NASIONAL
KAMIS, 27 FEBRUARI 2014
2
RADAR PEKALONGAN
LINT AS LINTAS Bahas Konflik Suriah JAKARTA - Perang saudara di Suriah ikut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Raja Yordania Abdullah Bin Al-Hussein atau Abdullah II. Kedua kepala negara sepakat bahwa konflik Suriah harus diakhiri melalui proses politik. “Pada dasarnya kedua kepala negara bersepakat bahwa penyelesaian politik adalah sesuatu keniscayaan dalam penyelesaian masalah Suriah ke depannya,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/2). Dalam pertemuan, sambung Faizasyah, presiden mendengarkan penjelasan Raja Abdullah II mengenai upaya-upaya yang dilakukan Yordania sebagai salah satu negara yang dilibatkan PBB dalam merumuskan resolusi damai bagi Suriah. Yordania sendiri telah menampung lebih dari 1 juta warga Suriah sejak perang saudara meletus pada tahun 2011. Sementara, Presiden SBY kembali menekankan posisi Indonesia yang mendukung upaya perdamaian di Suriah. Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Presiden menyampaikan tiga pilar pendekatan yang dapat digunakan untuk menghentikan konflik Suriah. “Indonesia tetap tegas konflik ini dihentikan, perlu ada genjacan senjata dan bantuan kemanusaiaan dan politik yang sifatnya inklusif. Itu tiga pilar pendekatan kita agar Yordania memahami dan mendukung,” kata Marty. (dil/jpnn)
TNI Perkuat Kerjasama Militer China JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia siap memperkuat kerjasama militer dengan negeri Tirai Bambu, China. Diketahui, kekuatan militer China saat ini telah membuat sejumlah negara waspada, termasuk negeri adidaya Amerika Serikat. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, peningkatan kerjasama ini sematamata demi menjaga stabilitas keamanan kawasan. Dan, bagi TNI, jalinan kerjasama dapat dilakukan dengan negara manapun, termasuk China. Namun, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2), Moeldoko yang tengah berkunjung ke China menegaskan, peningkatan kerjasama dengan negeri itu bisa terwujud sepanjang prinsip saling menghormati dan menjaga kesetaraan dijaga oleh kedua negara. Dalam kunjungan itu, Moeldoko bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata China, Jenderal Fang Fenghui di Beijing. Menurut Moeldoko, Indonesia dan China pernah bersepakat menjadi mitra strategis pada 2005, dan berlanjut dengan penandatangan rencana aksi kemitraan strategis pada 2010, serta komunike bersama. Hubungan kedua negara lanjutnya semakin meningkat dengan kesepakatan pimpinan kedua negara untuk meningkatkan kemitraan strategis menjadi lebih komprehensif pada 2013. Khusus di bidang pertahanan, Indonesia dan China telah menyepakati Forum Konsultasi Pertahanan pada 2007 dan kerja sama industri pertahanan pada 2011. “Dari situ, hubungan pertahanan dan militer kedua negara semakin meningkat,” dia menambahkan. Kerjasama yang saat ini terus dilakukan demi perkembangan militer kedua negara, antara lain saling kunjung pejabat tinggi militer, pertukaran perwira siswa di masing-masing angkatan. “Serta latihan bersama pasukan khusus antiteror dan sebagainya,” kata dia. (viva)
Obati Gigi, Anas Bayar Sendiri JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tengah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rabu (26/2). Pemeriksaan itu dilakukan lantaran sakit gigi yang diderita tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek Hambalang itu. “Iya, sekarang lagi menjalani pemeriksaan di RSCM. Mudah-mudahan cepat sembuh,” kata pengacara Anas, Handika Honggowongso kepada JPNN, Rabu (26/2). Menurut Handika, Anas tidak hanya berobat untuk giginya tetapi juga menjalani pemeriksaan saraf punggung. “Soalnya ada yang kejepit di tulang belakang,” ucapnya. Handika pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pimpinan KPK yang telah memberikan ijin ke Anas untuk berobat. “Mudah-mudahan bisa segera sembuh sehingga bisa memperlancar penyidikan,” ujarnya. Handika menuturkan pengobatan tersebut dibiayai oleh pihak Anas. Sebab, baik tim kuasa hukum maupun Anas tak mau membebani negara dengan biaya pengobatan. “Jadi semua biaya kami tanggung,” tandasnya. Seperti diberitakan, Anas merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah penerimaan hadiah dalam proses perencanaan Hambalang atau proyek-proyek lainnya. Sejak 10 Januari lalu, Anas ditahan di Rumah Tahanan KPK. (gil/jpnn)
RADAR PEKALONGAN
DIMAS/RADAR BANYUMAS
LANGGAR HAM - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) se-Indonesia menolak Capres dan Cawapres yang melanggar HAM, tersangkut masalah korupsi, dan kriminal berat lainnya. Sikap itu ditegaskan dalam aksi di Alun-alun Purwokerto, Rabu (26/2) kemarin.
