KAMIS, 27 FEBRUARI 2014
TEGAL RAYA
3
RADAR PEKALONGAN
LINT AS LINTAS Proyek KarangjambuGuci Diawasi KPK SLAWI - Proyek perbaikan ruas jalan Karangjambu-Guci di Kecamatan Bumijawa, dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila proyek itu timbul masalah, maka Pemkab akan menyerahkan ke KPK. “Kami akan menyerahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) dulu. Kalau Kejaksaan tidak mampu menangani, akan kami laporkan ke KPK,” kata Bupati Tegal, Enthus Susmono, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/2). Seperti diketahui, proyek perbaikan ruas jalan Karangjambu-Guci dinilai bermasalah. Hal ini diawali dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Tegal yang telah melakukan kesalahan dengan mencairkan dana proyek tersebut sebesar 100 persen. Padahal, pekerjaan proyek itu baru diselesaikan penyedia jasa hanya 74,1 persen. Dari masalah itu, DPU telah berupaya menagih kelebihan pembayarannya, tapi hingga kini belum ada hasilnya. Untuk itulah, Enthus tidak ingin kasus proyek tersebut, hanya diselesaikan secara perdata. Orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini meminta Kejari menelusuri dugaan kesengajaan yang mengarah ke pidana. “Padahal DPU sudah menyurati tiga kali agar rekanan (penyedia jasa) segera mengembalikan kelebihan uang itu. Tapi, rekanan secara resmi tidak mau mengembalikan,” cetusnya. Enthus menilai, penyedia jasa tidak memiliki itikat baik untuk mengembalikannya. Bahkan, mereka telah mempersiapkan pengacara untuk melawan kasus tersebut. Melihat itu, Pemkab tidak tinggal diam. Pemkab telah menyerahkan kasus itu ke Kejari yang ditunjuk sebagai pengacara negara. Selain untuk menagihkan kelebihan pembayaran sekitar Rp1,4 miliar tersebut, bupati juga berharap ada tindak lanjut untuk proses pidana.“Kami minta Kejari untuk memeriksa apakah ada unsur kesengajaan, intervensi yang mengarah kepada pidana,” ujarnya. Enthus mengungkapkan, proses pencairan anggaran proyek senilai Rp5,7 miliar sepanjang sekitar 10 kilometer, dinilai ada kejanggalan. Proyek itu dicairkan pada 31 Desember 2013 pada pukul 01.00. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Pj Bupati Tegal bahwa semua proyek harus sudah diberhentikan sejak 27 Desember 2013.“ Tapi, proyek Karangjambu-Guci diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2013. Perpanjangan waktu pelaksanaan itu atas perintah siapa?,” tanya Enthus. (yer)
Warga Kesulitan Daftar BPJS BPJS: Tak Ada Penolakan Pendaftaran PELAYANAN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dikeluhkan. Calon peserta atas nama Raisah (62) warga Desa Kebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, mengaku kesulitan saat akan mendaftar di Kantor Operasional BPJS Kesehatan Kota Tegal di Jalan KS Tubun. Keluhan ini disampaikan anak Raisah, Fitra Agustina saat ditemui di RSUD Kardinah, Rabu (26/2). Menurut Agustina, ibundanya saat ini sedang dirawat di RSUD Kardinah. “Ibu jatuh di kamar mandi karena stroke pada Selasa (25/2). Lalu dibawa ke RSUD Kardinah untuk dirawat,” katanya kepada wartawan. Tadinya, sambung Agustina, ibundanya hendak dirawat di kamar kelas 2. Tetapi karena kelas 2 penuh, akhirnya dirawat di ruang kelas 1. Pihak RSUD Kardinah meminta keluarga mengurus BPJS. “Tapi sayang, saat datang ke kantor PBJS untuk mendaftar Rabu kemarin, petugas pelayanannya mengatakan tidak bisa mendaftar hanya untuk satu personal. Pelayanan dilakukan untuk pendaftaran seluruh anggota keluarga yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK),” tandasnya. Mendapat jawaban seperti itu, Agustina balik kanan. Alasannya, dia bingung karena anggota keluarga yang tercatat dalam KK 5 orang. Padahal premi untuk satu orang dengan pilihan perawatan kelas 1 kurang lebih Rp59 ribu-an. Sehingga apabila dikalikan 5 anggota keluarga, perbulannya harus bayar premi
ADI MULYADI
PELAYANAN KESEHATAN - Sejumlah keluarga pasien sedang mengantri di loket pelayanan obat di RSUD Kardinah kemarin.
hampir Rp300 ribu. Sementara ibundanya hanyalah seorang janda yang tidak memiliki penghasilan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari disubsidi oleh anak-anaknya yang berada di luar kota. “Saya bingung. Disini tidak seperti di Jakarta yang boleh mendaftar hanya untuk satu anggota keluarga saja. Pelayanan di Jakarta pun gampang dan cepat,” tuturnya menceritakan pengalaman mengurus BPJS di Ibu Kota. Terpisah, Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kota Tegal Sla-
met Budi Hartono mengatakan, pelayanan pendaftaran mandiri bisa perorangan tidak harus seluruh anggota keluarga yang tercatat dalam KK. Pelayanan tersebut diberikan apabala insidentil. “Adanya kesulitan yang dialami oleh calon peserta tadi, lantaran kurangnya komunikasi. Kalau saja saat mendaftar, keluarganya mengatakan bahwa anggota keluarganya sudah berdiri sendiri, tetapi KK belum di pecah. Maka, petugas pasti akan memberikan pelayanan pendaftaran
perorangan,” katanya saat dikonfirmasi di Adipura Balai Kota Tegal. Lebih detail Slamet menjelaskan, pelayanan pendaftaran mandiri untuk semua anggota keluarga yang tercatat dalam KK merupakan upaya percepatan proses pencakupan peserta hingga 2019 mendatang. Sehingga, apabila dalam satu KK hanya diikutkan satu orang, capaian target BPJS akan melambat. Jadi, sambung dia, saat pendaftaran petugas pasti akan mengarahkan supaya dalam 1 KK
mengikuti semua. Tetapi kalau ada penjelasan dari calon peserta kenapa harus perseorangan yang diikutkan, pasti tetap dilayani. “Ini yang kadang terjadi di lapangan. Calon peserta tidak menjelaskan, tetapi langsung balik dan di belakang menyimpulkan sendiri, bahwa dia ditolak saat akan mendaftar BPJS.” Ini yang harus dipahami masyarakat, tegas Slamet. BPJS tidak akan pernah menolak calon peserta. Intinya adalah komunikasi dan penjelasan pada saat melakukan pendaftaran. (adi)
Ormas PPPKRI Bela Negara Digrebek TanyakanProsesSertifikasiTanah,WargaGerudukPemkot Polisi Amankan 21 Orang PANGKAH – Organisasi kemasyarakatan (Ormas) PPPKRI Bela Negara yang berlokasi di Kalikangkung digrebek gabungan dari satuan polisi dan TNI Rabu (26/2). Sebab, keberadaan gerakan ormas yang menyerupai tentara itu dinilai meresahkan warga sekitar. Pantuan di lapangan, sekitar jam 09.00 tim gabungan dari Polres Tegal, Kodim 0712/ Tegal, Koramil Pangkah, Denpom Tegal serta Danyonif 407 melakukan operasi. Tim gabungan itu mendatangi keberadaan Ormas PPPKRI Bela Negara yang sudah menempati kantor di Desa Kalikangkung sejak 20 Januari 2013. Kedatangan mereka itu atras dasar laporan dari masyarakat yang sangat resah dengan keberadaan ormas itu. ”Gerakan ormas yang menyerupai tentara ini sangat meresahkan warga kami, karena ada laporan beberapa warga yang direkrut menjadi anggota ormas PPKRI Bela Negara dimintai iuran,” kata Kepala Desa Kalikangkung Muhdori. Muhdori menjelaskan, iuran yang dimintai untuk perekrutan anggota ormas itu berkisar Rp 10 juta sampai Rp 35 juta. Mereka yang direkrut diiming-imingi akan masuk menjadi tentara. ”Iuran yang diminta bervariasi, ada yang Rp 10 juta , Rp 15 juta, bahkan Rp 35 juta,” ungkapnya. Dia juga mengisahkan kejadian pada Selasa (25/2) lalu.
Anggota PPPKRI Bela Negara membubarkan operasi gabungan dishub dan polantas di pertigaan jalan Kalikangkung. ”Kemarin mereka juga bersitegang dengan dishub dan polantas yang sedang melakukan operasi,” kisahnya. Melihat gerakan angota PPKRI Bela Negara yang sangat meresahkan warga sekitar, ratusan warga dari Desa Kalikangkung, Jenggawur, Purbayasa, dan Karangmangu pun hendak menggrebeg dan membubarkan ormas itu. ”Pagi tadi (kemarin) kami akan membubarkan dan menggrebeg ormas tentara gadungan yang meresahkan itu,” kata Warji, salah seorang warga Desa Jenggawur. Namun, sekitar pukul 09.00, gabungan polres dan TNI datang menggrebeg keberadaan ormas tersebut bersama warga masyarakat sekitar. Saat digrebeg anggota ormas sedang melaksanakan aktivitas didalam kantor PPPKRI Bela Negara. ”Mendengar laporan dari warga dan jajaran TNI, baik Kodim, Koramil, Denpom dan Danyonif bahwa ada ormas yang meresahkan warga, kami beserta tim gabungan TNI langsung bertindak sigap agar tidak terjadi tindakan anarkis dari warga,” tegas Kasatreskrim Polres Tegal AKP Yusi Andi Permana SH. Menurut dia, tujuan operasi gabungan tersebut atas dasar laporan keresahan warga atas tindakan rekrutmen yang meminta biaya besar. Kemudian, indikasi pembubaran operasi yang dilakukan dishublantas serta dugaan keabsahan ormas
PPPKRI Bela Negara. ”Kami berhasil membawa 21 anggota ormas yang terdiri 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian, 16 motor dan barang-barang administrasi untuk diperiksa dan menggali keterangan lebih lanjut,” ungkapnya. Terkait dengan pembubaran operasi lalulintas pada Selasa lalu, Kasi Lalulintas Dishubkominfo Suwondo membenarkan hal tersebut. ”Kami menjalankan intruksi untuk menggelar operasi lilin. Namun, karena ada pembubaran paksa dari PPPKRI Bela Negara, kami mengalah saja agar tidak terjadi keributan,” jelasnya. Selain meresahkan, keberadaan ormas tersebut juga dalam aktivitasnya memakai beberapa atribut TNI. ”Aktivitas mereka itu menyerupai tentara dan memakai atribut TNI,” kata Pasintel Kodim Radiono. Menurut Radiono, pemakaian atribut TNI itu tidak boleh sembarangan. Mereka yang diamankan itu, lanjut dia, bukan dari satuan TNI. Saat dilakukan Penggrebegan Komandan PPPKRI Bela Negara yang berinisial JG tidak berada di markas. Selain itu, tim gabungan melakukan penjemputan ke rumahnya juga tidak ada. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP Tommy Wibisono menambahkan bahwa jajaran Polres Tegal akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. ”Mereka anggota ormas PPPKRI akan diperiksa dan dimintai keterangan agar kami dapat mengetahui modus yang mereka gunakan,” imbuhnya. (muh)
Pemkab Dampingi PengelolaanUang Desa SLAWI - Seiring dengan disahkannya UU Desa dan program cinta desa yang digagas Bupati Tegal Enthus Susmono, setiap desa akan mengelola anggaran dalam jumlah yang cukup besar. Besaran anggaran sekitar ratusan juta hingga miliaran rupiah. Berkaitan dengan pengelolaan yang cukup besar itu, Kepala Bappeda, Suharmanto mengatakan, Pemkab akan melakukan pendampingan terhadap setiap desa. Hal itu dilakukan agar pengelolaan keuangan desa bisa tertata rapi, termasuk dalam laporan pertanggungjawabannya. ”Dengan besarnya dana yang ada di desa, perlu kesiapan pengelolaan. Baik dari
pemerintah desa, maupun masyarakatnya. Karena itu pemkab akan mendampingi pengelolaan uang tersebut,” ujarnya. Dia menjelaskan, selain kucuran dana dari program cinta desa (Rp 500 juta/desa) dan kucuran dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng juga akan memberikan bantuan untuk desa-desa kategori miskin. Untuk desa dengan kategori kemiskinan parah mendapat bantuan sebesar Rp 100 juta, miskin sedang Rp 60 juta, dan miskin ringan Rp 40 juta. Camat Bojong, Muhtadi mengatakan, selain dari Alokasi Dana Desa (ADD), setiap desa juga kemungkinan akan mendapatkan kucuran dana
