TEGAL RAYA
SENIN, 29 APRIL 2013
LINT AS LINTAS Tujuh Pengantin Diijabkan Bersama TUJUH pasang pengantin diijab kabulkan bersama oleh tiga orang penghulu di ruang utama Masjid Agung Kota Tegal, Sabtu (27/4). Mereka merupakan peserta nikah massal yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Kartini dan HUT ke-433 Kota Tegal. Ketujuh pasang pengantin tersebut diantaranya Yuli Kurniawati dan Valentomo, warga Jalan Depo Panggung Tegal Timur. Kemudian Nely dan Dasman dari Tunon Tegal Selatan, serta Rizqiani dan Wempi R H, warga Jalan Kenanga No.36 RT 04 RW 01. Selanjutnya Hesti dan Tarofik, serta Sinta Dian Linawati dan Mardiyan warga Keturen RT 02 RW 03. Lalu Siti Musriyati dan Sudibyo warga Jalan Sangir II, serta Dewi Mulyaningsih dan Hadi Santoso, warga Jalan Salak Gang Srikaya. Kegiatan sosial nikah massal ini terselenggara berkat kerjasama apik antara Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Koranlokal.com dan Mutiara Wedding Galeri. Ketua penyelenggara A Muslich didampingi sekretarisnya Rosvitarini mengatakan, jumlah peserta acara nikah massal ini sebenarnya 8 pasangan. Namun demikian yang diijab kabulkan hari ini (kemarin) hanya tujuh pasangan. Sedangkan satu pasangan pengantin, yakni Sutarsih dan Makdori, warga Jalan Depo, baru akan diijabkan kabulkan pada 15 Mei mendatang. “Pasangan ini tidak bisa diijab kabulkan bersama peserta nikah massal lainnya. Karena seorang dari pasangan dimaksud masa indahnya masih kurang 3 hari lagi,” katanya sesaat sebelum acara nikah massal dimulai. Menurutnya penghulu yang mengijab kabulkan peserta nikah massal sebanyak tiga orang. Mereka adalah penghulu dari KUA Tegal Barat, Tegal Timur dan Tegal Selatan. Sebab peserta merupakan warga dari ketiga kecamatan tersebut. “Para peserta nikah massal tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Mereka rata-rata pasangan yang sudah menikah siri sebelumnya. Usianya bervariasi mulai dari yang termuda 20 tahun hingga tertua 50 tahun.” Selain diijab kabulkan secara bersama, sambung Muslich, ketujuh pasangan pengantin itu kumpulkan di Pendopo Balai Kota Tegal. Termasuk satu pasang pengantin yang diundur ijab kabulnya. (adi)
RADAR PEKALONGAN
3
Tindak Tegas Perusahaan Mbalelo TEGAL - Masalah ketenagakerjaan menjadi sorotan DPRD. Bahkan dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKPj) Wali Kota Tegal akhir tahun anggaran 2012, Komisi II meminta pemerintah melalui satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, mengambil tindakan tegas pada perusahaan yang melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan. Menurut Ketua Komisi II, Kus-
nendro ST, masih banyaknya perselesihan hubungan industrial, seperti PHK karyawan Dedy Jaya, Supermarket Sri Ratu Pacific Mall, tuntutan UMK karyawan PT Adi Nusa, dan masih tingginya tingkat pengangguran atau Pencari Tenaga Kerja (Penacker), yang belum terdata secara sistematik, menjadi perhatian serius dewan. “Belum lagi masalah data pengentasan kemiskinan, yang belum terukur pasti. Itu semua
jadi PR Pemkot Tegal. Khususnya bidang ketenagakerjaan. Kami harap pemerintah daerah meningkatkan monitoring, dan memberikan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan. Terutama berhubungan dengan penerapan Upah Minimum Kota (UMK) dan perjanjian kerja.” Dia menambahkan, sampai batas akhir, tidak ada satu pun perusahaan di Kota Tegal, yang mengajukan penangguhan UMK
tahun 2013. Sehingga semua perusahaan wajib melaksanakannya, dengan memberikan gaji minimal Rp860 ribu per bulan. Sebab gubernur Jateng melalui surat nomor 561.4/58 tahun 2012, telah menetapkan UMK tahun 2013 untuk kota/kabupaten se-Jateng. Sementara Kepala Dinsonakertrans, Drs Joko Syukur mengungkapkan, sampai batas akhir, 461 perusahaan tak ada yang mengajukan penangguhan, seba-
