Radar Manado, 12 Desember 2013

THE POLITICAL NEWS LEADER

Radar Manado Selalu Ada yang Beda

Harga Eceran

Rp. 2.000

KAMIS, 12 DESEMBER 2013

Artis Top Indonesia NATALAN di Manado Nikita Willy dan Randy Pangalila Siap Meriahkan CMS 2

DEKORASI NATAL DI PUSAT KOTA: Warga bersepeda dan berjalan-jalan untuk menikmati kemeriahan dekorasi menyambut Natal di pusat kota Nice, Perancis.(ISTIMEWA)

Randy Pangalila

Nikita Willy

MANADO -- Hajatan Spektakuler kembali dihelat di Manado Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kali ini tim Creative Manajemen menggelar acara Creative Model Searching (CMS) dua yang bertajuk ‘Christmas Bright A Like Diamond 2013’ .

Acara yang akan dihelat di Atrium

Ikat Kain Merah di Kepala

Manado Town Square (Mantos), 23 Desember mendatang menghadirkan model sekaligus bintang sinetron papan atas Indonesia Nikita Willy, Randy Pangalila, Estelle Linden , Stefani Kalela dan Denalta.

Pihak penyelenggara mempercayakan Radar Manado sebagai satu-satunya media partner diacara bergengsi dan bakal heboh ini. “Nikita Willy, Randi Pangalila , Estelle Linden dan beberapa artis lain akan memeriahkan acara CMS dua ini,”Kata Manajer Creative Manajemen, Rudi Buyung, kemarin.

Menariknya selain menjadi bintang

PILSUNG

SBY Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Artis... hal 13

Warga Desa Riung Golput Bawa Karangan Bunga, Personil KPU Diancam

Penjabat Gubernur BMR Sudah Miliki Kantor Baru Aset Senilai 500 M, Penancapan Papan Nama Secara Adat

PRESIDEN RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku banyak menerima usulan dari berbagai pihak terkait sistem pemilihan kepala daerah. Salah satunya usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal itu karena pemilihan langsung oleh rakyat dianggap sarat akan politik uang.

Namun, secara pribadi presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak sepenuhnya setuju dengan sistem itu. “Sistem pemilu dan pemiihan kepala daerah banyak sekali usulan,

KOTAMOBAGU -- Keseriusan masyarakat di lima kabupaten/kota menanti terwujudnya Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) tidak main-main. Kemarin, penancapan papan nama Kantor Gubernur BMR di bekas gedung kantor Bupati Bolmong, Kelurahan Kotobangon,Kota Kotamobagu (KK), adalah momen penting dilakukan Pantia Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow (P3BMR).

Selain penancapan plang di Kantor Gubernur Provinsi

Baca SBY... hal 13

Baca Pejabat... hal 13 SIAP MEKAR: Pemasangan plang Kantor Gubernur dan DPRD Bolmong Raya kemarin.

(GUESMAN LAETA/RM)

MANADO -- Aksi boikot Pemilihan Bupati (Pilbup) Talaud warga Desa Riung dan Riung Utara masih saja terus berlanjut. 722 pemilih di kedua desa tersebut kompak memilih golongan putih (Golput) Bukan hanya itu saja, komisioner KPU Sulut yang

datang hendak menggelar proses pencoblosan susulan di dua TPS, sempat diancam warga. “Hingga selesai waktu pemungutan suara, tak ada satupun masyarakat yang datang memilih,” kata Komisioner KPU Sulut Baca Warga... hal 13

Pilbup Talaud, Golput Tertinggi Berpengaruh Pada Perkembangan Demokrasi MANADO -- Tingkat partisipasi masyarakat Talaud untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk menyalurkan aspirasi mereka sangat rendah sekali.

Data yang berhasil dihimpun, menunjukkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat ada 67.132 pemilih.

Sementara hasil rekapan data d penghitungan sementara Pilbup Talaud ada sekira 18.250 yang memilih golon-

gan putih (golput).

