sesuai dengan data fakta yang di temukan.akhirnya berita ini di muat apa adanya bersambung edisi selanjutnya ( Tim V Rajawali )

6

Edisi 223 Tahun 2015

TANGKAP DINAS PU BINA MARGA PROVINSI JAWABARAT

RAMPOK LAHAN GUNUNG SEMBUNG PURWAKARTA

Purwakarta Rajawali news: Pemberantasan korupsi di jawa barat tebang pilih pasalnya Puluhan tahun lahan gunung sembung yang di kelola oleh sejumlah perusahan yang tidak jelas bagi hasilnya untuk pemasukan dana kas daerah.

Sedangkan perputaran dana di gunung sembung perhari mencapai ratusan juta rupiah,Gunung sembung yang selama ini di aku milik Dinas PU BINA MARGA JAWABARAT.diduga dinas pu bina marga jawabarat Setan akuaku.

Pasalnya berulang kali di konfirmasi tentang kepemilikan lahan gunung sembung tidak pernah memperlihat kan surat kepemilikannya yang Asli sudah wajar jika Dinas PU BINAMARGA dituding rampok lahan gunung sembung purwakarta yang gaya ala PKI. Diminta pihak jajaran aparat penegak hukum harus peka dalam mengusut kasus gunung sembung di Duga pihak kajari purwakarta memeriksa kasus Gunung sembung Rekayasa hal ini masi dalam pemantauan Team Rajawali news.

www.mediarajawalinewsonline.com

TANGKAP PENGUSAHA PERTAMBANGAN LIAR ASEP UBED DAN SUTISNA PJS DESA CISITU KAB. SUMEDANG Sumedang, Rajawalinews : Sudah tidak heran lagi para aparat penegak hukum di kab.Sumedang yang selama ini tutup mata tentang perihal pertambangan liar di wilayah kampung Cipeteuy desa cisitu kab,sumedang yang sudah lamanya pertambangan batu berjalan ironisnya PJS SUTISNA CISITU yang berada di tempat pertambangan sambil menarik tiap mobil keluar bagaikan ala preman,SUTISNA mengatakan kepada TIM V Rajawali lahan Gunung Julang tersebut adalah tanah Negara yang seluas 50H. Pasalnya Masyarakat Kampung Cipeuteuy Desa Cisitu Kec. Cisitu.Kab.Sumedang tentang Gunung Julang selama ini di ambil Batu gunung dari pihak aparat setempat hanya diam saja dan pengusaha setempat merauk keuntungan dari Tanah Negara Luas 50H.Harga Pertruck

Kol Disel Rp.250.000.00 Proyek Pertambangan tersebut berjalan 1 X24 jam tidak pernah berhenti sudah sekian tahun.selama ini belum ada untuk tindak lanjut dari pihak Pemerintahan setempat.dan adanya pembelian solar Bebas di SPBU Cicapar dan menurut pengakuan dari pihak SPBU 3445320.

Cipaok belum pernah adanya pemberitahuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pembelian SOLAR memakai Jerigen apalagi di sini sudah lumrah mau Ratusan Jerigen kami layani sebelum adanya pemberitahuan dari instansi terkait ini jga untuk keperluan proyek pertambangan Gunung julang. Kami sebagai warga Kampung Cipeuteuy Desa Cisitu,Kac.Cisitu,Kab.Sumedang kami sebagai warga setempat sangat di resahkan sekali sekian tahun lamanya Proyek Pertambangan di Gunung

Julang yang berada di pemukiman yang tidak begitu jauh dari pemukiman penduduk sangat tidak nyamannya ada Proyek Pertambangan yang selalu mengambil Batu tersebut memakai di namit,di dalam hal tersebut aparat desa dan oknum pihak kepolisian ikut bermain dalam pengawasan Proyek Pertambangan Gunung Julang mengatas namakan warga pada hal tersebut tidak pernah ada namanya anggaran ( P.A.D ) dari desa Cisitu apalagi yang bernama SUTISNA sebagai aparat PJS sementara hampir tiap hari berada di lokasi Gunung Julang mengambil UANG tiap kendaraan keluar di kenakan biaya Rp.5000 X 400 unit mobil tersebut.hal tersebut sangat mencerminkan bukan seorang pegawai negri sipil,sudah lama seorang aparat Desa Cisitu bekerjasama dengan pengusaha yang bernama ASEP

Sehabudin.S.Pd Kepala Sekolah Oknum PNS Pejabat Bangsat Garong Uang CPNS

KONTRAKTOR NAKAL PERLU DITINDAK TEGAS PROYEK DIKERJAKAN ASAL ASALAN

Cisolok, Rajawali News.

Tembok Penahan Tanah/Tebing (TPT) jalan Provinsi dijalur Desa karang papak Kec. Cisolok Kab. Sukabumi Ambrol, dan Jalan Aspal Hotmixc sudah mulai rusak, permukaan aspal menonjol dan terkelupas, padahal belum genap satu tahun Proyek ini dikerjakan, ini bukti bahwa Pekerjaan yang tidak memenuhi standar kelayakan dan ini jugamenunjukan lemahnya fungsi pengawasan Internal PU Jabar, kata Ketua Laki (Laskar Anti Korupsi Kab. Sukabumi) saat ditemui Media Rajawali News di lokasi tempat bermasalah Minggu 29/3/2015.

Proyek Pembangunan yang menelan Anggaran Miliyaran rupiah, bersumber dari APBD 1 Provinsi Jawa Barat, dalam rangka untuk meningkatkan Infrastruktur Pembangunan jalan provinsi yang tersebar diseluruh kota/kabupaten dan kecamatan, sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.

Namun sayang Proyek Pengaspalan Jalan kategori Hotmicx yang satu paket pekerjaanya dengan pembangunan “Tembok Penahan Tanah/Tebing” (TPT) tidak sesuai dengan Bistek belum setahun sekarang kondisinya sudah mulai rusak dan Tembok Penahan Tanah/Tebing ada yang rusak berat dan ambrol Dari hasil kajian dan penelusuran Ketua Laki Kab. Sukabumi ambrolnya TPT itu karena kualitas pekerjaannya yang kurang baik, terkesan asal jadi, Perusahaan itu tidak memperlihatkan mutu dan kualitas pekerjaannya sesuai standar kelayakan, dan dimana fungsi pengawasan yang diterjunkan oleh Dinas Pekerjaan umun Provinsi Jawa Barat, sebuah pekerjaan yang belum satu tahun sudah mengalami keruksakan, Perusahaan itu harus di Blacklist dan diaudit oleh penegak hukum” kata Edi menegaskan, ini adalah bukti bahwa pekerjaan itu Jelek tidak bermutu dan berkualitas.

Perusahaan (PT - CV) yg mengerjakan pembangunan proyek itu harus bertanggung jawab, dan kita harus pertanyakan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Barat bagaimana Proses Tendernya, sehingga Perusahaan seperti itu mendapat tender dengan nilai Miliyaran rupiah. Kalau dilihat dari fakta yang ada, bahwa hasil pekerjaannya, Perusahaan itu belum masuk kategori yang memenuhi standar kualifikasi dan nilai kompetensi, inikan bukan Uang warisan dari nenek moyangnya, inikan Uang rakyat yang harus jelas pertanggung jawabannya, maka dari itu kami mohon.. yang benar dong proses Tendernya, kalau seperti ini yang rugi kan kami masyarakat kecamatan cisolok, masih kata “Edi” panggilan akrabya Ketua Laskar Anti Korupsi, mengakhiri kalimatnya dengan nada kecewa terhadap kebijakan dan kondisi hari ini. [M.Jun]

UBED pemilik Proyek pertambangan Gunung Julang dan setiap Bulannya selalu memberikan UANG Kordinasi terhadap Pihak KAPOLRES sumedang sebesar Rp.10.000.000.00,saya selaku warga kampung Cipeteuy desa Cisitu,Kec Cisitu Kab Sumedang sangat berharapnya supaya di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum Pemerintahan Pusat,kami sangat perihatin sekali TANAH NEGARA SELUAS 50H yang di keruk Ratusan Milyaran hanya buat kepentingan pribadi belaka.

Di minta pihak KAJATI dan KAPOLDA segera bertindak tegas untuk mengenai Proyek Pertambangan Gunung Julang lahan tanah Negara Akhirnya berita ini di muat apa adanya bersambung edisi selanjutnya ( Tim V Rajawali )

GARA GARA BANTUAN DANA DESA PERBATASAN DUA DESA ANCAM BOIKOT PILKADA SUKABUMI Cisolok, Rajawali NewsDua kepala desa perbatasan di kecamatan cisolok mengancam akan memboikot “ Pemilu Kada” kabupaten sukabumi tahun 2015, pasalnya dua desa itu merasa di anak tirikan dalam pembagian alokasi bantuan dana desa perbatasan Dua kepala desa itu merasa ada yang tidak beres / kurang sehat dalam pebagian dana desa perbatasan, dan itu terlihat saat melihat draf rilis Rencana Penggunaan Anggaran untuk desa perbatasan di kecamatan Cisolok, kata “Ujang suhendi dan E Sujatna, kepada “Harian sukabumi” kamis 26/3/2015 usai menyampaikan surat protes kekantor BAPPEDA kab sukabumi Mereka menambahkan , bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, tidak sesuai dengan kebutuhan desa kami, sebagaimana

tertuang didalam proposal yang diajukan, kata” Ujang suhendi dan E Sujatna, Desa perbatasan itu ada lima dikecamatan cisolok, kenapa tiga desa mendapatkan hampir satu miliyar, tapi kenapa desa kami berdua “Desa Sirnaresmi dan Gunung karamat” hanya mendapatkan 1 s/d 2 ratus juta saja , pokoknya kami kecewa dan tidak terima dengan kebijakan yang tidak sehat, ini kata mereka berdua menegskan Ditempat terpisah “Agus Suryadi” saat di konfirmasi “Media Rajawali News” ia mengatakan bahwa “Bappeda” kab sukabumi tidak punya kewenangan untuk mengutak atik kebijakan bantuan dana desa perbatasan, itukan kewenangan Pemerintah Provinsi , tapi hal ini saya akan sampaikan ke bagian bidang Fisik kata Agus menambahkan. [M.JUN]

Karawang.Rajawali News Kegiatan program pemerintah dalam pelaksanaan tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) Kategori dua (K2) Yang diselenggarakan dibeberapa daerah dan kota sangat di sayangkan tidak berjalan mulus.Ironisnya, Dikotori oleh beberapa oknum Pegawai Negri Sipil (PNS) Pejabat bangsat kepala sekolah SDN Solokan III (SEHABUDIN S.pd) Yang mengutif biaya pungutan liar (pungli) Kebeberapa Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) Kategori dua (K2) Dengan memungut biaya Rp.5.000.000 - 7000.000 Perorang dengan dalih bayar buku panduan,Dan apa bila dinyatakan lulus tes seleksi tersebut mereka harus menambah biaya atau membayar Rp.40.000.000 perorang.Bila dinyatakan tidak lulus tes seleksi uang tersebut akan dikembalikan.

Ketika Rajawali News menemui beberapa nara sumber dan korban oknum kepala sekolah yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan”pak tolong tindak tegas ko PNS kepala sekolah berani terang-terangan mengkolektif biaya CPNS untuk memuluskan penerimaan PNS,Itu sudah melanggar paraturan pemerintah,”Ungkapnya.

Tambah lagi mengatakan, kata pak sehabudin ke kami klo dinyatakan tidak lulus tes seleksi uang tersebut akan dikembalikan. Nyata-nyata sampai sekarang pemer-

intah sudah mengumumkan kelulusan tapi kami tidak lulus ternyata uang kami tidak dikembalikan lagi, alias digarong oknum PNS pejabat bangsat kepala sekolah Sehabudin dan rekan-rekannya, katanya.

Dibeberapa hari kemudian Rajawali News mendatang sekolah SDN Solokan III yang berada di kecamatan pakis jaya, Kabupaten Karawang.kepala sekolah sehabudin mengatakan”Saya tidak menerima uang tersebut, saya cuma niat menolong. Dan yang menerima uang langsung pak mulyadi kepala sekolah MI di Kedung Bokor kemudian uang itu diantarkan pak mulyadi ke Jakarta,”katanya.

Seolah-olah Sehabudin tidak merasa salah dengan kelakuan nya dengan berbicara santai dan ketawa-tawa yang sudah jelas perbuatannya melanggar Peraturan Pemerintah PP 56 perubahan PP 58 Menyatakan”Pegawai Negri Sipil (PNS) Tidak boleh memberi informasi soal dan merekrut,karena program pemerintah pusat.

Ali Sofyan selaku ketua DPD Jabar Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Di mintai komentar mengatakan”Saya akan laporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian dan kejati,supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diberi sangsi tegas,”Tegasnya.

Kepada pihak-pihak yang terkait segera menindak tegas agar permasalahan ini tidak sampai teulang kembali. (Afifudin Opik)

BUPATI HADIRI PERINGATAN HARI NELAYAN KE - 55 TAHUN 2015 Sukabumi, Rajawali News Kabupaten Sukabumi dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, dimana salah satunya berupa kekayaan laut dan perikanan. Untuk itu Potensi kelautan ini akan terus kita maksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Sukabumi Dr. H. Sukmawijaya, pada acara Festival Hari Nelayan Ke – 55, bertempat di Pasar Palabuhanratu. Hadir pada kesempatan tersebut Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan Dan Perikanan Ri, Perwakilan Gubernur Jawa barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Unsur Muspida

dan undangan lainnya.

Dikatakan pula, pembangunan kelautan dan perikanan akan sangat tergantung pada kondisi kesehatan ekosistem pesisir laut. Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis ekosistem dan kewilayahan, semakin diintensifkan, Peruba-

han lingkungan strategis di Era Globalisasi, selain merupakan peluang juga dapat menjadi ancaman manakala tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam persaingan global. Salah satunya untuk memenuhi tuntutan internasional, dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara

bertanggung-jawab dan berkelanjutan.

Lebih lanjut dikatakan, Berkaitan dengan perlindungan nelayan dan peningkatan kehidupan nelayan, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 15 Tahun 2011 tentang perlindungan nelayan. Ketentuan ini telah di implementasikan oleh OPD terkait

sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Koordininasi dan terintegrasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, diwujudkan melalui berbagai program bantuan untuk dapat memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan kepastian hukum bagi nelayan. Dalam kaitan dengan pembangunan kawasan minapolitan, berbagai sektor dan pihak terkait harus bersinergi untuk saling mendukung dan menyatukan gerak pembangunan. Sesungguhnya sejak lama Palabuhanratu dikenal sebagai kawasan perikanan tangkap dan terus berkembang menuju kota perikanan atau minapolitan yang terpadu dengan kawasan wisata.

[Hilman S, M. Junaedi]

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

OBYEK WISATA CIPANAS BUTUH PENANGANAN KHUSUS

Sukabumi, Rajawali NewsObyek wisata pemandian Cipanas masih membutuhkan penanganan yang serius, agar kedepan Cipanas menjadi Kawasan Industri parawisata di kabupaten sukabumi yang tidak kalah menarik dengan daerah lain, tentunya Obyek wisata yang terletak di desa Wangun sari kecamatan cisolok ini, harus segera berbenah diri untuk menata kawasan itu menjadi lebih baik karena pariwisata salah satu aset produk andalan Kabupaten Sukabumi.

Obyek wisata Cipanas dengan piur pegunungan yang natural, merupakan kawasan wisata yang mempunyai daya tarik tersendiri karena keindahan alamnya, maka kawasan ini akan menjadi daerah kunjungan Wisata yang mempunyai nilai daya saing yang kompetitif, kalau penataannya benar benar diperbaiki oleh “Disbudparpora” kab sukabumi, kata “Ketua Laskar Anti Korupsi Kab. SUkabumi” saat ditemui Harian Rajawali sukabumi di kediamannya senin 6/4/2015 Edi juga menyayangkan pembangunan Taman yang seperti pemakaman Cina, harusnya itu dibongkar saja dilokasi itu mestinya jangan dibangun apapun, dan itu harus tetap menjadi ruang terbuka wisata, agar para wisatawan baik luar maupun lokal merasa melihatnya lebih nyaman, bukan seperi sekarang ini, masih kata Edi menyarankan Dan dilokasi yang lainnya juga masih kelihatan memprihatinkan, seperti jembatan penyebrangan yang menuju tempat pemandian, kelihatan sudah tak layak lagi karena sudah berkarat, lalu jembatan yang ke arah utara cierang dibawahnya banyak rumput liar dan sampah, itu terkesan kumuh untuk sebuah kawasan obyek wisata, masih kata Yanto dan mengakhiri pembicaraannya. [Jun]

SEORANG KABID DINAS KESEHATAN BERNAMA JAJANG ABDUL HOLIK BERBUAT MESUM DENGAN SEORANG ISTRI ORANG PADA HARI JUMAT DI HOTEL

Jajang Abdul Holik

Subang, Rajawali News Di dalam salah satu ke pegawaian di pemerintah dinas kesehatan subang yang begitu ahlaknya tercela dan sekaligus biadab,bukan mencontohkan yang baik seorang oknum kabid dinas kesehatan wilayah subang di dalam perihal JAJANG ABDUL HOLIK membawa seorang wanita cantik ke salah satu hotel di hari jumat,pasalnya JAJANG mengunakan salah satu fasilitas negara dengan membawa mobil dinas milik dinas kesehatan no.pol T 8426 T di pakir di halaman hotel pada saat sholat jumat yang bercumbu di dalam hotel dengan wanita sudah bersuami,akhirnya berita ini di muat apa adanya bersabung edisi selanjutnya ( Ridho/Acong )

BURHANUDIN ESEK-ESEK SEORANG MAHASISWI BERASAL WILAYAH CIKERIS KEC.BOJONG PURWAKARTA INISIAL TN

7

Gedung “Kuning” Termahal Dibangun Untuk Wisata Ilmu Pengetahuan Indramayu, Rajawali News – “Gedung Kuning”, begitulah banyak orang menjulukinya, karena kubah gedung yang menyerupai telur setengah itu didominasi warna kuning. Gedung dimaksud berada disekitar obyek wisata Waduk Bojongsari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi JawaBarat.

Gedung milik pemerintah Kota Mangga itu disebut-sebut sebagai gedung yang dibangun dengan biaya termahal, dan dibutuhkan waktu terlama sepanjang sejarah proyek pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Gedung ini dibangun setelah Bupati Indramayu, Dr. H. Irianto MS Syafiuddin atau yang akrab disapa Kang Yance memerintah untuk kedua kalinya. Namun hingga kini, sampai dengan istrinya Hj. Anna Sophanah terpilih menjadi Bupati Indramayu, gedung itu belum rampung.

Untuk biaya pembangunannya saja, sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 telah menghabiskan biaya Rp14,6 Miliar lebih. Sedangkan pembangunan fisiknya di tahun 2014 ini direncanakan bakal menelan biaya sekitar Rp15 Miliar. Ini belum ditambah dengan berbagai macam barang-barang yang bakal ditampilkan di gedung yang dinamai ”Mutiara Bangsa” itu, konon, bakal menghabiskan sekitar Rp 5 Miliar lagi. Pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Indra-

mayu mencatat, sampai dengan 2014 bakal menghabiskan biaya sekitar Rp 35 Miliar lebih. Itu belum termasuk biaya pembebasan tanah seluas sekitar 3 hektar pada masa lalu, yang konon, diperkirakan mencapai Miliaran rupiah.

“Jadi, wajar saja jika banyak orang menyebutnya sebagai gedung termahal di Kabupaten Indramayu.Tinggal manfaatnya seperti apa ? Kemudian, apakah bisa mengangkat citra positif bagi Indramayu apa tidak ? Mari kita amati bersama-sama !,” kata Pemerhati Masalah Sosial dan Pembangunan Indramayu, Bob Cahyadi kepada Rajawali News, belum lama ini.

Data yang dihimpun Rajawali News menyebutkan, biaya pembe-

basannya saja yang seluas sekitar 3 hektar lebih itu, konon, menelan baiaya sekitar miliaran rupiah. Pembangunan Gedung ”Mutiara Bangsa” dimulai sejak tahun 2008 dengan menghabiskan biaya Rp 1.938.937.000 (Rp 1,9 Miliar lebih). Tahun berikutnya 2009 menelan biaya Rp 4.217.026.000 ( Rp 4,2 Miliar lebih), tahun 2010 sebesar Rp 1.735.757.000 (Rp1,7 Miliar lebih), dan di tahun 2011 tidak ada anggaran untuk melanjutkan pembangunan Gedung”Mutiara Bangsa” tersebut.

