Radar Sulbar

Radar Sulbar Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

JUMAT, 3 FEBRUARI 2012

Di Balik Cebolnya Patung Sultan Hasanuddin (2-Selesai)

Semua Bahan Baku Diimpor dari Jerman Memang butuh banyak biaya untuk membuat patung. Proses pembuatan dilakukan di galerinya, kemudian patung dipisahpisahkan, lalu dikirim melalui kontainer.

AWALNYA, I Nyoman Nuarta mengaku enggan menerima tawaran untuk membuat patung Sultan Hasanuddin, karena melihat anggarannya yang minim.

Baca HAL 7

www.radar-sulbar.com Tercepat dalam Menyajikan Berita

TERBIT 16 HALAMAN Rp 3.000

Minta Bantuan

MA

OLEH: Aswad Syam Bandung

Baca Hal 15 Infotainment

Bayi Pasha Ungu Mulai Responsif

Kejari Polewali Bakal Dilapor ke Komisi Kejaksaan

Calon Sekprov

Tiga Kandidat Merasa Sukses

REPORTER: CHAERUL M-AMRI M EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN

JAKARTA -- Tiga kandidat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar menjalani fit and proper tes, Rabu malam 1 Februari.

Agussalim Tamadjoe, Sarjan Lakki serta Ismail Zainuddin mengaku telah mengikuti tes tersebut dengan baik.

Fit and proper tes atau uji kelayakan ini berlangsung tertutup. Agussalim mengawali seleksi pukul 20.00 Wib. Dua kandidat lain, tampak akrab bercerita di ruang tunggu. Agussalim menjalani uji kelayakan selama satu jam. Ia keluar ruangan pukul 21.00 Wib. "Kumlaud," canda Kepala Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) Sulbar ini keluar dengan wajah sumringah sambil menuju ruang tunggu.

Hanya saja ia tidak dapat dimintai keterangan lebih jauh karena harus mengejar pesawat untuk meninggalkan Jakarta.

"Saya kejar pesawat jam sepuluh," ucap Agussalim. Dalam pelaksanaannya, tiga kandidat, menjalani seleksi secara bergiliran oleh tim Kemendagri yang beranggotakan enam orang.

JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai mempelajari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) nomor 186 PK/PID.SUS/2011 tertanggal 18 Januari 2012.

Putusan inilah yang membebaskan 24 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009 termasuk mantan Bupati Ma-

masa Obednego Depparinding.

Salah satu langkah yang akan diambil Mendagri adalah meminta keterangan MA terkait putusan bebas Obednego.

"Menteri berhati-hati," jelas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek di Jakarta, Kamis 2 Februari.

Baca HAL 7

Obed: Saya Bukan Buron

PATUNG SULTAN HASAN UDDIN. I NYOMAN NUART ASWAD/FMC A, memperhatikan salah membersihkan replika pat seorang karyawannya, ten ung Sultan Hasanuddin, di gah galerinya, Selasa, 31 Jan uari.

Baca HAL 7

MAMUJU -- Obednego Depparinding, mendeadline Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Gamawan Fauzi selama sebulan dalam menyikapi amar putusan Mahkamah Agung Obednego (MA) tentang putusan Peninjauan Kembali (PK) no- tabat. mor 186 PK/PID.SUS/2011.

Hal tersebut sesuai dengan perintah dalam amar putusan yang menyatakan selambatlambatnya dalam 30 hari setelah keputusan itu keluar, harus mengembalikan harkat, kedudukan dan marBaca HAL 7

Kaco & Puccecang Mana Ada Raja Beli Cendol..!

SUATU siang, Kaco jalanjalan ke Pasar Sentral Mamuju.

Karena sudah kehausan, ia hendak membeli cendol. "Bos, saya mau minum cendol. Berapa harganya?" tanya Kaco. Sayangnya, Puccecang, si penjual cendol tidak menghiraukan Kaco. Puccecang malah asyik nge-BBM (BlackBerry Messenger). "Hei, saya mau beli. Kamu dengar tidak. Kamu harus layani saya, karena pembeli adalah raja," omel Kaco.

Tak tahan mendengar ocehan Kaco, Puccecang pun bereaksi. "Kamu ini ada-ada aja.

Mana ada raja beli cendol," jawab Puccecang. (**)

RADAR/MUHAMMAD ALI AKBAR

Radar Sulbar Paling Berpengaruh

Unik

Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, memberi masukan pada Bupati Mamuju Suhardi Duka dalam dialog awal tahun di Aula Hotel Grand Mutiara Mamuju, Kamis 2 Februari 2012.

MAMUJU -- Dari 22 media cetak harian di bawah naungan PT Media Fajar Group, Radar Sulbar menempati urutan pertama dalam penilaian sebagai perusahaan berkinerja terbaik pada evaluasi akhir tahun 2011.

Hasil penilaian ini mendapat pengakuan dari Bupati Mamuju, Suhardi Duka (SDK) yang menyatakan Radar Sulbar merupakan koran paling berpengaruh di Sulbar.

Baca HAL 7

Catatan Ekspedisi Save Our Kalumpang Radar Sulbar (10)

Kalumpang, Pembuktian Kita Memiliki Harga Diri Pikir kita, yang mengatasnamakan orang modern, mau-maunya kakek-nenek kita dengan hanya menggunakan rakit paling sederhana menyusuri sungai yang banyak buaya, melalui hutan belant-

OLEH: Muh. Ridwan Alimuddin

NET

KUCING BERMUKA DUA PASANGAN suami-istri Nash Hand dan Amanda Forsythe asal Florida AS kaget bukan main saat melihat kucing peliharaan mereka, Nene, melahirkan seekor anak kucing bermuka dua. w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

Menyusuri Sungai Karama sejauh 90 km bukan hanya perjalanan fisik bersama katinting, tapi juga perjalanan imajinasi kembali ke 4.000 tahun lalu. Membayangkan saat nenek moyang kita, nenek moyang orang Indonesia, bertaruh nyawa melawan arus keras ke hulu Sungai Karama.

RADAR/RIDWAN ALIMUDDIN

ara nan perawan. Perjalanan berbahaya itu memang penuh marabahaya.

Tapi itulah salah satu langkah atau mata

MENYIMPAN MISTERI. Hutan Kalumpang dengan latar belakang Bukit Pakan masih menyimpan misteri peradaban awal Austronesia.

Baca HAL 7

redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBAG

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

Mamuju Pasaran Empuk HP China

RADAR/ M SOLIHIN

BERJUALAN. Pedagang sayuran serta tahu dan tempe di Pasar Regional Mamuju sedang menunggu pembeli.

Warga Beralih ke Lauk Nabati REPORTER: M SOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Kenaikan harga ikan akibat cuaca buruk di Mamuju beberapa hari terakhir, sangat berpengaruh terhadap permintaan lauk nabati seperti tempe, tahu, dan telur. Hal ini membuat harga lauk nabati tersebut juga cenderung mengalami kenaikan harga.

Rata-rata untuk lauk jenis nabati mengalami kenaikan hingga Rp 500.

Tempe misalnya, yang semula hanya dijual dengan harga Rp 2 ribu per bungkus menjadi sekira Rp 2.500 per bungkus, sedangkan untuk lauk jenis tahu semula dijual hanya Rp 1.500 menjadi Rp 1.600 per potong.

Salah satu penjual lauk jenis nabati di Pasar Regional Mamuju, Sa'diyah, mengungkapkan keniakan dipengaruhi oleh jumlah permintaan terhadap lauk jenis nabati semakin meningkat. Tingginya permintaan membuat dirinya tidak jarang kehabisan persediaan.

"Rata-rata saya menjual tempe hingga 30 bungkus per hari. Sebelum harga ikan naik, jumlah tersebut terkadang tidak habis. Namun sejak harga ikan naik beberapa hari terakhir, tempe yang saya jual sering kehabisan," ungkapnya.

Hal serupa juga diungkapkan pedagang lain, Armi. Ia mengaku akibat kondisi tersebut omset yang didapatkan dari hasil penjualan mengalami

peningkatan. "Rata-rata omset dari hasil penjualan tahu dan tempe hanya Rp 30 ribu per hari. Beberapa hari terakhir omset tersebut mengalami kenaikan hingga Rp 50 ribu per hari," ungkapnya. Terpisah, Rosmati, salah seorang warga mengaku lebih memilih lauk nabati sejak harga ikan mengalami kenaikan. Menurutnya pilihan tersebut agar menekan biaya pengeluaran setiap hari untuk kebutuhan keluarga.

"Kalau beli ikan dengan uang Rp 20 ribu, tidak cukup dikonsumsi keluarga dalam sehari. Sedangkan lauk tempe dan tahu dengan uang yang sama dapat memenuhi kebutuhan," ungkapnya.

Beberapa hari sebelumnya harga

ikan sempat kembali normal yakni sekira Rp 1. 500 per ekor untuk ikan jenis Cakalang dengan ukuran sekira 20 sentimeter. Namun dengan terjadinya kelangkaan maka harga ikan melonjak hingga Rp 3 ribu per ekor untuk ukuran yang sama.

Salah seorang penjual ikan di Pasar Regional Mamuju, Andi Arif, mengungkapkan jumlah ikan yang didapatkan mengalami penurunan cukup drastis sehingga pasokan ikan ke pasar pun jauh di bawah kebutuhan sehari-hari warga di daerah ini.

"Biasanya ikan yang kami terima dari hasil tangkapan nelayan sekira 300 ekor per hari. Tapi sejak kemarin, ikan yang kami terima hanya 100 ekor per hari," ungkapnya. (*)

Peningkatan Nasabah Kredit Plus Capai 80 Persen MAMUJU -- Sejak dibuka enam bulan lalu, Kantor Cabang Kredit Plus Mamuju terus mengalami peningkatan nasabah. Angka peningkatan tersebut telah mencapai 80 persen dari beberapa bulan sebelumnya.

Saat ini jumlah dana yang masih berputar di masyarakat mencapai Rp 900 juta, dengan rata-rata pertambahan debitur mencapai 300 orang per bulan. Kepala Operasional Kredit Plus Cabang Mamuju, Rendi Mefriansyah, saat ditemui mengungkapkan

perkembangan usaha tersebut sangat besar jika dibandingkan di beberapa daerah lain.

Menurutnya, kondisi itu disebabkan banyak masyarakat Mamuju yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan permodalan usaha maupun memenuhi segala kebutuhan keluarga.

"Pembukaan kantor cabang Mamuju hampir bersamaan dengan pembukaan kantor cabang Kredit Plus di daerah Ternate. Namun dari hasil data

perkembangannya kami masih terbilang besar daripada daerah tersebut," ungkapnya, Kamis 2 Januari.

Dari semua program yang ditawarkan oleh Kredit Plus, pinjaman dana tunai banyak diminati masyarakat.

Bahkan debitur penjaman dana tunai mencapai 50 persen dari total dibitur per bulan.

"Jika rata-rata pertambahan debitur mencapai 300 orang per bulan.

Maka jumlah debitur yang tergabung dalam program pinjaman dana tunai

mencapai 150 orang," imbuh Rendi.

Untuk lebih memberikan rasa nyaman bagi debitur, Kredit Plus memberikan tawaran program Down Payment (DP) Rp 0. Program tersebut berlaku untuk semua kredit barang elektronik kecuali jenis Handphone (HP).

"Program ini kami tawarkan sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan sejumlah barang elektronik namun belum memiliki dana tunai," tutupnya. (mg6/dir)

MAMUJU -- Semakin banyak jumlah warga Mamuju memberikan dampak terhadap perkembangan penjualan handphone (HP) buatan negara China. Harga yang ekonomis memberikan nilai keuntungan yang cukup besar terhadap hasil penjualan.

Pemilik Toko Jho Celuler Mamuju, Riko, saat ditemui di tempat usahanya mengungkapkan prospek penjulan ponsel buatan China memiliki potensi lebih besar jika dibandingkan beberapa produk yang sudah populer seperti Nokia dari negara Firlandia. Rata-rata hasil penjualan ponsel China 30 persen lebih tinggi dari produk lainnya.

"Penyebab dasar peningkatan penjualan HP China adalah dari harganya yang relatif murah jika dibanding produk dari negara lain. Selain itu, fitur yang bervariasi serta memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dari produk lain juga memberikan pengaruh sangat besar," ungkapnya.

Rata-rata hasil penjualan HP dari China mencapai 50 unit dalam sebulan. Sedangkan untuk produk dari negara lain hanya berkisar 40 unit per bulan. Jho Celluler tidak jarang mengalami kekosongan stok akibat jumlah permintaan yang cukup tinggi. Melihat besarnya prospek tersebut, Riko mengaku hasil penjualan ponsel China akan mengalami peningkatan signifikan.

Hal serupa diungkapkan pemilik toko HP Aneka Handphone Mamuju, Wendy Williems. Ia mengaku prospek perkembangan ponsel China di Mamuju ditaksir akan mengalami kenaikan hingga 40 persen per bulan. (mg6/dir)

Dutro 130 HD 6,8 Kuasai Pasaran MAMUJU -- Penjualan mobil truk produk Hino satu bulan terakhir mengalami peningkatan signifikan. Di antara semua varian yang ditawarkan, truk jenis Dutro 130 HD 6,8 paling diminati masyarakat di Mamuju.

Hasil penjualan produk Hino dari semua varian yang ditawarkan mencapai 13 unit per Januari lalu, padahal beberapa bulan sebelumnya rata-rata hasil penjualan hanya sekira 9 unit per bulan. Dari jumlah total penjualan per Januari, jenis Dutro 130 HD 6,8 yang laku di pasaran mencapai 10 unit.

Berarti penjualan Dutro 130 HD 6,8 bulan ini 80 persen lebih besar dari penjualan varian lain. Angka tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan hasil penjualan hingga 40 persen per bulan.

"Kami optimis penjualan produk unggulan kami akan mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan dari kualitas produk yang memang cocok bagi usahawan," ungkap Kepala PT Kumala Motor Sejahtera cabang Mamuju, Rahmat Jaya.

Selain itu, lanjutnya, varian lain yang juga diminati masyarakat adalah mobil truk jenis Dutro 130 MDL, menyusul Dutro 110 SDL. Semua varian tersebut diminati akibat keunggulan produknya serta cocok untuk semua jenis usaha.

"Meskipun demikian, varian lain juga masih ada peminatnya," imbuh Rahmat. Ia mengaku, untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan pihaknya menawarkan program down payment (DP) rendah ditambah proses pembayaran yang juga mudah dilakukan. "Hanya dengan DP Rp 30 juta, pelangan dapat membawa pulang satu unit mobil truk produk kami," tutupnya. (mg6/dir)

Pemerintah Penentu Opsi Harga BBM JAKARTA- Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan pemerintahlah yang menjadi pengambil keputusan terkait opsi kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Dalam hal ini bukan menjadi keputusan DPR. DPR memberikan pertimbangan. Bahwa keputusan ini sepenuhnya adalah keputusan pemerintah," kata Pram, Kamis 2 Januari kepada pers di Jakarta.

INFO SULBAR

Ia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), harus memiliki skenario yang jelas.

"Mana yang menjadi prioritas yang dipilih pemerintah, mana yang katakanlah pemerintah jauh lebih tahu bagaimana ini akan bisa dijalankan," katanya.

"Jangan kemudian melempar seakan-akan DPR, nanti DPR yang memutuskan. Kalau ada apa-apa, DPR

yang bertanggungjawab. Itu tidak fair," kata bekas Sekjen PDI Perjuangan, itu.

Dia mengatakan, PDI Perjuangan belum memberikan opsi. "Pemerintah sendiri saja belum jelas, ngapain kita (beri opsi)," kata Pram.

Kendati demikian, Pram menegaskan PDI Perjuangan belum setuju dengan kenaikan BBM itu. "Kita ingin memberikan alternatif dari apa yang dijadikan pilihan pemerintah.

Tetapi pilihan untuk menentukan alternatif A B C D, itu bukan pilihan dewan, itu pilihan pemerintah," katanya. Nantinya, kata dia, pemerintah memberikan argumentasi dan masukan.

"Nah baru nanti diujung, setelah pemerintah putuskan, katakanlah pemerintah maunya ini, dewan akan memberikan persetujuan atau tidak," ujarnya. (jpnn)

RADAR/ M SOLIHIN

LARIS. Salah satu mobil truk varian Dutro 130 HD 6,8 terparkir di depan dealer resmi Hino cabang Mamuju.

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER/ASRUL

SAMBUTAN. Wakil Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyampaikan sambutan pada acara Diseminasi Provinsii Program PNPM-PISEW di Hotel d’Maleo Mamuju.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN Peningkatan Kualitas Generasi Muda, Keolahragaan dan Pengarusutamaan Gender SASARAN Terciptanya peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan Terciptanya Ketahanan Generasi muda dalam permasalahan social Terwujudnya potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan Tersedianya infrastruktur ruang public pemuda untuk berekspresi Tersedianya sarana dan prasarana keolahragaan

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Pemkab Ambil Alih Sengketa Tapal Batas MAMUJU -- Sengketa tapal batas antara Desa Pasappa dan Desa Bojo Kecamatan Budong-budong beberapa tahun terakhir belum menemukan titik penyelesaian. Hal tersebut disebabkan kedua desa belum mau menerima hasil mediasi yang dilakukan Pemkab Mamuju.

Dengan demikian, sementara waktu sengketa batas wilayah tersebut dijadikan status quo dulu untuk menghindari benturan warga. Wilayah tapal batas yang disengketakan sekira 300 hektar tanah dan panjang tapal batas sekira tiga kilometer.

Menurut Kasubag Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan Pemkab Mamuju, Restu Adi Putra, Pemkab Mamuju telah melakukan mediasi namun kedua belah pihak belum menerima keputusan.

"Mediasi sering dilakukan. Bahkan sudah keputusan bahwa luas 300 hektar itu dibagi dua, 150 untuk Desa Bojo dan 150 hektar untuk Desa Pasappa namun mereka tidak mau menerima," kata Restu kepada Radar Sulbar, saat disambangi di ruang kerjanya, Kamis 2 Februari.

Restu mengaku belum mengetahui secara pasti permasalahan sehingga terjadi sengketa antara kedua desa tersebut.

"Saya kurang tahu apa sebenarnya yang menjadi masalah, tetapi yang saya dengar bahwa warga kedua desa memiliki lahan di luar batas, sehingga desa sebeberang melarang mengelola tanahnya karena di luar dari batas desa," jelasnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antara kedua desa, Pemkab Mamuju mengambil keputusan yaitu kedua belah pihak perlu menjaga stabilitas keamanan. (rp2/dir)

Sedimentasi Tinggi, Drainase Tak Berfungsi

RADAR/ MUHAMMAD ALI AKBAR

HUKUMAN. Kasatpol PP Mamuju, Hamdan Malik (paling kanan), memberikan hukuman kepada petugas Satpol PP yang berjaga pada malam pencurian di Kantor Bupati Mamuju.

Kasatpol PP Terancam Mutasi REP OR TER AWAL UDDIN REPOR ORTER TER:: JJA ALUDDIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Sistem saluran air atau drainase di kota Mamuju masih memprihatinkan karena faktor sedimentasi yang sangat tinggi. Setiap hujan turun, drainase tidak mampu mengalirkan air sehingga menimbulkan banjir.

Selain faktor tersebut, hal ini juga disebabkan karena tumpukan sampah serta rumput yang sudah tumbuh di sepanjang drainase. Ada juga faktor lain yaitu material bangunan yang menumpuk menutupi drainase.

Dengan kondisi itu, jika hujan terjadi air sering meluap dan merendam sejumlah fasilitas seperti jalan, dan bangunan sekolah. Pantauan Radar Sulbar, drainase yang sudah tidak berfungsi seperti di Jalan Diponegoro, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Mangga, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Martadinata dan Jalan Andi Dai. Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Ruang (Disbertarung) Mamuju, Lutfi Muis, mengaku drainase tidak berfungsi karena faktor material.

"Material bangunan masyarakat yang menjadi kendala sehingga air tidak mengalir. Masyarakat sering menimbun material bangunan di saluran drainase," kata Lutfi kepada Radar Sulbar, saat disambangi di ruang kerjanya, Kamis 2 Februari.

Dengan kondisi itu, Lutfi mengatakan akan berupaya mengatasi segala kendala yang menghambat saluran air tersebut.

"Kami sudah mulai melakukan kegiatan, baik pembersihan sampah atau mengatasi penghambat saluran air pada drainase," sebutnya.

Untuk mengantisipasi banyaknya tumpukan sampah, Disbertarung Mamuju melakukan pembagian kelompok dan menempatkan petugas pada lokasi yang dianggap banyak produksi sampah. (rp2/dir)

MAMUJU -- Peristiwa pembobolan di Kantor Bupati Mamuju masih menjadi misteri. Belum ada satu pun pihak yang dicurigai sebagai otak ataupun pelaku di balik kejadian tersebut.

Atas kejadian ini, Bupati Mamuju Suhardi Duka menegaskan bakal memberikan sanksi terhadap kelalaian dalam penjagaan. Namun SDK akan meninjau sejauh mana tingkat kesalahan masing-masing.

Beberapa sanksi yang siap diterapkan diantaranya hukuman disiplin bagi petugas jaga pada malam itu,

serta penghentian kontrak bagi tenaga honor daerah. "Sementara bagi PNS akan ada sanksi seperti pemotongan tunjangan atau penundaan kenaikan pangkat. Sedangkan khusus Kepala Satpol PP Mamuju bisa ditunda promosi jabatan atau mutasi," sebut SDK. Menurutnya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Mamuju yang akan melakukan evaluasi. "Yang jelas saya sangat kecewa dengan kerja Satpol PP karena tidak mampu menjaga keamanan di Kantor Bupati Mamuju," ujar SDK saat dikonfirmasi usai menjadi pembicara dalam sebuah acara dialog pagi kemarin.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Mamuju Hamdan Malik mengaku siap bertanggung jawab atas kejadian tersebut, termasuk jika dirinya dipecat dari jabatan. "Pemecatan adalah hak prerogatif Bupati. Saya siap bertanggung jawab atas kelalaian pada malam kejadian," katanya, saat disambangi di ruang kerjanya, Kamis 2 Januari.

Desakan pemecatan mengalir dari legislator Mamuju karena menilai Kasatpol PP, Hamdan Malik paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Alasannya, penjagaan yang lengah membuat pencuri dapat leluasa menggondol 11 unit laptop dan sejumlah peralatan elek-

tronik lainnya.

Sementara itu, penyidik Polres Mamuju mengaku telah memeriksa 8 anggota Satpol PP yang bertugas malam kejadian. Jumlah saksi diprediksi akan bertambah untuk mengungkap pelaku dan motif pencurian tersebut.

"Kasatpol PP( Hamdan Malik,red) telah kami introgasi, namun keterangannya belum dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan,red).

Sampai saat ini, kami masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga yang piket malam kejadian," kata Kaur bin Ops Reskrim Polres Mamuju, Ipda Jamaluddin, di kantornya. (*)

Disbudpar Tolak Bertanggung Jawab MAMUJU -- Terumbu karang dan biota laut lainnya merupakan potensi wisata yang besar di Mamuju. Namun, kekayaan laut tersebut terancam punah akibat ulah oknum warga melakukan pemboman ikan yang membuat terumbu karang hancur.

Kegiatan tersebut harusnya dapat diantisipasi sehingga wisata laut Mamuju dapat dijual dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menolak bertanggung jawab terhadap penyelamatan itu dan menyerahkan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan (DKP) Mamuju serta Polisi Perairan (Polair).

Kepala Bidang Promosi Disbudpar Mamuju, H Muliyani Kamaruddin, pihaknya hanya melakukan pengembangan dan promosi. "Kami tidak punya wewenang mengantisipasi hal itu, karena tugas kami hanya untuk melakukan promosi dan pengembangan wisata. Kewenangan masalah itu adalah DKP dan Polair," kata Muliyani kepada Radar Sulbar, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 2 Februari.

Ada enam wilayah yang rawan kegiatan pemboman ikan serta pe-

rusakan terumbu karang seperti wilayah pesisir Pulau Karampuang, pesisir Kecamatan Simboro, Tapalang, Kalukku, Topoyo dan Papalang.

Pemboman ikan, kata Muliyani, berdampak pada wisata laut karena kerusakan terumbu karang akan menghilangkan keindahan laut sehingga mengurangi jumlah kunjungan wisatan. "Wisatawan enggan datang ke Mamuju. Orang pergi berwisata untuk mencari keindahan alam," paparnya.

Sementara itu, DKP Mamuju tak mampu melakukan pengawasan se-

cara maksimal karena kekurangan kapal. Selain itu, DKP tidak menemukan kegiatan pemboman ikan karena saat patroli pelaku tidak beraksi.

"Kami sering melakukan pengawasan tetapi kasus seperti itu tidak ada yang kami dapat. Mungkin karena para pelaku sudah tahu kalau kami melakukan patroli jadi mereka tidak beraksi lagi," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi semakin marak terjadinya kasus pemboman ikan dan pencurian karang, DKP Mamuju mengajukan usulan pengadaan sembilan kapal patroli pengawas dan tiga unit pos. (rp2/dir)

600 Berkas PTT Masuk BKN Makassar

RADAR/ HASAN BASRI

GENANGAN. Pengendara kesulitan melintasi genangan air di jalan.

EKSEKUTIF MAMUJU

MAMUJU -- Harapan ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Lingkup Pemprov Sulbar untuk terangkat menjadi CPNS sepertinya bakal terwujud. Sebab, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Wilayah Makassar telah menerima lebih dari 600 berkas PTT Sulbar untuk diproses.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

(BKDD) Sulbar Ansar Nur Hasanuddin kepada Radar Sulbar saat dikonfirmasi menyatakan BKN Pusat telah melakukan pemeriksaan berkas dan mengirimnya ke BKN Regional Makassar untuk proses lebih lanjut dan dibuatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

"Tenaga PTT kita yang masih tersisa sekira 790 orang, dan yang telah diproses di Jakarta sebanyak

600 lebih. Namun demikian, sisanya itu juga tetap diproses BKN Pusat sehingga masih besar harapan jumlah itu terus bertambah," ujar Ansar.

Dikatakannya, penerbitan NIP merupakan kewenangan BKN Regional Makassar namun tetap melalui proses evaluasi lanjutan.

Pemprov Sulbar berharap agar evaluasi tersebut dapat diram-

pungkan segera sehingga dapat dilakukan penyerahan SK PTT pada bulan ini. "Saya sudah menerima sebanyak 114 NIP PTT tapi belum dapat menyerahkannya karena menunggu SK pengangkatan menjadi CPNS dari Gubernur Sulbar.

Rencananya, SK itu akan diterbitkan bersamaan dan diserahkan secara simbolik oleh Gubernur," pungkas Ansar. (dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

RADAR/MUHAMMAD ALI AKBAR

Bupati Mamuju, Suhardi Duka, menjadi pembicara dalam dialog awal tahun di Hotel Grand Mutiara Mamuju, Kamis 2 Februari 2012.

4

Parlementaria

Nelayan Galung Tulu Mengadu ke DPRD Polman

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

Distanak Diminta Tangani Hama REP OR TER AWAL UDDIN REPOR ORTER TER:: JJA ALUDDIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Anggota DPRD Mamuju meminta Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju menangani kasus serangan hama tikus yang meresahkan warga di Kalukku. Distanak Mamuju tidak boleh beralasan kehabisan obat pembasmi hama.

Anggota Komisi II DPRD Mamuju, Hajrul Malik, berharap Distanak dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi gangguan hama di Desa Kalukku. Termasuk mencari solusi memperoleh obat pembasmi hama sehingga petani di wilayah sentra pertanian tersebut tidak mengalami kerugian.

"Kami berharap lembaga tehnis itu (Distanak,red) lebih meningkatkan

kepedulian dalam mengatasi persoalan petani, khususnya hama yang menyerang lahan mereka. Itu harus dicarikan solusi, jika berkenaan dengan anggaran maka harus segera dibicarakan dengan DPRD Mamuju," katanya, Kamis 2 Januari.

Lahan pertanian warga Kalukku yang diserang hama dapat memicu berkurangnya produksi padi di Kalukku. Olehnya, untuk mengantisipasi

RADAR/ MUHAMMAD ALI AKBAR

BERSANDAR. Sebuah perahu nelayan bersandar di Pantai Manakarra Mamuju.

POLEWALI -- Konflik antar warga nelayan pendatang dengan warga Desa Taang, Kecamatan Tapalang, Mamuju, yang terjadi di Dusun Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene tiga tahun lalu akhirnya menyisakan persoalan baru.

Pasalnya sejumlah warga yang diduga keluarga pemicu konflik tiga tahun lalu ditolak kehadirannya di Majene oleh sebagian warga pribumi.

Untuk itu sejumlah perwakilan warga nelayan dari Galung Tulu, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, yang merupakan keluarga terpidana penikaman 3 tahun lalu, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar untuk mengadukan diskriminasi akibat penolakan yang dilakukan terhadap mereka.

"Makanya kami ini mendatangi kantor DPRD Polewali Mandar guna menyampaikan nasib kami yang ditolak mencari nafkah diwilayah Kabupaten Majene," ungkap Burhanuddin mewakili warga nelayan lainnya.

Menurut Burhanuddin, meski kesepakatan dalam perdamaian konflik tiga tahun lalu keluarga terpidana pemicu konflik dilarang kembali bermukim diwilayah Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majenen. Namun kenyataannya dilapangan diluar wilayah Maliaya, pihaknya juga dilarang melakukan aktivitas untuk mata pencaharian mereka.

"Ini yang kami adukan ke DPRD pada kesempatan ini, agar kami bisa tenang mencari nafkah didaerah yang kami inginkan. Sebab selama ini sejumlah oknum polisi juga ikut menekan kami untuk tidak masuk kewilayah Majene mencari nafkah, sehingga sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, sudah ada solusi secepatnya," tutur Burhanuddin.

Menyikapi nasib warga nelayan Galung Tulu, Komisi I DPRD Polewali Mandar melalui akan segera menyampaikan persoalan tersebut ketingkat pimpinan. Sehingga dalam waktu cepat solusi dan resolusi bisa segera ada.

"Jadi meskipun konflik ini terjadi diluar wilayah daerah Polewali Mandar, namun karena warga kita ada didalamnya, maka kita punya kewajiban untuk segera mencarikan mereka solusi," ujar Amiruddin Wakil Ketua Komisi I DPRD Polewali Mandar.

Komisi I DPRD Polman juga akan menemui DPRD Majene untuk membicarakan persoalan itu lebih serius. Dalam rangka menghindari konflik yang bersifat diskriminatif terhadap warga nelayan asal Polewali Mandar.

"Karena persoalan ini ada di daerah lain dan melibatkan warga Polewali Mandar, kami Komisi I akan segera menemui DPRD Majene guna membangun komunikasi dan pembicaraan yang lebih serius terhadap persoalan ini," kunci Amiruddin. (k1/mkb)

PARLEMENTARIA

RADAR/ JAWALUDDIN

PUPUK. Seorang petani sedang memupuk padi di lahan persawahan Kecamatan Kalukku Mamuju.

hal tersebut, Distanak Mamuju harus segera menyalurkan pembasmi hama. Apalagi, Kalukku tahun ini diharapkan jadi pemasok terbesar pada sektor pertanian utamanya padi.

"Jika ada kegiatan yang belum teranggarkan maka, itu dapat dibuatkan izin prinsip untuk merubah anggaran. Setelah itu dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan. Termasuk juga mencari anggaran dari sumber yang lain jika itu sudah dianggap darurat," paparnya.

Distanak Mamuju diminta tidak hanya berdiam diri pasca kehabisan stok pembasmi hama karena berbagai jalan dapat ditempuh, misalnya melakukan koordinasi dengan Distanak Sulbar sehingga pembasmi serangan hama itu dapat dibantu melalu anggaran provinsi.

"Sekarang tinggal kordinasi dari Distanak Mamuju. Selain itu, data lahan yang terancam gagal panen harus jelas sehingga jumlah kebutuhan pembasmi hama dapat diketahui secara rinci," paparnya.

Tahun ini, Distanak memperoleh anggaran sekira Rp 25,7 miliar untuk membiayai program belanja langsung dan tidak langsung. Alokasi anggaran tersebut sudah termasuk untuk pengadaan obat pembasmi hama pertanian. (*)

Fraksi Demokrat: OP Sangat Diperlukan MAMUJU -- Harga beras di sejumlah pasar Mamuju belum mengalami penurunan sehingga masih meresahkan warga. Olehnya, Fraksi Demokrat di DPRD Mamuju mendesak Pemkab Mamuju segera meminta Bulog menggelar OP. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menilai warga butuh OP agar harga kebutuhan pokok utamanya beras tidak melonjak lagi. Kenaikan harga beras harus dapat ditekan pemerintah daerah sehingga tidak menimbulkan dampak di tengah masyarakat

khususnya warga yang memiliki tingkat perekonomian lemah.

"Kami Fraksi Demokrat meminta dengan hotmat agar Pemkab Mamuju segera mendesak bulog untuk melakukan OP. Jangan sampai harga terus naik, sehingga makin mempersulit warga memperoleh beras. Olehnya, OP saat ini kami andang sangat perlu dilakukan," katanya, Kamis 2 Januari.

Beberapa pekan lalu, harga beras masih normal sekira Rp 7.000 per kilogram, namun dua pekan terakhir harganya makin meningkat hingga

mencapai Rp 8.200 per kilogram.

Harga itu diprediksi masih akan melonjak seiring dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) awal April mendatang.

"Kami di Demokrat wajib berpartisipasi dalam sistem pemerintahan termasuk untuk mengawal keresahan yang dirasakan warga. Olehnya, kami meminta agar Pemkab Mamuju secepat mungkin dapat mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok dengan menggelar OP," paparnya.

Syamsuddin menambahkan, OP harus digelar secara merata di sejum-

lah pasar di Mamuju untuk dapat menekan harga beras secara serentak. Jika perlu, hasil OP diharapkan harga beras dapat stabil. Jika tidak maka diminta agar OP digelar secara bertahap sehingga harga beras dapat turun minimal seperti harga sebelum harga melonjak minimal Rp 7.000 per kilogram. "Beras adalah kebutuhan pokok, harganya naik sedikit saja maka dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Olehnya, Pemkab Mamuju dan Bulog harus menyikapi desakan kami secepatnya," pungkasnya. (rp1/dir)

terbanyak dari partai yang sama. Hasil verifikasi menetapkan Nurdin yang berada di nomor urut tiga dan menempati peringkat kedua perolehan suara terbanyak sehingga dinyatakan memenuhi syarat menggantikan Haris yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mamuju.

Kuasa Hukum Nurdin, Nurdin Sulo, mendesak DPRD Mamuju segera bersurat kepada Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh terkait permintaan rekomendasi pelantikan PAW. DPRD Ma-

muju dianggap tidak memiliki hak memperlambat proses PAW karena tenggat waktu yang diatur dalam Undang-undang telah jelas.

"Kami berharap DPRD Mamuju tidak menghalangi PAW dan dapat melaksanakan aturan seperti yang tertuang dalam perundang-undangan.

Olehnya, kami meminta DPRD Mamuju segera menyurat pada Gubernur Sulbar untuk merekomendasikan pelantikan sesuai arahan KPU Mamuju," ucapnya. (rp1/dir)

DPRD Belum Sikapi Surat KPU MAMUJU -- DPRD Mamuju belum menyikapi surat keputusan KPU Mamuju terkait rekomendasi hasil verifikasi Pengganti Antara Waktu (PAW) anggota DPRD Mamuju, Haris. Alasannya, calon pengganti kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih bersengketa di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju.

Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, lembaga tersebut baru akan bersikap jika keputusan PN Mamuju telah ada. Kader pengganti Haris, Nurdin telah dipecat partainya. Namun, Nurdin mengajukan

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

RAPAT. Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Mervie Parasan, memimpin rapat terkait pembangunan jalan provinsi di Polewali Mandar.

gugatan di PN Mamuju sehingga DPDD Mamuju kepetusan resmi dari pengadilan.

"Kami masih menunggu hasil persidangan di PN Mamuju. Jika sudah ada hasilnya, kami akan menindaklanjuti surat KPU Mamuju. Kami belum dapat bersikap sekarang," kata Sugianto kepada Radar Sulbar, Rabu 1 Januari.

Berdasarkan surat Nomor 015/KPUKab.033.433.438/I/2012, KPU Mamuju merekomendasikan hasil verifikasi calon PAW berdasarkan perolehan suara

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

LEGISLATIF MAMUJU

RADAR/ JAWALUDDIN

ASPIRASI. Komisi DPRD Mamuju menerima aspirasi warga terkait protes pembayaran akte kelahiran.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

PKB Dukung Calon Pro Perubahan EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Menghadapi Pemilukada Polewali Mandar sejumlah partai politik sudah melakukan penjajakan calon yang akan diusung.

Begitupula dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Polewali Mandar juga akan melakukan survey calon yang akan didukung nantinya.

Walaupun PKB hanya memiliki satu kursi di DPRD Polewali Mandar tetapi tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan parpol yang memiliki visi sama dalam penentuan calon. Tetapi PKB Polewali Mandar lebih akan mendukung calon pemimpin yang mampu membawa visi perubahan di Polewali Mandar.

Ketua DPC PKB Polewali Mandar, Hasan Bado ketika dihubungi, Kamis 2 Februari menyatakan pihaknya akan mendukung calon yang mempunyai agenda perubahan demi kemajuan Polewali Mandar.

"Sebagai Parpol juga akan melakukan survey kandidat calon yang akan didukung dalam Pemilukada Polewali Mandar. Tetapi PKB lebih condong mendukung calon yang mempunyai visi perubahan demi perbaikan di Bumi Tipalayo," ujar legislator Sulbar ini. Selain itu, kata Hasan Bado, calon yang akan didukung harus lebih mengedepakan dialog gagasan seh-

ingga akan diketahui visi dan misinya jika nantinya terpilih jadi pemimpin di Polewali Mandar.

PKB akan mendukung calon yang mempunyai gagasan dan konsep jelas dalam menata arah pembangun di Polewali Mandar. Selain itu yang paling penting memiliki kemampuan dan wawasan yang tinggi dalam mengatasi berbagai persoalan di Polewali Mandar.

"PKB akan mendukung figur yang memiliki gagasan, konsep dan wawasan yang bagus. Jika terpilih nanti tentunya dapat cepat membuat suatu terobosan perubahan dalam memajukan dan mensejahterakan daerah ini," terang Hasan Bado.

PKB tidak menginginkan calon yang hanya mengedepakan acara kumpul-kumpul lalu dilakukan dialog menolog. Tetapi bagaimana

mengedepankan dialog gagasan sehingga rakyat dapat mengukur sejauh mana kemampuannya nanti dalam memimpin Polewali Mandar.

"Dalam menentukan calon yang akan didukung nantinya melakukan uji kelayakan dengan dialog terbuka terkait visi misinya dengan mengundang akademisi, LSM dan tokoh masyarakat," tandas Hasan Bado. (**)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

SOSIALISASI. Sejumlah figur yang akan maju dalam Pemilukada Polewali Mandar sudah mulai melakukan sosialisasi melalui pemasangan baliho yang dipasang di tempat starategis.

Demokrat Tetap Terbuka Pada Seluruh Kandidat JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Dewan Pembina, Jafar Hafsah menyampaikan partainya sangat terbuka kepada seluruh pihak untuk mengunakan Partai Demokrat dalam Pemilihan Gubernur Sultra nanti.

Yang penting kata Jafar kandidat tersebut mampu menyatakan komitmennya untuk mengusung kepentingan masyarakat di Sultra.

"DPP memberikan rekomendasi dalam pengusungan kandidat tentu dengan berbagai pertimbangan, salah satunya melalui komitmen yang bersangkutan," ujarnya usai menghadiri rapat internal pengurus harian DPP Partai Demokrat di Kan-

tor Partai Demokrat, di Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa 31 Januari sore. Sampai saat ini pihaknya tetap terbuka kepada seluruh kandidat yang ingin mengunakan kendaraan Partai Demokrat. Mengingat Demokrat merupakan yang partai terbuka kepada siapa saja yang ingin mengunakannya baik dari kader democrat ataupun dari luar kader.

Mengenai posisi Ketua DPD I Partai Demokrat Provinsi Sultra, Muh. Endang yang juga diwacanakan bakal maju dalam bursa pemilihan gubernur, Jafar menyambut baik hal tersebut. Apalagi jika masyarakat Sultra memang menghendaki.

Untuk saat ini, disamping

Demokrat belum sama sekali membahas pengusungan kandidat untuk Pilgub Sultra mendatang, maka posisi Ketua DPD I bukan harga mati dapat mengunakan kendaraan Demokrat. Sebab proses politik sangat dinamis, apalagi jika realitas politik berbicara sebaliknya tentu partainya akan mengusung kanddat berdasarkan pertimbangan yang sangat matang, termasuk menerima suara dan masukan dari pengurus Partai Demokrat di daerah.

Menurutnya, suara dari pengurus daerah sangat penting mengingat kader-kader partai di daerah merupakan salah satu ujung tombak pemenangan dari kandidat yang di-

usung. "Selain itu, kita juga akan melihat hasil survei atas posisi seluruh kandidat, ini menjadi penting bagi kita sebagai pertimbangan politik bagi partia dalam memberikan pengusungan,� ujarnya.

Digaris bawahinya, partainya akan membahas secara serius perhelaan Pemilihan Gubernur Sultra setelah adanya hasil survei.

Namun dirinya belum mau menyebutkan apakah pihaknya secara resmi juga akan menurunkan survei internal untuk melihat posisi kandidat yang akan diusung Demokrat nanti, termasuk menyikapi hasil survei terhadap kader demokrat yang akan maju. (fmc)

Pertegas Peran, KAHMI Gelar Musyawarah MAMUJU -- Masa kepemimpinan Syarif Burhanuddin dan Jamil Barambangi di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulbar, sudah berakhir.

Untuk melanjutkan roda organisasi, lembaga ini akan menggelar rapat akbar dan musyawarah daerah (musda) yang direncakan pada 21 Februari di Mamuju.

Ketua panitia pelaksana agenda tersebut, M Rusdi, mengatakan, pertemuan tersebut digelar bukan hanya untuk menjalankan formalitas dalam rubuh KAHMI, namun ada mission secret yang akan dibahas. Mulai dari penyetu-

an semua alumni HMI Polemaju dan alumni HMI yang dari kotakota lain yang sekarang berdomisili di Sulbar.

Tujuannya, peran alumi HMI di linkup birokrasi, panggung politik, duania akademisi, hingga pada ranah sosial dapat terkonsolidasikan dengan baik.

Sehingga antara alumni HMI yang satu dengan lainnya, dapat mempertegas peran-peran yang mereka lakoni di arena pengabdian masing-masing.

"Pemahaman sebagai insan akademi, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, harus benar-

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

PARLEMENTARIA

benar diimplementasikan di tengah masyarakat. Sehingga semua aktivitas kita diridhai Alllah," ungkap Rusdi, kemarin.

Ia juga menjelaskan, pada pertemuan tersebut, ada beberapa agenda penting lainnya yang akan digelar. Seperti dialog lintas generasi, khusus bagi alumni HMI. Kemudian membicarakan peranperan strategis KAHMI, hingga puncaknya pada pelaksanaan musda. "Nas disini akan dilakukan pemilihan pengurus baru," ujar Rusdi.

Sementara itu, jelang musda KAHMI Sulbar, sejumlah alumni

HMI disebut-sebut ingin mencalonkan diri sebagai Ketua KAHMI Sulbar. Diantaranya, M Jamil Barambangi (Kadisdik SUlbar), M Asri Anas (Anggota DPD-RI), Muhammad Jayadi (Wakil Ketua DPRD Sulbar), Idham Hasib (Kadis PU Sulbar), dan sejumlah nama lainnya.

"Terlepas dari siapapun yang ingin menjadi ketua, harapan kami KAHMI kedepan dapat lebih berkiprah dan menunjukkan perannya secara kolektif, bukan lagi sebagai person alumni HMI," harap Rusdi. (ham)

Pemimpin Redaksi: Naskah M. Nabhan Wakil Pemimpin Redaksi: Mahbub Amiruddin Redaktur Pelaksana: Muhammad Ilham, Koordinator Liputan: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan Dewan Redaksi: H. Syamsu Nur, Naskah M. Nabhan, Mahbub Amiruddin, Muh. Ilham Reporter: Jawaluddin, Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri.

Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT, Muhammad Ali Akbar.

IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp 25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PPPI Utamakan Kader POLEWALI -- Sekian lama mempelajari strategi politik partai lain jelang Pemilukada Polewali Mandar 2013, akhirnya Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) mulai melibatkan dalam konstelasi perbincangan Pemilukada Polewali Mandar. Partai yang memiliki dua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar melalui Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPPI Sulbar memastikan akan mendorong kadernya di Pemilukada Polewali Mandar.

Ketua DPW PPPI Sulbar, Abd Halim menyampaikan secara terbuka kepada semua kader PPPI Polewali Mandar, jika partai besutan Daniel Hutapea ini, memastikan akan mengusung kadernya.

"Jadi secara terbuka saya tegaskan kepada semua kader partai dimanapun berada, saat ini, jika di Pemilukada Polewali Mandar, partai akan mengusung kader sendiri, kepastian ini saya juga sudah sampaikan ke pengurus ditingkat DPP," ujar Halim.

Lanjut Halim, meskipun saat ini PPPI hanya memiliki dua kursi di DPRD Polewali Mandar, namun itu tidak menjadi kendala bagi partai ini untuk mengusung kadernya. Sebab sampai saat ini pihaknya terus membangun dan membuka saluran komunikasi politik dengan berbagai pihak yang dapat diajak bekerja sama.

"Untuk itu saya tegaskan meskipun kita hanya punya dua kursi tapi itu sudah dari cukup sebagai modal untuk mengusung kader sendiri di Pemilukada Polman 2013. Peluang koalisi dengan partai lain yang juga punya kader dan kursi yang cukup di DPRD Polewali Mandar masih sangat terbuka untuk menjadi kendaraan politik kader partai ini kedepan," jelasnya. Olehnya Halim, berharap kepada semua kader ditingkat bawah, segera membangun konsilidasi terus menerus menghadapi Pemilukada Polewali Mandar 2013.

"Makanya saya berharap kepada semua kader partai ditingkat bawah agar memaksimalkan terus menerus konsilidasi dan komunikasi lintas pengurus diberbagai tingkatan untuk mendapatkan tempat dihati rakyat Polewali Mandar," kunci Halim. (k1/mkb)

Muslim Fattah:

Polman Butuh Konsep Baru MAMUJU -- Jelang dimulainya tahapan Pemilukada Polewali Mandar (Polman) pada pertengahan tahun ini, aroma persaingan sejumlah figur calon bupati dan wakil bupati makin mengental.

Beberapa figur yang disebut-sebut bakal maju di kontestasi tersebut sudah gencar bersosialisasi, bahkan beberapa sosok telah membentuk tim-tim kecil di beberapa kecamatan yang jumlah penduduknya cukup besar.

Jika selama ini geliat beberapa tokoh seperti, Andi Ibrahim Masdar, Nadjamuddin Ibrahim, AM Natsir Nawawi, Mujirin M Yamin, M Hamsih, Hendra Singkarru, M Asri Anas, KH Syibli Sahabuddin, dan beberapa tokoh lainnya mengalir deras, kini muncul lagi sosok baru. Ia adalah Muslim Fattah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulbar.

Muslim mengemukakan, puncak Pemilukada Polman baru akan digelar pada akhir 2013, tapi tahapannya akan dimulai paling tidak pada pertengahan tahun ini. Itu artinya masyarakat memiliki waktu yang cukup guna mengalisah konsep setiap figur yang berniat maju, entah itu sebagai bupati atau wakil bupati Polman.

Untuk maju di pemilukada, Muslim mengaku juga memiliki konsep. Garis besarnya adalah menjadikan Polman sebagai kawasan niaga dan industri berbasis pertanian yang benarbenar menyejahterakan masyarakat.

"Sejak dulu Polman memang menjadi daerah niaga, tapi konsep teknisnya masih perlu dikembangkan. Dan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya," papar Muslim, Kamis 2 Februari.

Muslim juga mengemukakan jika masih ada banyak konsep yang ia siapkan untuk pengembangan Polman. Semua itu akan ia tawarkan kepada masyarakat.

"Karena hanya dengan mengajak masyarakat duduk bersama memikirkan daerah ini, maka perubahan yang diharapkan untuk Polman yang lebih maju bisa menjadi kenyataan," pungkasnya. (ham)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH & Parnert, Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager),

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 SBY Telp.081342763676 (Sukri)

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

WAKIL Ketua DPRD Polewali Mandar, Jamar Jasin Badu, saat menyerap aspirasi warga, hal seperti ini rutin dilakukan jika kesibukan di kantornya tidak terlalu padat.

6

Opini

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

Menyelamatkan APBN dan Lingkungan oleh Budi Prasetyo Penulis Merupakan Ketua Karang Taruna Ketua Komunitas Sepeda Samudera

Data dari beberapa penelitian menunjukkan, planet bumi saat ini, terus mengalami peningkatan suhu yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Selain makin panasnya cuaca di sekitar kita, keadaan ini kini ditambah makin banyaknya bencana alam dan fenomena alam yang cenderung semakin tidak terkendali.

Mulai dari banjir, puting beliung, semburan gas, hingga curah hujan yang tidak menentu dari tahun ke tahun.

Semua ini adalah tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa planet kita huni ini sedang mengalami proses kerusakan yang menuju pada kehancuran. Hal ini terkait langsung dengan isu Global Warming (Pemanasan Global) yang saat ini menjadi isu teraktual dan makin marak dibicarakan oleh masyarakat dunia.

Kontributor terbesar pemanasan global saat ini adalah Karbon Dioksida (CO2) yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Keadaan ini diperparah dengan pola hidup sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) sebagai penunjang aktifitas sehari-hari. Penggunaan BBM yang tak semestinya tetapi dilakukan, akhirnya negara harus menanggung beban dari perbuatan tersebut dan terciptanya polusi udara yang tak dapat dikendalikan.

Beberapa waktu lalu, diberitakan di sejumlah media bahwa pemerintah terus memutar otak guna menekan konsumsi bahan bakar minyak bersubdisi yang

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 ditetapkan 37,5 juta kiloliter. Berkaca pada tahun lalu, pemerintah yang telah menetapkan konsumsi 40,49 juta kiloliter saja tak terbendung.

Total konsumsi tahun lalu, melewati batas kuota. Atas dasar itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo akan memprioritaskan konversi (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai salah satu alternatif untuk menekan konsumsi BBM. Secara pribadi, penulis berpendapat bahwa Konversi BBM ke BBG merupakan salah satu pilihan yang sangat bijak dengan tujuan untuk menekan laju konsumsi BBM bersubsidi sendiri, serta menekan polusi udara yang menyelimuti kehidupan sekitar kita.

Hemat dan Tepat Pembatasan dan pengalihan subsidi sejujurnya memiliki manfaat tersendiri untuk bangsa ini. Pemakaian premium berkurang, subsidi menurun dan kas negara bisa berhemat.

Setidaknya masyarakat dapat berhemat menggunakan bahan bakar dan pada akhirnya lingkungan terjaga dikarenakan pengurangan polusi gas buang kendaraan bermotor.

Subsidi BBM, selama ini memang menjulang tinggi. Akhirnya, negara harus menanggung beban setiap tahun hingga Rp 270 triliun. Wacana konversi (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai salah satu alternatif merupakan langkah bijak dalam menjalani roda kehidupan saat ini. Alternatif ini, menjadikan masyarakat hemat dan bijak dalam menyikapi kehidupan.

Penghematan ini dapat dilihat dengan Harga Pertamax saat ini, dipatok Rp8.600. Sedangkan Jenis Vi-Gas dipatok di harga Rp5.600 per liter setara

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

premium. Jauh lebih murah dari Pertamax. Vi-Gas itu adalah merek dagang gas LGV dari Pertamina. Ada lagi yang lebih murah dari itu. Namanya CNG/ BBG. Sedangkan untuk angkutan umum dipatok dikisaran harga Rp4.100.

Dari segi perbandingan konsumsi, memakai gas juga lebih hemat. Konsumsi pertamax 1:8 sedang gas 1:10.

Artinya satu liter pertamax bisa dipakai sejauh 8 kilometer. Sedang gas 10 kilometer. Pembakaran gas juga jauh sempurna daripada minyak. Sebab angka oktan gas jauh lebih tinggi dari minyak. Gas 110 dan premium 88.

Dan jumlah oktan berbanding terbalik dengan tingkat polusi. Semakin rendah oktannya makin tinggi polusinya. Jadi dengan pindah ke gas, membantu udara kota menjadi lebih sehat.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan 2 opsi untuk mekanisme pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini.

Opsi tersebut, diantaranya larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk semua mobil plat hitam atau mobil di atas tahun 2005. Opsi pertama, semua plat hitam tidak mendapatkan BBM bersubsidi. Hanya plat kuning roda 2 dan 3 serta nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Sedangkan opsi kedua, BBM bersubsidi tidak diberikan pada kendaraan plat hitam tahun 2005 ke atas. Meskipun kedua opsi tersebut, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Untuk opsi pertama, distorsi penerapannya sangat rendah dan penghematannya belasan persen. Namun, ada beberapa pengguna plat hitam yang sebenarnya berhak menggunakan BBM bersubsidi. Sedangkan untuk opsi kedua, distorsi penyalahgunaan kebijakan tersebut besar, penghematannya

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

diperkirakan berkisar sekitar 9%.

Solusi Atasi Polusi Jakarta pada saat ini menjadi kota besar dengan tingkat polusi udara terburuk ketiga di dunia setelah Mexico City (Meksiko) dan Bangkok (Thailand). Penyumbang polutan terbesar adalah sektor transportasi yang mencapai 70 persen. Polutan ini, dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor yang jumlahnya mencapai jutaan unit di Ibu Kota saat ini.

Berdasarkan data BPS Provinsi DKI memprediksi jumlah penduduk Jakarta mencapai 9,6 juta jiwa. Dengan jumlah yang begitu besar dapat kita saksikan bagaimana kepadatan pemukiman di Jakarta. Seperti kota-kota besar di dunia lainnya, masalah kemacetan dan polusi udara juga menghinggapi kota-kota besar di Indonesia. Tentu saja hal ini membawa dampak terhadap kualitas udara dan lingkungan hidup.

Kemegahan Kota Jakarta harus ditunjang oleh kesadaran dari penduduk Jakarta khususnya dengan memberikan rasa peduli yang begitu besar terhadap keindahan kota Jakarta. Rasa peduli ditujukan dengan tidak mengkonsumsi BBM secara berlebihan. Apa lagi, memberikan subsidi kepada yang tidak berhak. Rasa ini harus ditumbuhkan selain tujuannya untuk membatasi biaya penguaran negara agar tepat sasaran juga untuk mengurangi kemacetan, selain itu menjadikan Jakarta lebih manusiawi bebas dari polusi udara.

Permasalahan tersebut pada akhirnya, melahirkan sebuah pilihan bagi pengendara bermotor khususnya mobil pribadi, menggunakan Pertamax atau beralih ke gas. (net)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Tajuk Memaknai Putusan PK Obed Cs BAK cerita sinetron kasus yang menimpa 24 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa sepertinya tidak memiliki ujung pangkal.

Bila pada 17 Maret 2011, ke-24 mantan anggota DPRD seperti berada dalam neraka karena menerima vonis penjara melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) bernomor 2440 K/Pid.Sus/2010.

Kini mereka seolah mendapat angin surga setelah institusi mengeluarkan MA mengabulkan permohonan PK ke-24 terdakwa. Inti bunyi putusan itu adalah mengembalikan harkat kedudukan dan martabat terpidana dari segala tuduhan yang mereka dera selama ini.

Keadaan menjadi rumit karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terlanjur menurunkan putusan pemberhentian Obednego Depparinding sebagai Bupati Mamasa dan mengangkat Ramlan Badawi sebagai bupati. Keputusan itu tertuang dalam SK Mendagri bernomor 131.76/486 tahun 2011.

Bunyi putusan PK MA jelas membuat ke-24 mantan anggota DPRD Mamasa, termasuk Obednego terbebas dari segala jeratan hukum. Kini setelah putusan PK MA no 186 PK/PID.SUS/2011 tertanggal 18 Januari 2012 turun, Obednego meminta jabatannya dikembalikan. Pertanyaannya kemudian apakah putusan PK MA bisa menggugurkan SK Mendagri bernomor 131.76/486 tahun 2011 yang merupakan pemberhentian tetap terhadap Obed?

Saat melakukan pemberhentian tetap, Mendagri memiliki dasar hukum cukup kuat, yakni putusan kasasi MA. Berdasarkan undang-undang, pembentian tetap bisa dilakukan jika dilandasi putusan yang sifatnya inchracht (tetap). Nah, dalam tatanan hukum di Indonesia, kasasi punya kekuatan hukum tetap.

Kerumitan lain adalah dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, kasus yang menimpa Pemkab Mamasa merupakan yang pertama kali terjadi. Sejauh ini Mendagri baru mengembalikan jabatan bupati yang telah dinonaktifkan, sementara pengembalian jabatan pemberhentian tetap belum pernah dilakukan. Kasus Obed Cs menjadi laboratorium hukum baru di Indonesia tentang bagaimana mengatur pengembalian jabatan bupati yang pernah diberhentikan tetap. Kita menunggu bagaimana Mendagri memaknai putusan PK MA itu. Apakah jabatan Obed akan dikembalikan atau tidak? (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN KERJA

Radar Sulbar

Sebuah Perusahaan yang tergabung dalam "CMO GROUP" mengadakan ekspansi untuk membuka lowongan KANTOR WILAYAH di SULAWESI BARAT membutuhkan segera Karyawan - karyawati untuk posisi sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Wilayah (KKW) 2. Pimpinan Cabang (PC) 3. Staf Keuangan (SK) 4. Kasir (KS) 5. Staf Logistik (SL) Dengan klasifikasi sbb : - Untuk posisi No. 1 Pendidikan Minimal Sarjana Muda - Untuk posisi No. 2 s/d No. 5 Pendidikan minimal SMU Sederajat - Cantumkan Kode Job Jabatan disebelah kiri Amplop Lamaran Dengan menyertakan : 1. Fc. Ijazah Terakhir 2. Surat Lamaran Kerja 3. Daftar Riwayat Hidup singkat 4. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. 3 Lembar Foto Ukuran 3 x 4, & 2 Lembar 2 x 3 6. Surat keterangan lain yang dapat mendukung.

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran HUBUNGI

Lamaran di antar langsung kepada bagian personalia " CMO GROUP" Alamat Jl. H. Andi Dai No. 23 Mamuju (HOTEL MARANNU GOLDEN HOTEL) Paling lambat 1 (satu) Minggu setelah iklan ini terbit.

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

KESEMPATAN BERKARIR Multifinance yang telah Go Publik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan memiliki lebih dari 130 Cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi anda yang memiliki motivasi kerja tinggi, ulet, dan gigih untuk menempati posisi sebagai : SURVEYOR MOBIL (ME) SURVEYOR MOTOR (AE) FIELD COLLECTOR (FC) OPERASIONAL STAFF (ADM) Kualifikasi : - Pendidikan Minimal D3 (khusus AE minimal SMU) - Berpenampilan menarik (pria/wanita) - Leadership, Berjiwa marketing, Komunikatif, Ulet, Energik dan inisiatif - Memiliki SIM (C/A) Aktif ((ME,AE,FC) - Menyerahkan CV (Daftar Riwayat Hidup) FC KTP, FC Ijasah dan transkrip nilai terakhir, - Pas Photo 3x4 = 2 Lembar.

Bersedia di tempatkan di daerah SULAWESI BARAT Lamaran beserta CV dikirim ke : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jl. Abd Wahab Azasi No. 44 Tlp. 0426-2323899 / Hp 085 255 606 232 Mamuju - Sulawesi Barat 91511 (To : Adi Zuhrah L - HRD)

sambungan 7

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

Obed: Saya Bukan Buron LANJUTAN HALAMAN 1

"Saya sangat optimis akan kembali menjadi Bupati Mamasa, namun harus melalui proses oleh Mendagri dan Presiden. Kita harus tunduk dan patuh pada aturan, termasuk dengan mengembalikan kedudukan saya sebagai Bupati Mamasa.

Saya beri waktu satu bulan," kata Obednego kepada wartawan saat dikonfirmasi via ponsel, kemarin.

Obed menegaskan, Mendagri maupun Presiden sangat memahami apa yang harus mereka lakukan sehingga meminta seluruh massa pendukungnya untuk tetap tenang. Namun jika dalam tenggat waktu tersebut belum ada keputusan, Obed menyerahkan sepenuhnya kepada massa untuk mengambil sikap.

"Saya minta rehabilitasi nama baik, sehingga menunggu keputusan terbaik Mendagri dan Presiden bagi kabupaten ini. Saya jamin Mamasa masih akan tetap tenang dan kondusif," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai keberadaannya selama delapan bulan terakhir, Obed mengatakan berada di kampung halaman. Obed menolak dikatakan melarikan diri dan menjadi buron sebab dirinya mendapatkan penangguhan penahanan hingga 20 Januari. "Saya bertapa di gunung selama 8 bulan ini, bukan lari atau buron. Saya mendapat penangguhan penahanan hingga 20 Januari. Yang memberikan pak Kajari Polman dan Kapolres. Puji tuhan, 18 Januari saya mendapatkan informasi putusan PK sudah keluar," kuncinya.

Kejari Polewali, Saring SH membantah pernyataan mantan Bupati Mamasa, Obednego Depparinding terkait adanya surat penangguhan eksekusi hingga 20 Januari 2012.

Saring hanya mengakui pernah menerima surat dari Obednego terkait permintaan penangguhan eksekusi. Namun saat pertemuan dengan Muspida Mamasa dirinya menyetujui secara lisan permintaan Obednego untuk penundaan ekesekusi hingga acara pemakaman saudaranya.

Setelah itu diminta kooporatif menyerahkan diri.

Tetapi hingga usai acara adat penguburan saudaranya November lalu, Obed tidak juga menyerahkan dari. Sehingga Kejari Polewali melayangkan surat panggilan kepada bersangkutan Obednego tetapi tidak diindahkan sehingga memasukkan namanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari.

Kajari telah meminta bantuan Polres Mamasa untuk melakukan eksekusi tetapi belum terlaksana hingga keluarnya PK dari Mahkamah Agung.

"Sekali lagi kami tidak pernah mengeluarkan surat penundaan eksekusi kepada Obednego, hanya menyikapi masukan berbagai pihak di Mamasa hingga penguburan saudaranya. Jadi bohong itu kalau ada surat penangguhan eksekusi dari kejaksaan," tandasnya. (mkb-dir)

Tiga Kandidat Merasa Sukses LANJUTAN HALAMAN 1

Kandidat kedua yang mendapat panggilan dari tim penguji adalah Sarjan Lakki. Sarjan berada di ruang seleksi 15 menit lebih cepat dari calon pertama.

Ia lebih rileks dibanding dua kandidat lainnya. "Kondisi tadi enak. Dia tanya masalah pengawasan, kenapa banyak pejabat yang ditahan.

Saya jawab, itu karena dia melanggar aturan. Semua pertanyaan saya jawab," ujar Sarjan membagi pengalaman.

Menghadapi tim penguji, Sarjan mengaku enjoy meski tidak menyiapkan bahan persentase.

Ia bahkan datang sendiri tanpa ajudan atau pendamping seperti dua saingannya.

Kepada Radar Sulbar, Sarjan mengaku bangga mendapat kepercayaan dari gubernur sebagai salah satu calon Sekda Sulbar. Ia pun menyerahkan penilaian kepada tim seleksi.

Di ruang tunggu Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulbar ini, tak henti-hentinya melontarkan guyonan. Proses uji kelayakan berlangsung di ruang kerja Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lantai III Gedung Pimpinan Kemendagri, Jakarta Pusat.

Kandidat terakhir, Ismail Zainuddin meninggalkan ruang tunggu pukul 21.45 Wib. Ia hanya menjalani uji kelayakan selama 30 menit.

Seperti Agussalim, Ismail juga tidak banyak berkomentar. "Alhamdulillah," cetus pria yang kini menjadi sebagai Plt Sekprov Sulbar.

Pelaksanaan fit and proper tes atau uji kelayakan calon Sekda Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai jadwal sebelumnya. Uji kelayakan Calon Sekprov Sulbar mulur hingga tujuh jam. Proses seleksi yang direncanakan pukul 14.00 Wib, baru dilaksanakan pukul 20.00 Wib. Untungnya, tiga kandidat Sekprov Sulbar telah mendapat pemberitahuan awal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga kondisi ini tidak begitu berdampak pada para kandidat.

"Sebenarnya jam dua siang, tapi ibu Sekjen ada rapat kerja di DPR sampai pukul tujuh malam," jelas salah seorang staf perwakilan Sulbar di Jakarta, kemarin malam.

Tunggu Skoring Fit and proper tes calon Sekprov Sulbar di Kemendagri, berakhir pukul 22.30 Wib. Masingmasing kandidat telah memberi pemaparan terkait makalah yang mereka ajukan.

Agussalim Tamadjoe, Sarjan Lakki serta Ismail Zainuddin juga telah dicecar pertanyaan seputar dunia pemerintahan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnozar Moenoek menyampaikan bahwa tim seleksi masih akan melakukan perangkingan dan pembobotan nilai. (rul/fmc)

Desakan Mundur Kian Kencang Andi Mallarangeng Enggan Gantikan Anas JAKARTA -- Desakan mundur Anas Urbaningrum selaku ketua umum DPP Partai Demokrat terus menggema. Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul kembali meminta mantan ketua PB HMI itu legowo meletakkan jabatannya, setelah sebelumnya bersuara lantang di Kendari, Sulawesi Tengga-

ra, Minggu 26 Januari.

Ruhut mengatakan Anas harusnya memilih mundur demi menyelamatakan partai.

Menurutnya, dengan memilih bertahan justeru membuat elektabilitas Partai Demokrat akan anjlok. "Mundur saja dulu untuk menyelamatkan partai ini. Karena berdasarkan polling, partai ini terus anjlok," kata Ruhut Sitompol

kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Bukan hanya Ruhut, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman juga menyarankan agar mempertimbangkan desakan dari kader partai. Namun, ia tidak ingin mengaitkan permintaan mundur itu berhubungan dengan jabatannya di Demokrat.

"Perlu menjadi pertimbangan, oleh kita semua termasuk ketua umum. Ini pendapat pribadi yang saya pikir sah sah saja disampaikan ke Ketua Umum," kata Hayono di gedung DPR, Kamis (2/2).

Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku enggan menduduki kursi Ketua

Umum Partai Demokrat andai saja Anas Urbaningrum lengser.

"Enggaklah, saya cukup sekali saja," kata Andi Mallarangeng ketika ditemui di Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Rabu (1/2). "(Sekarang) biar Pak Anas Urbaningrum yang jadi ketuanya saja," sambungnya. (jpnn)

Pelaksanaan E-KTP Dipantau DPRD Sulbar POLEWALI -- Komisi I DPRD Sulbar memantau pelaksanaan elektronik KTP (eKTP) di Polewali Mandar, Kamis, 2 Februari. Dalam pantauannya, ada dua kecamatan yang dikunjungi untuk jadi sampel yaitu Kecamatan Polewali dan Wonomulyo. Namun, sebelum berkunjung ke Kecamatan Polewali dan Wonomulyo sebelumnya bertandang ke Dinas KCS. Kepala Dinas KCS Polman, Sarja memberikan penjelasan terkait pelaksanaan e-KTP. Kunjungan Komisi I diikuti oleh

H Muhammad Darwis, Darwis Sewai, Bustamin Baddolo, Ajbar Kadir, Andi Nurrahma Nurdin, dan Sahariah didampingi staf DPRD Sulbar, Baqiah Anwar. Rombongan Komisi I DPRD Sulbar diterima oleh Sekkab Polewali Mandar, Natsir Rahmat didampingi Kepala Dinas KCS, Sarja, Sekretaris Dinas KCS, Anwar Sewang dan sejumlah Kabid lainnya.

Anggota Komisi I DPRD Sulbar lainnya, Bustamin Badolo dalam pertemuan tersebut mempertanyakan adanya

sejumlah keluhan yang diterima dari masyarakat terkait banyaknya yang tidak terlayani pada saat sampai di kecamatan karena datanya tidak sesuai dengan database pada Dinas KCS. Mantan Ketua DPRD Polewali Mandar tersebut juga mengemukakan, kunjungan yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Sulbar terkait pelaksanaan e-KTP tersebut untuk mengetahui secara detail karena Komisi DPRD Sulbar tidak pernah menerima laporan dari Biro Pemerintahan Sul-

bar terkait pelaksanaan eKTP. Anggota DPRD Sulbar lainnya, Ajbar Kadir menyampaikan, melihat adanya sejumlah wilayah yang rentan dan sangat jauh jarak tempuhnya dalam untuk melaksanakan e-KTP, mempertanyakan apakah warga yang belum mengurus e-KTP bisa melakukan di wilayah mana saja karena sistem pelaksanaannya menggunakan sistem elektronik.

Kepala Dinas KCS Polewali Mandar, Sarja, men-

gungkapkan bahwa pelaksanaan e-KTP di Polewali Mandar hingga 1 Februari telah mencapai 54,19 persen atau sekitar 162.300 dari jumlah keseluruhan wajib KTP sebanyak 299,481 yang terdiri dari Laki-laki 147.122 dan Perempuan 152. 359. Terkait deadline pelaksanaan e-KTP yang ditargetkan hingga 30 April, Ia merasa tidak yakin akan tuntas secara keseluruhan, apalagi dengan berbagi kendala geografis dan alat yang sering mengalami kerusakan. (afr/mkb)

pidana lain saat putusan kasasi turun 17 Maret 2011. Hal ini, kata dia, menggambarkan perlakukan tidak adil dalam penegakan hukum.

Dari 24 terpidana hanya 12 orang ditahan. 12 terpidana lain termasuk Obednego tidak ditahan. "Kami menilai Kejari Polewali melakukan pembiaran. Ini preseden buruk, ketika ada yang dihukum, bisa saja dia juga memilih tidak menjalani hukuman dengan alasan masih menunggu putusan PK," kata Rahman. Terkait laporan ke komisi kejaksaan, MCW akan melakukan pertemuan menyusun draf laporan. Setelah itu dilakukan laporan resmi. Ini penting karena ada kesan jika

kasus orang besar kejaksaan tidak serius melakukan penanganan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

MCW juga menilai Kejari Polewali Mandar telah melanggar kode etik dan melakukan pembiaran atas vonis kasasi, sehingga terpidana bebas sampai turunnya vonis PK MA. Sedangkan mengenai keluarnya PK MA yang membebaskan terpidana, MCW juga akan menyurat ke Komisi Yudisial agar ikut menelaah kasus tersebut.

Terpisah Kejari Polewali, Saring SH ketika membantah tudingan tersebut. Ia mengaku serius melakukan eksekusi pasca putusan kasasi MA. Hanya saja saat eksekusi

menuai kendala.

Kasi Pidsus Kejari Polewali, Muhammad Rizal menambahkan, pihaknya telah berupaya melakukan eksekusi terhadap 24 terpidana Mamasa sebelum putusan PK turun.

Beberapa kali pihaknya melakukan pengejaran di Sulbar dan luar Sulbar. "Hanya saja kami memiliki keterbatasan karena beberapa terpidana bersembunyi," terangnya. Ia juga menyayangkan pihak lain yang hanya menyalahkan jajaran Kejari Polewali, tetapi tidak mencurigai keluarnya putusan PK MA. Menjadi pertanyaan, satu lembaga hukum yang sama mengeluarkan putusan berbeda. (**)

gatakan semua pimpinan SKPD lingkup Pemkab Mamuju harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada pers. Sebab, pers merupakan perwakilan masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintahan.

Tapi ditekankan, pers tidak hanya mengawasi jalannya program di lapangan tetapi harus jauh lebih ke dalam yaitu dengan memahami perencanaan pembangunan daerah. Dengan

demikian, pers memahami dengan baik serta menjelaskan dalam media masing-masing bagaimana perencanaan itu bisa muncul serta kondisi pelaksanaannya.

"Pers merupakan sebuah kekuatan yang mampu mengubah opini publik. Semua kepala SKPD harus memberikan konfirmasi sesuai adanya sehingga berita bisa berimbang. Jangan ada pimpinan SKPD yang tertutup pada wartawan," kuncinya. (dir/mba)

Minta Bantuan MA LANJUTAN HALAMAN 1

Mendagri juga akan melibatkan sejumlah ahli dan pakar hukum, khususnya bidang hukum tata negara untuk menelaah bagaimana menyikapi vonis kasasi dan peninjauan kembali. "Vonis kasasi belum jalan sudah ada vonis PK," ucap Donny, sapaan akrab Kapuspen ini.

Kemendagri belum dapat memperkirakan apakah Obed bisa kembali menjabat bupati atau tidak. "Kami harus tetap memperhatikan seluruh aspek terkait putusan PK MA," jelasnya. Sebelumnya, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Bupati Mamasa Ramlan Badawi serta Ketua DPRD dan Kapolres Mamasa telah memberikan keterangan kepa-

da Mendagri mengenai kondisi Mamasa pasca turunnya putusan PK Obed Cs. Ramlan diminta tetap melaksanakan tugas pemerintahan sebagai Bupati Mamasa. "Menteri meminta Ramlan tetap menjalankan tanggungjawabnya sebagai bupati," ujar Donny.

Sementara itu, Mandar Corruption Watch (MCW) berencana melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali ke Komisi Kejaksaaan, karena dinilai diskriminatif terhadap terpidana kasus korupsi Mamasa. Direktur MCW Sulbar, Rahman Bande, menyayangkan tindakan Kejari Polewali Mandar yang tidak mengeksekusi Obednego dan 11 ter-

Radar Sulbar Paling Berpengaruh LANJUTAN HALAMAN 1

Kemampuan media cetak harian yang mulai terbit 10 Juni 2004 ini mampu memberikan pengaruh luar biasa terhadap opini publik di daerah ini.

"Jika ingin membuat kekisruhan daerah ini, cukup dengan empat kali pemberitaan di Radar Sulbar maka akan ribut. Itulah kekuatan Radar Sulbar, mampu mempengaruhi opini publik sehingga apapun yang digagas Radar Sulbar akan menjadi sebuah isu penting," sebut

SDK pada dialog awal tahun dengan tema Head Change di Aula Hotel Grand Mutiara Mamuju, Kamis 2 Januari.

Oleh karenanya, SDK berharap agar seluruh manajemen Radar Sulbar terutama awak redaksi meningkatkan kedewasaan dalam menyajikan berita. Fungsi pendidikan, informasi dan kontrol sosial harus berjalan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

"Berbagai peristiwa mau-

pun ide-ide yang disajikan melalui Radar Sulbar ini selalu jadi patokan. Oplah Radar Sulbar juga cukup tinggi, sehingga mampu merambah seluruh wilayah di provinsi ini," lanjut SDK pada dialog yang diikuti sejumlah Kepala SKPD Pemkab Mamuju dan belasan wartawan.

Dalam dialog yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulbar bekerja sama Pemkab Mamuju itu, Suhardi Duka juga men-

Kalumpang, Pembuktian Kita Memiliki Harga Diri LANJUTAN HALAMAN 1

rantai peradaban kita. Bukan hanya orang Kalumpang, orang Mandar, tapi orang Indonesia. Khususnya sebagian besar Pulau Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia (yang berdarah Austronesia).

Kawasan Sungai Karama sepertinya kawasan terakhir yang ditemukan kaum penjajah Belanda, sebab baru mulai dijelajahi pada awal tahun 1910-an. Ada hikmah peradaban Kalumpang ditemukan terakhir, sebab tradisi Austronesia yang belum “tercemar” (oleh peradaban lain, misalnya Eropa dan Timur Tengah dan Cina) terpelihara di sana.

Suatu waktu, para pejabat Hindia Belanda mendapat informasi dari orang-orang di Sampaga, ada patung bergaya kuno di muara Sungai Karama. Itu mengagetkan orang Belanda. Kekagetan mereka bertambah saat mendapat informasi bahwa di bagian hulu sungai, ada masyarakat yang masih menjaga tradisi dan memiliki banyak peninggalan pra sejarah.

Maka diadakanlah ekspedisi singkat ke sana. Sebab penumuan itu amat penting,

oleh A. A. Cense, salah satu pejabat Hindia Belanda di Sulawesi Selatan, mengundang arkeolog terkenal masa itu, Dr. P. Stein Callenfels. Seorang arkeolog yang amat terkenal di kawasan Asia Tenggara. Dia juga terlibat dalam proses upaya rekonstruksi candi di Jawa, Bali dan Sumatera.

Karena usaha dan karyanya, pria bertubuh raksasa (tinggi hampir 2 meter) menerima penghargaan dari banyak negara, seperti Inggris, Thailand, Jepang, Annam, Kamboja, dan dari negaranya, Belanda. Dr. P. Stein Callenfels menyambut antusias dan dia pun ke belantara Kalumpang (saat itu belum bernama demikian) pada tahun 1933.

Singkat cerita, hasil penemuannya dipublikasikan ke dunia internasional, pada sebuah konferensi di Manila, Filipina. Dunia arkeolog gempar waktu itu, menggambarkan betapa pentingnya penemuan Dr. P. Stein Callenfels.

Penggalian dan penemuan benda-benda pra sejarah di Bukit Kamassi tern-

yata baru sebagian kecil.

Penggalian terus dilakukan, salah satunya di Minanga Sipakko. Belakangan oleh ilmuwan Indonesia, di lokasi yang sama, penggalian dan penelitian semakin intensif. Tapi menurut Prof. Truman Simanjuntak, pemimpin tim arkeolog Indonesia yang melakukan penelitian terakhir di Kalumpang pada paruh pertama tahun 2000-an, “Apa yang ditemukan masih sangat sedikit dibanding apa yang dikandung Kalumpang”.

Di atas sekilas ‘setback’ tentang penemuan di Kalumpang. Kalumpang oleh dunia internasional dianggap situs pra sejarah teramat penting di Indonesia dan dunia.

Ironisnya, pemimpin kita di Sulawesi Barat seakan menutup mata akan kekayaan di bumi Kalumpang. Kekayaan itu bukan emas, batubara, mangan, tapi harga diri, akar budaya, dan hakikat karakter kita. Memang sulit menilainya dengan uang, tapi gampang menganalogikannya.

Perandaiannya seperti ini. Si C memberi tawaran ke A, “Saya kasih kamu uang 10

juta, tapi saya tampar dirimu”.

Atau, si C memberi tawaran “Saya buang tulang-tulang mayat orangtuamu, nanti saya kasih uang 1 miliar”.

Pemerintah harus cerdas dalam hal ini. Tidak menyederhanakan persoalan. Kasus Bandara Tampa Padang dan Universitas Sulawesi Barat terjadi depan mata, yang hanya melibatkan lebih sedikit pihak dibanding kasus Kalumpang. Tapi masalahnya tak beres-beres.

Kira-kira bagaimana nanti kasus Kalumpang? Yang letaknya di pedalaman, menyangkut hajat hidup ribuan orang, berkaitan dengan harga diri, dan melibatkan dunia internasional. Apakah akan selesai dalam lima tahun?

Yang harus dilakukan pemerintah adalah bijaksana dalam membangun. PLTA Karama bisa saja dibangun tapi situs harus tetap terjaga.

PLTA tidak usah sebuah megaproyek yang ambisius, cukuplah untuk listrik Sulawesi saja, seperti halnya Bakaru.

Atau bila masyarakat Kalumpang dan Bonehau sendiri rela ditenggelamkan

bumi mereka, demi PLTA Karama, selain memberi ganti rugi, menyiapkan tempat, dan jaminan pekerjaan selama beberapa tahun ke korban pembangunan PLTA Karama, pemerintah atau investor harus menyiapkan dana tak terbatas untuk membiayai riset ilmiah tentang Kalumpang.

Semua tempat yang diduga ada peninggalan pra sejarah dilakukan penggalian dan penelitian. Ahli-ahli terbaik arkeolog dunia diundang.

Mahasiswa yang mau skripsi, tesis, desertasi tentang Kalumpang dibiayai sepenuhnya. Untuk kemudian, hasilnya diseminarkan, dibukukan lalu disebar ke pelosok dunia.

Bukan hanya itu, juga harus dibangun museum super lengkap tentang Kalumpang di Kalumpang. Hingga menjadi museum pra sejarah terbaik dan terlengkap di Indonesia. Jika itu yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajarlah disebut pemerintah yang bijaksana dan beradab.

Jika bukan itu yang dilakukan, berarti tidak bijaksana dan tidak beradab. Selesai

8

Radar Polewali

Mantan Kadistanak Divonis Bebas POLEWALI -- Majelis Hakim (MH) Pengadilan Negeri Polewali kembali membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi di Polewali Mandar. Setelah Majelis Hakim yang diketuai Andi Naimmi dan dua hakim anggota, Glarius Angundoro dan Yenni P dalam sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi percetakan sawah baru 2008, Rabu 1 Februari memvonis terdakwa tidak bersalah. Dua terdakwa dalam kasus ini yakni mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Polman, Hasanuddin Kandatong dan tim teknis Percetakan Sawah Baru, Masdar divonis bebes karena MH menilai keduanya tidak bersalah. Selain itu MH mempertimbangkan tidak adanya kerugian negara dalam kasus ini sehingga mementahkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Polewali. (mkb)

Komplotan Pembobol Rumah Diringkus POLEWALI -- Tiga kawanan pencuri spesialis pembobol rumah berhasil diringkus Satreskrim Polres Polewali Mandar, Rabu malam 1 Februari. Ketiga kawanan pencuri ini yakni Syamsul Hidayat, Guntur dan Syarif diringkus di Matakali Kecamatan Matakali. Dari tangan pelaku ditemukan tiga buah handpone hasil curian serta uang tunai hasil penjualan hasil penjualan barang curian yang kerap beraksi di kompleks perumahan. Kompolotan ini bukan hanya beraksi di Polewali Mandar tetapi sejumlah daerah lainnya di Sulbar. Ketiganya ditangkap saat akan keluar Polewali Mandar. Dari hasil pemeriksaan polisi setidaknya sudah ada 24 rumah yang disatroni pelaku dalam dua bulan terakhir ini dengan mengambil barang berharga termasuk sepeda motor dan barang elektronik. (mkb)

EKSEKUTIF

Pembentukan Kota Polewali Sudah Lama Digagas EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Rencana pembentukan Kota Polewali sejak lama sudah mewacana baik dikalangan legislatif maupun eksekutif dan tokoh masyarakat. Beberapa tahun silam pernah dibentuk tim percepatan Kota Polewali. Termasuk Pemkab Polewali Mandar mengutus beberapa pejabat berguru ke Kota Palopo untuk menggali dan sering pengalaman tata cara pemekaran Kabupaten Luwu menjadi Kota Palopo di Sulsel.

Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkab Polewali Mandar, Bachtiar Musdalifah yang merupakan salah satu pejabat yang pernah diutus ke Kota Palopo mengatakan, Bupati Polman Ali Baal bersama Asisten III kala itu masih dijabat, Sarja dan Kabag Humas, Nursaid Mustafa dikirim ke Palopo untuk menggali informasi terkait pembentukan Kota Palopo. "Kami ke sana untuk mempelajari bagaimana Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Kala itu beberapa in-

RADAR/AMRI MAKKARUBA

TAMAN KOTA. Kawasan taman kota di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali merupakan salah satu upaya Pemkab Polewali Mandar menghijaukan Kota Polewali.

formasi sempat kami dapatkan termasuk saran Pemkot Palopo dalam pembentukan tim percepatan pembentukan kota yang melibatkan semua unsur lapisan masyarakat. Termasuk mendapatkan saran agar anggota tim bukan dari kalangan eksekutif," ujar Bakhtiar ketika ditemui, Kamis kemarin.

Sebenarnya jika Kota Polewali didorong maka akan dua hal yang dapat diperoleh. Pertama terbentuk kota ke-

mudian Kabupaten Polewali Mandar akan bergeser ke daerah Balanipa dan setelah nantinya terbentuk DPRD baru maka tingga mengubah nama kabupaten menjadi Balanipa. "Mereka membentuk dulu kota kemudian kabupaten induk bergeser ke daerah Belopa. Jika ini diwacanakan dan terwujud maka akan juga ada Kota Polewali dan nantinya kabupaten induk jadi Kabupaten Balanipa," bebernya. (**)

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

Pemkab Jajaki Kerjasama dengan Malaysia POLEWALI -- Dalam rangka meminimalisir pengiriman tenaga kerja ilegal keluar, Pemkab Polewali Mandar mengintensifkan monitoring tehadap PJTKI yang melakukan pengiriman tenaga kerja. Pemkab juga menjajaki kerjasama dengan Malaysia yang bergerak dalam perekrutan tenaga kerja yang legal.

Kabid Tenaga Kerja Dinas Sosnakertrans Polman, Syahrullah Amri, Kamis, 2 Februari menyampaikan, ada perusahaan tenaga kerja dari Malaysia yang ingin melakukan kerjasama dengan Pemkab Polewali Mandar. "Jika dilakukan kerjasama seperti itu pengiriman nantinya tidak lagi lewat PJTKI, akan tetapi langsung lewat agency. Pe-ngiriman gampang termonitor, secara tidak langsung bisa meminimalisir pengi-riman tenaga kerja ilegal," jelasnya. Selain menjajaki kerjasama dengan pihak luar, salah satu PJTKI yakni PT Bajri Putra Mandiri yang melakukan pengiriman keluar ditutup. Hal itu dilakukan melihat PJTKI tersebut beberapa kali ditemukan membawa TKI keluar tanpa ada rekomendasi.

"Hanya saja, sangat susah untuk diberantas karena paspor yang mereka gunakan rata-rata paspor melancong. Pada akhirnya paspornya digunakan untuk kepentingan lainnya," tandasnya. (afr/mkb)

Pemkab Diminta Cepat Tangani Abrasi Mangeramba POLEWALI -- Warga di sepanjang pesisir pantai Polewali, khususnya di Lingkungan Mangeramba, Kelurahan Takatidung, Polewali Mandar, mulai resah akan datangnya musim pancaroba sebab ketinggian ombak dan air pasang naik diatas ambang batas hari biasa.

"Sekarang ini bulan Februari kami warga di Mangeramba mulai

khawatir. Kebiasaan pada bulan dua, ombak dan gelombang pasang lebih sering terjadi hingga awal Maret," ungkap Bahar salah seorang warga Mangeramba.

Bahar, berharap Pemkab Polewali Mandar, segera turun melakukan penangan darurat akan ancaman gelombang pasang yang eksterim yang dipastikan terjadi pada bulan

Februari.

"Kalau pihak terkait tidak segera turun melakukan penanganan darurat, maka dipastikan rumah tempat kami bermukim akan menjadi santapan empuk gelombang pasang yang eksterim terjadi dan menghancurkan tempat pemikiman kami," harap Bahar. (k1/mkb)

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

PETUGAS. Sejumlah petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Polewali Mandar, sedang melakukan peninjauan lokasi, dalam rangka penanganan tanggap darurat abrasi di Mampie.

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS

WAKIL BUPATI Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim bersama Sekkab, M Natsir Rahmat dan Inspektur Inspektorat, Mahyuddin Ibrahim saat melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala SKPD.

SEKKAB Polewali Mandar, M Natsir Rahmat didampingi Kabag Sosial, Burhanuddin Achmad dan Camat Campalagian, Hasbi Hannan berpose bersama usai pertemuan dengan tokoh agama dan kepala KUA.

9

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

Milito Quatrick, Miccoli Hatrick

GAGAL CAPOLISTA

Diego Milito

M

M S K

1. Juventus 2. Milan 3. Udinese 4. Lazio 5. Inter 6. Roma 7. Napoli 8. Palermo 9. Genoa 10. Cagliari 11. Fiorentina 12. Parma 13. Chievo 14. Atalanta 15. Catania 16. Bologna 17. Siena 18. Lecce 19. Cesena 20. Novara

20 21 21 21 21 20 21 21 20 21 20 20 20 20 19 20 20 21 21 20

12 13 12 11 11 9 7 8 8 6 6 6 6 7 5 5 4 4 4 2

8 4 5 6 3 4 9 4 3 8 7 6 6 8 8 6 7 4 4 6

0 4 4 4 7 7 5 9 9 7 7 8 8 5 6 9 9 13 13 12

Nilai 44 43 41 39 36 31 30 28 27 26 25 24 24 23 23 21 19 16 16 12

Hasil Pertandingan Serie A Liga Italia

Fabrizio Miccoli

Diego Milito dan Fabrizio Miccoli memang tak berhasil membawa Inter Milan dan Palermo meraih tiga poin pada laga kontra Inter vs Palermo di Giuseppe Meazza, Kamis 2 Februari dini, tapi keduanya bermain sangat luar biasa. Milito mempersembahkan quat-trick alias empat gol pertama dalam kariernya, dan Miccoli mencetak hattrick.

Malam itu terasa spesial bagi.

Gawang Inter terlebih dahulu bobol pada menit 17. Diawali dari sebuah sepak pojok, bola dilayangkan Miccoli untuk kemudian diteruskan Mantovani melewati hadangan Cesar.

Keunggulan Palermo hanya bertahan lima menit. Pada menit 22 Milito berhasil menjebol gawang lawan untuk menyamakan kedudukan setelah meneruskan umpan dari Maicon.

Tujuh menit memasuki babak kedua, Palermo kembali unggul. Budan mengirim umpan untuk Miccoli yang kemudian berhasil menjebol gawang Inter.

Inter lagi-lagi bereaksi dengan cepat.

Nagatomo dilanggar pada menit 54 dan wasit pun menunjuk titik putih. Milito maju menjadi algojo dan menuntaskan tugas dengan baik untuk bikin skor jadi 2-2.

No Team

Cagliari vs Roma 4-2 Lazio vs Milan 2-0 Napoli vs Cesena 0-0 Udinese vs Lecce 2-1 Inter vs Palermo 4-4

AC Milan gagalmelewati Juventus dan duduk di puncak klasemen Seri A setelah takluk di tangan Lazio 0-2 (0-0) di Stadion Olimpico Roma, Kamis 2 Februari dinihari. Di saat bersamaan pertandingan Juventus vs Parma batal digelar karena buruknya cuaca.

Milan, yang sejumlah gelandangnya tengah dibekap cedera, tampil dengan diperkuat Massimo Ambrosini, Mark Van Bommel, dan Antonio Nocerino sejak awal. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Di babak kedua, Lazio menunjukkan permainan yang lebih efektif.

Sang tuan rumah akhirnya sukses memecah kebuntuan ketika pertandingan memasuki menit ke-76. Tommaso Rocchi akhirnya memberikan kata "tamat" untuk Milan pada pertandingan ini lewat golnya di menit 85. (net)

No Team

M M S K Nilai

1. Manchester City 2. Manchester United 3. Tottenham Hotspur 4. Chelsea 5. Newcastle United 6. Liverpool 7. Arsenal 8. Sunderland 9. Stoke City 10.Everton 11.Norwich City 12.Aston Villa 13.Fulham 14.Swansea City 15.WBA 16.QPR 17.Bolton Wanderers 18.Blackburn Rovers 19.Wolves 20.Wigan Athletic

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

17 17 15 12 11 10 11 8 8 8 7 6 6 6 7 5 6 4 4 3

3 3 54 3 3 54 4 4 49 6 5 42 6 6 39 8 5 38 4 8 37 6 9 30 6 9 30 5 10 29 8 8 29 10 7 28 9 8 27 9 8 27 5 1126 6 12 21 2 15 20 6 13 18 6 13 18 6 14 15

10

Advertorial

Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.02 : 1.02.02

Uraian

1

2

Jumlah 3

1.02.02.00.00.4 PENDAPATAN 1.02.02.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 1.02.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

1.02.02.00.00.5 1.02.02.00.00.5.1 1.02.02.00.00.5.1.1 1.02.02.00.00.5.2 1.02.02.01 1.02.02.02 1.02.02.03 1.02.02.05 1.02.02.06 1.02.02.16 1.02.02.23 1.02.02.24 1.02.02.26

1.02.02.27

Rubrik Ini Dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Polewali Mandar

KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Nomor Urut

16,770,600,000.00 16,770,600,000.00 16,770,600,000.00

1.03.01.16 1.03.01.17 1.03.01.18 1.03.01.20 1.03.01.23 1.03.01.24 1.03.01.26 1.03.01.28 1.03.01.29 1.03.01.30 1.04.01.17

1.08.01.19

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Progam Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Progam pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

28,445,941,050.00 9,149,508,300.00 9,149,508,300.00 19,296,432,750.00 2,573,034,200.00 1,938,854,250.00 54,405,000.00 450,000,000.00 22,027,000.00

1.08.01.20 1.08.01.24

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

28,445,941,050.00 (11,675,341,050.00) 0.00

: 1.03 : 1.03.01

4,723,000,000.00 200,000,000.00 1,035,500,000.00 8,221,612,300.00

PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1.04.02.20

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

46,428,768,280.00 4,783,713,900.00 4,783,713,900.00 41,645,054,380.00 919,744,500.00 12,024,224,500.00 63,250,000.00 201,700,000.00 22,278,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

35,765,000.00 (35,765,000.00) 0.00

547,552,800.00 1,799,969,000.00 9,204,030,500.00 104,872,000.00 417,396,000.00 8,576,377,500.00 198,468,500.00

2,649,039,000.00 35,765,000.00

PERUMAHAN DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) : 1.05 : 1.05.01

1,224,025,000.00 1,224,025,000.00 260,000,000.00 940,625,000.00

1.05.01.15 1.05.01.17

1,224,025,000.00 (1,224,025,000.00)

PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

1.06.01.00.00.5 1.06.01.00.00.5.1 1.06.01.00.00.5.1.1 1.06.01.00.00.5.2 1.06.01.01 1.06.01.02 1.06.01.03 1.06.01.05 1.06.01.06 1.06.01.15 1.06.01.21 1.06.01.22 1.06.01.23 1.06.01.24

537,140,000.00 537,140,000.00 Jumlah Pos Pendapatan

537,140,000.00

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3,926,402,472.00 2,653,112,472.00 2,653,112,472.00 1,273,290,000.00 516,140,500.00 201,058,000.00 20,400,000.00 193,250,000.00 43,532,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

3,926,402,472.00 (3,389,262,472.00) 0.00

Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.06 : 1.06.01

213,585,000.00 85,324,500.00

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

Urusan Pemerintahan Organisasi DAN INFORMATIKA

: 1.07 : 1.07.01

5,386,831,800.00 2,091,268,800.00 2,091,268,800.00 3,295,563,000.00 373,516,500.00 97,075,000.00 25,800,000.00 98,800,000.00

1.07.01.15 1.07.01.16 1.07.01.17 1.07.01.18 1.07.01.19

644,130,000.00 985,356,000.00 276,734,500.00 423,587,500.00 353,254,000.00

5,386,831,800.00 (5,386,831,800.00) 0.00

PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI 512,000,000.00 512,000,000.00 512,000,000.00 Jumlah Pos Pendapatan

512,000,000.00

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5,444,500,300.00 3,538,650,300.00 3,538,650,300.00 1,905,850,000.00 637,246,500.00 172,074,000.00 28,200,000.00 70,000,000.00 16,423,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

5,444,500,300.00 (4,932,500,300.00) 0.00

Urusan Pemerintahan Organisasi DAN PERTAMANAN

: 1.08 : 1.08.01

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.09 : 1.09.01

127,975,000.00 75,738,000.00 10,000,000.00 11,700,000.00

22,250,000.00 22,250,000.00 22,250,000.00 Jumlah Pos Pendapatan

22,250,000.00 2,918,730,400.00 1,308,730,400.00

80,000,000.00 114,246,000.00 79,963,000.00

1,343,008,222.00 1,343,008,222.00 1,172,693,222.00 170,315,000.00 1,343,008,222.00 (1,343,008,222.00) 0.00

2,389,762,100.00 2,389,762,100.00 2,064,392,300.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

2,389,762,100.00 (2,389,762,100.00) 0.00

: 1.10 : 1.10.01

1.10.01.15

183,057,800.00 142,312,000.00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

: 1.11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 1.11.03SEKRETARIAT DAERAH

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

90,000,000.00 (90,000,000.00) 0.00

Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.12 : 1.12.03

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.13 : 1.13.01

3,505,711,570.00 1,855,613,100.00 1,855,613,100.00 1,650,098,470.00 205,487,800.00 69,777,452.00 35,380,000.00 8,522,000.00 40,420,000.00 32,182,500.00 1,212,175,718.00 16,713,000.00

(2,032,950,100.00) 0.00

Urusan Pemerintahan Organisasi 1.18.01.16.01.5 1.18.01.00.00.5.2 1.18.01.16 1.18.01.17 1.18.01.20

: 1.18 : 1.18.01

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

BELANJA DAERAH Belanja Langsung Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1,608,527,000.00 1,608,527,000.00 1,043,527,000.00 210,000,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

1,608,527,000.00 (1,608,527,000.00) 0.00

3,505,711,570.00 (3,505,711,570.00) 0.00

SOSIAL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3,314,795,400.00 2,064,690,400.00 2,064,690,400.00 1,250,105,000.00 401,272,000.00 117,220,000.00 39,000,000.00 47,400,000.00 21,345,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

599,915,000.00 (599,915,000.00) 0.00

: 1.15 : 1.15.01

: 1.18 : 1.18.02

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SEKRETARIAT DAERAH

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto 1.19.01.00.00.5 1.19.01.00.00.5.1 1.19.01.00.00.5.1.1 1.19.01.00.00.5.2 1.19.01.01 1.19.01.02 1.19.01.03 1.19.01.05 1.19.01.06 1.19.01.15 1.19.01.17 1.19.01.18 1.19.01.20

355,000,000.00

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 (45,000,000.00) 0.00 801,624,075.00 801,624,075.00 809,444,000.00 176,785,500.00 74,590,000.00 4,500,000.00 52,700,000.00 16,896,000.00 326,495,000.00 19,355,000.00 44,677,500.00 48,715,000.00

1,611,068,075.00 (1,611,068,075.00) 0.00

Urusan Pemerintahan

: 1.19

Organisasi

: 1.19.02

1.19.02.00.00.5 1.19.02.00.00.5.1 1.19.02.00.00.5.1.1 1.19.02.00.00.5.2 1.19.02.01 1.19.02.02 1.19.02.03 1.19.02.05 1.19.02.16

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

5,451,661,870.00 4,283,056,470.00 4,283,056,470.00 1,168,605,400.00 901,582,400.00 62,353,000.00 39,760,000.00 31,360,000.00 133,550,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

5,451,661,870.00 (5,451,661,870.00) 0.00

Urusan Pemerintahan

: 1.19

Organisasi

: 1.19.03

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SEKRETARIAT DAERAH

1.19.03.20.02.5 BELANJA DAERAH 1.19.03.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.19.03.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)

40,000,000.00 40,000,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

40,000,000.00 (40,000,000.00) 0.00

Urusan Pemerintahan

: 1.20

Organisasi

: 1.20.01

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.20.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.20.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 1.20.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai

5,838,185,064.00 5,838,185,064.00 5,838,185,064.00

29,440,000.00

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Program Pengelolaan Area Pemakanan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Urusan Pemerintahan Organisasi

1.15.01.18

Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

57,641,000.00 44,320,000.00 74,550,000.00 325,800,000.00

50,000,000.00

KELUAGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

1.15.01.17

2,140,950,100.00 1,289,454,600.00 1,289,454,600.00 451,145,500.00 275,173,500.00 47,256,000.00 19,200,000.00 7,555,000.00

256,000,000.00

90,000,000.00 90,000,000.00 40,000,000.00

1.15.01.16

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengeloaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

66,292,500.00

1.11.03.17.08.5 BELANJA DAERAH 1.11.03.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.11.03.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11.03.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1.15.01.00.00.5 1.15.01.00.00.5.1 1.15.01.00.00.5.1.1 1.15.01.00.00.5.2 1.15.01.01 1.15.01.02 1.15.01.03 1.15.01.05 1.15.01.06

108,000,000.00

4,182,978,600.00 (3,782,978,600.00) 0.00

Organisasi

1.14.01.16 1.14.01.17

1.17.01.15 1.17.01.16 1.17.01.17 1.17.01.17

Jumlah Pos Pendapatan

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

Urusan Pemerintahan

1.13.01.22 1.14.01.15

1.17.01.00.00.5 1.17.01.00.00.5.1 1.17.01.00.00.5.1.1 1.17.01.00.00.5.2 1.17.01.01 1.17.01.02 1.17.01.03 1.17.01.06

108,000,000.00 108,000,000.00

2,056,342,000.00

444,750,000.00 (444,750,000.00) 0.00

1.13.01.19 1.13.01.21

1.17.01.00.00.4 PENDAPATAN 1.17.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah

4,182,978,600.00 1,606,629,300.00 1,606,629,300.00 2,576,349,300.00 304,114,300.00 125,880,000.00 11,700,000.00 50,350,000.00 27,963,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

1.13.01.18

KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

444,750,000.00 444,750,000.00 122,457,500.00

1.13.01.16

: 1.17 : 1.17.01

1.18.02.16.04.5 BELANJA DAERAH 1.18.02.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.18.02.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.11.01.16.02.5 BELANJA DAERAH 1.11.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.11.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.11.01.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1.13.01.00.00.5 1.13.01.00.00.5.1 1.13.01.00.00.5.1.1 1.13.01.00.00.5.2 1.13.01.01 1.13.01.02 1.13.01.03 1.13.01.05 1.13.01.06

Urusan Pemerintahan Organisasi

400,000,000.00

: 1.11.01

1.12.03.21

127,121,000.00 (127,121,000.00) 0.00

Jumlah Pos Pendapatan

Organisasi

1.12.03.20

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.11

1.12.03.15 1.12.03.16 1.12.03.18

127,121,000.00 127,121,000.00 127,121,000.00

400,000,000.00 400,000,000.00

Urusan Pemerintahan

1.12.03.00.00.5 1.12.03.00.00.5.1 1.12.03.00.00.5.1.1 1.12.03.00.00.5.2 1.12.03.01 1.12.03.02 1.12.03.03 1.12.03.06

PENANAMAN MODAL BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

1.16.02.15.05.5 BELANJA DAERAH 1.16.02.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.16.02.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.01.00.00.4 PENDAPATAN 1.10.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 1.10.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

1.10.01.00.00.5 1.10.01.00.00.5.1 1.10.01.00.00.5.1.1 1.10.01.00.00.5.2 1.10.01.01 1.10.01.02 1.10.01.03 1.10.01.05 1.10.01.06

: 1.16 : 1.16.02

PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH

1.09.01.16.01.5 BELANJA DAERAH 1.09.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.09.01.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.09.01.17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.09.01.18 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Urusan Pemerintahan Organisasi

Urusan Pemerintahan Organisasi

701,470,000.00

LINGKUNGAN HIDUP DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

1.08.05.15.02.5 BELANJA DAERAH 1.08.05.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.08.05.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.08.05.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

756,493,500.00

LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.00.00.4 PENDAPATAN 1.08.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 1.08.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

1.08.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.08.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung

: 1.08 : 1.08.05

17,309,500.00

1.07.01.00.00.4 PENDAPATAN 1.07.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 1.07.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

1.07.01.00.00.5 1.07.01.00.00.5.1 1.07.01.00.00.5.1.1 1.07.01.00.00.5.2 1.07.01.01 1.07.01.02 1.07.01.03 1.07.01.05 1.07.01.06

2,918,730,400.00 (2,896,480,400.00) 0.00

23,400,000.00

1.05.01.00.00.4 PENDAPATAN 1.05.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah

1.05.01.00.00.5 1.05.01.00.00.5.1 1.05.01.00.00.5.1.1 1.05.01.00.00.5.2 1.05.01.01 1.05.01.02 1.05.01.03 1.05.01.05 1.05.01.06

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

210,775,580.00 4,705,376,500.00

BELANJA DAERAH Belanja Langsung Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Urusan Pemerintahan Organisasi

1,308,730,400.00 1,610,000,000.00 213,121,500.00 331,069,500.00 8,000,000.00 22,100,000.00 60,030,000.00

250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

: 1.04 : 1.04.02

Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Urusan Pemerintahan Organisasi

78,000,000.00

Jumlah Pos Pendapatan

Urusan Pemerintahan Organisasi 1.04.02.15.03.5 1.04.02.00.00.5.2 1.04.02.15 1.04.02.19

1.08.01.17

16,770,600,000.00

1.03.01.00.00.4 PENDAPATAN 1.03.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah 1.03.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

1.03.01.00.00.5 1.03.01.00.00.5.1 1.03.01.00.00.5.1.1 1.03.01.00.00.5.2 1.03.01.01 1.03.01.02 1.03.01.03 1.03.01.05 1.03.01.06

1.08.01.00.00.5.1.1 1.08.01.00.00.5.2 1.08.01.01 1.08.01.02 1.08.01.03 1.08.01.05 1.08.01.16

Jumlah Pos Pendapatan

Urusan Pemerintahan Organisasi

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto Urusan Pemerintahan

: 1.20

Organisasi

: 1.20.02

117,152,000.00 114,940,000.00 30,000,000.00 537,144,000.00 24,615,000.00 38,156,000.00

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2,383,537,500.00 1,393,792,500.00 1,393,792,500.00 989,745,000.00 297,998,000.00 102,520,000.00 26,750,000.00 63,750,000.00 29,769,500.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

2,383,537,500.00 (2,383,537,500.00) 0.00

75,603,000.00 316,529,000.00 76,825,500.00

361,444,128.00 361,444,128.00 361,444,128.00 Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

: 1.20

Organisasi

: 1.20.03

334,000,000.00 27,776,000.00

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.20.02.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 1.20.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai

Urusan Pemerintahan

1.20.03.00.00.4 1.20.03.00.00.4.1 1.20.03.00.00.4.2 1.20.03.00.00.4.3

1.20.03.00.00.5 1.20.03.00.00.5.1 1.20.03.00.00.5.2 1.20.03.01 1.20.03.02 1.20.03.03 1.20.03.05 1.20.03.06 1.20.03.16 1.20.03.17 1.20.03.20 1.20.03.22 1.20.03.23 1.20.03.26 1.20.03.27 1.20.03.28 1.20.03.29 1.20.03.36

bersambung...

5,838,185,064.00 (5,838,185,064.00) 0.00

361,444,128.00 (361,444,128.00) 0.00

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

676,652,021,829.00 7,639,773,780.00 585,952,347,509.00 83,059,900,540.00

Jumlah Pos Pendapatan

676,652,021,829.00

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Kecamatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Penerangan Jalan Program Pelayanan Masyarakat

108,232,279,071.00 78,293,314,621.00 29,938,964,450.00 10,758,656,350.00 8,446,882,100.00 156,900,000.00 240,000,000.00 249,530,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit)

108,232,279,071.00 568,419,742,758.00

1,220,775,000.00 3,452,782,650.00 190,395,000.00 2,260,582,900.00 217,019,000.00 417,656,550.00 85,807,400.00 262,771,500.00 306,125,000.00 1,673,081,000.00

Pendidikan 11

RADAR SULBAR

Jum’at 3 Februari 2012

PKBM Terancam Tidak dapat Program REPORTER : KADIR T EDITOR: AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tidak memasukkan profil, maka lembaga yang bergerak dibidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) terancam tidak akan mendapatkan program bantuan TA 2012. Hal ini

disampaikan Ketua Forum Komunikasi-PKBM (FK-PKBM) Polewali Mandar, Surung, Kamis 2 Februari kemarin.

Menurut Surung, profil lembaga merupakan kewajiban tahunan yang diserahkan kepada Disdikpora bidang PLS. Awal tahun 2012 ini masih terdapat sejumlah PKBM yang belum menyerahkan profil yang

dimaksudkan tersebut. Sehingga diharapkan bagi PKBM yang belum menyerahkan profilnya agar memasukkan hingga batas waktu minggu ke empat Februari 2012.

Bagi PKBM yang tidak menyerahkan maka lembaga tersebut akan mendapatkan sanksi tidak akan diberikan rekomendasi program.

"Tentu saja tanpa rekomendasi tersebut maka dipastikan lembaga bersangkutan tidak akan mendapatkan program TA 2012," ungkapnya.

Ia berharap, agar seluruh PKBM se Kabupaten Polman segera memasukkan profil sebagai acuan laporan ke provinsi dan pusat. (*)

PTDI Bisnis Simulator Pesawat JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (DI) mulai melakukan ekspansi bisnisnya dengan membuat simulator pesawat.

Pengembangan tersebut tidak jauh bisnis utama perusahaan yaitu membuat pesawat dan komponen pesawat. Direktur Aircraft Service PT DI Rudi Wuraskito mengatakan, sudah ada beberapa unit simulator yang berhasil dibuat.

Misalnya untuk pesawat jenis CN 235 dan Helikopter Super Puma.

Tidak hanya itu, perusahaan yang dahulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) tersebut juga membuat simulator untuk kapal laut. "Ada 3-4 simulator yang sudah kita buat," ungkap Rudi.

Untuk 1 unit simulator CN 235, lanjut Rudi, dijual seharga USD 12 juta. Sementara simulator Super Puma harga jualnya tidak diketahui. Sebab, PT DI hanya salah satu pemasok komponen. Bukan kontraktor utama. Tapi, untuk 1 unitnya perusahaan yang berpusat di Bandung tersebut mendapatkan

USD 3 juta. "Itu sebagian saja. Kita subkontraktor. Kontraktor utama di Kementerian Pertahanan," katanya.

Menurut Rudi, PT DI baru mau fokus menekuni bisnis simulator tersebut. Dulunya, perseroan tidak bisa melakukan ekspansi usaha karena diminta fokus membuat pesawat saja."Awal kita membuat simulator karena ada yang minta.

Malaysia yang memiliki 8 pesawat CN 235 meminta dibuatkan simulatornya. Super Puma karena TNI Angkatan Udara butuh. Cuma kita sifatnya membantu. Ada main kontraktor," kata Rudi.

Ditegaskan Rudi, saat ini pihaknya belum bisa langsung bersaing dengan produsen simulator lainnya. Terutama dari sisi branding. Harus dibangun kepercayaan dengan konsumen terlebih dahulu. "Kita lakukan kerja sama dengan yang sudah branded.

Sehingga lebih murah harganya," ucap Rudi.

Untuk membuat simulator, tambah Rudi, hal utama yang

diperlukan adalah data base pesawat. Data perilaku pesawat pasti dimiliki pabrik. Hanya, untuk mendapatkan data base tersebut tidak mudah. Harganya pun sangat mahal, mencapai 20 persen dari total harga simulator. "Kalau harga simulator USD 10 juta, maka data basenya USD 2 juta. Kalau bikin sendiri pakai teknologi kita bisa saving 30-40 persen. Ada penghematan yang cukup banyak,"

katanya.

Dikatakan Rudi, dalam 4-5 tahun mendatang diharapkan PT DI sudah mampu bersaing dengan produsen simulator lainnya. Saat ini, perusahaan sedang merintis dari yang keculu. Jika langsung memulai dengan besar banyak yang tidak percaya. "Simulator banyak ke aplikasinya. Sejauh ini kita lihat produk karena pesawat terbangnya apa," ujarnya. (jpnn)

Anggota ORARI Adu Kuat Antena

(NET)

MATARAM-Puluhan anggota ORARI se-Bali dan NTB adu kuat sinyal antena radio mereka dalam lomba OMNI Direction Extreme Contes yang berlangsung di eks kantor Bupati Lobar Jalan Sriwijaya, Mataram, Sabtu dan Minggu kemarin.

Lomba yang digelar Frekuensi Standbay 144.480 MHZ tersebut akhirnya dimenangkan tim dari Kota Mataram.

Lomba adu kuat sinyal antena ini dilakukan dengan sistem gugur seperti layaknya sistem pertandingan sepak bola. Dua tim peserta lomba akan diadu kekuatan daya pancar sinyal antenanya. Siapa yang menang berhak melaju ke babak berikutnya. Juri sendiri membuat tiga title record yaitu di Gunungsari (Lombok Barat), Praya (Lombok Tengah), dan Karang Pule (Kota Mataram) untuk memantau sinyal radio peserta.

"Sinyal yang paling kuat diterima di tiga titik record ini yang memenangkan pertandingan," jelas Ketua Frekuensi Standbay 144.480 MHZ, Gusti Bagus Hari Sudana.

Lomba yang berlangsung dari pagi hingga sore itu dibuka Sekda NTB H Muhammad Nur. Dalam sambutannya Nur menilai, kontribusi ORARI bagi bangsa dan daerah ini sangat besar. Terutama dalam menghadapi bencana, ORARI berada di bagian terdepan dalam memberikan informasi. Informasi ini menjadi penting sebagai bahan kajian kebijakan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat.

"Di NTB yang merupakan daerah rawan bencana ini, ORARI harus tetap eksis sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi bencana kepada masyarakat," harapnya.

Wakil Ketua Orda ORARI NTB Aria Bambang Santika mengungkapkan ORARI di NTB terus berkembang. Saat ini saja jumlah anggotanya sudah mencapai 3.725 yang tersebar di tujuh lokal se-NTB. "Hal ini menunjukkan ORARI masih tetap eksis meski dunia komunikasi kita terus berkembang," ujarnya. (jpnn)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

Korban Puting Beliung Belum dapat Bantuan REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Beberapa kepala keluarga yang menjadi korban agin puting beling di Lingkungan Camba Utara, Kecamatan Banggae Timur sampai saat ini belum mendapat bantuan. Salah seorang warga, Abdul Rahim, yang kondisi rumahnya cukup parah, karena tertimpa pohon kelapa mengaku belum mendapatkan bantuan dari Pemkab Majene.

"Sampai saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun, jangankan bantuan melihat kondisi rumah kami yang hancur akibat dihantam pohon kelapa yang tumbang setelah terjadinya angin puting beliung, melakukan peninjauan saja belum pernah,"ungkapnya.

Abdul Rahim mengaku, sudah melaporkan kejadian tersebut kepada

BKDD Adakan Ujian Dinas MAJENE -- Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Majene dalam waktu dekat akan segera melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.

Ujian ini hanya dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) non fungsional.

Kepala Bidang Diklat dan Fungsional BKDD Majene, Aminuddin ketika ditemui Kamis kemarin mengatakan, pendaftaran ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dibuka sejak Rabu, 1 Februari hingga Rabu, 15 Februari mendatang, sedangkan pelaksanaan ujian rencananya digelar hari Sabtu 18 Februari di Gedung Assamalewuang. "Pendaftarannya sudah kita buka kemarin, dibuka setiap jam kerja kalau pendaftarnya diatas 200 orang ujiannya kita tempatkan di Assamalewaung kalau lebih banyak kita akan minta gedung LPMP di Rangas," jelas Aminuddin.

Ia juga mengatakan, jika ada PNS diluar Kabupaten Majene ingin mengikuti ujian tersebut bersama PNS Majene, BKDD tetap mempersilahkannya. Bahkan Ia mengaku telah menyurat kebeberapa daerah di luar Sulbar terkait rencana pelaksanana ujian itu dengan harapan PNS luar daerah ada yang ikut. "Kita tetap mempersilahkan jika ada PNS luar daerah yang berminat mengikuti ujian ini, bahkan kita sudah mengirim surat kebeberapa kabupaten seperti kabupaten Sidrap, Enrekang, Tator dan Barru. Apalagi kita dapat informasi dari BAKN Makassar kalau mereka tahun ini belum melaksanakan ujian ini, mudah mudahan ada lagi ikut seperti tahun sebelumnya,"ungkapnya.

BKDD Majene terkahir melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah tahun 2010 dan tahun 2011 tidak melaksanakan ujian ini. "Kalau peserta ujian tahun 2010 sebanyak 378 orang termasuk PNS dari luar daerah," jelasnya.

Aminuddin juga mengaku, biaya administrasi pelaksanaan ujian tahun ini lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk 2010 biaya dibebankan kepada peserta sebanyak Rp. 350.000 per orang tahun ini turun menjadi Rp150.000 per orang. "Kita telah ada peserta dari Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 20 orang.

Tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi peserta yang lain," tandasnya. (k3/mkb)

EKSEKUTIF

RADAR/SYAMSUDDIN

RUMAH WARGA di Lingkungan Camba Utara Kelurahan Baru Kecamatan Banggae rubuh tertimpa pohon akibat angin kencang, para korban angin kencang di Majene hingga kini masih terus berharap ada bantuan dari pemerintah.

pemerintah setempat, namun belum ada bantuan yang diberikan oleh pihak terkait, padahal kondisi rumahnya cukup parah dan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perbaikan.

"Saya cuma bekerja sebagai buruh, jangankan untuk memperbaiki rumah yang rusak, untuk memberikan makan bagi anak-anak seja pas-pasan. Jadi untuk sementara kami tinggal di rumah saudara, yang kebetulan tidak jauh dari rumah kami," lanjutnya.

Abdul Rahim mengatakan, saat agin puting beliung terjadi, 30 Desember 2011 lalu, Ia bersama dengan istri dan anakanaknya sedang makan malam, tiba-tiba terdengar gemuruh angin yang cukup kencang dan sesaat kemudian pun atap rumah roboh akibat terjangan pohon kelapa yang tumbang diterjang angin puting beliung.

"Anak-anak saya hampir jadi korban saat kejadian tersebut, beruntung tidak ada yang terluka, padahal batang pohon kelapa yang tumbang tepat menimpa tempat kami makan," katanya.

Abdul Rahim berharap ada upaya tanggap darurat yang ditunjukkan oleh pemerintah setempat, agar dapat berteduh kembali di rumahnya bersama istri dan anak-anaknya. (*)

Dewan Pendidikan Pantau Program Disdik MAJENE– Dewan Pendidikan Kabupaten Majene, Rabu 1 Februari kemarin melakukan memantauan sejumlah program yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik) Majene.

Program yang dipantau, diantaranya efektifitas pengunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS), realisasi fisik bangunan sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 serta persiapan sekolah

menghadapi Ujian Nasional (UN).

Ketua Dewan Pendidikan Majene, M. Rusbi Hamid mengatakan, kunjungan Dewan Pendidikan ke sekolah untuk memantau langsung program Disdik seperti penyaluran dana BOS. Hal ini untuk mengetahui apakah sesuai petunjuk teknis (juknis) atau tidak. Begitu pula dengan penggunaan DAK, apakah berjalan sesuai mekanisme atau belum.

"Dewan pendidkan juga akan memantau kesiapan sekolah dalam menghadapi ujian nasioanal, itu kita lakukan karena selama ini hasil ujian nasional selalu buruk,"ujar Rusbi. Untuk BOS dan DAK, kata Rusbi kunjungan mereka karena Dewan Pendidikan telah memiliki data awal untuk dijadikan sebagai pembanding atas ketidak wajaran penggunaan BOS. Demikian pula penggunaan DAK 2011

Personil Polhut Dinilai Masih Kurang MAJENE -- Maraknya ilegal logging di Majene karena lemahnya pengawasan akibat personil Polisi Kehutanan (Polhut) kurang.

Apalagi luas hutan tidak sebanding dengan jumlah personil Polhut yang ada.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Majene, Burhanuddin, Kamis 2 Februari, mengungkapkan dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, tiga diantaranya dinilai sangat rawan dengan ilegal logging.

"Jumlah personil Polhut yang dimiliki oleh Dishutbun Majene sangat tidak berbanding dengan luas hutan Majene. Hal ini dibuktikan dengan maraknya ilegal logging yang terjadi," ungkapnya.

Burhanuddin mengaku bila terdapat tiga kecamatan yang paling rawan terjadinya ilegal logging, yaitu Kecamatan Tubo, Malunda, dan Ulumanda. Selama Oktober hingga Desember tahun 2011 lalu, terjadi empat kasus ilegal logging yang berhasil digagalkan oleh pihak Dishutbun Majene, tiga kasus ditemukan tampa pemilik, sementara satunya sudah diserahkan ke Polres Majene.

"Sampai saat ini kami terus meningkatkan patroli di beberapa kawasan hutan yang dinilai rawan ilegal logging, namun kami menyadari bila personil patroli yang kami milki sangat minim. Tapi kami terus

melakukan oprasi dikawasan hutan maupun di tempat-tempat yang disinyalir sebagi tempat peredarannya," terangnya.

Burhanuddin menyebutkan, jumlah personil Polhut hanya 24 orang, padahal idealnya 1000 hektar hutan harus memiliki 1 orang Polhut, sementara Kabupaten Majene memiliki 58.000 hektar hutan, jadi dibutuhkan minimal 58 orang untuk mengamankan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Majene.

"Tenaga pengamanan yang kami miliki sangat minim, sehingga pengamanan terhadap kawasan hutan tidak dapat berjalan secara optimal," ujarnya.

Burhanuddin berharap agar ilegal logging dapat diakhiri, karena dampak yang ditimbulkan sangat sangat merugikan.

Apalagi saat ini sedang musim hujan, dimana dampak dari penebangan hutan akan mengakibatkan bencana yang kita inginkan, dapat terjadi ditengah masyarakat.

"Saat ini seluruh manusia yang ada di muka bumi menghadapi masalah yang sama, yakni terjadinya pemanasan global yang ditimbulkan oleh efek pembangunan yang tidak berbanding lurus dengan perawatan hutan, sehingga menyebabkan berbagai macam persoalan yang dapat merusak bumi, tempat dimana kita hidup," terangnya. (mg4/mkb)

Dewan Pendidikan juga mendapat informasi bahwa program tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya.

"Ini belum dapat diekspose karena belum diklarifikasi kepada sekolah yang bersangkutan, tetapi hasil pantauan Dewan Pendidikan dilapangan akan kita singkronkan dengan data awal yang kita punya apakah telah sesuai atau ada perbedaan," terangnya. (k3/mkb)

Pemkab Berharap Sinergi dengan PNPM MP MAJENE -- Bupati Majene, H Kalma Katta, mengungkapkan permasalahan kemiskinan merupakan persoalan sangat penting dan mendesak untuk segera ditanggulangi, khususnya di Daerah perkotaan yang sarat serta identik dengan dengan berbagai permasalahan sosial termasuk didalamnya adalah kemiskinan.

"Salah satu ciri utama dari kondisi masnyarakat miskin adalah, ketiadaan akses terhadap sarana dan prasarana dasar lingkungan, hal tersebut dapat ditandai dengan kualitas pemukiman dan perumahan yang jauh dari standar kelayakan, serta dibarengi dengan mata pencaharian yang tidak menentu, sehingga menimbulkan tingkat kesejahteraan hidup yang rendah," ungkapnya.

Bupati Kalma mengungkapkan, kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, sehingga kemiskinan tidak bisa ditanggulangi hanya pada suatu dimensi, apalagi bila harus mengerahkan sumberdaya

secara sektoral.

"Penaggulangan kemiskinan seharusnya dilakukan dengan multiaspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial aupun dengan dimensi lain yang muncul sebagai pemicu munculnya kemiskinan di dalam masyarakat, karena itu dalam mengatasi kemiskinan diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif," lanjutnya.

Kalma menyadari bahwa selama ini banyak pihak yang melihat permasalahan kemiskinan pada aspek luarnya saja, sehingga cara penanggulangan dilakukan secara parsial dan sektoral. Akibatnya, subtansi permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak tersentuh oleh upaya penanggulangan yang ada.

"Atas nama pemerintah daerah, kami sangat berharap eksistensi PNPM Mandiri Perkotaan dapat membangun kesamaan persepsi, komitmen, strategi dan langkahlangkah penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan Kabupaten Majene," tuturnya. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

BUPATI MAJENE Kalma Katta melakukan penanaman rehabiltasi bantaran sungai Deking Malunda kegiatan ini bekerja sama parlemen HMJ kehutanan Sylva Dan HIMABPER UNSULBAR Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar dan Masyarakat Desa Lombong kegiatan penaman 1500 pohon ini dibuka langsung oleh Bupati kabupaten Majene, serta dihadiri Kadis Kehutanan Provinsi Sulbar, Camat Malunda Iskandar dan Kadis Sosnakertrans Asri Albar.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Jumat, 3 Februari 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

MA Kecam Wacana Intervensi DPR JAKARTA--Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa mengatakan bahwa rencana Komisi III DPR yang berencana membentuk panitia kerja (panja) putusan MA dan lembaga peradilan adalah bentuk intevensi terhadap lembaga yudikatif.

"Ia, itu intervensi terhadap lembaga yudikatif. Dasarnya apa?

Kalau mau bikin panja harus dasarnya dulu apa," kata Harifin, usai acara pelantikan tiga ketua pengadilan tinggi di Jakarta, Kamis kemarin.

Hal yang sama diungkapkan Hakim Agung Djoko Sarwoko

yang mengatakan, pembentukan panja Putusan MA dan Lembaga Peradilan itu hanya akan membuang-buang anggaran saja.

"Itu akan membuang-buang saja dan tidak ada faedahnya," kata Djoko Sarwoko.

Dia menegaskan, putusan kasasi itu sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hasil panja tersebut juga tidak bisa dijadikan novum (bukti baru). Sehingga, kata dia, usaha yang dilakukan DPR itu akan siasia saja. Djoko juga menegaskan bahwa pembentukan panja tersebut merupakan upaya intervensi terhadap lembaga

yudikatif oleh lembaga legislatif.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Yahdil Abdi Harahap saat berbicara dalam acara diskusi Forum Wartawan Jurnalis Komisi Yudisial (For JUKY) dengan tema: "Proyeksi Awal Tahun: Harapan dan Tantangan Komisi Yudisial Tahun 2012" di Jakarta, Selasa (31/1) mengungkapkan bahwa pihaknya berencana akan membentuk panitia kerja putusan Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan.

Menurut Yahdil, rencana itu dilontarkan oleh beberapa anggota DPR terkait banyaknya

pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi III DPR berkaitan dengan putusan MA. "Karena banyaknya pengaduan tersebut akhirnya diusulkan perlu dibentuk panja yang menyangkut putusan peradilan tersebut," katanya.

Anggota DPR dari F-PAN itu mengatakan bahwa rencana pembentukan panja muncul saat dilakukan rapat internal yang dilakukan pada Senin (30/1).

"Soal keputusannya nanti diputuskan dalam rapat internal berikutnya setelah kita minta pandangan fraksi," ungkapnya. (net)

Kejagung Periksa Tiga Manajer IM2

Lorong Perumtel Dirabat Beton

RADAR/IST

RABAT BETON. Lorong di Jalan Perumtel telah dirabat beton melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Rabat beton ini dilakukan KSM BKM Sila'langngi Kelurahan Madatte.

POLEWALI -- Lorong di Jalan Perumtel di Kelurahan Madatte yang dulu tidak pernah dilewati masyarakat karena kondisi rusak. Tetapi kini jalan tersebut berhasil dirabat beton melalui program PNPM Mandiri Perkotaan.

Perbaikan jalan ini dilakukan BKM Sila'langngi Kelurahan Madatte yang telah melibatkan masyarakat setempat melakukan gotong royong membangun jalan tersebut. BKM Sila’langngi selaku pimpinan kolektif yang telah turun dilokasi guna sertifikasi kegiatan akhir pekan lalu, telah menyaksikan langsung hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh KSM. Peninjauan ini dilakukan bersama-sama dengan SATKER, PPK, ASKOT PNPM, Faskel, Ketua Forum BKM Kecamatan dan Para Pimpinan Kolektif BKM Sila’langngi Kelurahan Madatte. Nampak masyarakat telah lalu lalang dan menikmati jalan yang telah dirabat beton.

Nurlailah, salah satu dari pimpinan kolektif BKM Sila’langngi, mengakui bahwa sejak dalam proses pekerjaan

NET

rabat beton yang ada diperumtel ini masyarakat banyak yang melibatkan diri langsung dalam pembangunan rabat beton tersebut. Pembuatan rabat beton Jalan Perumtel melalui PNPM mandiri perkotaan dan dana swadaya masyarakat perumtel. Dengan jumlah alokasi dana BLM Rp15 juta dan partisipasi swadaya masyarakat.

Sementara itu, masyarakat yang berada lorong Perumtel merasa berterima kasih kepada para pengurus baik dari BKM Sila’langngi maupun dari pemerintahan yang telah memperhatikan wilayah perumtel untuk membangun rabat beton.

Karena keinginan masyarakat tersebut telah tercapai dan sudah bisa dimanfaatkan langsung, "Kami sangat bersyukur karena bentuk perhatian BKM dan kepedulian kepada warga miskin penerima manfaat yang selalu diperhatikan, kemudian program PNPM kedepan yang dilakukan oleh BKM berlanjut karena sangat bermanfaat bagi warga miskin," tandasnya. (mkb)

JAKARTA--Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga manager PT Indosat Mega Media (IM2) terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan jaringan 3G IM2.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IA," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Umum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad, di Jakarta, Kamis (2/02).

Noor mengatakan mereka tiba di gedung bundar Kejaksaan Agung sejak Kamis pagi. Ketiga manajer IM2 itu adalah Marketing Manager Muhammad Sujai, Sales Retail Manager Bambang Narayana, dan IT Operation Manager Gustinus Bayuaji. Kasus ini bermula dari laporan Lembaga swadaya masyarakat Konsumen

Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang mengadukan Indosat dan IM2 ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Perkara itu kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Agung dengan pertimbangan dugaan lokasi terjadinya tindak pidana tidak hanya di Jawa Barat.

Kejagung telah menetapkan Indar Atmanto, eks Direktu Utama IM2 sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia dijerat pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

IM2 diduga tidak berhak menggunakan jaringan 3G karena tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler pada frekuensi 2.1 GHz. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp3,8 triliun. (net)

Saksi Akui Diminta Menangkan Herman Felani JAKARTA--Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Made Suarjaya, mengatakan pernah dimintai bantuan oleh Kepala Bagian Dokumentasi, Norman, untuk membantu memenangkan perusahaan yang diusulkan oleh Herman Felani.

"Saya diperintahkan harus membantu pemenangan perusahaan-perusahaan Herman Felani," kata Made, saat bersaksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan filler hukum, di Pemprov DKI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, kemarin.

Made menceritakan, diperkenalkan Norman kepada Herman dan seorang pengusaha bernama Raj Indra Singh.

Dua orang itu, diperkenalkan oleh Norman sebagai utusan DPRD yang akan mengawal proses penganggaran proyek pengadaan filler iklan di Pemrov DKI. Norman, kata Made, juga mengatakan Herman dan Indra akan mengerjakan proyek filler tahun 2006.

Atas arahan dari Norman, Made mengkomunikasikan hal ini dengan Journal Effendi, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI. (net)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radar@radarsulbar.com

Online: radarsulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

BURSA OTOMOTIF

DIJUAL RUMAH

DIKONTRAKKAN

DIJUAL TANAH

RENTAL MOBIL

VITAMIN OTAK

LOWONGAN

DIJUAL MOBIL LGX 2.0 TAHUN 2001. Rp 120 JUTA (NEGO) HUB : 081 354 738 087

DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

DIKONTRAKKAN Rumah BTN Axuri Blok D, No.10 Hub : 081 342 594 559

CV. BINTANG ARIF RENTAL Tersedia semua jenis Mobil Berpengalaman dalam Rental (Harga Damai) Jl. Abd. Syakur, Depan Bank Panin Hp : 085 255 438 888 / 085 340 791 111

DIJUAL RUMAH

DIJUAL Rumah, Ukuran 7x13 M di Batupannu, Bersertifikat Luas 245 m2.Harga 80 juta (nego) Hub : 085 342 900 751

DIJUAL TANAH / PENGINAPAN, LUAS 6 x 26 DENGAN JUMLAH 16 KAMAR PERMANEN DI JL. NELAYAN III MAMUJU, HUB : 081 355 372 037 TANPA PERANTARA

VITAMIN OTAK Buktikan anda menjadi lebih cerdas dengan mengkomsumsi Vitabrain Optimasi Otak. Garansi 110 % Hub : dr. Fadly S. Hp. 085 242 477 011 085 656 210 118

PERUSAHAAN EROPA mencari tenaga kerja, Untuk Pelatihan Management Selama Pelatihan dibayar Rp. 500rb - Rp. 1 Jt Persyaratan : - Pria/Wanita maks. 28 tahun ( masih single ) - Pendidikan minimal SMU/SMK Sederajat, Diploma, dan Sarjana - Suka bekerja keras, serta bisa bekerja sama dalam satu tim.

PENGALAMAN TIDAK DIUTAMAKAN. (LPM - Jl. Budi Utomo PEKKABATA POLMAN ) Info Lebih Lanjut hubungi CP : 085 255 031 187 - 081 998 622 951

BURSA OTOMOTIF DIJUAL MOBIL KIJANG LGX 2.0 Tahun 2001 Rp. 120 Juta harga masih bisa nego kondisi mulus dan plat Nomor cantik.

Hub : 081 354 238 087

DIJUAL RUMAH DIJUAL Rumah Bersertifiikat Hak Milik (SHM) Luas 112 M2 . Terletak di Jl. Mangga sekitar Pasar Sentral Mamuju. HUB: 082196368995

DIJUAL RUMAH DIJUAL Satu unit rumah di BTN Marwah Griya Residence Sarampu (Dari Pertamina Sarampu belok kanan) blok B/5, type 36 ukuran 6X12 m. Hubu-ngi: 085213945004

DIJUAL RUMAH DIJUAL Tanah Ukuran 10 X 20 m2 Didaerah Cece, Harga 40 Jt Hub : 085 210 791 333

DIJUAL RUMAH DIJUAL Rumah /Lokasi Jl. WR. Monginsidi No. 33 Sertifikat (SHM) Luas 776 M2 Hub : 085 299 817 758 Telp : 0426-21625

DIJUAL Rumah/Tanah di Jl. Cut Nyak Dien No. 16 Karema Mamuju LB : 100 M2 LT : 613 M2 Harga Nego Hub : 081 354 699 588

DIJUAL RUMAH DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

DIJUAL TANAH DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

SERBA ANEKA TELAH HADIR di Kota Mamuju TOKO ABADI JAYA Grosir Sepatu/ Sandal Menjual berbagai macam jenis Merk Sandal, Sepatu, AP Bots DLL Alamat Jl. H. Abd. Syakur (depan pasar baru) HP : 081 241 684 957

DIJUAL RUMAH

DIJUAL TANAH DIJUAL Tanah kurang lebih 1 ha Jl. Martadinata Hub : 081 342 209 050/0426-22451 Harga : 300.000 permeter

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUKO DI JUAL RUKO 1 Lantai 2 Petak, Luas 7 X 15m Dengan Harga 500 juta ( Bisa Nego) Terletak di Jl. Cik Ditiro HUB : 081 343 984 005 / 085 242 959 161 (Tanpa Perantara)

DIJUAL TANAH

KLINIK KOMPUTER KLINIK KOMPUTER Service, Hardware & Meintenance Hp : 081 341 664 727 / 082 189 155 444/ 085 255 554 409 Alamat : Pasar Baru, Mamuju

BURSA OTOMOTIF

CHECK UP PANGGIL. Gula Darah 15 RB, Asam Urat 20 RB, Kolesterol 30 RB Triglycerd 30 RB. Hub:085242396953/ 081245672169

JUAL Motor Honda Revo warna kuning th 2008 Plat DC Surat-Surat Lengkap dan Kondisi Oke Bisa Nego. Hubungi: 085242550013-085395750002

BENGKEL LAS

BURSA OTOMOTIF DIJUAL CEPAT : Kijang 94 Silver Metalic 60 jt, 2 Sedan KIA 2005 Merah & Hitam 45 jt, dan 1 Sedan FORD + AC Dingin '86' 30 jt, Bs Nego Hub: 085 255 566 602085 255 566 603.

DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M2 di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego).

Hub: 081355051455

DIJUAL TANAH

DIJUAL TANAH

DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

Bengkel Las Masagena Steel Mengerjakan Steel Construction, Pagar Tempa, ralis, Stainless, Canopy, Aluminum Dll Hub : Muhammad Bahri, 085 299 299 559 Alamat : Jl. Pababari No. 77 Mamuju-Sulbar

SERBANEKA

LOWONGAN

JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru MamujuSulbar, HP. 081 210 174 222

MAU berbisnis loket pembayaran PLN, TELKOM, dll? software gratis (promo) tel/SMS :083876444333 PT.ABHIMATA

CHEK UP PANGGIL

DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas.

Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

DIJUAL TANAH

MAU BISNIS

DIBUTUHKAN : Sekretaris Administrasi, Driver Lamaran diantar Langsung ke UKM CENTRE Jl. Teuku Umar No1 Mamuju

BURSA OTOMOTIF DIJUAL MOTOR HONDA CS1 MERAH Tahun 2010, Mulus Jarang Pakai 14 Juta Nego (KM Baru 3000) Hub : 0811425294

SERBANEKA KREDIT untuk usaha (Proyek, SPBU- Developer, Konstruksi) Jaminan Sertifikat Hub : 0367-3692481/ 0812 9879 7104

SERBANEKA

DIJUAL TANAH

ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Jum’at 3 Februari 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

Gaji Belum Terbayar Honorer Curi Obat REPORTER : SYAMSUDDIN HB EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN PASANGKAYU -- Tersangka pencurian alat kesehatan (alkes) berupa obat-obatan milik RSUD Mamuju Utara (Matra) tertangkap tim buruh sergap (Buser) Polres Matra di jalan Mesjid Raya Pasangkayu, Rabu 1 Januari, sekitar pukul 23.00 wita.

Tersangka berinisial ID dan IN, merupakan tenaga honorer di

RSUD Matra.

Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Matra AKP Bahri J membenarkan, tersangka pencuri obat di RSUD Matra telah tertangkap tim buser Polres Matra. Penangkapan ini berdasarkan informasi masyarakat.

Menurut pengakuan salah satu tersangka, pencurian tersebut dilakukan karena gaji tersangka belum dibayarkan sebagai tenaga honorer di RSUD tersebut. "Gaji salah satu dari

tersangka belum dibayarkan," ungkap Bahri di ruang kerjanya.

Tersangka ID dan IN melakukan aksinya dengan mencongkel pintu bagian belakang ruang apotik menggunakan obeng. Lalu hasil barang curiannya dijual ke Donggala dan kota Palu. Kini sebagian barang bukti (BB) diamankan polisi.

Beberapa jenis barang yang di curi berupa Alkohol 70 persen isi 1000 mililiter sebanyak 17 botol, cairan RL satu box dan Bintamox 2 dos,

serta parasetamol sirup 1 box.

Ditaksir nilai tersebut mencapai sekitar Rp.20 juta.

"Sebagian BB sudah kami kami amankan untuk pengembangan lebih lanjut," terang Bahri.

Ia juga memastikan bahwa pencurian sudah kerap dilakukan kedua tersangka. Pertama tanggal 25 dan 30 Januari 2012. Kini kedua tersangka sudah dalam tahanan Polres Matra untuk dilakukan pengembangan penyidikan. (**)

Pembawa Sabu di Bekuk Polisi PASANGKAYU -- Kabupaten Mamuju Utara (Matra) kini menjadi target lahan subur masuknya narkotika jenis sabu-sabu. Hal ini terkuak setelah tim buru sergap (buser) Polres Matra menangkap pembawa sabu-sabu seberat 0,5 gram berinisial NS alias EI dan SA alias AE di sebuah rumah di Jalan Reformasi Pasangkayu, Rabu 1 Februari, sekitar pukul 14.20 Wita.

Kapolres Matra AKBP, Adri

Irniadi, mengungkapkan, para tersangka, baik pengedar maupun pengguna narkotika dengan jenis apapun akan diberantas hingga ke akar-akarnya. "Kami akan berantas karena ini merusak generasi, apalagi generasi muda," tegas Adri yang masih berada di Makassar.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Matra AKP Bahri J membenarkan kalau dari penangkapan tersebut diperoleh narkotika jenis

Sabu-sabu seberat 0,5 gram. Penyergapan dipimpin Kanit Satuan Narkotika Polres Matra Iptu Chandra Yudha. Menurut Bahri, tersangka memang sudah lama menjadi target Operasi. "Tersangka sudah lama kami curigai," ungkap Bahri.

Menurutnya, penangkapan dilakukan setelah tersangka masuk kediamannya di Jalan Reformasi Pasangkayu, tim buser yang dipimpin Iptu Chandra Yudha langsung

membekuk dan menggeledah tersangka. Di saku celana bagian kanan tersangka didapatkan obat Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram.

Bahri menegaskan, kalau kedua tersangka beserta barang buktinya sudah diamankan Polres Matra untuk pengembangan lebih lanjut dan asal barang inisial IN juga sedang dalam pengejaran. (sym/mba)

Ruang Banggar Tak Perlu Anti Sadap JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, tidak perlu di ruang Badan Anggaran (Banggar) dipasang alat anti sadap. "Ruang pimpinan DPR saja tidak ada," kata Priyo, kepada wartawan, Kamis (2/2), di Jakarta.

Ia menambahkan, seharusnya tidak boleh ada pemasangan alat anti sadap itu. "Tidak boleh.

Pimpinan DPR tidak memerlukan itu, ruang lain jangan melebihi pimpinan DPR," kata politisi Partai Golkar, itu.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan untuk proses anti sadap itu bukan untuk menyadap dari luar. "Tetapi jangan kemudian ada komunikasi yang terjadi dari dalam. Sehingga, kalau mereka sedang proses pembahasan di Banggar, maka konsentrasi sepenuhnya. Itu alatnya sebenarnya alat jammer," katanya. "Supaya orang tidak bisa ber-BBM ria, ber SMS dan dan sebagainya," kata politisi PDI Perjuangan, itu. (jpnn)

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Lagi, Ruhut Desak Anas Mundur JAKARTA - Ruhut Situmpol kembali mengemukakan desakannya kepada Anas Urbaringrum untuk mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Menurut Ruhut, desakan untuk mundur itu terkait dengan tudingan Nazaruddin yang jelas-jelas menyebut Anas Urbaningrum terlibat dalam proyek Wisma Atlet.

"Saya ini orang hukum.

Jadi sangat mengerti.

Mundur saja dulu untuk menyelamatkan partai ini.

Karena berdasarkan polling, partai ini terus anjlok," kata Ruhut Sitompol kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/2).

Sebelumnya, Minggu (29/1) di Kendari, Sulawe-

RUHUT SITOMPUL

si Tenggara, Ruhut Sitompul juga mendesak Anas Urbaningrum untuk mundur. Menurut Ruhut, keputusan ini lebih baik diambil oleh Anas sebelum tersangkut proses hukum dalam kasus wisma atlet.

"Gak elok nantinya kalau sudah dijadikan tersangka baru mundur," kata Ruhut waktu itu. (jpnn)

Berantas Narkoba, Periksa Urine Anggota DPR JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani prihatin narkoba dan minuman keras sudah merambah ke semua level kehidupan.

"Tidak hanya masyarakat awam, pilot juga kena narkoba. Polisi juga. DPR juga ada. Sipir penjara juga ada seperti yang ditangkap BNN," kata Ahmad Yani, saat rapat kerja Komisi III dengan Kepolisian di Jakarta, Rabu (1/2).

Lantas Yani menegaskan bahwa lebih baik bila memberantas narkoba dimulai dari Komisi III. "Saya setuju juga, Komisi

III cek urinenya. Kalau memang kesepakatan memberantas kita mulai di Komisi III, cek urine dengan mekanisme tidak terbuka. Kalau terbuka, kasihan juga," tambahnya.

Ia juga prihatin adanya tempat-tempat hiburan malam yang masih buka sampai pagi. "Polisi bisa berikan rekomendasi ke pemerintah untuk mencabut izin," tegasnya.

Ia menegaskan, untuk memberantas narkoba dan miras ini harus tegas dan jelas. "Tidak cukup perda.

Bila perlu miras ini dimasukkan dalam Undang-undang," ungkapnya. (jpnn)

(NET)

POTRET PASANGKAYU

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

RADAR/SYAMSUDDIN HB

RAPAT. Ny Erni Agus saat memimpin rapat pemantapan lomba desa tingkat kabupaten di ruang rapat Bupatri Matra.

LEGISLATIF MATRA

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

RADAR/SYAMSUDDIN HB TERIMA ASPIRASI. Wakil Ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin bersama Anggota DPRD Matra Dahri saat menerima aspirasi di ruang kerjanya.

Jumat, 3 Februari 2012

Infotainment 15

RADAR SULBAR

Live Streaming 4th Afganisme

TINGGAL hitungan hari, jutaan Afganisme bakal merayakan ulang tahun mereka yang ke-4. Pastinya, ultah kali ini yang jatuh tepat pada hari Sabtu, 4 Februari 2012 mendatang akan spesial.

Bukan sekedar tampil untuk penggemarnya, Afgan pun menawarkan penggemar yang beruntung untuk bernyanyi bersamanya.

Bertempat di salah satu kafe di FX Plaza Jakarta, Afgan berjanji untuk tampil istimewa. Dengan tambahan personil band yang dibawanya, akan ada aransemen yang lebih seru. Selain itu, ada gimmick-gimmick khusus dari Afgan untuk Afganisme yang beruntung nantinya.

Afgan pun berharap semua Afganisme bukan hanya di Jakarta - yang telah setia mendukungnya selama bertahun-tahun, bisa menikmati apa yang dipersembahkannya kali ini. (net)

William - Kate

Punya Anggota Keluarga Baru

PASANGAN yang menikah pada April 2011 ini sedang berbahagia dengan anggota baru dalam keluarga mereka. Anggota keluarga yang baru berusia tiga bulan ini akan segera menemani hari-hari Pangeran William dan Kate Middleton. Siapa?

Seperti dilansir dari Dailymail, pasangan ini rupanya telah mengadopsi seekor anjing jantan sekitar bulan Desember lalu. Selama ini, anjing berjenis cocker spaniel ini telah dipelihara dengan penuh kasih di rumah pertanian yang mereka sewa di Nort Wales.

Namun demikian, Willian telah memberikan instruksi pada para pegawainya untuk tidak menyebarluaskan nama anjing berwarna hitam tersebut. Pasalnya, anjing tersebut adalah milik pribadi yang juga harus dijaga keamanannya.

"Anjing ini adalah hewan peliharaan pribadi dan dia (William) tidak ingin namanya disebarluaskan ke publik. Namun demikian, pasangan tersebut dengan bangga mengakui bahwa mereka memang memiliki anjing baru," ungkap salah satu juru bicara istana.

Selain itu, juru bicara tersebut juga menjelaskan bahwa anjing itu berasal dari ibu Kate, yaitu Carole Middleton. Carole telah mengawinkan anjing keluarga Middleton dengan anjing lain, dan memberikan salah satu anaknya pada William dan Kate.

"Saya tidak tahu apakah anjing keluarga Middleton itu jantan atau betina. Namun Duke dan Duchess of Cambridge bahagia dengan hasil persilangan tersebut," lanjutnya. (net)

Tribute To Peterpan

Tidak Empat Kota KONSER Tribute To Peterpan hanya digelar di empat kota ternyata bukan keputusan final. Promotor konser tersebut menyatakan sangat membuka kemungkinan untuk melanjutkan konser tersebut di kota-kota lain di Indonesia.

"Sementara di kota-kota itu aja, yang mewakili masing-masing pulau, tapi ga menutup kemungkinan akan diteruskan ke kotakota lain," ujar Abe Aditya, selaku promotor Nada Promotama yang dihubungi langsung oleh reporter KapanLagi.com®.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, konser Tribute To Peterpan akan mengunjungi 4 kota besar di Indonesia yaitu Lampung (1/ 2), Banjarmasin (3/2), Bandung (8/1), Semarang (10/2). Tiket pertunjukan ini dapat dibeli langsung di venue masing-masing kota.

Gelaran konser ini sendiri bertujuan sebagai pelepas rindu bagi Sahabat Peterpan yang memang sangat setia menunggu kembalinya Peterpan ke panggung-panggung musik Indonesia. Peterpan memang sudah lama tidak tampil ke hadapan publik sejak sang pentolan, Ariel, harus mendekam di penjara.

Antusiasme besar terhadap konser ini tidak hanya dialami para Sahabat Peterpan.

Para bintang tamu seperti Glenn Fredly, Anji, Astrid, Naga Lyla, Anji serta Fadly juga menunjukkan antusiasme yang sama. Bahkan Gleen Fredly kabarnya sangat tertarik dan memutuskan untuk memilih sendiri lagu yang nanti dibawakannya. (net)

Sinopsis

40 Hari, Bayi Pasha Ungu Mulai Responsif BAGI Pasha Ungu, bayi kecil bernama Dewa Hikari Zaidan Ibrahim yang lahir pada 22 Desember lalu adalah anugerah yang tak terhingga. Kini, putra pertamanya dengan istri, Adelia Wilhemina tersebut telah semakin tumbuh dan menggemaskan.

Saat ditemui, di sela pembuatan video klip I Need You di hotel Bumi Wiyata Depok, Pasha menjelaskan bahwa anaknya kini telah semakin responsif dengan segala hal di sekitarnya. Pasha pun mengakui bahwa pertumbuhan dan perkembangan anaknya tersebut tergolong cepat.

Drama Asia Siang

Pink Lipstick

Tayang: 3-Feb-2012 14:30 WITA

"Sudah mulai nyahut, sudah mulai respon, dia responnya cepat. Apalagi sekarang sudah 40 hari," ungkapnya saat dijumpai di lokasi pada Selasa 31 Januari lalu.

Ketika ditanya soal syukuran, Pasha mengungkapkan bahwa syukuran untuk anaknya tidak harus dilakukan saat usianya 40 hari. Yang paling penting, adalah niat untuk bersyukur pada Tuhan atas anugerah itu sendiri.

"Kalau syukuran kata orangtua tidak harus pas 40 hari," lanjut bapak empat orang anak tersebut. (net)

Blink 182:

Lagu Terbaik Ada di Album 'Neighborhoods' JAKARTA - Pada 26 September lalu band punk Blink 182 resmi merilis 'Neighborhoods' setelah 8 tahun tak membuat album. Menurut mereka, lagu-lagu terbaik yang pernah ditulis Blink 182 ada di album tersebut.

"Kami telah menghilang selama 5 tahun dan akhirnya merilis 'Neighborhoods' setelah 8 tahun dari album terakhir kami, jadi kami tak tahu apakah orang peduli atau tidak. Tapi respon yang kami terima sangat hebat dan orang mencintainya, jadi saya tak bisa lebih bahagia dari merasakan ini," ujar sang bassis yang juga vokalis Blink 182 Mark Hoppus dilansir NME, Kamis 2 Februari 2012.

Mark, Travis Barker dan Tom DeLonge memang sempat berpisah beberapa tahun. Setelah mereka akhirnya bersama lagi, Mark mengaku tidak mau membuat karya yang itu-itu saja.

Mereka menilai album ini sangat berbeda karena ada cinta dan rasa kerinduan dari ketiganya hingga sanggup menghidupkan Blink 182 kembali. Bahkan Mark sudah mulai menulis materi album baru sembari tur.

"Saya sudah mulai menulis. Kami be-

lum mulai sebagai band, belum memulai segalanya bersama dan mengerjakan materi baru, tapi kami selalu menulis.

Saya tak punya ide (tentang sound-nya), ini masih sangat baru. Ketika Tom dan Travis ikut campur, itu akan berubah drastis," jelas Mark. (net)

The Transporter Pemain : Jason Statham Jumat 3 Februari 2012 Pukul 23.30 WIB

Kesendirian Kikan JAKARTA - Seorang perempuan bertubuh kecil terlihat keluar bersama ribuan orang yang baru saja menyaksikan konser Linkin Park, 21 September 2011, di Gelora Bung Karno Jakarta. Perempuan itu mengenakan baju serba hitam, baju yang selalu lekat dengan kostum panggung dirinya saat masih dengan Cokelat.

Ya, perempuan tersebut adalah Namara Surtikanti, di panggung dikenal sebagai Kikan. Ibu dua anak yang lahir di Jakarta, 9 September 1976.

Salah satu vokalis rock milik Indonesia yang sukses malang melintang selama 13 tahun di musik Indonesia bersama Cokelat. ”Saya lagi menyiapkan album solo, nanti aku kabari ya,” kata Kikan saat itu kepada Rolling Stone. Akhir tahun 2010 lalu, Kikan membuat keputusan yang menggemparkan musik Indonesia: keluar dari Cokelat. Kikan adalah Cokelat. Cokelat adalah Kikan.

Namun apa mau dikata? Semua memilih jalan sendiri. Cokelat menyisakan Ernest, Edwin, dan Ronny.

Penabuh drum Ervin ikut meninggalkan Cokelat bersama dengan Kikan.

Cokelat kemudian menemukan pengganti Kikan, seorang vokalis jebolan Indonesian Idol bernama Sarah Hadju. Namun di awal tahun 2011 Sarah Hadju berpisah dengan Cokelat. Kabarnya saat ini Cokelat sudah memiliki vokalis baru lagi.

Banyak yang mencari-cari ke mana Kikan selepas dari Cokelat. Padahal Kikan sempat hadir di beberapa panggung. ”Lebih kepada tampil di acaraacara panggung kecil, tidak di TV. Jadi orang seperti tidak melihat ke-

beradaan Kikan di musik. Terus terang aku menemukan keasikan tersendiri saat mulai workshop proyek tematik ini, mulai dari carinya yang cewek semua, menyusun repertoir, membuat aransemen plus gimmick. Band proyek ini terdiri dari Imel (Ten 2 Five), Sherina, Tika, dan Tere. Saat itu khusus membawakan lagulagu musisi yang sudah wafat. Tahun 2010 aku buat Kikan sings Alanis Morisette & The Cranberries. Saat itu aku melibatkan Melanie Subono, Astrid, Endah, Vina FTT, dan Nadya Fatira. Aku selalu excited sendiri kalau bercerita tentang band proyek ini,” katanya tergelak.

Berada dalam band cover version adalah kisah perkenalan perdana Kikan pada dunia musik. Bersama Cokelat, mereka sempat malang melintang di berbagai kafe dan panggung di Bandung, membawakan lagu dari Alanis Morisette dan The Cranberries. Di Fame Station, salah satu landmark dunia hiburan Ban-dung,

band ini banyak berkiprah. Sampai kemudian Kikan dan Cokelat masuk dalam kompilasi Indie Ten dari Sony Music bersama Padi, Gen, Caffeine, Fable, Soda, Wong, Opus, Ninh, serta Layang yang rilis pada tahun 1998.

Kikan resmi mundur dari Cokelat pada bulan Maret 2010. ”Tapi aku masih melakukan beberapa show off air dan on air bersama Cokelat sampai akhir bulan Juni 2010 karena menyelesaikan kontrak. Setelah itu aku benar-benar berhenti dari Cokelat. Bulan September 2010, aku ikut audisi Ali Topan the Musical. Kebetulan diterima dan dapat peran lumayan besar sebagai Anna Karenina (pacar Ali Topan). Praktis bulan Oktober 2010 mulai latihan intens sampai hari H pementasan pada bulan Maret 2011. Keikutsertaan di Ali Topan yang paling banyak menyita waktu dan membuat aku seolah-olah ”hilang”.

Padahal di antara jadwal latihan itu aku masih sempat nyanyi di beberapa daerah juga.”

Awal bulan Januari 2012, Kikan tibatiba menelepon Rolling Stone Indonesia dan memperdengarkan single perdana miliknya. Sebuah lagu bertajuk ”Serasa” yang akan menjadi perwujudan dari album solo perdananya di sebuah label baru. ”Ya, saya sudah tidak di Sony Music lagi untuk rilis album solo ini,” katanya tegas. Awalnya Kikan nekat mau berjuang sendiri lewat jalur indie selepas Cokelat.

Namun di tengah jalan dia merasa masih butuh bantuan banyak pihak.

Termasuk label rekaman baru yang sekarang menjadi label Kikan, pendatang baru dan bisa dibilang Kikan adalah artis yang sudah punya nama di label ini. (net)

MCR: Lagu Kami Bukan Sekedar Koleksi GITARIS My Chemical Romance, Frank Lero, bersikeras bahwa album baru bandnya nanti bukanlah sekedar 'koleksi lagu'. Frank Lero menegaskan bahwa album bandnya nanti akan lebih spesial dari album-album sebelumnya.

"Ini bukan hanya menjadi koleksi lagu. Tidak akan seperti, 'Oh, kami memiliki 12 lagu. Ayo direkam secepatnya dan kita rilis!', Aku tidak berpikir ada yang melakukan itu hari ini tanpa pemikiran atau visi di belakangnya," ujar Lero ketika diwawancarai Noise11.

Lero juga menambahkan bahwa albumnya nanti adalah tindak lanjut dari album mereka sebelumnya pada 2010 lalu, Danger Days: The True

RASA sakit hati ternyata mampu membuat seorang wanita manis dan baik hati menjadi pendendam yang hendak menuntut balas dengan segala cara. Itulah yang menjadi tema drama Korea yang bertajuk Pink Lipstick. Drama produksi tahun 2010 ini ditayangkan untuk menggantikan drama My Girlfriend is a Gumiho yang telah habis masa tayangnya.

Alkisah Yoo Ga Eun (diperankan oleh Park Eun Hye) adalah seorang gadis baik hati yang berpacaran dan kemudian menikah dengan pacarnya, Park Jung Woo (diperankan oleh Lee Joo Hyun). Namun, dia kemudian menemukan bahwa suaminya berselingkuh dengan sahabatnya, Kim Mi Ran (diperankan oleh Seo Yoo Jung).

Tidak hanya itu, Ga Eun mendapat pukulan hati hebat karena juga mendapat tahu bahwa anak angkat mereka sebenarnya adalah anak dari hasil hubungan Jung Woo dan Mi Ran. Untuk membalas dendam pada mereka, Yoo Ga Eun kawin dengan Maeng Ho Geol (Dok Go Young Jae), pedagang pakaian yang kaya raya.

Dengan dukungan kekayaan suaminya, Ga Eun dengan hati-hati menyusun rencana untuk menghancurkan Jun Woo dan Mi Ran. Pada saat yang sama, Yoo Ga Eun bertemu dengan Ha Jae Bum (diperankan oleh Park Kwang Hyun), yang sangat mencintai Ga Eun. Jae Bum berjanji untuk selalu berada disisi Ga Eun, tak tidak peduli apapun yang dia lakukan.

Bagaimana perjalanan kisah Yoo Ga Eun yang berubah dari gadis baik hati menjadi wanita pendendam? Akankah dendam Ga Eun terhadap Jung Woo dan Mi Ran terbalas? Bagaimana pula dengan Ha Jae Bum? Ikutilah kisah selengkapnya dalam drama bertajuk Pink Lipstick yang tayang di Indosiar setiap hari Senin-Jumat, pukul 13.30 WIB, mulai tanggal 5 November 2011.(**)

Lives Of The Fabulous Killjoys. Menurutnya, ia dan rekan-rekannya memilih konsep yang lebih 'heavy' pada album berikutnya. My Chemical Romance sendiri dikabarkan telah membangun

studio sendiri di Los Angeles untuk merekam album kelima mereka. Dengan adanya studio baru tersebut, mereka berharap dapat lebih fokus dan makin kreatif untuk mengerjakan album. (net)

Mantan anggota kemiliteran bernama Frank Martin kini hidup dengan tenang di kota pinggiran Perancis menjadi pekerja yang bertugas memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Terkadang Frank mengemban tugas yang berbahaya, tetapi ia selalu patuh kepada setiap peraturannya. Aturan pertama: Jangan pernah mengubah perjanjian.

Aturan kedua: Tidak menyebut nama - Frank tidak mau tahu dengan siapa ia bekerja dan apa yang dia harus antar. Aturan ketiga: Jangan pernah melihat apa yang ada di dalam paket tersebut. Frank dipekerjakan oleh seorang berkebangsaan Amerika atas nama "Wall Street" untuk mengirimkan sesuatu, tetapi ketika Frank berhenti ditengah perjalanan, dia menyadari bahwa paketnya bergerak-gerak. Melanggar peraturan ketiga, Frank terpaksa melihat apa yang ada di dalam paket tersebut, ternyata seorang wanita yang cantik. Frank tetap mematuhi kedua peraturan lainnya yang merupakan peraturan mutlak untuk bertahan hidup, tetapi mulai gagal, menyakiti dirinya dan juga pacar barunya. Rahasia yang mengejutkan, komplikasi yang rumit, dan hal terakhir yang Frank harapkan yaitu bahwa setiap aturan dibuat untuk dilanggar.

Jadwal Acara Jumat 3 November 2012 01:00 02:30 03:00 03:30 05:00 06:30 07:00 08:00 10:00 10:03 11:00 12:00 12:03 13:00 13:30 15:00 15:03 15:30 16:00 17:00 17:03 18:00 18:30 19:30 20:30 21:00 21:03 22:30 23:30 23:33 24:30

SCTV FTV Utama Liputan 6 Malam Buser SCTV Sinema Dini Hari: Cloud 9 SL Liputan 6 Pagi Sigi Investigasi Infotainment : "Was Was" SCTV Musik : "SL Inbox" Liputan 6 Terkini Infotainment : "Hot Shot" SCTV FTV Pagi: Kubuat Taman Di Hatimu Liputan 6 Terkini SCTV FTV Pagi: Kubuat Taman Di Hatimu SL Liputan 6 Siang SCTV FTV Siang: Copet Mencuri Cinta Liputan 6 Terkini SCTV FTV Siang: Copet Mencuri Cinta Infotainment : "Status Selebriti" SCTV Reality : "Uya Emang Kuya" Liputan 6 Terkini SCTV Reality : "Jebakan Betmen New" SL Liputan 6 Petang Serial Istimewa : "Anak Kaki Gunung" Serial Istimewa : "Garuda Impian" SCTV Sinetron : "Aliya" Liputan 6 Terkini SCTV Sinetron : "Aliya" Film Layar Lebar : "Dawai 2 Asmara " Liputan 6 Terkini Film Layar Lebar : "Dawai 2 Asmara " SCTV FTV Utama: Pesan Cinta Dari Sampul Kado

16

XPReSI

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

Nanda Nahdhiyah Siswa Berprestasi SMAN 1 Majene

PENGURUS DPD PARTAI AMANAT NASIONAL MAMUJU UTARA

Prestasi Datang karena Kemauan Biodata

Nanda Nahdhiyah Parepare, 3 Agustus 1995 Tanjung Batu Prestasi Juara I Story Telling (Tingkat Sulbar)

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS

Juara II Adu Argumen (Tingkat Sulbar) Juara I Pra Olimpeade Geosains (Tingkat Sulbar)

DIKABULKANNYA PK SAUDARAKU

A. ASDAR WAHAB

Juara III words competition 2011 (Tingkat Majene) Juara I words competition 2012 (Tingkat Majene)

(KETUA DPD PAN MAMASA)

OLEH

MAHKAMAH AGUNG RI (KEBENARAN TETAP DIJUNJUNG TINGGI) TANGGAL, 18 JANUARI 2012

DPD PAN MAMUJU UTARA

UKSIN DJAMALUDDIN, SH.,M.Si

Jamal LB

Ketua

Sekretaris

Advertorial

REPORTER: JUNIARDI EDITOR: AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Tidak banyak orang yang dapat menorehkan prestasi, apalagi di masa muda.

Seperti halnya siswa SMAN 1 Majene, Nanda Nahdhiyah yang akan mewakili Majene dalam words competition 2012 di Jakarta, 12 Januari mendatang. Kompetisi ini akan diikuti sejumlah siswa berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia yang diadakan American Indonesian Exchange Foundation (Aminef).

Meraih prestasi adalah puncak dari segala usaha berkompetitif dalam suatu bidang. Bakat, kemauan, kerja keras dan latihan yang sungguh-sungguh merupakan beberapa indikator pencapain prestasi. Walaupun berbagai tantangan dan rintangan bahkan cercaan dari orang sekitar kadang datang hendak menghadang, namun itu semua akan terlewati apabila konsentrasi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ibarat mendaki bukit terjal, memang

tidak gampang tapi dapat dicapai.

SMAN 1 Majene merupakan salah satu sekolah yang cukup memberi apresiasi terhadap pengembangan bakat dan potensi para peserta didiknya. Baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik. Dari tahun ke tahun selalu berhasil memuculkan para juara dari berbagai bidang. Pada awal tahun ini saja, salah siswanya kembali mendapatkan undangan untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional, yang akan dilaksanakan oleh American Indonesian Exchange Foundation (Aminef ) di Jakarta.

Aminef merupakan sebuah forum kerjasama pemerintah America dan Indonesia dalam bidang pendidikan, melalui pengiriman Fulbright English Teaching Assistant (ETA) ke beberapa sekolah yang terdapat di Indonesia, termasuk ke SMAN 1 Majene.

Nanda Nahdhiyah merupakan satu-satunya siswa asal Ma-

jene yang akan berlaga dalam kompetisi tersebut setelah beberapa waktu lalu berhasil menyingkirkan lawan-lawanya dalam seleksi yang dilaksanakan di sekolahnya.

Kompetisi tersebut merupakan salah satu ajang bagi para siswa untuk berkreasi dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berbahas Inggris.

Kompetisi tersebut terdiri dari beberapa kategori seperti sajak, cerita, membaca naskah, serta pertunjukan seni suara dan tari.

"Sampai saat ini, saya terus melakukan persiapan, dan berharap dalam ajang tersebut nantinya akan meraih kategori the best performance," tutur gadis kelahiran 3 Agustus 1995 ini.

"Prestasi ditorehkan bukan kebetulan semata, namun karena kemauan, karena adanya kerja keras dan latihan yang tekun, serta metode pelajaran yang diterapkan sebuah sekolah," tandasnya. (*)

dipersembahkan oleh Perwakilan Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat

WAKIL GUBERNUR, Aladin S.Mengga, menyampaikan sambutan dan arahan dalam kegiatan pencanangan Bulan Bakti IBI KB Kesehatan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012, di Hotel Grand Mutiara, 29 Januari 2012.

KETUA DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan, dalam kunjungannya pada kegiatan Baksos Pelayanan KB Tubektomi (MOW) Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin, di RSU Regional Mamuju, 30 Januari 2012.

KETUA DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Abdullah Kemma, mewawancarai salah seorang peserta / akseptor KB Tubektomi di RSU Regional Mamuju.

KUNJUNGI KANTOR NSS TERDEKAT * NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279

* NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065

*

NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

* NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

* NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033