dari program desa pemberdayaan masyarakat (PDPM), pagu indikatif kecamatan (PIK), pagu indikatif sektoral (PIS) dan dari pemprov. Meski demikian, lanjut Camat, seiring dengan program cinta desa dengan kucuran dana Rp 500 juta, apakah nantinya desa masih bisa mendapatkan alokasi dana dari PIK atau PIS yang berasal dari SKPD atau tidak, pihaknya belum menerima kepastian informasi dari Bupati. ”Yang jelas, bupati mengingatkan, agar jangan sampai ada anggaran siluman. Yaitu anggaran yang tahu-tahu muncul tanpa ada perencanaan,” paparnya. (muh)
SEDIKITNYA 50 orang perwakilan warga yang tergabung dalam Paguyuban Karangsari RW 13, Panggung, Tegal Timur, Rabu (26/2), mendatangi Balai Kota Tegal. Didampingi LSM Limas, mereka meminta audiensi dan atau bertatap muka langsung dengan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya. Kedatangan warga ke pusat pemerintahan Kota Tegal itu untuk menanyakan kejelasan proses sertifikasi lahan yang selama ini didiami. Mereka ditemui langsung wali kota didampingi Asisten I dan II Setda Kota Tegal (Imam Subardianto dan R Supriyanta) serta Kabag Tata Pemerintahan Herviyanto. Audiensi dilangsungkan di ruang rapat lantai II Setda Kota Tegal. Ketua Paguyuban Karangsari RW 13 Panggung Muhammad Aji mengatakan, dia bersama perwakilan warga Karangsari datang untuk menanyakan langsung pada pemkot. Yakni terkait persoalan tanah berstatus SK penguasaan pemkot yang ditempati warga. “Sebelumnya, kami sudah beraudiensi dengan pemkot terkait masalah sama pada Agustus lalu. Kemudian beraudiensi dengan DPRD juga. Nah hari ini kami tanyakan sudah sejauh mana proses
perubahan tanah SK penguasaan pemkot menjadi sertifikat SHM,” tandasnya. Dijekalsakan lahan ber-SK penguasaan pemkot itu luasnya sekitar 2 hektar. Ada kurang lebih 190 bidang tanah yang ditempati warga sejak dulu. Permohonan perubahan tanah SK penguasaan pemkot menjadi SHM sudah diajukan sejak zamannya Pansus IX silam. Namun demikian sampai dengan detik ini belum juga terealisasi. “Warga menempati lahan tersebut sudah lebih dari 20 tahuan pada saat status tanah masih milik negera bebas. Lalu pada pemerintahan walikota Zakir dan Adi Winarso, status berubah menjadi SK penguasaan pemkot. Kemudian warga meminta supaya di sertifikasi SHM, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi.” Lebih jauh disampaikan, kalaupun dlam proses perubahan SK menjadi SHM timbul pembiayaan yang harus ditanggung, warga sudah siap. Dengan catatan biaya yang timbul untuk administrasi tidak memberatkan. Kesempatan sama Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Herviyanto membenarkan, pada Agustus lalu sudah ada audiensi mengenai hal dimak-
sud. Dia mengaku menerimanya diruang rapat lantai I Setda Kota Tegal. “Saat itu apa yang diajukan warga sudah kami laporkan ke pimpinan,” jelasnya. Namun, sambung dia, proses itu ada tahapannya. Tidak bisa atau semudah membalikan telapak tangan. “Begitu menyatakan bisa, besok langsung jadi. Tidak seperti itu. Harus ada proses lebih dulu.” Saat ini proses masih berjalan. Pada 5 Februari lalu, pemkot sampaikan itu ke DPRD. Karena tanah tersebut sudah masuk dalam neraca aset. “Pemkot punya buku aset daerah. Neraca aset adalah laporan entitas atas penguasaan barang milik daerah. Aset sendiri merupakan semua barang yang dipakai dan dicatat untuk kepentingan daerah, baik dilengkapi dokumen atau tidak,” tegas Hervi. Dia pun membeberkan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk merealisasikan permohonan warga Karangsari. Di antaranya menghapus nilai dari buku aset. Ini didasari oleh kajian dan tujuan secara empirik, supaya tidak menuai masalah di kemudian hari. Penghapusan sendiri harus atas persetujuan DPRD. Kare-
na akan dilakukan pelaporan disitu. “Untuk menghapus barang tidak bergerak tidak ada nilai rupiah, harus minta persetujuan DPRD. Kecuali, untuk kepentingan umum,” paparnya. Penghapusan, masih kata Hervi, dilakukan sesuai kajian untuk apa. Dalam pemindahtanganan juga harus persetujuan DPRD. “Dengan cara apa? Jual beli atau bagaimana?” Ini mekanisme, jadi warga harap memahaminya. Proses tidak bisa begitu saja dilakukan, supaya tertib administrasi pemerintahannya. “Rekomendasi DPRD sudah turun tahun 2014. Setelahnya bentuk tim pengkaji untuk penghapusan. Mudah-mudahan bisa tuntas tahun ini juga.” Sementara Wali Kota Tegal Ikmal Jaya menguraikan, dalam bertindak, pemkot harus sesuai dengan undang-undang dan pertauran menteri yang berlaku. Suapaya semuanya aman dan tidak timbul masalah untuk kedepannya. “Salah satunya aturan Permendagri No.17 tahun 2007,” ujarnya. Lebih jauh disampaikan, wali kota akan kirim surat ke DPRD untuk hapus tanahtanah yang ditempati warga Karangsari RW 13 dari neraca
Penyerahan Bantuan Tenggelamnya KM Bangkit Jaya I Keluarga Korban Menangis Histeris SETELAH menunggu cukup lama, keluarga korban tenggelamnya KM Bangkit Jaya I, akhirnya menerima bantuan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, diserahkan langsung oleh Wali Kota H Ikmal Jaya SE Akt MH, di Kantor Sekretariat Paguyuban Nelayan tegal (PNKT), kemarin (25/2). Keluarga korban yang menerima bantuan, mereka yang asli warga Kota Tegal. Seperti diketahui, KM Bangkit Jaya I yang mengangkut 17 Anak Buah Kapal (ABK), dan 1 nahkoda mengalami kecelakaan di perairan Kalimantan Tengah, 21 Desember 2013. Insiden tersebut menyebabkan 16 ABK, serta 1 nahkoda hilang, tidak ditemukan sampai sekarang. Satu ABK berhasil selamat. Dari 16 ABK dan 1 nahkoda yang hilang, 8 orang dari 7 keluarga di antaranya warga Kota Tegal. Karena itu, bantuan dari pemkot hanya untuk 7 ke-
luarga, dari 8 orang korban tenggelamnya KM Bangkit Jaya I. Masing-masing memperoleh bantuan Rp3 juta. Prosesi penyerahan bantuan, diselimuti suasana keharuan. Keluarga korban menangis histeris, ketika wali kota secara simbolis, menyerahkan bantuan pada Triana, merupakan istri nahkoda KM Bangkit Jaya I. Ikmal pun berusaha menenangkan para istri, dan keluarga yang ditinggalkan. “Kami atas nama pemkot, ikut berbelasungkawa atas musibah yang dialami KM Bangkit Jaya I.” Menurut dia, para ABK dan nahkoda melaut dengan tujuan menghidupi anak istri serta keluarga. Maka, siapapun yang tujuannya untuk itu, dalam perjalannya mengalami musibah, hingga meninggal dunia, masuk dalam kategori jihad fisabilillah. “Jadi suami Anda semua meninggal dalam keadaan berjihad. Mudahmudahan Tuhan memberikan tempat terindah bagi mereka,” imbuhnya menenangkan para keluarga korban. Walkot berpesan supaya
ADI MULYADI
MENANGIS HISTERIS - Keluarga korban tenggelamnya KM Bangkit Jaya I, menangis histeris ketika penyerahan bantuan dari pemkot, di Kantor Sekretariat PNKT, Selasa kemarin.
keluarga korban, tidak berlarut-larut rasa kesedihannya. Hal itu justru akan membuat dampak lebih buruk. Kesedihan berlarut-larut, dapat membuat orang sakit. “Mudah-mudahan bantuan yang diberikan pemkot, dapat sedikit meringankan beban keluarga korban. Jangan dilihat besar kecilnya bantuan. Lihatlah bentuk kepedulian pemkot
pada warganya.” Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Dislatan) Ir Noor Fuady, 8 korban KM Bangkit Jaya I yang asli warga Kota Tegal, antara lain Waeli. Kemudian Tarjono, Suparjo, Deni Saputra, Tarudin, Sunarto, Dwi Anjas Firdan Maulana, dan Aris Efendi. “Korban atas nama Sunarto merupakan nahkoda dari KM Bangkit Jaya I,” ujarnya. (adi)