Dengan kondisi seperti ini maka perkembangan demokrasi di kabupaten paling utara ini, sangat berpengaruh.

Menurut pengamat politik Sulut Efvendi Sondakh SIP MSi mengatakan, ada beberapa penyebab turunnya pertisipasi masyarakat.

Pertama karena traumatic Baca Pilbup... hal 13

Gaya Kepemimpinan Kasat Lantas Polres Bolmong

Pelanggar tak Ditilang, Justru Didoakan Polisi IMAGE razia alias sweeping kendaraan yang digelar oleh Kepolisian, biasanya identik dengan penindakan tanpa ampun. Bahkan, sogok menyogok agar tidak ditilang sudah menjadi rahasia umum. Tapi bagaimana jika pelanggaran lalu lintas (lalin) justru di doakan oleh aparat kepolisian.

Berikut nukilan wartawan Radar Manado.

Guesman Laeta, Kotamobagu Kendaraan yang melintasi Jalan Ahmad Yani kemarin tak luput dari razia Satlantas Polres Bolmong yang dipimpin AKP Yuriko Fernanda. Beberapa kendaraan terlihat sengaja menghindari jalur tersebut. Karena merasa melanggar lalin, utamanya roda dua dan bentor yang tak menggunakan helm.

Tapi tidak semua sopir mengetahui adanya razia. Banyak yang ‘terjebak’.

Mulai dari SIM, STNK, hingga keAlamat: Manado Post Center, Manado Town Square Blok B 14/15 Telp. (0431) 855558, Fax. (0431) 860398

lengkapan kendaraan lainnya diperiksa secara detil. Bagi kendaraan surat-surat lengkap langsung dipersilahkan melanjutkan perjalanan.

Sopir pelanggar lalin, langsung dituntun petugas kemudian d arahkan di salah satu sudut alun-alun Lapangan Hotinimbang.

Di tempat itu, telah menunggu beBaca Pelanggar... hal 13

www.radarmanado.com email: radar_manado@yahoo.com

TEROBOSAN BARU: Pendekatan persuasif lebih diutamakan aparat kepolisian saat ini. Contohnya, para pelanggar lalu lintas di Kotamobagu kemarin, justru di doakan oleh polisi. (GUESMAN LAETA/RM)

Wartawan Radar Manado Dilarang Menerima Uang atau Pemberian Dalam Bentuk Apapun Dari Sumber Berita

Pro Legislator

2

Radar Manado

Kamis, 12 Desember 2013

Pemerintah Diminta Sosialisasi Pengurusan Akta Kelahiran POLITISI Partai Demokrat Manado Jeanne Waluyan-Rumimpunu berharap ada gerakan yang intens dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Manado untuk menyosialisasikan pengurusan akta kelahiran.

Pasalnya menurut Rumimpunu, banyak warga masih Jeanne W-Rumimpunu bingung menyelesaikan akta. “Banyak yang mengeluh tidak paham mengurus akta. Apalagi ada masyarakat yang belum tahu bahwa urus akta kelahiran itu bebas biaya,” ungkap Caleg Demokrat Manado Dapil Wenang-Wanea itu. Program pembuatan akta kelahiran bebas biaya ini, kata Rumimpunu merupakan bentuk pelayanan pemerintah kota Manado kepada masyarakat.

Selain akta kelahiran, Rumimpunu juga meminta pemerintah menyosialisasikan akta kematian dan pernikahan juga digratiskan oleh pemerintah. “kita berharap masyarakat juga lebih aktif mengurus semua jenis akta agar tercatat secara resmi soal identitas kependudukan,” pungkas Caleg Nomor Urut 5 itu. (kim)

Perusahaan Wajib Perhatikan Edaran Menteri Paula: Karyawan Tiga Bulan Kerja Layak Terima THR

Roman: Duet Vicky-Ai Sudah Terbukti Kendati Masih Banyak Yang Perlu Dibenahi MANADO - Politisi Partai Demokrat Drs Ronny Brando Eman mengakui ada kemajuan signifikan selama masa pemerintahan Walikota Manado GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota HAB Mangindaan. Duet dua pemimpin visioner menurut Roman, panggilan Ronny Brando Eman terbukti menyentuh kebutuhan masyarakat dengan program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ekonomi. “Kita amati ada benarnya, banyak program sudah terserap sampai ke tingkat masyarakat,” kata Roman, Rabu (11/12) di Manado.

Caleg Provinsi Sulut ini mencontohkan, di sektor pembangunan infrastruktur, Vicky-Ai sedang mewujudkan Program Berbasis Lingkungan (PBL), perbaikan drainase dan jalan.

“Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan dibenahi.

Tapi saya pikir itu dinamika pembangunan yang terus berlanjut,” papar Caleg Nomor

Urut 7 itu. Begitupun sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ada Santunan Duka, Universal Coverage, aneka bantuan di sekolahsekolah. Kedunya juga mampu merampingkan birokrasi di pemerintahan, mendorong kemudahan pengurusan administrasi. “Tapi yang paling menonjol, Vicky-Ai mampu mengedepankan transparansi keuangan daerah. Dan itu terbukti dengan perkembangan target opini BPK,” jelas ayah dari atlit Gokart nasional Brandon Eman itu.

Lebih lanjut kata dia, Vicky-Ai mewujudkan kualitas pengelolaan kota dengan memperhatikan unsur kesehatan dan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan. “Bahwa masih ada yang harus dibenahi terus itu bukan berarti gagal. Mengelola sebuah daerah itu butuh proses. Tidak sekali jadi. Tapi yang penting ada perkembangan secara fisik maupun kualitas hidup

Ronny Brando Eman

masyarakat bertumbuh,” ungkap Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulut itu.

Dia berharap, pemerintahan Vicky-Ai akan lebih solid membangun Manado dengan visi dan misi yang lebih baik.

“Yang paling penting saat ini duet Vicky-Ai terus membuka diri terhadap aspirasi masyarakat. Karena banyak kebutuhan kecil yang perlu diperhatikan pemerintah,” pungkas Roman. (kim)

MANADO – Tokoh Perempuan Sulut Paula Sinjal SH MSi mengingatkan, pemerintah perlu memantau secara langsung semua perusahaan agar menjalankan kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan. Dia mengatakan, jumlah penerimaan THR itu harus sesuai dengan perintah edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE. 03/ MEN/VII/2013 Tanggal 4 Juli 2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. “Kita harap semua perusahaan yang mempekerjakan karyawan perhatikan edaran itu salah satunya, yang sudah melewati masa kerja 3 bulan harus diberi THR. Karena ada perusahaan yang dengan alasan manajemen internal enggan menindaklanjuti edaran menteri,” kata Personil DPR RI itu.

Paula menjelaskan, da-

BERSATU Menuju Perubahan

Melayani Dengan

TULUS Aldrin Kaparang SH

Apriano Ade Saerang ST Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado

Paula Sinjal

lam edaran tersebut tertulis, buruh atau pekerja yang memiliki masa kerja di atas tiga bulan berhak menerima THR. Sedangkan yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak menerima tunjangan sebesar satu bulan upah. “Yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan secara proposional,” tutur Caleg DPR RI Nomor Urut 2 itu.

Politisi yang aktif mendorong pengesahan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulut itu menambahkan, perhitungan THR kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja di bawah 12 bulan yakni, jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah, kemudian dibagi dua belas. “THR yang dibayarkan kepada pekerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,” ungkap Paula. (kim)

DPR Panggil Boediono

Exotic SPA Melayani Pijat/Lulur danTerapi Khusus Panggilan ke Hotel Dengan Tenaga Wanita Muda Pilihan

Hubungi 0823 4788 8621

LADIES Escort Agency For Executive Only Please Call

0852 4151 3452

L E A

Romantic Massage Melayani P Pijat iijat jat & LLulur u Panggilan Khusus K h husus Wanita W a anita Karir K ari dan Mahasiswi Dengan D engan Tenaga engan Tenaga P Pria ria Muda Menarik ri ((SOPAN) S SOPAN SOPAN) N) P PasƟ asƟ TTidak asƟ i ida Kecewa Rahasia TERJAMIN

Hubungi: 0823 9480 7444

JAKARTA—Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo mengatakan telah menandatangani surat undangan untuk Wakil Presiden (Wapres) RI, Boediono untuk hadir di depan Anggota Timwas Century DPR. “Timwas Century sudah memutuskan untuk mengundang Pak Boediono. Yang tanda tangan pimpinan Timwas DPR, kebetulan pimpinan DPR-nya, ya saya,” kata Pramono Anung Wibowo, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/12).

Rencananya lanjut Pramono, Boediono diundang, Rabu, 18 Desember 2013.

“Surat undangan itu telah dikirim ke kantor Wapres namun belum ada jawaban, apakah Boediono akan hadir di depan Timwas,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Boediono diundang oleh Timwas Century sama sekali tidak terkait dengan proses penegakan hukum di KPK. “Timwas ingin penjelasan Boediono terkait apa yang disampaikan dalam keterangan persnya soal Century,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

Pramono yang pernah menjabat Sekjen PDIP itu menjelaskan pemanggilan ini tidak masuk dalam wilayah hukum. Undangan tersebut sekedar menggali pandangan dan pendapat tentang bailout dan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab.

“Soal Pak Boediono hadir atau tidak hadir, itu nanti saja,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu. (jpnn)

Kamis, 12 Desember 2013

PERTAMINA

Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman PERTAMINA Area Manado memastikan persediaan LPG 3 Kg tidak akan kurang selama masa Natal dan Tahun baru. Pasalnya, pihak Pertamina menambah pasokan sekitar 40 persen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.“Pihak Pertamina akan menambah sekitar 40 persen pasokan LPG 3 kilogram di Sulawesi Utara, termasuk di dalamnya Kota Manado,”kata Pingkan Sinjal SE MSI. Bahkan kata Sinjal, menjelang Natal pihaknya akan menggelar oprasi pasar.Memang diakui Sinjal, persoalan pendistribusian masih menjadi kendala sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan LPG tersebut. “Distribusi dari Bitung, sesuai penjelasan Pak Arief dan Ubaid dari Pertamina memang agak tersendat menjadi kendala,”tandas Sinjal.

Seperti diketahui akhir-akhir ini warga sangat kesulitan untuk mendapatkan tabung gas 3.“Kita memang mendapat kesulitan untuk mendapatkan tabung LPG 3kg tersebut akhir-akhir ini. Bahkan harganya sudah mencapai Rp 25 ribu per tabung,”ujar Ema warga Minanga permai. (kim)

Preman Kasegaran Takut Ci Oka Lari Protes Surat Sakti Dekot Manado MANADO—Beberapa pria kekar maupun kurus mengamuk di halaman gudang perusahaan minuman keras (Miras) jenis Kasegaran, Calaca, Manado, Rabu (11/12) siang. Mereka protes lantaran merasa tidak nyaman dengan ‘surat sakti’ (nota) Dewan Kota Manado yang disinyalir berisi permohonan jatah Kasegaran. Hal yang diduga meresahkan preman penunggu jatah itu, karena hampir semua legislator Manado sudah pernah menerima

minuman pemicu kejahatan itu beberapa waktu lalu. “Masa sudah terima beberapa hari lalu masih mau minta lagi. Ini namanya serakah,” teriak salah seorang pria kurus.

Pria lain mengatakan, surat yang diantar salah satu staf dewan itu bisa membuyarkan harapan semua penunggu jatah. “Kalau begini, Ci Oka (pemilik perusahaan,red) bisa lari ke Singapura. Dorang so dapa kong datang ulang (Mereka sudah terima kemudian datang lagi),” sindir

Pemkot Susun Perwako SPM

GS Vicky Lumentut

MANADO—Sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum khususnya dalam hal pelayanan publik di setiap SKPD, pemerintah kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun peraturan walikota (Perwako) standar pelayanan minimal (SPM).“Saya berharap produk hukum yang dihasilkan bisa selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan kota. Juga selaras dengan sasaran pembangunan pemerintah provinsi,” pesan Walikota

Manado GS Vicky Lumentut melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Frangky Obrien Mewengkang, Rabu (11/12). Selain itu, diharapkan pula lewat pembentukan Perwako akan menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik dalam mewujudkan visi dan misi kota Manado.“Manado menjadi kota model ekowisata dan menjadi semakin menyenangkan bagi semua orang,” kuncinya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kota Manado Petter KB Assa agenda kemarin menitikberatkan penyamaan pemahaman antar SKPD mengenai SPM. “Seluruh pimpinan SKPD diharapkan bisa terlibat aktif dalam pembahasan kali ini, memang standar pelayanan minimal di lembaga pemerintahan itu sangat penting,” kata Assa. (kim)

pria itu. Orang dalam perusahaan Kasegara menuturkan, protes para preman itu membuat Ci Oka nyaris pusing. “Kita hampir kewalahan karena banyak yang mulai marah-marah,” tutur dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui oknum staf Dekot yang mengantar nota sakti tersebut. Pantauan Radar Manado di dewan, semua personil legislator tidak masuk kantor. Wakil Ketua Dekot Manado Mor Bastiaan mengingatkan, lembaga dewan tidak pernah mengarahkan staf untuk memasukan surat permohonan jatah di berbagai perusahaan termasuk Kasegaran dan Segaran Sari. “Dewan tidak punya format surat seperti itu.

Dan pimpinan juga tidak pernah mengarahkan anggota untuk keluarkan surat serupa,” kata Bastiaan, via ponsel pribadinya.

Dia menegaskan, semua perusahaan agar tidak melayani permohonan anggota dewan untuk kepentingan pribadi. “Saran saya bukan hanya Kasegaran, perusahaan apasaja jangan layani suratsurat seperti itu,” tegas Bastiaan. (kim)

Lima Jam Ai Jalan-jalan di Pasar 45

Temui PKL, Bangunkan Wanita Stres di Trotoar WAKIL Walikota Manado HAB Mangindaan memantau situasi jantung kota, Rabu (11/ 12). Selama aksi tersebut, Ai sapaan HAB Mangindaan sempat menemui sejumlah pedagang kaki lima (PKL).

Dia berinteraksi dengan pedagang Gurden, HP bekas, alat-alat elektronik serta perusahan ekspedisi dan usaha-usaha kecil lainnya.

Dalam perjumpaan itu, Ai menasihati pedagang agar menjajakan dagangan sesuai tempat yang diatur. “Maunya pemerintah, teman-teman pedagang berjualan saja di tempat yang sudah ditunjuk aturan. Jangan di trotoar atau di ruang publik karena akan mengganggu akses masyarakat umum,” ungkapAi.

Selama pantauan, Ai juga sempat membangunkan wanita setengah stres yang tidur melintang di trotoar.

Kepada Ai perempuan asal Cereme Manado itu, mengaku hendak menjual organ tubuh berupa Ginjal untuk membiaya urusan keluarga.

Di samping perempuan itu, ada secarik kertas tertulis niat sang ibu menjual Ginjal.

Menyaksikan kondisi tak wajar, Ai lantas membangunkan wanita tersebut.