Kemudian pembangunannya dilanjutkan pada tahun 2012 dengan menguras anggaran Rp 4.521.433.000 (Rp 4,5 Miliar lebih), dan tahun 2013 memakan biaya Rp 2.251.745.000 (Rp 2,2 Miliar lebih). Sedangkan pem-

bangunan fisiknya saja di tahun 2014 bakal dianggarkan sekitar Rp 15 Miliar. Sementara untuk pengadaan barang-barang yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologinya, konon, diperkirakan bakal menghabiskan sekitar Lima Miliar.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, H. Didi Supriadi S.Sos, MSi melalui Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) Gedung Mutiara Bangsa, Yudi Siswanto ST didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Dinas Cipta Karya setempat, Agus Salam Pujiantoi SIP, ST, MSi mengatakan, dibangunnya Gedung “Mutiara Bangsa” untuk obyek wisata ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia memastikan, sebelum jabatan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah berakhir pada tahun 2015, Gedung “Mutiara Bangsa” sudah dioperasikan untuk umum sebagai salah satu obyek wisata Iptek.

“Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap, keberadaan obyek wisata Mutiara Bangsa sangat bermanfaat, dan untuk mencerdaskan bangsa bagi semua kalangan. Bagi para pelajar dan mahasiswa, sebetulnya sangat penting untuk mengunjungi obyek wisata Mutiara Bangsa,” kata Yudi Siswanto dalam sebuah percakapan dengan Rajawali News di kantornya, belum lama ini.(Satim)

BEGAL ATAU MAFIA JABATAN ? BUBARKAN BAPERJAKAT

DAN COPOT JABATAN KEPALA BKD Subang, Rajawali News – Indikasi pengangkatan, rotasi dan mutasi jabatan berdasarkan “dulur-deukeut-duit “ (D3) atau tanpa memperhatikan DIKDUK (didik-duduk), senioritas dan basic ilmu terus dilakukan berulang- ulang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dalam hal ini Bupati, Baperjakat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Subang tanpa ada itikad baik sedikitpun untuk melakukan perbaikan.

Meski tindakan ini telah menjadi sorotan public dan diduga telah menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2O11 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri, PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, pihak- pihak terkait yang terlibat didalamnya menganggap hal ini biasa dan lumrah.

Dengan demikian lagilagi istilah Begal Jabatan cocok dialamatkan bagi oknum pejabat korup, serakah dan sewenang-wenang di Kabupaten Subang.

Dan faktanya barubaru ini pemerintah daerah melakukan rotasi dan mutasi jabatan sebanyak 27 orang

pejabat eselon tiga dan empat yang kembali disorot public dan menjadi pergunjingan baik dikalangan elemen pemerhati anti KKN maupun dikalangan PNS itu sendiri, terlebih di lembaga yang mengurusi soal kepegawaian, yakni BKD. Bagaimana tidak, diantara 27 orang tersebut terdapat 2 orang yang diketahui mantan supir pribadi (Supri) sekaligus adik dari Kepala BKD, Hj. Nina Herlina, terlebih banyak pihak menganggap keduanya masih seumur jagung mengabdi menjadi PNS dan tentunya belum layak memegang sebuah jabatan di SKPD, baik dilihat dari segi golongan, kepangkatan maupun senioritas.

Berikut informasi mengenai 2 adik Kepala BKD Subang, bahwa Kunkun yang masih golongan 3C sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Diklat di BKD, sementara ia menjadi PNS baru menginjak 5 tahun ini, prajabatannya pada tahun 2009. Aneh memang dan terlalu cepat matang padahal banyak sekali senior- senior yang layak di atas dia.

Begitu juga Agus alias Empu yang juga adik Nina kini menjabat sebagai Kabid Workshop di Dinas Bina Marga dan Pengairan, ia prajabatannya

pada tahun 2009, golongan 3C, sementara masih banyak yang layak dan lebih senior untuk menempati jabatan tersebut. Keduanya dilantik dan disumpah guna menduduki posisi baru tersebut, di Aula Gedung BKD Subang.

Bupati Subang Ojang Sohandi menegaskan rotasi dan mutasi jabatan itu merupakan sesuatu hal yang lumrah guna hadirnya gairah kerja.

Karenanya, ia berharap mereka yang dimutasi segera menyesuaikan diri dan bisa kerja keras, serta memberi contoh yang baik bagi masyarakat.

Ojang juga menampik adanya rumor yang menyebutkan rotasi itu kental kepentingan dan merupakan titipan tertentu. Orang nomor satu di Kabupaten Subang menegaskan

juga, proses rotasi dan motasi itu melalui proses baperjakat berdasarkan rekemondasi dari kepala dinas terkait.

“Rekomendasi dari kepala dinas maka akan kami pertimbangkan, kalau rekomendasi dari LSM, wartawan, dan saudara saya tidak akan kami gubris. Ini sudah melalui proses di Baperjakat, supaya kedepannya aparatur pemerintah bisa berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat,” tandasnya.

Sumber di BKD menyatakan,”iya kang rotasi yang kemarin itu aneh sekali mengapa ini terlalu tergesa-gesa, padahal semua orang tahu bahwa kedua orang ini jadi PNS nya pun baru tahun 2009 mengapa sekarang sudah di angkat menjadi kepala bidang, apa di Subang ini sudah tidak ada orang yang golongannya di atas mereka dan anehnya Baperjakat di Subang ini di fungsikan tidak, padahal memilih orang itu harus melalui kajian-kajian dan mekanisme atau prosedur yang benar dan jangan asal jadi saja,“ungkapnya.

Di sisi lain aneh sekali seorang Kepala UPTD Pendidikan Ciasem, H. Dedi Supyandi yang tertangkap basah berbuat asusila dengan bawahannya tidak ditindak tegas, melainkan hanya dirota-

si saja, yakni kini menjabat Ka UPTD Pend. Kec. Pusakajaya.

Padahal yang bersangkutan sudah layak diberi sanksi tegas, hingga pemecatan sebagaimana pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), M. Imanuddin dalam seminar yang digelar The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) bekerjasama dengan United States Agency International Development (USAID) di Yogyakarta.

Berikut pernyataannnya, “Jadi sekarang itu sanksinya sangat tegas. Bagi PNS yang terbukti selingkuh, akan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak atas permintaan sendiri”.

Terkait hal tersebut Yusbaret mengatakan,”kalau terkait pelantikan yang kemarin itu sangat jelas sekali terlihat adanya KKN, masalahnya ada 2 orang diantara mereka adik kepala BKD itu sendiri, yakni Kunkun dan Agus atau biasa dipanggi Empu suami dari Enay bos Klinik Citra Medika, padahal saya tahu mereka itu baru dilantik menjadi PNSnya. Inikan sangat janggal sekali. Kalau begini terus tatanan pemerintah atau birokrasi di Subang tunggulah akan kehancurannya,” ungkapnya. (Akbar)

POLDA JABAR TERIMA BANTUAN 6 (ENAM) UNIT MOBIL PATROLI

JALAN TOL CIKAMPEK – PALIMANAN (CIKAPALI) Bandung Rajawali News Kepolisian Daerah Jawa Barat menerima bantuan 6 (enam) unit mobil untuk patroli jalan raya di Jalan Tol Cikampek-Palimanan dari PT. Lintas Marga Sedaya selaku pemegang konsesi Jalan Tol Cikampek-Palimanan. Enam unit mobil patroli tersebut terdiri dari Toyoto Corolla Altis 1.8 G tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) unit dan Toyota Corolla Altis 1.8 G tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) unit.

Penyerahan mobil patroli tersebut dilaksanakan dari Wakil Direktur Utama PT Lin-

tas Marga Sedaya, Hudaya Arryanto kepada Wakapolda Jabar Brigjen Pol Drs Mochamad Taufik, MH., bertempat di Aula Djayalaksana Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung.

Mobil patroli jalan raya tersebut selanjutnya diserahkan ke Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar untuk nantinya digunakan oleh Satuan PJR Dit Lantas Polda Jabar sebagai kendaraan patroli keamanan dan penegakan hukum di Jalan Tol Cikampek-Palimanan.

ZR PILIANG

Wakapolda Jabar Brigjen Pol Drs Mochamad Taufik, MH.

PELAYANAN RSUD CIERENG SUBANG JOROK , RUANG ICU TIDAK STERIL KECOA DAN TIKUS BERLARIAN Burhanudin Purwakarta, Rajawali News : Di saat seorang pria berasal karawang bernama BURHANUDIN yang sudah memilki istri dan bekerja di salah satu perusahaan morinaga menurut keterangan ibu dari perempuan inisial T.N,BURHANUDIN sering kerumah kami dan juga satu kerjaan anaknya.pasalnya wartawan ini konfirmasi di salah satu hotel pada saat BURHANUDIN di dalam kamar 04.sampai jelananya lupa di resletingkan seorang wanita inisial T.N langsung masuk ke kamar mandi tanpa sehelai baju dan ranjang tersebut sudah berantakan bagaikan gempa bumi akhirnya berita ini di muat apa adanya. (Tim) bersambung edisi selanjutnya....

Subang, Rajawali News Bupati subang tidak perduli dengan kebersihan khusnya di RSUD Ciereng, diduga keras Bupati Subang kesibukan sendiri Pasalnya Ruangan ICU Ciereng adalah ruangan yang paling terjaga kebersihannya dan petugasnya pun harus selalu siap siaga setiap saat untuk membersikan , karena setiap pasien yang berada diruangan ICU

atau Rawat inap harus seteril ini adalah pasien dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan harus mendapat pengawasan ektra ketat dari petugas medis setiap waktu.

Ironisnya di sejumlah ruangan banyak binatang kecoa dan tikus curut berkeliaran hal ini membuktikan Bupati kurang kontrol RSUD Ciereng diduga ATM nya Kebablasan.

Namun sangat disayangkan

Ruangan ICU RSUD Ciereng kebersihannya kurang terjaga ini terbukti dengan banyaknya binatang kecoa yang berterbangan dan tikus yang berlarian, tentu saja ini membuat kurang nyaman bagi keluarga pasien yang menunggu terlebih bagi pasien ditambah lagi para petugasnya kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya salah satu contoh petugas malam mer-

eka tidur semua dan apabila ada keluhan dari pasien hanya mengandalkan keluarga pasien yang menjaga.

Seperti contoh infusan habis, atau oksigen habis kalau keluarga pasien yang nunggu melapor baru mereka layani dan pengisian kertas pun yang seharusnya setiap jam diisi terlihat dikolektifkan. Dari kejadian – kejadian tersebut perlu adanya tindakan tegas

dari pimpinan karena ini menyangkut tanggung jawab selaku petugas terlebih ini menyangkut nyawa pasien.

Ketika di temui kepala Ruangan ICU, Lili dia enggan berkomentar dan terkesan tidak mau ambil pusing dengan kondisi ICU dan bawahannya dengan berkilah tidak mau berkomentar takut salah memberikan komentar.

(Akbar)

8

Edisi 223 TAHUN 2015

ADVETORIAL

Sebagian dari Para Tokoh Adat yaitu para Pangeran Lampung, Kabupaten Tanggamus tampak hadir dalam prosesi adat Pangan Balak.

upati Tanggamus H. Bambang Kurniawan, ST, Wakil Bupati H.Samsul hadi, M.PdI, Sekdakab Drs.H.Mukhlis Basri, ST, MT, M.Si, Ketua DPRD Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, ST melakukan suap pertama Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos, Ketua MPAL Tanggamus Rafiudin, SH, dan Uspida menghadiri gelaran prosesi adat Pangan Balak. prosesi adat Pangan Balak.

Ketua TP PKK Kabupaten Tanggamus Hj.Dewi Handajani, SE, MM tampak hadir dalam gelaran Pangan Balak.

Sekdakab Tanggamus Drs.H.Mukhlis Basri, ST, MT, M.Si di apit Uspida memulai prosesi adat Pangan Balak.

HUT Kabupaten Tanggamus ke 18:

Pemkab Gelar Tradisi Pangan Balak

Tanggamus, Rajawali NewsKembali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus membuat gebrakan spektakuler pembangunan di bidang budaya, yang sekaligus merupakan pelestarian budaya tradisional Lampung, Tanggamus, melalui pergelaran Pangan Balak (Makan Besar, Red) se-Kabupaten Tanggamus, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tanggamus ke-18 tahun 2015, yang berlangsung di Taman Terbuka Hijau Kota Agung, Rabu (25/3) pukul 11.00 wib.

Kegiatan yang melibatkan seluruh Kecamatan, yaitu 20 Kecamatan di Kabupaten Tanggamus ini, menghidangkan sebanyak 580 Talam (Nampan anyaman tradisional dari lidi daun pohon kelapa atau dari pohon bambu , red) berisi makanan-makanan khas Lampung, Kabupaten Tanggamus, dengan tata cara penyajian tradisi khas Lampung, yaitu 1 talam di dikelilingi beberapa orang untuk makan bersama.

Kegiatan ini semakin semarak dengan kehadiran seluruh tokoh adat Lampung Kabupaten Tanggamus, yang di bawah pimpinan Majelis Penyimbang Adat lampung (MPAL) Tanggamus yang di Ketuai

oleh Rapiudin,SH, yang mana dalam kegiatan ini sebanyak 34 Pangeran Lampung, Tanggamus yang hadir, dari jumlah keseluruhan 48 Pangeran.

Tampak hadir Juga Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST, Wakil Bupati H.Samsul Hadi, M.PdI, Ketua TP PKK Kabupaten Tanggamus Hj.Dewi Handajani, SE.MM. Wakil Ketua TP PKK Hj.Afillah, S.PdI, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos, Uspida dan seluruh Kepala Satker, Camat, Lurah, Kepala Pekon, Elemen Masyarakat dan Masyarakat Tanggamus.

Dalam sambutannya Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST mengatakan bahwa Pangan Balak ini merupakan rangkaian dari prosesi adat Lampung, Tanggamus, dalam penyelenggaraan adat, seperti pernikahan atau halhal yang lain yang berkaitan adat. Kemudian dengan kegiatan Pangan balak ini adalah semakin mempererat kebersamaan dalam masyarakat Lampung, Tanggamus. Sehingga dengan melestarikan tradisi Pangan Balak ini, maka akan mempererat tali silatuhrahmi dan kebersamaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus, dan tentunya akan tercipta suasana

yang makin kondusif, serta akan meningkatkan dan mensukseskan pembangunan Kabupaten Tanggamus yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf perekonomian Masyarakat.

“Intinya dengan kegiatan Pangan Balak ini, adalah salah satu bentuk dan upaya dari Pemkab Tanggamus untuk teus berinovasi dalam melestarikan budaya dan tradisi khas lampung, khususnya Kabupaten Tanggamus, seperti sebelumnya Kabupaten Tanggamus yang pertama di Provinsi Lampung memberikan Pengetahan Adok (Pemberian gelar, Red) Unsur Pimpinan Daerah (Uspida) yang mana saat ini banyak diikuti oleh daerah lain,” kata Bambang Kurniawan.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Drs.H.Mukhlis Basri, ST,MT, M.Si mengatakan bahwa kegiatan Pangan Balak ini merupakan perdana di gelar di Kabupaten Tanggamus, yang mana direncanakan akan berlangsung setiap tahunnya dalam rangka HUT Kabupaten Tanggamus. Menurutnya kegiatan Pangan Balak ini perdana juga dilaksanakan di Provinsi Lampung, sehingga dengan gelaran Pangan Balak di Kabupaten Tanggamus ini, akan ikut andil meles-

tarikan budaya tradisional adat lampung di Provinsi Lampung dan khususnya di Tanggamus.

“Kami tidak hanya membangun di bidang bidang fisik dan insfrastruktur, akan tetapi kami juga terus mencari insvirasi untuk membangun dan pelestarian di bidang budaya tradisional adat Lampung, nah seperti gelaran Pangan Balak ini insvirasinya sekitaran setengah bulan lalu, kemudian jajaran Pemkab Tanggamus mengkonsef kegiatannya dan Alhamdulillah seperti yang kita saksikan semua berlangsung dengan sukses, Gelaran Pangan Balak akan dilaksanakan setiap tahun, dengan konsef yang lebih meriah yang menonjolkan sisi adat dan tradisinya, untuk Pangan Balak tahun depan kami targetkan 2000 talam,” pungkasnya.

Diketahui sebelum gelaran Pangan Balak, Pemkab Tanggamus menggelar Upacara Bendera HUT Kabupaten Tanggamus ke-18 dan HUT Provinsi Lampung ke-51, yang berlangsung dilapangan hijau Merdeka Kota Agung, pukul 08.00 Wib. Dalam Upacara ini, yang bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST, dihadiri oleh Wakil Bupati H.Samsul hadi, M.PdI,

KETUA DPRD KAB. SUKABUMI HADIRI PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP KELOMPOK PEMUDA PRODUKTIF

Sekdakab Drs.H. Mukhlis Basri, ST,MT, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos, Uspida, seluruh Kepala Satker, Camat, Lurah, Kepala Pekon dan Elemen Masyarakat. Upacara berlangsung hikmat, khusyuk, aman dan lancar.

Setelah upacara Bendera, rombongan Bupati Tanggamus H. Bambang Kurniawan, ST, berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Bahagia Kota Agung Timur. Pada Ziarah ke TMP ini dipimpin oleh Dandim 0424 Tanggamus Letkol (Inf) Kristomei Sianturi. Setelah prosesi ziarah di TMP selesai, rombongan Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST menuju ke Taman Terbuka Hijau Kota Agung, untuk membuka gelaran Pangan Balak se Tanggamus dan berlangsung sangat meriah dan spektakuler.

Adapun agenda terakhir rangkaian peringatan HUT Kabupaten Tanggamus ke-18 ini, yaitu akan digelarnya Pameran Pembangunan Tanggamus Expo tahun 2015, yang akan berlangsung malam harinya, pukul 19.30 Wib di Lapangan Gelora Pemuda Pekon Tekad, Kecamatan Pulau Panggung, dan gelaran inipun akan di buka langsung oleh Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST. (ADV)

Foto bersama Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST, Wakil Bupati Tanggamus H. Samsul Hadi, M.Pd.I, Sekdakab Drs.H.Mukhlis Basri, ST,MT, M.Si, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung V.M. Ambar Wahyuni dan pejabat BPK Lainnya.

Penyerahan langsung, predikat WTP oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung V.M. Ambar Wahyuni kepada Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan,ST, di auditorium BPK RI di Jl. P. Emir M. Noer, Bandar Lampung.

Kabupaten Tanggamus Raih Predikat Opini WTP

Dari Badan Pemeriksa Keuangan Sukabumi, Rajawali News Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi H.M.Agus Mulyadi, SE.,MH menghadiri acara Pelatihan Enterpreneurship Kelompok Pemuda Produktif Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KNPI Kabupaten Sukabumi, bertempat di Hotel Augusta Palabuhanratu.

Hadir sebagai narasumber, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dalam sambutannya memberikan materi Pelatihan Enterprenership yang mengusung tema “Mencetak Generasi Enterpreneurship Yang Berkemampuan Kerja Cerdas dan Berdaya saing Tinggi Dalam Kompetisi Ekonomi Global”, menyampaikan harapannya disela-sela penyampaian materi, diantaranya berharap KNPI sebagai organisasi pemuda dapat mendorong pemuda untuk kreatif serta produktif menyikapi perkembangan situasi ekonomi yang berkembang. Ketua DPRD pun berharap untuk Program Kerja KNPI agar mengkonsentrasikan diri pada pembinaan pemuda agar dapat berperan aktif dalam mengisi pembangunan, baik pembangunan daerah maupun pembangunan.

(Hilman S, M. Junaedi)

Tanggamus, Rajawali NewsUntuk kali pertamanya Kabupaten Tanggamus meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini merupakan kerja keras dari semua pihak, kemarin (12/5), BPK RI Perwakilan Lampung resmi memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2014.

Penyerahan predikat WTP tersebut diberikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung V.M. Ambar Wahyuni kepada Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan,ST, di auditorium BPK RI di Jl. P. Emir M. Noer, Bandar Lampung.

Selain bupati, penyerahan opini BPK juga dihadiri oleh Wakil Bupa-

ti Tanggamus Hi.Samsul Hadi,M.Pd.I, ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan,S.Sos, Sekretaris daerah kabupaten (Sekdakab) Tanggamus Drs. Hi.Mukhlis Basri,ST,MT,M.Si, para asisten, kepala SKPD dan camat dilingkup Pemkab Tanggamus.

Ambar Wahyuni mengatakan, jika pencapaian opini WTP yang diraih Pemkab Tanggamus merupakan kali pertamanya sejak sistem pelaporan keuangan dan penilaian kinerja daerah diberlakukan 2005 silam. pencapaian tersebut, lanjutnya tak lepas dari peran dan sinergi yang baik selama ini antara pemkab dengan DPRD. “Kami berharap, opini WTP ini dapat seterusnya dipertahankan kendati telah menggunakan sistem accrual basis. Kemudian pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Dan yang lebih penting lagi, opini WTP ini dapat menjadi sarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi se-

Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST, Wakil Bupati Tanggamus H. Samsul Hadi, M.Pd.I, Sekdakab Drs.H.Mukhlis Basri, ST,MT, M.Si, Seluruh Kepala Satker dan Camat bersama Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung V.M. Ambar Wahyuni dan pejabat BPK Lainnya.

luruh masyarakat Kabupaten Tanggamus secara adil dan merata,” pesannya.

Ia juga mengapresiasi kinerja pemkab Tanggamus, yang mana sudah menyajikan laporan keuangan secara baik.