gaimana ditetapkan melalui SK Gubernur Jateng Nomor : 561.4/ 58 Tahun 2012 tentang UMK 2013, sebesar Rp860 ribu. Sehingga semua perusahaan, tanpa terkecuali wajib menerapkannya. “Guna memantau penerapan UMK tahun 2013, kami menerjunkan tim monitoring. Sampai saat ini hasilnya, tim belum menemukan perusahaan yang tak melaksanakannya. Namun tim kami terus bekerja memantau dan mengawasinya.” (hun)
Penertiban Alat Peraga Dinilai Tebang Pilih TEGAL - Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama Panwaslu dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), melakukan penertiban atribut parpol maupun alat peraga kampanye, di sejumlah tempat yang dilarang, sebagaimana surat nomor 270/002 tanggal 15 April 2012, ditandatangani langsung oleh Wali Kota H Ikmal Jaya SE Ak, menuai protes. Sebab dalam penertiban dinilai tebang pilih. Menurut calon anggota legislatif (caleg) PPP, Suprianto SPd, secara prinsip pihaknya mendukung upaya penertiban tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, Satpol PP atau Panwaslu harus tegas, tidak tebang pilih. Buktinya masih banyak alat peraga atau atribut, milik salah satu parpol maupun pasangan calon gubernurwakil gubernur Jateng, dibiarkan berdiri dan tidak ditertibkan. “Kami harap Panwaslu dan Satpol PP bekerja profesional. Kalau memang dilarang, maka banner atau baliho milik siapapun ditertibkan, bukan dibiarkan. Hal ini terjadi di Kota Tegal.” Menanggapi protes tersebut, Kasie Penegakan Perda dan Perwalkot Satpol PP, Edy Prayitno SH menyatakan, penertiban alat peraga atau atribut kampanye dilakukan bertahap. Bukannya tebang pilih, tapi mungkin belum sampai. “Sebelum ditertibkan, kami minta pada pemiliknya supaya melepas atau dipindah. Kami sudah menertibkan ratusan reklame. Baik alat peraga atau atribut kampanye, dan reklame umum yang terpasang di tempat larangan,” paparnya. (hun)
AGUS WIBOWO/RADAR TEGAL
BALIHO - Nampak baliho politik terpampang jelas depan STM DWP Kota Tegal, Jalan Perintis Kemerdekaan. Pemasangan baliho di sekolah tersebut terpasang sekitar 1 pekan ini.
KhawatirTingkapPartisipasiRendah,‘Gatotkaca’BlusukankePasar ADI MULYADI/RATEG
TUNJUKAN MAS KAWIN - Tujuh pasangan pengantin peserta nikah massal menunjukan maskawin usai dijab kabulkan.
Lomba Hadroh, Slerok Gondol Rp1,5 Juta KEPIAWAIAN grup hadroh Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur tidak perlu diragukan lagi. Buktinya, grup dimaksud berhasil menggondol tropi dan uang pembinaan senilai Rp1.500.000 dalam ajang lomba hadroh dalam rangka HUT ke-433 Koat Tegal. Kabag Sosial Setda Kota Tegal, Hartoto BA mengatakan, lomba hadroh ini sudah dilaksanakan pada, Minggu (21/4) lalu. Lomba diikuti 18 grup hadroh yang merupakan utusan dari tiap kelurahan se-Kota Tegal. “Lomba ini diselenggarakan dalam rangka melestarikan dan memasyarakatkan seni Islami. Tidak hanya itu lomba dilaksanakan juga sebagai sarana mencari bibit-bibit unggul untuk dikirim mengikuti lomba hadroh ke tingkat yang lebih tinggi,” katanya. Menurutnya, di Kota Tegal banyak bermunculan grup-grup hadroh. Namun demikian ajang apresiasi atau lombanya masih jarang sekali. Atas dasar itulah pemkot menggelar lomba yang masuk dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-433 Kota Tegal. “Sebenarnya persiapan gelaran lomba ini sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum semua kelurahan yang ada mengirimkan peserta. Kelurahan yang tidak mengirimkan ada sembilan. Alasannya ada yang kurang persiapan dan ada pula yang terlambat mendaftar.” Lebih lanjut Hartoto menjelaskan, saat lomba setiap peserta diminta membawakan dua lagu. Yakni satu buah lagu wajib berjudul Sholatun Bissalamil Mubin versi Habib Syech dan satu lagu pilihan. Peserta diberi waktu 20 menit untuk tampil membawakan kedua lagu tersebut. Ditambahkan Kasubag Keagamaan Bagian Sosial, Abdul Hakim SP, setiap grup dibatasi maksimal beranggotakan 12 orang. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat musik elektrik. “Untuk penilaiannya dipercayakan pada tiga orang juri dari luar kota. Kriteria penilaiannya penampilan, musik dan vokal,” ujarnya. Disebutkan, dari total 18 grup, hanya 15 grup yang unjuk tampil. Sementara tiga grup lainnya didiskualifikasi lantaran tidak muncul saat dipanggil hingga kali ketiga. Dari hasil penilaian juri menyebutkan juara I diraih grup kesenian hadroh dari Kelurahan Slerok. Juara II Kelurahan Margadana dan juara III Kelurahan Kejambon. “Mereka mendapat hadiah berupa tropi dan uang pembinaan masing-masing Rp1.500.000, Rp1.250.000 dan Rp1.000.000. Hadiah akan diserahkan saat resepsi Hari Jadi Kota Tegal di Gedung Taman Budaya Tegal (TBT), 1 Mei mendatang,” pungkasnya. (adi)
TEGAL - Kekhawatiran akan turunnya tingkat partisipasi warga yang menggunakan hak suara dalam Pilgub Jateng tanggal 26 Mei 2013, membuat KPU harus kerja keras. Bahkan bersama maskot Gatotkaca, badut, dan grup calung rutin turun ke pasar tradisional. Terakhir, lembaga tersebut blusukan ke Pasar Randugunting. Selain masalah waktu pelaksanaan, pertanyaan soal warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sosialisasi yang berlangsung di Pasar Randugunting, KPU diminta pro aktif. Sebab tak sedikit masyarakat belum tahu pilgub. Hal ini dikhawatirkan berimbas pada anjloknya tingkat partisipasi yang menggunakan hak suaranya. Menurut Divisi Sosialisasi Hubungan Masyarakat Data Informasi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM)
KPU Kota Tegal, Saefur Rokhim SSos MSi, pihaknya telah maksimal melakukan sosialisasi, dalam pelaksanaan pilgub. Selain menggandeng sejumlah elemen, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru, dan pemilih pemula. KPU bersama maskot Gatotkaca, badut, dan grup calung turun langsung ke pasar tradisional. “Selama sosialisasi, mulai Pasar Pagi, Pasar Martoloyo, Pasar Cinde, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jongor, Pasar Bandung Kimpling, dan Pasar Randugunting, kami tak hanya membagikan leaflet. Namun membuat diskusi, sehingga masyarakat yang kurang paham dapat bertanya langsung, terkait pelaksanaan pilgub.” Lebih lanjut dia menjelaskan, soal warga yang belum masuk DPT, pihaknya mengecek apakah yang bersangkutan masuk dalam DPS. Kalau masuk, bakal diproses.
Bila tidak, yang bersangkutan bisa menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Sedangkan penggunaan hak suaranya, dilakukan di TPS paling dekat dengan rumah tinggalnya. “Kami memiliki kewajiban sosialisasi di 2 pasar tradisional di Kecamatan Margadana. Dalam setiap kegiatan, kami selalu menegaskan ‘perang’ melawan politik uang. Politik uang akan menyengsarakan, dan membuat masyarakat terjajah 5 tahun ke depan,” tuturnya. Ketika ditanya terkait banyaknya masyarakat belum tahu pilgub, Saefur menegaskan, pihaknya sudah maksimal. Namun yakin masih banyak warga yang belum tersentuh. Karena itu, KPU mengajak masyarakat yang mendapat pendidikan pemilih (diklih), bisa menyampaikan pada warga sekitar. Begitu pula dengan penyelenggara pemilu
lainnya. Baik PPK maupun PPS, ikut melakukan sosialisasi pelaksanaan pilgub. “Sosialisasi bukan tanggung jawab penuh KPU. Namun masyarakat, partai politik (parpol),
dan tim sukses pasangan calon mempunyai kewajiban sama. Sekali lagi kami minta parpol maupun tim sukses, tidak menerapkan politik uang. Sebab sama saja membodohi masyarakat.” (sae)
M SAEKHUN/RATEG
DIALOG - Anggota KPU Saefur Rokhim SSos MSi, didampingi Maskot Gatotkaca dan badut, berdialog dengan pedagang Pasar Randugunting.
Boro Pengaruhi Tingginya AKI TEGAL - Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu isu yang menarik dan menjadi perhatian serius di Indonesia tak terkecuali Jawa Tengah (Jateng). Salah satu pemicu tingginya AKI di daerah adalah boro (kerja di luar kota). Hal ini diungkapkan Ketua TP PKK Jawa Tengah, Sri Bibit Waluyo saat menghadiri acara penilaian pelaksana terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat nasional di Tegalsari Tegal Barat, Jumat (26/4). Dia mengatakan, di Jateng AKI tahun ini cednderung mengalami peningkatan, yakni 164 per 100.000 kelahiran hidup. “Tapi itu masih dibawah angka rata-rata nasional,” tegasnya. Disebutkan, AKI ini pengaruhnya bermacam-macam satu dian-
taranya adalah boro. Di contohkan, di Kota Tegal itu banyak warganya yang boro ke luar kota. “Kemudian istri ikut suami keluar kota, tapi penduduk Tegal.” Saat hamil dan akan melahirkan, si ibu tersebut pulang kembali kekampung halamannya. Dengan begitu, maka lingkungan di kampunghalamannya tidak tahu. Apakan ibu ini pada saat kehamilan diperiksakan atau tidak. Sehingga tidak ada file atau catatan kehamilan di lingkungannya. “Saat tidak ada file maka tidak diketahui apakah ibu itu ada tekanan darah tinggi atau lainnya yang berpengaruh pada kematian ibu itu tidak terpantau. Sehingga saat melahirkan ternyata beresiko tinggi. Kasus seperti inilah yang menjadi
ADI MULYADI/RATEG
FOTO BERSAMA - Ketua TP PKK Jateng, Sri Bibit Waluyo berfoto bersama dengan jajaran PKK Kota Tegal dan Kelurahan Tegalsari.
salah satu sebab tingginya angka kematian ibu,” tegasnya. Kaitannya dengan PHBS, istri Gubernur Jateng ini menuturkan, saat ini masyarakat di semua kelurahan di Jateng PHBS-nya sudah lumayan baik. Hanya ada satu dua yang perlu perhatian dari pemerintaha. Tetapi pada umumnya kesehatan masyarakat sudah semakin baik. Sedangkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jateng, pada bulan-bulan ini ada kecenderungan meningkat. “Sepertinya bulan-bulan ini tren peningkatan lima tahunan. Jadi tahun ini ada cenderung mengalami peningkatan.” Ketua TP PKK Kota Tegal, Rosalina Ikmal Jaya membeberkan, secara umum PHBS di Kota Tegal sudah cukup bagus. Itu terlihat dari sebanyak 198 Posyandu semuanya aktif dan tingkat kunjungannya mecapai 70 persen. Kemudian kesehatan ibu dan anak dalam hal pemenuhan gizi dikalangan masyarakat terus didorong. Ditekankan bahwa pemenuhan gizi tidak harus mahal, tetapi yang penting seimbang. “Kami juga tanamkan kebiasaan cuci tangan, gosok gigi kepada siswa PAUD, TK dan SD. Karena dengan mencuci tangan dapat meminimalisasi penyakit khususnya pencernaa,” ujarnya. Sedangkan Ketua TP PKK Tegalsari, Sri Mulyani Supriharjo
mengungkapkan, jumlah penduduk dikelurahannya kurang lebih 23 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, hampir rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Untuk menunjang kesehatan mereka tersedia sara kesehatan seperti puskesmas, pustu, bahkan kantor penanggulangan HIV/AIDS.
Disebutkan capaian pelayanan kesehatan pemeriksaan ibu hamil sudah mencapai 93 persen. Untuk angka persalinan dengan menggunakan tenaga medisnya sudah 100 persen. Kemudian pemberian ASI ekslusif mencapai 55 persen dan gizi seimbangnya 99,2 persen. adi)
CMYK