KPK Dalami Aliran uang ke Komisi VII JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami soal pemberian uang kepada seluruh unsur Komisi VII DPR mulai dari sekretariat, anggota, hingga pimpinan komisi yang membidangi energi itu. Soal pemberian itu diungkapkan oleh mantan Kepala Biro Keuangan ESDM, Didi Dwi Sutrisno Hadi dalam persidangan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan kegiatan di SKK Migas dan tindak pidana pencucian uang, Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (25/2). Didi menyatakan ada dana sebesar USD 140 ribu yang diserahkan kepada Staf Ahli Ketua
Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Irianto Muhyi. Setelah menyerahkan tas yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang, dibuat tanda terima yang ditandatangani oleh Irianto. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP menyatakan, tanda terima itu bisa menjadi alat bukti. “Tapi harus dicek dulu apakah ada itu (tanda terima). Apakah itu berkaitan dengan uang,” kata Johan di KPK, Jakarta, Rabu (26/2). Johan menjelaskan, pengakuan itu perlu didukung faktafakta. Karenanya, sambung dia, KPK akan menindaklanjuti pengakuan pemberian uang kepada Komisi VII DPR itu. “Ini kan pemberian dari A ke B. Dari B yang dikatakan di-
berikan ke banyak orang ada dukungan faktanya enggak. Itu kan baru pengakuan satu orang. Ini tidak didiamkan tapi didalami,” tandas Johan. RAMAI-RAMAI BANTAH Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewi Aryani membantah menerima uang sebesar US$2.500 dari SKK Migas melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Nggak ada duit itu. Dagelan saja itu,” ujar Dewi, di Jakarta, Rabu (26/2). Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga memastikan setiap rapat komisi dengan mitra kerja berjalan transparan. “Rapatnya terbuka, wartawan juga hadir kan di
setiap rapat komisi VII,” ujarnya. Bantahan yang sama terlontar dari politisi Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun. Jhonny disebut-sebut menerima uang sebesar US$5 ribu. “Nggak tahu (pemberian uang ke anggota Komisi VII). Kalau dituduh, kau bisa saja dituduh,” kata dia. Anggota Komisi Energi itu mengimbau agar mantan Kabiro Keuangan ESDM Didi hadir ke Komisi VII dan menunjuk siapasiapa yang menerima aliran dana dari SKK Migas. “Kalau benar (ada aliran dana) ke Komisi VII, tunjukkan hidungnya, jangan asbun (asal bunyi),” tegas Jhonny. Jhonny juga mengaku tidak mengenal Irianto, staf khusus
Ketua Komisi VIII DPR, Sutan Bhatoegana. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa kemarin, Didi— mantan Kabiro Keuangan Kementerian ESDM— menyebut ada uang sebesar US$140 ribu yang dibagi-bagikan untuk seluruh pimpinan dan anggota Komisi VII DPR. Uang itu diserahkan Didi kepada staf khusus Ketua Komisi VIII DPR Sutan Bhatoegana, Irianto. “Ngapain kita urusan sama Irianto. Irianto bukan pegawai sini. Kalau Didi kan pegawai kementerian ada hubungannya, tetapi kalau Irianto apa hubungannya, bodoh banget kita,” kata Jhonny. (jpnn/viva)
Istana: Pemerintah tak Niat Lemahkan KPK Bayi Panti Diduga JAKARTA - Sejumlah pihak menuding pemerintah sengaja ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan RI Julian Aldrin Pasha mengungkapkan bahwa pemerintah, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah berniat untuk melemahkan lembaga antikorupsi itu. “Tidak benar ada upaya mendukung pelemahan KPK, begitu pula dengan lembaga lain. Kita semua sepakat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi,” ujar Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (26/2).
Menurutnya, pembahasan terkait KUHAP dan KUHP dilaksanakan pemerintah dan DPR RI. Jika KPK mengkhawatirkan ada masalah dengan pembahasan itu dapat disampaikan secara resmi dalam forum pembahasan itu. Menurutnya, pemerintah saat ini menghormati proses yang berjalan di DPR RI. “Kalau sudah diserahkan kepada DPR RI Maka seyogyanya, kita ikuti hormati proses yang berjalan di sana. Ada bagian sisi tertentu yang ingin disempurnakan, silahkan dibahas dan disampaikan ke DPR,” tutur Julian. Diidentifikasi terdapat 12 poin RUU KUHAP yang berpotensi melemahkan KPK. Kedua belas poin itu adalah dihapuskannya ketentuan penyelidikan; KUHAP berlaku
terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP; penghentian penuntutan suatu perkara; tidak adanya kewenangan memperpanjang penahanan dalam tahap penyidikan; masa penahanan tersangka lebih singkat; hakim dapat menangguhkan penahanan yang dilakukan penyidik; penyitaan harus mendapat izin hakim; penyadapan harus mendapat izin hakim; penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim; putusan bebas tidak dapat dikasasi di Mahkamah Agung; putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi; serta ketentuan pembuktian terbalik yang tidak diatur dalam KUHAP. Terkait pembahasan KUHAP KPK pernah memin-
ta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU tersebut. RUU KUHAP dan KUHP diserahkan Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi Hukum DPR pada 6 Maret 2013. Kedua draf regulasi tersebut masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional periode 2009-2014. Setelah menerima kedua naskah itu, DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dipimpin Aziz Syamsudin, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya, dengan 26 orang anggota dari berbagai fraksi. Panja telah memanggil sejumlah pihak terkait, kecuali KPK, untuk membahas RUU KUHAP. (flo/jpnn)
Menkominfo Tunggu Hasil Investigasi Kasus Penyadapan JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan bahwa dugaan keterlibatan dua operator telekomunikasi besar di Indonesia, Telkomsel dan Indosat dalam aksi spionase pihak asing masih diinvestigasi. Oleh karenanya, Tifatul belum akan menjatuhkan sanksi penutupan usaha terhadap kedua perusahaan telekomunikasi raksasa di tanah air itu. “Kita akan cari dulu informasi sebetulnya seperti apa. Ini kan baru lontaran saja satu pihak. Kalau betul-betul terlibat, itu bisa ditutup,” kata Tifatul kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2). Sanksi
penutupan usamenkominfo, ha tersebut sesuai sambung TiUndang Undang fatul, baru akan (UU) Nomor 36 mengambil Tahun 1999 tentindakan setang Telekomutelah ada kenikasi. Berdasarputusan dari kan aturan terKemlu. sebut, operator “Jadi kita tutelekomunikasi nggu sikap tedilarang memrakhir arahan bantu praktik pepresiden ke nyadapan yang Menlu Marty tidak sesuai deNatalegawa DOK ngan undang-unbagaimana Tifatul Sembiring dang atau ilegal. seharusnya Tifatul menjelaskan, pihak kita bersikap dan nanti kita yang berwenang melakukan akan follow up,” ujar menteri verifikasi atas dugaan ke- asal PKS ini. terlibatan Telkomsel dan InLebih lanjut Tifatul menudosat adalah Kementerian turkan bahwa pihaknya akan Luar Negeri (Kemlu). Ke- memperketat pengawasan
untuk mencegah praktik penyadapan. Ia akan membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring. “Kita akan membuat tim pengawas baru untuk masalah penyadapan ini di Kemenkominfo,” tandasnya. Seperti dilaporkan oleh New York Times dan Canberra Times beberapa waktu lalu, jutaan pelanggan PT Telkomsel menjadi target penyadapan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Informasi ini berdasarkan bocoran dokumen rahasia dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, yang kini menjadi buronan AS. (dil/jpnn)
