TEGAL RAYA
SELASA, 18 FEBRUARI 2014
3
RADAR PEKALONGAN
Warga Ancam Geruduk DPRD
LINT AS LINTAS
Terkait Penambangan di Desa Muncanglarang
M SAEKHUN
PEMBEKALAN - Kapolres Tegal Kota AKBP Darmawan Sunarko SIK, memberi pembekalan pada anggota Babinkamtibmas.
“Harus Tahu Karakteristik Wilayah Kerja” MENGANTISIPASI pengamanan pemilu legislatif (pileg) tanggal 9 April 2014. Kemampuan Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) ditingkatkan. Semua anggota diminta mengerti tugasnya masing-masing. Selain fungsi dan tugas pokoknya di lingkungan masyarakat. Menurut Kapolres Tegal Kota AKBP Darmawan Sunarko SIK, melihat fakta di lapangan, yang diperoleh dengan keberadaan atau kehadiran aktif anggota Babinkamtibmas di lingkungan binaannya. Bila terjadi konflik, segera diketahui dengan berkoordinasi dengan semua pihak. Terutama pemahamanan terkait penyelengaraan dan pelaksanaan Pemilu 2014. “Peran anggota Babinkamtibmas harus mengetahui karakteristik wilayah kerja, dan dapat menjadi mediasi. Bila terjadi permasalahan di masyarakat, disamping membuat ketahanan menghadapi tindak kejahatan di lingkungan binaannya.” Untuk itu, tandasnya, anggota Babinkamtibmas harus memahami situasi lingkungan, jumlah TPS, dan berkoordinasi dengan aparat desa, tokoh masyarakat, agama, serta mengunjungi setiap hari rumah warga, tokoh masyarakat, dengan memberikan pesan kamtibmas. Di tempat sama, Kapolsek Tegal Timur Kompol Moch Syahri SH memaparkan, Babinkamtibmas harus menguasai Ketrampilan Dasar Perorangan atau Inter Personal Skill (IPS). Sementara Kasat Intelkam AKP Suwartoyo SH memaparkan, agar mampu menjalankan tugas dengan maksimal dalam pengamanan pemilu. Anggota Babinkamtibmas menguasai teknik pemecahan masalah, yang dapat timbul di masyarakat. Contohnya konflik sosial atau deteksi dini. “Sehingga Babinkamtibmas perlu mencermati setiap permasalahan di masyarakat, yang diperkirakan bisa menimbulkan gangguan kamtibmas, dan segera melaporkan pada pimpinan agar cepat ditangani.” Terkait kesiapan menghadapi Pemilu 2014, beberapa kegiatan yang dilaksanakan Polres Tegal Kota, disamping pembekalan bagi anggota Babinkamtibmas, kepada para pengurus FKPM, kepala pos kampling, dan masyarakat supaya berperan serta menciptakan situasi kamtibmas aman dan kondusif. (hun)
WARGA Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa mengancam bakal menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tegal. Hal itu dipicu karena diduga ada salah satu anggota DPRD yang telah mem-backup proses penambangan di Desa Muncanglarang. Penambangan itu dinilai merugikan warga karena lokasinya berada di bawah jalan desa. Kepala Desa Muncanglarang, Alex Subekti SE MM, menuturkan, kondisi jalan itu kini sudah sangat curam karena dibawahnya terus digali. Menurut Alex, jika penggalian atau penambangan tanah itu tidak dihentikan, akses jalan tersebut terancam longsor. De-
ngan demikian, warganya bakal terisolir. “Jalan itu merupakan akses satu-satunya bagi warga kami. Terutama warga Pedukuhan Nagog Tenjo. Jika jalan itu longsor, warga kami tentunya tidak bisa beraktifitas atau terisolir,” kata Alex, Senin (17/2). Jumlah warga di Pedukuhan itu, lanjut Alex, sebanyak 600 kepala keluarga (KK). Sedangkan penggalian di tanah tersebut, sudah berlangsung sekitar satu tahun silam. Sejauh ini, pihaknya sudah melaporkan hal itu ke petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Tegal. Atas laporannya itu, petugas sudah mendatangi lokasi dan menutup penggalian itu. Tapi sayangnya, saat penutupan berlangsung, penambang mengaku di back-up oleh salah satu ang-
gota DPRD. “Karena itulah, kami akan melakukan demo di kantor DPRD,” cetusnya. Dirinya tak menampik, bahwa tanah yang digali itu bukan milik desa, tapi milik penambang. Meski demikian, tidak seharusnya penambang melakukan penggalian hingga merugikan akses perekonomian warga. “Tebing jalan sudah sangat curam. Kedalaman tebing mencapai 20 meter. Dan itu sangat membahayakan bagi warga kami,” ucapnya. Kepala Satpol PP Pemkab Tegal, Zaenal Arifin, saat dihubungi mengaku sudah melakukan penutupan penambangan tersebut. “Kemarin sudah kami tutup. Kami harap, warga jangan cemas dan jangan melakukan aksi demo,” pintanya. (yer)
YERRY NOVEL
CURAM - Kondisi tanah yang sudah digali hingga satu tahun silam. Kini sangat curam dan membahayakan warga. Sebab, diatas tebing itu merupakan akses jalan Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa.
Berkah Nelayan, Harga Rebon Kering Melambung DALAM sepekan terakhir, perairan Tegal dan sekitarnya, mulai disinggahi rebon (udang kecil). Hal ini membawa berkah bagi nelayan tradisional, yang sehari-hari mengandalkan mata pencaharian dengan mencari ikan, khususnya di perairan Laut Jawa. Dari pantauan Radar, hampir setiap hari sekitar perairan Tegal, para nelayan sibuk mencari rebon. Dalam sepekan, mereka mengakui bahwa udang rebon mendominasi hasil tangkapan. “Alhamdulillah, sekarang musim rebon. Sebagai nelayan kami bisa memperoleh keuntungan lumayan.” Memasuki musim rebon, jadi berkah tersendiri bagi nelayan tradisional, sebab harga ikut melambung. Menurut pengepul asal Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Tarsinah (35), harga udang rebon kering mencapai Rp25 ribu per kilogram. Khusus udang rebon basah, satu keranjang dengan bobot 25 kilogram, dibeli langsung dari nelayan tiap basket harganya Rp125 ribu. Sejauh ini, proses pengeringan mengandalkan panas matahari. Udang rebon hasil membeli dari nelayan, selanjutnya dijemur di tempat terbuka, contohnya di tepi jalan. Bahkan sebagian dikeringkan di halaman rumah. Tak ketinggalan ada yang memilih bantaran sungai Kemiri. Udang ukuran kecil yang jadi bahan baku pembuatan terasi asal Kelurahan Muarareja, banyak diburu produsen dari se-
ABIDIN ABROR
DIJEMUR - Sebelum dikirim pada perajin terasi, udang rebon lebih dulu dikeringkan di tepi jalan.
