NASIONAL
SELASA, 18 FEBRUARI 2014
2
RADAR PEKALONGAN
Banyak Honorer Jadi-jadian Kada Harus Tanggung Jawab
DITE SURENDRA/JAWA POS
BERSIHKAN - Di hari pertama masuk sekolah, Guru dan siswa SDN Janti, Wates, Kabupaten Kediri membersihkan dan menyelamatkan buku pelajaran akibat atap ruang kelasnya hancur karena tertimpa kerikil disertai abu vulkanik Gunung Kelud. Di sekolah tersebut empat ruang rusak berat dan sementara siswa mengikuti pelajaran di aula sekolah.
LINT AS LINTAS Ajudan Rusli Zainal Jadi Tersangka JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bekas ajudan Rusli Zainal, Said Faisal alias Hendra sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran PON XVIII Riau. “Pengembangan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kasus pembahasan PON Riau, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian menyimpulkan ada keterlibatan pihak lain yaitu SF alias H, yang bersangkutan adalah ajudan dari Gubernur Riau yang dulu (Rusli Zainal),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Senin (17/2). Faisal yang saat ini menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga di Sekretariat Daerah Provinsi Riau diduga melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Johan menambahkan, Faisal juga diduga melanggar Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 KUHP. Adapun bunyi Pasal 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00. Johan menjelaskan, Faisal memberikan keterangan palsu saat bersaksi dalam persidangan Rusli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Saat ini, lanjut Johan, penerapan Pasal 22 kepada seorang tersangka baru diterapkan kepada Faisal. (gil/jpnn)
diajukan kada itu benar atau tidak. Jadi kada tidak boleh main-main dengan verifikasi ini,” tandasnya. HONORER “SERBU” Pasca pengumuman kelulusan honorer kategori dua (K2), Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) ramai dikunjungi. Tidak hanya honorer K2 yang datang, para legislator dan kepala daerah pun ikut mendampingi. Seperti yang terpantau, Senin (17/2), honorer K2 dari Kudus, Sumedang, dan Bandung berbondong-bondong datang ke kantor pembuat kebijakan tersebut. Meski sudah ada pengumuman dan dinyatakan final, mereka tidak menyerah. “Kami tidak akan menyerah dan akan terus berjuang. Karena kami sebenarnya yang layak diangkat,” kata Eni, honorer dari Kabupaten Sumedang, Senin (17/2). Demikian juga permintaan honorer Kudus dan Bandung. Ratusan honorer yang mengaku mewakili rekan-rekannya itu mempertanyakan hasil penetapan kelulusan oleh Panselnas. “Yang lulus itu masih berusia muda dan baru mengabdi. Tapi kita yang sudah sejak tahun 90-an mengabdi dengan honorer yang jauh dari standar layak malah tidak diangkat. Mana penghargaan pemerintah kepada kami,” seru honorer dari Bandung. Para honorer ini mengaku datang sendiri-sendiri sembari menunggu rekan-rekannya dari daerah yang lain. Rencananya para honorer ini akan melakukan aksi demo untuk mempertanyakan nasib mereka. Tak hanya itu mereka juga tengah menyiapkan data serta bukti kalau honorer K2 yang lulus tidak layak diangkat CPNS. (jpnn)
KPK Telusuri Aset Wawan di Luar Negeri Dahlan Traktir Atut Akui Penumpang Pecel Madiun Keluarga Punya Dua Pulau JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan beberapa hari lalu memboyong ‘pecel Madiun’ dalam perjalanannya dari Surabaya ke Jakarta dengan kereta Bangunkarta. Tak mau mementingkan diri sendiri, Dahlan yang pergi bersama rombongan menanyakan pada mereka menu makan malam apa yang akan disantap. “Saat itu (di dalam kereta-red) ditawari makan apa saja nggak ada yang mau, pokoknya nunggu pecel Madiun, mereka bilang begitu,” kisah Dahlan di Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Senin (17/2). Nah karena itulah, mantan
Dirut PLN ini langsung memesan puluhan pecel Madiun untuk diboyong ke dalam kereta. “Terus saya telephone, agar beli pecel banyakbanyak, terus nanti dimasukkan waktu kereta berhenti,” terang dia. Sesampainya di Madiun kata Dahlan, semua rombongan akhirnya lega dan tak sabar menyantap pecel Madiun. “Nah begitu jam enam malam, ada pengumuman sebentar lagi kereta api akan masuk Madiun, semua (rombongan-red) teriak hore. Saya juga satu gerbong dengan Pak Nudirman Munir (Anggota Komisi III DPR),” papar Dahlan menceritakan suasana waktu itu. (chi/jpnn)
MUHAMMAD IDHAM AMA/FAJAR/JPNN
CICIPI KUE - Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mencicipi kue khas di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulsel, Minggu (16/2/2014). Dahlan Iskan berbaur bersama ribuan warga Kota Makassar melaksanakan senam pagi.
RADAR PEKALONGAN
JAKARTA - Pemerintah pusat tampaknya tidak mau ambil pusing lagi dengan banyaknya honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus CPNS. Apalagi dalam proses validasi ditemukan banyak honorer jadi-jadian. “Kalau ditanya kenapa banyak honorer K2 yang tidak lulus, tanyakan ke Pemda karena Kada (Kepala Daerah) sembarangan juga mengajukan data, jadinya kacau seperti ini,” kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Setiawan Wangsaatmaja saat menerima kunjungan Bupati Sumedang, Ade Irawan, dan honorer K2 di Kantornya, Senin (17/2). Dari hitung-hitungan pemerintah, harusnya honorer K2 tidak sampai 605 ribu. Sebab, kata mantan pejabat di Jabar ini, pada 2009 sudah terangkat hampir 1 juta honorer. “Makanya aneh kalau sekarang daerah teriak-teriak honorernya banyak yang tidak lulus mau diapakan. Kalau kita balik pertanyaan, siapa yang angkat honorernya kan pasti ujung-ujungnya ke daerah juga. Pusat hanya membantu menyelesaikan sisa honorer K2 yang belum terangkat,” bebernya. Asdep Perencanaan SDM Aparatur KemenPAN dan RB, Arizal, menambahkan, logikanya, honorer yang tertinggal harusnya seluruhnya masuk kategori satu (K2) dan bukan K2. Sebab kategori tertinggal atau tercecer adalah sisa honorer K1 yang tidak terangkat pada 2009 lalu. “Jadi di sini kepala daerah yang harus bertanggung jawab karena mengirim honorer jadi-jadian. Mestinya kan
ditelisik dulu dan bukannya berharap nanti pusat yang memverifikasi. Pusat memang akan melakukan pemeriksaan ulang, tapi kada harusnya jangan asal menyodorkan SK honorer palsu,” tandasnya. DISERET KE BARESKRIM Kepala daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi data honorer kategori dua (K2) harus hati-hati. Jangan sampai mengusulkan pemberkasan untuk honorer K2 yang tidak benar. “Kalau sampai data yang diusulkan itu tidak benar atau tidak diverifikasi dengan benar, selain honorernya tidak akan diterbitkan NIP-nya, yang bersangkutan akan dipidanakan,” tegas Arizal, Àsdep Perencanaan SDM Aparatur KemenPANRB saat menerima Bupati Sumedang dan honorer K2 di kantornya, Senin (17/2). Meski ancaman pidana itu belum dituangkan dalam surat edaran, tambah Arizal, namun langkah pusat untuk menyeret kepala daerah pemalsu SK ke polisi tidak main-main. Terlebih secara lisan, MenPANRB Azwar Abubakar sudah mengeluarkan perintah. “Pak Menteri sudah menyatakan, kalau dalam pemberkasan NIP nanti ditemukan ada SK bodong, kadanya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ini sebagai upaya memberikan efek jera bagi para kada,” tegasnya. Arizal kembali menyatakan, tujuan verifikasi adalah untuk mengecek kembali apakah honorer K2 yang lulus benarbenar asli atau jadi-jadian. Pusat menyerahkan ke masing-masing kada karena daerah yang paling tahu mana honorer palsu dan tidak. Setelah verifikasi, seluruh data honorer yang lulus diajukan ke BKN untuk pemberkasan. “Nah BKN punya filter lagi untuk melihat apa benar yang
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aset milik adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan. Penelusuran itu dilakukan sampai ke luar negeri. “Sampai (ke luar negeri). Asset tracing masih dilakukan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi, Senin (17/2). Sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyatakan, ICW mendapat informasi Wawan diduga memiliki aset di sejumlah negara. Di antaranya Singapura dan Australia. Menurut Ade, atas sejumlah dugaan itu pihaknya telah melaporkan dugaan aset Wawan ke KPK. Soal informasi adanya transaksi keuangan dan aset properti di Australia dan Singapura, kata Ade, juga telah dilaporkan pihaknya ke Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan. Namun, Johan mengaku, KPK saat ini belum memperoleh informasi soal aset Wawan yang diduga berada di luar negeri. KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka dalam beberapa kasus. Mulanya suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dikabarkan memiliki dua buah pulau di wilayah Pandeglang, Provinsi Banten.