Alami Pelecehan Seksual
JAKARTA — Polda Metro Jaya merampungkan pengambilan keterangan terhadap 10 bocah Panti Asuhan Yayasan Kasih Sayang Bunda milik Samuel, Rabu (26/2) sore. Salah satu pendamping anak-anak tersebut, Eric Manurung dari LBH Mawar Saron mengatakan dari keterangan beberapa bocah yang menjadi saksi, ada fakta baru yang terungkap. “Ada bayi usia enam bulan yang mengalami pelecehan seksual,” ujar Eric Manurung di Mapolda Metro Jaya, Rabu (26/ 2). Menurut Eric, pelecehan seksual yang dialami bayi itu adalah gigitan di bagian kemaluan oleh Samuel. Selain itu, kata Eric, saksi korban juga menyebut S kerap menggigit hidung dan pipi bayi tersebut. Kasus dugaan penyekapan dan kekerasan ini juga berdampak negatif kepada para korban. Menurut Kasih Karunia Hutabarat, salah satu pendamping dari LBH Mawar Saron pada korban kerap berlaku kasar. Menurutnya, itu diduga karena para korban kerap dipukuli sejak lama, sehingga kini terbiasa saling pukul, berkata kasar hingga mencuri makanan. Dijelaskan Kasih, pencurian itu dilakoni beberapa korban untuk bertahan hidup. Sebab, kata dia, selama di Panti, jatah makanan mereka kurang. “Jatah makanan seharinya itu kurang, jadi bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup,” katanya usai mendampingi korban, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (26/2). Menurut keterangan korban, lanjut Kasih, jika kehabisan makanan, maka salah satu dari mereka akan memaksa untuk membuka gudang tempat penyimpanan makanan. “Lalu akan makan bersamasama,” ungkapnya. Nah, lanjut dia, perbuatan itu pun kerap dilakoni beberapa bocah itu saat berada di Safe House yang disediakan pemerintah. Menurutnya pula, mereka kerap menggertak tamu yang datang untuk mencari makanan. (boy/jpnn)
Penasehat: M Alwi Hamu, Dwi Nurmawan, Komisaris: Suparno Wonokromo, Direktur Utama: Yanto S Utomo, Direktur: Muhammad Sukron
General Manager: Ade Asep Syarifuddin, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Doni Widyo, Koordinator Liputan: Widodo Lukito, Redaktur Pelaksana Grafis: Roni Istanto, Liputan Kota: Abdurrahman (Redaktur), Wahyu Hidayat, Kajen: Widodo Lukito (Redaktur), Triyono, Ahmad Junaedi, Batang: Doni Widyo (Redaktur), Kendal: Sudarto, Bisnis: Dalal Muslimin, Lutfi Hanafi, M. Arif Prayoga, Pracetak: Damar Purbono, Saiful Ampri, Kurniawan, Keuangan: Rukayatun, Siti Aminah, Pemasaran: Eko Budiyanto (Manager), Mansyur, Iklan: Rosikin (Manager), Mudlofar, M Rifki Risyadi, Administrasi: Ida Fithriyah. Alamat redaksi/iklan/pemasaran: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Kota Pekalongan, Telp. 0285-432234, Fax. 0285-4410262 Semarang: Anang Bastomi, Jakarta: Eko Suprihatmoko, Arif Badi K, Samsurijal, Alamat: Komp Widuri Indah Blok A.3 Jl Palmerah Barat No 353 Jakarta 12210 Telp (021) 5330976, 5333321, Faks (021) 5322629. Eceran Rp 2.500, Percetakan PT Cirebon Press Intermedia. Tarif Iklan: Umum/Display: Rp 20.000/mm kolom, sosial/keluarga Rp 10.000/mm kolom, iklan baris batik Rp 7.000 per baris, Iklan full colour Rp 30.000/mm kolom. Iklan halaman depan: tarif + 200%, Bank: Bank Mandiri Cabang Pekalongan an PT Wahana Semesta Pekalongan acc: 139-000-542-0595, Bank Jateng Cabang Pekalongan an PT Wahana Semesta Pekalongan acc: 1007015915.
Semua wartawan Radar Pekalongan dilengkapi tanda pengenal/surat tugas dan tidak dibenarkan meminta/menerima imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber.