Lkpj 2011 by rahan.rama

LKPJ LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011

2011

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rakhmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Akhir Tahun Anggaran 2011 dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LKPJ Tahun 2011 memiliki makna yang strategis,

karena merupakan

LKPJ Tahun ke-4 dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 20072012 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dijelaskan bahwa

LKPJ

merupakan

laporan

pencapaian

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)

(progress tahun

report) anggaran,

disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari setelah disampaikan oleh Gubernur. Hasil pembahasan DPRD berupa Rekomendasi kepada Pemerintah

Daerah

yang

dapat

dipergunakanuntuk

perbaikan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun berikutnya.

Dalam buku LKPJ ini disajikan data capaian pada tahun 2011 yang mengindikasikan pencapaian kemajuandalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.Keberhasilan pembangunan daerah yang telah dicapaipada tahun 2011 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

DAFTAR ISI

Kata pengantar

Daftar Isi

iii

Daftar Gambar

viii

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN

I-1

A. DASAR HUKUM

I-1

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PROVINSI DKI JAKARTA

I-3

1. Sejarah Kota Jakarta

I-3

2. Dasar Hukum Pemprov DKI Jakarta

I-8

C. GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA 1. Kondisi Geografis

I-8 I-8

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

I-9

b. Iklim

I-11

c. Geologi

I-13

2. Kondisi Demografis

I-18

3. Kondisi Ekonomi

I-19

a. Potensi Unggulan Daerah

I-19

b. Pertumbuhan Ekonomi

I-25

c. Inflasi

I-25

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. VISI DAN MISI

II-1 II-2

1. Visi

II-2

2. Misi

II-2

B. STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

II-5

1. Tujuan Pembangunan Daerah

II-5

2. Strategi Pembangunan Daerah

II-5

3. Pendekatan

II-8

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

iii

C. PRIORITAS DAERAH

II-8

1. Program Dedicated

II-9

2. Prioritas Pembangunan Menurut Urusan

II-10

3. Prioritas Pembangunan Wilayah

II-30

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

III-1 III-3

Kebijakan Pendapatan Daerah

III-3

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

III-4

a. Pendapatan Asli Daerah

III-5

b. Dana Perimbangan

III-10

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

III-11

Permasalahan dan Solusi

III-13

a. Permasalahan yang Dihadapi

III-13

b. Solusi

III-15

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

III-16

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

III-16

Target dan Realisasi Belanja

III-17

Permasalahan dan Solusi

III-20

a. Permasalahan

III-20

b. Solusi

III-21

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

III-22

Kebijakan Pembiayaan

III-22

Target dan Realisasi Pembiayaan

III-22

a. Penerimaan Daerah

III-22

b. Sumber Pengeluaran Daerah

III-23

c. Permasalahan dan Solusi

III-24

D. DANA CADANGAN DAERAH

III-24

E. IKHTISAR APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011

III-25

III-26

PERHITUNGAN SiLPA TAHUN 2011

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH A. PROGRAM DEDICATED

IV-1 IV-1

Pengendalian Banjir

IV-1

Pembangunan Perhubungan dan Transportasi

IV-2

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

Penanggulangan Polusi

IV-5

Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat

IV-7

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

IV-10

Pengembangan Budaya Keragaman

IV-12

Penerapan Kaidah Good Governance

IV-15

Pengelolaan Bencana

IV-17

Antisipasi Perubahan Iklim

IV-19

B. PROGRAM PRIORITAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

IV-20

Urusan Pendidikan

IV-20

Urusan Kesehatan

IV-25

Urusan Pekerjaan Umum

IV-34

Urusan Perumahan Rakyat

IV-39

Urusan Penataan Ruang

IV-41

Urusan Perencanaan Pembangunan

IV-43

Urusan Perhubungan

IV-47

Urusan Lingkungan Hidup

IV-52

Urusan Pertanahan

IV-59

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

IV-60

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV-64

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

IV-67

13. Urusan Sosial

IV-73

14. Urusan Ketenagakerjaan

IV-78

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

IV-82

16. Urusan Penanaman Modal

IV-84

17. Urusan Kebudayaan

IV-88

18. Urusan Olahraga dan Pemuda

IV-93

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

IV-96

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

IV-99

21. Urusan Ketahanan Pangan

IV-106

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IV-109

23. Urusan Statistik

IV-111

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

24. Urusan Kearsipan

IV-112

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

IV-114

26. Urusan Perpustakaan

IV-117

27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

IV-119

28. Urusan Pariwisata

IV-126

29. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan

IV-130

30. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

IV-136

C. PROGRAM PRIORITAS WILAYAH

IV-141

Kota Administrasi Jakarta Pusat

IV-141

Kota Administrasi Jakarta Utara

IV-142

Kota Administrasi Jakarta Barat

IV-143

Kota Administrasi Jakarta Selatan

IV-145

Kota Administrasi Jakarta Timur

IV-146

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

IV-147

D. PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGâ&#x20AC;&#x2122;s)

IV-149

E. PENCAPAIAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

IV-157

DAMPAK PEMBANGUNAN DAERAH

IV-158

1. Indeks Pembangunan Manusia

IV-158

2. Indikator Ekonomi Makro

IV-159

a. Ekonomi

IV-159

b. Investasi

IV-169

3. Indikator Makro Sosial

IV-170

a. Jumlah Penduduk

IV-170

b. Jumlah Keluarga Miskin

IV-171

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

IV-171

d. Angka Melek Huruf

IV-173

e. Angka Partisipasi Sekolah

IV-173

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

V-1

A. DASAR HUKUM TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

V-1

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

V-2

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Instansi Pelaksana

V-2

2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

V-3

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

V-5

D. DEKONSENTRASI

V-6

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

V-15

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH / KOTA 1. Kerjasama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang,

VI-1 VI-1 VI-1

Bekasi,Cianjur (Bodetabekjur) 2. Kerjasama DKI Jakarta dengan Provinsi se-Jawa Bali

VI-4

3. Kerjasama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU)

VI-9

4. Kerja Sama Multirateral Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia( APPSI)

VI-10

5. Kerjasama Luar Negeri

VI-10

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2010

BAB VII PENUTUP

VI-13

VII-1

LAMPIRAN

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Gambar I.2 Gambar I.3 Gambar I.4 Gambar I.5 Gambar II.1 Gambar II.2 Gambar II.3 Gambar II.4

Peta pembagian wilayah DKI Jakarta Sungai, Kanal dan Flood Way yang mengaliri DKI Jakarta Potongan Melintang Selatan-Utara Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur Peta Kemiringan Lereng Jabodetabek

I-9 I-10

Kerangka Pembangunan DKI Jakarta menurut RPJMD 2007-2012 Pembangunan DKI Jakarta Menurut Issue Dedicated Pembangunan DKI Jakarta Menurut Urusan Pemerintah Pembangunan DKI Jakarta Menurut Prioritas Wilayah

II-1

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

I-14 I-15 I-17

II-10 II-11 II-30

viii

DAFTAR TABEL Tabel I.1 Tabel I.2 Tabel I.3 Tabel I.4 Tabel I.5 Tabel III.1 Tabel III.2 Tabel III.3 Tabel III.4 Tabel III.5 Tabel III.6 Tabel III.7 Tabel III.8 Tabel III.9 Tabel III.10 Tabel III.11 Tabel III.12 Tabel III.13 Tabel IV.1 Tabel IV.2 Tabel IV.3 Tabel IV.4 Tabel IV.5 Tabel IV.6

Tabel V.1 Tabel V.2

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta menurut Golongan Barang (Juta US$) Inflasi DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007-2011 Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%) Tahun 2007-2011

I-11

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanTahun Anggaran 2011 Realisasi pengelolaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2011 Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2011 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Jenis Pajak Hiburan yang Mengalami Penurunan Tarif Tahun 2011 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2011

III-4 III-6 III-7 III-8

Status Capaian Tujuan MDGs DKI Jakarta PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Menurut Pengeluaran Usaha Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Menurut Pengeluaran Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Laju Pertumbuhan (%) PDRB Tahun 2007-2011 Menurut Lapangan Usaha

IV-149 IV-161

Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2011 Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011

V-3

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

I-18 I-22 I-25 I-26

III-9 III-10 III-11 III-12 III-14 III-18 III-20 III-25 III-26

IV-162 IV-164 IV-165 IV-168

V-7

Tabel VI.1 Tabel VI.2

Alokasi Belanja Hibah per Kota/Kabupaten Tahun 2011 Bantuan Hibah Operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Tahun 2007-2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

VI-2 VI-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Grafik I.2 Grafik I.3 Grafik I.4 Grafik I.5 Grafik I.6 Grafik I.7

Grafik IV.1 Grafik IV.2 Grafik IV.3 Grafik IV.4 Grafik IV.5 Grafik IV.6 Grafik IV.7 Grafik IV.8

Suhu Maksimum, Suhu Minimum dan Suhu Rata-Rata di DKI Jakarta, 2010 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta (Juta US$) Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta (Juta US$) Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan (Juta US$) Impor Melalui DKI Jakarta menurut Negara (Juta US$) Impor melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang Tahun 2010 dan 2011 (Juta US$)

I-12

Grafik IPM DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2007-2011 PDRB â&#x20AC;&#x201C; Harga Berlaku (Triliun Rp) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas DKI Jakarta dan Nasional (Juta Rupiah) PDRB-Harga Konstan 2000 (Triliun Rp) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas (Juta Rp) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) DKI Jakarta dan Nasional, 2007-2011 Investasi PMA dan PMDN DKI Jakarta Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah 20102011 (%)

IV-159 IV-160 IV-162

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

I-19 I-20 I-21 I-21 I-23 I-24

IV-163 IV-166 IV-167 IV-169 IV-172

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN A.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 17 ayat (1), disebutkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 untuk dibahas secara internal oleh DPRD. Hasil pembahasan dimaksud diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Landasan penyusunan LKPJ tahun 2011 meliputi : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 1 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Rencana Pembangunan Daerah 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 2 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011

Selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ Gubernur Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Kebijakan Pemerintahan Daerah

BAB III

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB V

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

BAB VI

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

BAB VII

Penutup

DASAR HUKUM PEMBENT UKAN PROVINSI DKI J AKART A 1. SEJ ARAH KOT A J AKART A Pada awal abad ke-XIV di daerah Jawa Barat, yang terletak di dekat kota Bogor sekarang, berdiri sebuah kerajaan bernama Pajajaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja.

Di Muara kali Ciliwung yang

merupakan batas sebelah Utara Kerajaan Pajajaran terletak sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang pada waktu itu berfungsi sebagai kota perdagangan. Pada masa itu sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka

dikuasai

oleh

bangsa

Portugis,

yang

selalu

berusaha

mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara. Tahun 1522 utusan Portugis tiba di Sunda Kelapa, dengan maksud mengadakan persahabatan dengan Raja Pajajaran. Maksud perutusan Portugis itu disambut baik oleh raja Pajajaran, karena mengharapkan bantuan apabila ada bahaya dari kerajaan-kerajaan lain yang sedang

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 3 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

berkembang di Jawa bagian timur pada waktu itu. Beberapa tahun kemudian kerajaan Demak yang cukup dikenal dengan kekuatan agama Islamnya

mengadakan

perluasan

kekuasaan

dan

menyebarkan

pengaruhnya ke sebelah Barat. Falatehan seorang guru agama terkenal dari Kerajaan Demak, dapat merebut Banten dan Sunda Kelapa dari tangan Pajajaran dengan bantuan tentara Portugis. Sebelumnya Kerajaan Pajajaran telah memberikan persetujuan kepada Portugis untuk mendirikan benteng pertahanan. Kedatangan tentara Portugis untuk merealisir pembangunan benteng menimbulkan perang terbuka dengan tentara Islam Demak, yang merupakan musuh kerajaan Pajajaran. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan pihak Portugis meskipun telah bekerjasama dengan Kerajaan Pajajaran. Falatehan yang segera

kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah,

menunjuk pembantunya

untuk memerintah

kota. Fatahillah

mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti â&#x20AC;&#x153;Kemenangan Akhirâ&#x20AC;? dan tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya oleh Falatehan. Pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi â&#x20AC;&#x153;Jakarta â&#x20AC;&#x153;. Kota pelabuhan Jayakarta menarik banyak pendatang asing dari Eropa, Cina dan Arab terutama pedagang dari negeri Belanda (VOC), yang menetap di Jayakarta. Tahun 1596 untuk pertama kalinya Bandar Jakarta didatangi oleh 4 buah kapal Belanda, yang akan memulai melakukan perdagangan dengan Bangsa Indonesia. Maksud Belanda ini mendapat hambatan dari Hasanuddin putra Fatahillah selaku raja Kerajaan Islam Banten, terletak sebelah barat Bandar Jakarta. Orang-orang Belanda berhasil secara paksa mendirikan sebuah Benteng disekitar teluk Jakarta yang diberi nama ' Batavia'.

Benteng

tersebut didirikan oleh Van Raay pada tanggal 20 Maret 1602 dan merupakan pusat dari persekutuan Dagang VOC untuk wilayah Hindia bagian timur. Semenjak itulah Belanda memulai penjajahannya di seluruh kepulauan Nusantara yang berjalan selama tiga setengah abad. Nama

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 4 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

“Batavia” hanya dikenal di dunia International, sedangkan penduduk aslinya mengenalnya dengan nama Betawi. Pada tahun 1611 VOC mendapat izin untuk membangun kompleks perkantoran, gudang, dan tempat tinggal orang Belanda yang berlokasi di dekat muara tepi bagian timur Sungai Ciliwung. Kemudian di lokasi ini dibangun benteng sebagai pusat perdagangan VOC, yang selanjutnya mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Tanggal 4 Maret 1621 Pemerintah Belanda membentuk Stad Batavia dan

VOC

diberi

kewenangan

oleh

Pemerintah

Belanda

untuk

melaksanakan pemerintahan Stad Batavia tersebut. Pada tahun 1799 karena alasan merugi maka VOC dibubarkan sehingga pemerintahan daerah-daerah yang selama itu dikuasai VOC diambil alih kembali oleh Pemerintah Belanda. Sejak saat itu Pemerintah Belanda menjadikan daerah-daerah bekas VOC sebagai daerah otonomi yang dinamakan Hindia Belanda di bawah pimpinan seorang Gubernur Jenderal. Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia, yang diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu). Wilayah Karesidenan (Stad) Batavia dibagi menjadi 5 (lima) wilayah yang lebih kecil, yang disebut “afdeling” (kabupaten/kota), yaitu (1) Afdeling Batavia (kota dan pinggiran kota Batavia), (2) Afdeling Meester Cornelis (sekarang Jatinegara), (3) Afdeling Tanggerang (4) Afdeling Buitenzorg (Bogor) dan (5) Afdeling Karawang. Tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 5 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Pada tahun 1922 keluar Undang-Undang (UU) tentang Pembaharuan Pemerintahan, diikuti terbitnya UU Propinsi, UU Kabupaten (Regentschap, 1924) dan UU Kota (Stadsgemeente, 1926). Selanjutnya “Gemeente Batavia” ditetapkan menjadi Pemerintahan Kota (Stadsgemeente Batavia). UU Pemerintahan Kota (Stadsgemeente) tahun 1926 menetapkan sistem pemerintahan Kota (Stadsgemeente) yang terdiri dari: (1) DPRD (Raad); (2) DPD (College van Burgemeester en Wethouders) dan (3) Walikota (Burgemeester). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan balatentara Jepang dan tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan UU Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu). Karesidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi). Kalau Stadsgemeente hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja tanpa melaksanakan urusan kepamongprajaan maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah masa Pemerintahan Jepang, “Shi” (Stadsgemeente) mengerjakan semua urusan pemerintahan, termasuk kepamongprajaan

dalam

lingkup

wilayahnya.

Urusan

pemerintahan

(pamongpraja) di dalam ‘Stadsgemeente’ yang sebelumnya diurus oleh Regent (Bupati), Wedana, Asisten-Wedana, Kepala Kampung atau Wijkmeester, sekarang diurus dan merupakan kewenangan

“Shichoo”

(Walikota). Mereka itu mejadi pegawai Shi dan menjalankan urusan pemerintahan Shi di bawah pemerintahan dan pimpinan “Shichoo”. Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut, “Gunseikan” (Kepala Pemerintahan Militer Jepang) dapat membentuk pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi). Beda pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) dengan pemerintahan kota (Shi) adalah bahwa pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) tidak di bawah Keresidenan (Syuu), melainkan langsung di bawah Pemerintahan Militer Jepang (Gunseikan). Jakarta merupakan pemerintahan kota khusus (Jakarta Tokubetsu Shi) yang dipimpin oleh

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 6 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

walikota khusus (Tokubetsu Shi), yang berarti kedudukan Jakarta meningkat dari kota (Shi) menjadi kota khusus (Tokubetsu Shi). Walikota khusus Jakarta (Tokubetsu Shichoo) dibantu oleh beberapa pegawai tinggi (Zyoyaku). Walikota dan pegawai tinggi diangkat oleh Pemerintahan Militer Jepang (Gunseikan). Selama pemerintahan militer Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia. Walikota pertama kota khusus Jakarta adalah Tsukamoto dan yang terakhir adalah Hasegawa. Setelah kemerdekaan, dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (19531960). Pada tanggal 15 Januari 1960 kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta. Pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) sebutan Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta, dengan Gubernurnya yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992). Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997).

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 7 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai

Ibukota

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Sebutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah.

2. DASAR HUKUM PEMERINT AH PROVINSI DKI J AKART A Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : a.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI J AKART A 1. KONDISI GEOGRAFIS Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi mengenai batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 8 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah Kota

Jakarta

merupakan

dataran

rendah

dengan

Gambar 1.1 Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta

ketinggian rata-rata + 7

meter

atas

permukaan laut, dan terletak pada posisi 6o 12’

Lintang

Selatan

dan 106o 48” Bujur Timur. Luas wilayah DKI

Jakarta

berdasarkan

SK Sumber : Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2011

Gubernur Nomor 171 tahun 2007 adalah 7.639,83 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.977,5 km². Di sebelah Utara Jakarta membentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way, dengan karakteristik wilayah yang sebagian besar berada di bawah permukaan air laut pasang, yang mengakibatkan rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Sementara di sebelah Barat Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten, dan di sebelah Selatan dan Timur Jakarta berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 9 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.2 Sungai, Kanal, Dan Flood Way yang Mengaliri DKI Jakarta

Sungai/Kanal

Panjang (km)

Ciliwung

46,20

Krukut

28,75

Mookervart

7,30

Kali Angke

12,81

Kali Pesanggrahan

27,30

Sungai Grogol

23,60

Kali Cideng

17,80

Kalibata Timur

30,20

Cipinang

27,35

Sunter

37,25

Cakung

20,70

Buaran

7,90

Kalibaru Barat

17,70

Cengkareng Drain

11,20

Jati Kramat

3,80

Cakung Drain

12,85

Ancol

8,30

Banjir Kanal Barat

7,60

Banjir Kanal Timur

23,00

Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007. Dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi. Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 kotamadya menjadi 1 kabupaten administrasi dan 5 kota aministrasi. Secara paralel jumlah wilayah administrasi dibawahnya juga mengalami penambahan yang semula 43 kecamatan menjadi 44 kecamatan, dan dari 265 kelurahahan menjadi 267 kelurahan. Untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Sampai dengan tahun

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 10 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

2011, jumlah RW diseluruh DKI Jakarta sebanyak 2.706 dan RT sebanyak 30.211. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km2, Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km2 , Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km2, Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km2 dan Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km2, serta Kabupaten Administrasi dengan luas daratan 8,70 km2.

Tabel 1.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi Luas Area

Kota / Kabupaten Administrasi

(kmÂ˛)

Kecamatan

Kelurahan

Jakarta Pusat

48,13

394

4.642

Jakarta Utara

146,66

431

5.023

Jakarta Timur

188,03

700

7.871

Jakarta Selatan

141,27

577

6.141

Jakarta Barat

129,54

580

6.409

Kep. Seribu

8,70

125

662,33

267

2.706

30.211

Jumlah

Sumber : diolah dari Jakarta Dalam Angka 2011 BPS DKI Jakarta dan Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta

b. Iklim Sebagaimana di Indonesia pada umumnya, Jakarta beriklim tropis dengan karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 mm per bulan. Sedangkan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 mm. Cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 11 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Suhu udara harian rata-rata di daerah pantai umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Suhu harian rata-rata berkisar antara 26 – 28° C. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Hal tersebut dapat dipahami oleh karena perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti halnya wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah Tingkat curah hujan pada daerah Provinsi DKI Jakarta curah hujan relatif rendah dan terbagi dua zona yaitu zona utara dengan rata-rata curah hujan sekitar 1.500 – 2.000 mm/tahun dan zona selatan dengan rata-rata curah hujan sekitar 2.000 – 3.000 mm/tahun. Semakin ke hulu, curah hujan ini semakin tinggi dengan daerah Depok memiliki curah hujan sekitar 3.000 – 3.500 mm/tahun, daerah Cibinong memiliki curah hujan sekitar 3.500 – 4.000 mm/tahun, dan daerah Bogor memiliki curah hujan 4.000 – 4.500 mm/tahun. Daerah Gunung Salak dimana sungai Ciliwung berhulu memiliki curah hujan diatas 4.500 mm/tahun.

Grafik 1.1 Suhu Maksimum, Suhu Minimum dan Suhu Rata-Rata di DKI Jakarta, 2010

Sumber : Jakarta Dalam Angka 2011 BPS Provinsi DKI Jakarta

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 12 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Kondisi klimatologi ini seiring dengan adanya pemanasan global telah mengalami perubahan. Pemanasan global telah menyebabkan semakin tidak meratanya pola temperatur dan tekanan udara secara spasial. Sebagai akibatnya muncul fenomena cuaca ekstrem, badai tropis yang semakin sering, dan pergeseran musim. Hasil analisis BMKG dari pengolahan data selama 50 tahun menunjukkan bahwa akan semakin tingginya intesitas siklon tropis terutama di Samudera Hindia, perubahan panjang musim, dan awal musim hujan/musim kemarau, kenaikan suhu laut dan kenaikan permukaan laut. Untuk Provinsi DKI Jakarta diperkirakan adanya kecenderungan terjadinya awal musim hujan semakin maju sementara awal musim kemarau semakin mundur. Hal ini menyebabkan musim hujan di Jakarta semakin memanjang dan musim kemarau semakin memendek, walaupun dalam kadar yang tidak terlalu tinggi (0,1 â&#x20AC;&#x201C; 0,3 hari pertahun). c. Geologi Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kirakira 80 m dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 m dan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 m. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 13 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.3 Potongan Melintang Selatan-Utara

Sumber : Naskah Akademis RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

Seluruh daerah terdiri dari endapan Pleistocene terdapat Âą 50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10â&#x20AC;&#x201C;25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8â&#x20AC;&#x201C;15 m, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 m.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 14 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.4 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur

Sumber : Sawarendro

Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut : ď&#x201A;ˇ Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin ke arah Utara mendekati pantai berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 m dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirankan mencapai 300 m. ď&#x201A;ˇ Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5â&#x20AC;&#x201C;13 m.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 15 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

ď&#x201A;ˇ Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan. ď&#x201A;ˇ Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara 3 â&#x20AC;&#x201C; 13,5 m.

Dengan kondisi geografis seperti itu, Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus lima tahunan, Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002 dan 2007 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula. Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah

menjadi

hak

milik

atau

dikuasai

perorangan

sehingga

menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang sangat besar untuk pembebasan lahan milik warga.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 16 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.5 Peta Kemiringan Lereng Jabodetabek

Sumber : Naskah Akademis RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 17 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

2. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2011 sebanyak 9.761,992 ribu jiwa, terdiri dari laki-laki 4.950,228 ribu orang dan perempuan 4.811,764 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (sex ratio) tercatat 103. Angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada tahun 2011 terdapat kelebihan penduduk lakilaki. Bila dibandingkan tahun 2000 sex ratio tahun 2011 hanya meningkat satu persen yaitu dari 102 menjadi 103. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta

No.

Uraian

Satuan

SP2000

SP2010

Proyeksi SP2011

Jumlah Penduduk

Jiwa

8.347.08

9.607.787

9.761.992

Laki-laki

Jiwa

4.223.12

4.870.938

4.950.228

Perempuan

Jiwa

4.123.96

4.736.849

4.811.764

Pertum buhan Penduduk

0,14

1,43

1,61

Kepadatan Penduduk

12,603

14,469

14,739

Sex Ratio

102

103

% Jiwa/Km Â˛ %

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2000/2011 sekitar 1,61 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 yaitu 1,43%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan tingginya jumlah migrasi masuk (64.250 orang), sedangkan jumlah migrasi keluar relatif lebih sedikit (60.760 orang). Angka migration rate (penduduk keluar/masuk DKI Jakarta)

pada tahun 2011 sebesar

0,41%. Selain itu, peningkatan laju pertumbuhan penduduk disebabkan juga oleh adanya jumlah kelahiran yang lebih besar daripada jumlah kematian. Jumlah kelahiran di DKI Jakarta pada tahun 2011 adalah 30.835 orang, sedangkan jumlah kematian 20.295 orang (sumber : Pendataan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 18 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

Statistik Urusan 2011). Meskipun pada tahun 2011, jumlah kelahiran lebih rendah dibandingkan jumlah pada tahun 2010 yaitu 50.024 orang, sama halnya dengan jumlah kematian pada tahun 2011 yang lebih rendah. Angka kematian pada tahun 2010 adalah 29.898 orang. Jika penduduk bahwa

dilihat

dari

komposisi

DKI

Jakarta,

diketahui

penduduk

DKI

Grafik 1.2 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Jakarta

didominasi oleh penduduk usia muda atau dewasa, yakni mengelompok pada usia 15-49 tahun. Namun jika diamati pada piramida penduduk, penduduk berusia di bawah 15 tahun masih terlihat membesar, terutama pada kelompok usia 0-4 tahun, yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk

yang

berusia

5-9.

Fenomena ini merupakan indikasi

Sumber : Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2011

bahwa penanganan kesehatan oleh pemerintah DKI Jakarta pada anak balita semakin baik, sehingga tingkat kematian pada anak balita menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya disamping tingkat kelahiran yang masih relatif lebih tinggi.

3. KONDISI EKONOMI a. Potensi Unggulan Daerah 1)

Ekspor Melalui DKI Jakarta Nilai ekspor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2011 mencapai US $ 46.475,75 juta atau naik 17,2 persen dari periode yang sama tahun 2010 yang sebesar US $ 39.648,26 juta.

Ekspor Produk DKI Jakarta Nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta pada tahun

2011

mencapai 11.038,41 juta dollar Amerika, lebih tinggi bila LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 19 dari 26

BAB I PENDAHULUAN

dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta sebesar 8.464,90 juta dollar Amerika. Ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produkproduk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun ekspor produk DKI Jakarta yang diekspor melalui pelabuhan lain seperti Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Grafik 1.3 Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta (Juta US$) 46,475

50 45

39,656 36,090

40 35

32,537

32,187

30 Ekspor melalui DKI Jakarta

25 20 15 10 5 0 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2011

Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk diproses hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan men-generate income di DKI Jakarta.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB I, hal 20 dari 26

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Kebijakan Pemerintahan Daerah yang disajikan dalam LKPJ ini terdiri atas visi dan misi, strategi pembangunan dan prioritas daerah, sebagai mana yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2012 yang secara skematis digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pembangunan DKI Jakarta menurut RPJMD2007-2012

Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2007 - 2012

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 1 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

VISI DAN MISI 1. Visi Visi Pembangunan 2007â&#x20AC;&#x201C;2012 adalahâ&#x20AC;?JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUAâ&#x20AC;?. Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut: a.

Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai.

Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat,layak dan manusiawi. Jakarta adalah sebuah kota metropolitan yang

menjanjikan

kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua,jika pemerintah dan masyarakatnya bersepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan timbul, serta memanfaatkan potensi dan peluang

yang

ada.

Kebersamaan

adalahsebuah

kata

kunci.

Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dengan

modal

kebersamaan,

kepemimpinan

dantata

kelola

pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih optimal memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

2. Misi Misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut: a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance b. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima c. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 2 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

d. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan e. Menciptakan

lingkungan

kehidupan

kota yang

dinamis dalam

mendorongpertumbuhan dan kesejahteraan. Makna misi yang dimaksud adalah: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baikdengan menerapkan kaidah-kaidah â&#x20AC;?Good Governanceâ&#x20AC;?,bermakna bahwa tata pemerintahan dijalankan

dengan

mengacu

pada

(sepuluh)

prinsip

Good

Governance, yakni: a. Partisipasi masyarakat b. Tegaknya supremasi hukum c. Transparansi d. Kesetaraan e. Daya tanggap kepada stakeholders f.

Berorientasi pada visi

g. Akuntabilitas h. Pengawasan i.

Efektivitas dan efisiensi

Profesionalisme

Pendekatan

yang

dilakukan

untuk

aktualisasi

misi

ini

melalui

peningkatan kinerja aparatur, sistem dan unit kerja.Misi ini akan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. 2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, bermakna bahwa pelayanan prima dilakukan dengan mengutamakan norma pelayanan yakni: ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan prima terutama akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat antara lainpendidikan, kesehatan, sosial budaya, keamanan, ketertiban, hukum,

sarana

dan

prasarana

kota,

serta

perhubungan

dan

transportasi.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 3 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, bermakna bahwa pemberian otoritas dilandasi oleh pertimbangan bahwa di kalangan masyarakat telah ada komunitas keahlian tertentu yang berkemampuan untuk berpartisipasi secara luas dalam pembangunan. Pemberian otoritas telah dapat diimplementasikan pada bidang tertentu, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. 4. Lebih lanjut melalui pemberdayaan masyarakat ini, terbuka pula ruang publik

untuk

bermusyawarahdan

sekaligus

merupakan

proses

pembelajaran kehidupan demokratis. 5. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, bermakna bahwa untuk menjamin kenyamanan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota terutama berkaitan denganpengendalian banjir, kelancaran arus lalu lintas, penyediaan layanan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau skala kota dan taman interaktif. 6. Menciptakan

lingkungan

kehidupan

kota

yang

dinamis

dalam

mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, bermakna bahwa Jakarta memiliki â&#x20AC;&#x153;favorable climateâ&#x20AC;? untuk 7 (tujuh) aset kota, yakni: a.

Human

Social

Cultural

Intelectual and Creative

Natural

Environmental

Infrastructure

Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang serasi antar bidang dan wilayah.Kesejahteraan yang diarahkan adalah meningkatnya derajat kualitas kehidupan yang sinergis untuk ketujuh asset kota dimaksud.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 4 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA Strategi pembangunan Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah dan pendekatan. 1. Tujuan Pembangunan Daerah a. Meningkatnya kualitas layanan publik sesuai prinsip-prinsip layanan prima b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial c.

Meningkatnya

kapasitas

keuangan

daerah

untuk

membiayai

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup e. Meningkatnya kebersamaan antara Pemerintah Provinsi, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan berbagai

masalah,

menjawab

tantangan

masa

depan,

dan

memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota f.

Makin

bertambah

erat

dan

produktifnya

jejaring

kerja

sama

(networking) pemerintah provinsi dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional, regional dan internasional g. Bertambah baiknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah 2. Strategi Pembangunan Daerah a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota yang mencakup aset Human,

Social,

Environmental

Cultural,

dan

Intelectual

Infrastructure,

and

dalam

Creative, rangka

Natural,

memberikan

kontribusi guna terwujudnya kota Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua serta berkelanjutan b. Pengembangan jejaring kerja sama (networking) nasional, regional dan

internasional,

meliputi

antara

lain:

pertukaran

informasi,

penggunaan sumber-sumber yang dibutuhkan secara bersama, pertukaran barang dan jasa, pengetahuan serta keahlian yang saling menguntungkan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 5 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik

d. Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur ekonomi/sosial kota yang strategis e. Meningkatkan

efisiensi

dan

kinerja

belanja,

diversifikasi

dan

optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta (public private partnership) f.

Konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan, mengembalikan keadaan udara bersih, laut biru dan air tanah yang tidak tercemar

g. Membangun model kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota, dengan tahapan antara lain: 

Memilih urusan/masalah di setiap tingkat pemerintahan yang akanmenjadimodel perwujudan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat



Membuat pilot project tentang mekanisme penyelesaian masalah kota, denganpemberian otoritas kepada masyarakat (komunitas profesional) untukmengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahannya



Apabila

mekanismetersebut

berhasilmaka

proses

pembangunankesepakatan tersebutdapat ditingkatkan menjadi kebijakan daerah 

Replikasi dan penyempurnaan model pada urusan lainnya

h. Membangun model peningkatan kinerja jejaring kerjasama dilakukan dengantahapan: 

Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk penyelesaian masalah kota seperti banjir, kemacetan dan lain-lain

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 6 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH



Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk pengembangan kerjasama antarKota/Kabupaten Jabodetabekjur maupun dengan Provinsi se-Jawa Bali



Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama internasional untuk permasalahan yang spesifik di Ibukota

Membentuk birokrasi yang efektif melalui: 

Perampingan organisasi



Penguatan fungsi regulator di tingkat Provinsi



Pendelegasian kewenangan Provinsi dan fungsi operatorsampai ke tingkatwilayah atau satuan kerja operasional



Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah



Penerapan

prinsip

good

governance

pada

setiap

tingkat

pemerintahan 

Pemanfaatan teknologi informasi/internet pada semua tingkat pemerintahan



Pengintegrasian dan pembentukan satuan kerja perijinan dan investasi



Pembentukan fungsi pengelolaan hutang dan aset pemerintah Provinsi (debt management and asset management unit)



Penerapan dan penyempurnaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada satuan kerja operasional.



Penetapan SKPD sebagai pilot project untuk model penerapan kaidah Good Governance. Pada SKPD tersebutsecara terencana dilakukan

perbaikan

pada

proses kerja, organisasi,

SDM,

infrastruktur dan teknologi yang digunakan j.

Membangun

kapasitas

penanggulangan

bencana

dengan

mengintegrasikan fungsi crisis centre, pemadam kebakaran dan ambulan gawat darurat dalam satu pengelolaan k.

Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin antara lain melalui pengelolaan data gakin terpadu, distribusi beras (raskin), pendidikan SD, SMP dan SMK, pelayanan kesehatan melalui Sistem

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 7 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

JaminanPelayananKesehatandan pelayanan pemakaman l.

Menyediakan subsidi langsung berupa dana Public Service Obligation (PSO) untuk pelayanan publik tertentu, antara lain angkutan umum dan pelayanan rawat inap

m. Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk performance agreementcontract antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang. 3. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah: a. Pendekatan Partisipatoris Pembangunan

berbasis

Komunitas

yang

pemangku kepentingan mulai daritahap

melibatkan

seluruh

perencanaan,pelaksanaan,

pengawasandan pengendalian secara sinergis b. Pendekatan Teknis Administratif Reformasi

Birokrasi

melalui

penataan

kelembagaan,

penataan

mekanisme kerja organisasi, penataan administrasi sumber daya aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, dengan pelimpahan tugas yang lebih luas kepada Kotamadya/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.

PRIORITAS DAERAH Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011 disusun sebagai penjabaran RPJMD 2007-2012 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 2011. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai dengan tahun 2009 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2010, masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan urusan tahun 2011. Fokus RKPD 2011 yang ditetapkan dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 adalah percepatan pencapaian target sesuai visi dan misi RPJMD 2007-2012, serta sinergi dengan prioritas dan program nasional. Dengan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 8 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

demikian kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2011 diprioritaskan untuk: a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yangan transparan dan akuntabel; b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan utamanya untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial; c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan

sistem

pemenuhan

kebutuhan

masyarakat

berbasis

pemberdayaan; d. Pembangunan sarana prasarana kota untuk memperlancar aktifitas perekonomian kota dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.

Selanjutnya kebijakan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan menurut issue dedicated, pemerintahan dan prioritas wilayah. 1. Pembangunan DKI Jakarta Menurut Issue Dedicated Program Prioritas Daerah yang bersifat top-down dikenal dengan sebutan Program Dedicated yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat, dapat bersifat multi-years yaitu kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, berbentuk fisik, dalam satu kesatuan fungsi dan satu kesatuan kontrak. Dalam hal pembangunan fisik, program dedicated antara lain ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan pengendalian banjir, perhubungan dan transportasi, penanggulangan polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (permukiman dan penyediaan air bersih), pengelolaan bencana serta antisipasi perubahan iklim. Dalam bidang sosial program dedicated meliputi perbaikan derajat kesehatan Mekanisme

masyarakat,

pemberdayaan

pengalokasian

anggaran

masyarakat, untuk

dan

pendidikan.

Program

Dedicated

menggunakan pendekatan top-down sehinggga mengikat instansi wilayah maupun sektoral untuk melaksanakan program dimaksud secara optimal.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 9 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Secara skematis bidang pembangunan yang dikelompokkan dalam program dedicated dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar II.2 Pembangunan DKI Jakarta Menurut Issue Dedicated

Sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012

2. Pembangunan DKI Jakarta Menurut Urusan Pemerintahan Prioritas

pembangunan

menurut

urusan

terdiri

atas

urusan

pemerintahanyang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 10 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Gambar II.3 Pembangunan DKI Jakarta Menurut Urusan Pemerintah

Sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012

a. Pendidikan Arah kebijakan pembangunan urusan pendidikan di tahun 2011 yaitu : 1) Menyediakan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitasyang dapat diakses oleh seluruh anak usia sekolah 2) Menyediakan pelayanan pendidikan menengah yang lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat 3) Meningkatkan

kualitas

pelayanan

pendidikan

dasar

secara

menyeluruh dan sistematis 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusannya agar dapat melanjutkan pendidikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 5) Meningkatkan kualitas kompetensi

dan relevansi pendidikan

kejuruan sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi lulusannya agar dapat memasuki pasar kerja

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 11 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

6) Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan non formal sebagai wadah pelayanan pendidikan sepanjang hayat 7) Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik melalui peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik untuk memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, menyediakan berbagai tunjangan bagi pendidik, penguatan sistem penilaian kinerja pendidik. 8) Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini yang didukung dengan pengembangan anak usia dini (Childhood care early education) secara holistik-integratif untuk mendukung kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar 9) Memperkuat tata kelola pelayanan pendidikan

b. Kesehatan Arah kebijakan pembangunan urusan kesehatan di tahun 2011 yaitu : 1) Menurunkan kasus penyakit menular 2) Mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak 3) Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 5) Meningkatkan kegawatdarurtan

kinerja melalui

penanggulangan pelatihan

tenaga

bencana

dan

kesehatan

dalam

penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana serta antisipasi KLB di Rumah Sakit 6) Meningkatkan ketersediaan dan mutu obat melalui peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatanobat dan makanan. 7) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta RSUD 8) Meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 9) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 10) Peningkatan kualitas layanan Puskesmas Kelurahan utamanya pada Kelurahan padat penduduk

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 12 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

11) Pengembangan Puskesmas Kecamatan dengan fasilitas tempat rawat inap selain rawat bersalin. 12) Peningkatan kualitas aparat kesehatan masyarakat di Kelurahan. 13) MoUantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pemanfaatan Dokter PTT terkait pengembangan Puskesmas Kecamatan Rawat Inap. c. Pekerjaan Umum Arah kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum di tahun 2011 yaitu : 1) Percepatan penyelesaian BKT 2) Optimalisasi pengendalian banjir 3) Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan 4) Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan 5) Percepatan pembangunan gedung untuk layanan publik dan pemerintahan. 6) Persiapan pembangunan satu buah Intermediate Treatment Facilities (ITF) dengan APBD. d. Perumahan Rakyat Arah kebijakan pembangunan urusan perumahan rakyat di tahun 2011 yaitu : 1) Percepatan pembangunan rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta jaringan utilitas pada lahan yang siap bangun 2) Menyiapkan

perencanaan

(Master

Plan

strategic

plan)

pembangunan rumah susun yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 3) Percepatan pelaksanaan pembebasan lahan dan pembangunan prasarana sarana pendukung perbaikan kampung terpadu (MHT) Plus

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 13 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

4) Penyiapan dan pemberdayaan masyarakat calon penghuni rusun untuk menghuni rusun yang telah terbangun, termasuk penyiapan lembaga pengelola rusun yang efektif, efisien dan akuntabel. 5) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung rumah susun untuk mempercepat penghunian rusun. 6) Percepatan proses penyerahan pengelolaan Rusun dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta, sambil menunggu proses penghapusan aset di Pemerintah Pusat.

e. Penataan Ruang Arah kebijakan pembangunan urusan penataan ruang di tahun 2011 yaitu : 1) Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta

yang

selaras

dengan

arahan

peraturan

zonasi

provinsi/kota/kabupaten se Bodetabekjur. 2) Percepatan proses sertifikasi ISO untuk pelayanan ketatakotaan di tingkat Kecamatan. 3) Peningkatan efektifitas penertiban bangunan yang melanggar IMB dan IPB. 4) Meningkatkan keterlibatan komunitas profesional secara independen dalam

proses

pengambilan

keputusan

pada

perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5) Memantapkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat dan daerah. f.

Perencanaan dan Pembangunan Arah kebijakan pembangunan urusan perencanaan dan pembangunan di tahun 2011 yaitu : 1) Meningkatkan

kapasitas

penyelenggara

urusan

Perencanaan

Pembangunan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 14 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2) Menerapkan

kebijakan

perencanaan

pembangunan

yang

menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap permasalahan kota 3) Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam rencana jangka panjang, menengah, tahunan dan perencanaan sektor 4) Mengembangkan sistem dan metodologi perencanaan daerah 5) Mengembangkan kompetensi tenaga perencana urusan, lintas urusan, dan kewilayahan. 6) Mengembangkan manajemen perencanaan melalui sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan, yang ada di tingkat daerah, regional maupun nasional. 7) Mengembangkan perencanaan kawasan terpadu. 8) Melakukan kerjasama perencanaan pembangunan perekonomian dan sosial Jabodetabekjur. 9) Merencanakan pembiayaan pembangunan. 10) Mendorong dan meningkatkan peran masyarakat dan komunitas dalam perencanaan pembangunan melalui perencanaan yang partisipatif melalui penyempurnaan mekanisme dan pelaksanaan Musrenbang g. Perhubungan Arah kebijakan pembangunan urusan perhubungan di tahun 2011 yaitu : 1) Mengoptimalkan pelayanan Busway sebagai sarana angkutan umum massal 2) Implementasi SPM Busway . 3) Percepatan pengadaan tanah untuk depo MRT Lebak Bulus tuntas pada tahun 2011. 4) Ujicoba penerapan ERI (Electronic Registration and Identification) sebagai implementasi pra-ERP. 5) Rencana penerapan tarif parkir berlangganan dan terbangunnya gedung parkir Glodok.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 15 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

6) Beroperasinya Pelabuhan Muara Angke. 7) Berkelanjutannya operasional kapal penumpang dari dan ke Kep. Seribu. 8) Melanjutkan revitalisasi bajaj BBM menjadi berbahan bakar gas 9) Diterapkan SPM pada terminal angkutan umum dan uji kelayakan kendaraan bermotor (uji KIR). 10) Meningkatkan layanan bus sekolah sebagai sarana angkutan yang terjangkau dan memadai bagi para pelajar.

h. Lingkungan Hidup Arah kebijakan pembangunan urusan lingkungan hidup di tahun 2011 yaitu : 1) Meningkatkan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Peningkatan

upaya

pengendalian

dampak

lingkungan

dan

pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan 3) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan 4) Memperluas cakupan kawasan HBKB dan peningkatan jumlah HBKB setiap tahunnya. 5) Penyusunan Road Map dan Rencana Aksi Daerah pengurangan emisi /carbon Jakarta sebanyak 30% di tahun 2020.

Pertanahan Arah kebijakan pembangunan urusan pertanahan di tahun 2011 yaitu : 1) Menerapkan kebijakan pertanahan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan

solusi terhadap masalah kota melalui peningkatan

kepastian hukum hak atas tanah, termasuk mengembangkan strategi percepatan pendaftaran tanah termasuk akses masyarakat miskin terhadap

pemilikan

sertifikat

dan

sumber

permodalan,

serta

mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 16 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2) Meningkatkan

kapasitas

penyelenggara

dan

kelembagaan

pertanahan 3) Mengintegrasikan regulasi tentang pemetaan, pertanahan dan penataan ruang. 4) Menata

struktur

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah 5) Meningkatkan sertifikasi tanah milik masyarakat. j.

Kependudukan dan Catatan Sipil Arah kebijakan pembangunan urusan pertanahan di tahun 2011 yaitu : 1) Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat,

dengan

mempersingkat

waktu

penyelesaian

pengurusan dokumen kependudukan 2) Menyempurnakan sistem registrasi kependudukan dan melakukan pemutakhiran data kependudukan setiap tahun 3) Mengembangkan registrasi kematian dan registrasi migrasi masuk dan keluar untuk menyempurnakan data mutasi penduduk. 4) Melakukan kerjasama registrasi kependudukan dengan Pemda di wilayah Bodetabekjur antara lain terkait Integrasi data kependudukan DKI dengan 6 kota/kab dan Bodetabekjur. 5) Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan. 6) Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan. 7) Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arah kebijakan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2011 yaitu : 1) Meningkatkan

upaya

perlindungan

terhadap

perempuan

dari

berbagai tindak kekerasan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 17 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2) Meningkatkan

akses

dan

partisipasi

perempuan

terhadap

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan jabatan publik. 3) Meningkatkan advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan hak-hak anak menjadi peduli dan ramah anak. 4) Memperkuat kelembagaan perlindungan anak. 5) Meningkatkan kepedulian serta partisipasi keluarga, masyarakat, dan dunia usaha terhadap anti kekerasan. 6) Meningkatkan akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan

khusus,

dan

forum

partisipasi

anak

dalam

pembangunan, serta penyediaan area bermain yang layak dan aman bagi anak-anak. 7) Peningkatan

kerjasama

antar

lembaga

dan

institusi

dalam

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 8) Perlunya peningkatan jejaring dan peralatan dalam hal perlindungan perempuan dan anak 9) Perlunya komitmen dari semua pihak dalam hal perlindungan perempuan dan anak. 10) Peningkatan Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) Arah kebijakan pembangunan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) di tahun 2011 yaitu : 1) Mempertahankan angka kelahiran Total (TFR). 2) Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana serta jaminan ketersediaan kontrasepsi. 3) Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi individu dan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi, serta

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 18 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksi. 4) Meningkatkan kesejahteraan keluarga m. Sosial Arah kebijakan pembangunan urusan sosial di tahun 2011 yaitu : 1) Evaluasi Penerapan SK. Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 140 Th. 2001 tentang Tim Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Cacat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta; serta Instruksi Kepala Dinas P2B No. 15 Th. 2002 tentang Penerapan Ketentuan Aksesibiltas pada Bangunan Umum dan Lingkungan Binaannya. 2) Rehabilitasi Gedung-gedung panti sosial. 3) Peningkatan gizi makanan WBS serta penerapan Tahun Jamak dalam Penyediaan Makanan dan Minuman WBS di Panti-panti Sosial Dinas Sosial. 4) Penanganan bencana yang terarah dan terkoordinasi dengan pamong wilayah setempat, serta melibatkan kelompok masyarakat setempat seperti LSM, relawan tanggap bencana, dan relawan lokal, termasuk kelompok karang taruna. 5) Koordinasi antar Lembaga Sosial baik pemerintah atau swadaya masyarakat harus ditingkatkan agar lebih optimal dalam melakukan pelayanan dan penyaluran bantuan. 6) Pemenuhan kebutuhan dasar anak jalanan dan pemberdayaan orangtua anak jalanan. 7) Asuransi keluarga miskin dan Jaminan Sosial Penyandang Cacat.

n. Ketenagakerjaan Arah kebijakan pembangunan urusan ketenagakerjaan di tahun 2011 yaitu : 1) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja melalui internet.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 19 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

3) Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. 4) Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja. 5) Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil (lulusan BLK). 6) Memfasilitasi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. 7) Meningkatkan kerja sama pemerintah dengan dunia usaha/industri. 8) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas BLK. 10) Penataan kawasan industri, terutama yang berdekatan dengan kawasan pemukiman, melalui regulasi, maupun penataan secara fisik. o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Arah kebijakan pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2011 yaitu : 1) Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM 2) Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan UMKM 3) Meningkatkan kinerja jaringan Koperasi dan UKM 4) Melakukan revitalisasi kelembagaan koperasi melalui peningkatan pembinaan dan penyediaan tenaga penyuluh perkoperasian untuk menumbuhkan kinerja lembaga koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat. 5) Melakukan pembinaan dan pemantauan secara komprehensif untuk mengendalikan kualitas produk Koperasi dan UKM. 6) Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya ekonomi berbasis lokal, seperti perikanan, kelautan, agrowisata.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 20 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

p. Penanaman Modal Arah kebijakan pembangunan urusan penanaman modal di tahun 2011 yaitu : 1) Meningkatkan iklim investasi melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum terkait investasi. 2) Meningkatkan pertumbuhan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 3) Meningkatkan hubungan kemitraan bisnis melalui peningkatan promosi investasi di dalam dan di luar negeri secara terpadu. 4) Meningkatkan kualitas layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur,

peningkatan

pelayanan

dan

pemberian

fasilitas

penanaman modal serta fasilitas kerjasama strategis antara usaha besar dengan UMKM. q. Kebudayaan Arah kebijakan pembangunan urusan kebudayaan di tahun 2011 yaitu: 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya 2) Meningkatkan apresiasi seni masyarakat terhadap berbagai bentuk nilai dan keragaman 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya seni dan kebudayaan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia kebudayaan; peningkatan persahabatan antardaerah dan antarbangsa

yang

didukung

oleh

pengembangan

diplomasi

kebudayaan, promosi kebudayaan, dan pertukaran kebudayaan; peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; dan pengembangan kemitraan antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. 4) Mengembangkan kawasan budaya sebagai bentuk pengembangan nilai budaya dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 21 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pemuda dan Olahraga Arah kebijakan pembangunan urusan pemuda dan olahraga di tahun 2011 yaitu: 1) Meningkatkan pembinaan dan partisipasi pemuda 2) Meningkatkan pembinaan olahraga masyarakat 3) Meningkatkan Prestasi olahraga 4) Penyelenggaraan SEA Games XXVI/2011 dan persiapan PON XVIII/2012. 5) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Arah kebijakan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di tahun 2011 yaitu: 1) Meningkatkanupaya pengendalianpotensi konflik di masyarakat 2) Memfasilitasi

parpol

dalam

rangka

meningkatkan

perannya

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan terciptanya kaderisasi pemimpin politik. 3) Meningkatkan upaya pemantapan demokrasi dan penegakan HAM 4) Berfungsinya Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA). t.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Arah kebijakan pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian di tahun 2011 yaitu: 1) Menerapkan kaidah good governance pada penyelengaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan dan Kecamatan 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan dan Kecamatan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 22 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

4) Optimalisasi

dan

meningkatkan

kapasitas

antisipasi

dalam

penanggulangan bencana, utamanya regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, rescue, dan pengelolaan bencana. 5) Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat 6) Reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi perangkat daerah untuk lebih berorientasi kepada masyarakat atau lapangan. 7) Meningkatkan sinergitas implementasi program kerja sama antar kota dan antar daerah 8) Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. 9) Melaksanakan penegakan hukum atas penyimpangan peraturan perundang-undangan. 10) Mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah. 11) Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah. 12) Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi dengan menggunakan assesment centre. 13) Meningkatkan program perizinan satu pintu/satu atap. 14) Mengintegrasikan sumber daya daerah dalam eskalasi bencana, dengan melibatkan secara penuh TNI dan POLRI. u. Ketahanan Pangan Arah kebijakan pembangunan urusan ketahanan pangan di tahun 2011 yaitu: 1) Mengamankan jalur supply, gudang penyediaan stock, sistem dan mekanisme distribusi sembilan bahan pokok. 2) Penguatan

Ketahanan

Pangan

dalam

rangka

mewujudkan

kemandirian pangan, yang menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi seimbang dan berkelanjutan, baik di tingkat daerah, maupun rumah tangga. 3) Meningkatkan daya saing produk pertanian baik di pasar domestik maupun global

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 23 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

4) Meningkatkan gizi masyarakat di daerah rawan pangan dengan memberdayakan lumbung pangan di Kelurahan. 5) Mengembangkan pola diversifikasi pangan dengan meningkatkan kualitas produksi lokal. 6) Peningkatan peranan tim ketahanan pangan dan tim evaluasi harga. 7) Penyelesaian TPA/TPNA. v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) Arah kebijakan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa(RW) di tahun 2011 yaitu: 1) Optimalisasi pelaksanaan dan sosialisasi Program PPMK dan Program-program

pemberdayaan

masyarakat

lainnya

untuk

meningkatkan kemandirian masyarakat. 2) Mengoptimalkan peran kader pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan sebagaichange agent dalam berbagai program berbasis pemberdayaan. 3) Memanfaatkan secara optimal teknologi tepat guna hasil penemuan perguruan tinggi dalam rangka memberdayakan masyarakat. 4) Jumlah Posyantek yang berfungsi sebanyak 38 unit. 5) Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil TTG sebanyak 1.939 orang. 6) Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan aktif pada upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 1.173 orang. 7) Jumlah kader motivator TTG yang berperan aktif sebanyak 275 orang. 8) Mengoptimalkan pendampingan dan asistensi pengelolaan PPMK bina Fisik Lingkungan dan Sosial, bekerja sama dengan perguruan tinggi.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 24 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

w. Statistik Arah kebijakan pembangunan urusan statistik di tahun 2011 yaitu: 1) Menetapkan kebijakan pembiayaan sesuai perundangan untuk menunjang kinerja penyelenggaraan urusan statistik. 2) Mengintegrasikan urusan statistik dengan urusan perencanaan pembangunan. 3) Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan. 4) Menyusun berbagai produk statistik yang mendukung penyusunan kebijakan pembangunan kota. 5) Peningkatan ketersediaan statistik daerah yang diupdate setiap tahun. 6) Menyusun metode dan langkah-langkah yang diperlukan untuk validasi data, sebagai langkah persiapan Pilkada 2012.

x. Kearsipan Arah kebijakan pembangunan urusan kearsipan di tahun 2011 yaitu: 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan sesuai peraturan perundangan 2) Mengembangkan layanan arsip berbasis teknologi informasi untuk menjamin kemudahan akses informasi kearsipan. 3) Meningkatkan

sarana

prasarana

kearsipan

khususnya

yang

menunjang kapasitas dan kualitas penyimpanan arsip sesuai standar. 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kearsipan yang kompeten dalam melaksanakan tugas. 5) Menyediakan security sistem ruang penyimpanan arsip sebanyak 1 (satu) unit. 6) Meningkatkan jumlah SKPD/UKPD yang terlayani dalam kearsipan. 7) Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlayani dalam kearsipan.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 25 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

y. Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika di tahun 2011 yaitu: 1) Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (e-government) yang dimulai dengan, proses perencanaan (eplanning), penganggaran (e-budgeting) dan proses pengadaan barang (e-procurement) serta pengawasan. 2) Menyediakan

informasi

pembangunan

dan

pelayanan

publik

berbasis internet. 3) Melaksanakan pelayanan perijinan berbasis internet. 4) Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat kelurahan (Wide Area Network). 5) Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

prasarana

dan

sumberdaya manusia yang menguasai teknologi informasi. 6) Meningkatkan prosentase implementasi website pelayanan terpadu satu pintu.

Perpustakaan Arah kebijakan pembangunan urusan perpustakaan di tahun 2011 yaitu: 1) Meningkatnya

kuantitas

dan

kualitas

perpustakan

dengan

membangun dua gedung perpustakaan berstandar internasional dan mengembangkan 34 perpustakaan di 6 wilayah kota/kabupaten. 2) Meningkatkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi dengan mengembangkan Sistem Informasi Perpustakan Jakarta. 3) Meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan di sekolah, perpustakaan Kumis (Kumuh dan Miskin) dan Hanjaba, serta meningkatkan

pemberdayaan

komunitas

perpustakaan

dalam

pengelolaan perpustakaan. 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui pengadaan perpustakan keliling.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 26 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

5) Meningkatkan kompetensi pengelola Taman Bacaan. 6) Meningkatkanjumlah layanan dan informasi perpustakaan yang berbasis teknologi informasi. 7) Meningkatkan jumlah perpustakaan umum swasta yang terbina pemprov DKI Jakarta. 8) Meningkatkan pembinaan terhadap Perpustakaan Khusus. 9) Guna memberikan kenyamanan bagi pengguna perpustakaan, maka perlu dilakukan rehabilitasi perpustakaan baik di tingkat propinsi maupun wilayah (bangunan, interior, system informasi dan system security perpustakaan). aa. Energi dan Sumber Daya Mineral Arah kebijakan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral di tahun 2011 yaitu : 1) Terselesaikannya Feasibility Study PLTG kawasan KEK Marunda. 2) Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana, prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU). 3) Meningkatkan penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia, untuk antisipasi masalah kebencanaan dan lingkungan. 4) Mendorong peningkatan distribusi layanan BBG di Jakarta. 5) Meningkatan kuantitas resapan air. 6) Peningkatan pembangunan sumur resapan. 7) Peningkatan penelitian bahan galian, listrik, energi dan migas. bb. Pariwisata Arah kebijakan pembangunan urusan pariwisata di tahun 2011 yaitu: 1) Mewujudkan Jakarta sebagai pusat destinasi wisata dengan upaya pengembangan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik; serta meningkatkan standar kualitas pelayanan infrastruktur penunjang wisata, sehingga Jakarta mampu memenuhi kenyamanan, keamanan dan kepuasan wisatawan.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 27 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2) Meningkatkan cakupan event promosi Jakarta baik dalam maupun luar negeri. 3) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat pariwisata melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jasa layanan pariwisata. 4) Meningkatkan standar kualitas pelayanan fasilitas dan objek wisata kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung. 5) Optimalisasi pemanfaatan ikon pariwisata dan budaya di DKI Jakarta, serta program-program pendukung seperti promosi dan sosialisasi, baik di tingkat lokal maupun internasional. Programprogram yang sudah ada dinilai kurang efektif, belum tepat sasaran, dan belum terlihat integrasinya di masyarakat. 6) Meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri. cc. Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Arah

kebijakan

pembangunan

urusan

Perikanan,

Kelautan,

dan

Peternakandi tahun 2011 yaitu: 1) Menetapkan kerangka regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern. 2) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu hasil perikanan dan kelautan. 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan pesisir dan pulau kecil. 4) Melakukan Penataan dan pengembangan pelabuhan perikanan beserta

kelengkapan

sarana

dan

prasarana

lainnya

yang

memudahkan nelayan. 5) Tersedianya tempat pelatihan yang modern bagi nelayan. 6) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu serta kesehatan masyarakat veteriner.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 28 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

7) Melakukan

sosialisasi

dan

relokasi

lahan

peternakan

dan

pemotongan unggas ke luar wilayah DKI Jakarta secara bertahap berdasarkan Perda no.4 tahun 2007. 8) Pembebasan lahan tanah untuk hutan kota sawah abadi. 9) Pembangunan TPA/TPnA di 5 lokasi. 10) Pengembangan produksi dan keanekaragaman ikan hias untuk ekspor. 11) Optimalisasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya laut. 12) Pembangunan pelabuhan nelayan dan pasar ikan yang modern.

dd. Perdagangan dan Perindustrian Arah kebijakan pembangunan urusan perdagangan di tahun 2011 yaitu: 1) Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat. 2) Meningkatkan regulasi perdagangan dan membangun iklim yang kondusif dan memfasilitasi diversifikasi pasar ekspor produk yang memenuhi syarat dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan promosi. 3) Menyempurnakan sistem jaringan distribusi produk perdagangan dan menyelenggarakan secara teratur pasar lelang forward untuk komoditas tertentu. 4) Mewujudkan pusat distribusi produk agro skala regional. 5) Melakukan fasilitasi terhadap industri kecil ramah lingkungan dalam lingkungan perumahan; 6) Menerapkan regulasi manajemen mutu berstandar internasional dan pengujian mutu produk yang diperdagangkan; dan 7) Melakukan fasilitasi pengusaha dalam upaya promosi terpadu industri, perdagangan dan wisata.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 29 dari 30

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

3. Pembangunan DKI Jakarta Menurut Prioritas Wilayah Prioritas

pembangunan

wilayah

ditetapkan menurut lima Indikator Kinerja

Utama

Kota

Gambar II.4 Pembangunan DKI Jakarta Menurut Prioritas Wilayah

dan

Kabupaten Administrasi, yaitu : 1) Bangun Praja / Adipura 2) RW Binaan Kumuh 3) Gerakan Jumat Sehat 4) Peningkatan

Pelayanan

Terpadu Satu Atap 5) Penataan Kawasan Khusus / Unggulan Sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB II, hal 30 dari 30

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 didasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2007-2012 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 1 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain : 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 2 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan

pengelolaan

penyusunan

anggaran

adalah

secara

baik.

penyelarasan

Aspek

antara

penting

kebijakan

dalam (policy),

perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Dalam rangka

pengelolaan

keuangan

daerah

yang

akuntabel

dan

transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun dalam penyusunan LKPJ Tahun 2011 ini data yang digunakan adalah data APBD yang belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya

akan

dilaporkan

dalam

Raperda

Laporan

Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD (LP2APBD) 2011. A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2011 dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan yang ada pada tahun 2010. Kebijakan ini selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 3 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Optimalisasi Pajak Daerah melalui Online Sistem Pajak Hotel dan Restoran serta implementasi Perda (baru) tentang Pajak Daerah; b. Menaikkan tarif parkir off street dengan sistem zona; c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. d. Memperluas Tim Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah; e. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD; f. Evaluasi terhadap seluruh perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; g. Pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga; h. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh insentif DAU, DAK, dan bagi hasil pengelolaan aset pusat di daerah; i. Koordinasi untuk pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan

Daerah

Tahun

2011

direncanakan

sebesar

Rp26.845.693.060.531, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Hingga akhir Tahun 2011 realisasinya dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp28.296.898.825.319,5 atau 105,41 persen. Untuk lebih jelasnya, realisasi Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel III.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 No

Uraian

Anggaran setelah Perubahan

Pendapatan Asli Daerah

2 3

Realisasi Rp 4

% 5 (4:3)

16.280.133.657.370

17.825.524.636.880,5

109,49

Dana Perimbangan

8.658.411.159.801

9.149.708.963.289

105,67

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1.907.148.243.360

1.321.665.225.150

69,30

26.845.693.060.531

28.296.898.825.319,5

105,41

Jumlah

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 4 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hingga akhir tahun 2011, dari rencana sebesar Rp16.280.133.657.370, realisasinya dapat

melampaui

target

yang

ditetapkan,

yaitu

sebesar

Rp17.825.524.636.880,5 atau 109,49 persen. Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Pajak Daerah Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame,

Pajak

Penerangan

Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)

yang

Rp13.965.000.000.000 Rp15.221.249.846.253.5

Jalan, Pajak

dan Bangunan

ditargetkan dan atau

sebesar

realisasinya sebesar

109,0

sebesar persen

dibandingkan dengan target. Realisasi sebagian besar pajak dapat melampaui target, kecuali Pajak Air Tanah yang hanya tercapai 67,32 persen, Pajak Hiburan 84,72 persen, Pajak Reklame 81,72 persen dan Pajak Parkir sebesar 85,54 persen. Pencapaian pajak berdasarkan jenisnya disajikan dalam tabel berikut.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 5 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel III.2 Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 NO

URAIAN

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi Rp 4

% 5 (4:3)

Pajak Kendaraan Bermotor

3.500.000.000.000

3.664.400.165.006

104,70

BBN Kendaraan Bermotor

4.200.000.000.000

4.582.084.588.660

109,10

Pajak Bahan Bakar Kend Bermotor

824.000.000.000

848.569.568.929

102,98

Pajak Air Tanah

170.000.000.000

67,32

Pajak Hotel

815.000.000.000

114.442.987.399,5 858.337.282.673

105,32 105,74

Pajak Restoran

976.000.000.000

1.031.995.530.296

Pajak Hiburan

350.000.000.000

296.519.831.376

84,72

Pajak Reklame

330.000.000.000

269.666.970.840

81,72 109,99

Pajak Penerangan Jalan

465.000.000.000

511.449.292.512

Pajak Parkir Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Air Permukaan

185.000.000.000

158.256.146.738

85,54

2.150.000.000.000

2.885.527.481.824

134,21

0 13.965.000.000.000,00

0 15.221.249.846.253,50

0,00 109,00

11 12

JUMLAH

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat

2) Retribusi Daerah Retribusi

daerah

dimaksudkan

untuk

menampung

jenis

penerimaan yang dikelola oleh SKPD, dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp456.248.032.680. Realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp609.342.422.768 atau sebesar 133,56 persen, melampaui target yang direncanakan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 6 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel III.3 Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011

Tahun Anggaran 2011 (Rp) No

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

% 5(4:3)

Retribusi Jasa Umum

86.694.593.000

92.089.961.323

106,22

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu

62.099.160.130

52.118.343.821

83,93

307.454.279.550

465.134.117.624

151,29

456.248.032.680

609.342.422.768

133,56

III

Jumlah

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp243.677.628.025, terdiri atas: 

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah



Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga



Badan Pengelola



Royalti



Hasil Sewa Aset Daerah



Hasil Kerjasama Aset Daerah

Hingga akhir tahun 2011, dapat direalisasikan Rp278.789.767.934 atau sebesar 114,41 persen. Pendapatan yang tidak mencapai target adalah dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah sebesar 95,79 persen, Badan Pengelola sebesar 10,76 persen, Hasil Sewa Aset Daerah sebesar 7,71 persen, dan Hasil Kerjasama Aset Daerah sebesar 41,99 persen serta royalti yang tidak terealisasi, sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 7 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel III.4 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2011

Uraian

Anggaran setelah Perubahan

Realisasi (Rp.)

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

% 5 (4:3)

44.912.957.917

43.023.548.697

95,79

187.194.170.108

232.446.306.834

124,17

3.550.000.000

381.922.000

10,76

166.500.000

0,00

Badan Pengelola

Royalty

Hasil Sewa Aset Daerah

1.050.000.000

81.000.000

7,71

Hasil Kerja sama Aset Daerah

6.804.000.000

2.856.990.403

41,99

243.677.628.025

278.789.767.934

114,41

Jumlah

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat

4) Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp1.615.207.996.665. Hingga akhir tahun 2011, realisasinya sebesar Rp1.716.142.599.924,96 atau sebesar 106,25 persen, sebagaimana dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 8 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel III.5 Realisasi pengelolaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2011 No

Uraian

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Anggaran

Realisasi

Setelah Perubahan

(Rp.)

62.730.150.000

7.979.756.442

12,72

7.000.000.000

8.205.774.318

117,23

Sewa

12.350.000.000

16.190.699.650

131,10

Hasil Lelang Titik Reklame

60.000.000.000

39.035.438.399

65,06

Klaim Asuransi Aset

600.000.000

Jasa Giro

150.000.000.000

230.378.876.864

153,59

Pendapatan Bunga

221.370.744.000

306.938.697.359

138,65

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

15.000.000.000

23.683.739.909

157,89

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

6.200.000.000

13.062.436.623

210,68

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

10.000.000.000

1.000.000.000

10,00

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

5.863.840.000

5.769.511.253

98,39

Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah

942.171.392.665

868.498.530.116

92,18

Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja (Premi)

4.500.000.000

6.131.173.641

136,25

Perjanjian Kerjasama Taman Marga Satwa Ragunan

1.500.000.000

Sumbangan dari Perum Jasa Raharja

8.280.000.000

9.038.845.450

Penerimaan pemakaian rumah kaca

1.780.000

Pemakaian rusun sederhana Marunda

250.000.000

780.354.000

312,14

Pemakaian rusun sederhana Kapuk

1.250.000.000

1.741.412.000

139,31

Pendapatan dari Pengembalian Setelah Tutup Anggaran

38.000.000.000

Hasil Tagih

4.025.767.485

Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun

1.600.000.000

2.747.896.271

171,74

Nilai Strategis Reklame

30.474.201.942

Pendapatan Lain-lain

28.272.974.317,60

Jumlah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

31.104.755

Pendapatan Sanksi Pajak

58.541.870.000

93.018.588.563,09

158,89

Pendapatan Denda Retribusi

8.500.000.000

18.464.400.034

217,23

Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

100.000.000

70.640.533

70,64

1.615.207.996.665

1.716.142.599.924,96

106,25

Jumlah

0,00 109,16 ~

0,00

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 9 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum. Secara

keseluruhan

direncanakan

sebesar

pendapatan

dari

Dana

Rp8.658.411.159.801

Perimbangan

dengan

realisasi

Rp9.149.708.963.289 atau sebesar 105,67 persen, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel III.6 Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011

No.

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Bagi Hasil Pajak

8.310.336.683.859

8.747.636.169.886

105,26

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

2.400.000.000.000

2.705.955.836.226

112,75

Penerimaan BPHTB

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21)

5.910.336.683.859

6.041.680.333.660

102,22

II.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

138.165.033.942

192.163.351.403

139,08

Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

1.503.393.714

0,00

Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

1.448.692.228

1.566.290.097

108,12

Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

124.754.503.000

166.416.356.633

133,40

Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi

10.458.445.000

22.460.032.198

214,75

Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau

1.720.672.475

III.

Dana Alokasi Umum

209.909.442.000

100,00

Dana Alokasi Umum

209.909.442.000

100,00

8.658.411.159.801

9.149.708.963.289

105,67

Jumlah

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 10 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Untuk

lain-lain

Pendapatan

Daerah

yang

Sah,

Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus (transfer untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi) terealisasi Rp1.313.254.447.360 dari rencana sebesar Rp1.313.148.243.360 atau sebesar 100,01 persen. Sedangkan pendapatan

hibah

terealisasi

Rp8.410.777.790

dari

rencana

Rp594.000.000.000 atau sebesar 1,42 persen. Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp1.907.148.243.360 realisasinya sebesar Rp1.321.665.225.150 atau sebesar 69,30 persen, sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.7 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2011

Uraian

Anggaran setelah Perubahan

Realisasi (Rp.)

Pendapatan Hibah

2 Pendapatan Dana Darurat 3 4

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Jumlah

% 5 (4:3)

594.000.000.000

8.410.777.790

1,42

1.313.148.243.360

1.313.254.447.360

100,01

1.907.148.243.360

1.321.665.225.150

69,30

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 11 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Rekap keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah diuraikan pada tabel berikut : Tabel III.8 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 Realisasi Uraian

Anggaran Setelh Perubahan

5 (4:3)

No 1 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Pajak Daerah

13.965.000.000.000

15.221.249.846.254

109,00

- Pendapatan Retribusi Daerah

456.248.032.680

609.342.422.768

133,56

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan

243.677.628.025

278.789.767.934

114,41

- Lain-lain PAD

1.615.207.996.665

1.716.142.599.925

106,25

Jumlah PAD

16.280.133.657.370

17.825.524.636.880,50

109,49

2.400.000.000.000

2.705.955.836.226

112,75

5.910.336.683.859

6.041.680.333.660

- Iuran Hak Pengusahaan Hutan

1.503.393.714

- Pungutan Hasil Perikanan

1.448.692.228

1.566.290.097

108,12

124.754.503.000

166.416.356.633

133,40

10.458.445.000

22.460.032.198

214,75

1.720.672.475

209.909.442.000

100,00

8.658.411.159.801

9.149.708.963.289

105,67

- Pendapatan Hibah

594.000.000.000

8.410.777.790

- Dana Penyesuaian

1.313.148.243.360

1.313.254.447.360

100,01

1.907.148.243.360

1.321.665.225.150

69,30

26.845.693.060.531

28.296.898.825.319,50

105,41

Dana Perimbangan a1. Bagi Hasil Pajak - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -

Bea Peroleh Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

- Pajak Penghasilan

~ 102,22

a2. Bagi Hasil Bukan Pajak

- Pertambangan Minyak Bumi - Pertambangan Gas Bumi - Cukai Hasil Tembakau

0,00

b. Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Umum Jumlah Dana Perimbangan 3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

1,42

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 12 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3. Permasalahan dan Solusi Secara umum realisasi Pendapatan pada tahun anggaran 2011 melebihi target yang direncanakan. Namun demikian masih terdapat beberapa

hambatan

dan

kendala

dalam

merealisasikan

target

Pendapatan Pajak Daerah yang merupakan komponen PAD yaitu pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah dan pajak parkir. Untuk itu langkah-langkah untuk mengatasinya, sebagai berikut : 1) Pajak Hiburan Melakukan upaya-upaya antara lain : a)

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek Pajak Hiburan.

Melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap tempattempat hiburan khususnya yang berada di hotel.

Melakukan pemeriksaan dengan membentuk Tim Gabungan.

Optimalisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di kecamatan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak hiburan.

2) Pajak Reklame a)

Melakukan penertiban terhadap reklame yang habis masa izinnya di 5 (lima) wilayah kota khususnya reklame dengan spesifikasi diatas 24m2.

Melakukan kajian dalam rangka mengoptimalkan pajak reklame termasuk pengawasan dan pengendaliannya

Optimalisasi UPPD disetiap kecamatan yang dapat menggali dan

meningkatkan

potensi

Pajak

Reklame

khususnya

terhadap penyelenggaraan reklame indoor. 3) Pajak Air Tanah a)

Melakukan Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap sumur cadangan dan sumur rusak.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 13 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Melakukan kerjasama dengan pihak independen dalam pemantauan dan pemeriksaan terhadap pemakaian deepwell, serta menerapkan sanksi secara tegas bagi pelanggar.

4) Pajak Parkir a)

Mengintensifkan pembinaan terhadap semua Wajib Pajak parkir dengan membentuk Tim Gabungan.

Optimalisasi

UPPD

pada

setiap

kecamatan

untuk

meningkatkan potensi Pajak Parkir B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah pada tahun 2011 tetap ditekankan dalam rangka

meningkatkan

kualitas

pelayanan

masyarakat

dan

upaya

memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi

anggaran

pada

jajaran

pemerintahan

dari

tingkat

kotamadya/kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada SKPD dimaksud. Arah kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen (kebijakan pusat) dan acress 2,5 persen.



Kenaikan TDL 10 persen dengan upaya efisiensi hanya dialokasi kenaikan 8 persen.



Mengacu pada IKU SKPD dan pemenuhan SPM.



Prioritas pada kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian target strategis RPJMD 2007-2012



Memenuhi belanja mengikat, antara lain TALI, Tipping Fee, Rekening Listrik PJU, Pembayaran Hutang Pinjaman + bunga, Bantuan dan hibah serta Belanja Tak Terduga.



Menjamin alokasi belanja dedicated program dan multiyears.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 14 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Proporsi anggaran Urusan Pendidikan minimal 20 persen dari total



belanja Anggaran Urusan Kesehatan diupayakan lebih tinggi 8 persen dari



belanja daerah (amanah Perda yaitu 15 persen) 

Mencukupi anggaran untuk JPKM-Gakin



Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kota/Kabupaten, penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW Efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS (Tahun



2008=Rp1,2 T; 2009=Rp 903 M; 2010=Rp 444 M) Semaksimal mungkin mengakomodir usulan kegiatan dari hasil



Musrenbang Kelurahan sampai Provinsi

2. Target dan Realisasi Belanja Dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp30.922.361.719.302 sampai akhir

Tahun

Anggaran

2011

telah

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp26.423.682.188.697 atau 85,45 persen. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terealisasikan Rp 9.627.347.326.824 atau 93,98 persen dari rencana sebesar Rp 10.244.198.936.446 dan dari Belanja Langsung (BL) yang terealisasikan Rp 16.796.334.861.873 atau 81,23 persen dari rencana sebesar Rp 20.678.162.782.856. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Daerah pada tahun 2011 tersebut dapat di lihat pada Tabel 3.10.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 15 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2011 No

Kelompok/Jenis

6(5:4) 93,98

9.242.941.691.627

8.757.472.025.898

94,75

1 Gaji dan Tunjangan

3.711.473.658.423

3.514.434.650.203

94,69

2 Tambahan Penghasilan PNS

4.252.809.272.046

3.992.831.055.143

93,89

27.792.355.000

27.702.300.356

99,68

422.329.316.243

413.826.255.281

97,99

BELANJA PEGAWAI

5 Biaya Kematian Pegawai 6 Biaya Cuti Bersama Pegawai

38.436.000.000

37.576.675.000

97,76

771.101.089.915

100,00

19.000.000.000

0,00

BELANJA BUNGA

4.353.828.000

4.353.524.981

99,99

Bunga Utang Pinjaman

4.353.828.000

4.353.524.981

99,99

882.574.016.819

825.595.987.217

93,54

858.099.016.819

802.157.266.719

93,48

7 Biaya Guru NIP 15 8 Belanja Penghasilan Lainnya 9 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi II

III

BELANJA HIBAH Belanja 1 Daerah

Hibah

Kepada

Pemerintah

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

24.475.000.000

23.438.720.498

95,77

BELANJA BANTUAN SOSIAL

58.269.400.000

38.587.205.558

66,22

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

58.269.400.000

38.587.205.558

66,22

Belanja Bantuan Sosial Kepada Partai Politik

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1.350.000.000

1.338.583.170

99,15

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1.350.000.000

1.338.583.170

99,15

BELANJA TIDAK TERDUGA

54.710.000.000

0,00

Belanja Tidak Terduga

54.710.000.000

0,00

20.678.162.782.856

16.796.334.861.873

81,23

1.315.034.905.181

1.138.088.013.279

86,54

1 Honorarium PNS

288.113.279.285

216.573.046.176,00

75,17

2 Honorarium Non PNS

937.698.012.796

836.097.154.226

89,16

8.275.877.500

5.434.530.875

65,67

80.947.735.600

79.983.282.002

98,81

9.655.899.614.640

8.341.913.513.843

86,39

9.707.228.263.035

7.316.333.334.751

75,37

30.922.361.719.302

26.423.682.188.697

85,45

BELANJA LANGSUNG I

2011

9.627.347.326.824

4 Belanja Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi

10.244.198.936.446

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan 3 dan Anggota DPRD

Anggaran Setelah Perubahan 4

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

3 Uang Lembur 4 Biaya Pegawai BOS II

BELANJA BARANG DAN JASA

III

BELANJA MODAL Jumlah

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 16 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berkaitan dengan Belanja Modal. secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Tanah Realisasi Belanja Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 836.875.205.034 atau 42,31 persen dari rencana sebesar Rp

1.977.985.635.535

sehingga

terdapat

sisa

Rp1.141.110.430.501 b. Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 2.230.836.678.548 atau 84,50 persen dari rencana sebesar Rp 2.639.938.552.399 sehingga terdapat sisa Rp409.101.873.851 c.

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 1.661.022.855.743 atau 80,41 persen dari rencana sebesar Rp 2.065.648.431.216 sehingga terdapat sisa Rp404.625.575.473

d. Belanja Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 2.178.504.183.603 atau 87,62 persen dari rencana sebesar Rp 2.486.381.104.151 sehingga terdapat sisa Rp307.876.920.548. e. Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi Belanja Aset tetap lainnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 409.094.411.823 atau 76,14 persen dari rencana sebesar Rp 537.274.539.734 sehingga terdapat sisa Rp128.180.127.911.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 17 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011

Je nis Be lanja

Anggaran Sete lah Pe rubahan (Rp.)

Realisas i

2011 5 (4:3)

BELANJA MODAL 1

Belanja Tanah

1.977.985.635.535

836.875.205.034

42,31

Belanja Peralatan dan Mesin

2.639.938.552.399

2.230.836.678.548

84,50

Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan

2.065.648.431.216

1.661.022.855.743

80,41

Belanja Gedung dan Bangunan

2.486.381.104.151

2.178.504.183.603

87,62

Belanja Aset Tetap Lainnya

537.274.539.734

409.094.411.823

76,14

9.707.228.263.035

7.316.333.334.751

75,37

Jumlah

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Maret Tahun 2012 Sebelum Reviu Inspektorat

3. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang menyebabkan penyerapan Belanja Langsung belum maksimal adalah lambatnya proses lelang, belum optimalnya monitoring anggaran, pembebasan lahan dan waktu pengerjaannya

yang

tidak

mencukupi

untuk

kegiatan

yang

dianggarkan di APBD Perubahan. Untuk mengatasinya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kemampuan SKPD dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah. 2) Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan melalui koordinasi berjenjang serta memberikan peringatan kepada SKPD yang target kinerjanya tidak tercapai. 3) Mempercepat proses administrasi, perijinan dan pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 18 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4) Mempercepat pembayaran atas tagihan, baik dari pengembang yang

tengah

mengerjakan

proyek

fisik

pembangunan

infrastruktur di ibukota, maupun dari rekanan pengadaan barang dan jasa. 5) Menyusun mekanisme pemberian reward dan punishment bagi seluruh dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, terkait dengan penyerapan anggaran.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1. Kebijakan Pembiayaan Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Untuk komponen penerimaan daerah Tahun 2011 direncanakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun 2010 dan tidak

menggunakan

memproyeksikan

Dana

SiLPA

Cadangan

Tahun

2010

Daerah diasumsikan

(DCD).

Untuk

tidak

terjadi

pelampauan target pendapatan Tahun 2010 dan penyerapan belanja diperkirakan sekitar 90 persen. Dengan asumsi tersebut maka SiLPA Tahun 2010 yang dapat digunakan untuk penerimaan Tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp2,43 triliun. Namun dalam rencana perubahan tahun 2011, sesuai dengan hasil Perhitungan APBD 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 19 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan (BPK) melalui surat Nomor 09/S/XVIII.JKT.JKT.2/05/2011, SiLPA meningkat sebesar Rp2.482.661.272.729 sehingga menjadi Rp4.911.196.018.129. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan a. Penerimaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan

APBD

(SiLPA)

tahun

2010

dan

tidak

menggunakan Dana Cadangan Daerah (DCD). Adapun SiLPA yang digunakan mencapai Rp4.911.196.018.129 dengan realisasi sesuai rencana atau sebesar 100 persen. Selain itu diperoleh juga dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa penjualan saham sebesar Rp14.882.248.025 dengan rincian sebagai berikut 

PT Bumi Grafika Jaya

Rp1.200.000.000



PT Determinan Indah

Rp 217.512.000



PT Determinan Indah

Rp1.957.608.000



PT Rheem Indonesia

Rp4.757.128.025



PT Jaya Nur Sukses

Rp5.750.000.000



PT Jaya Nur Sukses

Rp 850.000.000



PT Jaya Nur Sukses

Rp 150.000.000

JUMLAH

Rp14.882.248.025

Sehingga total Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp4.926.078.266.154 atau 100,30 persen melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.911.196.018.129. b. Sumber Pengeluaran Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Perusahaan Daerah, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga, dan pembayaran hutang kepada CPNS/PNS.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 20 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Untuk

komponen

Penyertaan

Modal

Pemerintah

(PMP)

direncanakan sebesar Rp694.000.000.000 namun sampai akhir tahun 2011 hanya terealisasi sebesar Rp136.780.777.790 atau sebesar 19,71 persen yaitu kepada PT. Jakarta Propertindo sebesar Rp

100.000.000.000

Rp36.780.777.790, Consultants

dan

yang

Company

PT.

terdiri Limited

MRT dari

Jakarta

sebesar

pembayaran

and

Oriental

Partners

sebesar

Rp6.780.777.790 dan PT MRT sebesar Rp30.000.000.000. Sedangkan Pembayaran Hutang Pokok yang telah jatuh tempo direncanakan

sebesar

Rp11.228.300.000

yang

direalisasikan

sebesar Rp11.227.980.606 atau sebesar 99,997 persen yaitu berupa: 

Pembayaran Hutang OECF IP 346 SLA 614 sebesar Rp 2.002.670.024.



Pembayaran Hutang OECF IP 365 SLA 650 sebesar Rp1.056.021.760.



Pembayaran Hutang OECF IP 414 SLA 876 sebesar Rp 8.169.288.822.

Sedangkan Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp120.985.101.023; dan

Pembayaran Utang kepada Pegawai

sebesar Rp1.346.657.473. Pembentukan Dana Cadangan hingga akhir Desember 2011 sebesar Rp54.556.325.705. 3. Permasalahan dan Solusi Pada umumnya realisasi pembiayaan sudah cukup baik, kecuali pada

pengeluaran

pembiayaan

daerah

yaitu

pada

komponen

Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), terutama PMP pada PT. MRT dari rencana

sebesar

Rp594.000.000.000

hanya

terealisasi

sebesar

Rp36.780.777.790. Untuk itu Pemprov. DKI Jakarta perlu lebih meningkatkan koordinasi untuk pencairan hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dengan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 21 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan pencairan dana hibah dan pinjaman.

D. DANA CADANGAN DAERAH Posisi Dana Cadangan Daerah (DCD) sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp791.015.263.996 di tambah dengan bunga akrual deposito sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.517.173.428 sehingga posisi DCD sampai dengan 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp793.532.437.424. DCD tersebut di depositokan pada Rekening Bank DKI dengan nilai nominal deposito sebesar Rp314.658.140.187 dan Rekening Bank BRI dengan nilai nominal deposito sebesar Rp476.357.123.809.

E. IKHTISAR APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011 Komponen APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ikhtisarnya disajikan sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 22 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel III.12 Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 URAIAN

PERUBAHAN 2011

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah

16.280.133.657.370

17.825.524.636.880,50

109,49

A. Pajak Daerah

13.965.000.000.000

15.221.249.846.253,50

109,00

456.248.032.680

609.342.422.768

133,56

B. Retribusi Daerah C. Laba Usaha Daerah

243.677.628.025

278.789.767.934

114,41

D. Lain-Lain PAD Yang Sah

1.615.207.996.665

1.716.142.599.924,96

106,25

Dana Perimbangan

8.658.411.159.801

9.149.708.963.289

105,67

A. Bagi Hasil Pajak

8.310.336.683.859

8.747.636.169.886

105,26

B. Bagi Hasil Bukan Pajak

138.165.033.942

192.163.351.403

139,08

C. DAU

209.909.442.000

100,00

1.907.148.243.360

1.321.665.225.150

69,30

PENDAPATAN

26.845.693.060.531

28.296.898.825.319,50

105,41

BELANJA

30.922.361.719.302

26.423.682.188.697

85,45

Surplus/(Defisit)

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

(4.076.668.658.771)

1.873.216.636.622

PEMBIAYAAN

4.076.668.658.771

4.596.856.900.935

105,27

Penerimaan Pembiayaan

4.911.196.018.129

4.926.078.266.154

100,30

A. SiLPA

4.911.196.018.129

100

B. Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

14.882.248.025

Pengeluaran Pembiayaan

834.527.359.358

329.221.365.219

39,45

A. Penyertaan Modal Pemerintah

694.000.000.000

136.780.777.790

19,71

4.324.522.622

11.228.300.000

11.227.980.606

99,997

126.998.134.220

120.985.101.023

95,27

54.556.325.705

2.300.925.138

1.346.657.473

B. Pemberian Pinjaman Daerah C. Pembayaran Utang Pokok D. Pembayaran Utang kpd Pihak Ketiga E. Pembentukan Dana Cadangan F. Pembayaran Utang TPP kpd PNS/CPNS APBD

58,53

31.756.889.078.660

F. PERHITUNGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (SiLPA) TAHUN 2011 Sisa lebih perhitungan APBD merupakan selisih antara jumlah realisasi pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan yang dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan yang hasil perhitungannya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB III, Hal 23 dari 24

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel III.13 Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2011 No. 1. 2.

3. 4.

Deskripsi Realisasi Pendapatan Realisasi Penerimaan Pembiayaan A Realisasi Belanja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan B SiLPA (A-B)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

Rp. 28.296.898.825.319,5

Rp.

4.926.078.266.154,38 33.222.977.091.474 26.423.682.188.697 329.221.365.219 26.752.903.553.916 6.470.073.537.558

BAB III, Hal 24 dari 24

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dasar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007-2012 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011, yang meliputi Program Dedicated dan Program-Program Urusan Pemerintahan. Adapun hasil-hasilnya dapat disajikan sebagai berikut: A. PROGRAM DEDICATED Yang dimaksud dengan program dedicated adalah program prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Beberapa pokok-pokok pencapaian output dari program dedicated selama tahun 2011, antara lain : 1. Pengendalian Banjir a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Pembebasan Tanah Kanal Banjir Timur (KBT) Terlaksananya pembebasan tanah KBT seluas 44.637 m2, yang terdiri dari koridor basah seluas 601 m2 dan koridor kering seluas 44.036 m2, sehingga pada tahun 2011 total tanah yang telah dibebaskan menjadi 2.789.512 m2 yang terdiri dari koridor basah seluas 2.136.620 m2 dan koridor kering seluas 652.891 m2. 2) Normalisasi Sungai dan Saluran a) Tertanganinya 71 kawasan rawan genangan di jalan arteri dan kolektor di DKI Jakarta

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 1 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

b) Terlaksananya pemasangan sheet pile Kali Mookervart Hilir di pertemuan sodetan Kali Grogol Sekretaris hingga Cengkareng Drain sepanjang 138 mâ&#x20AC;&#x2122; 3) Program Penataan dan Pembangunan Situ, Waduk dan Polder a) Terlaksananya pembebasan lahan Waduk Brigif, Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 35.868 m2 ; b) Terlaksananya pembebasan lahan Waduk Bintaro, Pondok Pinang, Pesanggrahan Jakarta Selatan seluas 1.928 m2 ; c) Terlaksananya pembebasan lahan untuk Waduk Cilandak seluas 9.158 m2 ; d) Terlaksananya pembebasan tanah Waduk Marunda seluas 101.065 m2

b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ditemui dalam issue pengendalian banjir pada umumnya ada pada proses pembebasan lahan yang diantaranya perlu kesepakatan harga dengan pemilik lahan, dan adanya lahan sengketa untuk itu dilakukan kerjasama dengan konsultan penilai independen untuk menyepakati harga dan memproses konsinyasi di pengadilan bagi lahan-lahan sengketa.

2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Pembangunan Terminal Bus Pulogebang a) Terlaksananya pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang sebesar 65% terdiri dari pekerjaan persiapan, pematangan tanah, pondasi, sub struktur, struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal, perkerasan jalan dan parkir dan drainase. b) Dimulainya

pembangunan flyover

akses Terminal

Pulo

Gebang

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 2 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2) Peningkatan Angkutan Umum Penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu a) Terlaksananya penyelesaian bangunan kantor pelabuhan umum Muara Angke konstruksi 2 (dua) lantai b) Terlaksananya pembangunan 3 unit sarana bantu navigasi pelayaran masing-masing 1 buah di Pulau Gosong Kapas, Pulau Gosong Laga Besar dan Pulau Gosong Opak. c) Terlaksananya pengerukan 150.385,81 m3 kolam pelabuhan Muara Angke sedalam -3,58 meter Lower Water Sea (LWS). d) Terlaksananya pembetonan lahan, pembuatan selasar dan gazebo serta pembuatan lapangan parkir dan pagar, dengan luas 500 m2 di Pelabuhan Muara Angke e) Terlaksananya pembangunan pagar pembatas pelabuhan, di lokasi dekat gerbang Muara Angke sepanjang 35 meter f)

Terlaksananya pengurukan dan pelapisan tanah setinggi 10 cm pada dermaga Pelabuhan Muara Angke seluas 2.500 m2

g) Terbangunnya dermaga yang siap digunakan untuk sandar kapal, dan tersedianya ruang tunggu yang layak bagi penumpang di Pelabuhan Muara Angke 3) Pembangunan Busway a) Terlaksananya pembangunan jalur busway seluas 35,925 m2 di koridor XI jalur Kampung Melayu - Pulo Gebang segmen I dan II b) Terlaksananya perbaikan jalan di koridor busway seluas 110.491 m2 dibeberapa titik di sepanjang koridor I - X

4) Peningkatan Pengelolaan Busway a) Beroperasinya 1 (satu) koridor baru busway (koridor XI) sehingga total berjumlah 11 koridor b) Terlaksananya pengadaan 30 unit bus articulated

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 3 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c) Terlaksananya pembangunan sarana busway koridor XI berupa 15 halte dan 12 Unit Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) d) Terlaksananya sterilisasi jalur busway Koridor I â&#x20AC;&#x201C; X

5) Program pembangunan fly-over dan underpass (FO/UP). Terselesaikannya pembangunan FO Bandengan Utara/Selatan dan FO Tubagus Angke (Rel KA) dalam rangka mendukung rencana pengembangan jalur kereta api lingkar (loop line)

6) Program Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan a) Terlaksananya pembangunan jalan layang non tol Pangeran Antasari - Blok M (segmen Pasar Cipete, Cipete Utara, Taman Brawijaya, Prapanca, dan Lapangan Mabak Blok M) serta Kampung Melayu - Tanah Abang

(segmen Mas Mansyur,

Satrio, dan Casablanca); b) Terlaksananya pelebaran jalan di Jalan Kembangan Raya 14.458 m2 c) Terbangunnya jalan tembus/missing link jalan Kelapa Gading menuju Terminal Pulo Gadung seluas 8.560 m2 atau 71.36% dari total 11.995 m2 d) Terlaksananya

inventarisasi

jalan

tembus/missing

link

Boulevard Timur - Pegangsaan Dua e) Terbangunnya jalan sejajar KBT seluas 58,271 m2

pada

segmen Marunda - Rorotan dan segmen Cakung Timur Bekasi Raya f)

Terlaksananya inventarisasi dan pembebasan tanah jalan layang non tol Pangeran Antasari - Blok M (303 m2) dan Tanah Abang - Kp. Melayu (398 m2)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 4 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7) Program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) a) Terlaksananya pembebasan tanah untuk depo MRT seluas 17.165 m2 sebanyak 15 bidang tanah atau 69,92 % dari total luas lahan 24.549 m2 yang harus dibebaskan. b) Selesainya penyusunan Basic Engineering Design MRT c) Selesainya

pelaksanaan

proses

lelang

untuk

kegiatan

Management Consulting Services (MCS) d) Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi pendampingan untuk pekerjaan konstruksi (Tender Assistant Services / TAS) e) Terlaksananya proses lelang pekerjaan konstruksi MRT oleh PT MRT Jakarta f)

Pembebasan lahan untuk depo dan koridor di daerah Lebak Bulus, Cilandak Barat dan Pondok Pinang

g) Persiapan ground breaking proyek MRT pada tahun 2012 b. Permasalahan dan Solusi Untuk

mengatasi

permasalahan

berkaitan

dengan

issue

perhubungan dan transportasi yang berupa belum maksimalnya kinerja pengoperasian busway dan sulitnya pengadaan lahan untuk penyelesaian jalan tembus adalah sebagai berikut : 1) Bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mensterilisasi jalur busway 2) Melakukan pengaturan operasi bus sesuai dengan kebutuhan 3) Mempercepat pengadaan lahan dengan melakukan kerjasama dengan konsultan penilai independen serta memanfaatkan proses konsinyasi di pengadilan 3. Penanggulangan Polusi a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a) Terlaksananya pembebasan lahan untuk Taman Interaktif di 6 lokasi: Jl. Centex Gg. Galur, Ciracas Jakarta Timur seluas

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 5 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.108,99 m2 , Jl. Waringin Raya, Kayu Putih, Jakarta Timur seluas 3.141 m2 , Jl. Sadar RT 02 RW 02 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan seluas 8.034 m2, Jl. Jangkrik RW.05 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 4.598 m2 , Kelurahan P.Gebang Kecamatan Cakung seluas 2.145 m2 , dan Jl. Tanah Merdeka X Rw.006 Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur seluas 2.386 m2 b) Terlaksananya pembangunan 6 taman interaktif dengan luas total 20.735,61 m2 yang terletak di : Jl. Kampung Karang Kendal RT 01/08 Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara seluas 760,20 m2 ; Jl. Cilangkap RW 004, Jakarta Timur seluas 1.512,64 m2 ; Jl. Jagakarsa Raya, Jakarta Selatan seluas 4.439 m2 ; Jl. Kebagusan, Jakarta Selatan seluas 8.435,77 m2 ; Jl. Manunggal II RT 011 RW 006 seluas 579 m2 ; Jl. Moh. Kahfi I RT 010/RW 002, Jakarta Selatan seluas 5.009 m2. c) Tersusunnya Dokumen Panduan Perencanaan Teknis untuk taman Borobudur, taman Hayam Wuruk dan Gajah Mada, penghijauan koridor hijau burung di DKI Jakarta, serta sarana keindahan kota. d) Terbangunnya taman hutan kota Kebun Pisang di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 137.828,11 m2.

2) Program Pengendalian Pencemaran Udara Terlaksananya pemeliharaan dan operasionalisasi 5 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) otomatis

b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan utama yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan issue polusi adalah adanya lahan yang tidak bisa dibebaskan baik ketidaksesuaian data permohonan yang disampaikan masyarakat dengan kondisi riil di lapangan, seperti perbedaan luas lahan, status

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 6 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

kepemilikan, dan tidak ada akses jalan masuk. Selain itu, proses administrasi yang harus ditempuh dirasa masih cukup panjang. Karena kondisi lahan yang kurang sesuai maupun proses administrasi yang panjang. Untuk itu diupayakan hal-hal sebagai berikut : 1)

Pembebasan lahan diprioritaskan pada lahan-lahan yang terkena peruntukan hijau

Melakukan identifikasi terhadap lahan-lahan yang memenuhi kriteria RTH dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya agar proses pembebasan dapat dilakukan tepat waktu.

4. Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat a. Realisasi program dan Kegiatan 1) Realisasi Peningkatan Kesehatan untuk Gakin dan KLB a) Terjamin dan terlayaninya Gakin & SKTM serta bencana dalam pelayanan kesehatan di 88 RS; b) Mempermudah akses pelayanan ke RS bagi warga DKI Jakarta c) Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dengan Kartu Gakin pada Puskesmas sebanyak 2.585.438 kasus pada Tahun 2010 menjadi 2.705.509 kasus

pada Tahun

2011; d) Meningkatnya pelayanan JPK dengan kartu Gakin pada Rumah Sakit sebanyak 213.490 pada Tahun 2010 menjadi 271.489 pada Tahun 2011; e) Meningkatnya pelayanan JPK dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Rumah Sakit sebanyak 246.624 pada Tahun 2010 menjadi 361.869 pada Tahun 2011; f)

Menurunnya jumlah pelayanan JPK kasus bencana atau KLB pada Rumah Sakit sebanyak 15.957 pada Tahun 2010 menjadi 8.449 pada Tahun 2011;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 7 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

g) Tingkat penyerapan anggaran JPK Gakin tahun 2011 sebesar 99,99 %, hal ini menunjukkan semakin baiknya proses administrasi reimbursement claim pelayanan kesehatan. 2) Pelayanan Pendidikan a) Pada tahun 2010 pemberian BOP untuk siswa SDN/MIN sebanyak 700.564 siswa, dengan unit cost sebesar Rp. 60.000 per siswa perbulan dengan total Rp. 507.787.600.000, sedangkan untuk tahun 2011 meningkat menjadi 724.616 siswa dengan unit cost sebesar Rp. 60.000 per siswa perbulan dengan total Rp. 521.723.520.000 b) Pada tahun 2010 pemberian BOP untuk siswa SMPN/MTsN sebanyak 249.853 siswa, dengan unit cost sebesar Rp. 110.000

per

siswa

perbulan

dengan

total

Rp.

330.438.930.000, sedangkan untuk tahun 2011 meningkat menjadi 255.758 siswa dengan unit cost sebesar Rp. 110.000 per siswa perbulan dengan total Rp. 337.600.560.000 c) Pada tahun 2010 pemberian BOP untuk siswa SMAN/MAN sebanyak 98.845 siswa dengan unit cost sebesar Rp. 75.000 per

siswa

perbulan

dengan

total

Rp.27.667.800.000

sedangkan untuk tahun 2011 diberikan kepada 100.086 siswa dengan unit cost sebesar

Rp. 75.000 per siswa perbulan

dengan total Rp. 90.077.400.000 d) Pada tahun 2010 pemberian BOP untuk siswa SMKN sebanyak 43.314 siswa dengan unit cost Rp 150.000 per siswa perbulan dengan total Rp. 76.941.000.000 sedangkan untuk tahun 2011 untuk

43.989 siswa dengan unit cost

sebesar Rp. 150.000 per siswa perbulan dengan total Rp. 79.180.200.000

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 8 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

e) Peningkatan Kualitas Permukiman dan Perbaikan Kampung Terlaksananya program MHT Plus di 162 RW yang tersebar di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten dengan perincian : 

Jakarta Pusat 20 RW;



Jakarta Utara 18 RW;



Jakarta Barat 47 RW;



Jakarta Selatan 25 RW;



Jakarta Timur 46 RW;



Kepulauan Seribu 6 RW.

b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan pada Peningkatan Kesehatan untuk Gakin dan KLB, adalah masih kurangnya tempat tidur perawatan untuk Gakin dan KLB (Kelas 3), termasuk perawatan Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di RS Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu

dengan

melakukan

penambahan

tempat

tidur

melalui

pengembangan RS dan peningkatan fasilitas Rawat Inap pada Puskesmas Kecamatan. Sedangkan

untuk

pelayanan

pendidikan,

terkait

dengan

penyaluran BOP, tidak terjadi hambatan Permasalahan yang terjadi terkait dengan peningkatan kualitas permukiman dan perbaikan kampung Terjadi gagal lelang terhadap kegiatan MHT Plus di 3 RW Kumuh pada proses pengadaan penyedia jasa, 2 RW ditangani oleh program PNPM Mandiri dan PPMK, 3 RW Kumuh yang lahannya telah dibebaskan oleh swasta. Untuk itu terhadap kegiatan yang gagal lelang akan diprogramkan kembali.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 9 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Dana Bergulir a) Jumlah Dana bergulir yang rekening

Unit

Pengelola

tersedia dan berada pada

Dana Bergulir

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) adalah sebagai berikut : 

Dana APBD Tahun 2008 Rp.83.827.125.000, Tahun 2009

Rp.60.750.000.000,

Tahun

2010

Rp.127.000.000.000, sedangkan untuk tahun 2011 tidak ada alokasi anggaran. Sehingga total Dana Bergulir yang bersumber dari APBD (Tahun 2008-2011) berjumlah Rp 271.577.125.000,-. 

Total Pengalihan Dana PPMK (Bina Ekonomi) Rp. 124.544.360.537.

(tahun

2010

sebesar

Rp.

42.015.388.131 dan 2011 sebesar Rp. 82.528.972.406). 

Penambahan dari 30% Pendapatan Dana Bergulir dari Tahun 2009-2010 Rp. 2.269.060.710 dan Tahun 2011 Rp. 2.055.461.912. (data Pendapatan Dana Bergulir tahun 2009 dan 2010 tidak bisa dipisah karena pelaporan keuangan UPDB baru dilaksanakan tahun 2010



UPDB-PEMK pada tahun anggaran 2009 belum memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri, masih tergabung

dengan

Dinas

Koperasi

UMKM

dan

Perdagangan 

Untuk pendapatan tahun 2009 hanya pendapatan jasa giro saja karena dana bergulir di UPDB belum disalurkan ke KJK

b) Tersalurkannya

Dana

Bergulir

Bina

Ekonomi

PEMK

(Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan) pada tahun

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 10 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2011 sebesar Rp 84.259.800.000 untuk 32.045 pemanfaat di 250 Koperasi Jasa Keuangan PEMK. c) Dana Bergulir yang telah disalurkan sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp 223.693.800.000,- untuk 89.999 pemanfaat (Tahun 2008-2011) yang tersebar di 250 Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK), dimana setiap Kelurahan terdapat 1 KJK PEMK. KJK sendiri sudah terbentuk di semua Kelurahan di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 267 Kelurahan, namun masih ada 17 KJK yang belum mengajukan permohonan dana bergulir, hal ini disebabkan antara lain karena bubarnya kepengurusan KJK,

kurangnya

tenaga

pengelola

sebagaimana

yang

disyaratkan minimal 3 orang, adanya pengurus dan pengelola yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan KJK, adaya KJK yang belum memiliki pemanfaat serta masalah internal lainnya. d) Jumlah pengembalian dana bergulir dari KJK PEMK sebesar Rp. 82.252.910.146,60 e) Jumlah Penarikan kembali dana bergulir dr KJK non aktif sebesar Rp 1.080.000.000,- dari KJK pulo Gebang dan KJK Pasar Baru karena belum siap beroperasi f)

Usaha-usaha mikro yang sudah didukung dengan adanya dana bergulir diantaranya warung kelontong, warung nasi, soto, bakso, pedagang sate, pedagang bubur, pedagang sayuran, warnet, penjual voucher pulsa isi ulang telepon genggam, fotocopy, agen koran, penjahit, warung rokok, percetakan, pedagang kue, usaha laundry, pedagang baju, salon, serta pedagang gas dan aqua.

2) Bina Fisik dan Sosial a) Tersalurkannya dana bina sosial untuk 1.335 Kegiatan senilai Rp 38.280.000.000,- di 267 Kelurahan.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 11 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

b) Tersalurkannya dana bina fisik lingkungan

untuk 4.005

kegiatan senilai Rp 38.280.000.000,- di 267 Kelurahan b. Permasalahan dan Solusi Dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat kelurahan dijumpai permasalahan kegiatan Fasilitasi Penghapusan Piutang Daerah Bina Ekonomi PPMK yang belum tertagih tidak dapat dilaksanakan karena berakhirnya masa kerja Dewan Kelurahan (Dekel). Sementara itu restrukturisasi Satgas Kelurahan sebagai pengganti Dekel baru terbentuk pada November 2011 sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak cukup. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan : 1) Menerbitkan

payung

hukum

untuk

pembentukan

Satgas

Kelurahan, melalui Pergub Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bina Ekonomi PPMK tahun anggaran 2001-2011. 2) Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyaluran dana bergulir Untuk pelaksanaan PPMK (Bina Fisik dan Sosial), tidak terjadi hambatan 6. Pengembangan Budaya Keragaman a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1)

Terlaksananya pembebasan tanah di Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan seluas 2.918 m2 yang terdiri dari 5 bidang sehingga total luas lahan yang telah dibebaskan adalah 25.372 m2 dari target penguasaan lahan Âą 3.2 Ha atau 32.136 m2 sesuai Keputusan Gubernur No 1837/ Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi untuk Perluasan Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan, jalan Moch. Kahfi II, Kelurahan Srenseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 12 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Jakarta Selatan. Sisa lahan yang belum dibebaskan seluas 9.265 m2, yang terdiri dari 24 bidang tanah. 2)

Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Situ Babakan a)

Terlaksananya Perencanaan pada zona A pada lahan seluas

32.136

(sebelumnya

direncanakan

untuk

membuat Perencanaan/ Detail Engineering Design untuk seluruh zona (A dan C), namun dikarenakan terjadi prakualifikasi ulang maka waktu yang tersisa untuk pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana sehingga dilakukan

optimasi

dengan

mengurangi

lingkup

perencanaan zona C). b)

Terlaksananya

Kajian

Amdal

untuk

pengembangan

kawasan inti PBB (zona A, B dan C) c)

Terlaksananya pelaksanaan fisik/pembangunan gapura depan dan samping, power house, jembatan, mushola, ruang tunggu sopir, parkir dan sebagian plaza, pagar pada lahan yang sudah bebas, jalan setapak, lampu, hydrant dan saluran. Sementara itu untuk tahun anggaran 2012 telah teralokasi anggaran yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan untuk amphiteater, 6 unit rumah betawi, bangunan kuliner betawi dan museum

Pembangunan Pusat Kebudayaan Betawi (PKB) di Eks Kodim Jakarta Timur a)

Terlaksananya Perencanaan/Detail Engineering untuk area oase dan tradisional dan perencanaan makro untuk seluruh site plan termasuk lahan bangunan SDN Rawabunga 01/03, yang letaknya di belakang gedung Eks Kodim.

Terlaksananya kajian amdal rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan Betawi di lokasi eks Kodim Jakarta Timur.

Untuk

pelaksanaan

fisik,

sementara

belum

bisa

dilaksanakan karena bangunan yang direncanakan untuk

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 13 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

dilaksanakan pembangunannya berada di atas basement yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2012 4)

Pembebasan Lahan Kawasan Makam Pangeran Jayakarta Terlaksananya pembebasan tanah seluas 176 m2 (1 bidang tanah), sehingga total lahan yang dibebaskan menjadi 1.331 m2 atau 41,14 % dari target penguasaan lahan seluas Âą 3.235 m2 dan penggantian / ganti rugi terhadap 34 bangunan.

b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan berkaitan dengan issue pengembangan budaya adalah belum terpenuhinya pembebasan lahan untuk Perkampungan Budaya Betawi (PBB). Sampai saat ini baru terealisasi 25.372 m2, masih terdapat lahan seluas 6.764 m2 yang belum bebas dikarenakan pemilik lahan yang tidak bersedia tanahnya dibebaskan dengan harga yang telah ditetapkan oleh tim penilai independen (appraisal). Selain itu pada pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan Betawi (PKB) di Eks Kodim 0505 Jakarta Timur agak terlambat karena proses relokasi SDN Rawa Bunga 01/03 masih menunggu penyelesaian renovasi SDN Balimester dan juga perencanaan Pembangunan Gedung PKB memerlukan penyelesaian. Untuk

mengatasi

permasalahan

dimaksud

telah

dilakukan

koordinasi dengan Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi

(PBB),

Musyawarah

Lembaga

(Bamus)

Kebudayaan

serta

organisasi

Betawi

(LKB),

Betawi

lainnya

Badan untuk

membantu mediasi dalam rangka pembebasan lahan yang masih tersisa. Segera merealisasikan relokasi SDN Rawa Bunga 01/03 agar pembangunan perluasan PKB dapat dipercepat.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 14 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7. Penerapan Kaidah Good Governance a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1)

Integrasi

sistem

informasi

perencanaan

program,

penyusunan anggaran, pelaksanaan APBD dan pengawasan pelaksanaan APBD a) Tersusunnya Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu b) Tersusunnya Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 - 2030 c) Terintegrasinya

sistem

informasi

perencanaan

dan

keuangan berbasis internet d) Berfungsinya

sistem

monitoring

pelaksanaan

APBD

berbasis internet (e-monev) dan dapat diakses melalui mobile device (M-Gov) e) Terlaksananya tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi sebanyak 2.174 saran untuk Pemprov DKI Jakarta f)

Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebanyak 3.769 saran (80,39%).

e-Procurement a) Terbangunnya aplikasi web aset berbasis GIS (Geographic Information System) sehingga lebih cepat, murah dan lokasi aset tergambar jelas. b) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa dengan Sistem E-Procurement Nasional dan terbentuknya LPSE c) Terlaksananya e-announcement oleh 468 (64.46%) dari 726 SKPD/UKPD ke portal pengadaan Nasional d) Terlaksananya e- regular tender dengan e-procurement daerah dan e-procurement Nasional dengan jumlah 248 SKPD/UKPD

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 15 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Komunikasi langsung dengan masyarakat secara tatap muka maupun elektronik a) Terlaksananya pelayanan informasi dan monitoring jejak berita pada media massa melalui media online warta DKI www.beritajakarta.com b) Diterimanya informasi pengaduan warga sebanyak 312 SMS, 273 email dan 322 dari forum balai warga c) Meningkatnya kunjungan website http://jakarta.go.id dari 2.005.706 kunjungan pada tahun 2010 menjadi 2.667.664 kunjungan di tahun 2011.

Peningkatan kualitas layanan a) Ditetapkannya

Pergub

Nomor

Tahun

2011

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kota Administrasi b) Ditetapkannya Pergub Nomor 114 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu c) Terlaksananya

pengadaan

sarana

dan

prasarana

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) d) Terlaksananya

penerapan

pemassalan

e-KTP

bagi

4.979.338 e) Terlaksananya pelayanan penerbitan 19.627 KTP, 10.051 KK dan 5.969 Akta Kelahiran melalui pelayanan mobile setiap hari Sabtu f)

Terlaksananya pelayanan penerbitan 13.858 KTP, 4.791 KK dan 3.481 Akta Kelahiran melalui pelayanan terpadu malam hari

g) Tersusunnya Daftar Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebanyak 600.000 lembar.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 16 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

b. Permasalahan dan Solusi Terkait dengan penerapan kaidah Good Governance ditemui masalah: 1) Belum optimalnya kapasitas dan peran kelembagaan dalam mengakses,

mengintegrasikan

dan

mempublikasikan

data/informasi termasuk dalam pengelolaan data/informasi dan peningkatan layanan publik. 2) Upaya peningkatan SDM Perencana secara kualitas dan kuantitas masih perlu ditingkatkan. 3) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat (Kemendagri) terkait pembagian tanggung jawab, kewajiban antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelayanan e-KTP khususnya pengadaan barang mengalami gagal lelang karena tidak ada peserta yang mendaftar.

Kemudian solusi yang direncanakan yaitu : 1) Telah dilakukan peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi untuk

mensinergikan

dan

mengharmonisasikan

berbagai

kebijakan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika serta pelayanan publik. 2) Peningkatan kualitas SDM dengan cara meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi pengadaan barang dan jasa, fungsional perencana dan diklat substantif. 3) Memprogramkan kembali pengadaan perangkat pendukung eKTP

8. Pengelolaan Bencana a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program peningkatan kinerja penanggulangan bencana a)

Terlaksananya pemeliharaan 3.017 alarm kota/smart alarm kebakaran

Tersedianya mobil pompa sebanyak 27 unit yang terdiri dari:

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 17 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ď&#x20AC;

Mobil pompa berat (heavy duty) high pressure sebanyak 20 unit

ď&#x20AC;

Mobil pompa sedang (medium duty) medium pressure sebanyak 5 unit

ď&#x20AC;

Pengadaan mobil pemadam kebakaran pompa kecil (kapasitas 2000-3000 liter) sebanyak 2 unit

Terlaksananya

Sosialisasi

Modul

Sistem

Ketahanan

Kebakaran Lingkungan (SKKL) di 5 wilayah kota d)

Terlaksananya pemeriksaan standart keselamatan terhadap kebakaran secara berkala terhadap 233 bangunan gedung tinggi

2) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum a)

Terlaksananya pengamanan siaga antisipasi bencana

Terlaksananya operasional CCTV crisis center sebanyak 160 titik CCTV

3) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial a)

Tersedianya

sarana

prasarana

dapur

umum

mandiri

sebanyak 40 set di 20 titik b)

Tersedianya makanan bagi korban bencana sebanyak 1.455.484 box

Terlaksananya pelatihan 100 orang taruna siaga bencana (Tagana)

4) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

b. Permasalahan dan solusi Berkaitan dengan pengelolaan bencana masih ditemui masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab bahaya

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 18 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

kebakaran

dan

masih

perlu

ditingkatkannya

koordinasi

penanganan/pengelolaan penanggulangan bencana, disamping belum seimbangnya aparat pelaksana penanggulangan bencana dengan jumlah lokasi rawan bencana. Kemudian telah dilakukan : 1)

Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan stakeholders (PLN, Asosiasi Konsultan Listrik Indonesia/ AKLI, Kepolisian, tokoh masyarakat, dll), telah dilakukan secara rutin oleh

Dinas

Pemadam

Kebakaran

dan

Penanggulangan

Bencana. 2)

Pembentukan

BPBD

(Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah) di Provinsi DKI Jakarta 3)

Direncanakan perluasan peran Lurah untuk turut melaksanakan penanggulangan bencana di wilayahnya secara darurat untuk penanganan 1 X 24 jam

9. Antisipasi Perubahan Iklim a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Penelitian Antisipasi terhadap Dampak Perubahan Iklim di Jakarta Terlaksananya

penyusunan

Roadmap

Komitmen

Jakarta

menurunkan 30% emisi gas rumah kaca sampai 2030.

2) Program Adaptasi Strategi Pembangunan Daerah terhadap Perubahan Iklim a) Terlaksananya kegiatan perlindungan lapisan ozon pada 20 kegiatan usaha b) Terlaksananya kegiatan Carbon Finance Capacity Building (CFCB) c) Terlaksananya

pembangunan tanggul pengaman pantai

Cilincing sepanjang 224 mâ&#x20AC;&#x2122;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 19 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

d) Terlaksananya pembebasan tanah untuk tanggul di Marunda seluas 810 m2 b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan utama dalam issue perubahan iklim adalah masih ada celah pada tanggul di Pantai Utara Jakarta khususnya pada lokasi-lokasi yang dikelola oleh pihak luar Pemprov DKI Jakarta. Untuk mengatasi hal ini telah dilakukan sosialisasi dan koordinasi agar para pengelola kawasan terkait dapat membuat tanggul yang sesuai dengan persyaratan. B. PROGRAM PRIORITAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Pendidikan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.293.729.076.679 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 7.877.004.259.720 atau 94,98%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program wajib belajar 12 tahun a)

Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2011 untuk 1.181.807 siswa di 3.894 sekolah negeri dan swasta

(SD/SDLB

dan

SMP/SMPLB/SMP

Terbuka

termasuk SD-SMP Satu Atap / Satap) b)

Terlaksananya program Kartu Gratis Sekolah/ Bantuan Rawan Putus Sekolah untuk 10.374 siswa miskin.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 20 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksanannya pemberian BOP untuk 1.126.587 siswa baik untuk TK Negeri, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SDN, SMPN, SMKN dan SMAN

Terlaksananya Peneriman Peserta Didik Baru secara online tingkat SDN, SMPN, SMAN dan SMKN

Program peningkatan mutu pendidikan, a)

Terlaksananya pemberian Biaya Operasional Buku (BOB) untuk Sekolah Swasta yaitu di lingkungan SMA/MA sebanyak 82.113 siswa, SMK sebanyak 160.558 siswa.

Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade Sains (Matematika dan IPA) Nasional tingkat SD dan SDLB

Terlaksananya UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) tingkat SD dan SMP

Terlaksananya UN (Ujian Nasional) tingkat SMA dan SMK

Terlaksananya pembinaan manajemen bagi 225 orang pengawas sekolah TK, SD, SMP, dan SLB

Terlaksanannya tes kemampuan bagi 600 orang calon Kepala Sekolah

Terlaksananya program S1 dan sertifikasi bagi 12.915 orang guru SD dan SMP

3) Program pendidikan non formal dan informal, a)

Terlaksananya pembinaan pendidikan kesetaraan yaitu paket A sebanyak 1.526 orang, paket B sebanyak 6.871 orang, dan paket C sebanyak 14.362 orang

Terlatihnya keterampilan 860 orang di PKBM tingkat dasar/terampil

Terlaksananya pemberantasan buta aksara sebanyak 7.500 orang

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 21 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terselenggaranya bantuan Alat Pembelajaran Edukatif (APE) pada 87 lembaga PAUD

4) Program pendidikan luar biasa a)

Terbinanya kompetensi keterampilan siswa SLB sebanyak 100 siswa

Terselenggaranya lomba seni, olah raga dan science guru dan siswa SLB sebanyak 897 orang

Pemberian

subsidi

bagi

sekolah

penyelenggara

pendidikan inklusi sebanyak 5 sekolah Pusat Sumber Inklusi. (Model Penyelenggara Inklusi tingkat SD) d)

Terlaksananya

biaya

operasional

pendidikan

inklusi

(berkebutuhan khusus) sebanyak 63 sekolah e)

Terselenggaranya

pusat

kegiatan

pendidikan

inklusi

(berkebutuhan khusus) sebanyak 164 sekolah 5) Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan a)

Terlaksananya pembangunan Tahap 1 , terdiri dari 2 gedung baru SDN dan 2 gedung baru SMPN, 1 gedung baru SMAN, 1 gedung baru SMKN

Terlaksananya penyelesaian rehab total, terdiri dari 22 gedung SDN, 20 gedung SMPN, dan 1 gedung SMAN dan 2 gedung SMKN

Terlaksananya rehab total 14 gedung SDN

Terlaksananya rehab total Tahap 1 untuk 14 gedung SDN dan 4 gedung SMPN, 3 gedung SMAN dan 2 gedung SMKN

Terlaksananya rehab berat 103 gedung sekolah untuk tingkat SDN hingga SMAN

Pengadaan meubelair UGB/RKBSMA/SMAN sebanyak unit

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 22 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pendidikan antara lain: 1)

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK dari 82,65% pada tahun 2010 menjadi 89,59 % pada tahun 2011, serta dipertahankannya APK pendidikan dasar di atas 100%, yaitu APK SD 110,92 % dan APK SMP dari 105,91 % pada tahun 2010 menjadi 109,63 % pada tahun 2011

Menurunnya Angka Putus Sekolah a)

Tingkat SD yang semula sejumlah 584 siswa pada tahun 2010 menjadi 347 siswa pada tahun 2011

Tingkat SMP yang semula 1.592 siswa pada tahun 2010 menjadi 1.176 siswa pada tahun 2011

Meningkatnya angka kelulusan tingkat SD dari 99,98% di tahun 2010 menjadi 100 % di tahun 2011, tingkat SMA dari 99,11% di tahun 2010 menjadi 99,53 % di tahun 2011, dan untuk tingkat SMK dari 99,77 % di tahun 2010 menjadi 99,82 % di tahun 2011, sedangkan untuk tingkat SMP pada tahun 2010 dari 99,80 menjadi 99,99 %

Tercapainya rata-rata nilai UN di atas standar nasional, yaitu untuk tingkat SD 7,6, tingkat SMP 6,94, SMA 7,58 (IPA), 7,55 (IPS), 6,87 (Bahasa), dan SMK 7,38

Dipertahankannya rata-rata lama sekolah selama 11,40 tahun

Meningkatnya jumlah sekolah yang mendapat sertifikasi ISO 9001:2000 untuk SMK dari 31 SMK di tahun 2010 menjadi 60 SMK di tahun 2011. Sertifikasi ISO untuk SD, SMP dan SMA tetap dipertahankan sebanyak 2 SD, 11 SMP dan 23 SMA.

Prestasi yang diraih pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu : a)

Pada

tahun

2011

kontingen

DKI

Jakarta

dapat

mempertahankan juara umum (Juara I) tingkat nasional dengan memperoleh 1 medali emas untuk bidang studi matematika.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 23 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Tahun 2011 tingkat SMP memperoleh 5 medali emas, 10 medali perak, 8 medali perunggu.

Pada Tahun 2011 tingkat SMA memperoleh 12 medali emas, 10 medali perak, 21 medali perunggu.

Pada Tahun 2011 tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) untuk

jenjang

SMPLB

memperoleh

Juara

Umum

Pendidikan Khusus Tingkat Dikmen dengan memperoleh 2 medali emas dan 1 medali perak. e)

Lomba Keterampilan Siswa (LKS) pada tahun 2011 meraih juara umum, dengan perolehan 16 medali emas, 8 medali perak, 3 medali perunggu, 3 medali juara harapan I dan 2 medali harapan II.

Lomba Kelompok Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka pada tahun 2010 meraih juara I tingkat nasional.

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan pada Urusan Pendidikan dilihat dari tiga pilar strategi pendidikan adalah : 1) Di bidang sarana dan prasarana masih terdapatnya gedung sekolah yang perlu direhab total; 2) Di bidang tenaga pendidik dan kependidikan masih ditemui guru yang tidak memenuhi syarat kualifikasi akademik dan belum bersertifikasi; 3) Di bidang manajemen dan kebijakan, implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) belum terlaksana dengan baik dan peran Komite Sekolah belum maksimal

Upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 1) Melanjutkan rehabilitasi total Gedung Sekolah dan pemenuhan peralatan laboratorium SD/SMP/SMA berbasis multimedia dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEK

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 24 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2) Peningkatan Kompetensi Guru melalui tes diagnostik online dan peningkatan kualifikasi pendidikan serta program sertifikasi guru; 3) Melakukan pelatihan kompetensi manajemen sekolah kepada para Kepala Sekolah; 4) Melakukan pembinaan kepada Komite Sekolah dalam rangka peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

2. Urusan Kesehatan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan kesehatan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.698.984.021.400 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.455.766.331.391 atau 90,99%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan antara lain: 1)

Program

pencapaian

dan

penanggulangan

penyakit

menular a)

Terlaksananya

antisipasi

dan

penanggulangan

KLB

penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta; b)

Terpantaunya penderita malaria import, re and new diseases dan neglacted disease dan dapat ditangani 100%;

Terlaksananya surveilence penyakit menular berbasis puskesmas, rumah sakit dan laboratorium;

Terlaksananya pengendalian penyakit menular Rabies;

Terlaksananya penanganan penyakit Tuberculosis;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 25 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tersedianya obat penyakit menular (untuk penyakit Tuberculosis, Kusta, Infeksi Saluran Pernapasan Atas, DBD, Malaria, Flu Burung dan Filariasis);

Terpantaunya situasi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta selama 12 bulan;

Terlaksananya pengendalian dan pemantauan cold chain (terjaganya rantai dingin vaksin);

Terlaksananya manajemen pengelolaan

vaksin (vaksin

meningitis bagi jemaah haji, vaksin rutin untuk bayi dan vaksin untuk anak usia sekolah tersedia 100% sesuai jumlah sasaran); j)

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan faktor resiko DBD;

Terlaksananya pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA);

Jumlah kasus AIDS yang dilaporkan pada tahun 2010 sebanyak 1.167 kasus, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 1.122 kasus;

Terlaksananya pengendalian penyakit pneumonia;

Terlaksananya pengendalian penyakit diare.

Program penurunan angka kematian ibu dan bayi a)

Terselenggaranya KIA/KIBBLA

peningkatan

sebanyak

340

manajemen

Puskesmas

program

dan

Sudin

Kesehatan; b)

Terlaksananya bimbingan, pengawasan dan pengendalian manajemen

program

kesehatan

ibu

dalam

upaya

penurunan angka kematian ibu dan bayi; c)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program KIBBLA pada 44 Puskesmas Kecamatan;

Terlaksananya supervise puskesmas PONED;

Terlaksananya pelatihan kelompok pendukung Ibu;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 26 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terselenggaranya cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan/Tenaga

Kesehatan

yang

memiliki

kompetensi

kebidanan mencapai 93,2%; g)

Terselenggaranya cakupan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) pada kunjungan Neonatus mencapai 92,3%;

Terselenggaranya cakupan pelayanan kesehatan pada bayi (29 hari â&#x20AC;&#x201C; 12 bulan) mencapai 93,6%.

Program peningkatan kesehatan anak balita a)

Terlaksananya perawatan di RS terhadap seluruh balita gizi buruk sebanyak 201 kasus (100% dapat dirawat);

Terlaksananya

perawatan pemulihan balita gizi buruk

melalui Therapeutic Feeding Centre (TFC) / Panti Pemulihan Gizi di Puskesmas, dengan jumlah TFC 4 buah yang terletak di Puskesmas Kecamatan Kali Deres, Puskesmas Kecamatan

Kecamatan Cilincing

dan

Jagakarsa, Puskesmas

Puskesmas Kecamatan

Tambora; c)

Terlaksananya 2 kali pemberian kapsul vitamin A untuk anak balita di seluruh DKI Jakarta dengan total cakupan 73.46 %;

Terlaksananya Universal Child Immunization (UCI) pada 266 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di DKI Jakarta (Kelurahan Rawajati belum melaksanakan UCI);

Terlaksananya imunisasi dasar bayi lengkap 100%;

Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui untuk mendukung KP Ibu, total jumlah konselor sampai dengan tahun 2011 sebanyak 346 orang konselor.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 27 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terselenggaranya cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sesuai dengan standar mencapai 88,0%

Terselenggaranya cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12 â&#x20AC;&#x201C; 59 bulan) sakit yang berobat ke Puskesmas dan mencapat pelayanan manajemen terpadu Balita sakit mencapai 78,08%.

Program pengembangan lingkungan sehat a)

Terlaksananya pengendalian vektor penyakit;

Terlaksananya

evaluasi

pelaksanaan

kesehatan

lingkungan dan kesehatan kerja; c)

Terlaksananya pembinaan

kota

sehat

pada

tingkat

kelurahan; d)

Terlaksananya pemantauan

kualitas air bersih pada 5

wilayah kota; e)

Terlaksananya pembinaan kawasan dilarang merokok disarana kesehatan;

f) 5)

Terlaksananya Hygiene sanitasi tempat â&#x20AC;&#x201C; tempat umum.

Program

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat a)

Terciptanya

Kebijakan

Publik

yang

mendukung

peningkatan PHBS; b)

Terlaksananya Pendataan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja PHBS;

Rumah Tangga ber- PHBS tercapai 65,56%;

Penilaian Kinerja PHBS kategori Kota dan kabupaten;

Terlaksananya

promosi

kesehatan

melalui

berbagai

media; f)

Pameran kesehatan pada event PRJ;

Media massa, cetak leaflet, spanduk, poster, banner;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 28 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Media elektronik radio dan televisi berupa talk show dan radio spot;

Tejalinnya jejaring kemitraan dengan Lintas Sektor, Lintas program, LSM dan dunia usaha;

Terlaksananya

pembinaan

UKBM

berupa

Kegiatan

penilaian kinerja Posyandu tingkat Provinsi; k)

Terselenggaranya Penambahan cakupan RW siaga aktif sebanyak 23,17 %.

Program pencegahan penyakit tidak menular a)

Tersedianya pelayanan deteksi dini gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah di 44 Puskesmas dan 5 RSUD;

Terselenggaranya

pengembangan

kelompok

peduli

penyakit tidak menular dan Posbindu di masyarakat; c)

Tersedianya pelayanan deteksi dini dan tatalaksana penyakit Diabetes Mellitus di 44 Puskesmas Kecamatan dan 6 RSUD;

Tersedianya pelayanan deteksi dini Penyakit Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara di 180 Puskesmas Kecamatan

dan

Puskesmas

Kelurahan

dari

339

Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan; e)

Tersedianya pelayanan dasar Penyakit Paru Obstruktif Kronis di 44 Puskesmas Kecamatan dan di 6 RSUD;

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan a)

Terlaksananya peningkatan mutu dan layanan RSUD, AGD,

Balai

Kesehatan

Karyawan,

Laboratorium

Kesehatan Daerah dan Akademi Keperawatan Jakarta; b)

Tercapainya tingkat pelayanan kesehatan yang telah mendapat Sertifikat ISO 9001:2008 yaitu:

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 29 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

RSUD dan UPT sebanyak 8 atau 73% dengan perincian RSUD sebanyak 4 atau 67% dan UPT sebanyak 4 atau 80%;

Puskesmas Kecamatan sebanyak 44 puskesmas atau 100%;

Puskesmas Kelurahan sebanyak 98 puskesmas atau 33% dari target 50% capaian pada tahun 2011.

Tercapainya jumlah RS yang telah mendapat sertifikasi Akreditasi yaitu 68,4% atau 99 RS dengan rincian 5 RSUD dan 94 RS vertikal dan RS swasta.

Program pengawasan obat dan makanan, a)

Terlaksananya

penyuluhan

keamanan

pangan

dan

sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang diproses sesuai ketentuan telah mencapai 98%; b)

Terlaksananya monitoring ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di wilayah mencapai 100%;

Terlaksananya fasilitasi pada 400 sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Terlaksananya pelayanan JPK Gakin lebih dari 2,7 juta kasus pada 44 puskesmas kecamatan, 295 puskesmas kelurahan dan 85 RS di Jakarta

10) Program peningkatan gizi masyarakat a)

Terlaksananya perawatan Balita Gizi buruk di

sebanyak 201 kasus (100% dapat dirawat); b)

Terlaksananya

perawatan balita gizi buruk melalui

Therapeutic Feeding Centre (TFC) di 4 Puskesmas

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 30 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kecamatan

(Kalideres,

Jagakarsa,

Tambora

dan

Cilincing); c)

Terlaksananya deteksi dini status gizi Balita melalui pemantauan pertumbuhan (D/S) tidak mencapai target.

11) Program kesehatan jiwa masyarakat a)

Tersedianya pelayanan kesehatan jiwa di 44 Puskesmas Kecamatan;

Terlaksananya advokasi dan koordinasi pelayanan jarum suntik steril dan metadon bagi pengguna napza suntik;

Terselenggaranya pelayanan pertukaran jarum suntik steril (PJSS) di 38 Puskesmas dan pelayanan metadon di 12 Puskesmas Kecamatan dan 2 Rumah Sakit serta 4 Lembaga Pemasyarakatan;

Tersedianya institusi wajib lapor pecandu narkotika di 12 Puskesmas Kecamatan dan 4 Rumah Sakit.

12) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit a)

Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, RSUD Budhi Asih, RSUD Duren Sawit, RSUD Cengkareng dan RSUD Koja;

Terlaksananya peningkatan kapasitas tempat tidur di RSUD dari 1.566 tempat tidur menjadi 1.639 tempat tidur.

13) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu

dan

jaringannya 1)

Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas melalui penambahan jumlah puskesmas rawat inap yang dibangun sebanyak 7 Puskesmas pada Tahun 2011;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 31 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlasananya Quality Assurance (QA) untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 pada Puskesmas Kecamatan mencapai 100%, sedangkan untuk tingkat Puskesmas Kelurahan 33%;

Tercapainya jumlah puskesmas kelurahan tersertifikasi pada tahun 2011 sebesar 66% dari target sebesar 50%.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kesehatan antara lain: 1)

Berkurangnya

angka

kesakitan

DBD dari

202,40/100.000

penduduk pada tahun 2010 menjadi 70,3/100.000 penduduk pada tahun 2011; 2)

Meningkatnya pencapaian case detection rate TB dari 82 % pada Tahun 2010 menjadi 83,9 % pada Tahun 2011;

Bekurangnya

penemuan

jumlah

kasus

penyakit

ISPA

(pneumonia) untuk usia > 5 tahun dari 2.891 (Tahun 2010) turun menjadi 2.569 (Tahun 2011) 4)

Bertambahnya cakupan layanan pasien HIV/AIDS : a) Pasien yang masuk perawatan HIV sebesar 22.234 (Sep 2010) menjadi 25.011 (Juni 2011); b) Pasien yang memenuhi syarat Anti Retroviral Virus (ARV) sebesar 16.853 (Sep 2010) menjadi 18.965 (Juni 2011); c) Pasien yang pernah menerima ARV sebesar 12.773 (Sep 2010) menjadi 13.664 (Juni 2011); d) Pasien yang masih menerima ARV sebesar 8.404 (Sep 2010) menjadi 8.311 (Juni 2011);

Beroperasinya pelayanan metadon di 12 Puskesmas dan 4 RS bagi 1.190 pasien (2010) dan 1.149 pasien (2011);

Penemuan kasus kematian ibu dari 22 kasus pada Tahun 2010 (sumber data : puskesmas dan bidan praktek swasta) menjadi 74 kasus pada Tahun 2011 (sumber data : puskesmas, bidan praktek swasta dan 60 RS);

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 32 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menurunnya angka kematian bayi (AKB) Ë&#x201A; 7/1.000 kelahiran hidup;

Diperolehnya penghargaan Kota Sehat pada Tahun 2011 di 5 wilayah Kota, sebagai berikut : a) Penghargaan

Swasti

Saba

Wistara

(Tahap

Pengembangan) diraih oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat; b) Penghargaan Swasti Saba Wiwerda (Tahap Pembinaan) diraih oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur; c) Penghargaan Swasti Saba Padapa (Tahap Pemantapan) diraih oleh Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara. 9)

Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan pemulihan untuk balita gizi buruk melalui Therapeutic Feeding Center (TFC) dari 2 Puskesmas (2010) menjadi 4 puskesmas (2011);

10) Meningkatnya respon time kurang dari 24 jam penanganan kasus penyakit menular dan KLB dari 90% pada Tahun 2010 menjadi 100% pada Tahun 2011; 11) Bertambahnya jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001:2008 dari 81 Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan pada tahun 2010 menjadi 142 Puskesmas pada tahun 2011; c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan pada Urusan Kesehatan antara lain: 1)

Belum optimalnya sistem rujukan;

Masih kurangnya tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu dan anak terutama di layanan dasar baik dari segi kuantitas dan kualitas;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 33 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1)

Sosialisasi dan pembinaan sistem rujukan kepada petugas kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit;

Melakukan penambahan tenaga kesehatan yang melayani kesehatan ibu dan anak melalui mekanisme tenaga kontrak;

Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.

3. Urusan Pekerjaan Umum a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan pekerjaan umum pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.209.226.640.690 dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.129.798.029.746 atau 79,28%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pekerjaan umum antara lain : 1) Program pengendalian banjir a)

Terbangunnya Rumah Pompa dan pompa Kramat Jati dengan kapasitas 2 x 500 lt/dtk

Terbangunnya saluran gendong Kali Cipinang sepanjang 700 mâ&#x20AC;&#x2122;

Terbangunnya pintu Air Muara Baru Cilincing.

2) Program Pengembangan Sistem Drainase a)

Terlaksananya Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Jakarta Selatan seluas 673 m2;

Terlaksananya Pembangunan Sheetpile Saluran Tubagus Angke/Kampung Gusti sepanjang 307 mâ&#x20AC;&#x2122;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 34 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program

Pemeliharaan

dan

Operasional

Infrastruktur

Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi a)

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri dan kolektor di 5 wilayah kotamadya sebanyak 71 lokasi;

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Drainase dalam Menunjang Kegiatan Sea Games XXVI/2011 DKI Jakarta di 28 lokasi;

Terlaksananya Perbaikan 12 pompa di 5 Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta

Terlaksananya Perbaikan Perkuatan Tebing Kali/Waduk Aliran Barat sepanjang 350 mâ&#x20AC;&#x2122;;

Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai Terlaksanakannya Layanan Pembersihan saluran/kali di 42 sungai dan di Kanal Banjir Timur

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, a)

Terlaksananya pembebasan tanah untuk pelebaran jalan pada koridor busway (Jl. Pondok Gede dan Perempatan TMII s/d RS Haji Jakarta, Pinang Ranti dan Jl. Perintis Kemerdekaan) seluas 2.410 m2;

Terlaksananya pemeliharaan berkala Jalan di 5 Wilayah Jakarta (590.301 m2)

Pemeliharaan rutin jalan arteri/kolektor di 5 wilayah DKI Jakarta (493.831 m2);

Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana jalan dan jembatan di 70 lokasi;

Terlaksananya pembangunan jembatan Cakung Drain sisi Utara, jembatan Muara Angke, dan jembatan Jl. Pluit Utara (Depan PLTU);

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 35 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya perbaikan

struktur

dan pemeliharaan

struktur

dan pemeliharaan

ringan 65 jembatan; g)

Terlaksananya perbaikan

ringan flyover (3 FO) dan underpass (8 UP); h)

Terlaksananya pelebaran jembatan Jl. Jatinegara Timur 2 untuk mendukung penyempurnaan rute busway Koridor V;

Terbangunnya jembatan akses Marunda dan jembatan Tanjung Duren;

Terlaksananya pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan Bermis - Pulo Gadung seluas 846 m2

Terlaksananya pelebaran jalan Kembangan Raya seluas 14.458 m2

Terlaksananya pembangunan jalan TPnA dan TPA Cakung seluas 7.857 m2

Terlaksananya peningkatan jalan menuju waduk pluit seluas 3.266 m2

Terlaksananya pembebasan tanah jalan Kembangan Raya seluas 5.892 m2

Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan wilayah DKI Jakarta dengan perincian Jakarta Pusat seluas 324.184 m2, Jakarta Utara seluas 200.240 m2, Jakarta Barat seluas 453.478 m2, Jakarta Selatan seluas 393.461 m2 dan Jakarta Timur seluas 424.640 m2

Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan Arteri/Kolektor di wilayah DKI Jakarta 377.088 m2

Terlaksananya penanganan perbaikan sarana prasarana untuk penanggulangan kerusakan infrastruktur Jalan di DKI Jakarta seluas 34.104 m2

Terlaksananya perbaikan jalan pada koridor busway seluas 260.611 m2

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 36 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program pembangunan dan penataan bangunan gedung Pemda, a)

Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung DPRD dan Pengembangan Balaikota;

Terlaksananya lanjutan renovasi Gedung Blok G Sebagai Green Building;

Terlaksananya Perbaikan/Penggantian Fassade (Kulit Luar) Gedung Blok G Balaikota;

Terlaksananya Perencanaan Interior Gedung DPRD dan Pengembangan Balaikota;

Program penyediaan gedung untuk layanan publik dan pemerintahan Terlaksananya Pengembangan Islamic Center (Wisma) Jl. Kramat Raya Jakarta Utara;

Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan a)

Tersusunnya

Masterplan

dan

Kajian

Akademis

Persampahan b)

Tersusunnya Naskah Akademis Perda Persampahan

Terlaksananya pembangunan

pelelangan ITF

dan

(Intermediate

berjalannya

proses

Treatment

Facility)

Cakung Cilincing yang rencananya akan menggunakan teknologi MBT (Mechanical Biological Treatment) d)

Terlaksananya

persiapan

administrasi

pembangunan

Sentra 3R Pesanggrahan e)

Terlaksananya pengadaan 265 unit gerobak motor pilah yang didistribusikan ke kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta

Terlaksananya pengadaan 3 (tiga) unit incinerator di Kepulauan Seribu

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 37 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program peningkatan kebersihan kota Terlaksananya pengelolaan kebersihan di 5 (lima) wilayah kota melalui kerjasama dengan swasta.

Program penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) a)

Terlaksananya sosialisasi kebersihan melalui media cetak

Terlaksananya

seminar

dan

lokakarya

paradigma

pengelolaan kebersihan kota Provinsi DKI Jakarta

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum antara lain: 1)

Teratasinya genangan di kawasan Kramat Jati, Kali Cipinang dan Muara Baru Cilincing

Meningkatnya kapasitas saluran Tubagus Angke/Kampung Gusti

Beroperasinya secara optimal infrastruktur sistem pengendali banjir, drainase, irigasi, dan polder

Terpeliharanya Kanal Banjir Timur (KBT) dan 42 saluran/kali di 3 wilayah aliran sungai

Meningkatnya kapasitas jalan dan terpeliharanya jalan dan jembatan di 5 wilayah

Meningkatnya kualitas, fungsi dan jumlah bangunan gedung Pemda sesuai konsep green building

Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung kompleks Islamic Center

Meningkatnya

kualitas

penanganan

dan

pengelolaan

persampahan di 5 wilayah serta pemahaman masyarakat terhadap program 3R c. Permasalahan dan Solusi Pada pelaksanaan program pengendalian banjir, pengembangan sistem

drainase,

serta

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

pembangunan

jalan

dan

jembatan

BAB IV, hal 38 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

permasalahan utamanya adalah pembebasan lahan karena belum adanya kesepakatan harga, sengketa, status kepemilikan yang belum jelas, dan kewajiban pengembang yang belum diserahkan. Untuk itu terhadap lahan yang bermasalah penyelesaiannya dilakukan melalui proses konsinyasi di pengadilan, dan mempercepat proses penagihan kewajiban pengembang. 1) Penanganan sampah terkendala oleh kemacetan yang sering terjadi sehingga mempengaruhi efisiensi pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampai ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Untuk itu dilakukan pengembangan ITF dalam kota dengan konsep ramah lingkungan dan kelayakan ekonomi yang baik agar dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta 2) Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah juga

menyebabkan

sampah,

sehingga

kurang masih

efektifnya terdapat

upaya

penanganan

sampah-sampah

yang

berserakan terutama di sungai dan jalan, untuk itu dilakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama dalam penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) 3) Adanya penolakan warga terhadap TPST, untuk itu dilakukan sosialiasasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan TPST yang ramah lingkungan 4. Urusan Perumahan Rakyat a.

Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk

urusan

Perumahan

Rakyat

pada

tahun

2011

telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 555.787.783.946 dan telah direalisasikan sebesar Rp 310.127.372.137 atau 55,80%.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 39 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Perumahan Rakyat antara lain : Program penyediaan perumahan rakyat 1) Terlaksananya penyiapan masyarakat calon penghuni Rusun Waduk Pluit dengan target group masyarakat yang akan terkena program normalisasi Sungai 2) Terselesaikannya pembangunan struktur 9 blok Rumah Susun (Rusun) 6 lantai di 4 lokasi, yaitu Rusun Dinas Kebakaran Boker dan Pegadungan, Rusun Waduk Pluit di Muara Baru, serta Rusun Cipinang Besar Selatan 3) Terlaksananya pemeliharaan rusunawa baik yang dibangun oleh APBD maupun APBN

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perumahan rakyat antara lain: 1) Meningkatnya kesiapan warga calon penghuni rusun 2) Terbangunnya struktur 900 unit rusunawa di 4 lokasi untuk diselesaikan 3) Terpeliharanya seluruh rusunawa baik yang dibangun oleh APBD maupun APBN

Permasalahan dan Solusi 1) Penghunian rumah susun terkendala kesiapan calon warga penghuni

rusun

akibat

kurang

optimalnya

pendampingan

terhadap warga dan kesiapan infrastruktur pendukung di lokasi rusun, untuk itu dilaksanakan kegiatan pendampingan secara berkelanjutan; 2) Penghuni rusun tidak sesuai dengan target group yang direncanakan karena adanya pengalihan status penghunian dibawah tangan, untuk itu diupayakan peningkatan pengawasan dan pemberdayaan unit pengelola rusun;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 40 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3) Proses serah terima aset rusun yang dibangun oleh APBN terkendala penghapusan aset di pemerintah pusat. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif 5. Urusan Penataan Ruang a.

Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Penataan Ruang pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 165.015.480.460 dan telah direalisasikan sebesar Rp 134.659.826.637 atau 81,60%.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Penataan Ruang antara lain:

Program Penerapan Kaidah Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang a)

Terlaksananya

pameran

ketataruangan,

sepeeti

Pembuatan Materi Pameran, Pameran di PRJ, Pameran Hari Tata Ruang , Pameran Pelayanan Publik Sedunia b)

Terlaksananya penambahan materi Jakarta City Planning Gallery

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan website

Terlaksananya pembinaan teknis penataan ruang

Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi penataan ruang a)

Terlaksananya finalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Terlaksananya diseminasi dan publikasi RDTR

Terlaksananya

finalisasi

menyusunan

masterplan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 41 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program peningkatan pelayanan ketatakotaan a)

Terlaksananya pengadaan scanner vektor, pembuatan ortophoto dan 3D building

Terlaksananya proses sertifikat ISO 9001:2008 pada Seksi DTR Kecamatan

Terlaksananya registrasi dan Survellance Audit

Terlaksananya penunjang sistem manajemen mutu ISO 9001:2008

Terlaksananya edmatching dan sinkronisasi

Terlaksananya perapatan titik Global Positioning System (GPS) dan pengukuran ketinggian

Penataan dan pengawasan bangunan a)

Terlaksananya 1.053 kegiatan penertiban pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan

Terlaksananya penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah 14.675 berkas, Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) sejumlah

183

berkas,

dan

Kelayakan

Menggunakan Bangunan (KMB) sejumlah 307 berkas 5)

Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang a)

Terlaksananya pengadaan peralatan bongkar 1 set, 7 jenis alat ukur pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, pengadaan peralatan ukur distomer, GPS, total station, software pengukuran, server dan software LIDAR.

Terlaksananya pengadaan sarana penunjang teknologi informasi dan komunikasi

Program

Penyusunan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW) Tersusunnya Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 42 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan penataan ruang antara lain: 1)

Meningkatnya informasi dan pelayanan ketatakotaan dengan bertambahnya

media

publikasi

penataan

ruang

dengan

bertambahnya materi Jakarta City Planning Galery dan terupdatenya website www.tatakota-jakartaku.net 2)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

perizinan

bangunan,

pengawasan dan pelayanan ketatakotaan 3)

Tersedianya regulasi dan kebijakan penataan ruang

Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

prasarana

sarana

pendukung ketatakotaan

Tertatanya bangunan sesuai dengan rencana kota

Tersedianya dokumen draft final RTRW 2030

Permasalahan dan Solusi Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi tata ruang

DKI

ketatakotaan.

Jakarta Untuk

sehingga itu

banyak

diperlukan

pelanggaran

adanya

terkait

sosialisasi

dan

kemudahan akses terhadap informasi penataan ruang. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan a.

Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2011 telah dialokasikan

anggaran

sebesar

113.312.029.620

dengan

realisasi penyerapan anggaran (SPJ) pada tahun 2011 adalah Rp 71.384.148.185 atau 63,00% b.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 43 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program perencanaan pembangunan perekonomian a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi Bidang Perekonomian b) Terlaksananya

koordinasi

Perencanaan

Bidang

Perekonomian

Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD dalam koordinasi Bidang Kesmas b) Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Kesmas

Perencanaan pembangunan sarana prasarana kota a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD dalam

koordinasi

sub

bidang

pembangunan

sarana

prasarana kota b) Terlaksananya koordinasi perencanaan sub bidang sarana prasarana kota

Perencanaan pembangunan lingkungan hidup a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang pembangunan lingkungan hidup b) Terlaksananya

koordinasi

perencanaan

sub

bidang

lingkungan hidup 5)

Perencanaan pembangunan tata praja a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang tata praja b) Terlaksananya koordinasi perencanaan sub bidang tata praja

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 44 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan pembangunan aparatur a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang aparatur b) Terlaksananya koordinasi perencanaan sub bidang aparatur

Pengelolaan perencanaan pembangunan daerah a) Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 Provinsi DKI Jakarta; b) Terlaksananya pendampingan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2011 c) Terselenggaranya Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 d) Terlaksananya

penyusunan

Kebijakan

Umum

APBD

Perubahan 2011; e) Terlaksananya Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan 2011; f) Terlaksananya penyusunan Dokumen Lampiran APBD-P Tahun 2011; g) Terlaksananya penyusunan Kebijakan Umum APBD 2012 h) Terlaksananya penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 2012; i) Terlaksananya penyusunan Dokumen Lampiran APBD Tahun 2012 j) Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010; k) Terlaksananya penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) 2010 Provinsi DKI Jakarta; l) Tersusunnya Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu m) Tersusunnya Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 - 2030

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 45 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perencanaan pembangunan, antara lain: 1)

Disampaikannya LKPJ sesuai ketentuan

Ditetapkannya RKPD 2012 sesuai ketentuan

Disampaikannya RAPBD-P 2011 sesuai ketentuan

Disampaikannya RAPBD 2012 sesuai ketentuan

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

dan

Penganggaran Terpadu. 6)

Ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2011-2030

Diterbitkannya SE Gubernur Nomor 74/SE/2011 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun

2012

serta

Nomor

75/SE/2011

tentang

Penyelenggaraan Rembug RW Tahun 2012. c.

Permasalahan dan Solusi Berkaitan dengan urusan perencanaan dirasakan bahwa upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas masih dilanjutkan. Penyusunan perencanaan yang difasilitasi dana luar negeri memerlukan

proses

lelang

yang

panjang

sehingga

target

pelaksanaan belum tercapai. Untuk itu diupayakan peningkatan kualitas SDM antara lain dengan cara meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi pengadaan barang dan jasa, fungsional perencana dan diklat substantif. Selanjutnya

dilakukan

pula

koordinasi

lebih

erat

untuk

mempercepat penyusunan perencanaan yang di fasilitasi dana luar negeri.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 46 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7. Urusan Perhubungan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Perhubungan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.017.384.317.645 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.696.741.514.636 atau 84,11%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Perhubungan antara lain :

Program peningkatan pengelolaan terminal bis antar kota a)

Terlaksananya pemeliharaan emplasement terminal bus Pulo Gadung

Terlaksananya pemeliharaan bangunan terminal bus di 10 lokasi terminal

Program peningkatan pengelolaan Busway a)

Terlaksananya Perbaikan Halte Busway Koridor 9 dan 10

Terlaksananya

Pembangunan

Fasilitas

Penunjang

Keselamatan di Koridor Busway c)

Terlaksananya

perbaikan/perawatan

Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO) pada jalur busway koridor I â&#x20AC;&#x201C; VIII d)

Terlaksananya penyempurnaan marka dan tanda jalan kawasan koridor Iâ&#x20AC;&#x201C;X

Terlaksananya perluasan halte busway Kalideres

Terlaksananya pembangunan fasiltas penunjang feeder busway pada 18 halte dan terlaksananya pembangunan 6 unit halte baru

Terlaksananya

pemasangan

pagar

median

jalan

sepanjang 222 mâ&#x20AC;&#x2122; sebagai fasilitas pendukung busway.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 47 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya pemasangan 34 unit portal busway di koridor II dan X

Program pembangunan fasilitas perhubungan a)

Berfungsinya lampu lalu lintas di 325 simpang pada 3 Zona

Berfungsinya 46 controller unit lampu lalulintas

Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan lampu lalu lintas pada zona 1, 2 dan 3

Terlaksananya Pengecatan Marka dan Tanda Jalan di Jl. Sudirman, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Thamrin, Jl. Suprapto, Jl. Mangga Dua, Jl. Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol, Jl. By Pass, Kawasan Letjen. MT. Haryono

Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Transfer antar Moda kawasan Dukuh Atas

Terlaksananya Pedestrianisasi kawasan Dukuh Atas

Terlaksananya Pembangunan marka jalan dan rambu lalulintas dalam rangka pelaksanaan Sea Games 2011

Bertambahnya jumlah mobil patroli terbuka sebanyak 6 unit.

Bertambahnya

jumlah

kendaraan

derek

otomatis

sebanyak 9 unit

Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perhubungan a)

Beroperasi 44 bis sekolah dan 4 bis cadangan yang melayani 9 Rute, yaitu : 

Lapangan Banteng – Kemayoran – Pulogadung



Plumpang – Sunter – Kemayoran



Cilincing – Tanjung Priok – Pulogadung



Pulo Gadung – Pondok Kopi



Kampung Melayu – TMII

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 48 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



Pasar Minggu – Kebayoran



Pasar Minggu – Lenteng Agung



Manggarai – Pasar Minggu



Cawang – Plumpang

Bertambahnya jumlah armada angkutan bus sekolah sebanyak 5 unit.

Tersusunnya masterplan Angkutan Bus Sekolah

Terlaksananya Pengadaan Form BA Operasional Agkutan Bus Sekolah

Terlaksananya Pengadaan GPS Bus Sekolah

Terlaksananya Sosialisasi Angkutan Bus Sekolah

Program peningkatan pelayanan angkutan umum a)

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kapal Penyeberangan

UPT

Angkutan

Perairan

dan

Kepelabuhanan b)

Terlaksananya Operasional on line system usaha jasa terkait angkutan perairan

Terlaksananya Sertifikasi ISO SIM Perizinan Angkutan Umum

Terlaksananya

Kajian

Perencanaan

Docking

Kapal

Penyeberangan 6)

Program peningkatan kinerja jaringan lampu lalu lintas a)

Terlaksananya perbaikan lampu lalulintas di 10 Koridor Busway

Pembangunan Lampu Lalu Lintas di 3 titik atau lokasi

Pengadaan Lampu Lalu Lintas LED

Penggantian Kabel Tanah Sistem Lampu Lalu Lintas

Terbangunnya Intelligent Transport System (ITS) yang terhubung/ terkoneksi dengan sistem operasional Busway di Koridor 1, 2 dan 3

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 49 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program

peningkatan

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi a)

Berfungsinya 1 unit alat uji statis, 8 unit alat uji emisi kendaraan

bermotor,

dan

unit

mobil

pengujian

kendaraan bermotor keliling b)

Tersedianya 150.500 set buku uji, plat uji tanda samping untuk 258.000 kendaraan

Teruji dan tersertifikasi laik jalannya kendaraan bermotor umum dan angkutan umum wajib uji sebanyak 514.038 unit

Program peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu Terlaksananya jumlah kapal yang mengalami pergantian mesin untuk kapal lumba-lumba 1 dan 2 serta kapal kerapu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Program pemberdayaan komunitas perhubungan Terselenggaranya operasionalisasi Dewan Transportasi Kota Jakarta

10) Pelaksanaan SPM lain urusan Perhubungan Turutsertanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Forum Transportasi Internasional

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perhubungan antara lain: 1) Bertambahnya jumlah koridor busway yang beroperasi dari 10 koridor (2010) menjadi 11 koridor (2011) 2) Bertambahnya jumlah armada busway yang beroperasi dari 524 unit (2010) menjadi 554 unit (2011)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 50 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3) Meningkatnya jumlah penumpang busway dari 86,9 juta (2010) menjadi 114,7 juta (2011) 4) Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2010 untuk PKB Cilincing 150-250 kendaraan perhari menjadi 252 kendaraan perhari di tahun 2011, PKB Ujung Menteng 429 kendaraan perhari di tahun 2010 menjadi 499 kendaraan perhari di tahun 2011, PKB Pulogadung 247 kendaraan perhari di tahun 2010 menjadi 307 kendaraan perhari di tahun 2011, PKB Kedaung Angke 423 kendaraan perhari di tahun 2010 menjadi 482 kendaraan perhari di tahun 2011 dan PKB Jagakarsa 294 kendaraan perhari di tahun 2010 menjadi 331 kendaraan perhari di tahun 2011 5) Turut berperan aktifnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Forum Transportasi Internasional di Tokyo 12 â&#x20AC;&#x201C; 15 Juli 2011 (ANMC 21 Sektor Perhubungan) 6) Berfungsinya dengan baik sistem lampu lalulintas di 10 koridor busway 7) Meningkatnya jumlah armada angkutan bus sekolah dari 47 unit bus (2010) menjadi 52 unit bus (2011) 8) Terlayaninya 64.375 orang penumpang dari dan ke Kepulauan dengan 8 (delapan) Kapal Dinas Perhubungan (6 Kapal Kerapu dan 2 Kapal Lumba-lumba) 9) Terlayaninya rata-rata 6.778 orang pelajar perhari oleh angkutan Bus Sekolah di tahun 2011 c. Permasalahan dan Solusi Sehubungan dengan operasional angkutan umum massal Busway masih ditemui beberapa kendala/ hambatan dalam pelaksanaan di lapangan karena belum disahkannya Standar Pelayanan Minimal Transjakarta

Busway

oleh

karena

itu

dibutuhkan

percepatan

penerbitan Standar Pelayanan Minimal.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 51 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sedangkan untuk operasional Pembangunan ITS masih terdapat kendala keterbatasan ketersediaan jaringan komunikasi fiber optik pada control room yang siap digunakan pada ruas-ruas jalan yang sudah ada traffic light-nya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta mendukung kelancaran arus transportasi yang terkoneksi dengan system ITS maka pemenuhannya dianggarkan pada APBD 2012. Sementara itu belum optimalnya kapasitas daya angkut dan sarana pendukung perjalanan dari dan ke Kepulauan Seribu untuk itu maka telah diupayakan peningkatan pelayanan tersebut melalui pembangunan dan beroperasinya Sarana Pelabuhan Muara Angke serta memfungsikan dan mengoptimalkan pengangkutan Kapal Penyebrangan.

8. Urusan Lingkungan Hidup a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Lingkungan hidup pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.592.778.273.362 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.037.445.130.715 atau 65,13%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup a) Terlaksananya pengawasan dan penertiban pemanfaatan air bawah tanah di 200 lokasi. b) Terlaksananya pengawasan dan penertiban terhadap 50 lokasi dewatering. c) Terlaksananya Pengendalian pencemaran bersumber dari limbah

rumah

tangga

dan

pengendalian

pencemaran limbah cair di 120 kegiatan usaha.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 52 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

d) Terlaksananya konservasi air tanah melalui pembangunan sumur resapan, lubang resapan biopori, dan kolam resapan. e) Terlaksananya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl. Sudirman â&#x20AC;&#x201C; Thamrin dan 5 lokasi di masing-masing wilayah kota. f)

Terlaksananya

pengendalian

Pencemaran

Udara

dari

Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda 4 g) Terlaksananya sosialisasi Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Pengguna dan Bengkel kendaraan Sepeda Motor. h) Terlaksananya

pengendalian

Pencemaran

Udara

dari

Sumber Tidak Bergerak di 70 kegiatan usaha. i)

Terlaksananya penegakan Hukum Lingkungan.

Terlaksananya

penanganan

Kasus

dan

Sengketa

Lingkungan Hidup k) Terlaksananya penegakkan Hukum terhadap Pelanggar Baku Mutu Emisi Gas Buang pada Kegiatan Sumber Tidak Bergerak l)

Terlaksananya penegakkan Hukum terhadap Pelanggar Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4

m) Terlaksananya

Pengawasan

dan

Penegakkan

Hukum

Kawasan Dilarang Merokok di 222 gedung antara lain gedung instansi pemerintah, perkantoran swasta, mall, universitas, hotel, restoran dan apartment. n) Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Limbah B3 pada 40 kegiatan usaha o) Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL/ Lingkungan p) Terlaksananya Pelaksanaan Pengamatan, Pemantauan, Pengendalian Lingkungan dan Evaluasi (P3LE) dalam rangka Pantai Bersih Laut Lestari q) Terlaksananya pemantauan

dan pengendalian

kualitas

lingkungan perairan di sungai, waduk/situ, laut dan muara serta air tanah di seluruh Jakarta.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 53 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya

pemantauan kualitas udara luar ruang

(ambien) di 7 lokasi. s) Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan stasiun manual aktif.

2) Program rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam a) Terlaksananya rehabilitasi mangroove Jakarta sebanyak 47.625 pohon b) Terbangunnya breakwater di suaka margasatwa pulau Rambut sepanjang 252,75 mâ&#x20AC;&#x2122; c) Terlaksananya rehabilitasi mangrove di arboretum mangrove seluas 1.900 m2 (50 guludan dengan Jumlah Pohon mangrove 7.500 Pohon) 3) Program

peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan lingkungan hidup a) Terlaksananya peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (adipura, adiwiyata, kalpataru) di 5 kotamadya b) Terlaksananya

sosialisasi

dan

pemahaman

tentang

penanganan sanitasi lingkungan c) Terlaksananya pengendalian pengelolaan limbah padat (sampah) di 3 lokasi d) Terlaksananya edukasi penanganan sampah di bantaran sungai Ciliwung di 6 Kelurahan sepanjang sungai Ciliwung

4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota a) Terlaksananya pemeliharaan taman dan jalur hijau di 5 (lima) wilayah kota. b) Terlaksananya peningkatan sarana estetika kota berupa sarana penyiraman di Taman Suropati dan Taman Ayodya;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 54 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

lampu taman di jalan janur kuning RT.05 RW.04 Pondok Kelapa Duren Sawit; air mancur dan pencahayaan rumah kaca di Taman Menteng; serta penggantian pompa air mancur Hotel Indonesia c) Terlaksananya Penataan 6 lokasi Ex-SPBU untuk jalur hijau seluas 9.028,00 m2. d) Terlaksananya pengadaan lahan RTH makam dan taman seluas 270.628 m2 di 29 lokasi yaitu di: 

Eks SPBU Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara seluas 1.478 m2



Eks SPBU Jl. Enim/Tongkol, Jakarta Utara seluas 712 m2



Eks SPBU Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara seluas 3.059 m2



RTH

Jl.

Kebagusan

Raya

Kelurahan

Ragunan

Kecamatan Pasar Minggu - Jakarta Selatan seluas 10.655 m2 

RTH Jl. Kopi Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur seluas 7.704 m2



RTH Jl. Mawar Indah Lebak Bulus, Jakarta Selatan seluas 6.250 m2



RTH Jl. Muara Karang (Kebun Pisang) Lanjutan, Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seluas 9.390 m2



RTH Jl. Kampung Malaka, Jakarta Timur seluas 6.539 m2



RTH

Jl.

Pulo

Gebang,

Kelurahan

Pulo

Gebang

Kecamatan Cakung Jakarta Timur seluas 5.991,09 m2 

RTH Jl. Kendal RW 08 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara seluas 34.268 m2



RTH Jl. Mufakat Kelurahan Pondok Rangon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas 27.409 m2

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 55 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



RTH Jl. Swadarma Rt 006/04 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan seluas 11.888,62 m2



RTH Jl. Pasir Rt.005/06 Ciganjur, Jagakarsa Jakarta Selatan seluas 36.530 m2



RTH Jl. Benda Rt.003/01 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jaksel seluas 5.900 m2



RTH Jl. H.Ipin Rt.011/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak seluas 7.335 m2



RTH Jl. DR.Rajiman Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Jaktim seluas 11.390 m2



RTH Jl. Jatimurni Raya seluas 2.715,24 m2



RTH Jl. Aselih Kelurahan Cipedak Jakarta Selatan seluas 8.689,71 m2



RTH Jl. Makam Barat RT.007/014 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas seluas 5.539 m2



RTH Jl. Margasatwa Raya Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak seluas 13.949 m2



RTH Jl. Pinang Kecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas 17.429 m2



TPU di RT 001 RW 08 dan RT 11 RW 09 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagkarsa Jakarta Selatan seluas 2.953 m2



TPU di RW.04 Kelurahan Pondok Rangon Kecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas 7.441 m2

5) Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau a) Tersedianya pohon pelindung sebanyak 320 pohon dan tanaman hias sebanyak 7.025 pot b) Terlaksananya penataan taman di 3 lokasi seluas 93.302,00 m2 c) Terlaksananya penataan

areal jalur hijau tepian air di 1

lokasi seluas 22.536,05 m2, pedestrian di 3 lokasi seluas

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 56 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.296,75 m2, jalur hijau jalan eks SPBU di 6 lokasi seluas 9.028 m2. d) Terlaksana pembangunan jalan inspeksi hutan lindung Angke Kapuk sepanjang 285 m. e) Terlaksana

pembangunan

sarana

hutan

kota

Munjul,

Cipayung Jakarta Timur berupa gapura, sarana parkir, jalan kontrol/track, waduk/ turap, pos jaga, gedung kantor operasional,

lampu

penerangan,

sarana

kebersihan,

pembangunan palang dan papan larangan. f)

Terlaksana pembebasan lahan untuk RTH hutan kota seluas 57.703 m²di Cilincing Jakarta Utara dan seluas 6.835 m² di Munjul, Cipayung Jakarta Timur.

g) Terlaksana pembangunan sarana hutan Pondok Labu di Jl. Pinang II Pondok labu berupa pembangunan waduk retensi untuk penambahan luas area resapan air, pemasangan lampu, jalan kontrol/ track, gapura, sarana parkir, plang dan papan larangan, pos jaga, gedung kantor operasional. h) Terlaksana pembebasan lahan untuk RTH pertanian seluas 1.067 m² di Cibubur Jakarta Timur 6) Program peningkatan kapasitas pemakaman Terlaksananya penataan sarana dan prasarana 11 lokasi TPU yaitu di TPU Karet Bivak, Jakarta ; TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur ; TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan ; TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan ; TPU Semper, Jakarta Utara ; TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur ; TPU Tegal Alur, Jakarta Barat ; TPU Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat ; TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan ; TPU Rorotan, Jakarta Utara ; TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 57 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup antara lain: 1)

Dikendalikannya

pemanfaatan

air

bawah

tanah

melalui

penyegelan di 76 lokasi, penutupan 3 lokasi dan pengenaan sanksi denda terhadap 49 kegiatan usaha. 2)

Dikendalikannya kegiatan dewatering melalui pemantauan 50 kegiatan, dimana 13 kegiatan dewatering ditutup dan 15 kegiatan dalam pengawasan.

Bertambahnya kegiatan/usaha yang memenuhi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) dari 300 pada tahun 2010 menjadi 2505 pada tahun 2011

Bertambahnya

kegiatan

usaha sumber tidak bergerak yang

memenuhi baku mutu emisi gas buang sebanyak 14 kegiatan usaha. 5)

Persentase penurunan pencemaran sebesar 35% PM10 (debu), 70% CO, 81% NO dan 22% total HC selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl. Sudirman â&#x20AC;&#x201C; Thamrin dan di 5 Kota Administrasi

Meningkatnya konservasi air tanah melalui pembangunan sumur resapan sebanyak 124.908 titik dengan volume 379.359,41 m3, lubang resapan biopori sebanyak 4.010.042 titik, dan kolam resapan sebanyak 15 titik dengan volume 19.478 m3

Bertambahnya RTH Hutan Kota seluas 64.644 m2

Bertambahnya lahan untuk RTH taman, makam, pertanian dan hutan seluas 336.233 m2

Bertambahnya taman kota yang dibangun seluas 146.856,11 m2.

10) Meningkatnya rehabilitasi mangrove yang ditahun 2010 yang awalnya berjumlah 1.589.579 pohon menjadi 1.637.204 pohon di tahun 2011 atau sebanyak 47.625 pohon 11) Meningkatnya panjang breakwater di P. Rambut menjadi 252,75 m.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 58 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

12) Meningkatnya panjang jalan kontrol di hutan lindung angke kapuk menjadi 285 m. 13) Terpeliharanya areal taman seluas 769.330,00 m2 dan jalur hijau seluas 1.143.231,24 m2. 14) Bertambahnya pohon yang ditanam oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman

dari

total

3.073.109

pohon

(2010)

menjadi

dalam pelaksanaan

program

3.704.621 pohon (2011). c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

yang

dihadapi

peningkatan RTH antara lain tidak lengkapnya dokumen kepemilikan lahan, sengketa, dan ketidaksesuaian peruntukan lahan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam penentuan lokasi RTH yang akan dibebaskan, serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung program Pemerintah "One Billion Trees" / program Penanaman Satu Milyar Pohon. Menurunnya muka air tanah yang berdampak pada penurunan tanah (land subsidence) akibat penarikan air tanah dalam dan dewatering yang tidak terkendali. Upaya yang dilakukan untuk hal tersebut adalah meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggar.

9. Urusan Pertanahan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.100.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 6.255.965.314,- atau 77,23%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Pertanahan adalah :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 59 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pendataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah (P4T) a) Terlaksananya otomasi P4T di 9 Kelurahan b) Terintegrasinya data P4T Tahun 2005 - 2008 c) Terlaksananya pendataan P4T di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pertanahan antara lain bertambahnya data P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) yang dapat diintegrasikan ke dalam Sistem P4T Tata Ruang sebagai alat bantu (tools) dalam penataan dan pelayanan ketataruangan.

c. Permasalahan dan Solusi Belum optimalnya penerapan teknologi informasi pelayanan ketatakotaan

dalam

pengembangan

urusan

pertanahan,

untuk

itu

dilakukan

peningkatan pelayanan ketatakotaan dan P4T

(Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), melalui pengembangan Aplikasi Administrasi Layanan (AAL) dan Sistem

Informasi

P4T

untuk

mengoptimalkan

pelayanan

dan

perencanaan.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2011 telah dialokasikan

anggaran

sebesar

134.743.146.115

telah

direalisasikan sebesar Rp 105.614.331.227 atau 78,38%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 60 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program

Pengawasan

dan

Penegakan

Peraturan

Kependudukan a)

Terlaksananya Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) sebanyak 5 putaran di masing-masing 5 wilayah kota, dan menjaring 3.493 orang, disidangkan 2.526 orang, serta 835 orang dibebaskan.

Terlaksananya

penertiban

dokumen

administrasi

kependudukan (adminduk) terhadap 414 orang asing dan pemantauan mobilitas serta penyebaran orang asing pada 33 perusahaan di 5 wilayah kota. c)

Terdatanya penduduk rentan Administrasi Kependudukan bagi 746 orang.

Terdatanya arus mudik/balik Idul Fitri 1432 H terhadap 5.116.368 orang mudik, serta 5.168.243 orang balik.

Program Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil a)

Terlaksananya back up data register akta sebanyak 50.000 akta.

Terlaksananya

penyajian

data

dan

informasi

kependudukan sebanyak 215 buku. c)

Terlaksananya penjilidan dan register akta pencatatan sipil tahun berjalan sebanyak 105 buku.

Terlaksananya penjilidan register akta kelahiran sebanyak 660 buku.

Terlaksananya penyusunan data informasi orang asing pendatang di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 108 buku.

Terlaksananya

program dispensasi

pembuatan

akta

kelahiran bagi anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebanyak 70.123 akta kelahiran. g)

Terlaksananya pelayanan jemput bola akta kelahiran sebanyak 25.072 pada 267 kelurahan.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 61 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Meningkatnya jumlah mobil operasional pelayanan keliling dari 10 unit (2010) menjadi 16 unit (2011) dan tersedianya motor operasional keliling sebanyak 12 unit.

Program

Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kependudukan a)

Terlaksananya pencetakan surat pemanggilan sebanyak 3.033.139 lembar

Terlaksananya

penerapan

pemassalan

e-KTP

bagi

4.979.338 c)

Terlaksananya pelayanan penerbitan 19.627 KTP, 10.051 KK dan 5.969 Akta Kelahiran melalui pelayanan mobile setiap hari Sabtu.

Terlaksananya pelayanan penerbitan 13.858 KTP, 4.791 KK dan 3.481 Akta Kelahiran melalui pelayanan terpadu malam hari.

Tersusunnya Daftar Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebanyak 600.000 lembar

Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) a)

Terlaksananya implementasi data recovery center di Dinas dengan tersedianya 1 unit server, 1 unit HUB dan 1 unit router.

Terlaksananya pengembangan aplikasi pelayanan KTP mobile pada mobil pelayanan keliling.

Terlaksananya pengadaan jaringan SIAK di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan tersedianya 8 unit modem 3G termasuk penggunaan jaringan selama 12 bulan, 4 unit booster penguat sinyal dan 1 unit router.

Terlaksananya

pemeliharaan

software

komputer

pelayanan Dinas Dukcapil.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 62 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya

pemeliharaan

hardware

komputer

pelayanan Dukcapil DKI Jakarta berupa pemeliharaan komputer mainframe/server dan pemeliharaan jaringan LAN. f)

Terlaksananya pengembangan data center di Dinas dengan tersedianya 1 unit server, 1 unit HUB, 1 unit router dan 1 paket cabling.

Terlaksananya

sewa

jaringan

dan

sewa

software/

perpanjangan lisensi. h)

Terlaksananya pengembangan aplikasi pelaporan statistik vital.

Terlaksananya penyajian data statistik vital kelahiran sebanyak 140 buku.

Terlaksananya pendamping KTP Nasional (e-KTP) yang terdiri dari sosialisasi penerapan e-KTP pada RW dan tokoh masyarakat, bimbingan teknis bagi para petugas pelaksana dan sebagian pengadaan perangkat e-KTP.

Terlaksananya pengadaan perangkat komputer kebutuhan operasional

Unit

Pengelola

Teknologi

Informasi

Kependudukan dalam rangka menghasilkan database yang akurat sebanyak 10 unit PC dan 6 unit printer. l)

Terlaksananya sewa jaringan website sehingga website dapat diakses masyarakat.

Terlaksananya monitoring pelayanan KTP / pelayanan mobil keliling.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain : 1)

Diterapkannya pemassalan e-KTP terhadap 4.979.338 (66,64%) dari 7.472.259 penduduk wajib KTP.

Diterbitkannya 33.485 KTP, 14.842 KK, dan 9.450 Akta Kelahiran

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 63 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ditetapkannya data pemilih pemilukada tahun 2012

Meningkatnya kepemilikan KTP dari 97,5% pada tahun 2010 menjadi 97,8% di tahun 2011

Meningkatnya penerbitan akta kelahiran melalui e-akta di Puskesmas dari 498 akta pada tahun 2010 menjadi 1.256 akta di tahun 2011.

Kota Administrasi Jakarta Timur memperoleh penghargaan darii Menteri Dalam Negeri sebagai Kota yang berhasil mendapatkan peringkat ke-1 dalam melakukan perekaman e-KTP tahun 2011 dari antara 197 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia

c. Permasalahan dan Solusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat (Kemendagri) sesuai Surat Edaran Menteri

Dalam

Negeri No. 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 yang antara lain mengatur tentang pembagian tanggung jawab dan kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dalam pelayanan e-KTP khususnya mengenai pengadaan perangkat e-KTP baik reguler dan khusus tidak dapat terlaksana secara keseluruhan pada Tahun 2011. Hal ini disebabkan antara lain : 1)

Adanya perubahan kebijakan di pemerintah pusat (Kemendagri);

Proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan tersebut gagal lelang yang disebabkan antara lain peserta pengadaan barang dan jasa tersebut tidak ada yang mendaftar. Kemudian direncanakan akan mengalokasikan kembali anggaran

pengadaan perangkat pendukung e-KTP pada Tahun 2012.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada

tahun

2011

telah

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

dialokasikan

anggaran

sebesar

BAB IV, hal 64 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.975.987.600 dan telah direalisasikan sebesar Rp

4.708.381.930

atau 94,62 %. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: 1)

Program

kebijakan

tentang

keserasian

peningkatan

kualitas anak dan perempuan a)

Terfasilitasinya Penanganan Korban Kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan (KiA dan KiP)

Terlaksananya Perlindungan

Advokasi

dan

sosialisasi

Perempuan

dan

Anak

tentang

dari

Tindak

Kekerasan di Tingkat Provinsi dan 6 Kota/Kabupaten c)

Terlaksananya

persiapan

pelaksanaan menuju

Kota

Layak Anak (KLA) di 3 (tiga) Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2)

Program peningkatan kualitas perlindungan perempuan a)

Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Program Mitra Praja Utama (MPU) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perdagangan orang dengan 10 Provinsi di Indonesia.

Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanganan KDRT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Program

penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak a)

Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebanyak 630 Orang yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 65 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

250 Orang, Jakarta Utara sebanyak 150 orang, Jakarta Selatan sebanyak 80 Orang dan Jakarta Timur sebanyak 150 orang. b)

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perempuan di Tingkat Provinsi.

Program

pemberdayaan

perempuan

dalam

ekonomi

keluarga dan masyarakat, a)

Terselenggaranya Lomba dan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

Tingkat

Provinsi

DKI

Jakarta

dan

Kota/Kabupaten. b)

Terselenggaranya

Peningkatan

jumlah

kelompok

perempuan dalam pelatihan melalui dana PPMK Bina Sosial sebanyak 279 orang. c)

Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di 6 Kota/Kabupaten

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain: 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan dan anak, untuk melaporkan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari 935 kasus (2010) menjadi 1.381 kasus (2011); 2) Dipertahankannya jumlah organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 63 organisasi 3) Berkembangnya kelompok ekonomi perempuan yang produktif dan mandiri dari 734 kelompok pada tahun 2010 menjadi 740 kelompok di tahun 2011.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 66 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c. Permasalahan dan Solusi Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) pada

tahun

2011

34.181.232.349,-

telah dan

dialokasikan telah

anggaran

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp Rp

25.916.766.755,- atau 75,82%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain: 1) Program Keluarga Berencana, a) Terselenggaranya

penggalangan

TNI

Manunggal

Kesehatan / Bhayangkara Tingkat Provinsi dengan 7 Sektor terkait b) Terselenggaranya pelayanan KB melalui mobil unit KB keliling dengan jumlah akseptor sebanyak 2.831 PUS c) Terselenggaranya

pemantapan

komitmen

teknis

medis

pelayanan KB kepada 600 provider d) Terselenggaranya Pembinaan, Peningkatan dan Intensifikasi Program KB Pria kepada 267 Kelompok Paguyuban KB Pria. e) Terselenggaranya

penggalangan

komitmen

dan

Lomba

Kesatuan Gerak KB-Kesehatan di 6 Kota/Kabupaten. f)

Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan KB di DKI Jakarta melalui

pelayanan

gratis

Puskesmas

Kecamatan/Kelurahan, RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2010.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 67 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

g) Terselenggaranya Pemantapan KIE Program KB kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 722 orang. h) Terselenggaranya advokasi dan KIE Program Kependudukan sebanyak 150 orang. i)

Terlaksananya

Pengadaan

Mobil

Unit

Pelayanan

sebanyak 3 Unit. 2) Program kesehatan reproduksi remaja a) Terselenggaranya peningkatan wawasan dan pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja kepada 150 remaja di Tingkat Provinsi, Jakarta Barat. b) Terselenggaranya gebyar kreativitas kesehatan reproduksi remaja di Tingkat Provinsi dan 5 Kota yang diikuti oleh 1.230 peserta c) Terselenggaranya advokasi dan KIE Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) sebanyak 250 orang.

3) Program pelayanan kontrasepsi a) Tersusunnya pemetaan Kebutuhan Alat Kontrasepsi. b) Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi (alkon) dan non alkon di 5 wilayah kota administrasi. c) Terlaksananya

Pengadaan

Alat

Kontrasepsi

Kota/Kabupaten. 4) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling remaja a) Terselenggaranya Peningkatan Kuantitas dan Pembentukan Baru Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja sebanyak 60 PIK melalui Jalur Sekolah, Masyarakat dan Perguruan Tinggi. b) Terselenggaranya Rakor Pengurus Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja sebanyak 197 orang.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 68 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c) Terlaksananya program peningkatan pengetahuan keluarga tentang penyakit menular seksual d) Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Dialog Interaktif pencegahan penularan HIV/AIDS dan Penyakit Menular seksual Ibu Hamil kepada Anaknya sebanyak 200 Ibu Hamil di Tingkat Provinsi dan Jakarta Pusat. 5) Program Pengembangan model operasional

BKB (Bina

Keluarga Balita) – Posyandu. a) Terselenggaranya Kemitraan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu sebanyak 180 BKB – Posyandu. b) Terlaksananya Gelar Kreatifitas

Kelompok Bina Keluarga

Balita (BKB) di Tingkat Provinsi dan 5 Kota Administrasi sebanyak 1.135 orang. c) Terpilihnya Pengelola dan Kelompok BKB terbaik sebanyak 6 Pengelola dan 6 Kelompok BKB. d) Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Kelompok BKB-Posyandu sebanyak 180 BKB – Posyandu. 6) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri a) Terselenggaranya pemilihan Penyuluh KB (PKB) dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP/PPKB RW) terbaik sebanyak 6 PKB dan 6 PPKB RW. b) Terselenggaranya Pembinaan kepada Petugas Pembantu Pembina KB (PPKB) RW sebanyak 2.674 Petugas c) Terselenggaranya Temu Kader Pembantu Pembina KB (PPKB) RW sebanyak 2.674 PPKB RW.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 69 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

7) Program pelaksanaan SPM lain urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera a) Terselenggaranya pembinaan kepada 734 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) b) Terselenggaranya penggalangan kemitraan dan gelar produk kelompok UPPKS bagi 140 Kelompok c) Terpilihnya pengelola kelompok UPPKS terbaik sebanyak 6 pengelola

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain : 1)

Dipertahankan

kelangsungan

pemakaian

alat

dan

obat

kontrasepsi pasangan usia subur sebesar 81,30 % pada tahun 2011. 2)

Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom) dari 672.879 peserta (2010) menjadi 684.789 peserta pada tahun 2011, yang terdiri dari Pil = 270.685, Suntik = 377.141 dan Kondom = 36.963 Akseptor.

Meningkatnya jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implan) dari 336.700 peserta (2010) dan menjadi 349.332 pada tahun 2011 yaitu IUD = 231.085, MOW=35.734, MOP=10.553 dan IMPLANT = 71.960 akseptor.

Meningkatnya jumlah Pengembangan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja dalam pelaksanaan KIE bagi Siswa Sekolah dari 197 PIK Remaja di tahun 2010 menjadi 257 PIK Remaja pada tahun 2011

Meningkatnya jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu dari 37.510 Keluarga pada tahun 2010 menjadi 45.048 Keluarga di tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 70 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Meningkatnya Jumlah Kelompok BKB dari 1.085 Kelompok Tahun 2010 menjadi 1.280 Kelompok BKB pada Tahun 2011.

Meningkatnya angka peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) RW dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dari 58.37% pada tahun 2010 menjadi 60% di tahun 2011

Meningkatnya status kesejahteraan keluarga dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi Keluarga Sejahtera II sebanyak 2.979 Keluarga;

Diterimanya Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2011, yaitu : a) Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari Presiden RI berupa Satyalancana Wira karya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak DR.Ing.H. Fauzi Bowo. b) Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari Kepala BKKBN berupa Manggala Karya Kencana kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Ibu Sri Hartati Fauzi. c) Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari Kepala BKKBN berupa Manggala Karya Kencana kepada Walikota Administrasi Jakarta Selatan Bapak Syahrul Effendi. d) Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari Kepala BKKBN berupa Manggala Karya Kencana kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Selatan Ibu Astati Syahrul Effendi. e) Pemenang Lomba Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KBKesehatan Terbaik I Tingkat Nasional, atas nama Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. f) Pemenang Lomba Kader Bina Keluarga Balita Terbaik I Tingkat Nasional atas nama Ehat Solehat dengan nama kelompok

Bungkur

IV,

Alamat

Kelurahan

Cijantung,

Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 71 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

g) Pengelola Teladan Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB) Tingkat Nasional atas nama Suwarti, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. h) Pemenang Lomba Kelompok KB Pria Terbaik I Tingkat Nasional, Kategori Motivator KB Pria atas nama Kelompok KB Pria â&#x20AC;&#x153;PUMAâ&#x20AC;?, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. i) Pemenang Lomba Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Terbaik II Tingkat Nasional, Kategori PIK Remaja Tahap Tegar atas nama PIK Remaja Kawat SMK 50, Kota Administrasi Jakarta Timur. j) Pemenang Lomba Poster Kategori SMP diberikan kepada Mahesha Denis dari SMP 127 pada acara Genre (Generasi Berencana). k) Diperolehnya Piagam Apresiasi BKKBN kepada Harry Surya P dari kategori umum sebagai Peserta Dalam Acara Grand Final National Rap Contest 2011 di Taman Menteng, Jakarta.

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah: 1) Masih rendahnya realisasi klaim atas layanan KB yang diselenggarakannya terhadap peserta yang berhak; 2) Menurunnya jumlah peserta KB Mandiri yang dikarenakan belum adanya Pokja KB Mandiri.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1) Melakukan sosialisasi Pergub. 162 Tahun 2010 bagi Unit Pelaksana Pelayanan KB; 2) Menginformasikan

secara

lisan

kepada

seluruh

sarana

pelayanan KB yang ada, agar segera melakukan tagihan klaim

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 72 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; 3) Intensifikasi jemput bola untuk mempercepat pengambilan klaim melalui pejabat kantor KB Kota dalam menjembatani pencairan anggaran; 4) Melakukan

koordinasi

dengan

calon

mitra

kerja

untuk

membentuk Pokja KB Mandiri. 13. Urusan Sosial a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan sosial pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 377.776.481.311 dan telah direalisasikan sebesar

354.562.438.867 atau 93,86%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan sosial antara lain:

1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial a) Terlaksananya Pemberdayaan sosial keluarga miskin kepada orang 950 keluarga b) Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin melalui KUBE, LKMS sebanyak 31 LKMS c) Terlaksananya

penertiban

sosial

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan sebanyak 10.292 orang d) Terlaksananya pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak kekerasan sebanyak 4.985 Orang e) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana berupa peralatan dapur umum mandiri sebanyak 40 set/20 titik f)

Terlaksananya pemberian makanan siap saji bagi korban bencana sebanyak 1.500.000 box

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 73 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

g) Terlaksananya pelatihan taruna siaga bencana sebanyak 100 orang h) Terlaksananya perlindungan sosial kepada Lanjut Usia (Lansia) sebanyak 150 orang i)

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebanyak 3.161 orang

Terlaksananya penguatan kemandirian lansia sebanyak 350 orang

k) Terlaksananya kegiatan apresiasi kompetisi penyandang cacat Tingkat provinsi sebanyak 115 orang l)

Terlaksananya

penyaluran

sosial

PMKS

jalanan

hasil

penertiban ke daerah asalnya sebanyak 1.200 orang m) Terlaksananya kegiatan silaturrahmi gubernur dengan para perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan dan pejuang lainnya sebanyak 264 orang n) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar Panti Sosial Asuhan

Anak (PSAA)/Non

Panti Sosial Asuhan

Anak

(NPSAA) sebanyak 3.394 orang o) Terlaksananya kegiatan pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat sebanyak 1.200 orang p) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan perawatan WBS psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung sebanyak 50 orang q) Terlaksananya Pembinaan dan perawatan WBS cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang sebanyak 50 orang r)

Terlaksananya Pembinaan dan perawatan WBS cacat psikotik di Yayasan Nurusalam Sayung Demak sebanyak 40 orang

s) Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS di 27 panti t)

Terlaksananya perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan sebanyak 4.970 orang

u) Terlaksananya

penguatan

kemandirian

sosial

dan

pengembangan KUBE bekas hukuman sebanyak 200 orang

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 74 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

v) Terlaksananya pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 14.049 orang w) Terlaksananya pembinaan keterampilan dan bantuan modal bagi PMKS sebanyak 2.250 orang x) Terlaksananya penertiban PMKS sebanyak 10.292 orang y) Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS di Panti Sosial pada Dinas Sosial sebanyak 27 Panti.

2) Program pembinaan peran serta lembaga kesejahteraan sosial a) Terselenggaranya pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos dalam peningkatan pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 300 lembaga b) Terlaksananya pemberian operasional karang taruna kepada 45 karang taruna c) Terlaksananya

pembuatan

dan

penayangan

tentang

kesejahteraan sosial sebanyak 7 jenis tayangan melalui TV dan Radio d) Terlaksananya

penguatan

kinerja

tenaga

pendamping

penyelenggara pelayanan Kesos anak, remaja, keluarga dan lansia sebanyak 100 orang e) Terlaksananya

pelatihan

pekerja

sosial

bagi

tenaga

kesejahteraan sosial sebanyak 344 orang f)

Terlaksananya layanan mobil penyuluhan sosial selama 24 lokasi di 5 wilayah kota administrasi

3) Program pembinaan lembaga mental spiritual Terlaksananya pelayanan jamaah haji provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci sebanyak 8111 orang

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 75 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4) Program peningkatan sarana dan prasarana sosial a) Terlaksananya perencanaan rehab panti sosial sebanyak 7 panti sosial dan 13 LBK b) Terlaksananya Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Sosial Pemerintah bagi 8 panti sosial berupa alat kesenian c) Terlaksananya rehab panti sosial sebanyak 11 panti sosial dan 2 Taman Asuhan Anak

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan sosial antara lain : 1)

Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat beraktivitas dengan lancar sebanyak 300 orang pada tahun 2010 menjadi 333 orang di tahun 2011;

Meningkatnya jumlah anak terlantar yang dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya dari 1.500 orang pada tahun 2010 menjadi 3.394 orang di tahun 2011 dan yang dapat ditampung di panti sosial dari 866 orang pada tahun 2010 menjadi 875 orang di tahun 2011;

Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri sebanyak 835 keluarga pada tahun 2010 menjadi 950 keluarga di tahun 2011;

Meningkatnya jumlah lanjut usia yg dapat dilayani sebanyak sebanyak 1.500 orang pada tahun 2010 menjadi 3.161 orang di tahun 2011;

Meningkatnya jumlah korban bencana yang dapat dilayani kebutuhan makannya selama di pengungsian sebanyak 133.658 orang pada tahun 2010 menjadi 135.455 orang di tahun 2011;

Dipertahankannya respon

time

dapur

umum penanganan

bencana di DKI Jakarta oleh Dinas Sosial dalam rata-rata waktu 3 jam; 7)

Meningkatnya jumlah WBS panti sosial yang dapat hidup mandiri setelah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial di panti

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 76 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

sosial sebanyak 534 orang pada tahun 2010 dan 745 orang di tahun 2011; 8)

Meningkatnya jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sebanyak 1.323 orang pada tahun 2010 dan 1.683 orang di tahun 2011.

Meningkatnya jumlah Lembaga Kesos yang mendapatkan pelatihan

manajemen

pengelolaan

lembaga

kesos dalam

memberikan pelayanan kesos kepada masyarakat sebanyak 887 lembaga pada tahun 2010 menjadi 1.187 lembaga di tahun 2011; 10) Meningkatnya

kualitas

pelayanan

terhadap

WBS

melalui

rehabilitasi panti pada 13 panti sosial.

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Sosial adalah: 1) Sebagian besar anak jalanan yang terkena penjangkauan sosial berasal dari luar wilayah DKI Jakarta; 2) Masih terbatasnya aksebilitas penyandang cacat; 3) Masih terdapatnya gedung panti sosial yang perlu direhabilitasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1) Meningkatkan kerjasama antar daerah terkait penanganan PMKS (pencegahan, pembinaan dan pemulangan ke daerah asal); 2) Penerbitan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Disabilitas yang memberikan perlindungan persamaan hak, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang cacat sehingga dapat hidup normal dan mandiri serta dapat

menikmati

pelayanan/fasilitas sosial dan fasilitias umum. 3) Melanjutkan rehabilitasi panti-panti sosial yang belum layak huni.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 77 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

14. Urusan Ketenagakerjaan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan ketenagakerjaan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 307.716.598.218 dan telah direalisasikan sebesar Rp 280.138.466.853 atau 91,04%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Ketenagakerjaan antara lain:

Program peningkatan kesempatan kerja a)

Terlaksananya program peningkatan kesempatan kerja yang berupaya untuk mengatasi pengangguran melalui kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti Pameran Ketenagakerjaan Pada Pekan Raya Jakarta,

Pameran

Bursa

Kerja

Melalui

Job

Fair,

Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Bidang Service HP dan Komputer, Pendayagunaan Tenaga Kerja Pemuda Pelatihan HP dan Komputer, Pembentukan Wira Usaha Baru, Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri, dan sebagainya. b)

Terlaksananya pengisian lowongan kerja pada sektor formal, dengan memberikan pembekalan kepada pencari kerja sebanyak 600 orang pada tahun 2010 menjadi 630 orang pada tahun 2011. Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor formal merupakan penempatan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang terjalin hubungan kerja.

Terlaksananya penyerapan Tenaga Kerja pada sektor informal melalui pembekalan keterampilan kepada pencari kerja. Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor informal merupakan penempatan tenaga kerja melalui perluasan kerja dengan menciptakan kesempatan kerja melalui

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 78 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

kegiatan

usaha

mandiri,

teknologi

tepat

guna

dan

wirausaha baru dengan rincian pembentukan Tenaga Kerja Mandiri 125 orang, Wira Usaha Baru di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat 115 orang dan Kab. Kepulauan Seribu, penerapan dan pendayaan Teknologi Tepat Guna 135 orang. d)

Terlaksananya pengembangan sistem informasi Bursa Kerja Online (BKOL) sebagai sarana pelayanan untuk mempertemukan antara pencari kerja 13.965 orang dengan pemberi kerja 335 perusahaan, melalui sistem online (http://www.bkol-dki.com),

untuk

mempermudah

para

pencari kerja dalam mencari lowongan kerja dan pemberi kerja dalam mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. e)

Terlaksananya monitoring terhadap kelompok kerja WUB (Wira Usaha Baru), TKM (Tenaga Kerja Mandiri) dan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang menyerap pencari kerja sebanyak 2.472 orang

Terlaksananya Pameran Bursa Kerja/Job Fair 5 kali. Acara ini juga dinilai sangat efektif dalam mempertemukan pencari kerja 14.000 orang dengan pemberi kerja 540 perusahaan, secara langsung dengan dilakukan seleksi psikotes dan wawancara langsung oleh perusahaan pada saat bursa kerja berlangsung.

Terlaksananya Pameran Ketenagakerjaan pada Pekan Raya Jakarta yang isinya menginformasikan programprogram,

peraturan-peraturan

ketenagakerjaan

dan

pelayanan bursa kerja Online kepada 2500 pengunjung, juga dilakukan pemberian Kartu Pendaftaran Pencari kerja (AK1) sebanyak 1.430 orang, diikuti oleh 65 Perusahaan yang menyerap 620 pencari kerja.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 79 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar daerah

(AKAD)

melalui

pembekalan

orientasi

prakeberangkatan sebanyak 60 orang. i)

Terlaksananya

penyerapan

pendayagunaan

tenaga

kerja

pemuda,

melalui

wanita

dan

penyandang cacat di bidang komputer, otomotif, dan service HP 285 orang j)

Terlaksananya pembekalan dan penempatan tenaga kerja asal DKI ke luar negeri sebanyak 220 orang (Hongkong 4 orang, Singapura 40 orang, Malaysia 40 orang, Taiwan 8 orang, Qatar 128 orang) pada 13 perusahaan

Program

perlindungan

dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan a)

Terlaksananya pembinaan norma ketenagakerjaan kepada 100 perusahaan.

Terlaksananya

pemeriksaan

obyek

Keselamatan

Kecelakaan Kerja (K3) Gedung Perkantoran di DKI Jakarta sebanyak 20 gedung. c)

Terlaksananya pembinaan K3 pengguna bejana tekan bagi pekerja perusahaan sebanyak 100 orang

Tersahkannya dan terlaksananya sosialisasi 2 Pergub Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta

Terlaksananya pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 100 orang

Terlaksananya

penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial sebanyak 55 kasus g)

Terlaksananya monitoring pengesahan PP dan pendaftaran PKB perusahaan kepada 1200 perusahaan.

Terlaksananya pembinaan peningkatan fungsi pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja kepada 50 perusahaan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 80 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya pembinaan prosedur pencatatan SP/SB kepada 50 orang.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja a)

Terselenggaranya pelatihan keterampilan kerja dengan 20 kejuruan (diantaranya pelatihan las pipa, las plat, las bawah air, otomotif roda 2, otomotif roda 4, pelatihan teknik informatika) kepada 480 orang

Terselenggaranya uji sertifikasi kompetensi lulusan BLK, di antaranya kejuruan las plat, otomotif, mesin logam, teknik pendingin, sebanyak 80 orang

Terlaksananya pelatihan pra pemberangkatan bagi peserta (lulusan

Teknik)

program

magang

IMM

(association

International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan) ke Jepang sebanyak 250 orang d)

Terlaksananya pemasaran dalam rangka penempatan lulusan BLK sebanyak 500 orang pada BLK/BLKD dan dapat ditempatkan sebanyak 125 orang

Terlaksananya

pemagangan

sister

city Jakarta-Seoul

sebanyak 15 orang (jurusan otomotif, web program, web master, jewelry design, interior design, cooking, cosmetic)

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan ketenagakerjaan antara lain: 1)

Tersalurkannya 220 tenaga kerja ke negara Hongkong sebanyak 4 orang, Singapura 40 orang, Malaysia 40 orang, Taiwan 8 orang, Qatar 128 orang yang terdiri atas 13 perusahaan

Menurunnya tingkat penganggur terbuka (TPT) dari 11.05% pada tahun 2010 menjadi 10.80% pada tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 81 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Meningkatnya standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp. 1.290.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp 1.529.150,- pada tahun 2012

Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil (lulusan BLK) yang siap memasuki dunia kerja sebanyak 5.100 orang pada tahun 2010 menjadi 5.355 orang pada tahun 2011

c. Permasalahan dan Solusi Belum seimbangnya Rasio pertumbuhan angkatan kerja dengan penyerapan

tenaga

kerja

sehingga

menimbulkan

dampak

pengangguran, maka telah dilakukan upaya-upaya diantaranya dengan membuka akses informasi ketenagakerjaan yang seluasluasnya kepada para pencari kerja melalui acara Job Fair dan peluncuran Bursa Kerja online pada situs www.bkol-dkijakarta.com serta merevitalisasi dan atau optimalisasi pelayanan Balai Latihan Kerja melalui perbaikan dan pengadaan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan kebutuhan pasar.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 122.342.920.687 dan telah direalisasikan sebesar Rp 94.528.331.138 atau 77,27%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah antara lain : 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a)

Terlaksananya pemeringkatan terhadap 285 Koperasi di lima wilayah kota administrasi

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 82 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya fasilitas pengembangan usaha koperasi melalui Pekan Raya Koperasi dengan mengikutsertakan 20 koperasi

Terselenggaranya penilaian kesehatan KSP/USP sebanyak 250 koperasi di lima wilayah kota administrasi

Terlaksananya peningkatan dan penguatan kelembagaan 160 koperasi di lima wilayah kota administrasi

Terlaksananya revitalisasi koperasi bagi masyarakat di 3 (tiga) kelurahan kumuh di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

2) Program Penerapan Prinsip

Good

Governance

dalam

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM Terselenggaranya pengembangan jaringan kerjasama usaha 75 koperasi pasar dan KSU (Koperasi Serba Usaha) 3) Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah a)

Terselenggaranya gelar pasar rakyat sebanyak 19 kali di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi.

Terselenggaranya bimtek akses terhadap kredit perbankan melalui penerapan manajemen usaha modern bagi 110 UKM.

4) Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan UKM a)

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen, Akuntansi dan Pemasaran bagi Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJK PEMK sebanyak 445 orang

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Koperasi Jasa Keuangan PEMK sebanyak 240 orang

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 83 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Produk Ekspor bagi 50 UKM

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah antara lain: 1)

Meningkatnya pemeringkatan Koperasi dari 250 pada tahun 2010 menjadi 285 koperasi pada tahun 2011

Meningkatnya jaringan pemasaran UKM dalam dan luar negeri dari 100 UKM (2010) menjadi 150 UKM (2011)

Meningkatnya tenaga terampil dan profesional pada Pengurus, pengelola dan pengawas KJK PEMK dari 267 orang menjadi 445 orang

c. Permasalahan dan Solusi Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi masih

belum

menunjukkan

peningkatan

kontribusi

terhadap

pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya melalui pembinaan usahausaha yang tergabung dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Perdagangan, penyediaan dan fasilitasi akses permodalan dan pasar serta peningkatan sarana dan prasarana.

16. Urusan Penanaman Modal a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Penanaman Modal pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 46.055.010.378 dan telah direalisasikan sebesar Rp 28.700.893.113 atau 62,32%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Penanaman Modal antara lain :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 84 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program peningkatan investasi a)

Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 4 kali

Terkelolanya data Investasi

Terlaksananya operasional pelayanan terpadu satu pintu

Tersedianya

Sarana

dan

Prasarana

Pendukung

Pelayanan Terpadu Satu Pintu e)

Tersedianya Perlengkapan Kantor UPT PTSP

Program peningkatan promosi investasi a)

Terinformasikannya

peluang

investasi

dan

kondisi

perekonomian Jakarta dan Indonesia melalui promosi dalam dan luar negeri serta business forum maupun Pekan Raya Jakarta b)

Terlaksananya kerjasama investasi dengan daerah sekitar terutama dalam perencanaan dan promosi

Terlaksananya promosi investasi luar negeri di 2 negara, yaitu :



HIG Point Market Expo, North Carolina, USA



Import Shop Berlin, Jerman

Terlaksananya promosi investasi dalam negeri di 4 daerah Indonesia, yaitu :



Pekan Raya Sumatera Utara ke-40, Sumatera Utara



Pameran Nusantara Expo 2011, Pontianak



The 9th NTB Expo 2011, Nusa Tenggara Barat



KTI Expo dan Forum 2011, Makassar

Terlaksananya

partisipasi

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta pada Pameran Pasar Malam Indonesia 2011 di Malieveld, Den Haag - Belanda f)

Terlaksananya forum bisnis investasi di 3 negara, yaitu :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 85 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



Beijing, China : diikuti dengan 7 BUMD Provinsi DKI Jakarta serta gabungan pengusaha HIPMI Jaya dan KADIN Jaya,



Seoul, Korea Selatan : diikuti dengan 7 BUMD Provinsi DKI Jakarta serta gabungan pengusaha HIPMI Jaya dan KADIN Jaya,



Sydney, Australia : diikuti dengan 3 BUMD Provinsi DKI Jakarta dan perwakilan dari BKPM RI.

Terlaksananya forum bisnis dalam negeri tahun 2011 di 2 provinsi, yaitu : 

Surabaya, Jawa Timur : yang diikuti oleh 3 BUMD Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh 150 peserta.



DKI Jakarta :

yang dihadiri oleh 250 pengusaha

yang tergabung dalam HIPMI Jaya, KADIN Jaya serta BUMD Provinsi DKI Jakarta. h)

Terlaksananya informasi kepada masyarakat tentang peluang investasi melalui media bahan promosi dan media elektronik

Program peningkatan sarana dan prasarana penanaman modal a)

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kantor BPMP Provinsi DKI Jakarta.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang telah ada.

Program peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah a)

Tersedianya hasil evaluasi RKAP BUMD

Tersedianya calon pengurus BUMD yang diseleksi melalui fit and proper test.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 86 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya monitoring, pembinaan, pengendalian dan pengembangan

BUMD

serta

pembinaan

terhadap

pengurus BUMD. d)

Meningkatnya pengetahuan pengurus BUMD sehingga akan terjadi ketepatan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan penanaman modal antara lain: 1)

Meningkatnya realisasi PMDN sebesar Rp 4,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 9,3 triliun di tahun 2011

Realisasi PMA di DKI Jakarta pada tahun 2010 sebesar US$ 6,43 milyar (Rp.59,16 triliun, kurs Rp9.200,-), dan pada tahun 2011 sebesar Rp43,42 triliun, kurs Rp9.000), terjadi penurunan disebabkan antara lain, karena kebijakan Pemerintah Pusat saat ini yang mendorong investasi untuk keluar dari Pulau Jawa, seperti pada sektor pertambangan, perkebunan dan sektor manufakturing. Investasi di DKI Jakarta lebih diutamakan pada

sektor

jasa,

konsultan,

dan

jasa

lainnya

yang

membutuhkan sedikit tenaga kerja dan tidak membutuhkan investasi yang besar. Industri tersebut merupakan industri yang padat modal. DKI Jakarta saat ini tertutup untuk industri yang membutuhkan lahan luas dan air yang banyak. 3)

Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD dari Rp 218 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 276,4 milyar di tahun 2011

Tercapainya penyelesaian waktu perizinan penanaman modal paling lama 38 hari kerja.

Meningkatnya hubungan kemitraan bisnis dengan pengusaha di 6 negara, yaitu Spanyol, Jepang, Singapura, China, Korea Selatan dan Australia.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 87 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c. Permasalahan dan Solusi Reformasi birokrasi yang mengamanatkan peningkatan kualitas, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dunia usaha utamanya dalam hal perijinan investasi. Namun hal ini belum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien, maka untuk memacu percepatan perwujudan hal tersebut telah dilakukan

upaya-upaya

penyempurnaan

kelembagaan

dan

mekanisme pelayanan perijinan, Sistem Informasi Manajemen, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. 17. Urusan Kebudayaan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Kebudayaan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 341.212.008.099 dan telah direalisasikan sebesar Rp 281.894.165.843 atau 82,62%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Kebudayaan antara lain: 1) Program pengelolaan keragaman budaya a)

Terlaksananya pergelaran Kesenian Terpilih yang diikuti 279 group kesenian

Terlaksananya Penyelenggaraan Jakarta Binalle yang diikuti oleh 13 komunitas (300 orang) dan dikunjungi 10.000 selama 1 bulan pameran, 682 kali pergelaran 130 sanggar/2.600 Seniman Pelaku 7.500 penonton

Terlaksananya pagelaran seni di ruang publik yang diikuti oleh 13 komunitas (300 orang) dan dikunjungi 10.000 pengunjung

selama

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

bulan

pameran.

682

kali

BAB IV, hal 88 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

pergelaran/130

sanggar/2.600

seniman

pelaku/7.500

penonton. d)

Dukungan Pelaksanaan Sea Games XXVI/2011

Terselenggaranya Lokakarya Manajemen Seni Pertunjukan Bagi Kelompok Kesenian yang diikuti oleh 125 peserta

Terlaksananya Pesta Seni Pelajar (PSP) Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 125 group/sekolah.

Terselenggaranya Lomba Perkusi Betawi, Nasyid, Marawis dan Qassidah Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 50 group

Terlaksananya partisipasi pada Festival Seni Pertunjukan Tingkat Nasional yang diikuti oleh 38 orang

Terselenggaranya Jakarta International Literary Festival (Jilfest) yang diikuti oleh 158 pembicara/300 peserta workshop pementasan puisi, cerpen dan musikalisasi puisi.

Terselenggaranya Jakarta Berlin Art Festival, yang diikuti oleh 64 orang

Terlaksananya Audisi dan Pengiriman Tim Gita Bahana Nusantara Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 180 orang pelajar

Terlaksananya Revitalisasi Kebudayaan Betawi

2) Program pengelolaan kekayaan budaya a)

Terlaksananya Pengawasan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kelas A di Provinsi DKI Jakarta, Lingkungan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya Hasil Konservasi Fisik, Pengawasan Pengendalian Benda Cagar Budaya Bergerak (BCBB)

Terlaksananya

Pelayanan

Pelestarian

dan

Lingkungan

Cagar Budaya seperti konservasi bangunan Museum Seni Rupa, Museum Wayang, pembuatan Tata Pamer Museum Wayang (kegiatan tahunan)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 89 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Pemeliharaan ME Gedung Teater Jakarta

Terlaksananya Audit instalasi kelistrikan dan perencanaan pada gedung badan pengelola PKJ-TIM

3) Program pengembangan nilai budaya a)

Terlaksananya Pembuatan Kurikulum dan Silabus Diklat Seni dan budaya

Terlaksananya pembuatan buku pesona kuliner Betawi sebanyak 3.000 eksemplar

Workshop Optimalisasi Silat Tradisional Betawi yang diikuti oleh 30 orang

Terlaksananya pameran batik warisan budaya dunia dan pameran mengenang karya batik Iwan Tirta

Terlaksananya Pameran Untaian Wastra Asia Tenggara (Pada Acara ASEAN SUMMIT di Bali)

Terlaksananya festival seni dan budaya Betawi yang diikuti oleh 125 group/ 12500 orang

4) Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan a)

Terlaksananya Konservasi Bangunan eks Kodim 0505 Jakarta Timur

Terlaksananya

Pembangunan

Perkampungan

Budaya

Betawi di Situ Babakan c)

Pembangunan Pusat Kebudayaan Betawi di eks Kodim Jakarta Timur

Terlaksananya Konservasi Gedung Kesenian Jakarta

Renovasi MAPOMDAM

Terlaksananya Pembebasan tanah di perkampungan budaya Betawi Situ Babakan

Terlaksananya Konservasi Fisik Gedung MSRK

Terlaksananya Rehab Tanggul Pulau Onrust

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 90 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Rehab Gedung Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur

Terlaksananya

Pembangunan dan Penataan Prasarana

Kawasan Pangeran Jayakarta (terlaksananya penurapan dan pengurukan di pinggir sungai seluas 101 m2) k)

Terlaksananya Pembebasan tanah seluas 176 m2 sehingga total luas lahan yang telah dibebaskan sebesar 1.331 m2 atau 41,14 % dari target penguasaan lahan sebesar 3.235 m2 sesuai SK Gub Penetapan Lokasi Penataan Kawasan Cagar Budaya Makam Pangeran Jayakarta No. 1629/ 2011 dan penggantian/ganti rugi atas 34 bangunan di Kawasan Makam Pangeran Jayakarta

Terlaksananya pengadaan system pengawasan terpadu CCTV di Museum Seni Rupa dan Keramik, Balai Konservasi, Monas, Graha Wisata TMII, Gedung C Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Museum Wayang, Gedung Teater Jakarta, Gedung Kesenian Jakarta

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan Kebudayaan antara lain: 1)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

dan

fasilitasi

terhadap

masyarakat/pelaku seni budaya dalam partisipasi pentas seni di ruang publik, dari 105.000 orang pelaku seni (2010) menjadi 152.000 orang pelaku seni (2011), atau mengalami kenaikan 44,76 % 2)

Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengunjung museum dari 2.150.000 orang (2010) menjadi 2.468.507 orang (2011) atau mengalami kenaikan 14,81%

Meningkatnya penonton pertunjukan seni budaya (di Taman Ismail Marzuki, Gedung Kesenian Jakarta, Pertunjukan Seni di Ruang Publik/ Hotel, Gedung Wayang Orang Bharata, Pusat Perkampungan Budaya Betawi, Balai Latihan Kesenian) dari

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 91 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.550.000 orang pada tahun 2010 menjadi 4.650.000 orang pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 82,35 % . 4)

Berfungsinya Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Sebagai Pusat Seni Budaya Betawi

Meningkatnya

pembinaan

terhadap

sanggar-sanggar

seni

budaya dari 160 sanggar (2010) menjadi 200 sanggar (2011), atau mengalami kenaikan 25% 6)

Meningkatnya standar kompetensi para pelaku seni budaya tingkat dasar dan madya dari 2.520 (2010) menjadi 3.240 orang (2011) atau mengalami kenaikan 28,57%

Bertambahnya luas lahan yang dibebaskan di kawasan Makam Pangeran Jayakarta dari 1.155 m2 (2010) menjadi 1.331 m2 (2011) atau 41,14 % dari target penguasaan lahan 3.235 M2

c. Permasalahan dan Solusi Kota Jakarta yang berumur 485 tahun telah mewariskan peninggalan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang memiliki filosofi, peradaban dan nilai-nilai seni yang tinggi yang belum dikelola dan dirawat secara optimal guna dapat menjadi obyek dan daya tarik kunjungan wisata nusantara dan mancanegara bernilai tambah ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan upaya-upaya antara lain peningkatan kualitas dan konservasi sarana/ Gedunggedung pertunjukan seni budaya, Museum-museum, Benda-benda koleksi Cagar budaya yang harus dilestarikan, peningkatan standar kompetensi sumber daya manusia serta penyelenggaraan event-event seni budaya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan. Disamping itu pula telah dilakukan upaya-upaya kreatif dalam pelestarian

dan

pengembangan

Seni

Budaya

Betawi

melalui

penyediaan lahan dan Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi yang diharapkan dapat menjadi destinasi wisata budaya yang mampu mensejajarkan diri dengan daya tarik kebudayaan daerah lainnya.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 92 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

18. Urusan Olahraga dan Pemuda a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Olahraga dan Pemuda pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 460.363.622.437 dan telah direalisasikan sebesar Rp 372.367.579.050 atau 80,89%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Olahraga dan Pemuda antara lain: 1)

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga a) Terselenggaranya pembinaan prestasi 43 cabang olahraga pada tahun 2011 b) Terselenggaranya pemassalan 9 kegiatan olahraga pada tahun 2011 c) Terselenggaranya pengiriman atlet pada 3 event olahraga tingkat Internasional dan 3 event olahraga tingkat nasional pada tahun 2011 d) Terselenggaranya pelaksanaan 5 event olahraga tingkat Internasional di Jakarta pada tahun 2011 e) Terlaksananya layanan fasilitas lepas olahraga dengan kunjungan sebanyak 337.150 orang pada tahun 2010 dan sebanyak 487.047 orang pada tahun 2011 f)

Terlaksananya layanan 5 gelanggang olahraga untuk 1.232.613 orang pada tahun 2010 dan 1.437.272 Orang pada tahun 2011

g) Terlaksananya

layanan

gelanggang

remaja

kota

administrasi dan 35 gelanggang remaja kecamatan di Provinsi

DKI

Jakarta

dengan

kunjungan

sebanyak

2.183.545 pada tahun 2010 dan 2.215.815 orang pada tahun 2011.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 93 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program pembinaan kepemudaan a) Terbinanya 100 organisasi kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 b) Terpilihnya 2 orang putra putri utusan DKI Jakarta sebagai paskibraka tingkat nasional pada tahun 2011 c) Terpilihnya pemuda DKI Jakarta sebagai juara II bidang kebaharian dan juara harapan 1 bidang teknologi tepat guna, seni dan budaya pada pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Nasional tahun 2011 d) Terpilihnya 30 Kelompok Usaha Pemuda Produktif sebagai perintis dan pengembang usaha pemuda kreatif di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga a) Terselenggaranya rehabilitasi 3 prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI pada tahun 2011 b) Terselesaikannya

pembangunan/rehabilitasi

total

prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI pada tahun 2011 c) Terselesaikannya DED Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng dan Gelanggang Olahraga Gelora Ragunan

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan olah raga dan pemuda antara lain: 1)

Meningkatnya jumlah pengguna layanan gelanggang olahraga dari 1.173.918 orang (2009) menjadi 1.232.613 orang (2010) dan menjadi 1.437.272 orang (2011), layanan gelangang remaja kota administrasi & kecamatan dari 2.079.567 orang (2009) menjadi 2.183.545 orang (2010) dan 2.215.815 orang (2011)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 94 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tercapainya prestasi pada event olahraga dan pemuda: a) Juara I Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XII/2012 di Batam, Kepulauan Riau b) Juara III Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XI/2012 di Pekanbaru, Provinsi Riau c) Juara III Enjoy Jakarta Basket Ball Tournament 2011 d) Juara I, II Ganda Putri dan Juara II Tunggal Putri kelompok 12 tahun Tenis Piala Thamrin e) Juara I, III Tunggal Putra dan Juara III Tunggal Putri kelompok 14 tahun Tenis Piala Thamrin f)

Juara I Tunggal Putra dan Putri kelompok 16 tahun Tenis Piala Thamrin

g) Juara II Tunggal Putri dan Juara III Ganda Putra kelompok umum Tenis Piala Thamrin h) Juara I Tim Putri Polo Air Betawi Cup i)

Juara III Putra Polo Air Betawi Cup

Juara I, III Beregu Putri dan Juara II Beregu Putra Jakarta World Junior Golf Championship

k) Memperoleh 3 medali emas, 2 medali perak dan 3 medali perunggu pada Special Olympics World Summer Games (SOWG) ke 13 di Athena, Yunani l)

Juara II ASEAN Paragames Tahun 2011 di Solo Jawa Tengah (19 Atlet asal DKI Jakarta dengan perolehan medali 19 emas, 16 perak dan 11 perunggu)

m) 8 Besar The 3rd Badminton Championship Deaf Korea Selatan 3)

Meningkatnya kualitas 7 prasarana olahraga dan pemuda;

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Olahraga dan Pemuda adalah:

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 95 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Belum terealisasinya pembebasan lahan pengganti Stadion Lebak Bulus.

Masih terdapat prasarana olahraga dan pemuda milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang perlu direhabilitasi;

Belum

optimalnya

pembinaan

olahraga

secara

berkesinambungan melalui penjenjangan, pemassalan dan pembibitan,

yang

berakibat

pada

kurang

maksimalnya

pencapaian prestasi olahraga; 4)

Terbatasnya SDM tenaga penggerak (pelatih) olahraga.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1)

Percepatan terbitnya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Lahan Pengganti Stadion Lebak Bulus dan percepatan proses pembebasan lahannya;

Melakukan revitalisasi terhadap prasarana olahraga dan pemuda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap;

Peningkatan pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan;

Melaksanakan

penyuluhan

setiap

kecamatan

untuk

meningkatkan sumber daya manusia tenaga penggerak (pelatih) olahraga. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 71.154.097.089 serta telah direalisasikan sebesar Rp 62.215.901.981 atau 87,44%.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 96 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain: 1)

Program pengembangan wawasan kebangsaan a)

Terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Tentang Wawasan Kebangsaan sebanyak 2 angkatan

Terlaksananya kegiatan Sarasehan Pengenalan Sejak dini tentang Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan sebanyak 2 angkatan

Terlaksananya kegiatan peningkatan peranan pembauran bagi siswa SLTA dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan sebanyak 2 angkatan

Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman nilai-nilai pembauran bagi tokoh etnis sebanyak 2 angkatan

Terlaksananya Forum silahturahmi tokoh masyarakat, pengurus

organisasi

agama,

pengurus

organisasi

suku/etnis dengan pimpinan daerah Provinsi DKI Jakarta f)

Terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dalam rangka memperkokoh NKRI

Program pencegahan dan penanggulangan konflik a)

Terlaksananya kegiatan pembinaan Generasi muda dalam menciptakan situasi kondusif sebanyak 2 angkatan

Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman tentang kerawanan ideologi yang berdampak terhadap stabilitias politik di DKI Jakarta sebanyak 2 angkatan

Terlaksananya kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap bahaya terorisme di Prov DKI Jakarta sebanyak 15 angkatan

Terlaksananya kegiatan Pemetaan Kerawanan Sosial di DKI Jakarta

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 97 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya kegiatan Peningkatan deteksi dini bagi pengurus serikat pekerja di DKI Jakarta

Program pendidikan politik masyarakat a)

Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai demokrasi dan etika politik bagi kalangan ormas sebanyak 3 angkatan

Terlaksananya

kegiatan

aktualisasi

pengembangan

demokrasi pancasila bagi komponen masyarakat c)

Terlaksananya forum silaturahmi Parpol dengan Pimpinan Daerah sebanyak 4 angkatan

Terselenggaranya

sosialisasi

Peraturan

Pemilu

Kada

Tahun 2012 bagi Komponen Masyarakat sebanyak 5 angkatan e)

Terlaksananya kegiatan peningkatan pendidikan politik perempuan menjelang pemilu kada 2012 sebanyak 2 angkatan.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu terpantaunya unjuk rasa yang berlangsung damai di wilayah DKI Jakarta dari 442 kali selama Tahun 2010 menjadi 493 kali selama Tahun 2011

c. Permasalahan dan Solusi Berkaitan dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditemui masalah kurang memadainya kualitas maupun kuantitas SDM dalam tugas-tugas pemantauan/intelligent dalam pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya direncanakan akan dilakukan BKO lebih kurang sebanyak 25 orang pegawai Satpol PP dan akan dilaksanakan pelatihannya untuk menjadi petugas pemantauan/intelligent baik yang berasal dari aparat Pemprov DKI Jakarta (organik) maupun dari masyarakat/pengurus FKDM (non organik).

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 98 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

20. Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada

tahun

2011

6.789.530.170.590

telah serta

dialokasikan telah

anggaran

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp Rp

5.696.923.054.728 atau 83,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain : 1)

Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi a)

Terlaksananya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh Kota Administrasi.

Terlaksananya sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengembangan wawasan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Terlaksananya Pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota/Kabupaten Administrasi

Koordinasi,

monitoring

dan

evaluasi

program

Adipura/bangun praja 2)

Program

Peningkatan

Koordinasi

Pemerintahan

Kota/Kabupaten Administrasi Berfungsinya Dewan Kota/ Kabupaten pada wilayah Kota/ Kabupaten.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 99 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan a)

Terlaksananya kegiatan operasional kecamatan

Terlaksananya

penguatan

Kecamatan

sesuai

dengan

Pergub 146 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 4)

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan a) Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan b)

Terlaksananya penguatan kelurahan sesuai dengan Pergub 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Terselenggaranya operasional kelembagaan masyarakat (RT, RW dan LMK)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a)

Terselenggaranya workshop reformasi birokrasi yang diikuti oleh 300 pegawai yang terdiri dari para camat, lurah, eselon III dan IV

Tercapainya

jenis

layanan

berbasis

web

yaitu

pemutakhiran data kepegawaian, informasi kepegawaian dan monitoring kehadiran penilaian kinerja. c)

Terselenggaranya uji kompetensi bagi 709 orang pejabat/ pegawai

Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai a) Diterbitkannya Pergub Nomor 38 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Pergub Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Daerah b) Terselenggaranya program JPK-PNS (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi CPNS, PNS dan pensiunan)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 100 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Pendidikan dan Pelatihan a)

Terselenggaranya Diklat Prajabatan bagi

7.180 orang

CPNS b)

Terselenggaranya Diklatpim tingkat II, III dan IV bagi 133 orang

Terlaksananya program tugas belajar jenjang pendidikan S1 dan S2 (dalam dan luar negeri) sebanyak 98 orang

Terlaksananya diklat pengelolaan barang daerah

Terlaksananya diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebanyak 180 pegawai

Terlaksananya diklat pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a)

Terlaksananya evaluasi kelembagaan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Tersusunnya satu laporan

naskah akademis Usulan

Perubahan

Perda

Nomor

Tahun

2008

tentang

Organisasi Perangkat Daerah c)

Ditetapkannya Pergub

Nomor 74 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kota Administrasi d)

Ditetapkannya Pergub Nomor 114 Tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Terlaksananya sosialisasi Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Administrasi

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 101 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM a)

Terlaksananya

pembinaan

Keluarga

Sadar

Hukum

(Kadarkum) terhadap Organisasi Wanita dan Karang Taruna serta penyuluhan hukum terpadu bagi aparat yang diikuti 550 peserta. b)

Terlaksananya pertemuan berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta bagi 250 anggota.

10) Program Pelayanan dan Bantuan Hukum, a)

Terlaksananya pengurusan 82 perkara perdata dan TUN

Terselesaikannya 349 masalah sengketa pertanahan di Provinsi DKI Jakarta

11) Program

peningkatan

pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, a)

Tersusunnya 243 LHP tepat waktu

Terlaksananya tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi sebanyak 2.174 saran untuk Pemprov DKI Jakarta.

Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebanyak 3.769 saran (80,39%)

Jumlah kasus dan pengaduan masyarakat yang telah ditangani atau diselesaikan 109 kasus

Terlaksananya kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI

12) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, a)

Terlaksananya pembahasan 11 Peraturan Daerah dan LKPJ Tahun 2010

Terlaksananya kegiatan pembahasan panitia khusus dan kepanitiaan dewan yaitu sebanyak 10 pansus

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 102 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksanya penerimaan delegasi masyarakat sebanyak 24 kali

13) Program Keprotokolan Daerah a)

Terlaksananya kegiatan keprotokolan pimpinan daerah sebanyak 2.450 acara

Terlaksananya jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 612 jamuan

14) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah a)

Terfasilitasinya penyelenggaraan olahraga dan kebudayaan program sister city

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada UCLG ASPAC, UCLG World, ANMC 21 dan C 40 Tahun 2011

Partisipasi Jakarta pada event-event yang diselenggarakan oleh kota-kota sister city

Terlaksananya fasilitasi kerjasama FKD-MPU (5 Rakor, Rapat Gabungan FKD-MPU Semarang, Raker Gub di DI Yogyakarta)

Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan Lembaga/Badan ( 5 kegiatan fasilitasi kerja sama dengan lembaga/badan)

15) Program pelayanan kerumahtanggaan dan persandian a)

Terlaksananya

pelatihan

MFD

dan

komunikasi

bagi

anggota satpamdal sebanyak 125 peserta b)

Terlaksananya Pembekalan Teknis Ketatausahaan staf Tata Usaha Biro sebanyak 50 peserta

Terlaksananya Ketatausahaan

Bimbingan bagi

Pejabat

Ketatausahaan Satminkal Dinas,

Teknis dan

Manajemen Staf

Pengelola

Badan, Inspektorat,

Satpol PP, RSUD & RSKD, Set.DPRD, Setko/Kab.Adm. sebanyak 40 peserta

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 103 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Bimbingan Teknis Ketatausahaan bagi Petugas Pembina tingkat Kota Adm. dan Kab.Administrasi 30 petugas pembina.

Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Aset kepada para Pengurus Barang Dilingkungan Setdaprov DKI Jakarta 30 peserta.

Terlaksananya Pengadaan Screen dan Proyektor Balai Agung beserta Kelengkapannya.

Terlaksananya Pengadaan Meubeler Ruang Sekdaprov DKI Jakarta, Ruang Kerja Deputi, para Asisten dan Staff Deputi Gubernur DKI Jakarta, Ruang Pola

Terlaksananya Duplikasi Mikro Film Arsip hasil Perekaman dari Tahun 1978

Terlaksananya Pembuatan Kanopi Pengamanan Pintu 3 Kompleks Balaikota

Terlaksananya Pengadaan Alat-alat dan Pakaian Mekanikal Elektrikal

16) Program peningkatan kinerja ketentraman dan ketertiban umum, a)

Terlaksananya pelayanan perizinan UUG sebanyak 2.973 izin baru.

Terlaksananya pengawasan dan penertiban PMKS, PK-5 dan PSK di Jalan Protokol pada 6 (enam) titik sasaran yaitu Jl. Sisingamangaraja , Jl. Jend. Sudirman, Jl. M.H. Thamrin, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Gajah Mada.

Terlaksananya pengawasan dan penertiban bangunan liar di bantaran kali, saluran dan kawasan prioritas pada 1.504 bangunan liar.

Terlaksananya Diklat Polisi Pamong Praja tingkat dasar bagi 225 anggota Satpol PP

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 104 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya lomba Siskamling yang diikuti oleh 43 kelompok.

Terlaksananya Pemolisian Masyarakat tingkat RW bagi 4.775 orang yang berasal dari 124 RW.

Terlaksananya operasional CCTV Crisis Center sebanyak 160 titik

17) Program peningkatan pengelolaan bahaya kebakaran, a)

Terlaksanananya pemeliharaan 3.017 alarm kota/smart alarm kebakaran

Tersedianya mobil pompa sebanyak 27 unit yang terdiri dari: ď&#x20AC; Mobil

pompa

berat

(heavy duty)

high pressure

sebanyak 20 unit ď&#x20AC; Mobil pompa sedang (medium duty) medium pressure sebanyak 5 unit ď&#x20AC; Pengadaan mobil pemadam kebakaran pompa kecil (kapasitas 2000-3000 liter) sebanyak 2 unit c)

Terlaksananya

Sosialisasi

Modul

Sistem

Ketahanan

Kebakaran Lingkungan (SKKL) di 5 wilayah kota d)

Terlaksananya terhadap

pemeriksaan

kebakaran

secara

standart berkala

keselamatan terhadap

233

bangunan gedung tinggi

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian antara lain: 1)

Beroperasinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 5 wilayah kota

Diterapkannya sistem remunerasi Tunjangan Kinerja daerah (TKD) sesuai Pergub Nomor 38 Tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 105 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Diselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebanyak 3.769 saran (80,39%)

Dipertahankannya response time pemadam kebakaran 15 menit

Terselesaikannya pembahasan 11 Perda dan LKPJ Tahun 2010

Tersusunnya Raperda Perubahan Perda 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Berfungsinya program penguatan kecamatan dan kelurahan sesuai Pergub 146 dan 147 Tahun 2009.

Diimplementasikannya reformasi birokrasi pada pelayanan SKPD

Terwujudnya koordinasi penanganan bencana daerah

Permasalahan dan Solusi Pemenuhan kebutuhan aparatur yang direncanakan sebanyak 3.000 orang tidak dapat tercapai karena ada kebijakan Pemerintah Pusat mengenai moratorium PNS yang diatur melalui Peraturan Bersama Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 02/ SPB/M.PAN-RB/8/2011; Menteri Dalam Negeri No 800-632 Tahun 2011 dan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian direncanakan pengalokasian kembali anggaran Pengadaan CPNS di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta pada Tahun Anggaran

2012

serta

penghitungan

formasi

jabatan

yang

dibutuhkan.

21. Urusan Ketahanan Pangan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 30.371.408.757 dan telah direalisasikan sebesar Rp 24.485.337.449 atau 80,62%.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 106 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ketahanan pangan antara lain :

Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako) a)

Terlaksananya pasar murah ramadhan dan menjelang Idul Fitri sebanyak 30 ton (Daging Sapi 25 Ton dengan subsidi Rp 10.000/ kg ; Daging Ayam 5 Ton dengan subsidi Rp 5.000/ kg)

Terlaksana pemantauan harga pangan

Terlaksana penyusunan pola pangan harapan dan neraca bahan makanan tahun Tahun 2011

d) 2)

Terlaksana temu usaha kemitraan 2 kali

Program

pemberdayaan

masyarakat

dalam

ketahanan

pangan a)

Terlaksana pemberdayaan masyarakat rawan pangan sebanyak 80 kk rawan pangan dan 40 kk gizi kurang

Terlaksana pemberdayaan dan pembinaan masyarakat ketahanan pangan dan hatinya PKK sebanyak 60 orang

Program peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan a)

Terlaksana pembangunan gedung alsintal seluas 200 m dan perencanaan pembangunan gedung terpadu/serba guna klender 3 lantai

Terlaksana koordinasi dan operasional pupuk dan pestisida di 4 wilayah DKI Jakarta dan terlaksananya bimbingan dan pelatihan pupuk dan pestisida sebanyak 2 angkatan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 107 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program pelaksanaan SPM lain urusan Ketahanan Pangan, Terlaksana gerakan gemar bertanam dan makan sayur bagi anggota PKK Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 orang dan diberi paket mini hidroponik

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan ketahanan pangan antara lain : 1)

Terinformasinya harga kebutuhan pokok kepada masyarakat

Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat berupa : 

Pasokan beras sebanyak 855.936 ton



Sayur-mayur sebanyak 423.036 ton



Buah-buahan sebanyak 301.845 ton



Umbi-umbian sebanyak 4.968 ton



Pasokan daging sapi sebanyak 60.000 ton



Pasokan daging ayam sebanyak 800.000 ekor/hari



Pasokan telur sebanyak 401.500 ton



Pasokan ikan sebanyak 159.861,52 ton

c. Permasalahan dan Solusi Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat mempengaruhi dinamika kependudukan yang pada gilirannya diperlukan stabilitas ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Oleh karena tingkat ketergantungan pasokan pangan yang bersumber dari daerah-daerah lain di Indonesia, maka telah dilakukan upaya-upaya pengamanan pasokan, kerjasama dengan daerah produsen,

operasi

pasar,

pembudidayaan,

pengawasan

dan

pengamanan peredaran produk hasil pertanian.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 108 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 143.106.160.661 dan telah direalisasikan sebesar Rp 135.120.530.448 atau 94,42%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan\ Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan, a) Terlaksananya

Pengembangan

Posyantek

Percontohan

sebanyak 38 Posyantek se DKI Jakarta. b) Terlaksananya

Kerjasama

Kajian

Pengembangan

TTG

sebanyak 4 Lembaga/Pendidikan. c) Terselenggaranya TOT TTG bagi Kader Posyantek sebanyak 150 Kader. d) Terlaksananya

Pendampingan

Kader

Pemberdayaan

Masyarakat sebanyak 202 Kader. e) Terfasilitasinya 267 kelurahan yang mendapatkan bantuan hibah bina fisik lingkungan dan bina sosial PPMK. f)

Terlaksananya Rakor Penanggulangan Masalah di daerah rawan konflik dari 5 kota

2) Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun kelurahan a) Terintegrasinya Perencanaan partisipatif PPMK Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial dengan PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 534 orang. b) Terfasilitasinya RT/RW dalam pelaksanaan Musrenbang sebanyak 616 RT/RW.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 109 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain: 1)

Bertambahnya jumlah Posyantek yang berfungsi dari 20 Posyantek pada Tahun 2010 menjadi 38 Posyantek Percontohan pada Tahun 2011;

Bertambahnya kerjasama kajian pengembangan TTG tahun 2010 sebanyak 2 MoU dan Tahun 2011 sebanyak 4 MoU yaitu Universitas Nasional, Universitas Pancasila, Bengkel TTG Posyantek Makasar dan Posyantek KecamatanCempaka Putih;

Bertambahnya kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berperan aktif dari 220 Kader pada tahun 2010 menjadi 300 Kader di tahun 2011;

Diraihnya penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2011 berupa diterimanya Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai Juara II Penilaian TTG;

Bertambahnya Kader Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1006 kader pada tahun 2010 menjadi 1.375 kader pada tahun 2011 melalui kegiatan ToT (Training of Trainer);

Bertambahnya kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui : ď&#x201A;ˇ

Bina fisik sebanyak 4.005 kegiatan

ď&#x201A;ˇ

Bina sosial sebanyak 1.335 kegiatan

Terciptanya kesepakatan para tokoh masyarakat dan agama di 13 kelurahan rawan konflik;

Terciptanya kesepakatan pembagian tugas antara pelaksana PPMK dan PNPM Mandiri Perkotaan;

Meningkatnya

jumlah

RT/RW

yang

mendapat

pelatihan

perencanaan pembangunan partisipatif sebanyak 616 RT/RW (22,81 persen);

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 110 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

yang

dihadapi

pada

urusan

pemberdayaan

masyarakat dan desa (RW) adalah masih terdapatnya dana bina ekonomi PPMK tahun 2001-2007 di masyarakat yang belum tertagih. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk Satgas Kelurahan yang bertugas untuk melaksanakan penagihan piutang dana bina ekonomi PPMK. 23. Urusan Statistik a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Alokasi APBD 2011 untuk urusan Statistik pada tahun 2011 telah dialokasikan

anggaran

sebesar

4.300.000.000

dan

telah

direalisasikan sebesar Rp 4.053.914.050 atau 94,28%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Statistik antara lain: 1) Tersusunnya Jakarta dan Wilayah Dalam Angka 2) Tersusunnya PDRB Dalam Angka 3) Tersusunnya updating Rumah Tangga Sasaran Tahun 2011 4) Tersusunnya indikator kesejahteraan masyarakat 5) Evaluasi RW Kumuh 6) Tersusunnya indikator ekonomi semesteran 7) Pendataan Statistik Urusan Pemerintahan 8) Tersusunnya indikator usaha mikro kecil tahun 2011

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan statistik antara lain: 1) Tersedianya data statistik secara makro yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan program-program pembangunan. 2) Tersusunnya data statistik urusan pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan RPJMD lima tahun ke depan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 111 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3) Tersusunnya indikator asumsi makro untuk penyusunan APBD maupun APBD Perubahan. 4) Tersedianya data rumah tangga sasaran yang dapat digunakan untuk pelayanan JPK Gakin dan program-program pembangunan sosial lainnya. 5) Tersedianya

data

kumuh

yang

dimanfaatkan

untuk

perencanaan pembangunan spasial c. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan urusan statistik relatif berjalan dengan lancar, tidak ditemukan permasalahan. 24. Urusan Kearsipan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Kearsipan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 30.641.511.803 sedangkan realisasinya sebesar Rp 22.715.051.137 atau 74,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Kearsipan antara lain :

1. Program Peningkatan pelayanan arsip daerah a) Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan statis dan dinamis kepada 46 orang; b) Terlaksananya penyusutan, akuisisi dan penyelamatan arsip penting di 15 (lima belas) SKPD; 2. Program Penyelamatan Arsip Daerah a) Terlaksananya repro arsip foto di 6 lokasi; b) Terlaksananya Fumigasi ruang penyimpanan arsip dengan volume 4.500m3;

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 112 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c) Terlaksananya

liputan

peristiwa

daerah

yang

penting/fenomenal sebanyak 185 liputan/rekaman; 3. Program peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan, a) Terlaksananya Rehab Total Depo Arsip Transit Jakarta Utara; b) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan kearsipan berupa : 

3 unit penetralisir kelembaban udara (Dehumidifier)



8 unit alat pengukur kelembaban udara.



38 buah rak arsip



12 unit lemari arsip peta gambar



35.825 buah map arsip



3 unit lemari simpan arsip berpengaman (dengan akses kontrol)

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kearsipan yaitu : 1) Bertambahnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pemilahan arsip statis dan dinamis dari 278 orang (2010) menjadi 324 orang (2011); 2) Meningkatnya upaya penyelamatan arsip daerah melalui Fumigasi ruang penyimpanan arsip dari 3.000m3 (2010) menjadi 4.500m3 (2011); 3) Meningkatnya pendokumentasian peristiwa penting daerah dari 180 liputan/rekaman (2010) menjadi 185 liputan/rekaman (2011); 4) Meningkatnya kapasitas penyimpanan arsip daerah melalui penyediaan Depo Arsip dari 2 Depo Arsip (2010) menjadi 3 Depo Arsip (2011);

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 113 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kearsipan adalah kurangnya tenaga Arsiparis yang bertugas untuk mengelola Kearsipan daerah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui penambahan tenaga Arsiparis melalui Diklat Arsiparis.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 176.977.549.269 dan telah direalisasikan sebesar Rp 147.507.258.222 atau 83,35%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain: 1)

Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah a) Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui jingle/spot di radio sebanyak 5 tema b) Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui PSA di Televisi sebanyak 3 versi, 350 spot c) Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui running text di televisi d) Terlaksananya kegiatan kebijakan dan program Provinsi DKI Jakarta melalui televisi dengan 12 kali penayangan e) Terlaksananya pemuatan advetorial dan sponsor artikel di media cetak selama 12 bulan dengan 18 tema dan 45 kali pemuatan f)

Terlaksananya kegiatan TV Magazine Jakarta Untuk Semua

g) Terlaksananya

komunikasi

publik

melalui

tatap

muka

sebanyak 6 kali

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 114 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa a) Terlaksananya pelayanan informasi melalui media online Warta DKI â&#x20AC;&#x153;www.beritajakarta.comâ&#x20AC;? sebanyak 5.237 berita bahasa Indonesia dan 3.897 berita bahasa Inggris b) Terlaksananya

informasi

melalui

dialog

radio

dengan

sebanyak 34 kali dengan 34 tema/judul c) Terlaksananya

kegiatan

kontribusi

berita

untuk

radio

sebanyak 682 berita d) Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta e) Terlaksananya

monitoring

jejak

berita

"www.beritajakarta.com" pada media massa 3)

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi a) Terlaksananya

dukungan

teknis

operasional

Sistem

Informasi Pajak Kendaraan Bermotor b) Terbangunnya aplikasi web aset berbasis GIS (Geographic Information System) sehingga lebih cepat, murah dan lokasi aset tergambar jelas c) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa dengan Sistem E-Procurement Nasional dan terbentuknya LPSE d) Terlaksananya e-announcement oleh 468 (64.46%) dari 726 SKPD/UKPD ke portal pengadaan Nasional e) Terlaksananya e- regular tender dengan e-procurement daerah dan e-procurement Nasional dengan jumlah 248 SKPD/UKPD f)

Telah terbangunnya 2 aplikasi yang dikembangkan sesuai RITIK

yaitu

Sistem Informasi

Fixed

Asset

serta

E-

Procurement Nasional di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun E-Procurement Nasional

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

sudah

BAB IV, hal 115 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

berhasil di uji coba untuk 1.314 paket lelang dengan total pagu Rp 2.175.625.736.592,-

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika, antara lain : 1) Beroperasionalnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dalam mendukung penerapan good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2)

Meningkatnya komunikasi

pendayagunaan

dalam

teknologi

mendukung

reformasi

informasi

dan

birokrasi

dan

peningkatan pelayanan SKPD kepada masyarakat (samsat PKB, samsat mobile, drive thru, gerai pajak, KTP Mobile dan eprocurement). 3)

Terlaksananya

pemberian

ijin

jasa

per-pos-an

dan

pertelekomunikasian secara tepat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan. 4)

Meningkatnya hit count pengakses website â&#x20AC;&#x153;beritajakarta.comâ&#x20AC;? dari 2.311.040 (tahun 2010) pengakses menjadi 2.391.997 (tahun 2011) pengakses.

Diterapkannya transparansi pengadaan barang dan jasa melalui e-announcement dan e-regular tender

c. Permasalahan dan Solusi Berkaitan dengan urusan Komunikasi dan Informatika ditemui masalah belum optimalnya kapasitas dan peran kelembagaan dalam mengakses, mengintegrasikan dan mempublikasikan data/ informasi termasuk dalam pengelolaan data/informasi dan peningkatan layanan publik. Kemudian berbagai

telah

instansi

dilakukan

untuk

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

peningkatan

mensinergikan

dan

koordinasi

dengan

mengharmoniskan

BAB IV, hal 116 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

berbagai kebijakan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika.

26. Urusan Perpustakaan a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi Untuk urusan Perpustakaan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 122.299.940.780 dan telah direalisasikan sebesar Rp 106.217.278.343 atau 86,85%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Perpustakaan antara lain:

1) Program pengembangan perpustakaan Jakarta Terbangunnya Perpustakaan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat yang berstandar nasional;

2) Program pemberdayaan komunitas

perpustakaan dalam

pengelolaan perpustakaan a) Tersedianya alat promosi dan publikasi sebanyak 8 jenis; b) Terselenggaranya Pemilihan Abang dan None Buku dan Hari Anak Jakarta Membaca yang diikuti oleh lebih dari 4.000 anak Jakarta, para pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat; 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan a) Tersedianya bahan perpustakaan (siap layan) sebanyak 4.589 judul / 28.206 eksemplar, koleksi bahan perpustakaan elektronik dalam bentuk e-book sebanyak 507 judul, dan langganan e-journal (10 subyek) selama 1 tahun, 87 judul / 435 eksemplar kamus bahasa, 30 judul / 194 eksemplar buku

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 117 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ensiklopedi terbaru, 55 judul dvd ilmu pengetahuan dan 206 set koleksi tentang herbarium dan insektarium; b) Terselenggaranya pemberian buku kepada 10 Taman Bacaan Masyarakat (TBM); c) Terbentuknya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebanyak 10 TBM; d) Tersedianya 3 unit mobil layanan keliling untuk peningkatan jangkauan layanan perpustakaan umum pusat. e) Terbangunnya sistem pengelolaan dan pengamanan koleksi perpustakaan berbasis Radio Frequency Identification (RFID System); f) Terlaksananya

pengembangan

Sistem

Informasi

Perpustakaan yang telah memenuhi syarat pertukaran data koleksi secara Internasional berbasis IndoMARC (Indonesia Machine Readable Cataloging). 4) Program pelaksanaan SPM lain urusan perpustakaan a) Terlaksananya penambahan jam layanan perpustakaan; b) Terselenggaranya

layanan

perpustakaan

keliling

Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perpustakaan antara lain: 1)

Bertambahnya jumlah gedung perpustakaan yang berstandar nasional dari 1 gedung (2010) menjadi 2 gedung perpustakaan (2011);

Bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 604.245 orang tahun 2010, menjadi 673.733 orang pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 11,5%.

Bertambahnya jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dari 140 TBM tahun 2010, menjadi 150 TBM pada tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 118 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Meningkatnya jumlah perpustakaan keliling dari 25 mobil (2010) menjadi 28 mobil (2011);

Terlaksananya perpanjangan jam layanan perpustakaan kepada masyarakat selama 7 Hari dalam seminggu selama 52 minggu (1 Tahun);

Diterapkannya sistem pengelolaan dan pengamanan koleksi perpustakaan berbasis RFID di 2 perpustakaan;

Beroperasinya

Sistem

Informasi

Perpustakaan

berbasis

IndoMARC pada 2 perpustakaan;

c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perpustakaan adalah : 1)

Kurangnya tenaga Pustakawan yang bertugas untuk mengelola Perpustakaan Umum;

Kurangnya sarana perpustakaan bagi pemustaka berkebutuhan khusus.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1)

Penambahan tenaga Pustakawan melalui Diklat Pustakawan;

Melakukan pemetaan kebutuhan sarana perpustakaan terhadap pemustaka berkebutuhan khusus.

27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral a. Program dan Kegiatan Untuk urusan Energi dan Sumber Daya pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 484.615.643.397 dan telah direalisasikan sebesar Rp 439.689.793.279 atau 90,73%. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya antara lain:

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 119 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1) Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana Umum a)

Terlaksananya Normalisasi Jaringan Untuk Meterisasi di Wilayah DKI Jakarta sebesar 99 Kwh meter

Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan pada Sisi Kiri KBT Seksi 1 (Dedicated) sebanyak 79 titik lampu

Terlaksananya

Pembangunan

Pencahayaan

pada

Sisi

Kanan KBT Seksi 1 (Dedicated) sebanyak 76 titik lampu d)

Tersedianya

Pengadaan

Armatur

Lengkap

untuk

Pencahayaan pada KBT (Dedicated) sebanyak 683 set e)

Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Pada Kawasan Pelabuhan

Penyeberangan

Muara

Angke

(Dedicated)

sebanyak 32 titik lampu f)

Terlaksananya

Pengadaan

Armature

Lengkap

untuk

Pencahayaan Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Muara Angke (Dedicated) sebanyak 162 titik lampu g)

Terlaksananya Pemasangan Lampu JPO pada Busway Koridor XI (Dedicated) sebanyak 398 titik lampu

Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu Penerangan pada Busway Koridor XI, JL. Bekasi Barat Raya (Dedicated) sebanyak 43 titik lampu

Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Kota untuk Pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 (Dedicated) sebanyak 108 buah banner/ neon box

Terlaksananya Pembangunan

Pencahayaan Kota pada

Sarana Umum untuk Pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 (Dedicated) sebanyak 3 bentangan dan 24 free standing k)

Tersedianya Pengadaan Armature Lengkap dan Komponen untuk Pencahayaan Pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 (Dedicated) sebanyak 828 buah

Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Rumah Ibadah (Masjid Istiqlal) sebanyak 402 titik lampu

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 120 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Pengadaan Armatur untuk Busway Koridor XI (Dedicated) sebanyak 691 set

Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu Penerangan pada Busway Koridor XI, JL. Bekasi Timur Raya sebanyak 59 titik lampu

Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu Penerangan pada Busway Koridor XI, JL. I Gusti Ngurah Rai I (SMU 12 - Klender) (Dedicated) sebanyak 113 titik lampu

Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu Penerangan pada Busway Koridor XI, JL. I Gusti Ngurah Rai II (Klender - Teratai Putih) (Dedicated) sebanyak 112 titik lampu

Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu Penerangan pada Busway Koridor XI, JL.Sentral Primer Timur dan Jl. Pulo Gebang (Dedicated) sebanyak 84 titik lampu

Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan pada sekitar Taman Ayodia sebanyak 27 titik lampu

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pencahayaan dengan Lampu LED sebanyak 21 titik lampu

Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi Kiri KBT Seksi 2 (Dedicated) sebanyak 275 titik lampu

Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi Kiri KBT Seksi 3 (Dedicated) sebanyak 76 titik lampu

Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi Kiri KBT Seksi 4 (Dedicated) sebanyak 84 titik lampu

TerlaksananyaPengembangan

Pencahayaan

pada

Sisi

Kanan KBT Seksi 2 (Dedicated) sebanyak 80 titik lampu x)

Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi Kanan KBT Seksi 3 (Dedicated) sebanyak 83 titik lampu

Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi Kanan KBT Seksi 4 (Dedicated) sebanyak 83 titik lampu

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 121 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Kota pada Gang / MHT sebanyak 1025 titik lampu

aa) Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kerjasama Program Meterisasi dan Normalisasi Jaringan Pencahayaan Kota Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kerjasama Program Meterisasi dan Normalisasi Jaringan Pencahayaan Kota sebanyak 1 kegiatan bb) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Kota sebanyak 146 titik lampu

2) Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota a) Terlaksananya pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum untuk 12 bulan b) Terlaksananya Pengadaan Komponen untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan Arteri sebanyak 17.896 buah c) Terlaksananya Pengadaan Komponen untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan Kolektor sebanyak 30.785 buah d) Terlaksananya Penyediaan Komponen Penerangan Sarana Umum sebanyak 9.083 buah e) Terlaksananya Kajian Optimalisasi Lampu PJU dalam Rangka Efisiensi Energy di Wilayah DKI Jakarta sebanyak 20 Set Dokumen. 3) Program Peningkatan Regulasi Energi dan Sumber daya Mineral a) Terlaksananya

Pengawasan

Pembangunan

Renovasi

Instalasi serta Kelayakan Operasional Usaha Hilir Migas untuk 73 SPBU dan 5 SPBG b) Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan laporan sebanyak 4 dokumen

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 122 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c) Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Kelayakan Instalasi Tenaga Listrik di 25 lokasi uji laik dan 48 lokasi pemeriksaan d) Terlaksananya Sosialisasi di Bidang Energi (Listrik dan Energi) sebanyak 3 kali di Kantor Dinas Perindustrian dan energi

4) Program peningkatan energi a) Terlaksananya

Pembangunan

Kabel

Bawah

Laut

Kepulauan Seribu Utara sepanjang 34,29 km dan saat ini listrik dari PT PLN Disjaya dan Tangerang telah mengalir, hingga gardu distribusi listrik yang terdapat di setiap Pulau Pemukiman kecamatan Kep Seribu Utara serta siap melayani 3.117 eks pelanggan listrik dari genset PLTD. b) Pengoperasian listrik kabel laut akan dilaksanakan secara bertahap mulai Pulau Pramuka pada tanggal 12 Februari 2012 dan berakhir di Pulau Kelapa pada tanggal 16 februari 2012. c) Terlaksananya Audit Energi Bagi Bangunan Gedung Pemda di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 6 gedung d) Terlaksananya

Monitoring

dan

Evaluasi

Energi

pada

Bangunan Gedung Pemda DKI Jakarta untuk 10 gedung e) Terlaksananya Telaah Teknis Hasil Penyusunan Persyaratan Teknis Pembangunan dan Pedoman Pengawasan Usaha Hilir Migas sebanyak 4 laporan f)

Terlaksananya Penyempurnaan Program dan Pemutakhiran Database Perizinan di Bidang Energi (Listrik dan Migas) sebanyak 4 laporan

g) Terlaksananya Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sebanyak 12 laporan h) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Energi Alternatif Sollar Cell di Kep Seribu sebanyak 53 titik i)

Terlaksananya Pencahayaan Untuk Venue SEA GAMES

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 123 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5) Program pengendalian air bawah tanah a) Terlaksananya Pembangunan Instalasi Air Bersih dengan System Reverse Osmosis (RO) sebanyak 1 unit di Kali Baru Cilincing Jakarta Utara b) Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan di Wilayah DKI Jakarta sebanyak 150 titik di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat c) Terlaksananya pembinaan dan penerapan resapan air melalui pembangunan kolam dan sumur resapan serta Lubang Resapan Biopori (LRB) d) Terlaksananya

Pemeliharaan

Injection Well

di Wilayah

Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 titik di Danau Sunter Timur

6) Program penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia a) Terlaksananya Pembangunan Titik Monitoring Penurunan Tanah dengan Ekstensometer System di Jakarta Pusat b) Terlaksananya Pengukuran dan Evaluasi Penurunan Tanah di Wilayah DKI Jakarta sebanyak 1 titik pengeboran, 67 titik GPS, 4 Laporan c) Terlaksananya

Monitoring

dan

Evaluasi

Ekstensometer

System Stasiun Pemantauan Amblesan Tanah di Daerah Tongkol dan Perintis Kemerdekaan d) Terlaksananya Pengolahan Data Daya Dukung Tanah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan e) Terlaksananya Kajian Potensi Respon Dinamika Gempa Bumi di DKI Jakarta di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat pada 500 titik

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 124 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan Energi dan Sumber Daya antara lain 1) Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

sistem

penerangan jalan lingkungan sebanyak 1043 titik lampu di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta 2) Meningkatnya aktivitas masyarakat dan roda perekonomian Kepulauan Seribu khususnya di malam hari, dengan adanya fasilitas listrik dari terbangunnya kabel listrik bawah laut 3) Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

sistem

penerangan jalan pada jalan MHT/lingkungan, sehingga dapat menambah keamanan dan kenyamanan masyarakat beraktivitas di malam hari

c. Permasalahan dan Solusi Belum

optimalnya

kualitas

dan

sebaran

pemerataan

pencahayaan kota yang mampu melayani dan mendorong aktifitas masyarakat, meterisasi dan Normalisasi Jaringan Pencahayaan Kota yang masih rendah, penggunaan energy terbarukan yang masih sangat terbatas, penyediaan pasokan bahan bakar gas untuk angkutan umum bersubsidi belum memadai, masih rendahnya penggunaan lampu hemat energy, serta masih adanya industri-industri di Jakarta yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu dilakukan upaya-upaya diantaranya penambahan pembangunan lampu PJU, pembangunanan pencahayaan MHT, pembangunan

pencahayaan

Kepulauan

Seribu

Utara,

menormalisasikan jaringan pencahayaan kota, mengkoordinasikan penyediaan pasokan gas untuk angkutan umum serta merelokasi dan memberikan pembinaan bagi industri yang tidak ramah lingkungan.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 125 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

28. Urusan Pariwisata a. Program dan Kegiatan Untuk urusan Pariwisata pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 137.945.558.960 dan telah direalisasikan sebesar Rp 118.494.835.573 atau 85,90%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Pariwisata antara lain: 1)

Program pengembangan destinasi pariwisata a)

Terselenggaranya Jakarta Internasional Kite Festival yang diikuti oleh

13 partisipan Luar Negeri dan 11 Partisipan

Dalam Negeri b)

Terselenggaranya pemilihan Abang dan None Jakarta Tahun 2011 yang diikuti oleh 18 pasang finalis

Terselenggaranya pemberdayaan Abang dan None Jakarta yang diikuti oleh 18 finalis/18 pasang

Terselenggaranya Jakarnaval yang diikuti

40 group, 15

komunitas, 25 mobil Dinas. e)

Terselenggaranya Festival SundaKelapa, Festival Teluk Jakarta, Festival Teater Jakarta diikuti 15 grup, Jakarta Music Festival

Program pengembangan pemasaran pariwisata a)

Terlaksananya promosi pariwisata luar negeri ke 9 negara (Belanda, Jerman/Internasionale Tourismus Borse Berlin, Turki, Saudi Arabia, Yordania, Quwait, Iran, China, Festival Indonesia di Melbourne-Australia)

Terlaksananya Promosi Pariwisata Dalam Negeri sebanyak 6 kota (Surabaya, Semarang, Medan, Makasar, Batam, Bali)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 126 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya partisipasi pada Turnamen Golf Enjoy Jakarta Indonesia Open 2011 yang diikuti oleh 300 peserta

Terlaksananya Pemasangan iklan di media cetak dalam negeri sebanyak 20 media cetak.

Terselenggaranya World Delta Summit 2011

Tersedianya Penyediaan bahan informasi pariwisata dan budaya

Jakarta

berupa

leaflet

sebanyak

119.480

eksempalar dan booklet sebanyak 19.830 eksemplar g)

Terlaksananya mapping data Industri pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata a)

Terlaksananya

klasifikasi

dan

reklasifikasi

usaha

akomodasi sebanyak 608 usaha b)

Terlaksananya penilaian adhikarya wisata bagi pelaku kepariwisataan

Terlaksananya Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah (Sensor Artis Asing)

Terlaksananya

Debat

Bahasa

Inggris

tentang

Kepariwisataan bagi Generasi Muda e)

Terlaksananya SMU/SMK,

Pembinaan tokoh

sadar

wisata

bagi

pemuda/pengurus

Guru

organisasi

kepemudaan dan bagi tokoh agama/pengurus organisasi keagamaan) f)

Terlaksananya Pengawasan Industri Pariwisata

Terlaksananya

Sosialisasi

Penyelengaraan

Industri

Pariwisata pada bulan suci Ramadhan 1432 H/2011 M h)

Terlaksananya Pengawasan Khusus Industri Pariwisata pada Bulan suci Ramadhan 1432H/2011 M

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 127 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Fasilitasi Wisata Meeting, Incentive, Convention Exhibition (MICE) a)

Terlaksananya diantaranya

promosi

Event

pariwisata

Jakarta,

MICE

Jakarta

Familiarrization

Trip

dan

keikutsertaan pada IMEX Frankfurt Jerman b) 5)

Terlaksananya operasional Biro Konvensi Jakarta (JCB)

Program Pembinaan Keanggotaan pada Lembaga/Forum Kepariwisataan Nasional dan Internasional a)

Penyediaan

Jasa

Registrasi

Keanggotaan

Organisasi

Kepariwisataan Nasional dan Internasional b)

Terlaksananya Forum Friends of Jakarta Tourism

Terlaksananya Keikutsertaan pada Council of Promotion Tourism in Asia (CPTA), Tourism Promotion Organization (TPO) Forum, International Congress and Convention Association (ICCA), Asian Network of Major Cities 21 di Tokyo

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata a)

Terlaksananya Rehab Gedung Akademi Pariwisata Jakarta

Terlaksananya

Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran

pada Komplek Gedung Kantor Dinas Pariwisata c)

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sangkrini Jaya Raya (lanjutan)

Terlaksananya Rehab Gedung Graha Wisata TMII

Terlaksananya Penyempurnaan kanopi Pasar Baru

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pariwisata antara lain : 1) Meningkatnya jumlah kunjungan wisman dari 1.892.866 orang pada tahun 2010 menjadi 2.003.944 orang di tahun 2011, serta

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 128 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

kunjungan wisnus dari 18.045.541 orang pada tahun 2010 menjadi 26.760.000 orang di tahun 2011 2) Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisman dari 8 hari pada tahun 2010 menjadi 12 hari di tahun 2011 atau mengalami kenaikan 50% 3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, dari Rp. 1.867.949.106.953,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 2.178.459.673.723 pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan 16,62% 4) Meningkatnya penerimaan devisa wisman dari US$ 769,72 juta tahun 2010 menjadi

US$ 1.019,97 juta Tahun 2011 atau

mengalami kenaikan 32,51% 5) Meningkatnya Penerimaan pendapatan dari wisnus Rp. 14,84 triliun Tahun 2010 menjadi Rp 16,97 triliun Tahun 2011 atau mengalami kenaikan 14,35% c. Permasalahan dan Solusi Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan promosi pariwisata, pelayanan informasi yang masih rendah, kualitas obyek dan daya tarik masih rendah, kualitas lingkungan yang masih belum sapta pesona, kualitas SDM industri Pariwisata yang masih rendah, kesadaran masyarakat yang masih rendah, masih terbatasnya penyelenggaraan event-event tingkat nasional dan internasional. Untuk

itu

dilakukan

upaya-upaya

antara

lain

dengan

mengembangkan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik; meningkatkan standar kualitas pelayanan infrastruktur penunjang wisata, partisipasi promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi, dan kebudayaan, upaya pemberdayaan masyarakat pariwisata melalui berbagai pelatihan, peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi

kepariwisataan

nasional,

regional, dan internasional, standar kualitas pelayanan fasilitas dan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 129 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

objek wisata

kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri

pariwisata maupun industri pendukung. 29. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan a. Program dan Kegiatan Untuk urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 322.151.066.213 dan telah direalisasikan sebesar Rp 291.902.972.004 atau 90,61%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan antara lain :

Program

optimalisasi

pengelolaan

dan

pemasaran

produksi perikanan a)

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan kepada 50 orang pemasok

Terlaksana pengawasan mutu hasil perikanan di pasar swalayan dan sentra hasil di DKI Jakarta terhadap 50 pasar swalayan

Terlaksananya pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di DKI Jakarta terhadap 50 orang.

Terlaksananya

optimalisasi

pengawasan

mutu

hasil

perikanan di TPI, PPI DKI Jakarta e)

Terlaksananya Gelar Hasil Perikanan 1 kali

Terlaksananya kampanye gemar ikan dalam rangka pembentukan FORIKAN

Terlaksananya diversifikasi produk olahan hasil perikanan terhadap 60 pengolah skala rumah tangga

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 130 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di DKI Jakarta kepada 60 orang

Terlaksananya pengawasan mutu di UPI (Pra SKP dan Verifikasi HACCP)

Terlaksananya

pengembangan

pemasaran

hasil

perikanan bagi KTNA kepada 60 orang k)

Terlaksananya pengawasan mutu ikan diatas kapal penangkap dan pengangkut ikan

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan a)

Terlaksananya pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bidang Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta kepada 6 kelompok usaha bidang perikanan

Terlaksananya pengembangan teknologi penangkapan ikan lebih dari 30 GT kepada 60 nelayan

Terlaksananya pelatihan Keahlian Teknologi Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) bagi 50 nelayan

Terlaksananya pelatihan Keahlian Teknoligi Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN) bagi 50 nelayan

Terlaksananya Pemberdayaan Pokmaswas kepada 12 kelompok

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perikanan tangkap

Terlaksananya pengelolaan sumberdaya ikan untuk kapal andon (Kalimantan Selatan dan Bengkulu)

Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan, kelautan dan peternakan a)

Pengembangan Sistem Rantai Dingin pada 5 TPI/PPI

Terbangun Dermaga Barat Muara Angke 5.135,4 M2

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 131 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terbangun breakwater di Muara angke sepanjang 372 mâ&#x20AC;&#x2122;

Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (GPS, Elektronik Fish, Mesin Kapal Perikanan, Alat Tangkap Ikan)

Terlaksananya Pengadaan sarana teknologi Budidaya laut sebanyak 10 unit Keramba Jaring Apung, 7.040 bibit ikan dan 10 paket pakan ikan (Dinas)

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sea Farming berupa 40 keramba Jaring Apung (Sudin Kep. Seribu)

Terlaksananya Rehabilitasi Tambak

Terlaksananya Peninggian halaman Parkir Pelabuhan Muara Angke

Terlaksananya Rehab Pasar Grosir Pelabuhan Muara Angke

Terlaksananya Rehab Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Muara Angke

Terlaksananya

peninggian

Jalan

Keluar

Kawasan

Pelabuhan Muara Angke l)

Terlaksananya pembuatan rumpon dasar permukaan sebanyak 96 unit

Terlaksananya pengadaan alat pemotongan ayam untuk RPU Rawakepiting

Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap a)

Terlaksananya Bimbingan Usaha Hasil Perikanan

Terlaksananya Pengembangan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Otoritas Kompeten (OK) 75 UPI / UMKM pengolahan

Terlaksananya

Peningkatan

Perikanan Budidaya

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

Nilai

Tambah

Komoditi

5 wilayah

BAB IV, hal 132 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya 6 wilayah

Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) 6 wilayah.

Pemberdayaan Kelompok Ikan Hias dalam Rangka Sertifikasi kepada 55 Orang Nelayan Ikan Hias

Jumlah produksi ikan di Pelabuhan Muara Angke sebanyak 18.454.951 kg, dengan nilai Rp. 56.525.117.610 dengan jumlah kapal yang dilayani/berlabuh sebanyak 12.279 kapal

Produksi hasil perikanan budidaya air laut di DKI Jakarta sebesar

808,55 ton

Produksi hasil perikanan budidaya air tawar di DKI Jakarta sebesar 5.631,30 ton,

Produksi hasil perikanan budidaya air payau di DKI Jakarta sebesar 2.038,67 ton

Program pengelolaan sumberdaya peternakan perikanan dan kelautan a)

Terlaksananya transplantasi karang sebanyak 2068 unit substrat dan ditenggelamkan di perairan Kepulauan Seribu

Terlaksananya Festival Bahari 2011 dengan terselenggara Bina Kader Cinta Laut, Lomba foto bawah laut dan pesisir, serta underwater claen up dengan dibuka oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Terlaksananya pembuatan dan penenggelaman Fish Shelter sebanyak 165 unit yang ditenggelamkan di Perairan Kepulauan Seribu termasuk juga dilakukan kunsultasi tentang Potensi lokasi penenggelaman Fish Shelter dan luasan tutupan terumbu karang di Kepulauan seribu

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 133 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya

Pemberdayaan

Wanita

Nelayan

kelompok. 6)

Program peningkatan produksi hasil peternakan a)

Terlaksananya peningkatan koordinasi pengawasan mutu bibit ternak di daerah produsen

Terlaksananya pembinaan pelaku Usaha 5 buah kandang

Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak/Hewan Kesayanga 3 tempat

d) 7)

Terbina Usaha pengolahan Hasil Peternakan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak a)

Terlaksananya koordinasi suplai demand ternak dan hasil ternak (MPU) 10 provinsi

Terlaksananya lanjutan pembangunan RPH Babi Kapuk 1 paket pemasangan alat pomotongan RPH babi kapuk, dan 7 unit pekerjaan lanjutan pembangunan

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian peredaran lalulintas ternak dan hasil ternak

Terlaksananya

pengendalian,

penanggulangan

pemberantasan penyakit hewan menular e)

Terbangun tempat penampungan ayam kampung di RPU Rawakepiting 16 unit @ 32 mÂ˛

Terlaksananya hewan

pada

pemeriksaan hari

besar

kesehatan keagamaan

pemotongan 13.525

ekor

sapi/kerbau, 32.003 ekor kambing/ domba dan 11.141 ekor babi g)

Terlaksananya pemeriksaan dan supervisi aspek sanitasi dan higiene penanganan pangan asal hewan

Terlaksananya monitoring peredaran pangan asal hewan

Terlaksananya penerapan rantai dingin 1 unit blast freezer

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 134 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya pengadaan label daging ayam di RPU yakni Kantung Plastik khusus sebanyak 3000 kg (bahan tahan di suhu -18ď&#x201A;°C) dan Label Daging Ayam sebanyak 10 ribu rol untuk RPU Rawa Kepiting dan RPU Petukangan Utara

Terlaksananya pengendalian penyakit Avian Influenza

Terlaksananya operasional malam hari RPH Cakung dan RPH Kapuk

Terlaksananya pengadaan peralatan pemotongan ayam di RPU Petukangan Utara sebanyak 13 paket peralatan, total

sebanyak

121

item

alat,

sehingga

dapat

meningkatkan jumlah potong ayam menjadi 32.000 ekor ayam.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perikanan, kelautan dan peternakan antara lain : 1) Terpenuhinya pasokan kebutuhan daging murah ke masyarakat pada hari-hari besar keagamaan sebanyak 300 ton, 2) Terjaminnya keamanan ikan yang dipasarkan di swalayan dan sentra pemasaran meningkat sebesar 2%, 3) Meningkatnya penangkapan ikan dan produksi hasil perikanan rata-rata 5% per tahun yakni sebanyak 151.383 ton pada tahun 2011, 4) Meningkatnya populasi ikan konsumsi di perairan umum wilayah DKI Jakarta sebesar 5%, 5) Tercapainya pembuatan 14.302 Sertifikat Mutu Ekspor hasil perikanan, dengan volume ekspor 55.350.327 kg dengan nilai US$ 431.787.381 6) Tercapainya 7.560 Sertifikat Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesmavet

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 135 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

c. Permasalahan dan Solusi Sejak ditetapkannya kawasan Muara Angke sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah Dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur No 598 Tahun 1990 aktivitas ekonomi khususnya perdagangan/ pelelangan hasil produk perikanan telah tumbuh dan berkembang dengan pesat. Namun perkembangan positif tersebut belum diimbangi dengan kelengkapan sarana prasarana Muara Angke, pengelolaan yang profesional, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan penertiban, sertifikasi hasil produk perikanan dan kualitas lingkungan yang memadai. Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan Rehab

Tempat

Pelelangan

Ikan (TPI), Rehab

Pasar

Grosir,

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelelangan, Peninggian jalan akses keluar kawasan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Pengadaan Sarana Pasar Hygienis di kawasan pelabuhan perikanan Muara Angke, peningkatan standar kompetensi SDM.

30. Urusan Perdagangan dan Perindustrian a. Program dan Kegiatan Untuk urusan Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 125.583.980.787 dan telah direalisasikan sebesar Rp 106.742.328.226 atau 85,00% b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Adapun

output

yang

dihasilkan

pada

pelaksanaan

urusan

Perdagangan dan Perindustrian antara lain: 1) Program

perlindungan

konsumen

dan

pengamanan

perdagangan a) Terlaksananya pengawasan barang beredar sebanyak 11 kali ke pasar swalayan dan pasar tradisioanal di 5 (lima) wilayah kota administrasi.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 136 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

b) Terselenggaranya peningkatan pelayanan prima pada 17 lokasi di 5 (lima) wilayah kota administrasi. 2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Terlaksananya kegiatan pasar murah sebanyak 10 kali di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi. 3) Program peningkatan promosi dan pengembangan ekspor a) Dukungan bagi pelaksanaan SEA GAMES 2011 di Jakarta. b) Terselenggaranya Partisipasi Pameran dan Promosi baik baik dalam dan luar daerah sebanyak 26 kali di 5 (lima) wilayah kota administrasi. c) Partisipasi pada forum pameran di Eropa Timur dan Asia dengan mengikutsertakan 11 UKM ke Negara Hungaria, Moscow, dan Hongkong. d) Partisipasi Pameran Dalam Negeri dengan mengikutsertakan 8 UKM pada Batam TTI, Ramadhan Fair, NTB Expo, PRJ, Fashion &Craft Expo. 4) Program

Pengembangan

Strategi

Industri

Kecil

dan

Menengah a) Terlaksananya Konvensi Gugus Kendali Mutu Industri Kecil Menengah Tingkat Provinsi dan Nasional. Untuk konvensi GKM tingkat Provinsi diikuti oleh 5 peserta dari 5 wilayah kota, dan dimenangkan oleh GKM Barnama dari wilayah kota Jakarta Timur. Untuk konvensi GKM tingkat Nasional diikuti oleh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Dari ke 3 (tiga) model yang diperlombakan didapat nominasi terbaik sebanyak 19 gugus. GKM Barnama wakil dari Provinsi DKI Jakarta keluar sebagai pemenang terbaik pertama kategori Model 3P.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 137 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

b) Terlaksananya Pemilihan Nominasi Penerima Penghargaan UPAKARTI Tahun 2011. Dari 2 calon yang mewakili Provinsi DKI Jakarta yaitu PT.Inti Kiat Alam dari Jakarta Utara untuk kategori jasa kepeloporan dan Hartono Sumarsono dari Jakarta Selatan untuk Jasa Kepedulian, ditetapkan Hartono Sumarsono sebagai penerima penghargaan Upakarti pada kategori Jasa Keperdulian c) Terlaksananya Workshop Aplikasi Industri Software (Web dan Desain Grafis) untuk 31 orang d) Terlaksananya

Pemanfaatan Workshop

Industri

PIK

Penggilingan, Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan 2 buah mesin CNC dan 1 buah mesin bubut yang ada di PIK Penggilingan.

Dengan

adanya

kegiatan

Pemanfaatan

Workshop Industri di PIK Penggilingan ini, maka mesin tersebut dapat digunakan pada pengrajin / Industri Kecil dan Menengah dimana mesin ini dapat berfungsi sebagai alat mebuat cetakan (mall) bagi produk-produk yang dibutuhkan IKM. e)

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Bidang Industri Alat Transportasi, Telematika dan IKM sebanyak 70 orang

Terlaksananya Penyusunan Strategi Pengembangan Industri kecil dan menengah Provinsi DKI Jakarta berupa dokumen laporan

yang

muatannya

berupa

rekomendasi

strategi

pembinaan IKM unggulan di DKI Jakarta yaitu IKM Meubel, IKM Pakaian Jadi, IKM Makanan dan Minuman, dan IKM Batu aji g) Terlaksananya

Pameran

Pekan Produk Kreatif

Daerah

(PPKD) Provinsi DKI Jakarta sebanyak 110 stand h) Terlaksananya Pengembangan Wawasan dalam Rangka Peningkatan IKM

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 138 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Gelar Produk IKM pada Ina Craft, IKM Expo, Jak Craft, Pekan Raya Jakarta, Pekan Produk Kreatif Indonesia, sebanyak 148 IKM yang mengikuti

Terlaksananya Gelar Produk IKM Batam, Menado, Medan, Pekan Baru sebanyak 18 IKM yang mengikuti

k) Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka pengembangan IKM sebanyak 5 kali l)

Terlaksananya Penyusunan Profil Komoditi IKM sebanyak 2400 buku

5) Program Peningkatan Kualitas Produk Sentra Industri a) Terlaksananya Partisipasi Kegiatan MPU dan Daerah Lainnya Bidang Industri dan Energi sebanyak 5 kali b) Terlaksananya Pendampingan Teknis Peningkatan Mutu Industri Alas Kaki untuk 3 industri c) Terlaksananya Pendampingan Penerapan Standar Keamanan Pangan GMP pada Industri Makanan dan Minuman untuk 3 industri d) Terlaksananya Pendampingan Tabung Gas dan Asesorisnya untuk 2 industri e) Terlaksananya Sertifikasi SNI Wajib Komoditi Helm (Lanjutan) untuk 2 industri f)

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Industri ILMTA dan AK untuk mengetahui kelengkapan aspek legalitas industri ILMTA dan IAK melalui dokumen legalitas yang dimiliki

g) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pelaku Bisnis Bidang ILMTA & IAK di China dan Batam h) Terlaksananya Kajian Pengembangan Teknologi Substitusi Bahan Tambahan Pangan Berbahaya / Formalin (salta) pada proses pengolahan produk pangan sebanyak 1 laporan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 139 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Auditor Pangan untuk 25 orang

Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan ILMTA dan IAK (sinergi antara Produsen, Konsumen, Asosiasi, Pemerintah dan Lembaga Peneliti) P3DN sebanyak 5 forum FGD.

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perdagangan dan perindustrian antara lain: 1)

Bertambahnya perusahaan yang berkualitas ekspor sebanyak 11 UKM.

Meningkatnya kualitas pelayanan prima di 17 lokasi di 5 (lima) wilayah kota administrasi.

Meningkatnya nilai ekspor berdasarkan penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dari US $ 13.693.846.929,73 (2010) menjadi US $ 11.876.159.0636,10 (2011) atau mengalami kenaikan sebesar 15 %.

c. Permasalahan dan Solusi 1)

Kebutuhan bahan pokok (aspek demand) Beras untuk konsumsi penduduk DKI Jakarta semakin meningkat namun belum diimbangi dengan penyediaan (aspek supply) yang mencukupi sehingga cenderung terjadi peningkatan inflasi. Untuk itu telah dilakukan pengamanan terhadap jumlah stock beras dan distribusi ke pasar-pasar.

Masih rendahnya kualitas dan daya kompetitif produk UMKM sesuai dengan permintaan pasar domestik dan internasional, menjawab tantangan tersebut telah dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM, membuka akses pasar dan permodalan, memfasilitasi promosi dan pemasaran.

Penguasaan pangsa pasar yang lebih didominasi oleh Pasar modern sehingga menimbulkan potensi persaingan yang kurang

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 140 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

sehat dan cenderung mengeliminasi peran pasar tradisional. Untuk mengendalikan hal tersebut telah dilakukan Revisi Perda Perpasaran, pengawasan dan penertiban serta sosialisasi. C. PROGRAM PRIORITAS WILAYAH 1. Kota Administrasi Jakarta Pusat Program yang telah dilaksanakan dan output yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Pusat pada tahun 2011 adalah : a.

Bangun Praja / Adipura 1) Terlaksananya pengelolaan sampah sebanyak 5.596 m3 per hari 2) Diraihnya pengargaan Kota Sehat

RW Binaan Kumuh Terlaksananya penataan RW Kumuh sebanyak 22 RW

Gerakan Jumat Sehat 1) Terlaksananya Gerakan Jumat Sehat di Kota Administrasi Jakarta Pusat 2) Berkurangnya jumlah kasus baru DBD (Incident Rate) sebanyak dari 248,4/100.000 penduduk (2010) menjadi 69,9/100.000 penduduk (2011) di 9 Kelurahan rawan DBD. 3) Terlaksananya penanganan DBD pada 9 Kelurahan rawan DBD

Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap 1) Terintegrasinya 18 jenis layanan melalui sistem pelayanan terpadu satu atap yang berfungsi untuk pelayanan 107 jenis layanan oleh 11 unit kerja 2) Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terintegrasi menjadi 18 jenis pelayanan oleh 6 Unit Kerja.

Penataan Kawasan Khusus / Unggulan Terlaksananya penataan kawasan Monas sebagai landmark Kota Jakarta yang berfungsi sebagai pusat budaya, wisata dan rekreasi

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 141 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain : 1) Berkurangnya jumlah RW Kumuh sebanyak 32%. 2) Menurunnya Incident Rate DBD dari 248,4/100.000 penduduk (2010) menjadi 69,9/100.000 penduduk (2011) 3) Meningkatnya pelayanan perizinan berbasis pelayanan terpadu satu pintu 4) Tertatanya kawasan Monas sebagai landmark Kota Jakarta yang berfungsi sebagai pusat budaya, wisata dan rekreasi

2. Kota Administrasi Jakarta Utara Program yang telah dilaksanakan dan output yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Utara pada tahun 2011 adalah : a.

Bangun Praja / Adipura Terkoordinasinya Program Bangun Praja di 120 titik pantau

RW Binaan Kumuh Berkurangnya jumlah RW Kumuh sebanyak 18,4%

Gerakan Jumat Sehat 1) Berkurangnya angka kesakitan DBD sebesar 61.6 % dari 4819 kasus (2010) menjadi 1850 kasus (2011) 2) Terselenggaranya 254 RW Siaga 3) Terlaksananya PSN di 31 Kelurahan dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP)

Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap 1) Terlaksananya pengembangan

Informasi Pelayanan

Prima

Melalui Petugas Pelayanan Umum di Kelurahan 2) Terintegrasinya Pelayanan Terpadu (Front Office dan Back Office) dengan 87 jenis layanan dari 14 UKPD e.

Penataan Kawasan Khusus / Unggulan 1) Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Festival Pesisir Jakarta Utara

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 142 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2) Tertatanya Kawasan Tugu dan Kawasan Sunda Kelapa sebagai kawasan budaya dan sejarah 3) Terselesaikannya

Desain

Gerbang

masuk

Wilayah

kota

Administrasi Jakarta Utara 4) Terselesaikannya Kajian Jalan Tembus (Missing Link) Jl. Bisma Raya - Papanggo 5) Terselesaikannya Kajian Jalan Tembus (Missing Link) Jl. Tipar Cakung â&#x20AC;&#x201C; Pegangsaan Dua â&#x20AC;&#x201C; Jl. Plumpang Raya

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain : 1) Berkurangnya jumlah RW Kumuh sebanyak 18,4% 2) Berkurangnya angka kesakitan DBD dari 4.819 kasus (2010) menjadi 1.850 kasus (2011) 3) Meningkatnya pelayanan perizinan yang makin sesuai dengan standar mutu ISO 9001-2000 4) Meningkatnya kunjungan wisata ke Jakarta Utara

3. Kota Administrasi Jakarta Barat Program yang telah dilaksanakan dan output yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Barat pada tahun 2011 adalah : a.

Bangun Praja / Adipura 1) Terlaksananya koordinasi program Bangun Praja di 144 titik pantau 2) Terlaksananya pengelolaan sampah dengan sistem Zero Waste di 8 lokasi 3) Terlaksananya pemilahan dan pengomposan sampah di 8 RW, 8 Kelurahan dan 8 Kecamatan

RW Binaan Kumuh Tertatanya RW Kumuh sebanyak 37 RW.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 143 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Gerakan Jumat Sehat 1) Terlaksananya penggerakan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti lingkungan (K3) di 8 Kecamatan 2) Terselenggaranya Program P2B2 & Pertemuan Teknis DBD yang sesuai SOP pada 75 Puskesmas

Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap 1) Terlaksananya 105 jenis pelayanan terpadu di Kota Administrasi Jakarta Barat 2) Terlaksananya satu sistem informasi Pelayanan Terpadu 3) Tersedianya 14 unit operasional dan fasilitator Pelayanan Satu Atap / Terpadu

Penataan Kawasan Khusus / Unggulan 1) Terlaksananya pengembangan Kawasan Khusus/Unggulan Kota Tua sebagai pusat wisata budaya sejarah 2) Terlaksananya penataan Kawasan Khusus/Unggulan pasar bunga Rawa Belong sebagai Pusat promosi dan Pemasaran Hortikultura 3) Terlaksananya

pengembangan

Kawasan

Khusus/Unggulan

Sentra Primer Baru sebagai kawasan perdagangan dan jasa 4) Terlaksananya pengembangan Kawasan Khusus / Unggulan Rawa Buaya / Pondok Randu sebagai sentra usaha mikro dan kecil dan sebagai hutan kota 5) Terlaksananya pengembangan Kawasan Khusus / Unggulan Semanan sebagai Sentraflora Jakarta Barat

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara lain : 1) Tertatanya RW Kumuh sebanyak 37 RW dari 95 RW Kumuh 2) Berkurangnya jumlah kasus DBD sebanyak 50% dari tahun 2010 3) Terintegrasinya 105 jenis Pelayanan Terpadu di Kota Adm. Jakarta Barat

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 144 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4) Tertatanya kawasan strategis / khusus Kota Tua, Rawa Belong, Sentra Primer Baru, Rawa Buaya dan Semanan 4. Kota Administrasi Jakarta Selatan Program yang telah dilaksanakan dan output yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Selatan pada tahun 2011 adalah : a.

Bangun Praja / Adipura 1) Terlaksananya

pengelolaan

kebersihan,

keindahan

dan

kesehatan lingkungan sekolah pada 10 sekolah dasar (SD) dan 100 sekolah menegah pertama (SMP) 2) Terlaksananya

pengendalian,

penanganan,

dan

penanggulangan kebersihan dan sarana kebersihan pada 10 kecamatan 3) Terlaksananya pengendalian dan penertiban di 5 (lima) zona kawasan wilayah Jakarta Selatan dari parkir liar b.

RW Binaan Kumuh Terlaksananya perbaikan prasarana lingkungan permukiman jalan orang / lingkungan / saluran pada 25 RW

Gerakan Jumat Sehat 1) Terlaksananya binwasdal manajemen kasus DBD dengan IR 150/100.000 penduduk 2) Terlaksananya pembinaan RW Bebas Jentik dengan meraih penghargaan kota sehat swasti saba wistama 3) Terlaksananya GJS bersama 575 dokter dan TP PKK pada 575 RW di Jakarta Selatan

Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap Implementasi pelayanan terpadu satu pintu/atap untuk 81 jenis layanan

Penataan Kawasan Khusus / Unggulan 1) Terlaksananya atraksi wisata perkampungan budaya betawi di Setu Babakan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 145 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2) Terlaksananya wajib kunjung pelajar ke perkampungan budaya betawi Setu Babakan 3) Terlaksananya gebyar pariwisata di kawasan Blok M

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara lain : 1) Penghargaan

Kota

Sehat

Swasti

Saba Wistama

bagi

Kota

Administrasi Jakarta Selatan; 2) Tertatanya RW Kumuh sebanyak 36 dari 72 RW (50%); 3) Menurunnya Incident Rate (IR) sebesar 75%, dari 250 menjadi 63 / 100.000 penduduk; 4) Tertatanya kawasan PBB Setu Babakan, meningkatnya kunjungan wisata pelajar dan masyarakat umum ke PBB Setu Babakan dan berfungsinya kawasan Blok M sebagai kawasan ekonomi prospektif di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 5. Kota Administrasi Jakarta Timur Program yang telah dilaksanakan dan output yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Timur pada tahun 2011 adalah : a.

Bangun Praja / Adipura 1) Terlaksananya pengelolaan lingkungan bersih hijau dan sehat 131 sarana 2) Terlaksananya pemeliharaan jalur hijau di Jakarta Timur seluas 1.203.274 M2 3) Terlaksananya pemeliharaan taman di Jakarta Timur seluas 217.977 M2

RW Binaan Kumuh Terlaksanya pembinaan RW MHT Plus melalui penataan RW kumuh sebanyak 31 RW

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 146 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Gerakan Jumat Sehat 1) Terlaksananya antisipasi penanggulangan KLB penyakit menular Tk. Kota di 10 kecamatan 2) Terlaksananya pengadaan buffer insectisida dan larvasida di 10 Kecamatan 3) Terlaksananya pengendalian surveilance penyakit potensial KLB

Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengembangan sarana prasarana pendukung layanan terpadu satu pintu

Penataan Kawasan Khusus / Unggulan Terlaksanananya pemeliharaan sarana prasarana pada kawasan Jatinegara, Sentra Primer Timur, FO Pasar Rebo dan Rawamangun

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Timur, antara lain : 1) Kota Administrasi Jakarta Timur memperoleh Penghargaan Kota Metropolitan Langit Biru 2) Jumlah RW Kumuh yang berubah menjadi RW sehat, nyaman dan hijau sebanyak 31 RW 3) Pencapaian insidence rate DBD (dari 200 kasus/100.000 penduduk menjadi 175 kasus/100.000 penduduk) 4) Pencapaian prosentase waktu pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat 25%, 92 jenis kegiatan (14 UKPD) 5) Berfungsinya sarana publik pada 4 kawasan khusus (FO Pasar Rebo, Jatinegara, Sentra Primer Timur, Koridor Jalan Kayu Putih-Balap Sepeda-Paus)

6. Kab. Administrasi Kepulauan Seribu Program yang telah dilaksanakan dan output yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Kepulauan Seribu pada tahun 2011 adalah :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 147 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rehabilitasi lingkungan pemukiman dan ekosistem 

Pembangunan sarana taman laut di Pulau Pramuka



Pemeliharaan Transplantasi Terumbu Karang



Pelaksanaan penempatan rumpon dasar permukaan

RW Binaan Kumuh Pemeliharaan/pembangunan sarana prasarana lingkungan pada 6 RW

Gerakan Jumat Sehat 1) Pencegahan dan pemberantasan DBD 2) Penanganan KLB sedini mungkin 3) Gerakan Kota/Pulau Sehat

Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1) Pelayanan jemput bola KTP, KK NIK Nasional serta akta kelahiran 2) Pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat dan Program IMB murah (Persyaratan lengkap)

Penataan Kawasan Khusus / Unggulan 1) Pelaksanaan festival Kepulauan Seribu tahun 2011 2) Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pulau Tidung Besar Depan SMKN P. Tidung menuju Jembatan Penyeberangan Orang 3) Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana sea farming

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, antara lain : 1)

Terwujudnya rehabilitasi lingkungan laut dan lingkungan pemukiman

2) Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan RW Kumuh pada 2 Kelurahan 3) Menurunnya kasus DBD, malaria, dan penyakit menular lainnya pada 6 kelurahan 4) Meningkatnya pelayanan jemput bola di bidang kependudukan mencakup pelayanan akta catatan sipil, KTP dan KK

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 148 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5) Berkembangnya wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai kawasan pariwisata dan pengembangan sea farming di Kepulauan Seribu

D. PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGâ&#x20AC;&#x2122;s) Output yang telah dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2011 adalah : Tabel IV.1 Status Capaian Tujuan MDGs 1 DKI Jakarrta

INDIKATOR

ACUAN DASAR

SAAT INI

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER

TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya porsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1 Proporsi penduduk 3,48% ($ dengan pendapatan 2,76 PPP) BPS kurang dari USD 1,00 (2010) (PPP) per kapita per hari Persentase penduduk di 3,75 % bawah garis kemiskinan 7% (1990) 3,5% BPS (2011) nasional 1.2 Indeks Kedalaman 0,45 Kemiskinan 3 (1990) 1,5 BPS (2010) Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 Laju pertumbuhan PDB BPS per tenaga kerja Disnakertrans 60,43Jt (2000)

1.5

1.7

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

183,84 Jt (2010)

245,545 Jt

BPS Disnakertrans

54,07% (2000)

60,34% (2010)

63,48%

25,93% (2000)

29,48% (2010)

31,26%

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BPS Disnakertrans

BAB IV, hal 149 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ACUAN DASAR

INDIKATOR

SAAT INI

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.8 Prevalensi balita dengan 12,9% * Susenas berat badan (2007)** (BPS) rend/kekurangan gizi **Riskesdas (Kemenkes) 11,3% 31,0% 2007;2010 (2010)** 15,5% (1989)* *** PSG KADARZI (Dinkes DKI) 2009;2010 15,6% (2009)*** 1.8a

Prevalensi buruk

balita

gizi

2,9% (2007)**

7,2% (1989)*

2,6% (2010)**

3,6%

3,4% (2009)*** 1.8b

Prevalensi kurang

balita

gizi

10,0% (2007)**

23,8% (1989)*

8,7% (2010)** 11,9%

12,2% (2009)***

1.9

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum - 1400 Kkal/kapita/hari 17,00% (1990) * - 2000 Kkal/kapita/hari

64,21% (1990) *

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

14,63% (2009)* 8,50% 17,56% (2010)* tidak ada data

35,32%

BAB IV, hal 150 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR

ACUAN DASAR

SAAT INI

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER

TUJUAN 2. MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 Angka Partisipasi Murni Disdik 97.46 (APM) sekolah dasar 91.43 99.50 (2010)* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2.2

2.3

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

Disdik Tidak ada data

99.16

100

Tidak ada data

87.98

100

99.76

99.25 (2010)*

Disdik

Disdik 100

TUJUAN 3. MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi - Rasio APM 124,74 99,39 perempuan/laki-laki di 100 Disdik (2000) (2010) SD -

Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

3.1a

3.2

3.3

Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki pada kelompok usia 15-24 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

86,76 (2000)

*Disdik

89,69 (2010)* 100 95,68 (2010)** 92,18 (2010)*

**BPS DKI *Disdik 100

79,42 (2010)**

**BPS DKI Disdik

70,61 (2000)

81,10 (2010)

108,4 (2000)

114,10 (2010)

100

32,82 (1990)

40,27 (2009)

40,75

BPS DKI Disnakertrans

14,66 % (2004)

23% (2009)

30 %

Bakesbangpo l

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

Disdik

BAB IV, hal 151 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR

ACUAN DASAR

SAAT INI

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER

TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Anak (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 19902015 4.1 Angka Kematian Balita BPS (1991); per 1.000 kelahiran hidup 97 36 SDKI (2007); 32 (1991) (2007) Riskesdas (2010) 4.2

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

68 (1991)

28 (2007)

4.2a

Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

32 (1991)

15 (2007)

Menurun

4.3

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

44,5% (1991)

69,8% (2007) 76,7% (2010)

92%

TUJUAN 5. MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 390 41 102 (1991) (2007) BPS 5.2

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 40,7% (1992)

98,1% (2009)

Meningkat (90%RPJMN 2014)

BPS Susenas

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.3

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara

49,7% (1991)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

56,40% Meningkat

SDKI

(2007)

BAB IV, hal 152 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.3a

TARGET MDGS 2015

ACUAN DASAR

SAAT INI

47,1%

50.3%

(1991)

(2010)

67% (1991)

10,39% (2007)

- 1 kunjungan:

75% (1991)

89,2% (2010)

Meningkat

- 4 kunjungan:

56% (1991)

84,32% (2010)

Meningkat

Tidak ada data

6,9% (2007)

Menurun

INDIKATOR

STATUS

SUMBER

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat

Meningkat

RISKESDAS

ini, cara modern 5.4

5.5

5.6

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun

Menurun

SDKI

Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)

Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi

SDKI, BPS, RISKESDAS

SDKI

TUJUAN 6. MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 6.1 Prevalensi HIV/AIDS Kemenkes (persen) dari total RI, populasi Universitas 16 % Atmajaya (IBBS, Laporan 18% <0,5 Kemenkes 2007)

6.2

Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

46 % (IBBS, Laporan Kemenkes 2007)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

KemenKes RI

52%

65%

BAB IV, hal 153 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR 6.3

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

ACUAN DASAR

SAAT INI

14,3% (SKRRI) 2007

21,7% (hasil kajian Universitas Atmajaya 2010)

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER KemenKes RI, Universitas Atmajaya

95%

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 6.5 Proporsi penduduk Orang yg KemenKes 49.87% terinfeksi HIV lanjut yang menjalani RI, (hasil memiliki akses pada terapi ARV Universitas kajian obat-obatan antiretroviral 65,8% 100% Atmajaya Universitas (data tahun Atmajaya 2010 2010) P2PL) Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 6.6 Angka kejadian dan Depkes 2009 tingkat kematian akibat Diperta 0.01 0 Malaria hankan

6.6a

6.7

Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu insektisida

Depkes 2009 12.5 (1990)

Menurun

Depkes 2009 75%

6.9

Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberkulosis

6.9a

Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)

343 (1990)

275 (2010)

6.9b

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

443 (1990)

244 (2009)

6.9c

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

92 (1990)

110

Meningkat

Dinkes

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

265

Menurun

Mulai berkurang

BAB IV, hal 154 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR

ACUAN DASAR

SAAT INI

76.7% (Riskesdas 2010)

6.10

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS

6.10a

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

20% (2000)*

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

87% (2000)*

6.10b

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER

*laporan TB Global WHO, 2009

70%

*laporan TB Global WHO, 2009

91% 85% (2009)

TUJUAN 7. MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang 7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit Tidak ada Tidak ada Tidak ada dan survei foto udara data data terhadap luas daratan data

Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10,58%* (2000)

9,9%** (2010)

30% pada Tahun 2030

*Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) ** Bappeda

Penanaman pohon pelindung

7.2

7.2a

Jumlah emisi karbondioksida (CO2)

Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)

43,68 juta ton CO2(e) (2010)

3.073.109 pohon (2010)

3.223.109 pohon

55,07 juta ton CO2(e)

Berkurang 30% pada Tahun 2030

BPLHD

(2011)

33.722,3 GWH

36.915,3 GWH

(2010)

( 2011)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

Dinas Pertamanan & Pemakaman

53.288,2 GWH

Dinas Perindustiran & Energi (DPE)

BAB IV, hal 155 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

INDIKATOR

ACUAN DASAR

SAAT INI

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER

7.2b

Intensitas Energi

Tidak ada data

DPE

7.2c

Elastisitas Energi

Tidak ada data

DPE

7.2d

Bauran energi untuk energi terbarukan

7.3

7.4

Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Sampah

2 MW

8 MW

Sampah 26 MW

DPE

Tenaga surya = 0,0160 MW

Tenaga surya = 0,0274 MW

(2010)

(2011)

Tidak ada data

BPLHD

Tidak ada data

DKP

Tenaga surya = 0,3124 MW

Target 7B: Mengurangi laju kehilangan keragaman hayati dan mencapai pengurangan yang signifikan pada Tahun 2015 7.5 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati 63,21 63,21 63,21 DKP terhadap total luas (2000) (2010) kawasan hutan

7.6

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial 15,43 (2000)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

15,43 (2010)

15,43

DKP

BAB IV, hal 156 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ACUAN DASAR

INDIKATOR

SAAT INI

TARGET MDGS 2015

STATUS

SUMBER

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 7.8 Proporsi rumah tangga * Riskesdas 80,3%* dengan akses (2007) ** Susenas berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan

50,58% (1993)

75,29% 49,82%** (2009)

7.9

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan

* Riskesdas 64,1%* (2007) 53,64% (1993)

** Susenas 76,82%

69,51%** (2009)

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupanpenduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 7.10 Proporsi rumah tangga Dinas 7.23 % 7.18 % kumuh perkotaan Perumahan 6.68% dan Gedung (2008) (2009) Pemda

Keterangan :

E. PENCAPAIAN

Sudah tercapai

MASTERPLAN

Akan tercapai

PERCEPATAN

Perlu perhatian khusus

DAN

PERLUASAN

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Komite Percepataan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1466/ 2011 tentang Pembentukan Komite Percepataan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Komite ini terdiri atas 3 (tiga) Tim Kerja, yaitu Tim Kerja Infrastruktur, Tim Kerja Jabodetabek Area dan Tim Kerja Telematika.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 157 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun pekerjaan pembangunan yang terkait dengan MP3EI dilaksanakan mulai tahun 2012. F. DAMPAK PEMBANGUNAN DAERAH Dampak

pembangunan

daerah

memberikan

kontribusi

terhadap

peningkatan kinerja agregat yang diindikasikan dalam bentuk indeks komposit, sebagai berikut : 1. Indeks Pembangunan Manusia Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang

memungkinkan

rakyatnya

untuk

menikmati

umur

panjang,

memperoleh pengetahuan, dan menjalani standar kehidupan yang layak. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh dari Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Berkembangnya pembangunan manusia di Jakarta dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan kenaikan dalam lima tahun terakhir. Secara nasional IPM DKI Jakarta menduduki peringkat 1 (satu). Angka IPM DKI Jakarta pada tahun 2007 sebesar 76,6 meningkat menjadi 77,6 pada tahun 2010. Pada tahun 2011 IPM DKI Jakarta mencapai 78, lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 72,60.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 158 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Grafik IV.1 Grafik IPM DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2007-2011

Sumber : BPS DKI Jakarta

Peningkatan IPM Provinsi DKI Jakarta didukung oleh keunggulan kualitas sumber daya manusia di kota Jakarta yang tergambar pada angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini dapat dipahami mengingat Jakarta mempunyai kedudukan yang khas sebagai ibu kota negara dan juga pusat pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Kota Jakarta juga merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, olah raga, dan kesehatan. 2. Indikator Ekonomi Makro a. Ekonomi 1) Struktur Ekonomi a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 982,5 triliun, sedangkan pada

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 159 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

tahun 2010 sebesar Rp 862,1 triliun, atau terjadi peningkatan sebesar Rp 120,5 triliun. Peranan tiga sektor utama yakni sektor

keuangan-real

estat-jasa

perusahaan,

sektor

perdagangan-hotel-restoran, serta sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2011 sekitar 64 persen. Grafik. IV.2 PDRB â&#x20AC;&#x201C; Harga Berlaku (Triliun Rp)

Sumber : BPS DKI Jakarta

b) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Dalam tahun 2011, berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk barang dan jasa terbesar adalah sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebesar Rp. 270,9 triliun, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar Rp. 204,4 triliun, dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 153,5 triliun. Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 160 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Sekitar 71,3 persen PDRB Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), sebesar 28,1 persen berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,6 persen dari sektor primer (pertanian dan pertambangan). Tabel IV.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Usaha 1

Nilai (Miliar Rp.) 2010 2011 2 3

Pertanian

849,6

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik gas-air bersih

918,8

Struktur 2010 2011 4 5 0,1

0,1

3.704,3

5.139,9

0,4

0,5

135.643,2

153.486,4

15,7

15,6

9.012,3

9.667,6

1,0

98.425,0

112.719,1

11,4

11,5

178.357,4

204.413,0

20,7

20,8

87.688,4

101.189,9

10,2

10,3

Keuangan-real estate-jasa perusahaan

239.156,0

270.951,6

27,7

27,6

Jasa-jasa

109.253,6

124.053,6

12,7

12,6

PDRB

862.089,8

982.539,9

100,0

PDRB Tanpa Migas

858.385,5

977.400,0

99,6

99,5

Konstruksi Perdagangan-hotel-restoran Pengangkutan-komunikasi

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

c) PDRB Menurut Pengeluaran Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2011 terbesar ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan

kontribusi sebesar 57,0 persen, atau naik

dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 56,6 persen. Kontribusi terbesar kedua ada pada komponen ekspor sebesar 55,1 persen, komponen ini pun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 52,4 persen. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen konsumsi pemerintah yang hanya 9,9 persen selama tahun 2011.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 161 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel IV.3 PDRB Menurut Pengeluaran Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Komponen Pengeluaran 1

Nilai (Miliar Rp.) 2010 2011 2

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB + Perubahan Stok Ekspor Minus Impor PDRB

488.283,5 80.888,2 310.788,7 452.123,5 469.994,1 862.089,8

Distribusi (%) 2010 2011 4

560.065,2 97.222,3 375.238,3 540.935,5 590.921,2 982.540,1

56,6 9,4 36,1 52,4 54,5 100

57,0 9,9 38,2 55,1 60,1 100

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

d) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Produk Domestik Regional Bruto bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menggambarkan nilai PDRB perkapita atau tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun mengalami kenaikan, yakni dari Rp 62,5 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 101,01 juta pada tahun 2011 atau meningkat 12,57% dibanding tahun 2010 (Rp 89,73 juta).

Grafik IV.3 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas DKI Jakarta dan Nasional (Juta Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 162 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

e) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp. 422,2 triliun, meningkat Rp. 26,54 triliun dari tahun 2010 sebesar Rp. 395,66 triliun. Tabel IV.4 PDRB-Harga Konstan 2000 (Triliun Rp)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Pertumbuhan positif PDRB DKI Jakarta tahun 2011 terjadi di seluruh sektor ekonomi, sektor pengangkutan-komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 13,9 persen. Pertumbuhan ini dicapai sebagai akibat dari pertumbuhan yang terjadi di sub sektor pengangkutan sebesar 7,2 persen dan sub sektor komunikasi sebesar 17,1 persen. Dengan pertumbuhan yang tinggi (diatas 10 persen) sektor ini mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jakarta (1,6 poin).

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 163 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sumbangan pertumbuhan yang sama (1,6 poin) juga diberikan oleh sektor perdagangan-hotel-restoran yang tumbuh sebesar 7,4 persen. Meningkatnya ekspor-impor menjadi pendorong tingginya pertumbuhan sektor perdagangan-hotelrestoran di tahun 2011. Sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebagai sektor dominan di Jakarta tumbuh sebesar 5,0 persen dan menyumbang pertumbuhan sebesar 1,4 poin. Sementara sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 7,9 persen dan 6,9 persen, menyumbang pertumbuhan yang sama yaitu sebesar 0,8 poin. Sektor industri pengolahan, sebagai salah satu sektor andalan

hanya

tumbuh

sebesar

2,4

persen,

sehingga

sumbangan terhadap pertumbuhan juga hanya sebesar 0,4 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1 persen seperti sektor pertanian, sektor pertambangan-penggalian, dan sektor listrik-gas-air bersih menyumbang pertumbuhan sangat kecil yakni dibawah 0,1 poin.

Tabel IV.4 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Lapangan Usaha 1

Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik-gas-air bersih Konstruksi Perdagangan-hotel-restoran Pengangkutan-komunikasi Keuangan-real estate-jasa perusahaan Jasa-jasa PDRB

Nilai (Miliar Rp.) 2010 2 304,3 950,0 60.567,5 2.589,0 41.143,3 85.980,6 46.776,6 111.280,0 46.042,4 395.633,7

2011 3 306,7 1.032,1 62.044,6 2.691,4 44.375,4 92.324,5 53.271,8 116.889,9 49.226,2 422.162,6

Laju Sumber Pertumbu Pertumbuhan han (%) 4 5 0,8 0,0 8,6 0,0 2,4 0,4 4,0 0,0 7,9 0,8 7,4 1,6 13,9 1,6 5,0 1,4 6,9 0,8 6,7 6,7

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 164 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

g) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara dominan masih didorong oleh komponen ekspor dan konsumsi

rumah

tangga.

Selama

lima

tahun

terakhir,

komponen ekspor mengalami peningkatan, demikian juga konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2011 konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 6,24%, konsumsi pemerintah meningkat sebesar 3,74%, pembentukan modal tetap bruto meningkat sebesar 9,96% dan ekspor meningkat sebesar 12,16% sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel IV.5 PDRB Menurut Pengeluaran Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000

Komponen Pengeluaran 1

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Minus Impor PDRB

Nilai (Miliar Rp.) 2010 2011 2

209.797,8 20.197,5 136.270,6 265.505,8 243.191,9 395.633,6

Laju Pertumbuhan 2010 2011 4

222.878,8 20.953,7 149.841,7 297.798,6 274.332,6 422.162,6

6,1 4,8 8,8 7,4 8,5 6,5

6,2 3,7 9,6 12,2 12,8 6,7

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

h) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2011 PDRB perkapita meningkat 5,4% yaitu dari Rp. 41,18 juta di tahun 2010 menjadi Rp. 43,4 juta di tahun 2011, lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 29,90.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 165 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Grafik IV.5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas (Juta Rp)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

Pertumbuhan Ekonomi Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2011 naik 6,7 persen. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah komponen ekspor yang naik sebesar 12,2 persen. Meningkatnya pertumbuhan komponen ekspor ini karena dampak dari membaiknya perekonomian global yang mengakibatkan negara-negara tujuan ekspor meningkatkan pembelian barang-barang ekspor. Terbesar kedua adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang naik sebesar 9,9 persen (jika komponen perubahan

stok

digabung

dengan

PMTB,

maka

pertumbuhannya menjadi 8,1 persen). Sedangkan yang terkecil kenaikannya adalah konsumsi pemerintah yang hanya 3,7 persen.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 166 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Grafik IV.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) DKI Jakarta dan Nasional, 2007-2011 8 7

6,44

6,51

6,18

6 6,28 5

5,02

6,06

6,1

6,7 6,5

Nasional

4,5

DKI Jakarta

3 2 1 0 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

Selama tahun 2011 kondisi perekonomian global berjalan lebih baik dari tahun 2010. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan membaiknya perekonomian Amerika dan negaranegara Eropa, meskipun belum sepenuhnya pulih dari krisis. Sebagai

dampaknya,

perekonomian perekonomian

kondisi

Indonesia,

tersebut

termasuk

negara-negara

tujuan

turut Jakarta. ekspor

mendorong Pulihnya mendorong

kegiatan sektor industri di Jakarta kembali bergerak sehingga selanjutnya mampu menstimulus sektor lainnya untuk ikut bergerak dinamis. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang lebih tinggi ini didorong pula oleh investasi yang cukup baik dan cenderung mengalami akselerasi sejak awal tahun, disertai pengeluaran konsumsi yang tetap kuat. Dari sisi internal, kondisi keamanan yang relatif stabil telah mampu menciptakan kondisi investasi dan penyaluran kredit yang lebih baik pula. Selain itu, konsumsi

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 167 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

domestik masih menjadi faktor penggerak utama perekonomian Jakarta

seiring

dengan

membaiknya

perekonomian

DKI

Jakarta. Tabel IV.6 Laju Pertumbuhan (%) PDRB Tahun 2007-2011 Menurut Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan(%) Lapangan Usaha 2007

2008

2009

2010

2011

0.92

0.77

0.34

1.70

0.8

0.46

0.32

-0.21

1.49

8.6

Industri pengolahan

4.68

3.87

0.14

3.63

2.4

Listrik, gas dan air bersih

4.44

6.32

4.58

5.64

4.0

Konstruksi

7.62

7.67

6.20

7.08

7.9

7.04

6.66

4.01

7.29

7.4

14.65

14.83

15.63

14.75

13.9

4.40

4.21

3.97

4.21

5.0

6.07

6.05

6.49

6.58

6.9

6.39

6.22

5.02

6.51

6.7

Pertanian Pertambangan dan penggalian

Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estate dan jasa perusahaan Jasa-jasa PDRB

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

Koefisien Gini Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2007-2010 relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan perubahan distribusi pendapatan DKI Jakarta relatif tidak berubah, namun demikian, ketimpangan pendapatan yang terjadi di DKI Jakarta masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu 0,36 pada tahun 2006 dan 0,38 pada tahun 2010. Hal ini didukung pula oleh kriteria ketimpangan Bank Dunia, 40 persen penduduk berpendapatan rendah di DKI Jakarta menikmati lebih dari 18

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 168 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

persen

total

pendapatan.

Ini

mengindikasikan

bahwa

pembangunan di DKI Jakarta juga dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah. Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi pembangunan DKI Jakarta. Kesejahteraan yang dinikmati oleh semua orang adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Salah satu upaya Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta

untuk

mempersempit

ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin. 2) Investasi Realiasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2011 sebesar Rp. 9,26 triliun, meningkat sebesar Rp. 4,67 triliun bila dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2010 yang sebesar Rp. 4,59 triliun. Sebaliknya realisasi penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2011 sebesar 4,82

US$ milyar yang berarti terjadi penurunan

dibandingkan tahun 2010 sebesar 6,43 US$ milyar. Grafik IV.7 Investasi PMA dan PMDN DKI Jakarta

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 169 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Investasi tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan

dengan

kontribusi

meningkat

dalam

memacu

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan komponen investasi pada kuartal terakhir 2011 masih berada pada level yang tinggi yaitu mencapai 9,3% (yoy) sehingga secara keseluruhan investasi pada tahun 2011 tumbuh 9,6%. Pertumbuhan investasi yang kuat didukung oleh keyakinan pelaku usaha yang meningkat seiring iklim investasi yang semakin kondusif ditandai dengan posisi peringkat investasi nasional yang telah menjadi â&#x20AC;&#x153;investment

gradeâ&#x20AC;?

dalam

penilaian

berbagai

lembaga

peringkat

internasional. Rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menujukkan realisasi investasi asing di DKI Jakarta sepanjang tahun 2011 mencapai US$ 4,8 Miliar dan menempati urutan pertama daerah dengan investasi asing terbesar. Sementara itu, realisasi investasi domestik tercatat mencapai Rp. 9,3 triliun. Investasi di DKI Jakarta yang meningkat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan property. Permintaan yang kuat didukung pembiayaan yang cukup terjangkau memacu peningkatan pasar property. Salah satu lembaga

riset

property internasional

memprakirakan

pertumbuhan

property di DKI Jakarta pada tahun 2011 mencapai 14%. Kenaikan industri property tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kotakota besar lainnya di Asia Pasifik seperti Hongkong, Beijing, Bangkok dan Singapura. Selain itu, pembangunan beberapa proyek infrastruktur pemerintah seperti pengembangan jalan laying, perluasan koridor busway dan infrastruktur lainnya turut berpengaruh positif dalam mendorong kinerja investasi DKI Jakarta.

2. Indikator Makro Sosial a. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 9.761,992 ribu jiwa, terdiri dari laki-laki 4.950,228 ribu orang dan perempuan 4.811,764 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2000/2011 sekitar

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 170 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1,61 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 yaitu 1,4%. b. Jumlah Keluarga Miskin Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, yang didefinisikan sebagai sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran perbulan perkapita. Seiring dengan laju inflasi, Garis Kemiskinan di DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan. Sejak tahun 2009, GK di DKI Jakarta mencapai angka di atas 300 ribu per kapita per bulan. Pada bulan September tahun 2011, diperhitungkan GK sebesar Rp 368,415 per kapita per bulan, yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 236.934 (64,31%) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp. 131.481 (35,69%). Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan dan daging ayam ras. Komoditi Non-Makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, angkutan, pendidikan dan listrik. Menyikapi kondisi tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga sejak tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dapat ditekan pada posisi di bawah empat persen dari jumlah penduduk.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebanyak lebih dari 65 persen penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di DKI Jakarta termasuk dalam kategori angkatan kerja selama tahun 2009-2011. Pada periode tersebut tingkat partisipasi angkatan kerja terus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 66,6 persen menjadi 69,36 persen.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 171 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada saat yang sama tingkat kesempatan kerja di DKI Jakarta dari tahun 2009 sampai dengan 2011 juga terus meningkat. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan persentase penduduk usia kerja yang bekerja meningkat dari 87,85 persen di tahun 2009 menjadi 89,2 persen pada tahun 2011. Tingginya persentase kesepatan kerja ini menunjukan bahwa sebagian besar dari angkatan kerja terserap ke dalam pasar tenaga kerja. Berdasarkan

pendekatan

tiga

sektor

utama

(Agriculture,

Manufacture dan Services), Sektor jasa-jasa (S) mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Masih dalam periode yang sama penyerapan tenaga kerja pada sektor ini lebih dari 75 persen dari total penduduk yang bekerja. Pada tahun 2011 sektor jasa-jasa mampu menyerap sebesar 80,05 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jakarta terus menurun meskipun masih diatas 10 persen, yaitu sebesar 10,80 persen di tahun 2011. Grafik IV.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah 2010-2011 (%)

14,0 12,0

13,0 11.0 11,2

11,2 11,0

10,7 9,9

9,9

10,4

11,4

10,9 9,9

10,0 8,0 2010

6,0

2011

4,0 2,0 0,0 Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

Jakarta Selatan

Jakarta Timur

Kep Seribu

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 172 dari 173

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

d. Angka Melek Huruf Secara umum Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun ke atas di DKI Jakarta relatif stabil sepanjang tahun 2006-2010. Pada tahun 2006, AMH penduduk DKI Jakarta sebesar 98,34 persen dan pada tahun 2011 sebesar 99,35 persen.

e. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan dasar cukup menggembirakan, kondisi ini memberikan indikasi bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun di DKI Jakarta cukup berhasil. Sekitar lebih dari 90 persen penduduk usia 7-15 tahun, yang merupakan "target goal" pemerintah dalam program ini, masih aktif bersekolah pada tahun 2009. Pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan pemberian

dana

BOP (Bantuan

Operasional

Pendidikan)

oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Dalam

rangka

meningkatkan

pemerataan

kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu pada pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Sasaran Penerima BOP adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLBN), dan SMAN/SMKN. BOP dialokasikan untuk membiayai pengelolaan kurikulum, penunjang kegiatan belajar mengajar,

sarana

dan

prasarana,

pengembangan

ketenagaan,

kesiswaan dan ekstrakurikuler, peningkatan mutu, rumahtangga sekolah, daya dan jasa, ATK dan perlengkapan perkantoran, dan humas.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB IV, hal 173 dari 173

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI Berdasarkan Dekonsentrasi

Peraturan dan

Tugas

Pemerintah

Nomor

Pembantuan,

yang

Tahun

dimaksud

2008

tentang

dengan

tugas

pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksananaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi didanai APBN. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

DASAR HUKUM TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI Peraturan yang mendasari pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi adalah : 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 1 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi



Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

156/PMK.07/2008

tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Menurut pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan yang diterima merupakan tugas pemerintahan yang didanai dengan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga kepada pemerintah daerah (provinsi). 1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana Untuk

tahun

pembantuan dari Perikanan,

2011,

Provinsi

DKI

Jakarta

menerima

tugas

4 Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan

Kementerian

Pertanian,

Kementerian

Sosial,

serta

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 33,93 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 13,24 milyar. Sedangkan instansi penerima TP adalah Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Peningkatan Produktivitas Daerah (BPPD), Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo, dan BLK Condet Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 2 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Tabel V.1 Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2011 No.

Kementerian

SKPD Pelaksana

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta

16.413.075.000

4.328.363.055

26,37

Pertanian

Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta

2.422.200.000

1.209.689.950

49,94

Sosial

Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta

11.210.753.000

6.805.209.320

60,70

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov . DKI Jakarta

1.338.992.000

148.225.600

11,07

BPPD Prov. DKI Jakarta

1.923.260.000

424.180.000

22,06

BLK Pasar Rebo

432.170.000

325.850.000

75,40

BLK Condet

191.750.000

0,00

3.886.172.000

898.255.600

23,11

33.932.200.000

13.241.517.925

39,02

Jumlah JUMLAH

Sumber : Laporan Triwulanan SKPD Pelaksana TP Tahun 2011

2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Program dan realisasi pelaksanaanya dari tiap-tiap kementerian pemberi dana tugas pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut antara lain : a. Kementerian Kelautan dan Perikanan  SKPD pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  Program : Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan  Realisasi :  Terlaksananya pengumpulan data susut hasil (losses) per bulan selama satu tahun oleh petugas enumerator dan memperoleh informasi

penyebab terjadinya

susut hasil

perikanan  Terlaksananya sosialisasi tentang sistem rantai dingin pada produk perikanan dalam mempertahankan mutu ikan yang

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 3 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

diikuti oleh 50 orang yaitu : para nelayan, pedagang serta pengolah hasil perikanan.  Terlaksananya pengadaan peralatan sistem rantai dingin berupa cool box sebanyak 60 unit, dan peralatan sanitasi sebanyak 2 unit  Terlaksananya

pengadaan

peralatan laboratorium untuk

peningkatan mutu dan pengemasan  Terlaksananya pendataan produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dengan kemasan mutu terjamin

b. Kementerian Pertanian  SKPD pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  Realisasi :  Terlaksananya pendataan wilayah rawan pangan di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu  Terlaksananya kegiatan pembinaan, dan pendampingan kegiatan

pengembangan

desa

mandiri

Kabupaten

Kepulauan Seribu  Terlaksananya monitoring kegiatan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu

c. Kementerian Sosial  SKPD pelaksana : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  Program : Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial  Realisasi :  Terlaksananya

pendataan

dan

mapping

daerah

rawan

bencana untuk penyaluran bantuan sosial  Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan selama 12 bulan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 4 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

d. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  SKPD pelaksana :  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  Balai Peningkatan Produktivitas Daerah (BPPD) Provinsi DKI Jakarta  Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo  Balai Latihan Kerja (BLK) Condet  Program :  Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  Realisasi :  Terbinanya program dan rencana kerja tahunan di bidang ketenagakerjaan  Tersedianya alat-alat penunjang operasional pelatihan dan penyuluhan di balai latihan kerja  Terlaksananya kegiatan untuk menunjang peningkatan dan revitalisasi BLK menjadi lembaga berbasis kompetensi  Tersedianya alat-alat penunjang operasional pelatihan dan penyuluhan di

Balai

Peningkatan

Produktivitas Daerah

(BPPD) Provinsi DKI Jakarta  Tersusunnya pengelolaan barang milik negara  Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan kegiatan selama 12 bulan

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Pengertian Pemerintah

Tugas Provinsi

Pembantuan memberikan

yang Tugas

diberikan

adalah

Pemerintahan

bahwa kepada

Pemerintahan Kota/Kabupaten. Provinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Otonom yang didalamnya tidak dibagi lagi dalam Kota/Kabupaten Otonom. Dalam pelaksanaannya Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintahan Kota/Kabupaten. LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 5 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

DEKONSENTRASI Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

1. Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana Untuk

tahun

2011

Provinsi

DKI

Jakarta

menerima

dana

dekonsentrasi dari 15 Kementerian, 1 Badan, dan Perpustakaan Nasional, sebagai berikut : 1)

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pertanian

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Kesehatan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10)

Kementerian Sosial

11)

Kementerian Koperasi dan UKM

12)

Kementerian Perdagangan

13)

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

14)

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

15)

Kementerian Perumahan Rakyat

16)

Badan Koordinasi Keluarga Berencara Nasional (BKKBN)

17)

Perpustakaan Nasional RI

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 813,22 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 416,90 miliar atau 51,27 persen, yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 6 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Tabel V.2 Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 No.

Kementerian

SKPD Pelaksana

Kementerian Dalam Negeri Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta

Kementerian Pertanian

Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

5.344.073.000,00

882.275.325

16,51

10.658.369.000,00

5.442.521.947

51,06

2.208.265.000,00

785.473.910,00

35,57

Jakarta 3

Kementerian Kehutanan

Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta

Kementerian Kelautan dan Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Perikanan Jakarta

2.534.685.000,00

1.563.661.330,00

61,69

Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Energi Prov. DKI

1.069.672.000,00

634.323.930,00

59,30

2.000.000.000,00

702.601.600

35,13

721.258.021.000,00

362.954.718.364

50,32

23.467.792.065

70,03

5.030.310.000,00

3.739.646.950,00

74,34

Jakarta 6

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Perindustrian dan Energi Prov. DKI Jakarta

Kementerian Pendidikan

Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta

Nasional 8

Kementerian Kesehatan

Kementerian Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. dan Transmigrasi

Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta

33.511.299.000

DKI Jakarta

10 Kementerian Sosial

Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta

2.133.691.000,00

1.236.209.500

57,94

11 Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta

2.872.114.000,00

2.166.824.352,00

75,44

12 Kementerian Perdagangan Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta

1.546.700.000,00

513.701.500

33,21

13 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

Dinas Olah Raga dan Pemuda Prov . DKI Jakarta

5.210.890.000,00

3.596.265.000,00

69,01

14 Kementerian Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI

102.537.000

3,34

dan Pariwisata

3.065.540.000

Jakarta

15 Kementerian Negara Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Prov. Perumahan Rakyat DKI Jakarta

1.324.106.000,00

864.675.000,00

65,30

16 Badan Koordinasi Keluarga Badan Pemberdayaan Masy. Perempuan dan

13.048.576.000,00

8.154.238.710,00

62,49

405.000.000,00

99.146.000,00

24,48

416.906.612.483

51,27

Berencana Nasional

Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta

17 Perpustakaan Nasional RI Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah JUMLAH

813.221.311.000

Sumber : Laporan Triwulanan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Tahun 2011

2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Program dan realisasi pelaksanaanya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Dekonsentrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 7 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Kementerian Dalam Negeri  SKPD pelaksana : Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Biro Tata Pemerintahan)  Program : Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum  Realisasi :  Terlaksananya kegiatan fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat  Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi  Terlaksananya

fasilitasi

kesekretariatan

dekonsentrasi

pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi  Terlaksananya

penatausahaan

dan

pengendalian

penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi

Kementerian

Pertanian,

Kementerian

Kehutanan

dan

Kementerian Kelautan dan Perikanan  SKPD pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  Program :  Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya  Peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

hortikultura berkelanjutan  Realisasi :  Terlaksananya

pengambilan

sampel

wilayah

untuk

pengembangan kawasan perikanan budidaya yang sehat  Terlaksananya sosialisasi tentang pengetahuan kesehatan ikan dan lingkungan  Terlaksananya monitoring residu hasil perikanan budidaya  Terlaksananya

paket

percontohan

akselerasi

produksi

perikanan budidaya di Jakarta Timur dan Jakarta Utara LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 8 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

 Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

mutu

dan

pengembangan pengolahan hasil perikanan  Terlaksananya sosialisasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan  Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan kelembagaan usaha  Terlaksananya sosialisasi kegiatan pengembangan kawasan tanaman sayuran dan biofarmaka  Tersedianya benih tanaman hias dan tanaman buah c.

Kementerian Perindustrian  SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  Program : Program revitalisasi dan penumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)  Realisasi :  Terlaksananya kegiatan roadmap pengembangan kompetensi inti industri daerah di Jakarta  Terlaksananya kegiatan pembinaan produk IKM pangan, sandang, dan kerajinan  Terlaksananya

sosialisasi

implementasi

kolaborasi

dan

kelembagaan klaster IKM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kementerian ESDM  Realisasi :  Terlaksananya

penyusunan

rencana

kerja

dan

bimtek

perencanaan  Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukungb kinerja dan produktivitas pegawai LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 9 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

 Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

dan

koordinasi

perencanaan dan kerjasama dengan Kementerian ESDM e.

Kementerian Pendidikan Nasional  SKPD pelaksana : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  Program : - Pendidikan Anak Usia Dini - Pendidikan Dasar dan Menengah  Realisasi :  Terlaksananya pemberian bantuan rinitisan pendidikan anak usia dini (PAUD)  Terlaksananya monitoring dan penetapan adanya lembaga PAUD di tiap kelurahan  Terlaksananya orientasi teknis pembinaan lembaga PAUD untuk penilik/pengawas PAUD  Terlaksananya

sosialisasi

dan

koordinasi

kebijakan

kependidikan PAUD non formal dan informal  Terlaksananya lomba seni siswa tingkat SD  Terlaksananya ajang kreasi lomba seleksi SD tingkat provinsi  Terlaksananya workshop rencana pengembangan pendidikan kecacatan dan pendidikan inklusi tingkat provinsi  Terlaksananya pengembangan SMP kelas IPA dan IPS terpadu  Terlaksananya bimtek remedial SMP  Terlaksananya workshop evaluasi sekolah standar nasional (SSN) lanjutan  Terlaksananya pemberian subsidi SSN  Terlaksananya verifikasi pemberian subsidi SSN angkatan 2011  Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) buku  Terlaksananya koordinasi BOS transfer daerah dan supervisi BOS transfer daerah LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 10 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

 Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan paket B  Terlaksananya pendataan penerima BOP calon peserta didik paket C  Terlaksananya pemberian bantuan siswa SMA beasiswa miskin  Terlaksananya olimpiade sains tingkat provinsi  Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pemberian Bansos guru f.

Kementerian Kesehatan  SKPD pelaksana : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  Program : - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan - Bina gizi dan kesehatan ibu dan anak - Kefarmasian dan alat kesehatan  Realisasi :  Terlaksananya perencanaan dan penganggaran program pembangunan di bidang kesehatan  Terlaksananya pengelolaan data dan penyediaan data tentang informasi kesehatan  Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengembangan dan jaminan pemeliharaan kesehatan  Terlaksananya kegiatan pembinaan kesehatan anak  Terlaksananya kegiatan pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi  Terlaksananya kegiatan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan  Terlaksananya distribusi penyediaan alat-alat kesehatan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 11 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  Program : - Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan,

Sarana

dan

Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas - Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan  Realisasi :  Terlaksananya sosialisasi perlindungan pekerja perempuan  Terlaksananya sosialisasi penerapan keselamatan kerja (K3)  Terlaksananya pelatihan pemagangan dalam dan luar negeri  Terlaksananya

kegiatan

peningkatan

kualitas

tenaga

pengawas hubungan industrial Terlaksananya kegiatan pelatihan standarisasi kompetensi kerja h.

Kementerian Sosial  SKPD pelaksana : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  Program : - Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat - Rehabilitasi sosial  Realisasi :  Terlaksananya kegiatan penyuluhan sosial kepada fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya  Terlaksananya

kegiatan

rehabilitasi

sosial

korban

penyalahgunaan napza  Terlaksananya

kegiatan

rehabilitasi

sosial

tuna

sosial,

penyandang cacat, dan perlindungan sosial anak  Terlaksananya kegiatan pelayanan sosial untuk lanjut usia  Terlaksananya bantuan tunai bersyarat program keluarga harapan LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 12 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Kementerian Negara Koperasi dan UKM  SKPD pelaksana : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  Program : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM  Realisasi :  Terlaksananya dukungan pemberdayaan koperasi dan UMKM  Terlaksananya kegiatan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM  Terlaksananya kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM di Jakarta

Kementerian Perdagangan  SKPD pelaksana : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  Program : Pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri Peningkatan efisiensi pasar komoditi Peningkatan fasilitasi pasar lelang dan sistem resi gudang daerah  Realisasi :  Terlaksananya pendataan harga-harga bahan pokok  Terlaksananya kegiatan pasar murah  Terlaksananya

pembinaan

pengembangan

pasar

lelang

daerah  Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan kegiatan selama 12 bulan

Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga  SKPD pelaksana : Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta  Program : Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 13 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

 Realisasi :  Terlaksananya kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi pemuda  Terlaksananya fasilitasi kader kewirausahaan pemuda  Terlaksananya kegiatan fasilitasi sentra-sentra kewirausahaan pemuda  Terlaksananya fasilitasi kegiatan pendidikan kepanduan  Terlaksananya kegiatan pengembangan olahraga pendidikan  Terlaksananya fasilitasi sentra-sentra keolahragaan

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata  SKPD pelaksana : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  Program : Pengembangan Pemasaran  Realisasi :  Terlaksananya kegiatan dukungan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah  Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan selama 12 bulan

Kementerian Negara Perumahan Rakyat  SKPD pelaksana : Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta  Program : Dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya Kementerian Perumahan Rakyat  Realisasi :  Terlaksananya

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan di bidang perumahan dan permukiman  Tersusunnya dokumen perencanaan dan

penganggaran

pembangunan di bidang perumahan dan permukiman

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 14 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

 Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan kegiatan selama 12 bulan n.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  SKPD

pelaksana

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta  Program : - Kependudukan dan Keluarga berencana (KB)  Realisasi :  Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat untuk KB  Terlaksananya

kegiatan

pembinaan

ketahanan

dan

pemberdayaan keluarga  Terlaksananya pelatihan SDM untuk pelayanan KB  Terlaksananya pengelolaan data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  SKPD pelaksana : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta  Program : Pengembangan Perpustakaan  Realisasi :  Terlaksananya

monitoring

dan

pendataan

pengunjung

perpustakaan umum dan perpustakaan keliling  Terlaksananya

kegiatan

promosi

pembudayaan

gemar

membaca  Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pembinaan perpustakaan di kelurahan E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah terjadinya keterlambatan turunnya juklak pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 15 dari 16

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

II dan III bahkan ada kegiatan baru dan revisi DIPA pada triwulan IV, sehingga waktu yang tersisa menjadi terbatas yang akibatnya realisasi kegiatan tidak optimal. Menyikapi kondisi tersebut dilakukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian terkait yang dilakukan oleh hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Untuk

mengatasi

masalah

dimaksud,

Pemerintah

Pusat

menindaklanjutinya dengan menyiapkan instrumen legal dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan dana APBN yang diselenggarakan di daerah.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB V, hal 16 dari 16

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A.

KERJA SAMA ANTAR DAERAH/KOTA 1. Kerjasama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur) a. Hibah kepada Pemerintah Bodetabekjur Hibah dilakukan

kepada untuk

Pemerintah

keterpaduan,

Kabupaten/Kota keserasian,

Bodetabekjur

keterpaduan

dan

keselarasan pembangunan wilayah sekitar Jakarta dalam rangka mendukung Jakarta sebagai Ibukota Negara. Beberapa urusan yang dibiayai dari dana hibah yang bersumber dari APBD DKI Jakarta, antara

lain

pendidikan,

kesehatan,

tata

air

dalam

rangka

pengendalian banjir, tata jalan dalam rangka transportasi regional, resapan dan retensi air serta lingkungan hidup. Pemberian hibah ke berbagai

sektor

tersebut

besarannya

disesuaikan

dengan

kepentingan Jakarta dan daerah sekitar. Pada Tahun 2011, alokasi belanja hibah kepada Pemerintah Bodetabekjur ditetapkan sebesar Rp. 45 milyar. Dana hibah tersebut diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan penanganan masalah transportasi, sistim tata air dalam rangka pengendalian banjir, ruang terbuka hijau, pelestarian lingkungan, penanganan transportasi serta persampahan, termasuk pendanaan pembangunan tanggul ROB di Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 5 milyar. Pemberian

dana

hibah

kepada

Pemerintah

Bodetabekjur

dilakukan secara proporsional, dengan perincian sebagai berikut :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 1 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tabel VI.1 Alokasi Belanja Hibah per Kota/Kabupaten Tahun 2011

Alokasi Hibah

Kab / Kota 2010

2011

1 Kab. Bogor

3.000.000.000

5.000.000.000

2 Kota Bogor

3.000.000.000

5.500.000.000

3 Kota Depok

3.000.000.000

6.500.000.000

4 Kab. Tangerang

3.000.000.000

9.000.000.000

5 Kota Tangerang

3.000.000.000

4.000.000.000

6 Kota Tangerang Selatan

1.000.000.000

2.500.000.000

7 Kab. Bekasi

3.000.000.000

4.000.000.000

8 Kota Bekasi

3.000.000.000

4.000.000.000

9 Kab. Cianjur

3.000.000.000

4.500.000.000

Total

Rp 25.000.000.000

Rp 45.000.000.000

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Prov. DKI Jakarta,2011

b. Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek). Kerja Sama Pembangunan Jabotabek

telah berkembang

dengan masuknya Kabupaten Cianjur dan Kota Tangerang Selatan ke dalamnya. Hal ini terjadi setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 Juni 2005 yang diketahui oleh Menteri Dalam Negeri. Badan

Kerja

Sama

Pembangunan

(BKSP)

Jabotabek

sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 2 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerja Sama Pembangunan Jabotabek. Guna mengaktualkan BKSP Jabodetabek sesuai dengan perkembangan daerah

dan

permasalahannya,

maka

Kepmendagri

tersebut

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kerjasama di wilayah

Jabodetabekjur,

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta

memberikan bantuan hibah untuk Operasional Sekretariat BKSP yang digunakan untuk mendukung sekretariat dalam menjalankan tugas-tugas

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi

dan

simplikasi

program/kegiatan kerjasama. Tabel VI.2. Bantuan Hibah Operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Tahun 2007-2011

Tahun

Jumlah Bantuan

2007

3.000.000.000

2008

2.400.000.000

2009

1.500.000.000

2010

1.500.000.000

2011

1.700.000.000

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Prov. DKI Jakarta, 2011

Tujuan BKSP Jabodetabekjur adalah mewujudkan keterpaduan, keselarasan, pembangunan

keserasian

dan

Jabodetabekjur

keseimbangan yang

saling

pelak-sanaan terkait,

saling

mempengaruhi, saling ketergantungan dan saling menguntungkan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama daerah.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 3 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Bidang Kerjasama BKSP Jabodetabekjur : a.

Penataan ruang

Permukiman, sarana dan prasarana

Sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup

Transportasi, perhubungan dan pariwisata

Agribisnis, koperasi dan usaha kecil menengah

Industri, perdagangan, pertambangan dan investasi

Kependudukan, ketentraman dan ketertiban

Kesehatan dan pendidikan

Sosial dan tenaga kerja

2. Kerja sama Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi se Jawa-Bali Kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

adalah

partisipasi

dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional se Jawa-Bali di Batu, yang menghasilkan deklarasi kesepakatan kerja sama regional se Jawa-Bali dan advokasi ke Pemerintah Pusat dengan isu : a.

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Trans Java Toll Road) Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Subsidi Pembiayaan Pengadaan Tanah



Diskresi Regulasi Dalam Hal Pengadaan tanah terkait konsinyasi terhadap Peraturan Kepala BPN dari 75% menjadi 50%



Diskresi terhadap pembebasan tanah milik negara, paska pembayaran, dapat dilaksanakan pembangunan konstruksi



Segera terbit regulasi tentang penggantian lahan yang beririgasi teknis akibat pemanfaatan lain diluar pertanian pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum

termasuk (infrastruktur

publik) 

Segera diterbitkan kerangka regulasi terkait batas atas harga tanah terkait pembebasan lahan

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 4 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



Investor yang tidak memenuhi jadwal kerja agar dievaluasi ulang (default)

Percepatan Jalan Lintas Jawa dan Bali Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Skema

pendanaan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa

dan Utara Bali dan target penyelesaian 

Pengadaan tanah pasca konsinyasi, perlu pengaturan lembaga dan kekuatan hukum yang jelas

 c.

Realisasi dana BLU

Pengkajian infrastruktur kereta api perkotaan Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Menerbitkan kebijakan tentang infrastruktur kereta api perkotaan

Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Jawa dan Bali Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Skema pendanaan dan target penyelesaian



Revitalisasi jaringan kereta api dan short cut jalur kereta api Serpong-Cikande-Merak

Percepatan penanganan prioritas penanggulangan banjir sungai Bengawan Solo (Road Map) Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Revisi/review dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jipang, bila waduk ini terbangun maka penyediaan air baku dan pengelolaan banjir s/d 2040 akan stabil dan mewadahi.

Pengawasan Produk Import Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Peningkatan dan penindakan tegas terhadap produk import dan ilegal terutama di pintu masuk barang impor

Pengembangan Ekonomi Kreatif Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Mempercepat terbitnya aturan pelaksanaan undang-undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 5 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



Mempercepat

penyelesaian

Kebijakan/Dasar

Hukum

untuk

Municipal Bond maupun Project Bond. 

Revisi PP yang mengatur bahwa syarat untuk untuk melakukan pinjaman modal harus digunakan untuk proyek-proyek yang secara langsung dapat menghasilkan pendapatan.



Peningkatan jaringan perdagangan internasional.



Peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan industry, jasa dan ekspor impor.



Fasilitasi Penyediaan penyediaan cold storage (gerbong kereta api) dari PT. KAI.

Percepatan Regulasi Tataruang Kawasan Selat Sunda Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Mempercepat penerbitan regulasi Rencana Tata Ruang Kawasan Selat Sunda

Pembangunan Jembatan Selat Sunda Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Percepatan Penyusunan Rencana dan Realisasi Pembangunan Jembatan Selat Sunda yang terkoneksi dengan Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera

Penyusunan Regional Energi Plan Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Percepatan Penyusunan Regional Energi Plan Jawa Bali untuk pembangkit listrik baru

skala besar

bagi industri besar,

menengah dan kecil/UMKM k.

Pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan wilayah Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Penetapan klaster produksi pertanian (arti luas) dengan industri olahannya

Penanggulangan Kemiskinan Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 6 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang termarjinalkan meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha.

m. Peningkatan Kredit dan Sarana Produksi Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk :



Pemberian kredit bunga murah untuk UMKM



Resi gudang berikut sistemnya agar menjadi program nasional



Segera dibentuk bank khusus untuk pertanian



Pemberian kredit bunga murah untuk UMKM

Percepatan swasembada gula Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Percepatan revitalisasi pabrik gula

Percepatan swasembada daging Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Penetapan

kluster/kawasan

ternak

agar

menjadi

program

nasional p.

Percepatan swasembada jagung Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Peningkatan areal tanam dan produktivitas jagung diangkat sebagai program nasional

Pembatasan kadar nikotin/tar pada rokok Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Perlu exit strategy mengatasi masalah pengangguran yang akan muncul

Penguatan Layanan Publik untuk Sukses Lumbung Pangan Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

PP lahan pertanian berkelanjutan



Dukungan Aturan pembatasan impor daging



Dukungan Pembuatan saluran tersier, embung, rehabilitasi DAS



Dukungan Optimalisasi Forum DAS

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 7 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



Perum

BULOG

perlu

meningkatkan

sistem

manajemen

pengadaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi beras termasuk RASKIN 

Penambahan

gudang-gudang

penyimpan

beras,

mesin

pengering, lantai jemur dan Rice Mill Unit (RMU) 

Memperbanyak

penanaman

padi

varietas

unggul

yang

menghasilkan beras-beras premium s.

Pembangunan Infrastruktur Irigasi dan Waduk untuk Pertanian dan air minum Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Irigasi dan Waduk dan air minum

Pemberdayaan Petani Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Pemberian Instensif dan Teknologi Pertanian secara integrasi

Revitalisasi Fungsi Lindung Daerah Aliran Sungai Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Revitalisasi fungsi lindung Hutan Rakyat.

Pengembangan Tenaga Kerja Berstandar Asean Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Fasilitasi Sertifikasi Kualitas Tenaga Terampil



Revitaslisasi BLK Berstandar Internasional



Pengiriman Tenagakerja yang mempunyai kompetensi

w. Perwujudan Destinasi Wisata Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Fasilitasii akses international dan Promosi Wisata



Fasilitasi Pembentukan Jejaring Pelaku Usaha Wisata Dalam Negeri dengan Luar Negeri (Whole Seller)

 x.

Pembangunan Infrastruktur Wisata Jawa Bali

Kebijakan Fiskal Terkait Transfer ke Daerah Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk :

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 8 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



Peninjauan kembali kewajiban

sharing daerah terhadap DAK

sebesar 10% dan program lainnya 

Reformulasi anggaran pendidikan 20 % terkait dengan struktur belanja APBD dan koridor pemanfaatan belanja dan fungsi pendidikan

Penyusunan Rencana Strategis Jawa Bali Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Percepatan penyusunan renstra

Implementasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk : 

Mengalihkan / merubah dekonsentrasi dan tata pemerintahan menjadi DAK

3. Kerja Sama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU) Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dalam lingkup Mitra Praja Utama meliputi 10 Provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan MPU adalah mensinergikan sumber daya alam, potensi dan peluang ekonomi, potensi SDM dan Sumber Daya non alami, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah serta berbagai masalah yang dianggap penting sesuai bidang kerjasama. Program dan kegiatan kerjasama MPU, terbagi dalam 4 kelompok, yaitu: a. Ekonomi, mencakup kerjasama bidang peternakan, pertanian, perkebunan, kelautan,

perindustrian kehutanan,

dan

tenaga

perdagangan, kerja,

perikanan

penanaman

dan

modal,

perekonomian, serta koperasi dan UKM. b. Lingkungan perhubungan,

dan

Infrastruktur,

pekerjaan

umum,

mencakup

kerjasama

pertambangan

dan

bidang energi,

pariwisata dan budaya, serta lingkungan hidup.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 9 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

c. Sosial, mencakup kerjasama bidang sosial, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan. d. Pemerintahan, mencakup kerjasama bidang kependudukan dan catatan sipil, ketertiban umum - penegakan perda dan linmas, kominfo, pendidikan dan pelatihan, kesbangpol.

4. Keanggotaan dalam APPSI a. Mendorong rekomendasi pemda terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam perimbangan keuangan, penyelenggaraan Otda dan kebijakan lain mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Berpartisipasi memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah terkait dengan penyelenggaran pemerintahan daerah dan implementasi peraturan perundangan di tingkat daerah.

5. Kerja Sama Luar Negeri a. Program Sister City 1) Memorandum of Understanding dengan 21 kota di seluruh dunia (Bangkok, Seoul, Beijing, Hanoi, New South Wales, Pyongyang, Tokyo, Islamabad, Istanbul, Paris, Berlin, Moskow, Kiev, Rotterdam,

Los

Angeles,

Arkansas,

Maputo,

Jeddah,

Casablanca, Al Qud Assyarief, Budapest) 2) Hubungan kerjasama sister city yang aktif adalah dengan Bangkok, Beijing, Seoul, Tokyo, Berlin, Rotterdam dan Istanbul Berikut ini kegiatan yang termasuk Program Sister City: 

The 2011 Beijing Chinese-Language Learning Workshop for Sister

Cities

Beijing,

China

(Program

Jakarta-Beijing,

dilaksanakan oleh Beijing) 

Beijing Youth Football Tournament di Beijing.



Rencana Penandatanganan “Sister City Exchange Program Jakarta-Beijing 2012-2013” (Program Jakarta-Beijing)

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 10 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



Kunjungan Vice Mayor Beijing, Mr. Hong Feng, ke Jakarta dalam

rangka

tukar

menukar

pengalaman

masalah

manajemen perkotaan 

Asia Junior Sports Exchange Games 2011 di Tokyo (Program Jakarta-Tokyo)



Studi Banding tentang Sistem Pemerintahan Daerah di Berlin, Jerman (Program Jakarta-Berlin).



Jakarta Berlin-Arts Festival 2011 (Program Jakarta-Berlin)



Bangkok Sister City Youth Program (Program JakartaBangkok).



Kunjungan Dewan Transportasi Jakarta (DTKJ) ke Moskow dalam pengkajian transportasi publik (Program JakartaMoskow).



Kunjungan Mayor Rotterdam, Ing. Ahmed Aboutaleb dalam rangka

kerjasama

Jakarta-Rotterdam

Bidang

Water

Management . 

Partisipasi Rotterdam dalam World Delta Summit di Jakarta



Partisipasi Jakarta dalam berbagai pelatihan yaitu Women’s Policy, Culture and Design Policy, Vocational Training For Foreign Cities di Seoul.



Partisipasi Jakarta dalam Hi Seoul Friendship Fair, Seoul.



Fasilitasi Biro KDH dan KLN dalam rangka Jakarta Basketball

Tournament

dan

Jakarta

10K

dengan

mengundang para atlet sister city Jakarta. 

Survey mengenai arus lalu lintas di Jakarta oleh Tim ISBAK , Istanbul.

b. Keanggotan organisasi internasional di tahun 2011: 1) United Cities and Local Government (UCLG). Gubernur DKI Jakarta terpilih sebagai President UCLG Asia Pacific periode 2010-2012 

Mengikuti Executive Bureau Meeting di Kerala, India.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 11 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



Mengikuti Executive Bureau Meeting di Melbourne, Australia.



Menjadi pembicara kunci pada Asia Water Summit 2011 di Jakarta.

2) Metropolis, mengirimkan staf mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas. 3) Asian Network of Major Cities 21 (ANMC21) 

Jakarta menjadi host Conference of ANMC21 Joint Project: Asian Network to Combat Infectious Diseases.



Mengikuti pertemuan tingkat staf dalam bidang crisis management.

4) The Regional Network of Local Authorities for The Management of Human Settlement (CITYNET). c. Kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi Luar Negeri (KDH) 1) Realisasi program kerjasama teknik luar negeri Tahun 2011: a) Program pelatihan/seminar/training internasional: 

Knowledge-Economy

and

City

Competitiveness

(International Center for Land Policy Studies and Training, Taiwan) 

The

Fourth

Rescue

Training

Course

(Tokyo

Fire

Department, Jepang) 

CFCB Workshop E-Learning Training di Jakarta.

b) Kerjasama Antisipasi Climate Change dan Pengelolaan Delta dalam C40 dan CDC: 

Partisipasi dalam C40 Sao Paulo Summit 2011 dalam dua sesi yaitu Steering Committee Summit dan Connecting Delta Cities.



Partisipasi dalam World Delta Summit 2011.

c) Rencana kerjasama (tahap LoI) antara National Fire Fighter Authority of Fiji (NFA Fiji) dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 12 dari 13

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

d) Rencana kerjasama (draft tahap LoI) dengan The AEON Environmental

Foundation

bidang

lingkungan

hidup

(penanaman pohon mangrove) e) MoU Kerjasama Jakarta-United State Environment Protection Agency (US-EPA) di bidang perbaikan kualitas udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta 2) Kerjasama jasa ekonomi luar negeri Kerjasama yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta melalui berbagai kegiatan pameran/promosi dalam bidang pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta investasi tahun 2011, antara lain: ď&#x201A;ˇ

Business Forum di Beijing, Seoul dan New South Wales

ď&#x201A;ˇ

Partisipasi dalam World Economic Forum on East Asia (WEFEA) 2011

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2011 Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanakan adalah Pemanfaatan Asset yang dilakukan dengan metode sewa asset daerah dan kerjasama asset daerah. Sewa asset daerah yang direncanakan Pemprov memperoleh pendapatan Rp 1.050.000.000 hanya terealisir Rp. 81.000.000 atau 7,71 %. Sedangkan kerjasama asset daerah terealisasikan sebesar Rp 2.856.990.403 atau 41,99% dari rencana semula sebesar Rp 6.804.000.000. Dengan demikian, kerjasama pemanfaatan asset secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp. 2.937.990.403 atau 37,41% dari rencana sebesar Rp 7.854.000.000 (Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta sebelum Review Inspektorat per 22 Maret Tahun 2012).

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

BAB VI, hal 13 dari 13

BAB VII PENUTUP

BAB VII PENUTUP Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 yang merupakan tahun ke-4 dari

pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012,

yang dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Tahun 2011 ini menggambarkan indikasi bahwa hasil-hasil pembangunan di

Provinsi

DKI

Jakarta

telah

memberikan

manfaat

bagi

peningkatan

kesejahteraan masyarakat Jakarta. Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2011 patut disyukuri, mengingat capaian program yang telah diraih, merupakan hasil kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen moral yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah dan masyarakat yang dapat dijadikan tonggak yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, dalam rangka mempersiapkan Provinsi DKI Jakarta untuk dapat berkembang secara berkelanjutan menuju pada Pemerintah Daerah yang berbasis pada kekuatan sektor Jasa yang katalistik dan berdaya saing global. Disadari bahwa dalam capaian keberhasilan masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif dari DPRD dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Akhirnya, marilah kita tingkatkan sinergitas yang telah terjalin selama ini untuk mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu membangun Jakarta menjadi kota yang aman, nyaman, dan sejahtera untuk semua. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

BAB VII, hal 1 dari 1