Kedua pulau itu adalah Liwungan dan Popole. Pengacara keluarga Atut, Firman Wijaya, mengakui, pulau itu adalah milik Chasan Sochib yang merupakan ayah dari Atut dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan. “Menurut Pak Wawan itu milik orang tuanya. Iya (Chasan Sochib),” kata Firman di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (17/2). Sebelumnya, juru bicara keluarga Atut, Akhmad Jajuli sudah membantah soal keluarga Atut yang diduga memiliki Pulau Liwungan dan Popole. Dia menuturkan, sejauh yang diketahuinya, pada tahun 90-an ayah Atut, Tb Chasan Sochib memiliki izin hak pakai atas Pulau Popole dan Liwungan untuk tujuan kepariwisataan. Namun, Jajuli menambahkan, karena krisis moneter pada tahun 1997, pembangunan di Pulau Popole tidak berlanjut. Bahkan, lanjut dia, di Pulau Liwungan belum digarap sama sekali. Jajuli mengatakan, izin hak pakai Pulau Liwungan dan Pulau Popole tidak diserahkan kepada keluarga Atut. Sebab, izin itu atas nama perusahaan milik Chasan Sochib. TIDAK MEMBABI BUTA Kuasa hukum Tubagus Chaery Wardana atau Wawan, Firman Wijaya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membabi buta dalam menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab, jika diterapkan secara membabi buta bisa menjadi sebuah teror bagi masyarakat. “Ini (penerapan TPPU secara membabi buta) bisa menjadi teror buat pelaku usaha dan kaum profesi, ter-
masuk kaum selebriti. Harapan kita jangan sampai ini menjadi teror bagi masyarakat,” kata Firman di KPK, Jakarta, Senin (17/2). Firman menjelaskan, KPK harus jelas menentukan batasbatas penegakan hukum menyangkut dugaan pencucian uang dengan pidana utamanya. Sebelumnya, KPK menjerat Wawan dalam beberapa kasus. Mulanya adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Wawan juga dijerat kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013 dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Terakhir, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Terkait dugaan pencucian uang, Wawan diduga memberikan mobil kepada artis. KPK sudah menyita mobil Toyota Vellfire bernomor polisi B 510 JDC dari rumah Jennifer di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Surat tanda nomor kendaraan Toyota Vellfire itu diketahui atas nama Jennifer. Jennifer melalui pengacaranya Hotman Paris Hutapea mengaku menerima mobil dari Wawan. Pemberian mobil itu diberikan terkait dengan hubungan pekerjaan. Karena ingin mengajak Jennifer masuk ke rumah produksi milik suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu. (gil/jpnn)
Penasehat: M Alwi Hamu, Dwi Nurmawan, Komisaris: Suparno Wonokromo, Direktur Utama: Yanto S Utomo, Direktur: Muhammad Sukron
General Manager: Ade Asep Syarifuddin, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Doni Widyo, Koordinator Liputan: Widodo Lukito, Redaktur Pelaksana Grafis: Roni Istanto, Liputan Kota: Abdurrahman (Redaktur), Wahyu Hidayat, Kajen: Widodo Lukito (Redaktur), Triyono, Ahmad Junaedi, Batang: Doni Widyo (Redaktur), Kendal: Sudarto, Bisnis: Dalal Muslimin, Lutfi Hanafi, M. Arif Prayoga, Pracetak: Damar Purbono, Saiful Ampri, Kurniawan, Keuangan: Rukayatun, Siti Aminah, Pemasaran: Eko Budiyanto (Manager), Mansyur, Iklan: Rosikin (Manager), Mudlofar, M Rifki Risyadi, Administrasi: Ida Fithriyah. Alamat redaksi/iklan/pemasaran: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Kota Pekalongan, Telp. 0285-432234, Fax. 0285-4410262 Semarang: Anang Bastomi, Jakarta: Eko Suprihatmoko, Arif Badi K, Samsurijal, Alamat: Komp Widuri Indah Blok A.3 Jl Palmerah Barat No 353 Jakarta 12210 Telp (021) 5330976, 5333321, Faks (021) 5322629. Eceran Rp 2.500, Percetakan PT Cirebon Press Intermedia. Tarif Iklan: Umum/Display: Rp 20.000/mm kolom, sosial/keluarga Rp 10.000/mm kolom, iklan baris batik Rp 7.000 per baris, Iklan full colour Rp 30.000/mm kolom. Iklan halaman depan: tarif + 200%, Bank: Bank Mandiri Cabang Pekalongan an PT Wahana Semesta Pekalongan acc: 139-000-542-0595, Bank Jateng Cabang Pekalongan an PT Wahana Semesta Pekalongan acc: 1007015915.
Semua wartawan Radar Pekalongan dilengkapi tanda pengenal/surat tugas dan tidak dibenarkan meminta/menerima imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber.