TEGAL RAYA
RADAR PEKALONGAN
RABU 8 MARET 2017
3
YAYASAN YATIM PIATU DAN DHU’AFA
“AL - INAYAH” Jl. Untung Suropati Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Telp. (0285) 4418232, HP. 085865495103, 085742790598 Untuk melanjutkan pembangunan gedung panti ( lantai 2 ) Yayasan Al Inayah membutuhkan sedekah berupa Bahan Bangunan ( Pasir, batu bata, semen, besi cor dll ). Untuk informasi lebih lanjut hubungi: Musakhir : 085742790598 BANTUAN BISA DISALURKAN VIA REKENING : Bank Mandiri Syariah Pekalongan 7030350418 BNI Syariah Cabang Pekalongan 0305110076 Bank Jateng Cabang Pekalongan 3007056710 Yayasan AL-INAYAH : Jl. Untung Suropati Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan PANITIA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN - PANTI YAYASAN YATIM PIATU & DHU’AFA “AL-INAYAH ” Akte Notaris : Iis Aisyah Y, SH SK, MENKUMHAM
Nomor : 04 Tanggal 07 Juli 2010 Nomor : AHU - 337. AH. 01 04 Tahun 2011
PEMBANGUNAN GEDUNG YAYASAN AL - INAYAH
LINTAS
K. ANAM SYAHMADANI
ALTERNATIF – Seorang tukang becak menuntun becaknya di jembatan alternatif Jalan Blanak, Selasa (7/3).
Jembatan Blanak Segera Digarap TEGUH SUPRIYANTO
LOKASI BARU - Sejumlah rumah korban tanah bergerak Desa Sridadi Kecamatan Sirampog telah berdiri di lokasi baru yang lebih aman.
Korban Tanah Bergerak Segera Terima Bantuan SIRAMPOG - Sebanyak 87 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban tanah bergerak di Dukuh Limbangan dan Dukuh karanganyar, Desa Sridadi Kecamatan Sirampog, dapat sedikit bernafas lega. Hal itu menyusul turunya Bantuan Pembangunan Rumah (BPR) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang akan mereka terima. Kepala Desa Sridadi Nasugiyanto menyampaikan, bantuan Kemensos tersebut telah sampai di tingkat Kabupaten melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos Nakertrans), untuk selanjutnya disampaikan kepada para penerima. “Bantuan sudah sampai di Dinsos Nakertrans, ditujukan untuk korban tanah bergerak di Dukuh Limbangan dan Karanganyar,” kata Nasugiyanto, Selasa (7/3). Bantuan sendiri lanjut dia, akan disampaikan kepada warga korban tanah bergerak melalui rekening masing-masing penerima. Namun demikian, pihaknya belum mendapat informasi terkait besaran bantuan yang akan disampaikan. “Bantuan nantinya dapat dipergunakan warga, untuk melakukan pembangunan meliputi atap, lantai maupun dinding rumah. Sehingga kondisinya bisa lebih mamadai sebagai hunian dan sehat,” terang Kades. Bencana tanah bergerak terjadi pada tahun 2015 di dua pedukuhan tersebut, menyebabkan 21 KK Dukuh Karanganyar dan 66 KK Dukuh Limbangan harus relokasi. Kondisi tersebut menyusul rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), yang menyatakan jika lokasi pergerakan tanah tidak layak digunakan sebagai hunian (pemukiman). “Untuk itu, secara bertahap, warga dari dua pedukuhan sejumlah 87 KK telah direlokasi menuju lokasi yang lebih aman,” terangnya. Namun lanjut dia, dalam perkembangannya kondisi pemukiman di lahan reloaksi ini cukup memprihatinkan. Dimana warga terpaksa membangun rumah seadanya dengan memanfaatkan material bekas rumah yang sebelumnya dibongkar dari lokasi lama. “Karenanya dengan adanya bantuan ini, diharapkan bisa dimanfaatkan warga untuk memaksimalkan kondisi rumah mereka,” sambungnya. Selain hunian rumah warga, di lokasi baru lahan relokasi ini masih terkendala dengan minimnya sarana infrastuktur. Dimana akses jalan menuju lokasi tersebut masih berupa tanah yang saat tersiram hujan menjadi licin. “Infrastuktur masih butuh perhatian, saat ini ada akses jalan sepanjang 200 dengan lebar 2 meter ini perlu ditingkatkan. Sehingga akses masyarkat bisa lebih maksimal,” kata Nasugiyanto. Sementara Munaedi SH selaku Camat Sirampog, membenarkan akan adanya bantuan bagi warga korban tanah bergerak di Desa Sridadi ini. Pihaknya mengingatkan agar bantuan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Terutama untuk peningkatan kondisi pemukiman untuk dihuni warga, sementara peningkatan infrastuktur nantinya bisa dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melalui program lain,” jelas Camat. (pri)
DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) akan segera menggarap pembangunan jembatan Jalan Blanak yang sebelumnya sempat mangkrak. Kepala DPUPR Sugiyanto saat dikonfirmasi Radar mengatakan, penyelesaian jembatan yang menghubungkan Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja itu ditargetkan bisa diselesaikan secepatnya. “Paling cepat akhir Maret. Pahit-pahitnya, akhir Ap-
ril,” kata Sugiyanto, Selasa (7/3). Sampai Selasa pukul 12.00 siang, DPUPR masih menunggu kedatangan alat berat yang diberangkatkan dari Boyolali. Informasi terakhir, alat berat tersebut telah keluar wilayah Pekalongan, dan diperkirakan bisa sampai di lokasi Selasa malam (kemarin, Red). Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Suharto yang ditugasi langsung memantau proses penyelesaian jembatan Jalan Blanak me-
nyampaikan, apabila alat berat sudah sampai, pengerjaan penyelesaian jembatan segera dilakukan dengan memasang kedudukan jembatan. Setelah itu, dilakukan pemasangan perancah atau struktur sementara. Jika perancah sudah dipasang, barulah dilakukan pemasangan girder. Suharto mengemukakan, masyarakat telah menantikan penyelesaian jembatan Jalan Blanak, karena keberadaan jembatan tersebut sangat
dibutuhkan. “Kami terus melakukan komunikasi dengan masyarakat, dan selalu memberikan kabar perkembangan penyelesaian jembatan,” ujarnya. Sebelumnya, pada Jumat (3/3), sejumlah warga Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja menggeruduk Balai Kota Tegal untuk bertemu wali kota terkait penyelesaian jembatan Jalan Blanak. Salah satu warga, Sujarno menyampaikan, warga ke balai
kota untuk menanyakan perkembangan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Blanak. Sujarno mengemukakan, karena pembangunan mangkrak, aktivitas warga terhambat. Apalagi, jembatan alternatif yang dibangun cukup rawan. Saat itu, warga meminta wali kota agar memperingatkan dinas terkait supaya bisa segera menyelesaikan pembangunan jembatan Jalan Blanak. (nam)
Proses Penutupan Lokalisasi Jalan Terus
HERMAS PURWADI
KOORDINASI - Ketua Paguyuban pengrajin tahu Berkah Lestari Pedukuhan Pesalakan Adiwerna Samiun melakukan kooridasi dengan DLH terkait pengrajin yang hijrah diselatan proyek tol.
Pengrajin Tahu ‘Gusar’ ADIWERNA - Paska menerima ganti rugi lahan imbas dari proyek nasional Tol Trans Jawa ruas Pejagan - Pemalang, menyisakan permasalahan baru bagi sebagian pengrajin tahu yang ingin melanjutkan usahanya dilahan baru. Penolakan warga terjadi mengingat limbah tahu tersebut dinilai mencemari lingkungan sekitar. Ketua Paguyunan Pengrajin Tahu Berkah Lestari Pedukuhan Pesalakan Adiwerna Samiun mengaku proyek pembebasan lahan tol berimbas pada pembebasan lahan pengrajin tahu di tiga RT masing masing RT 29, 30, dan 31 yang berada di RW 03 dan 04 Desa Adfiwerna yang sebelumnya dihuni sedikitnya 100 KK pengrajin tahu. “Total pengrajin yang kami wadahi ada 300 KK. Sementara dari 100 KK yang telah menerima ganti rugi ada yang membeli lahan baru disebelah selatan tol, Desa Kaliwadas, Tembok
Bajaran, dan Slawi. Permasalahan kini dialami pengrajin yang pindah dan membeli lahan disebelah selatan tol yang mulai digunjingkan warga perumahan,” tuturnya, Selasa (7/ 3) kemarin. Dia mengaku ipal tahu dibagian selatan untuk sementara ini tidak berfungsi lantaran jalur terpotong pengerjaan proyek tol. Namun hasil perjanjian dengan pihak PT Waskita, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), dan pihak pemerintah desa saluran itu akan disambung kembali setelah proyek tol selesai. “Lantaran kegiatan produksi tahu diselatan tol mulai berlangsung beberapa minggu ini, pengrajin disana mulai menerima komplain dari lingkungan terkait limbah tahunya. Kami sebagai paguyuban untuk saat ini hanya fokus pada pengrajin yang menyalurkan limbahnya pada ipal. Sementara pengrajin yang pindah di
selatan tol, meski dekat dengan ipal namun tidak bisa menyalurkan limbahnya menuju ipal lantaran terputus oleh proyek jalan tol,” terangnya. Dia pun sempat menyarankan pada pengrajin untuk membuat pembuangan resapan, agar limbah air tahu tidak bebas tercecer dilingkungan sambil menunggu proses tol selesai. “Kami juga sudah berupaya berkoordinasi dengan DLH untuk mengusulkan bisa tidaknya saluran ipal tahu tersebut melewati jalan tol dan membuatkan biogas baru untuk perumahan guna mengakomodir pengrajin yang ada disebelah selatan tol,” cetusnya. Dia juga mengaku bahwa sebagian dari anggotanya yang terimbas proyek tol kesulitan mencari tempat baru yang bisa diterima masyarakat untuk tetap menjalankan usaha pembuatan tahu. (her)
KRAMAT – Tim gabungan yang terdiri dari sejumlah instansi terus melakukan sosialisasi rencana penutupan lokalisasi di sepanjang pantura. Kegiatan dimulai di lokalisasi peleman, Senin (6/3) dan dilanjutkan di lokalisasi wandan, Selasa (7/3). Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) Satpol PP Pemkab Tegal Susworo mengungkapkan, meski ada permintaan penundaan dari warga terdampak seperti di peleman serta wandan, tetapi, program tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana semula. Warga, ada yang meminta penutupan ditunda hingga 2019 agar mereka bisa lebih siap mencari mata pencaharian di luar lokalisasi yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. “Program penutupan tetap berjalan meski ada permintaan seperti itu. Sosialisasi seperti ini diharapkan bisa memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada warga terdampak penupuan lokalisasi,” jelasnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Eko Jati Suntoro menyebutkan jika program penutupan lokalisasi di pantura sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Indonesia bebas prostitusi pada 2019. Sosialisasi, terangnya, diikuti berbagai kalangan, mulai dari aktivis sosial, perwakilan dari organisasi masyarakat, jajaran muspika hingga pemilik warung dan kafe atau tempat karaoke. Penutupan lokalisasi, jelasnya, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pihak Kementerian Sosial berencana menyiapkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), jaminan hidup dan pemulangan bagi eks penghuni lokalisasi. Bantuan UEP yang akan diberikan Rp3 juta per orang, jaminan hidup selama tiga bulan Rp1,8 juta per orang dan transport lokal Rp250 ribu per orang. Jadi total bantuan untuk PSK ini Rp5.050.000 per orang. Sedangkan Pemrov Jateng dan Pemkab Tegal akan melakukan sosialisasi, koordinasi, bantuan bimbingan sosial dan keterampilan, pemberdayaan masyarakat area lokasi, dan bantuan sosial untuk warga terdampak. Dari hasil pendataan pada Februari 2017 terdapat 354 Pekerja Seks Komersil (PSK), 106 mucikari dan 107 wisma yang tersebar di sejumlah lokalisasi seperti peleman, wandan, gang sempit dan pengasinan. “Tim akan terus turun ke lapangan untuk aktif memberikan sosialisasi kepada semua pihak terkait,” tandasnya. (gun)
ROCHMAN GUNAWAN
SOSIALISASI – Tim gabungan memberikan sosialisasi di lokalisasi wandan, Selasa (7/3).