Sambungan 7
RADAR SULBAR
Rabu, 26 September 2012
Pasal Lemahkan KPK Pasti Dibatalkan MK JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan wacana melemahan Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) dengan memboncengi revisi Undang-Undang KPK harus dihindari. Semua pihak, kata Lukman tengah diuji komitmennya untuk memerangi korupsi dan satu-satunya harapan mempertahankan eksistensi KPK ada di tangan DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Revisi UU KPK mestinya diarahkan untuk penguatan KPK. Jangan malah membonsai KPK yang masih sangat diperlukan memberantas korupsi di Indonesia,” kata Lukman Hakim Saifuddin, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 25 September. Diingatkan Lukman, untuk membonsai kewenangan yang kini dimiliki KPK melalui revisi UU KPK diperlukan tiga langkah. “Pertama, apakah semua fraksi akan sepakat untuk mengerdilkan KPK? Saya berharap hal itu tidak terjadi,” ujarnya. Kedua, andai fraksi DPR sepakat dengan hal itu, apakah pemerintah juga punya kehendak melumpuhkan KPK itu? “Saya tidak yakin Presiden SBY setuju dengan itu karena telah berjanji berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi,” tutur Lukman. “Langkah ketiga, kemungkinan MK akan membatalkan hasil revisi UU tersebut karena menyurutkan upaya memerangi korupsi dalam penegakan hukum dan keadilan?” harapnya. Sebelumnya mengapung sejumlah klausul yang dikuawatirkan melemahkan KPK antara lain penyadapan harus dengan izin Ketua Pengadilan (PN). Penuntutan diserahkan ke Kejagung, dan akan adanya wewenang KPK mengeluarkan SP3. (jpnn)
2013, Dana Transfer Daerah Rp 435 T LANJUTAN HALAMAN 1
Dia mengatakan, Jakarta masih menganggap semua daerah sama. Padahal daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Latuconsina menganggap ini yang masih menjadi kendala di pusat. Sehingga ada sebagian daerah yang mestinya memiliki dana transfer daerah besar, dapatnya kecil. Begitu sebaliknya. Anna mengatakan pempus harusnya mengetahui kalau ukuran keberhasilan suatu negara ada di daerah. Ekonomi negara bukan diukur di pusat, tapi seluruh wilayah, dan itu adalah daerah. Tanpa daerah negara tak terbentuk. Sementara banyak daerah hingga saat ini masih terbelakang di saat bangsa ini telah berumur melewati kedewasaan. Contoh bahwa daerah masih banyak tertinggal adalah ketimpangan antar daerah masih nampak nyata. Di sisi lain, APBN habis untuk gaji pegawai. Belanja pegawa harus dikurangi. Bukankah presiden SBY telah mendorong penghematan anggaran. Lantas penghematan itu untuk apa? Mestinya untuk kesejahteraan rakyat, dengan cara meningkatkan porsi dana transfer daerah dari APBN. Bukan sebaliknya, APBN terus mengalami peningkatakan tapi dana transfer daerah stagnan, bahkan justru mengalami penurunan. Menurut Latuconsina, DPD RI selalu menyuarakan dana transfer daerah ini, supaya pempus bisa lebih giat lagi memperhatikan daerah. “Kami berharap pemerintah dan DPR RI bisa bekerjasama dalam melihat kebutuhan daerah, sehingga bisa meningkatkan dana transfer daerah. Karena tidak adil juga, APBN naik, tapi dana transfer daerah gak naik, melainkan sedikit,” katanya. (fmc)
Bandara Sultan Hasanuddin Siap Buka 24 Jam
JAKARTA — Membludaknya penumpang melalui angkutan jalur udara, membuat Kementerian Perhubungan, bermaksud membuka pelayanan bandara selama 24 jam nonstop. Demikian disampaikan
Salam Desiki, seorang tukang kayu. Apalagi, stroke tersebut telah menjangkitinya dalam tempo yang terbilang lama, yakni 10 tahun. Dalam tuturannya, pria berusia 55 tahun ini menceritakan bagaimana kondisinya membaik dalam jangka waktu yang relatif singkat setelah mengkonsumsi Gentong Mas selama 1 bulan. “Karena tekanan darah tinggi, saya menderita stroke. Saya jadi tidak dapat berjalan, lidah pun jadi kaku. Untunglah sekarang saya sudah punya solusi yang tepat untuk mengatasi keluhan saya,” terang pria yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan tersebut, “Setelah minum Gentong Mas secara rutin, kini tekanan darah saya sudah normal, saya pun sudah mulai bisa berjalan lagi.” Ungkap ayah 8 anak tersebut menceritakan rahasia sehatnya. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih saat membuka pertemuan regional Badan Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara mengungkapkan,
penyebab kematian tertinggi di Indonesia untuk kategori penyakit tidak menular (PTM) adalah stroke dengan persentasi sebesar 15,4 persen. Sebenarnya, stroke dapat dicegah, salah satunya adalah dengan terapi Gentong Mas. Dengan Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) sebagai bahan utama, minuman herbal Gentong Mas terbukti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, salah satunya adalah untuk menormalisir tekanan darah. Setelah merasakan manfaatnya, kini ia tak segan-segan membagi pengalaman baiknya tersebut dengan orang lain, “Mudah-mudahan pengalaman saya yang mendapat kesehatan dengan cara yang alami ini dapat bermanfaat bagi orang lain.” Harap Salam Desiki. Meracik suatu ramuan memerlukan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan tinggi. Tidak semua komposisi yang sama jika dicampur akan menghasilkan manfaat yang sama. Kualitas bahan baku, perbandingan komposisi dari masing-masing komponen serta pengolahan yang benar akan menentukan hasil kualitas manfaatnya. Habbatussauda dalam Gentong Mas bermanfaat untuk memelihara pembuluh darah dari endapan lemak dan pengapuran. Sementara Kayu Manis yang juga dikandung dalam Gentong Mas berfungsi sebagai penormal tekanan darah. Dibandingkan dengan Gula Tebu,
Kemenhub sendiri sebut Mangindaan, telah menyiapkan lima bandara di Indonesia untuk buka 24 jam. Bandara-bandara tersebut, selama ini dikenal sangat padat oleh penumpang yang ingin menggunakan
jasa angkutan udara. Kelima bandara itu, masingmasing, Bandara Sultan Hasanuddin di Mandai Sulawesi Selatan, Bandara SoekarnoHatta di Cengkareng, Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo,
Aset Lokal Kunci Keberlanjutan Pembangunan LANJUTAN HALAMAN 1
Secara umum, forum ini menyepakati bahwa aset lokal adalah kunci utama keberlanjutan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Beberapa hasil lainnya dari tahapan-tahapan tersebut adalah; sumberdaya alam Indonesia harus dijaga agar manusianya bisa hidup sejahtera, advokasi anggaran pembangunan harus dilakukan berbasis data, pelayanan kesehatan ibu dan anak harus dilakukan dengan
dasar kasih dan semangat, kesejahteraan masyarakat bertumpu pada kekuatan lokal, pemuda keren adalah yang peduli Indonesia, serta melalui pendidikan formal dan informal, anak-anak Indonesia memiliki karakter Indonesia. Pasca diskusi kelompok yang mengkontribusikan hasil-hasil dari Festival Forum Kawasan Timur Indonesia, Fary Francis, Anggota DPR RI memberikan sambutan kun-
ci dengan topik ‘Rebranding Kawasan Timur Indonesia’. “Kita tentu tidak ingin merasa bersalah pada anakanak cucu kita dengan mewariskan kemiskinan yang semakin berat kepada mereka. Apalagi, pada dasarnya kita ini adalah bangsa dengan manusia-manusia yang tangguh. Karena itu, harus ada perubahan di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Fary Francis, dalam rilisnya kepada Radar Sulbar, Selasa, 25
September. Pasca pelaksanaan Festival Forum KTI, Yayasan BaKTI selaku sekretariat Forum KTI akan mendorong adopsi dan replikasi Praktik-Praktik Cerdas oleh daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan yang sama. “Kami percaya, belajar dari keberhasilan adalah lebih efektif daripada memulai program pembangunan dari nol”, pungkas Caroline Tupamahu, Direktur Eksekutif Ya-
yasan BaKTI. Selain Panggung Inspirasi, dalam dua hari ini juga akan berlangsung pameran pembangunan yang bertajuk Galeri Informasi. Galeri Informasi akan diadakan di Ruang Silae, Swiss-Belhotel. Dalam Galeri Informasi ini diikuti oleh setidaknya 20 institusi dari Pemerintah, Mitra Pembangunan Internasional, dan Organisasi Non Pemerintah. Galeri Informasi ini terbuka untuk umum dan gratis. (**)
Boy masih ada enam penyidik yang belum melaporkan diri hingga saat ini. Masa tugas para penyidik kebanyakan berakhir pada 12 September lalu. “Ya kita tunggu lah. Mungkin ada tugas-tugas yang sedang berjalan ya,” sambungnya. Saat ini, Mabes Polri mempertimbangkan untuk memberi tugas baru pada penyidik yang telah dikembalikan.
Mereka bisa ditempatkan kembali di Bareskrim dan tugas di kewilayahan. “Tentu nanti ada surat tugas baru lagi. Akan dipertimbangkan apakah akan ditempatkan pada satuan tugas penyidik bareksrim atau kewilayahan, tentu nanti jadi pertimbangan sendiri dari bidang sumber daya manusia Polri,” papar Boy. (rul)
KPK Jangan Berharap Banyak ke Polri LANJUTAN HALAMAN 1
gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 25 September. Olehnya, KPK sebagai lembaga independen diimbau tetap fokus pada kasus yang tengah bergulir saat ini. “Tidak merengek-rengek penyidiknya diambil. Lembaga independen tidak haruslah begitu,” imbuhnya. Andi Irman yang hadir di MK sebagai saksi ahli atas pengujian sebuah UU, menambahkan, mestinya, sejak awal KPK mempersiapkan penyidik yang betul-betul independen. “Itulah pentingnya tenaga perbantuan disiapkan. Dan, kenapa tidak sejak periode pertama KPK ini direncanakan,” terangnya. Sementara itu Markas Be-
KINI IA DAPAT BERJALAN KEMBALI SETELAH 10 TAHUN MENDERITA STROKE HIDUP dengan kondisi stroke memang bukan hal yang mudah. Itulah yang pernah dirasakan oleh
Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, Selasa, 25 September. Mangindaan berharap, pembukaan pelayanan bandara selama 24 jam nonstop, akan mengurangi kepadatan penumpang.
Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Kelimanya sebut Mangindaan, akan menjadi pilot project untuk bandara-bandara lainnya di tanah air. Hanya saja, Kemenhub sebut Mangindaan, belum mengetahui kapan jadwal pastinya pemberlakuan jadwal 24 jam itu. Saat ini sebut dia, pihaknya sementara menyiapkan segala sesuatunya. Kendala utama pemberlakuan sistem pelayanan 24 jam ini kata Mangindaan adalah personalianya, termasuk pelayanan pegawai dan maskapai. “Jadi, sementara lima bandara utama itu yang akan dijadikan proyek percontohan. Teknisnya masih dibahas, dan secepatnya akan diketahui bagaimana ke depan,” katanya. Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sendiri, pergerakan penumpang transportasi udara diprediksi akan mengalami peningkatan 10 persen pada 2012 ini. Berdasarkan data PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, prediksi tersebut diasumsikan berdasarkan kondisi pergerakan penumpang yang rata-rata mengalami peningkatan 10 hingga 11 persen per tahun. (fmc)
Gula Aren mempunyai lebih banyak kandungan makro dan mikronutrien. Selain rasanya manis dan lezat, Gula Aren juga bermanfaat menurunkan penyerapan lemak. Untuk hasil maksimal, terapkan pola hidup sehat seperti menjalani diet rendah garam, kolesterol, dan lemak jenuh, stop konsumsi makanan dan minuman beralkohol, hindari stress, olahraga teratur, dll. Manfaat yang hebat bagi kesehatan dan rasa yang lezat membuat semakin banyak masyarakat mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com. Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Sulbar/Mamuju : 085 242 056 818 Apotik Marannu, Apotik Sinar Wajo, Apotik Mawar, Apotik Mentari, Apotik Sumberkasih, Apotik Iftikar, Apotik Mulia Farma, Toko Obat Pondok Herbal Polman : Apotik Lestari, Apotik Ilham Putra Wonomulyo : Apotik Marannu 1, Apotik Makmur Farma Majene : Apotik Fadilah, Apotik Rustia Syafta Farma Depkes: P-RT:812.3205.01.114 www.gentongmas.com
sar Polri menyatakan saat ini sudah 14 penyidik Polri di KPK yang telah melaporkan secara resmi kembali di institusi Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Humas Polri, Jakarta Selatan, kemarin. 14 penyidik ini, kata Boy, sudah siap kembali bek-
erja di lingkungan Mabes Polri. “Sudah 14 yang informasinya sudah melaporkan diri ke Mabes Polri. Yang masa tugasnya sudah berakhir, lewat batas terakhir. Sekarang sedang dipersiapkan penggantinya,” kata Boy. Mabes Polri melakukan rotasi pada 20 penyidiknya yang berada di KPK. Kini, menurut
Sulbar Daftarlan Uji Materil UU 28/2009 LANJUTAN HALAMAN 1
Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan yang Terutang Dipungut dari Wilayah Tempat Air Berada’, dan serta Bab III pasal 94 ayat 2 tentang pengaturan bagi hasil pajak air permukaan. Pasal-pasal ini dianggap melanggar hak konstitusional pemohon untuk menarik dan mendapatkan sumber pendapatan atas potensi alam yang dimiliki oleh pemohon. Potensi alam tersebut adalah pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa, Sulbar. DAS Mamasa memberi kontribusi besar menggerakkan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulsel. Hanya saja, pemanfaatan DAS Mamasa tidak dibarengi dengan bagi hasil pajak air permukaan PLTA Bakaru dari
PLN. Menurut Kadispenda Sulbar, Mujirin M Yamin, bagi hasil tersebut terkendala UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU ini dinilai merugikan Pemprov Sulbar. “UU ini hanya mementingkan dimana air itu dikelola, tidak mempertimbangkan sumbernya. Padahal kita sumbang 80 persen debit air,” jelas Mujirin di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 25 September. Hulu DAS Mamasa berada di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Sedang hilir DAS ini berada di Desa Messawa dan Desa Rippung, Kecamatan Messawa juga di Kabupaten Mamasa. Sebelum Sulbar berpisah dari Sulsel, kata Mujirin, Mamasa pernah mendapat bagi
hasil antar kabupaten. Ini sebelum UU 28/2009 diberlakukan. UU ini merupakan hasil revisi dari UU 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mestinya, kata dia, UU 28/2009 tetap memfasilitasi Sulbar agar memperoleh bagi hasil pajak dari PLN. Apalagi, perhatian Pemprov Sulbar terhadap DAS Mamasa cukup besar. Utamanya, dalam bentuk pemeliharaan ekosistem DAS melalui penghijauan. Sebelum mengajukan gugatan, tambah Mujirin, pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan Pemprov Sulsel maupun pihak PLN Sulselbarata. Bahkan hingga ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, tetap menemui jalan buntu, karena terbatasi oleh UU 28/2009. Menurutnya, Mendagri
tidak dapat memfasilitasi kecuali ada perubahan dalam regulasi tersebut. “Negara harus adil. Kami dari Pemprov Sulbar ingin undangundang ini adil karena sumber air berasal dari wilayah kita. Bagaimanapun juga kita tetap pelihara itu DAS,” imbuhnya. Ia menambahkan, sejak tidak mendapat bagi hasil pajak dari pihak PLN, Sulbar menelan kerugian mencapai Rp5 miliar tiap tahunnya. Berdasarkan data Dispenda, terakhir kali Mamasa mendapat bagi hasil pemanfaatan DAS, pada tahun 2006 lalu. “Kita berharap MK dapat melihat secara jernih. Bisa memberikan solusi yang terbaik,” pungkas Mujirin yang didampingi Kuasa hukumnya, Muhammad Hatta Kainang. (**)
Pembahasan Perda Kelembagaan Belum Final LANJUTAN HALAMAN 1
Sulbar lainnya, Jumiati Mahmud. Ia mengungkapkan, dalam rapat Pansus Kelembagaan di DPRD Sulbar juga disepakati bahwa jumlah dinas tidak boleh lebih dari 12 dan LTD hanya delapan. Namun demikian pihak eksekutif tetap ingin mempertahankan jumlah dinas dan LTD yang ada saat ini. “Makanya pembahasan kelembagaan belum bisa final.
Karena kami tidak mau kalau susunan organisasi perangkat daerah tidak sesuai petunjuk PP 41,” papar Jumiati. Pertahankan Badan Pemberdayaan Perempuan Tapi pendapat sedikit berbeda disampaikan Anggota DPRD Sulbar Hastuti Indriani. Menurutnya, meski PP
41/2007 mengatur bahwa jumlah dinas maksimal 12 dan delapan LTD untuk provinsi dengan skoring di bawah 40, namun Badan Pemberdayaan Perempuan harus tetap dipertahankan di Sulbar. Alasannya, di provinsi ini masih sangat banyak masalah-masalah perempuan yang belum tuntas. Terutama dalam hal pemberdayaan dalam urusan pembangunan,
pendidikan, sosial, dan politik. Itu sebabnya, Badan Pemberdayaan Perempuan tidak boleh dilebur ke dalam dinas atau LTD lain. “Permintaan saya hanya itu. Karena masalah-masalah perempuan harus terus menjadi prioritas. Nah kalau lembaganya tidak berdiri sendiri, bagaimana itu mau diurusi secara proporsional,” pinta Hastuti. (ham)