jumlah daerah. Karena membludaknya pesanan dari perajin terasi, pedagang dibuat kewalahan. Lebih lanjut Tarsinah menegaskan, pada musim sekarang diakuinya udang rebon lagi
banyak. “Dibandingan daerah lain, udang rebon dari Kelurahan Muarareja memiliki kualitas bagus. Udang rebon kering selanjutnya dibuat terasi,” imbuhnya. Disamping musim rebon, de-
ngan tangkapan cukup melimpah, papar Tarsinah, saat ini di perairan Tegal mulai banyak rajungan. Biasanya para nelayan asal Prapag, Kecamatan Losari segera berdatangan. Mereka beramai-ramai berburu raju-
ngan sekitar perairan Tegal. Hasil tangkapan dijual pada pengepul. Selama musim rajungan, nelayan Losari tinggal di Muarareja, kurang lebih satu minggu. Setelah selesai, mereka balik ke daerah asalnya. (din)
Jalan Batunyana Semakin Parah
Belum Berwenang Kelola Taman Poci
JALAN penghubung antara Bojong dan beberapa desa yaitu Batunyana, Gunungjati, Cikura dan yang beberapa minggu lalu mengalami keretakan dan amblas, kini jalan tersebut semakin parah amblasnya, dan sampai saat ini belum ada tindakan perbaikan dari pihak pemerintah daerah. Para pengguna sepeda motor mungkin masih bisa melewati jalan tersebut karena terpaksa, tetapi pengguna mobil sudah banyak yang berputar arah kecuali yang nekad masih saja melewati jalan amblas tersebut. “Jalan tersebut amblasnya semakin dalam hampir 50 cm lebih dan material jalan juga semakin terkikis,” kata Agus pengguna jalan asal Desa Gunungjati. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sangat khawatir jika melewati jalan amblas tersebut, apalagi kalau hujan deras jalan-
PENGELOLAAN Taman Poci yang dibangun di atas tanah eks SDN Panggung, sampai saat ini belum jelas. Bahkan proyek yang menghabiskan sekitar Rp1,5 miliar, ditemukan banyak kerusakan. Namun pemkot mengaku tidak dapat berbuat banyak. Sampai sekarang pengelolaan belum diserahkan pada pemerintah daerah. Semua masih jadi tanggung jawab satker dan pelaksana. Menurut Kepala Bidang Taman dan Persampahan Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Diskimtaru), Budi Priyanto SP, belum ada penyerahan hibah aset dari pemerintah pusat kepada Pemkot Tegal, terkait bangunan Taman Poci. “Pemerintah pusat meminta surat pernyataan kesediaan kepala daerah, menerima hibah asset pekerjaan Taman Poci. Saat ini surat pernyataan dari kepala daerah diproses, belum ada penyerahan pengelolaan pada pemkot atau Diskimtaru. Atas dasar tersebut, sementara jadi tanggung ja-
nya licin. “Saya nekad saja lewat jalan tersebut karena jika harus berputar butuh waktu lama,” katanya. Terkait semakin parahnya Jalan amblas batunyana tersebut, sebenarnya sudah ada tinjauan baik dari Bupati Tegal dan Pihak terkait tetapi masih dalam proses perencanaan. M.Tulus Setyobudi dari Binamarga saat dikonfirmasi terkait jalan amblas yang semakin parah tersebut, dirinya mengatakan bahwa beberapa pihak sudah merapatkan terkait perbaikan jalan batunyana. “Kami bersama Tim Gabungan dari BPDB, DPU, Bagian Keuangan dan yang lain sudah merapatkan untuk merencanakan anggaran dan kapan dilaksanakan perbaikan Jalan Batunyana yang amblas,” katanya. Ia menjelaskan bahwa Kondisi tanah dijalan batunyana tersebut masih bergerak dan
labil, jadi belum bisa dilakukan perbaikan secara maksimal. “Kondisi tanah jalan batunyana masih labil, tidak mungkin kalau dilakukan perbaikan sekarang, nanti malah akan sia-sia, yang jelas akan kami perbaiki sampai menunggu musim hujan reda,” ungkapnya. Ditanya tentang tindakan
sementara yang dilakukan, Tulus menyampaikan, untuk sementara ini masih dilakukan pengurugan dan pemasangan rambu peringatan bagi para pengguna jalan batunyana, dan pengaturan lalu lintas jalan agar tidak berbenturan ketika melewati jalan amblas tersebut,” pungkasnya. (muh)
MUHAMMAD FATKHUDIN
JALAN AMBLAS - Kondisi terkini jalan Batunyana yang semakin amblas, Senin (17/2)
Parpol Wajib Laporkan Dana Kampanye
ABIDIN ABROR
KOORDINASI - KPU menggelar rapat koordinasi dengan parpol peserta pemilu, terkait pelaporan dana kampanye.
KOMISI Pemilihan Umum Kota Tegal, kemarin (17/2), menggelar rapat koordinasi periode kedua, dengan seluruh partai politik peserta pemilu,
membahas pelaporan dana kampanye pemilu legislatif (pileg) tahun ini. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun
2013, tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus parpol wajib melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada KPU, KPU/ KIP propinsi, dan KPU/KIP kabupaten/Kota. Laporan tentang penerimaan sumbangan wajib disampaikan secara berkala. Periode I tanggal 27 Desember 2013, dan periode II tanggal 2 Maret 2014. Ketua KPU KH Saefudin Zuhri Madrais SAg, dalam kesempatan rapat dengan tegas menyatakan, parpol peserta pemilu wajib memberikan laporan dana kampanye pileg. Jika sampai tanggal ditentukan, yakni 2 Maret 2014, tidak memberikan laporan, bakal dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai
peserta pemilu. “Ketentuan terkait pelaporan dana kampanye Pemilu 2014, terutama laporan awal sumbangan, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU.” Dia menjelaskan, parpol yang menyerahkan laporan dana kampanye, selanjutnya akan diumumkan kepada public oleh KPU. “Kampanye pileg dimulai 16 Maret 2014. Sebelum dimulai, partai politik peserta pemilu wajib memberi laporan dana kampanye tadi,” imbuhnya. Di tempat sama, Divisi Kampanye KPU Agus Wijanarko SH mengungkapkan, semua itu tak bisa ditawar. Parpol wajib melaporkan dana kampanya. Pada pelaporan tahap pertama, seluruh partai politik memberikan laporan dana kampanye legislatif. (din)
wab satker dan pelaksana.” Dia menambahkan, pembangunan Taman Poci dilakukan dua tahap. Pertama tahun 2012, dibiayai APBD Kota Tegal sebesar Rp280 juta. Kelanjutannya, tahun 2013 dibiayai pemerintah pusat dengan anggaran Rp1,3 miliar, dan dikerjakan PT Teguh Rasa dari Pekalongan. Proyek selesai November 2013, sehingga masa pemeliharaan hingga April 2014. “Bila ada kerusakan, baik sarana dan prasarana Taman Poci maupun bangunan, tanggung jawab rekanan untuk diperbaiki. Sehingga temuan anggota DPRD kami sampaikan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM, red), guna meminta rekanan memperbaikinya. Kami sangat terima kasih. Dengan adanya masukan dewan atau masyarakat,” tutur Budi. Lebiah lanjut dia mengungkapkan, sesuai tujuan awal, pembangunan Taman Poci murni taman publik. Disamping menambah kuota Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
Kota Tegal, yang belum memenuhi 20 persen. Sehingga akan bersih dan bebas PKL. Tapi murni taman publik untuk santai, atau bermain masyarakat. “Karena bebas pedagang, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk Satpol PP mengamankan Taman Poci. Apalagi saat ini pengelolaannya belum diserahkan pada pemkot.” Ketika ditanya terkait adanya isu, Taman Poci akan dijadikan relokasi PKL, Budi menegaskan bahwa pembangunannya menghabiskan Rp1,5 miliar lebih khusus taman publik, sekaligus RTH. Sehingga harus bebas pedagang. Isu tersebut tidak benar. Pihaknya tidak akan menjadikan Taman Poci sebagai tempat relokasi. “Kami menunggu penyerahan pengelolaan. Permintaan dari DPRD soal audit teknis sebelum diserahkan, pasti dilaksanakan. Tidak mungkin pemerintah pusat menyerahkan hibah aset, tanpa dilampiri audit teknis,” imbuhnya. (hun)
M SAEKHUN
TAK JELAS - Walaupun pengelolaannya belum diserahkan pada pemkot, proyek Taman Poci menghabiskan Rp1,5 miliar lebih, sudah banyak yang rusak.