Pemkab Tanggamus sendiri dalam menyerahkan laporan keuangan tergolong cepat, yakni 16 Maret padahal deadline yang diberikan BPK 30 April 2015.

“Predikat WTP yang diberikan kepada Pemkab Tanggamus berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK,”ujarnya.

Sementara itu Bambang Kurniawan mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan sehingga Tanggamus meraih WTP. ”Ini merupakan sejarah Tanggamus sebab ini adalah pertama kalinya Tanggamus meraih WTP.Pencapaian

yang luar biasa ini tentu tidak lepas dari kerja keras satker,“ungkap Bambang yang langsung disambut riuh tepuk tangan.

Namun kendati mendapat predikat WTP bukan berarti tidak ada catatan dari BPK, untuk itu Bambang berharap agar apa yang menjadi catatan dari BPK untuk segera diselesaikan. ”Keberhasilan ini tidak ucuk-ucuk datang, semua ada prosesnya, kami sekali lagi mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan konsultasi yang diberikan BPK, untuk itu dengan catatan yang diberikan kami akan selalu konsultasikan sehingga bisa diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, berpesan kepada jajaran pemkab agar tidak terlena dengan predikat WTP yang diraih.

“Prestasi yang telah diraih ini harus dipertahankan,” ujarnya.(ADV)

website: mediarajawalinewsonline.com e-mail : mediarajawalinews@gmail.com

Edisi 223 TAHUN 2015

9

PERINGATAN HUT KAB. LAHAT KE-146 Lahat, 20 Mei 2015 Pemerintah Kab.Lahat hari ini merayakan puncak HUT Kab.Lahat yang ke-146 Perayaan XVII. Acara yang diselenggarakan digedung DPRD Kab.Lahat.

Peringatan HUT Kab.Lahat dan rapat Paripurna Istimewa Masa persidangan ketiga tahun 2015 yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Bpk.Ir.H.Alex Noerdin.

- Anggota DPR RI Komisi 10 ( Ibu Sri Meliyana ) - Ketua DPRD Sumatera Selatan - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ( Giri Ramanka Kiemas, SE.MM ) - Ketua DPRD Kab.Lahat ( Herliansyah, SH.MH ) - Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Lahat - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama - Bupati / Walikota Se-Sumatera Selatan - Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf

ASWARI SUKSES MELAKSANAKAN PEMBUKAAN TINJU PIALA PRESIDEN RI

Lahat, Rajawali News Turnamen tinju piala presiden merupakan salah satu yang di gaung-gaungkan Pemrov Sumsel sebagai tuan rumah Asian Games 2018 mendatang, hal in di sambut baik oleh Pemkab Lahat dan pengurus pertina sumsel.

Salah satu bukti bentuk dukungan penuh Bupati Lahat H. Saifudin Aswari Riva’I, SE beserta jajarannya terhadap gelaran pesta ini. Dengan menggelar turnamen tinju piala presiden RI bersama Pertina serta di dukung konfederasi tinju asia. Kejuaraan piala presiden RI ini berlangsung mulai tanggal 19 – 25 April 2015 di Palembang Spor Convention Center (PSCC) dan di buka resmi oleh Menpora Imam Nachrowi senin (20/4) malam.

Hadir pada pembukaan kejuaraan piala Presiden RI itu Gubernur Sumsel Ir. Alex Noerdin, Bupati Lahat H. Saifudin Aswari Riva’I,SE yang sekaligus menjabat Ketua Pengda Pertina Sumsel, wakil PP Koni Suwarno, Ketua PP pertina Reza Ali, Wakil Bupati Lahat Marwan Mansyur, SH, MM, Sekda Lahat Nasrun Aswari,SE,MM serta Presiden Aiba dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lahat dan anggota DPRD Kab. Lahat.

Ketua pelaksana turnamen tinju piala Presiden RI ke 22 tahun 2015 H. Saifudin Aswari Riva’I,SE yang juga sebagai Bupati Lahat mengatakan bahwa kejuaraan ini di ikuti 22 delegasi dari 19 Negara dengan jumlah peserta 172 atlit tinju putra dan putri. Peserta selain dari Indonesia juga dari negara-negara lain diantaranya Malaysia, Korsel, Vietnam, Philipina, Rusia, Qatar, Bhutan, Kamboja dan Jepang sebagai Juara bertahan. Kejuaraan ini mempertandingkan beberapa kelas dengan memperebutkan piala Presiden RI bagi kontingen juara umum, “ujar Aswari”.

Gubernur Sumsel Ir. Alex Noerdin, SH dalam sambutannya mengatakan even kejuaran ini bisa menjadi tolak ukur bagi atlit bertanding pada Sea Games 2018. Alex Noerdin berharap suksesnya pelaksanaan kejuaraan tinju amatir ini dapat diajdikan salah satu pemacu untuk tuan rumah Asian Games 2018 mendatang, “ungkapnya”.

Selanjutnya, Menpora RI Imam Nachrowi mengemukakan kejuaraan ini telah menunjukkan moment sangat penting yang nantinya akan mendatangkan petinju-petinju tangguh dan dapat mengharumkan bangsa Indonesia di mata dunia.

Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ketua Pertina Sumsel Bapak H. saifudin Aswari Riva’I, SE serta pengurus Pertina yang ada, acara ini sukses dan kami sangat kagum dan bangga, “pungkas Nachrowi”. (ABDULLAH/ADV)

Ahli dan SKPD, Para Camat, Lurah , Kades Se-Kab.Lahat - Ketua TP.PKK, Ketua GOW & Ketua Darmawanita - Ibu2 Persit, Bhayangkari, Dharma Yukti Kartini, Dharma Karini - Istri Anggota DPRD Kab.Lahat - Para TNI & Polri - Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Legiun Veteran.

Dalam kata pembuka Ketua DPRD Kab.Lahat ( Herliansyah, SH.MH ) mengucapkan selamat atas Hari Jadi Kabupaten Lahat yang ke146 Perayaan ke XVII semoga citacita dalam mensejahterakan rakyat secara merata, mari kita dukung rencana pembangunan di kab.lahat menuju lahat bangkit 2018.

Dalam sambutan bupati lahat ( H.Saifudin Aswari Riva’i, SE ) memberikan apresiasi kepada kabupaten lahat . semoga masyarakat lahat tetap damai dan aman. Selanjutnya kami atas nama pemerintah dan masyarakat kab.lahat mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta un-

dangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang paripurna ini baik yang datang dari ibukota, daerah, provinsi sumsel di kab.lahat.

Peringatan hari jadi ke-146 perayaan ke XVII ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita untuk introspeksi dan kedepan lebih baik lagi yang mengambil tema dengan visi misi kab.lahat tahun 2013-2018 yaitu mewujudkan lahat bangkit 2018.

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Selatan ( Ir.H.Alex Noerdin ) mengatakan saya bangga dengan kab.lahat oleh sebab itu dalam setiap HUT Kab.Lahat yang sudah dihadiri oleh Bpk. Ir.H.Alex Noerdin sebanyak 7 kali saya bisa hadir karena bupatinya benr-benar bekerja dan bermasyarakat untuk membangun kabupaten lahat lebih baik terdepan< ujar Gubernur sumatera selatan.

Usai acara dilanjutkan dengan foto bersama di pelataran gedung DPRD Kab.Lahat dan undangan dijamu dengan makan siang bersama di rumah dinas bupati lahat.(ADV)

PEMBUKAAN STQ KE XXIII TAHUN 2015 TINGKAT PROPINSI SUMATERA SELATAN

Lahat, Rajawali NewsPembukaan Seleksi Tilawati Quran (STQ)Tingkat Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan Lahat Expo dalam rangka HUT Kabupaten Lahat, acara yang dipusatkan di Lapangan Seganti Setungguan.

Dalam sambutan Bupati Lahat H.Saifudin Aswari Riva’i, SE mengatakan bahwa penyelenggaraan STQ Ke-XXIII ini bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lahat yang ke-146. Perayaan ke 23 STQ ini dan diselenggarakannya Pam-

eran Pembangunan Lahat Expo sebagai pengenalan produk kabupaten Lahat.

Acara pembukaan ini ditandai dengan pemukulan 10 bedug oleh Wakil Gubernur, Bupati Lahat, serta Perwakilan Kontingen lainnya. Dan ucapan terima kasih kepada Gubernur yang telah mempercayakan kepada Kabupaten Lahat sebagai penyelenggara event yang sangat besar ini serta ucapan selamat datang kepada bupati dan walikota se-sumatera selatan yang sempat hadir dalam acara pembukaan STQ ke-XXIII tahun 2015 dikabupat-

en Lahat. Dan tidak lupa juga ucapan selamat datang juga disampaikan kepada seluruh kafilah utusan dari setiap kabupaten / kota se-sumatera selatan yang terdiri dari 17 kabupaten / kota.

Wakil Gubernur ( H.Ishak Mekki ) dalam sambutannya mengatakan bahwa STQ tahun ini sangat meriah sekali yang diadakan di kabupaten Lahat. Masyarakat Lahat sendiri begitu antusias dalam menyambut event ini yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap bidang keagamaan yang luar biasa. Hal tersebut menandakan bahawa masyarakat kabu-

paten lahat sangat mencintai al-quran.

Malam ini masyarakatnya cukup banyak sekali yang hadir dilapangan ini untuk bisa menyaksikan para qori / qori’ah terbaik dalam berkompetisi.

Acara diakhiri dengan menyaksikan penampilan tarian kolosal tradisional kabupaten lahat yang melibatkan 300 penari dikolaborasikan dengan lagu-lagu daerah, dan tidak ketinggalan juga penampilan dari artis ibukota yaitu opick yang menyedot perhatian penonton hingga acara berakhir.(ADV)

SAAT MOMENTUM BARU DI HARI NELAYAN PALABUHAN RATU

Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU, Bupati Sukabumi dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

Tampak Hadir Bakal Calon Bupati Drs.H. Adjo Sarjono,MM-(Sekda Kab. Sukabumi) dan Bakal Calon Wakil Bupati Sukabumi - H. MU Soebandi, S.Ag. MM (Anggota DPRD dari Partai Nasdem).

Pelabuhan Ratu, Rajawali News – Puncak peringatan Hari Nelayan Palabuhan Ratu ke 55 ini jadi momentum baru bagi kemandirian pembiayaan pada nelayan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (memorandum of

understanding) Diretur Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disaksikan Bupati Sukabumi dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Sabtu (06/04/2015). “Mou ini memi-

liki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankanb, perburuan dan kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan” kata Dirjen Perikanan Tangkap Gellwynn jusuf, Sabtu

(06/04/2015) di Palabuhanratu.

Sektor ini menunjukan peningkatan setiap tahun, Dirjen mencontohkan, tahun 2014 kredit perbankan mencapai Rp 212 triliun (5,8 dari total kredit) pertumbuhannya hingga 19.5%. Tahun ini diperkirakan tumbuh Rp 43 triliun atau 20,3%.

“Peran lembaga keuangan ini diharapkan dapat menciptakan kemadirian pembiayaan nelayan sehingga lepas dari pinjaman bunga tinggi” harapnya.

Sementara itu, Direktur Penjaminan Non Bank di Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) juga sebagai Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), Nanang Waskito menjelaskan, pembiayaan untuk sektor maritim sangat minim, sehingga pihaknya mencoba untuk ekspansi ke sektor maritim.

“Industri maritim memiliki potensi untuk dijadikan proyek percontohan yang sinergi antara IKNB dengan industri maritim” jelas Nanang. (M.JUN)

BUPATI SUKABUMI HADIRI PERESMIAN PT AIBM DI CICURUG Sukabumi, Rajawali News Pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat mendukung berdirinya sejumlah perusahaan di daerah, karena dengan berdirinya sejumlah industri akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, selain menciptakan peluang kerja, membantu peningkatan ekonomi warga juga pemasukan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian dikatakan Bupati Sukabumi Dr. H. Sukmawijaya pada acara Peresmian Beroperasinya PT ASAHI INDOFOOD BEVERGE MAKMUR (AIBM) Cicurug Factory. Hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian, President Director PT AIBM, Di-

rector Indofood, CED Asahi Group Holdings, Muspika Kecamatan Cicurug serta undangan lainnya.

Dikatakan pula, Apapun bentuk perusahaannya tetap berkewajiban memperhatikan lingkungan, membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan warga yang berada di lingkungan perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, terlebih dalam perekrutan tenaga kerja, PT AIBM harus lebih memprioritaskan masyarakat Kabupaten Sukabumi sepanjang kualifikasi yang dipersyaratkan terpenuhi.

Dengan demikian keberadaan pabrik akan sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat

sekitar selain tentunya multi efek kegiatan ekonomi lainnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pembangunan di suatu daerah hanya dapat dikatakan berhasil manakala tiga komponen pendukungnya yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat saling bersinergi karenasebesarapapun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk program pembangunan tidak akan berarti tanpa adanya duukungan pihak swasta dan masyarakat. Dengan peresmian pabrik ini akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan salah satu misi pemerintah Kabupaten Sukabumi. (Hilman S)

10

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

NARKOBA “BEBAS” BEREDAR DIPEDESAAN, BNN PUSAT DIMINTA TURUN TANGAN Sumatera Selatan, Rajawali News Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya adalah salah satu penyebab hancurnya masa depan sebuah negara karena narkotika dan segala jenis obat terlarang yang mengandung zat adiktif apabila disalah gunakan cenderung membuat pemakainya enggan berfikir,demikian diungkap oleh salah seorang pakar Narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada wartawan media ini.

Maraknya peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi dipedesaan

didaerah Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) ini terungkap dari beberapa orang tokoh pemuda setempat ketika berbincang-bincang dengan wartawan Media Rajawali News belum lama ini,salah seorang diantaranya mengaku bernama Sarpin,dikatakannya “Didaerah saya diwilayah Kecamatan Pampangan setiap kali ada pesta pernikahan pasti diramaikan oleh pesta Narkotika dari jenis Sabu-sabu dan ekstasi,ironisnya penjualannya hampir secara terbuka seperti menjual kacang gore-

DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat HARI PENDIDIKAN NASIONAL “Dengan Semangat Tingkatkan Kualitas Pemuda Indonesia Melalui Pendidikan”

Drs. H. FIRMAN

H. AMIRUDDIN HARUN. S.Pd.I

(Plt. Kadis)

(Sekretaris)

DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat

ISRA MI’RAJ Nabi Muhammad SAW ( 27 Rajab 1436 H )

Drs. H. FIRMAN

H. AMIRUDDIN HARUN. S.Pd.I

(Plt. Kadis)

(Sekretaris)

ng saja tanpa ada rasa takut sedikitpun akan ditangkap oleh aparat kepolisian” Hal senada juga diceritakan oleh Rohman tokoh pemuda dari Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir “ Yang lebih gila lagi disalah satu Desa dalam wilayah Kecamatan saya (Pangkalan Lampam) apabila ada pesta pernikahan yang diramaikan oleh hiburan Orgen Tunggal pada malam hari hampir 75% pengunjungnya dalam keadaan “ON” karena mengkonsumsi

ekstasi dan sebagian besar adalah para generasi muda,ironisnya oknum Pamong Desa juga ikut didalamnya bahkan disinyalir bekerjasama dengan penyedia alias bandar”.Ditanya apakah tidak ada aparat kepolisian yang bertugas disana,dijawab Rohman “ Percuma Mas,walaupun ditangkap oleh oknum aparat kepolisian toh hanya beberapa hari kemudian telah dilepas lagi,menurut issuenya mereka cuma dimintai uang damai dalam jumlah yang cukup lumayan,harapan kami hen-

daknya BNN Pusatlah yang harus turun tangan agar supaya peredaran barang haram perusak generasi bangsa ini bisa tertanggulangi kalau hanya diserahkan kepada Ankum masing-masing wilayah pasti akan percuma saja karena selalu berujung 86” ungkapnya diakhir perbincangan.Tidak jauh berbeda dengan permasalahan di Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam,di Kecamatan Tulung Selapanpun peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu dan ekstasipun sedemikian bebasnya,hampir di-

setiap perhelatan pesta pernikahan telah menjadi pemandangan umum sebagian besar pengunjungnya dalam keadaan pengaruh narkoba,ironisnya lagi berkembang issue yang menjadi bandarnya adalah orang yang sering ditangkap oleh aparat Kepolisian namun berkali-kali pula dilepas kembali sehingga tumbuh istilah ATM nya oknum aparat Kepolisian ,demikian dikatakan oleh beberapa orang aktivis anti narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada wartawan media ini. [red]

PEMBANGUNAN PASAR TUGU TALANG PADANG TERKATUNG-KATUNG Tanggamus, , Rajawali News – Belum selesainya pembangunan Pasar Tugu Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang berdasarkan Memorandum Of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan pihak Pengembang yaitu PT. Nilam Jaya Buana sudah harus selesai pada bulan Desember Tahun 2014 lalu, membuat para pedagang yang direlokasi di seputaran pembangunan pasar menjadi resah.

Pasalnya para pedagang yang sudah membayar baik secara mencicil uang muka, maupun yang sudah melunasi pembelian toko dan hamparan di Pasar tersebut, saat ini sangat berkurang incomenya, selain itu dengan tidak adanya kepastian ini, para pedagang menjadi khawatir dengan belum juga selesainya Pasar itu dibangun.

Menurut Katimin salah seorang pedagang yang direlokasi, saat Pasar Tugu Talang Padang belum di bangun kembali seperti saat ini, income atau penghasilannya sangat lumayan, namun semenjak pasar dibangun kembali, dan para pedagang di relokasi di Jalan Kampung Duren Atas, maka penghasilannya semakin menurun, bahkan terancam gulung tikar. Hal tersebut dikarenakan lokasi para pedagang yang terpisah-pisah, sehingga pembeli sangat sepi.

“Nah harapan Saya Pasar Tugu Talang Padang ini segera selesai pembangunannya, karena kami sudah lama menunggu sejak tahun 2012 lalu, yang mana saat itu dijanjikan pasar selesai dibangun pada bulan Mei tahun 2013, ternyata tidak terealisasi, akhirnya kami dijanjikan kembali selesai pada Desember tahun 2014, ternyata sampai saat ini belum juga selesai, padahal kebanyakan pedagang sudah membayar lunas seperti saya sudah membayar Rp 85 juta untuk 1 unit kios,” katanya, Selasa (24/3).

Katimin berharap pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus dapat mencarikan solusi dari permasalahan ini, dikarenakan dengan selesainya pembangunan pasar tersebut, maka suasana transaksi jual belipun akan kembali ramai, dan para pedagang akan kembali terangkat perekonomiannya.

“Ya harapan kami agar Pemkab Tanggamus melalui dinas terkait dapat menegur pihak pengembang, atau mencarikan solusi, bagaimana agar pembangunan pasar ini cepat selesai,”

ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tanggamus Rustam mengatakan, bahwa pembangunan Pasar Tugu Talang Padang tersebut adalah tanggung jawab pengembang dalam hal ini adalah PT Nilam Jaya Buana, akan tetapi terkait belum juga selesainya pembangunan pasar tersebut sampai saat ini, yang seharusnya sudah selesai pada Desember tahun 2014 lalu, pihak Diskoperindag belum mengetahui permasalahannya, namun pihak Dinas telah berulang kali melayangkan surat pemanggilan, kepada pihak pengembang untuk membicarakan masalah tersebut.

“Setiap bulan sejak Januari lalu, kami terus melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengembang, namun tetap tidak ada respon dari pihak pengembang, nah kami juga dalam permasalahan ini menjadi dilema, karena seratus persen permodalan pembangunan pasar tersebut dari pihak pengembang, hanya lahannya saja milik Pemkab, nah disinilah perlu kami panggil untuk bicara, memang salah satu kendala saat ini adalah surat Hak Penggunaan Lahan dari BPN Pusat belum juga keluar, sebenarnya apabila perlu bantuan kami, kami sanggup mengawal ke Pusat,” pungkasnya. [Feri]

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat

TANGKAP ABDUL SOMAD OKNUM PEGAWAI KEJARI DI DUGA TIPU WARGA BUKIT TINGGI BERJIWA RAMPOK

HARI PENDIDIKAN NASIONAL “Dengan Semangat Tingkatkan Kualitas Pemuda Indonesia Melalui Pendidikan”

BAYU MAHARDIKA,SH. M. AP

RICO VELINDRA. S.IP

( Kabag )

( Bendahara )

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat

ISRA MI’RAJ Nabi Muhammad SAW

Bukittinggi – Rajawali News : Dengan bukti kwitansi yang di tunjukan oleh warga Bukittinggi yang berinisial AX (45), ia mengatakan kepada awak media (25/04) bahwa dirinya sudah kena tipu oleh pegawai kejaksaan Penyabungan Kab. Madina yang bernama ABDUL SOMAD dalam mo-

dus operandi yang dilakukan oleh AS lelang barang sitaan Negara.

Beberapa orang yang sudah kena tipu musliat oleh oknum bernama Abdul Somad pegawai kejaksaan negeri penyabungan, seperti camat muara sipongi Rp. 25.000.000. 00 sedangkan AX hanya berkisar Rp. 6.000.000. im-

ing- iming yang di janjikan Abdul Somad (Pegawai Kejari) kepada mangsanya akan mendapatkan alat – alat berat seperti beco, excapator mobil dan lainya bila jika di lelang oleh Negara. Pungkas AX kepada wartawan.

Sudah hampir satu tahun lanjut AX, sejak bulan oktober 2014 belum juga barang sitaan Negara yang di lelang, bahkan AX mengancam akan melaporkan kepada yang berwajib bila tidak di kembalikan uang tersebut, saat AX mengatakan kepada Abdul Somad oknum pegawai kejari Penyabungan, Abdul Somad menginginkan mencicilnya dengan beberapa kali tahap serta Abdul Somad mengirimkan Rp. 1.

000.000.00 lewat rekening AX kemudiannya Abdul Somad oknum nakal petugas Kejari penyabungan mengirim kembali uang AX melalui rekening kembali Rp. 500.000 dan ketiga kalinya Abdul Somad mengirim lagi Rp. 1.000.000.00 sampai saat ini sebut AX masih ada uangnya sama Abdul Somad

oknum petugas Kejari Penyabungan.

Pasalnya media ini mencoba konfirmasi oknum Abdul Somad pegawai kejaksaan Negeri penyabungan via phonsel pribadinya yang didapat dari AX, saat di hubungi tidak dapat terhubung bahkan mohon periksa kembali nomor tujuan anda.

Hal yang berbeda di sampaikan oleh Aktivis Gerakan Aliansi Rakyat Peduli Keadilan (GARPK) peneliti Korupsi Fajriansyah, oknum petugas Kejari penyabungan sudah bermain secara konstitusi dan kelembagaan yang mengatas namakan penegak hukum, untuk mencari keuntungan dari pihak calon pembeli, hal ini akan kami laporkan kepada yang berwajib jika bukti – buktinya sudah falid dan otentik dan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja apalagi Abdul Somad seorang penegak hokum (Pegawai Kejari) terang fajri.akhirnya berita ini di muat apa adanya bersambung edisi selanjutnya (ramalis )

( 27 Rajab 1436 H )

BAYU MAHARDIKA,SH. M. AP ( Kabag )

RICO VELINDRA. S.IP ( Bendahara )

BAGIAN UMUM Sekretariat Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat

DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN Kabupaten Tanggamus

BAGIAN UMUM Sekretariat Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

HARKOSNAS 2015

ATAS DILANTIKNYA

ATAS DILANTIKNYA

HERI AGUS SETIAWAN. s.sOS

HERI AGUS SETIAWAN. s.sOS

Konsumen Cerdas dengan Nasionalisme Tinggi Menggunakan PRODUK DALAM NEGERI

SEBAGAI KETUA DPRD TANGGAMUS MASA BAKTI 2014-2019

SEBAGAI KETUA DPRD TANGGAMUS MASA BAKTI 2014-2019

BAYU MAHARDIKA, SH.M.AP (Kabag)

RICO VELINDRA, S.IP. (Bendahara)

DRS. FB. KARJIONO (Kadis)

H. AKHMAD YANI (Sekretaris)

BAYU MAHARDIKA, SH.M.AP (Kabag)

RICO VELINDRA, S.IP. (Bendahara)

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

HUTAN DI ALIH FUNGSIKAN, APARAT SETEMPAT

MANDUL

Ketapang, Rajawali News Tangkap Pejabat Atau Penjahat Ala PKI (Pejabat Koruptor Indonesia) Khususnya Di Kalimantan Barat Hutan Cagar Alam di Alih fungsikan, Sukadana Kabupaten Kayong Utara (KKU) Kal-Bar. Ali Sofyan Pimpinan Media Rajawali News selaku Team V Pemburu Fakta Rajawali Meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Aparat Penegak Hukum Lainnya dapat Segera Bertindak.

Hutan Cagar Alam di alih-fungsikan, disikat perhubungan laut - aparat penegak hukum setempat diduga mandul. [red]

11

SUMIRAN WAKA KEPSEK SMPN 14 KERINCI TERSANGKA PEMUKULAN TERHADAP SISWA Kerinci, Rajawali News Pemerintah Pusat telah mengupayakan meningkatkan pendidikan di Indonesia sesuai dengan Programnya yang wajib belajar 12 Tahun Namun lain halnya yang telah terjadi di SMP.N 14 Kerinci desa bedeng delapan kecamatan kayu aro barat kabupaten kerinci propinsi jambi, baru-baru ini di duga adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sumiran yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di sekolah tersebut, terhadap kedua orang siswa nya berinisial ALP 14 Th dan IH 14 Th yang masih menduduki bangku kelas VII.D. Pasal terungkapnya pristiwa ini dari laporan beberapa warga masyarakat bedeng delapan yang namanya enggan di sebutkan menuturkan bahwa adanya tindakan kekerasan yang di lakukan oleh oknum guru terhadap siswanya, dan korban pun saat di konfirmasi mengakui bahwa diri nya di pukul oleh seorang guru yang bernama Sumiran di sekolah pada 2/3 /2015 senin yang lalu hingga membuat ke-

pala nya menjadi agak pusing setelah kejadian itu tutur nya. Ketika kejadian itu terjadi siswa mengatakan bahwa Kepala Sekolah SMPN 14 Kerinci yang bernama Yel sedang tidak berada di tempat tetapi beliau sedang melanjutkan Studi S2 nya ke Padang namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut nya masalah hal ini.

Sementara Sumiran wakil dari ke-

pala sekolah bagian ke siswaan saat di konfirmasi media ini di Ruangan Kantor sekolah pada 3/3/2015 Hari Selasa baru-baru ini menjelaskan bahwa diri nya tidak memukul kedua siswa tersebut, hanya mereka saya tampar saja dan itupun karena kekhilafan lantaran mereka terlalu bandel ungkapnya.

Ketika media ini konfirmasi Kepsek SMPN 14 Kerinci terkait dalam hal kejadian Guru memukul siswa di sekolah,Kepsek yang bernama Yel menjelaskan kepada media bahwa “Saya belum mengetahui terjadinya hal itu karena pada hari Kamis 27/2/2015 Saya Berangkat kepadang untuk melanjutkan pendidikan S2 dan saat kejadian saya tidak ada di tempat tetapi masih di Padang namun kalau memang kejadian itu benar terjadi pada tanggal 02/3/2015 di SMPN 14 Kerinci saya akan memanggil Guru tersebut dan selanjutnya akan saya tindak lanjuti” ungakpnya.

Wali murid SMPN 14 melalui media ini Berharap kepada pihak pemer-

intah daerah maupun Pihak Dinas Pendidikan Agar dapat menindak lanjuti hal ini guna mencegah dan mengantisipasi oknum –oknum guru disekolah yang Mendidik Siswanya Menggunakan kekerasan Tidak lagi terjadi dalam di sekolah sehingga Siswa-siswi di sekolah kedepan mendapatkan pendidikan Secara maksimal guna mencapai pendidikan kabupaten kerinci yang lebih baik lagi.

LSM Gerbang Alpian Menyampaikan Melalui Koran Ini Agar Dapat Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Juga Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Bupati Kerinci Dr H. ADI ROZAL M.si Untuk Menindak Lanjuti Oknum Oknum Wakil Kepala Sekolah Maupun Itu Oknum Guru Yang Sifatnya Masaih Memakai Prinsip Tindak Kekerasan Terhadap Siswa Disekolah Guna Untuk Menghindari Hal Yang Terjadi DIsekolah Yang Lainnya . Sehingga Mencapai Pendidikan Kabupaten Kerinci Kedepan Yang Lebih Baik Lagi .[SPM]

DANA BEDAH RUMAH SAMI SAKE DIGOROK PEJABAT ALA PKI Kerinci, Rajawali News – Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Telah Berupaya Untuk Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat Yang Tidak Mampu Melalui Dalam Program Pembangunan Bedah Rumah Sami Sake Untuk Membantu Masyarakat Yang Tidak Mampu Namun Sebaliknya Dalam Pelaksanaan Dana Bedah Rumah Diduga Belum Terealisasi Dengan Sepenuhnya Tim Pelaksana Meraup Keuntungan Dalam Program Bedah Rumah ini, ironisnya dana tersebut digorok pejaba ala pki Pasalnya program tersebut tersendat sendat sekalipun ada dana nya disunat.

Menurut Keterangan Salah Seorang Penerima Bedah Rumah Dari Program Samisake kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Mengaku Kecewa Dengan Tim Pelaksana Kasnan Berharap Kepada Tim Pelaksana Rumahnya Dikembalikan Seperti Semula Karena Pelaksanan Bedah rumah Tidak Mengacu Pada Juknis Yang Ada Sehingga

kualitas Rumah Yang Dibedah Maupun Dibangun Baru Terkesan Asal Jadi, diminta pihak kejaksaan setempat segera bertindak jika tidak mau disebut mandul.

Dia Menilai Kalau Tidak Ada Pemotongan Dana Atau Mark Up Harga Barang Dari Pihak Kecamatan Atau TIM Pelaksana Kegiatan Tentu Bangunan Rumahnya Bisa Bagus Anehnya Tiap Ditanyakan Kepada Pihak Kecamatan Maupun Tim pelaksana Selalu beralasan Untuk Pajak Dan Harga Barang Sudah Naik Semua . “ Apa Mungkin Mereka Mengagap Masyarakat Tidak Bisa menghitung Pajak Dan Tidak Tau Dengan Harga Barang Saat Ini “.Ungkap Kusnan Ketika Ditemui Media ini , Di Batu Hampar Beberapa Waktu Lalu .

Berdasarkan Hasil investigasi Media Ini di lapangan, Menemukan Banyaknya Masyarakat Yang Mengeluh Tentang Hasil Bedah Rumah Tersebut Dan Termask Jumlah Bantuan Yang Mereka Terima Berkisar Rp.6 Juta Hingga Rp.7 Juta Rupiah . Se-

dangkan Angaran Untuk Bedah Rumah Dalam Program samisake Tersebut ,Tersedia Sebesar Rp.10 Juta Rupiah Perunitnya .Selain Itu Material Bangunan Dan Rancangan Bangunan Tidak Sesuai Yang Diharapkan Warga.

Menurut Sumber Warga Yang Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah Dikecamatan Kayu Aro Barat Pekerjan Bedah Rumah Tersebut Dikerjakan Secara Gotong Royong Keluarga . Untuk Biaya Makan Minum Dan Rokok Untuk Yang Membantu Ditangung Sendiri Oleh Penerima Bantuan Bedah Rumah Tersebut . Karena Mereka Sama Sekali Tidak Menerima Upah Tukang Hanya Diberikan Untuk Biaya Konsumsi Makanan Senilai Rp.450.000 Dan Seharusnya Kami Menerima upah Tukang Senilai Rp,1.050.000 Dari Pemerintah Namun Kenyatan Kami Diberikan Kades Rp 450.000.

Salah Satu Kades Dikonfirmasi Dalam Hal Memberikan Upah Tukang Kepada Penerima Bedah Rumah Kades Mengatakan Memang

Benar Baru Kami Berikan Senilai Rp.450.000 Itu Akan Ditambah Lagi Setelah Pekerjan Selesai Namun Belum Pasti Mereka Menerima Sepenuhnya Senilai Rp.1050.000 Karna Dipihak Kecamatan Dodi Dorista Sekcam Kayu Aro Barat Telah Mengambil Bagian Senilai Rp.250. 000 Per Penerima Bantuan Bedah Rumah Kata Kades Yang Tidak Mau Disebut Namanya Di media Ini .

Menurut Sumber Yang Layak Dipercayai Mengatakan Program Bedah Rumah Sami Sake Di kecamatan Kayu Aro Barat Diduga Bermasalah Namun Tidak Begitu Mencuat Di public, Masyarakat Menduga Ketua Tim Pelaksana Bedah Rumah LUKMANTO Untuk Menghindari Masyalah Menyuap LSM Senilai Rp.10.000000. Ketika Media Ini Mengkomfirmasi Ketua Tim Pelaksana Bedah Rumah Lukmanto Senin 6 04 2015 Di kediamanya Terkait Dalam Hal Menyuap Satu Lembaa LSM Lukmanto Membenarkan Hal Itu Dengan Tujuan Menghindari Masalah Dari

Palaksanaan Realisasi Program Bedah Rumah Katanya Masyarakat Kecamatan Kayu Aro Barat Berharap Kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Yang Terkait Didalam Pemantauan Program Bedah Rumah Samisake Agar Dapat Untuk Menindak Lanjuti Oknum Tim Pelaksanan Bedah Rumah Yang Menyimpang Didalam Pelaksanan Bedah Rumah Yang Tidak Merealisasikan Dana Bantuan Bedah Rumah Dengan Sepenuhnya .

LSM BPPK RI Zul ASri Menyampaikan Kepada Pemerintah Daerah Bupati Kerinci Dr H.ADI ROZAL M.si Untuk Menindak Lanjuti Oknum Oknum Pelaksana Program Bedah Rumah Sami Sake Agar Segera Memangil Dan Menindak Lanjuti Oknum Tersebut Karena Hal Ini Sangat Merugikan Masyarakat Yang Program nya Secara Nasional Agar Kedepanya Hal Ini Tidak Dilakukan Lagi Oleh Tim Pelaksana Guna Untuk Menuju Kedepanya Kerinci Akan Lebih Baik Lagi.[SPM]

TANGKAP BUJANG DAUD DPD KWRI GADUNGAN Ketapang Kalbar “Rajawali News’’ Pimpinan Umum Rajawali News Group‘’ Bapak Ali Sofyan’’ beralamat di Jakarta angkat bicara,, “Kita dilahirkan dan diciptakan sebagai alat sarana komunikasi penyambung Informasi arus atas dan bawah, berdasarkan UU Pokok PERS Nomor 40 tahun 1999 Selaku insan Jurnalis. Kalau itu semua tidak benar atau tidak jelas silakan Praperadilkan atau laporkan Hak Cipta KORPS dan Legalitas Media Rajawali News Group dan Media CakraBuana, berdasarkan UU Pidana Umum atau UU Dewan PERS, hadirnya KWRI untuk Manimalisir insan Pers berbadan hukum, jelas yang tidak mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat seumur hidup atau mengaku-ngaku,” tegasnya Pimpinan Umum Rajawali News Bapak Ali Sofyan, kami merasa kecewa dengan adanya orang di Kab. Ketapang Kalbar mengaku DPP-KWRI dan Mencekal Konfirmasi/Somasi korps KWRI di Me-

dia Rajawali News Group.’’ jelas dan jelas, agar Konfirmasi tertulis beserta korps di dalam berkas Konfirmasi/ Laporan Informasi agar berkas tersebut tidak Abal-Abal, artinya jelas dan jelas dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku. Maka dengan ini kami atas nama DPD KWRI JABAR dan Pimpinan KWRI di Jakarta akan menindak lanjuti permasalahan ini, siapapun dia keranah Hukum yang berlaku, “ tegasnya Bapak Ali Sofyan di Jakarta Barat.

Seorang insan pers bekerja berdasarkan profesi Jurnalis mengantongi legalitas yang jelas KTA dan Surat Tugas Sakti, toh pasalnya wartawan mingguan disalahkan perihal Koran, KTA dan LEGALITAS, silakan setiap orang punya Hak dan Hak, ya Laporkan kepada Intansi hukum (kepolisian) kalau wartawan-KWRI tersebut ABUABU atau Gadungan, jangan hanya ngoceh mencela mencele laksana bak Kucing Batu alias Kucing Garong, kita Negara Hukum kalau

emang ada Wartawan Gadungan di Kab.Ketapang Kalbar, cari dan proses dia, jangan menjadi seorang penjilat lidah panjang bertaring pendek tak sikat gigi berbau busuk, cari sensasi sana-sini hanya dapat segelintir uang, menjual harga diri menjual cakap alias omong, makan tu cakap bak Kucing Batu saudara Kucing Garong, jadilah seorang in-

san Pers sejati janganlah mencari sensasi laksana Kucing Air,cengarcengir kasak-kusuk sana-sini.

Rajawali News pertanyakan perihal seseorang yang mengaku dirinya sebagai Ketua DPP-KWRI apa ga salah tu, ko berani benar ngaku-ngaku Dewan Pertimbangan dan Etik DPP-KWRI (Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Reformasi Indonesia) di Kab. Ketapang Wilayah hukum Kalimantan Barat. Pimpinan Umum sepengetahuan kita berkantor di Jakarta dan berdomosili di Jakarta sebut saja nama BUJANG DAUD dan Sdr. ALIM ANUAR.’’ Mengaku DPPKWRI. Bisa aja benar di masa lalu atau KWRI Pimpinam seumur hidup milik pribadi, waah kalau gitu Gua mau doong jadi KWRI seumur hidup. Ta ta tapi ngaku-ngaku gitu loo. Biar bisa jilat dak jadi soal. Lidah panjang bulu idung keluar kumis merinding laksana Kambing.

Perlu di Investigasi mendalam Legalitas KTA dan Surat Tugas KWRI Bujang Daud dan Sdr. Alim Anu-

teo dari Koran harian local Suara Pemred Kalbar, kalau ingin menulis berita jangan tanggung-tanggung, kalau udh ada bukti dan fakta jangan setenggah-setenggah langsung sebutkan namanya, jangan cuma Lebay mengkoreksi orang lain hanya cari secuil sensasi dasar koomfirmasi berimbang dan belend sebuah pemberitaan, tanpa bukti, artinya semua wartawan yang ada di Kab. Ketapang bodrek dan gadungan semua, termasuk You yang menulis berita tersebut, berapa dibayar untuk membuat berita dan stekmen pada tanggal 28 maret 2015 tersebut dikoran You? Disinyalir adikasi dapat uang secuil dan sensasi selaku penjilat Sakti.

Rajawali News, perihal korp KWRI’ di salahkan segelintir Kucing Air yang hidup di Dua Alam air Asin dan Air Tawar. Itulah di sebut GongGoong alias Penjilat.

Dia orang Pintar dan orang Hebat, kami orang awam, karena terlalu banyak dengar Lagu Lama GOMBLOHH, (Yn.. 0086)

DINAS PENDIDIKAN

BAGIAN UMUM

DINAS PENDIDIKAN

Kabupaten Tanggamus

Sekretariat Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

dirgahayu

dirgahayu

kABUPATEN pringsewu KE 6

kABUPATEN pringsewu KE 6

ANDI WIJAYA. ST. MM (Kadis)

ar, perlu dipertanyakan dapat dari mana? Siapa yang terbitkan? Di mana alamat kantor pusatnya, berapa No Hp Pimpinan Umum KWRI tersebut? Terdaftar sampai dimana? Siapa yang bertanggungjawab dan berbadan hukum sampai dimana? Itu perlu untuk di tindak lanjuti karena di Ketapang Kalbar disinyalir ada KWRI Pening berbau minyak Angin. Saat Bujang Daud di konfirmasi Rajawali News lewat Hp. Dengan no. 08534607xxxx dikatakan Bujang Daud, “ Orang banyak yang resah disaat Rajawali konfirmasi dan laporan informasi menggunakan korps KWRI, Pungkasnya Bujang Daud, “Perlu digaris bawahi kita tidak pernah mengatasnamakan KWRI, disini kita mengatasnamakan media Rajawali News, KWRI cuma gabungan dan sebagai pelindung Rajawali News dan tercantum di Rajawali News Pak. Rajawali News mempertanyakan kepada sdr. Jaidi Candra alias Jay dari Koran Rakyat Kalbar dan sdr. Theo Bernadhi alias

H. AMIRUDDIN HARUN. S.Pd.I (Sekretaris)

BAYU MAHARDIKA, SH.M.AP (Kabag)

RICO VELINDRA, S.IP. (Bendahara)

Mengucapkan Selamat dirgahayu PROPINSI LAMPUNG ke 51 1964-2015 ANDI WIJAYA. ST. MM (Kadis)

H. AMIRUDDIN HARUN. S.Pd.I (Sekretaris)

12

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

H. MAHMUD MANTAN KADES BANYUTAMI

GEMBONG MAFIA TANAH Gresik,Rajawali News -

Persengketaan Penjualan Tanah Tambak A/N B H. OEMAR Petok no 131 Persil 36 Kelas III Luas 7.665 Ha. Pada Tanggal 12 Okteber 1993. Obyek Tanah Tambak Tersebut Di Atas Terjadi Mutasi Kepada A/N SLAMET IMAM BINTORO Petok C No 4510 Persil 36 Kelas dt III Luas 3.665 Ha. Dalam Hal Ini Terjadinya Mutasi dari A/N SAMONAH B.H.OEMAR ke A/N SELAMET IMAM BINTORO adalah Hibah dari Almarhum orang tuanya ( H. Mahmud ) yang diketahui oleh Kepala Desa Banyuwangi pada tanggal 05 November 2012. Sungguh amat disayangkan tanah tambak di Dusun Banyutami Desa Banyuwangi tersebut dengan segala dayanya Kades H. Mahmud mengetahui semua bahkan dari semua Administrasi beliau yang membuat,menurut narasumber yang tidak mau disebut namanya yang juga dari notaris yang melaksanakan Akte Pembuatan AJB/ IJB telah menyatakan bahwa kami merasa terselamatkan oleh korban dari tanah yang bersengketa ini. Karena yang awalnya korban telah membeli tanah tambak tersebut dari beberapa ahli waris a/n.

SAIMONAH b. H. Oemar yaitu : a/n. Slamet Imam Bintoro, a/n. H. Muchamad Soleh a/n.

Hj. Sri Wahyuni Jumlah total ± 8 Ha yang dijual kepada korban diperkirakan pada bulan Oktober 2012 memberi DP ( Uang muka ) kepada Ahli Waris yang bernama SAUQI bersama istrinya Hj. Dewi Asiyah selang satu minggu dibulan Oktober itu juga minta tambahan dana sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) untuk biaya administrasi dari Petok D menuju ke Sporadik untuk mendaftarkan Model A menuju Sertifikat, dari a/n. SAIMONAH b. H. Oemar ke a/n. Slamet Imam Bintoro.

Padahal yang sebenarnya kasus tanah tambak tersebut sudah ada surat pernyataan damai dari Pengadilan Negri Gresik, akan tetapi para Ahli Waris tidak sama sekali mengindahkan Putusan dari Pengadilan Negri Gresik, bahkan sebaliknya para Ahli Waris bersekongkol dengan mantan Kades banyuwangi menjual Tanah Tambak Tersebut pada Petok Lain dengan memalsukan data dan menggandakan data serta berusaha mengelabuhi dengan penuh kesadaran dan atau melecehkan serta menghina Negara secara sadar atau membuat stempel bahkan memasang stempel terbalik.

Kemudian membuat berita acara tentang kepemilikan tanah tambak a.n Slamet imam Bintoro dan membuat data-data baru untuk bisa mengelabuhi mangsa lain selain korban ( Edi Subiyanto ). Agar tanah tambak yang sudah dibeli oleh korban Edi Subiyanto bisa diperjualbelikan kepada pembeli lain, padahal semua bukti kepemilikan asli ada ditangan ( Edi Subiyanto ). Akan tetapi para mafia yang rakus tanah yang dipimpin oleh mantan Kades banyuwangi H. Mahmud seolah menurut saja apa yang dikatakannya dikerjakan; oleh Ahli Waris, mantan Kades H.Mahmuf dengan penuh kesadaran bahwa sudah pernah menerima dan menandatangani IJB ( Ikatan Jual Beli ) di akte notariskan dengan Notaris Camelia B, Jl. Panglima Sudirman Kabupaten Gresik.

Sungguh biadab para mafia yang sangat rakus ini semakin hari semakin berani seakan akan kebal hukum dan semakin meremehkan hukum yang menurut dia aparat bisa dikondisikan dengan uang, sepertinya aparat aparat akan menurut cara berfikir para mafia tanah ini semua nya bisa di selesaikan dengan uang.

Zaibi susanto,SH,MH kuasa hukum edi subikto telah melakukan langkah hukum atas hal tersebut semoga dalam minggu minggu depan ini perkara ini sudah di sidangkan. bahkan pengacara kondang ini menjelaskan ke tim rajawali news akan melibas habis para mafia tanah ini.

Dan sudah seharusnya para penegak hukum di gresik juga menyambut baik tekad ini,dan semoga mafia mafia tanah ini bisa digulung sampai ke akar akar nya.(jefri s)

DINAS PPKAD Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat ISRA MI’RAJ Nabi Muhammad SAW ( 27 Rajab 1436 H ) Drs. HILMAN YOSCAR ( Kadis)

DINAS INSPEKTORAT Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat ISRA MI’RAJ Nabi Muhammad SAW ( 27 Rajab 1436 H ) Drs. H. FIRMAN RANI ( Kadis)

MEMBEGAL SISA UANG HAK KERJA KONTRAKTOR

HUKUM SETEMPAT MASUK ANGIN Ketapang Rajawali News ‘’ Kesekian kali berita ini diturunkan, Sisa tagihan Pekerjaan Penunjang Infrastruktur Jl. Pelang-Batu Tajam tahun 2013 di Kec.Sei. Melayu Rayak, Kab. Ketapang Wilayah hukum Kalimantan Barat nomor SPK: 602/139/PPK-APBD/DPUB/2013, dengan Pagu Nilai Kontrak Rp. 5.952.975.000 pelaksana kerja PT. ARYA MITRA MANDIRI. Anggaran Infus APBD dan Dana Pendamping DAK maupun Se’ring Dana DAU yang mana Paket pekerjaan tersebut milik anak Bupati Kab. Ketapang Kalbar, Presiden Direktur dan Kontraktor PT.Arya Mitra Mandiri dipaksa untuk mengerjakan SPK (Surat Perintah Kerja) Pelang-Batu Tajam, Bupati Kab. Ketapang Drs.Hendrikus,MSi, dan anaknya TOMMY HENDRIKUS meminta pekerjaan Jl. Pelang-Batu Tajam Kec.Sei Melayu Rayak untuk dikerjakan oleh PT.AMM, mereka berulang-ulang kali menemui Presiden Direktur PT.Arya Mitra Mandiri untuk memohon agar Proyek Jl.Pelang-Batu Tajam diterima oleh PT. AMM, mengingat Bupati orang nomor I (satu) di Kab.Ketapang Wilayah Hukum Kalimantan Barat, tidak mungkin MERAMPAS, MERAMPOK,MENGARONG dan MEMBEGAL Hak pelaksana kerja PT.AMM, Bupati orang Wawasan Tinggi untuk apa Bupati ingkari Perjanjian Kontrak/SPK. yang berdasarkan UU tersebut, akhirnya PT. AMM menerima kontrak Pekerjaan Pelang-Batu Tajam. Namun jauh dari harapan kaji akal yang sempurna, setelah pelaksanaan kerja Jl. Pelang - Batu Tajam selesai dan di periksa team PPHP(panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang mengatakan di dalam Dokumen pekerjaan Penunjang jln. Pelang-batu Tajam telah selesai dengan baik 100%, berdasarkan UU yang berlaku. Sisa Tagihan Pekerjaan tersebut hingga sampai saat ini dari tahun 2013 – 2015 tidak di bayar Dinas PU Kab. Ketapang dengan dalih berjuta alasan Kong kalicong lempar sana lempar sini. Siapa yang bertanggung jawab Pembuat kebijakan dan Pengguna Anggaran berdasarkan hukum yang berlaku di dalam dokumen Kontrak yang di sepakati.

Rajawali News. Konfirmasi bersama SUTIADI, ST selaku PPK pekerjaan Jl.Pelang-Batu Tajam Tahun 2013, bagaimana penyelesaian tindak lanjut pembayaran sisa pelaksana kerja tersebut Pak? di jawab Sutiadi,ST, “Saya sudah ajukan berkas bersama Kabid Bina Marga H. Dannery,ST dan Kepala PU, sampai saat ini saya menunggu solusinya juga. “ Pekerjaan ini sudah selesai sejak tahun 2013 sampai sa’at ini tahun 2015, denda dan bunga sisa tagihan Hak pelaksana kerja yang tidak di bayar itu, apakah termasuk PENCUCIAN UANG atau Money Laundry, denda Rp.1000/hari/meter bagaimana itu Pak SUTIADI, sedangkan Bapak sebagai PPK di Paket pekerjaan ini, apakah Uang sisa tagihan Hak Pelaksana Kerja di pakai untuk Pekerjaan yang lain atau untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau untuk beli tanah dan Mobil mewah seperti di PENDOPO BUPATI, bukan lagi PENDOPO BUPATI akan tetapi Showroom Mobil yang bermacam merk dan jenis di atas harga Milyaran rupiah, mohon jawabannya Pak SUTIADI? Dijawab SUTIADI, “Kalau ini saya pasrah kalau Kabid H.Dannery dan Kadis PU. TANAM mau memasukan saya kedalam penjara, saya terima, karena saya sudah bekerja jujur apa adanya. Jujur saya tidak ada

mendapatkan keuntungan di paket pekerjaan ini saya hanya dijadikan alat dan tumbal untuk kepentingan saja, sebenarnya yang bertanggungjawab Kabid Bina Marga dan Kepala PU”. Bapak selaku PPK artinya bapak siap terima apapun bentuk dan resikonya, termasuk pengendapan uang hak pekerja? dijawab Sutiadi, “Ya kalau itu disalahkan, buat saya ya saya akan terima. Tapi saya akan bongkar semuanya”. kata Sutiadi.ST, seraut wajah gundah. Terpisah, Rajawali News konfirmasi kepada staf TU Pemda sebut saja M.G “Bagaimana Pak masalah Pembayaran sisa kontrak pekerjaan Pelang-Batu Tajam yang telah selesai sejak tahun 2013, apakah dari Dinas Pemda sudah ACC? Dijawab Pak M.G, “ Iya benar, dari pihak Pemda sudah ACC dengan pengajuan Pembayaran sisa Kontrak Pekerjaan Pelang-Batu Tajam tahun 2013, saya tahu benar karena semuanya melewati saya, kalaupun belum dibayarkan sampai saat ini, artinya dana tersebut sangkut di Dinas PU,” kata Pak M.G Rajawali News.

Konfirmasi bersama Kadis PU Kab. Ketapang Kalbar Drs. Heronimus Tanam lewat Via sluller dengan No Hp 08125688xxx dikatakannya,’’Saya lagi rapat. Konfirmasi kembali kedua kalinya dikatakanya masih rapat bersama Bupati, itu alasan yang di pakai menghindari setiap telpon dari Rajawali News. Rajawali konfirmasi lanjut lewat via seluler,’’ kapan di bayar pekerjaan jl. PelangBatu Tajam tahun 2013 pak? ‘’Nanti malam jam 18.00 Wib kerumah saya, kita musyawarahkan di rumah saya.’’

Saat Rajawali kontek kembali sorenya lewat hp dijawab dengan bahasa melecehkan wartawan,‘’ saya lagi sibuk.’’celetuknya dengan bahasa mencolo-mencele. Rajawali konexk lebih lanjut saat komfirmasi Kadis PU dijawab saya sekarang lagi di Jakarta,’’ Bagaimana pertanggungjawaban perihal sisa pembayaran Hak pelaksana kerja Jl.Pelang-Batu Tajam pak? dijawab dengan kesan tak berextika sopan/santun nada berang,’’ kenapa baah kitak tu selalu mencari kesalahan kami di dalam Dinas Pekerjaan Umum (PU). Coba cari masalah lain saja jangan masalah kami terus yang di cari,kitak tu Suka bujur mencari masalah kami, saya sa’at ini masih di Jakarta nanti kita selesaikan,’’ kata Kadis PU Drs.Heronimus Tanam’’ disinyalir elergi dengan wartawan, terselubung dan terbungkus rapat tentang sisa tagihan pembayaran hak kerja PelangBatu Tajam tahun 2013. Disinyalir Kadis PU Tanam’’ Kriminalisasi Konforensif informasi kongkrit kualitas Adikasi Aktivitas seorang pejabat Penyelenggara Negara kontraversi konflik politik atas korupsi berimplikasi, berintraksi ekolusif fakta integritas seorang Kadis PU Drs. Heronimus Tanam yang mana selaku pejabat Pemkab Ketapang Kalbar, dulu menjabat sebagai Kadis DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) terindikasi infek-

si berbau korupsi Mega Proyek PPI di kala itu.

Inspektorat Kab. Ketapang.

Dugaan banyak paket proyek pekerjaan yang diperiksa terselubung terbungkus rapi pada tahun 2012 – 2014, yang sarat bermasalah tidak di tindak lanjuti oleh Drs. Heronimus Tanam di saat mejabat sebagai Ka. Inspektorat, dan secara dadakan pada pertenggahan tahun 2014 Drs. Heronimus Tanam menjadi Kadis PU Kab. Ketapang, inspirasi, informative fenomena instansi Kadis PU Drs. Heronimus Tanam sakral signifikan sarana sebagai alat perlengkapan alat korupsi jurusan berkelit dan mengelak, contributor mengesxplorasi modus dan model kejahatan, objektivitas membegal hak Pelaksana Kerja PT. AMM, manitapsir abuabu program pekerjaan PU Pemkab Ketapang Kalbar, membangun alibi program polimik Kadis PU Drs. Heronimus Tanam adalah seorang perancang spekulasi spikulan simulasi mengatakan bahwa wartawan itu tidak jelas dan suka mencari masalah di dalam Dinas PU,” kata Drs. HERONIMUS TANAM, sindikasi alur instansi Kadis PU – SKPD, jaringan terorganisir, terkontramidasi, dan terisolasi tingkat akumulasi senipikan korupsi, perlengkapan Tabiat Politik Penyakit Angkut kekuasaan, jabatan kedudukan Klinik dan Spritual Konflik Politik Koloburasi dugaan Korupsi Sisa Tagihan PT. AMM, tersembunyi dan terselubung di balik kebijakan dan kekuasaan uang Negara fungsi guna membangun Daerah tidak transparan dengan merampas hak pelaksana kerja, berdasarkan SPK dan Perjanjian Kontrak.

Rajawali komfirmasi terpisah di tengah jalan lingkungan Pemda bersama Mantan Kadis PU 2014 DEVIE, disaat Devie mengendarai mobil Avanza hitam bersama istri, Rajawali mohon waktu untuk konfirmasi di kantor, dijawab Devie,” saya tidak punya kantor dan tidak punya ruangan. Trus Bapak kerja bagaimana? Dijawab Devie sambil mondar-mandir di jalan dikatakanya, kantor saya di tengah jalan. Rajawali giring pertanyaan Devie, bagaimana sisa pembayaran pekerjaan Pelang-Batu Tajam 2013, dijawab Devie, “ Saya membayar apa yang dikerjakan saja, 90,74%, sisanya saya tidak tau, kalau ingin jelas dan lebih tau, itu semua kepada PPK Sutiadi,ST, PPTK Fran dan ketua PPHP Paulus Udu,S. Sos, karena yang mengolah mereka semua, saya hanya menandatangani saja, karena saat itu saya selaku Kadis PU sebagai pengguna anggaran, semua arsip ada di kantor bersama Sutiadi, ST, saya tidak ada untung dan kepentingan dalam pekerjaan Jln. Pelang-Batu Tajam, saya hanya selaku tumbal kepentingan Pemda,, Rajawali disini panas pak di tengah jalan ini, Y”a di sini saja karena saya tidak punya Kantor kata DEVIE yang mana sa’at ini digeser jabatannya menjadi Stap

Ahli PEMDA Ketapang Kalbar.saya menyebut nama Allah tidak ada memakan uang Hak sisa kerja Kontraktor jln. Pelang-batu Tajam itu Timpalnya Ir.DEVIE PRAN TITO di tengah jalan lingkungan Pemda Ketapang, sungguh Naif dan ironisnya seorang Mantan Kadis PU DEVIE bicara di tengah jalan dengan berteriak-teriak laksana penjual Jamu Cap Wayang ampuh khasiatnya tak terbayang, akulah dalang pemain Wayang Rajawali News Komfirmasi bersama Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP. BELEN A PRATAMA,S.S.IK di ruang kerjanya.di katakannya bikin saja laporan resmi di ruangan Kanit II TIPIKOR saya Kasad Reskrim menunggu mencari Kasus berbau korupsi, tidak perduli siapapun dia, saya tidak mau Pusing bila ada Kasus korupsi atau Kriminal saya sikat, berdasarkan Tugas dan Propesi saya polisi. di katakan Kasad AKP.Belen A Pratama, di ruangannya dengan ala Gaya Pemimpin berwibawa’’Keren,Elegan dan Menawan dan perkataan penuh tanggungjawab. tandasnya ujung tombak Kapolres Ketapang.’’ Bapak AKP Belen “Law and Legal Reform” selaku Kasat Reskrim Kab. Ketapang Kalbar yang relegius.

Diharapkan kepada institusi hukum berjalan berdasarkan Reformasi dan Demokrasi Tegakan Hukum maupun Kepastian Hukum yang tidak pandang bulu siapapun dia, diharapkan untuk segera memeriksa penggelapan/pencucian uang/ money laundry yang di begal Pemkab Ketapang di Dinas PU,berserta pembuat kebijakan yaitu Drs. Heronimus Tanam SKPD – PPK SUTIADI.ST dan DEVIE maupun PPHP UDU,Cs Disinyalir Fiktif AI Korupsi atau MEMBEGAL Lebih jelas Mengararong sisa Hak Pelaksana pembayaran pekerjaan Jln. Pelang – Batu Tajam tahun 2013 hinga saat ini tidak di bayar, sedangkan staf ahli Pemerintah Kab. Ketapang telah menela’ah dan telah diserahkan ke Kadis PU, namum tetap saja tidak dibayar berdasarkan SPK dan Perjanjian Dokumen Kontrak, Diharakan kepada MENPAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM, VIKSUS TIPIKOR MABES POLRI, SATGAS KEJAGUNG,PRINSUS KPK RI, TIPIKOR POLDA KALBAR, KEJATI KALBAR, POLRES KETAPANG, KEJARI KETAPNG KALBAR’’ untuk segera membidik satu bidikan.

Periksa dan Audit dimana dana sisa Pembayaran Hak Pelaksana kerja hingga sampai saat ini tidak ada pembayaran dan Penyelesaiannya.dan Pekerjaan yang Mandul-Mangkrak Terindikasi Mar-Uf. Seperti: bangunan Kantor Bupati tahun 2014, bangunan Kantor Pelayan terpadu Tahun 2014, Jalan Ketapang Pesaguan, Jembatan Pawan Lima, Mega Proyek PPI (Pelabuhan Penampungan Ikan), Abukmen Bangunan Jembatan Simpang Dua di promotori oleh Kabid Bina Marga H. DENNRY. ST sa’at itu, yang telah Menelan Dana Keuangan Negara Rp.100 Milyar Rupiah. yang tidak terealisasi sempurna terkesan di Sunat oleh Penyelenggara dan Pengguna Anggaran di Kab. Ketapang Kalbar ‘’janganlah Hukum diKebiri ataupun di Pelintir menjadi Sarana Obat Yang Tua Menjadi Muda yang Bisu menjadi Tuli atau apakah kasus korupsi di Kab. Ketapang ini punya ilmu Ampuh Halimun diam, wwaah magic Ilmu spritual, Diam Mantap lanjut Berrdddiamm, hitung dan Periksa dalam Diam’’ (Yn ..0086)-Bersambung

DINAS PENDIDIKAN

DINAS D K P

DINAS PENDIDIKAN

Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat ATAS DILANTIKNYA

HERI AGUS SETIAWAN. s.sOS SEBAGAI KETUA DPRD TANGGAMUS MASA BAKTI 2014-2019 ANDI WIJAYA. ST. MM (Kadis)

BUPATI, KADIS PU DAN PPK KAB. KETAPANG

H. AMIRUDDIN HARUN. S.Pd.I (Sekretaris)

Mengucapkan Selamat

HARI PENDIDIKAN NASIONAL “Dengan Semangat Tingkatkan Kualitas Pemuda Indonesia Melalui Pendidikan”

Ir. SHOFOWAN MM (Kadis)

SA’ARI

(Sekretaris)

Mengucapkan Selamat HARKOSNAS 2015 Konsumen Cerdas dengan Nasionalisme Tinggi Menggunakan PRODUK DALAM NEGERI ANDI WIJAYA. ST. MM (Kadis)

H. AMIRUDDIN HARUN. S.Pd.I (Sekretaris)

Edisi 223 Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

13

TAPEM ‘NAZARUDIN, MAFIA PEMBEBASAN TANAH

PULAU DATOK PELABUHAN CIK KADIR

GEDUNG CAMAT DI HUNI BANGSA SILUMAN Padang Lawas Utara, Rajawali News – Kebijakan Pemerintah Daerah Kab.Padang lawas Utara Sumut bersama pihak Legislatif Dewan perwakilan rakyat ( DRPD) padang lawas utara.mengeluarkan kebijakan dg menyetujui tiga Bangunan Perkantoran dengan papan nama “Kantor Camat “ 1.Padang bolak tenggara. 2.Halongonan Timur. 3. Ujung batu Simangambat. Yang dibangun Tahun Anggaran 2012 lalu dengan biaya Rp 7,5 Milliyar dari dana BDB sampai sekarang sudah 3 tahun kosong bahkan sudah rusak dan tidak diketahui statusnya Sebagai apa dan atau asetnya atas nama siapa?,”Kalau benar kantor itu milik kantor Camat tapi Kecamatannya saja belum lahir secara Hukum. Lantas bangunan untuk warga mana dan camat yang ditugaskan siapa?,”begitu ujar ketua lsm gempar,tim media Rajawali news saat dilapangan kantor tersebut kosong melompong dan sudah mulai rusak disana sini,”Gubernur Sumatera Utara dalam mencairkan dana Bantuan Daerah Bawah ( BDB) nya dulu sebelum lahir Kecamatannya? Ataukah pembangunan tersebut terlaksana hanya untuk perolehan FEE dari anggaran itu saja ? Lantas dalam Audit itu sebagai aset apa? Atau rumah hantu kali ya?,”ujar Ketua LSM Gempar,Aman harahap Bahkan ada warga yang tdk mau di sebut namanya memperingatkan awak media Rajawali news,” hati hati lho pimpinan di padang lawas Utara ini orang kuat, bahkan beliau itu licik dan licin siapa yang berani otak atik beliau dan rekan rekannya bisa di libas habis,makanya jangan di berita kan,»ujarnya.

Sungguh ironis tingkah polah eksekutif dan legislatif di Padang Lawas Utara ini,bisa bisa nya bikin bangunan yang peruntukanya hanya untuk sarang hantu dan sarang siluman dan demit demit,sudah seharusnya aparat terkait segera turun tangan untuk menindak lanjuti secara hukum agar indikasi indikasi atau dugaan lembaga swadaya masyarakat ( LSM) bisa terbukti bahwa gedung tersebut dihuni para siluman koruptor,bahkan rakyat Padang Lawas Utara berharap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) segera turun ke Padang Lawas Utara,jika memang KPK ini masih ada,semoga hukum masih berpihak pada rakyat. (dewi s siregar)

Tangkap Pejabat atau Pengusaha Mengeruk Tanah Area Taman Nasional Kabupaten Kayong Utara Dan Kab. Ketapang Kalbar

Kalimantan Barat, Rajawali News – Lokasi area taman nasional rusak parah akibat perbuatan perusahaan yang mencari keuntungan berlipat ganda yg diduga dibekingi oleh pejabat bertaring panjang, dua gunung tersebut berada di dalam kawasan perkebunan sawit. kaki gunung palung batu daya kec. sempang ilir kku kawasan taman nasional nyaris lenyap. Pasalnya jutaan kubik tanah bukit, bahan baku bermacam jenis logam, termasuk logam mulia didalam kandungan tanah tersebut telah di ambil dengan sesuka hati mereka, bapak ir. H. Joko Widodo selaku orang nomer satu di negeri ini diharapkan dapat menyelamatkan aset kekayaan Negara Kepulauan Republik Indonesia yang selama ini dirampok oleh gerombolan pejabat atau penjahat yang terkordinir oleh perusahaan.

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memeriksa pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional setempat yang selama ini tutup mata alias mandul. Pasalnya taman nasional adalah salah satu asset kebanggaan negeri tercinta ini, ironisnya sejumlah kementerian yang terkait mengenai hal tersebut tutup mata.

Seperti Perhutani, Kementrian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Sumber Daya Alam Dan Energi dan beberapa pihak lainnya yang seakan tidak perduli atau tidak mau tau tentang permasalahan ini.

Berita bersambung ke edisi selanjutnya...

Sukadana, Rajawali New Pembebasan lahan tanah Akses Pelabuhan Pulau Datok Teluk Cik Kadir Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (KKU) Kalimantan Barat. Untuk kedua kalinya, Pemberitaan ini di turunkan Perihal tanah milik Patappa di caplok pemerintah Daerah yang mengakibatkan kerugian sepihak terhadap pemilik hak milik Tanah Patappa. “Kupas Tuntas konfirmasi bersama Patappa dirumahnya, dikatakannya satu minggu mau pencairan dana pembebasan lahan untuk Pelabuhan Teluk Cik Kadir di Pulau Datok Sukadana.’’ yang berstandar internasional, Kabag Tata kepemerintahan Pemda Kab. Kayong Utara (KKU) Kalbar Nazarudin datang ke rumah Patappa, tujuan dan niatnya meminta dan meminjam berkas dokumen Surat Kepemilikkan Tanah (SKT) kepada Patappa, dengan hati yang tulus dan keyakinan yang tinggi penuh kepercayaan SKT tersebut diserahkan kepada Nazarudin. Dan Patappa membubuhi tanda tangan. Setelah satu bu-

lan waktu berlalu, Patappa mempertanyakan pencairan dana kepada Kabag Tapem Nazarudin, dikatakan Nazarudin selaku pejabat roda pemerintahan Pemda dengan nada enjoy tiada beban dan merasa bermasalah kepada Patappa, “ Dananya sudah dicairkan dan diserahkan kepada Sdr. Bun Fa dan Sdr Effian Nour.’’,kata Nazarudin. Kupas Tuntas menggiring pertanyaan kepada Patappa,: Bagaimana selanjutnya? dijawab Patappa,” Saya koordinasikan bersama BUPATI Sukadana KKU. Dikatakan Bupati H. Heldi Hamid” saya merasa kecewa dan malu dengan peristiwa dan kejadian ini, pencairan Dana pembebasan Tanah Pelabuhan Teluk Cik Kadir’’ saya pada saat itu ke-

luar kota jadi saya tidak tau permasalahan tanah ini, bikin malu pemerintah daerah saja, tegasnya Bupati Sukadana KKU Kalbar, Bapak Patappa gugat saja karena saya merasa tidak senang dengan cara seperti begini.

Masalah ini mutlak masuk ranah Pidana Murni,” timpalnya BUPATI Sukadana Kab. Kayong Utara (KKU) Kalbar H.Heldi Hamid yang duduk kedua kalinya, dengan nada tegas sedikit Gerang, katanya Patappa kepada Kupas Tuntas kala itu di kediamannya. Dikatakan Nazarudin “Bun Fa memiliki SKT No: 297/UM/skdn/1998 tertanggal 24 Juli 1998, serta SKT No: 593.2/257/Pem. tertanggal 22 Juli 1997 dan Effian Noer memiliki SKT No: 593/36/1/Pem. Didu-

HUKUM DISODOMI OKNUM PENGUASA

PT.SMP GARAP LAHAN DI LUAR HGU DAN HUTAN LINDUNG (bag.1)

Alat Berat PT.SMP Menggarap kawasan Hutan Lindung, pembakaran Hutan dan Oknum PEMDA Kab.Ketapang Kalbar.

Ketapang, Rajawali NewsLagi-lagi Rampok dan Perampasan Hutan Adat /Hak Tanah Ulayat dan pengarapan di luar Hak Guna Usaha oleh PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa), yang mana bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit, dua posisi yang mana di garap PT.SMP di dua Kabupaten yaitu: Kab.Kayong Utara (KKU) Kalimantan Barat dan Kab. Ketapang Wilayah Hukum Kalimantan Barat. Koordinasi yang diterima Rajawali News dari beberapa narasumber maupun data Yuridis, berdasarkan investigasi analisa dan Fakta Surat Dokumen, ijin petunjuk dan arahan siapa pengarapan Areal Kawasan kaki Gunung Batu Daya di Desa Batu Daya, maupun Gunung Batu Daya adalah Kawasan tanah Adat Ulayat milik masyarakat Batu Daya yang di miliki secara turun temurun, Gunung Batu Daya adalah Kawasan terlarang yaitu Hutan Lindung. Namun PT. SMP telah menggarap masuk dalam kawasan Kaki Gunung Batu Daya lebih dari RADIUS 1500 M dari kawasan Kaki Gunung Batu daya. sedangkan PT.SMP menggarap Hutan Kaki Bukit Batu Daya, tepatnya sebelah Selatan yang merupakan Kawasan lahan Adat Dusun Baya, Desa Batu Daya Kec. Simpang Dua di Kab.Ketapang Wilayah Hukum Kalimantan Barat sebagai Hutan Keramat oleh masyarakat setempat. Dan tidak diperbolehkan di garap, akan tetapi PT.SMP mengarap lahan tersebut menggunakan Tangan Besi Oknum penegak hukum untuk pengamanan penggarapan la-

han tersebut hingga luluh lantak tanpa sisa, Hutan Lindung diganti menjadi Kebun Kelapa Sawit milik PT. SMP, masyarakat takut dan ditakuti, sedangkan tertuang Pada Surat Adat tertanggal 20 Mei 1995 dan 25 Mei 2002 apapun bentuk dan alasannya, unsuran arahan siapa PT.SMP menggarap Kawasan terlarang tersebut..

Fakta dilapangan peninjauan oleh Kepala Demong Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota DPRD Kab. Ketapang, Dinas Pariwisata Kab. Ketapang pada tanggal 13 Februari 2014, PT. SMP mengarap dan beraktivitas diluar ijin yang ada. Ironisnya dan biadabnya PT. SMP membuka lahan tanpa ijin. pembukaan lahan/ land clearing mengunakan pola metode pembakaran terhadap hasil tumpukan/simpukan tanaman yang digusur, yang mengakibatkan polusi udara terhadap ekosistem yang ada yaitu: Manusia, tumbuhan langka dan kehidupan margasatwa langka. Lebih tragisnya lagi demi meraup keuntungan PT. SMP mengusur patok tapal batas antara Desa Batu Daya dan Desa Matan Jaya yang Berita Acara Peninjauan Kelapangan diketahui langsung oleh Kapolsek Simpang Dua bapak Iptu David Ricardo Hutasoit, Babinsa Simpang Dua bapak Koptu Asnawi, anggota DPRD tingkat II Kab. Ketapang Kalbar, Staf Pemda Ketapang Kalbar beserta Dinas Pariwisata Kab. Ketapang Kalbar maupun Kades Batu Daya bapak Bethlyawan beserta staf Desa dan Camat Simpang Dua bapak Mansen, SH. MH, disinyalir dugaan PT. SMP untuk mengelapkan

PDAM WAY AGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Sekretariat Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat ATAS DILANTIKNYA

HERI AGUS SETIAWAN. s.sOS SEBAGAI KETUA DPRD TANGGAMUS MASA BAKTI 2014-2019 JONASRI. S.SOS (Direktur)

kung surat keterangan Desa Sutera atas nama Jemawi dan Camat Sukadana Agus Suratman, SE tanggal 2 Mei 2013 dengan harga ganti rugi Rp. 50.000;/m² dan kasus ini naik ke ranah gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri) di Pontianak Kalbar. Kemudian diperbaiki lagi pada tanggal 08 Oktober 2013, dengan No. 42/G/2013/PTUN/PTK. Melalui sidang dan keterangan saksi-saksi yang ada, Pengadilan PTUN menyimpulkan, menerangkan dan mendalami secara mengakar bahwa, SKT yang dimiliki oleh Sdr. BUN FA dan EFFIAN NOER terindikasi spikulan dipalsukan dan keputusan pengadilan hak tanah dikembalikan PTUN di Pontianak kepada BPN Kab. Kayong Utara.

Kupas Tuntas” pada awalnya Pemda Kab. Kayong Utara mendatangi Patappa, meminta Patappa menandatangani surat persetujuan pembebasan lahan kepada Patappa. “ Artinya Pemda Kab. Kayong Utara tau tanah tersebut milik Patappa, kenapa disaat pencairan Tapem NAZARUDIN mengasikan dana tersebut kepada BUN FA dan EFFIAN NOER, kenapa dan ada apa bersama Tapem NAZARUDIN selaku mafia Pemda pembebasan lahan di Kab. Kayong Utara (KKU) Sukadana Kalbar?

NAZARUDIN tau semua namum dia tutup mata seolah tidak mau tau, dugaan keras tajam, akurat Pemda Sukadana memanipulasi data dalam hal perekrutan pembebasan lahan di Sukadana, terutama di Pelabuhan Telok Cik Kadir di Pulau Datok yang bernilai belasan milyar rupiah dan pembangunan pelabuhan Telok Cik Kadir menelan dana Tahap I-II-III-IV yang dianggarkan setiap tahun menelan dana ± Rp. 200 milyar.

Kupas Tuntas” pembe-

dari pola hitungan pajak serta melawan dan mengelabui hukum, tapal batas dan patok batas itu adalah milik Negara.

Rajawali News, berpandangan luhur berpijak di tanah Air Indonesia Pertiwi. Hukum dan kebijakan yang telah dikebiri dan dipelintir penguasa uang dan jabatan, salah satunya Tanah Air belahan Khatulistiwa Kalimantan barat yang telah di empu perandakan oleh segelintir Oknum yang tidak bertanggungjawab, maupun Anti Hukum seperti penggarapan di kawasan Areal kaki Kawasan Gunung Palong maupun di Gunung Batu Daya milik masyarakat Kalbar dan milik Negara Internasional yang telah Musnah luluh lantak Botak tanpa Sisa, yang akan menjadi Goresan telak bagi penerus masa depan anak bangsa dan Negara Indonesia, Suatu gambar Aif teramat suramnya Hukum Negara kita yang lepas dari NKRI Harga Mati Tanpa Tawar tersebut, di mana Harga Mati Pengamanan Negara RI masa dulu dan saat ini, di mana keberadaanya? sampailah saat. Pengamanan NKRI Harga Mati Tanpa Tawar Bekerja, Cari, Lacak, Temukan, dan Hancurkan, itulah sumpah Pengamanan NKRI, Jangan hanya dijadikan Dongeng Bak Kambing Ompong atau Macam Ompong. buktikan Kepada Bangsa dan Tanah Air Satu Kesatuan Berpegang pada Pancasila, dan UUD 1945. Buktikan NKRI Tetap mandiri.

Ironinya PT. SMP berani berbuat babat Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Taman Nasional, Cagar Alam

dan Hak Tanah Adat Ulayat. Disinyalir PT. SMP dibeckingi Oknum dan bapaknya Oknum, terkesan PT. SMP beli hukum dan Anti Hukum, hukum yang asli mati di dalam kediaman bapak datuk hukum. Dimana hukum yang sebenarnya berada, di masyarakat, Kades, Camat, atau Bupati, yang mana hukum ditentukan Kepala Daerah yang mana dugaan tanah Negara dan tanah Adat dijual oleh Penguasa Daerah. Hukum terkesan dibelenggu oleh Oknum dan Penguasa Daerah, hukum di Pusat laksana Kerbau, Macan, dan Kambing yang dikebiri, ditusuk hidungnya agar ikut berjalan laksana keledai, contoh nyata: Hutan Negara dan Hutan Nasional habis dihantam Penguasa Daerah dan Luar Negeri, diharapkan satu langkah dan satu target, periksa dan hancurkan Penguasa PT. SMP dan yang lainnya.

Yang telah menjadi King Of The King perusakan Hutan di wilayah hukum Kab. Ketapang Kalbar, terutama kepada Yth: Mabes Polri di Jakarta, Mabes TNI di Jakarta, Mentri Kehutanan di Jakarta, Mentri Pertahanan di Jakarta, Menpan di Jakarta, Menkumham di Jakarta, KPK RI di Jakarta janganlah menjadi penerima dan menerima laporan saja, tidak pernah mengubris dan mengetahui langsung kelapangan apa yang terjadi di Kalbar, janganlah hanya menunggu dan menanti gaji, sedangkan Tanah Air di Kalbar luluh lantak dan berantakan, segera turun, kejar, dan periksa apa yang terjadi di Kalbar.***(Yn..0086)

DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN D Kabupaten Tanggamus

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

HARI PERS NASIONAL 2015

HARKOSNAS 2015

ANDI WIJAYA. ST. MM (Kadis)

H. AMIRUDDIN HARUN. S.Pd.I (Sekretaris)

Konsumen Cerdas dengan Nasionalisme Tinggi Menggunakan PRODUK DALAM NEGERI DRS. FB. KARJIONO (Kadis)

H. AKHMAD YANI (Sekretaris)

14

Edisi 223

SAMBUNGAN

Tahun 2015

www.mediarajawalinewsonline.com

Proyek Pelabuhan Penampungan Ikan Puluhan Milyar Jadi Santapan....

RUAS TOL SOLO-NGAWI-KERTOSONO TERBENGKALAI

Sambungan dari hal 1

menjelaskan masih ada masalah dengan pembebasan lahan warga,Dan dengan dikeluarkannya persetujuan resmi dari pemerintah, proses perpindahan saham dapat segera dilakukan secara sah oleh kedua pihak. Menurut Ghani, dengan demikian setidaknya groundbreaking pengerjaan kedua ruas tol tersebut dapat dilakukan awal Mei tahun ini.

“MoU sudah ditandatangani pak menteri, Mei tahun ini akan groundbreaking,” katanya, Minggu (12/4/2015).begitu jelasnya pada awak media Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga David Wijayatno mengatakan akhir Maret lalu telah dilakukan kesepakatan awal tentang harga saham yang akan diambil alih.

Selanjutnya, pihaknya melakukan due diligence (uji tuntas) dari aspek legal, finansial, dan teknis atas pengambilalihan saham tersebut.

“Nilai sahamnya Rp439 miliar, setara pengeluaran mereka selama ini berdasar-

buradul” diduga menjadi ATM penegak hukum Diminta KPK RI Cepat bertindak.Pasalnya Proyek Pelabuhan Penampungan Ikan (PPI jln. Tanah Merah, Pulau Semane, Lokasi Pantai Salah Name.

Kab.Kayong Utara (KKU) Sukadana Kalbar, setiap tahun di anggarkan dana untuk pembangunan proyek PPI, bantuan nelayan kecil dan bantuan bibit penangkaran rumput laut., Dana anggaran tahun 20112013 dengan pagu dana ± Rp. 15 milyar, anggaran dana dari APBN. PPI di bangun dengan sumber dana DAK (dana alokasi khusus) yang dilaksanakan oleh:PT. Heroperkasa Primamakmur dengan nilai kontrak Rp.1.649.565.000,- tahap satu, tahap dua Rp.3.423.610.000,- dan tahap tiga dengan pagu dana Rp. 9.254.022.000; anggaran APBN tahun 2013 dengan No. SP: 01/FS.LU/DKP/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang mana pemenang lelang dan pelaksana PT. ABDI JASA TAMA. Bangunan pelabuhan (PPI) Sukadana KKU hanya sebagai kamuflase,tidak sesuai dengan Spek dan Draft, seharusnya Proyek PPI tersebut untuk mensejahterakan masyarakat Nelayan tradisonal yang masih dalam garis kemiskinan,ironisnya Pembangunan membangun (PPI) dengan mengeluarkan dana yang cukup besar mencapai belasan milyard yang tidak ada Azas manfaatnya sampai saat ini, Proyek pembangunan tersebut sudah sangat memprihatinkan, Tiang bangunan sudah banyak yang condong dan mau patah/genting dan adajuga tumbang kelaut, semua pekerjaan proyek (PPI) tidak sesuai dengan manajemen Pengadaan Barang/Jasa dan peraturan kepala LKPP N0:6 Thn 2012 tentang petunjuk teknis No:70 Thn 2012.Dana yang dianggarkan ± Rp. 15 milyar, terealisasi ± Rp. 5 milyar saja, saat ini dan detik ini tidak ada solusi semua fiktif terindikasi dugan keras proyek PPI DKP tidak terealisasi sempurna tahap I dan Tahap II, sedangkan dana kelar 100%. Tahap III dibangun dengan dana APBN, terkesan pelaksana pekerja dan pengadaan barang/jasa tidak berdasarkan desain gambar yang ada, dan tidak mengikuti petunjuk kontrak proyek,’’ kata inisial JM. Lanjut konfirmasi kepada JM,’’ pekerjaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang diciptakan DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kab. Kayong Utara Kalbar amburadul berantakan. Besi memakai besi yang lama dan karatan , pekerjaan yang lama ditempel dan disambung dengan akal tipu daya muslihat agar semua nampak dan jelas pekerjaan proyek DKP,disebut perehapan pesempurnaan, seolah-olah pekerjaan semua desain baru, tapi yang ada pekerjaan lama dan menggunakan alat besi yang lama, itulah suatu pekerjaan akal-akalan dan dipaksakan, bukti yang ada semua bahan yang ada banyak yang terbuang dan mubajir, seperti tongkat beton di rusak dan dibuang kelaut. Itu semua uang Negara bukan uang pribadi kepala Dinas DKP Sukadana, tegas kelakar JM.haltersebut patut di Curigai jajaran Team BPK RI Perwakilan Kalbar yang di duga Banyak menerima dana Suap dari sejumlah kepala dinas . ironisnya kasus ini tidak pernah disentuh hukum. Terpisah ‘’Rajawali News konfirmasi bersama wakil DKP di ruang kerjanya, dikatakan M. Mustam,”Pimpinan DKP keluar daerah ke Jakarta. Rajawali News menggiring pertanyaan kepada M. Mustam,” kapan datang dan apa Visinya? Lanjut kata M. Mustam,” tidak tau kapan datangnya Kadis DKP dari Jakarta, visinya mengurus anggaran proyek PPI di Sukadana dan di Pulau-pulau yang terisolir, pungkasnya M. Mustam selaku wakil DKP Kab. Kayong Utara (KKU) Kalbar.

Rajawali News investigasi beserta masyarakat putra daerah Sukadana, benar temukan proyek DKP yang dikerjakan tidak mendasar azas fungsi dan manfaat seperti, tongkat PPI, Lantai PPI, Kantor PPI, dan Wc PPI semua dihitung berdasarkan RAB, tapi yang ada dilapangan tidak berdasarkan RAB dan tidak masuk dalam harga satuan barang/jasa. Terkesan disiny-

alir data petunjuk RAB dan satuan barang dicatut dari harga satuan pengadaan, fiktif A1 contoh besi lama yang sudah aus dan berkarat yang dipakai. Intimidasi karena jabatan dan kekuasaan integritas karakter kontraversi aktivitas akomolasi penyakit angkut korupsi, akses proyek PPI di Kabupaten/Kota dan Kecamatan Pulau Maya Karimata contoh: Bantuan alat tangkap dan bantuan penangkaran rumput laut yang ada perkelompok 10 kg, yang tersalur perkelompok hanya 1 kg, semua dicatut dan di manipulasi. Estiminasi inspirasi kedudukan dan jabatan maupun kekuasaan dipergunakan selaku alat untuk mencekik dan membunuh masyarakat yang kecil secara pelan namun pasti, dengan trik tipu daya muslihat, terindikasi jaringan penguasa dan pejabat kelas kakap sakral spesies mahkluk penghisap manusia miskin yang sekarat, terutama masyarakat yang hidup di pulau-pulau terpencil.

Kadis DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kab. Kayong Utara (KKU) Kalbar, disinyalir sarang jin pencuri dan penyamun uang Negara, dirancang suatu proyek untuk tamengplase sebuah proyek Misteri, Jin Curi Uang Negara untuk pribadi dan individu. SANTON selaku Kadis DKP Sukadana Kalbar sebagai pengguna Anggaran dan Kabid Perencanaan serta PPK harus bertanggungjawab dengan Amanah uang Negara untuk rakyat khususnya Kab. Kayong Utara (KKU) Sukadana Kalbar. DKP Sukadana untuk mengembalikan krisis kepercayaan masyarakat jelata yang sangat tertindas dan dibodohi pejabat di bidang roda pemerintahan dalam pembangunan dan ketentraman masyarakatnya, diharapkan kepada Super Power hukum untuk membentuk Team Survey investigasi harga satuan Proyek DKP PPI di Sukadana, PPI di pulau Karimata, Desa Betok dan Padang.

Audit Pelelangannya, Audit pengadaannya, Audit Pekerjaannya, Audit Proses tender yang terkesan bermasalah dan dipaksakan, sampai saat ini instansi Penegak hukum selalu tajam dan Elegan, jangan lebay terhadap penguasa daerah dan pejabat daerah. Apakah Hukum takut bersama pemimpin daerah atau penguasa pejabat daerah. di Sukadana Kab.kayong Utara Kalbar. (Jangan katakan itu) Pembuat hukum dan UU saja di hukum seperti Akil Mochtar saja sekarang terhukum dan Joko Susilo kasus Simulator SIM Samsat berbintang 2 tetap masuk jeruji besi tanpa ampun,’’ jangan salahkan hukum.’’ Kacau DKP Sukadana Kalbar, keserakahan Pemimpin Daerah yang di balut janji, dia tidak pernah perduli dengan berapa sih hukum partai, korupsi yang penting. Kresek hitam nanti berisi nasi, sebenarnya dia tau, dia mengerti, dia peduli dalam hati apalah tujuan orang berdasi, bikin obral janji sana sini jika akhirnya masuk bui, yaaa….seperti aku loper koran, biar aku tak berdasi, dan alas kaki tidak bertopi, tapi aku damai bersama koranku. Oooh.. bukannya ini orang yang terpampang wajahnya besar sekali di halaman paper depan Koran dengan judul korupsi jin curi uang Negara, mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, kebodohan dan kesengsaraan masyarakat dikarenakan Korupsi para penguasa nan berdasi berlabel Cap tikus. Masalah sosial, biologi, budaya yang terpuruk, terhimpit dan terkontaminasi ke lembah penyakit miskin melarat permanen, akibat ulah prilaku Penguasa berhati Jin Lanon, cermin melaratnya umat masyarakat.’’ Adanya mata rantai pejabat dan penguasa bejat berhati srigala berwajah lanon, sungguh naïf kejahatan mengerogoti amanah uang Negara untuk rakyat, pejabat dan penguasa, keserakahan dan ketidak adilan instrument potensi imunisasi sontek infus imajinasi blackemping, perbuatan pembunuh berdarah dingin buat masyarakat jelata nan lemah dengan trik tipu daya muslihat, dirancang terorganisir menghantam perekonomian rakyat, dari uang Negara untuk rakyat, dari hasil alam, APBD, APBN, dan BUMN khususnya Kab. Kayong Utara (KKU) Sukadana Kalbar. **(Yn 0086)

Perselingkuhan PNS Berjemaah...

Sambungan dari hal 1

mengenai wanita simpanan yang bernama WIDA BINTI JUHRIA di wilayah Sodong Sukamukti RT 02/ RW 05 ibu Wida mengatakan bahwa Ujang Parton sudah tiga bulan tidak pernah kesini hanya tiap bulannya menitipkan uang saja kepada seseorang.

Ujang Parton mengatakan saya tidak pernah menikah terhadap WIDA apalagi untuk meminta surat persetujuan kepada istri pertama saya, pasalnya Ujang Parton selalu mengatakan kepada wartawan ini, kita seorang lelaki wajar ingin punya lagi dan tiap bulannya saya selalu menafkahi apalagi sudah mempunyai anak dari WIDA berumur 2 tahun seorang perempuan dan sudah beberapa bulan memang saya tidak kesana di karenakan istri pertama saya bernama TITIN ROHAYATI sedang hamil tua dan ini tinggal bulannya aja.

Dalam celotehan Ujang Parton mengatakan di Maniis sangat banyak PNS pu-

nya istri lebih dari satu seperti Asep staff Kecamatan Maniis yang lebih parah lagi ENCENG HR sebagai pengawas UPTD Maniis beralamat di Kp Cijaha RT03 /RW 01 Desa Sinanglah Kec.Maniis itu dengan guru SDN 2 Warung Jeruk saya tidak mau saya terjerat sendiri permasalahan saya sudah di serahkan ke pihak BKD yang bernama TRIYONO kalau ingin lebih jelas silahkan saja ke BKD, Tim V Pemburu Fakta Rajawali News menelusuri ke BKD yang sudah bertemu dengan TRIYONO mengarahkan kepada Kabid bernama Bapak Agus sangat kaget sekali saat mendengar laporan tentang Ujang Parton yang berjiwa bejad dan pihak Kabid tidak ada pemberitahuan atau laporan tentang salah satu PNS di Maniis. masalah ini sangat disayangkan sekali apalagi sudah sangat melanggar aturan PNS di kenakan PP 53 sangsi berat /ringan dan pihak BKD akan siap untuk menindak lanjuti dan memperoses kasus Ujang Parton. a.

(RIDO CS )bersambung Edisi selanjutnya.

Sambungan dari hal 1

kan hasil audit akuntan publik,” ujarnya.

Penjelasannya, jika berjalan lancar, penetapan akta jual beli dan penyaluran dana dapat dilakukan akhir bulan ini atau awal bulan depan. Dari total dana Rp439 miliar, Jasa Marga menanggung porsi 60%, sedangkan Waskita Karya 40%.

“Kita lihat nanti dan tergantung hasil due diligence-nya seperti apa. Tapi insya Allah Groundbreaking dapat dilakukan bulan Mei tahun ini ,”ujarnya.

Ujar beliau,total biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan kedua ruas tersebut mencapai Rp10 triliun. Seperti biasa, pihak perusahaan akan menanggung 30%, sedangkan 70% mengandalkan perbankan.

“Komposisi untuk equitas-nya tetap Jasa Marga 60% dan Waskita 40%, nanti akan dihitung berapa pinjaman masingmasing kepada perbankan,” jelasnya.

Thiess merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 95% atas ruas Solo-Ngawi (90,1 km) dan NgawiKertosono (87 km). Selebihnya dimiliki

PT Ferino Putra. Thiess pun telah membentuk dua anak usaha untuk mengelola masing-masing ruas, yakni PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) dan PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ).

Untuk meningkatkan kelayakan finansial kedua ruas tersebut, pemerintah turut mengambil porsi untuk membangun kedua ruas tersebut. Untuk Solo Ngawi, kewajiban pemerintah adalah sepanjang 20 km, sedangkan pada Ngawi Kertosono 36 km.

Groundbreaking Tol Solo-Ngawi-Kertosono Mulai Mei Bulan Ini. Seluruh konstruksi untuk kedua ruas tersebut semula dijadwalkan dari Januari 2012 hingga September 2014. Meski progres pembebasan lahan kedua ruas tersebut telah mencapai sekitar 80%, progres konstruksi hingga saat ini baru 15% untuk Solo-Ngawi, dan 0% untuk Ngawi-Kertosono.

Thiess tidak lagi dapat melanjutkan investasinya di kedua ruas tersebut karena kelesuan bisnis utamanya.begitu ujar sumber yg meminta namanya tidak di sebutkan.(lily&alfiess)

Dana Hibah Kab. Bekasi Sebesar Rp. 26 Milyar....

Sambungan dari hal 1

pada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, dan Kelompok Masyarakat/Perorangan melalui 8 (delapan) SKPD selaku leading sector. Belanja Bantuan Sosial adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan dengan leading sector Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pedesaan. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan, disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pedesaan.

Berdasarkan reviu dokumen mekanisme pengelolaan belanja hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, yang mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap usulan tersebut di atas. b. Kepala SKPD selanjutnya menyampaikan hasil kajian dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator TAPD. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah. c. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati.

Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. d. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Bekasi kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD. Berdasarkan NPHD, calon penerima hibah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui SKPD terkait dilampiri dengan persyaratan dokumen. Berdasarkan surat permohonan pencairan dari calon penerima hibah, kepala SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi dan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kepala SKPD terkait mengajukan nota dinas persetujuan pencairan dana hibah kepada Bupati.

Atas dasar persetujuan Bupati, kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dilampiri persyaratan dokumen. e. PPKD menyalurkan dana hibah atas permohonan SKPD terkait. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penyampaian Laporan Penyerahan LPJ Tahun 2012 diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp 28.526.730.000,00. b. Hasil pemeriksan fisik dan konfirmasi di lapangan secara uji petik terhadap penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban diketahui hal-hal sebagai berikut : 1) Panitia Pembangunan Masjid Raudlotul Jannah, menerima hibah sebesar Rp350.000.000,00 telah melaksanakan pembangunan masjid namun bukti-bukti pengeluaran masih ada di pihak Kejaksaan Negeri.

2) Panitia Pembangunan Yayas-

an Rubaitul Istiqomah, menerima hibah sebesar Rp225.000.000,00 masih melaksanakan pembangunan dengan pemakaian dana sebesar 70%.

3) Panitia Pembangunan Madrasah Nurul Iman, menerima hibah sebesar Rp100.000.000,00 telah selesai melaksanakan pembangunan oleh pemborong. Dokumentasi pengerjaan pembangunan dua ruang kelas tidak dapat diperlihatkan kepada tim pemeriksa. Laporan pertanggungjawaban belum dibuat karena Sekretaris panitia meninggal dimana beliau yang memahami administrasi pelaksanaan pembangunan. c. Penatausahaan dokumen pertanggungjawaban belanja bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan belum tertib. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak memiliki ketentuan teknis dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban, sehinga laporan pertangunggjawaban yang disampaikan tidak melalui proses verifikasi kebenaran penggunaan bantuan.

Hal tersebut terlihat dari uji petik terhadap beberapa laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, dan disampaikan pada PPKD dalam hal ini DPPKA melalui SKPD teknis. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan diketahui bahwa Bendahara tidak mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi kendali pertanggungjawaban belanja bantuan, sehingga nilai bantuan yang sudah maupun yang belum dipertangungjawabkan tidak diketahui.

Hal tersebut mengakibatkan Realisasi belanja hibah sebesar Rp26.245.230.000,00 dan bantuan keuangan sebesar Rp2.281.500.000,00 belum dapat dinilai kebenaran penggunaanya.(red)

SEKDES SUKARAJA TILEP DANA PSKS/BLT Sambungan dari hal 1

Sukaraja Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur, dimana dana PSKS/BLT yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang kurang mampu tapi justru yang terjadi di desa tersebut malah diganyang oleh oknum sekretaris desa setempat.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan dengan data penerima PSKS Desa Sukaraja berjumlah 139 orang, masing-masing berhak menerima sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per orang.

Menurut keterangan dari tokoh masyarakat di desa tersebut bahwa seharusnya pembagian dana PSKS diterima langsung oleh yang berhak menerimanya, akan tetapi yang terjadi di Desa Sukaraja pengambilan dana PSKS tersebut dilakukan oleh Sekretaris Desa bernama M.Dahlan yang jumlahnya sebesar Rp.400.000 x 139orang = Rp.55.600.000 (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut bukan dibagikan kepada yang berhak menerimanya tetapi justru di tilep oleh

Sekdes yang tidak bermoral tersebut.

Ketika di konfirmasikan dengan Kepala Desa Sukaraja mengenai permasalahan tersebut dikatakan bahwa memang benar dana PSKS tersebut dikuasai oleh Sekretaris Desa dengan alasan yang belum jelas, Kepala Desa Sukaraja juga menjelaskan bahwa masyarakat calon penerima dana PSKS tersebut telah mengadukan permasalahan itu kepada Camat Buay Pemuka Peliung.

Selanjutnya Camat Buay Pemuka Peliung memanggil oknum Sekdes tersebut untuk dimintai keterangan seputar uang PSKS yang membuat keresahan di masyarakat, akan tetapi dua kali panggilan terhadap oknum Sekdes Sukaraja yang dilakukan oleh Camat Buay Pemuka Peliung sepertinya tidak dihiraukan oleh oknum Sekdes bejad tersebut.

Saat di konfirmasi secara langsung oleh M.Dahlan selaku Sekretaris Desa Sukaraja mengatakan bahwa memang benar tentang permasalahan tersebut, dana PSKS ini disimpannya dan akan secepatnya dibagikan kepada yang berhak mener-

imanya. Akan tetapi sudah berselang beberapa bulan dana PSKS/BLT tersebut belum juga dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari keterangan yang didapat dari beberapa tokoh masyarakat desa setempat mengatakan bahwa kinerja M. Dahlan selama menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukaraja sangat buruk. Melalui media ini beberapa tokoh masyarakat desa sukaraja meminta kepada aparat Pemerintahan Kabupaten Oku Timur yang berwenang agar memberi hukuman atau memindahkan M. Dahlan yang notabenenya adalah PNS agar dipindahkan atau di mutasi dari Pemerintahan Desa Sukaraja. Karena hampir seluruh lapisan masyarakat di Desa Sukaraja sudah tidak menghendaki M.Dahlan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukaraja dan juga diminta kepada pihak Inspektorat Kabupaten OKU Timur untuk menindaklanjuti dan memproses penyelewengan dana PSKS/BLT yang dilakukan oleh oknum sekdes tersebut. (Rangga)

Kanit ResKrim Polsek Pabedilan, Sambungan dari hal 1

ada barang bukti, saya main judi remi hanya iseng bohong-bohongan. Kami ditahan semalam dan besoknya kami dilepaskan dengan mengeluarkan kocekan uang Rp 6,5 Juta rupiah untuk tiga orang tersebut, “ tutur Mat saat ditemui wartawan media ini.

Aiptu Danu, Kanit Reskrim Polsek Pabedilan saat dimintai konfirmasinya terkait penangkapan tiga pelaku judi

remi mengatakan, “Silakan saja Anda datang ke kantor, tapi jangan sekarang saya mau ke pengadilan, “ ujarnya saat dihubungi lewat HP seluler.

Dari hasil investigasi media ini ke beberapa narasumber yang layak dipercaya “bahwa banyak perkara tindak pidana yang diduga mandeg di Polsek Pabedilan dengan diduga diuangkan jutaan rupiah. Diminta kepada Kapolri baru Badrodin Haiti, Kapolda Jabar dan Kapolres Cirebon untuk melakukan

tindakan tegas sidak ke Polsek Pabedilan Kabupaten Cirebon, dan warga Desa Tersana meminta agar Aiptu Danu kanit reskrim Polek Pabedilan untuk dilakukan tindakan tegas dan dipindah tugaskan dari Polsek Pabedilan, karena diduga sering kali melakukan tangkap lepas pelaku kejahatan dengan diuangkan jutaan rupiah, “ujar narasumber yang namanya enggan disebutkan di media ini. (Yanto).

Edisi 223

SAMBUNGAN

www.mediarajawalinewsonline.com

Tahun 2015

15

Korupsi Bansos, Wakil Bupati Cirebon Diciduk Kejagung Sambungan dari hal 1

kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Tasiya Soemadi Al Gotas masih menjadi ketua DPRD Kabupaten Cirebon, negara dirugikan Rp 1,8 miliar.

Bupati Cirebon Drs. H. Sonjaya Purwadi Sastra saat diminta komentarnya atas ditangkapnya Tasiya mengatakan “Saya juga tersentak kaget setelah mendapatkan kabar kalau Tasiya Soemadi ditangkap dijemput paksa oleh pihak Kejagung

di Rusun Muara Pluit di Jakarta, masalahnya Senin pagi beliau berpamitan mau berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Kejagung, namun kenapa ada di Rusun Muara Pluit, disitulah saya tersentak kagetnya, kami atas nama Bupati Cirebon segalanya menyerahkan kepihak penegak hukum dalam kasus yang sedang menimpa Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi, “ujarnya kepada media ini.

Sebelum wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas ditetapkan sebagai tersangka, Dua ter-

sangka lain yang juga kader PDIP Cirebon, yakni DPC Koordinator Penyerahan Bansos Subekti Sunoto dan Emon Purnomo telah ditahan di Rutan Salemba cabang Rutan Kejagung, begitu penjelasan Widyo Pramono Jaksa muda pidana khusus kepada Media Rajawali News.

Kapuspenkum Tony Tribagus Spomtana menyatakan penangkapan dilakukan, karena tersangka tidak memiliki itikad baik, karena sudah tiga kali dipanggil secara patut, tidak dipenuhi tanpa keterangan.

“Ini yang menjadi dasar kita un-

tuk mengamankan dia. Yang kemudian dibawa ke Gedung Bundar, Kejaksaan Agung guna diperiksa dan diambil langkah hukum berikutnya,” jelas Tony, di Kejagung, Senin (18/5). Pukul 20.00 tersangka dijebloskan ke Rutan Salemba cabang Rutan Kejagung.

ORANG-ORANG KUAT Penangkapan ini sempat berjalan tegang dan alot, sebab Gatos diduga didampingi sejumlah orangorang kuat di Rusun Muara Baru tersebut.

Namun, petugas Intelijen Kejaksaan Agung dibantu jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara sudah masuk terlebih dahulu dan akhirnya operasi penangkapan Ketua DPC PDIP Cirebon tersebut, berjalan damai dan lancar tanpa kekerasan.

Sebenarnya, Kejagung sudah lama ingin menahan seperti dua tersangka lainnya, dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Cirebon. Namun terbentur adanya Undang Undang Pemerinthan Daerah, yang mengharuskan Kejagung

memberitahukan soal langkah kepolisian ke Kementerian Dalam Negeri.

Mendagri Tjahjo Kumolo, lalu menjelaskan ketentuan UU Pemda tentang penahanan kepala dearah cukup diberitahukan ke Kemendagri.

Siapa lagi yang akan menyusul berikutnya, Hotel Prodeo sudah menunggu tikus-tikus berdasi yang diduga melakukan korupsi menggrogoti uang rakyat dan negara. (Andiyanto/net)

Perkebunan Kelapa Sawit PT. GSSL Musi Rawas Diduga Rampok Tanah Sambungan dari hal 1

PT. WHW LANGGAR ATURAN IMB BANGUN DULU BARU URUS IJIN Sambungan dari hal 1

salah satu jenis perijinan adalah IMB, dalam proses ijin melibatkan Team Teknis dari SKPD terkait (PU, LH) dengan persyaratan yang lengkap dan benar, kalau udah lengkap dan benar langsung kita terbitkan,” kata H. Saidjol. Kenapa IMB PT. WHW baru diurus sekarang, sedangkan PT. WHW sudah masuk Kec.Kendawangan sekian tahun Pak? Dijawab H. Saidjol,” Sebenarnya PT. WHW pada pertenggahan tahun 2014 ada mengajukan pembuatan IMB, cuma persyaratannya belum lengkap, Amdalnya belum ada pada waktu itu. “Kenapa baru tahun 2014 mengurus ijinnya Pak, bukannya dari awal sebelum di bangun? Dijawab H. Saidjol,” itu bisa aja, karena PT. WHW awalnya sudah Ekspos ke Pemda,”timpalnya Ka. KPT H. Saidjol.

Bangunan PT. WHW sudah di bangun sejak tahun 2013 tanpa mengantongi ijin IMB, hukum darimana yang mengijinkan membangun tanpa IMB, setelah dipermasalahkan dan dipertanyakan tentang ijin IMB oleh Team Rajawali, IMB PT. WHW baru di urus untuk menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan PT. WHW tersebut, sudah benarkah Bangunan yang dibangun tahun 2013 tanpa memiliki ijin IMB baru tahun 2015 di urus IMBnya. Negara Luar sangat besar peluang dan enak untuk berinvestasi rekomendasi ijin di Kab.Ketapang Kalbar, karena hutan dan kawasan

apapun bisa mereka rusak dan luluh lantakann dulu. Setelah luluh lantak baru urus izin, rusak dulu dan bangun dulu, baru urus izinnya, semua bisa diatur walaupun sah dan meyakinkan dengan modus kekuasaan dan jabatan.

Rajawali News’’ Pelayanan Terpadu menerbitkan ijin IMB berdasarkan SKPD dari Tata Ruang Arahan dari Dinas PU, dugaan penerbitan SKPD izin bangunan dari Bag. Tata Ruang Dinas PU terindikasi dalam kawasan izin kebijakan pribadi karena kekuasaan. PT. WHW rusak lokasi, bangun dulu, baru urus izin. Disinyalir SKPD penerbitan arahan Tata Ruang yang mana di ekomodir dan di poles Dinas PU Ketapang Kalbar untuk satu perusahaan Kelas Yahuut PT. WHW untuk kepentingan Individu. Salah satu contoh orang Asing membangun di kawasan Kab. Ketapang Kalbar di depan mata tidak ada keterbukaan untuk Publik dan rakyat Ketapang, seperti di PT. WHW Kec.Kendawangan, masyarakat Ketapang susah dan menjerit menangis tanpa air mata, untuk bekerja saja tidak bisa alasan PT.WHW semua tenaga kerja harus diajukan ke pusat, akan tetapi kenapa orang asing dari Beijing enak bekerja, coba kita ke Beijing RRC bekerja harus pakai ijin jelas, jadi TKW hidup segan mati enggan. Kalau orang Asing di Kab. Ketapang Kalbar Makmur dan Mantaap’’ berinflikasi dan berinvestasi.*** (Yn. 0086)

WARNIASIH KEPALA DESA CIGINTUNG KAB.SUMEDANG BERJIWA PREMAN SAMBIL MEROKOK SAAT DI KONFIRMASI

TANGKAP WARNIASIH...

Sambungan dari hal 1

dah tidak heran lagi tentang pengadaian tanah carik.

Uang tersebut saya anggarkan untuk bangun desa apalagi pembuatan sertifikat prona ya karena desa kami tidak pernah dapat anggaran dari pemerintah Kabupaten buat desa Cigintung.

Makanya kami minta uang untuk mengurus prona untuk yang berdomisili desa Cigintung sekitar Rp.400.000,kalau di luar domisili desa Cigintung Rp.750.000, katanya ada gelombang ke dua sekitar Rp.1.250.000, buat yang ngurus perona tersebut uang tersebut buat biaya

kami tidak masuk ke kas desa.

Keesokan harinya Kuwu Cigintung bernama WARNIASIH membayar para oknum wartawan HK yang bernama APIP yang selalu meneror wartawan ini dengan bahasa binatang yang selalu mengancam keselamatan wartawan ini, selalu tiap hari meneror dengan no yang tidak bisa di lacak tersebut supaya kebobrokan selama ini tidak tercium oleh pihak penegak hukum, di minta Kejaksaan dan Kapolres Sumedang untuk minindaklanjuti tentang permasalahan penggadaikan tanah carik dan prona.( Tim V RD ) bersambung edisi selanjutnya

dalam pelaksanaan pembebasan lahan kebun milik masyarakat diduga tidak mengacu pada aturan yang ada yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 tahun 2009 tentang tarif nilai ganti kerugian atas pemekaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, bangunan diatasnya akibat operasi, eksplorasi, eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya.

Sebagaimana yang diceritakan oleh beberapa orang pemilik lahan kebun yang diantaranya mengaku bernama Iskandar,dikatakannya “Kami 10 bersaudara memiliki 200 hektar tanah yang telah dibebaskan

oleh PT.GSSL dengan harga Rp.5,5 juta rupiah saja perhektarnya itupun sudah termasuk tanam tumbuh yang ada diatasnya, kemudian ada 27 hektar dan 5 hektar yang belum dibebaskan, dan memang persil tanah tersebut tidak satu hamparan akan tetapi berjauhan jaraknya. “tegasnya” Anehnya PT.GSSL telah berani-beraninya merusak tanah kebun kami tersebut, peristiwa pengrusakan dan perampasan tanah kami ini telah kami adukan kepada pihak kepolisian Resort Musi Rawas dengan Surat Tanda Bukti Laporan ;STPL/228/2012/SUMSEL/RESKRIM akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya, karena kami sekeluarga merasa telah dirugikan ser-

ta dilecehkan maka kami berinisiatif memasang portal diatas tanah kami yang telah dijadikan jalan oleh PT.GSSL namun akibat pemortalan jalan diatas lahan kebun milik kami tersebut pihak perusahaan melapor kekepolisian sehingga pada tanggal 26-12-2013 kami dipanggil Kepolisian Resort Musirawas dengan Surat Panggilan ;S-Pgl/850/XII/2013/ Reskrim sebagai saksi, kemudian pada tanggal 03-10-2014 saya dijadikan tersangka melanggar pasal 378 dan 385 KUHP sembari menunjukkan Surat panggilan dari Kepolisian ;S-pgl/901/IX/2014/Reskrim disusul panggilan kedua, S-Pgl/1179/ XII/2014/Reskrim.

Yang teramat kami sesalkan adalah keberpihakan Pemerin-

tah Kabupaten Musirawas kepada PT.GSSL sangatlah kelihatan bahkan Bupati Musirawas telah mengibaratkan kami sebagai seekor kambing yang akan melawan gajah padahal kami hanya mempertahankan hak-hak kami, mudah-mudahan kedepannya kami akan mendapatkan rasa keadilan itu dari pihak-pihak yang berkompeten lainnya. toh jelas diatur didalam UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian, kemudian setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. *ndo

Rincian Saldo Piutang Umum RSUD Kabupaten Subang Tidak Jelas Sambungan dari hal 1

Tahun 2011 tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk mengetahui tagihan per pasien; c. Untuk Tahun 2011, terdapat 137 orang pasien yang mendapatkan pelayanan selama Tahun 2011 dengan total tagihan sebesar Rp278.182.174,00 dan pembayaran sebesarRp92.652.468,00 sehingga masih tersisa piutang sebesar Rp185.529.706,00. Daftar piutang pasien Tahun 2011 dapat dirinci nama pasien dan nomor medical record-nya. d. Untuk menampung cicilan dan jaminan, RSUD Kabupaten Subang membuka rekening transitory di BJB. Hasil uji silang antara Rekening Koran Transitory dengan Laporan Piutang Umum Tahun 2012 menunjukkan bahwa laporan piutang yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan pada saat dicocokkan dengan rekening transitory, terdapat beberapa masalah sehing-

ga sulit untuk dibandingkan.

Masalah tersebut yaitu: 1) Nama pasien tidak lengkap dan nomor medical record (kode CM) tidak diketahui; 2) Terdapat pasien yang diketahui sudah melakukan pembayaran sebesar Rp15.263.000,00 namun tidak diketahui jumlah tagihannya (Rincian pada Lampiran 3).

Berdasarkan hasil penelusuran catatan dan dokumen piutang umum yang disajikan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Subang sebesar Rp2.113.952.357,00, BPK tidak dapat meyakini keandalan Piutang Umum RSUD Kabupaten Subang sebesar Rp1.928.422.651,00 (Rp2.113.952.357,00 - Rp185.529.706,00).

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang yang menyatakan bahwa: 1) Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundangundangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode ber-

jalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya; 2) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; Kondisi tersebut mengakibatkan saldo piutang retribusi (yang telah direklasifikasi menjadi piutang lainnya) sebesar Rp1.928.422.651,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut terjadi karena: a. Lemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Direktur RSUD Kabupaten Subang; b. Kepala Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Subang tidak tertib dalam menatausahakan dokumen piutang pajak daerah; c. Pejabat Penatausahaan Keuangan

di RSUD Kabupaten Subang tidak cermat dalam menyajikan piutang lainnya dalam Neraca per 31 Desember 2012.

Pemerintah Kabupaten Subang Belum Sepenuhnya Dapat Merinci Saldo Piutang Layanan di RSUD dan Belum Menerapkan Kebijakan Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Subang menyajikan saldo Piutang Lainnya dalam Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp33.224.094.048,49.

Piutang Lainnya tersebut merupakan piutang layanan di RSUD Kabupaten Subang termasuk diantaranya adalah piutang umum pasien sebesar Rp2.413.150.298,00.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 18.B/LHP/XVIII. BDG/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013, BPK mengungkapkan bahwa rincian saldo piutang umum RSUD tersebut belum dapat disajikan dan belum ada perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Saldo Piutang Pasien RSUD sebesar Rp2.113.952.357,00 [red] bersambung ke edisi berikutnya

Periksa dan Tangkap Pejabat Negara yang telah melakukan pembiaran terhadap asset negara (speed boat) di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat yang kini menjadi rongsokan, Aparat terkait setempat seolah “tutup mata” alias pura pura buta.*ndo

IMIGRASI SEGERA TANGKAP DONG JANG CHOI...

Sambungan dari hal 1

Dong Jang Choi tidak pernah menetap tinggal di satu tempat, salah satu Ketua RT setempat mengatakan pernah meminta Identitas tetapi selalu alasan sedang di Fotocopy dan diduga ada kecurigaan beberapa kali melihat seorang perempuan yang bernama Endang selalu di bawa kemana Dong Jang Choi pergi hingga diajak ke tempat kerja, se-tahu saya yang perempuan ini bekerja di sebuah tempat karokean yang kebanyakan orang asing ya kita sebut aja P.S.K beberapa tahun kemudian pindah kembali ke Jembatan Kosong wilayah Cileungsi Bantar Gebang Pangkalan 6. Di tahun 2009 Dong Jang Choi menikah di bawah tangan (NIKAH SIRIH) dan beberapa saksi pernikahan tidak menan-

datangani surat tersebut.

Para saksi pernikahan Menurut pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( UUP ) yang di maksud dengan perkawinan campuran adalah Perkawinan antara antara dua orang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia. selanjutnya,menurut Pasal 58 UUP bagi orang orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara cara yang telah di tentukan dalam Undang Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Ironisnya saat Media ini konfirmasi terhadap Dong Jang Choi ia tidak mau menghadapinya, hanya di wakili terhadap istrinya bernama Endang Widiati Lestari sambil membawa dokumen Foto Copyan, berisi segelintir Paspor dan Visa yang hanya halaman depannya saja, diduga memakai PASPOR TURIS / PELANCONG. selama ini pihak Dong Jang Choi mempunyai saham yang di kelola oleh Istrinya Bernama Endang Widiati Lestari di PT 3 PUTRA, ia mengaku baru 25 hari membuka PT 3 PUTRA dan saya pun sangat mengenal dari pihak DISNAKER dan pihak IMIGRASI, kami pun sudah sering di datangi pihak DISNAKER dan tidak ada masalah termasuk suami saya “kata Endang”.

Dalam Pasal 276 barang siapa

memalsukan legalitas atau dokumen W.N.A mendapatkan sangsi Pidana atau pemalsuan surat surat.

Diminta pihak Imigrasi dan Kepolisian setempat segera memproses tentang adanya Warga Negara Asing yang Bernama Dong Jang Choi dengan permasalahan Paspor dan Visa saat ini belum bisa menunjukkan keasliannya alias FIKTIF, Menurut Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta sangat menyalahi aturan UUP yang berbeda warga negara Asing dan warga negara Indonesia yang tidak mengikuti peraturan negara republik indonesia, sangat jelas akan segera di proses ke absahaan tentang perkawinan tersebut, jelas sudah menyalahi aturan Pemerintah Republik Indonesia. [red]

DIBURU KORUPSI PENJAJAH RAKYAT DAN

Edisi 223 TAHUN 2015

PENGHIANAT BANGSA

16

ANDA MEMILIKI INFORMASI DAN DATA PEJABAT KORUPSI

KIRIMKAN KE e-mail: rajawalinewsredaksi@gmail.com dapat dipastikan diekspos di Media Rajawali News

ADVETORIAL

Seluruh jajaran anggota DPRD Tanggamus yang menghadiri Paripurna HUT Tanggamus ke 18 Tahun turut hikmat menyanyikan lagu Indonesia raya.

Seluruh Anggota DPRD Tanggamus beserta jajaran Uspida dan kepala Satker hikmat mengikuti jalannya paripurna HUT Tanggamus ke 18 tahun.

Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan, S.T memberikan sambutan pada Paripurna HUT Tanggamus ke 18 tahun.

Sekdakab Tanggamus Hi. Mukhlis Basri, Bupati Pringsewu Hi. Sujadi Sadad, Kapolres Tanggamus AKBP Dedi Supriyadi dan Dandim 0424 Tanggamus letkol. Inf Kristomei Sianturi, sesekali mengembangkan senyumanya di sela-sela Paripurna HUT Tanggamus ke-18 tahun.

Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pdi, Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan, S.T, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos, Wakil Ketua I Drs.Rusli Shoheh hikmat menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pada Paripurna HUT Tanggamus Ke-18 Tahun.

RAPAT Paripurna DPRD MEMPERINGATI HUT Kabupaten Tanggamus ke 18 Tanggamus, Rajawali NewsSabtu 21 Maret 2015 kemarin, Kabupaten Tanggamus mulai memasuki usia 18 tahun. Ibarat seorang remaja, usia tersebut berarti meninggalkan masa remaja dan bersiap memasuki masa dewasa. Dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Tanggamus ke 18 tersebut dan sekaligus HUT Provinsi Lampung ke 51, maka Senin (23/3), DPRD Tanggamus melaksanakan Rapat Paripurna. Yang disusul pemotongan tumpeng bertemakan “Dengan Semangat HUT ke-18 Tanggamus, Kita Tingkatkan Disiplin dan Prestasi Kerja, Menuju Masyarakat Tanggamus yang Sejahtera, Agamis, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan.”

Paripurna di ruang rapat DPRD Tanggamus, dipimpin Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, S.Sos didampingi unsur wakil ketua. Sedangkan dari Pemkab Tanggamus, Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan, ST, Wabup H. Samsul Hadi, M.Pdi, Sekda H.Mukhlis Basri, ST, MT, M.Si dan Bupati Pringsewu H.Sujadi Saddad. Turut menghadiri Kapolres Tanggamus AKBP Dedi Supriyadi, Dandim 0424/Tgm Letkol (Inf) Kristomei Sianturi, Kajari Kotaagung Bahrudin,SH,MH, Ketua PN Srutopo Mulyono< SH,MH, Hadir juga Ketua TP PKK Tanggamus, Hj. Dewi Handajani, SE,MM, Wakil Ketua TP PKK Hj. Afillah, S.PDi, Ketua DWP Hj. Ida Nirwana Basri.

Dalam sambutan saat paripurna, Heri Agus Setiawan mengatakan, memasuki 18 tahun, Kabupaten Tanggamus, masih memiliki banyak tantangan dalam segala bidang. Khususnya bidang pembangunan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, dan lainnya. Baik pemerintah maupun masyarakat, dituntut untuk mampu berupaya mengurangi beban biaya hidup dan fasilitas peningkatan bagi kelompok masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan dasar.

“Kendati demikian, berbagai tantangan tersebut menyertai proses pembangunan dari tahun ke tahun untuk bertumbuh dewasa, dan semakin mampu menghadapi berbagai ujian, untuk mewujudkan citacita luhur mensejahterakan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, akan tercapai masyarakat Tanggamus yang tangguh, agamis, dalam suasana dan tatanan daerah yang aman, tertib, lestari, dan mandiri,” harapnya.

Heri Agus Setiawan mengajak segenap undangan rapat serta seluruh masyarakat, supaya menjadikan momentum peringatan HUT ke18 Tanggamus, sebagai sarana untuk terus melanjutkan pembangunan. Dia optimis, dengan bersama merapatkan barisan, menyatukan gerak dan langkah dalam melanjutkan pembangunan Tanggamus, semua cita-cita luhur akan tercapai.

Sementara itu Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST

menyebutkan, peringatan HUT ini merupakan perwujudan rasa syukur, atas segala karunia Allah SWT yang dilimpahkan pada Bumi Begawi Jejama. Bupati juga mengajak semua pihak untuk merefleksikan dan mengevaluasi, apa yang sudah diperbuat pemerintah dan DPRD. Kemudian, melakukan upaya-upaya pembenahan diri, supaya memperoleh hasil maksimal bagi kabupaten.

“Saat ini, Kabupaten Tanggamus berusia 18 tahun, telah banyak kemajuan pembangunan yang berhasil dilaksanakan dari waktu ke waktu. Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia melambat, namun di Tanggamus pada 2012, perekonomian bertumbuh sebesar 7,13%. Lalu pada 2013, kembali bertambah menjadi 8,08%. Artinya Kabupaten Tanggamus menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” katanya.

Kompleksnya berbagai permasalahan, mulai dari beragamnya tuntutan masyarakat, meningkatnya intensitas dan kapasitas pembangunan, tambah bupati, merupakan hal yang tidak mudah. Namun dia mengajak, dengan tingginya semangat dan rasa cinta pada Tanggamus, semua itu akan terwujud.

Bambang juga menegaskan, program-program prioritas tetap dilanjutkan, khususnya program yang memiliki keberpihakan pada masyarakat Tanggamus. (adv)

Hi. Aswari dari Kemenag Tanggamus memimpin do’a dalam paripurna HUT Tanggamus ke 18 tahun.

Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan, ST memberikan potongan nasi tumpeng pertama kepada Bupati Pringsewu Hi. Sujadi Sadad.

Dandim 0424 Tanggamus letkol. Inf Kristomei Sianturi meberikan nasi tumpeng kepada Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos.

Kapolres Tanggamus AKBP Dedi Supriyadi diberikan nasi tumpeng oleh Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pdi

Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan,ST memberikan nasi tumpeng kapada istri tercinta Hj. Dewi Handajani, SE,MM.

Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pdi nasi tumpeng kapada istri tercinta Hj. Afilah, S.PDi

Sekdakab Tanggamus Hi. Mukhlis Basri, ST,MT,M.Si memberikan nasi tumpeng kapada wakil ketua I DPRD Tanggamus Drs.Rusli Soheh.

Pemkot Prabumulih Gelar Seminar Sehari, Dalam Rangka Memperingati Hardiknas dan Hari Perpustakaan Nasional

ACARA ADAT ISTIADAT MAPAG SRI DESA RAJASINGA Indramayu, Rajawali NewsAcara Adat Istiadat Mapag Sri sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu Khususnya disetiap Desa, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali menjelang panen raya (Panen padi ).

Bagi masysrakat Desa Rajasinga Kec.Terisi Kab.Indramayu, acara Mapag Sri sudah menjadi kebiasaan ( budaya ) yang tidak bisa ditinggalkan.

Maka pada hari rabu 29/04/15 di desa Rajasinga yang bertempat di kantor balai Desa Rajasinga di adakan acara mapag sri, yang di sertai dengan

pergelaran Wayang kulit (Hidayat Jati) dari Gegesik, Kec. Cirebon dalam cerita Mapag Sri. Acara ini berjalan lancer dan meriah, masyarakat pun sangat antusias untuk mengikuti poroses adat mapag sri ini. Dan Acara adat ini Pun dihadiri oleh Kepala Desa (Julhaidir) Masyarakat Desa Rajasinga merasa senang dan berterimakasih kepada Kepala Desa ( Julhaidir ), serta berharap acara Mapag Sri ini , akan selalu diadakan setiap tahunya karena ini merupakan warisan Budaya dari Nenek Moyang, (Religius Maju dan Sejahtera). (Budi. H/Munawir)

Prabumulih, Rajawali NewsUntuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional RI, jum’at (15/5) bertempat di Pendopoaan Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah bersama dengan Tim Penggerak TPPKK Kota Prabumulih Menggelar Seminar Sehari tentang Pola Didik dan Pola Asuh Anak dengan nara sumber Dr Seto Mulyadi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kak Seto dan Tika Bisono.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Prabumulih Andriansyah Fikri SH, Ketua TP-PKK Prabumulih Ir Suryanti Ngesti Rahayu dan Wakil Ketua TP-PKK Prabumulih serta para tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut Kak Seto meminta agar para orang tua hendaknya mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan cinta.

“Saat ini sudah tidak zaman lagi mendidik anak dengan marah maupun kekerasan, sekarang ini prinsip mendidik anak adalah dengan cinta atau prilaku penuh kasih

sayang,” ujarnya.

Seto juga mengharapkan peran pemerintah daerah dalam pribadi setiap anak sehingga menjadi baik dan cerdas, pemerintah bisa memberikan hak anak mendapat pembelajaran bagus dengan menyediakan fasilitas menunjang menimba ilmu.

Lebih jauh Kak Seto menyampaikan beberapa uraian tentang mendidik anak dengan cinta. “Suasana kasih sayang mau menerima sebagaimana adanya, menghargai potensi anak, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik,

semua sungguh merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul dimasa yang akan datang.

Inilah yang perlu kita persiapkan pada anak-anak, guna mengisi millennium ketiga, yang berdasarkan kecerdasan yang meliputi, kecerdasan anak, kecerdasan matematika-logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musical, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, keceradasan inter-personal, kecerdasan intra-personal, kecerdasan naturalis, kecerdasan emosional, kecerdasan spriritual,”paparnya. (*)