“Tadi ibu itu bilang dia berasal dari Cereme dan berencana menjual ginjalnya karena untuk menebus anaknya yang dibawa kabur suaminya” ujar seorang ibu yang kebetulan sempat berkomunikasi dengan korban

TEMUI PEDAGANG: Ai minta pedagang menjajakan dagangan tidak di atas trotoar.

sebelumnya.

Ai merasa, perempuan itu tengah depresi dan membutuhkan perhatian.

Dia kemudian, meminta

BUJUK: Ai bangunkan wanita depresi yang berniat menjual Ginjal.

Kasat Pol PP Xaverius Runtunewe untuk membawa ibu tersebut ke rumah sakit.

Tak lama berselang mobil

patroli Pamong Praja segera melarikan ibu tersebut ke RS Pancaran Kasih Manado. (kim)

Kamis, 12 Desember 2013

Distakot Diminta Buat Skala Prioritas MANADO—Dinas Tata Kota diminta membuat skala prioritas terkait perbaikan lampu penerangan jalan.

Apalagi menjelang hari raya keagamaan dan tutup tahun yang berdampak pada panjangnya aktifitas warga kota Manado.

Beberapa lokasi yang diusulkan sejumlah warga yang perlu diprioritaskan antara lain, lokasi terminal Pall Dua, Terminal Karombasan, Terminal Malalayang, dan Jalan Boulevard.

“Karena sudah lama lampu penerang jalan di lokasi itu tidak diperbaiki, sementara biasanya saat Natal dan tahun baru, aktifitas warga di malam hari meningkat,” ujar Novita Aroran Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Manado, Rabu (11/12) di

Terminal Pal Dua. Senada Usman warga Pal Dua yang mendukung upaya perbaikan lampu jalan yang tengah digiatkan Distako.

“Perbaikan sekarang sudah baik, tapi perlu prioritaskan titik yang penting dan mendesak,” tambahnya.

Sementara Kepala Distakot JB Mailangkey belum bisa dikonfirmasi. Handphonenya tidak bisa dihubungi. Hanya saja beberapa waktu lalu Mailangkey mengungkapkan, Desember ini proyek lampu jalan akan dituntaskan. (agp/kim)

LAMPU SOROT: Aktifitas malam hari di Terminal Pal Dua hanya mengandalkan penerangan satu lampu sorot dan lampu dari lapak pedagang.

Pol-PP Harus Adil di Lapangan Penjual Obat Bebas di Badan Jalan MANADO—Kinerja “Padahal, tadi Wawali Satuan Polisi Pamong(Wakil Wali Kota Manado Harley Mangindaan) sempat Praja (Sat Pol PP) Kota Manado kembali dikritik melihat-lihat orang yang lagi sejumlah warga Kota berjualan obat itu,” tambah Anisa salah satu pengunManado. Alasannya, penertiban tidak dilakukan jung di ruas jalan antara secara adil dan maksimal.

Swalayan Jumbo dan Toko Pasalnya, hanya beModern. berapa PKL yang meUntuk diketahui, sesuai makai badan jalan yang UU No 22 Tahun 2009 dilarang tapi sebagian Xaverius Runtuwene tentang Lalu Lintas dan pedagang di lain titik Angkutan Jalan disebutkan tetap menggelar dagangan di badan jalan trotoar dan badan jalan tidak diperdan emperan toko. “Kalau adakan pe- untukan sebagai tempat berdagang. nertiban, maka semua yang memakai Sementara Kepala Sat Pol PP badan jalan perlu ditertibkan,” ungkap Xaverius Runtuwene terkait gelaran Agus salah satu pedagang rokok di dagangan sejumlah PKL di badan jalan, sekitaran Pasar 45 Rabu (11/12). pernah mengungkapkan prinsipnya Tidak hanya itu, seperti pantuan trotoar dan badan jalan tidak diharian ini, sekelompok pedagang obat- peruntukan bagi aktifitas berdagang. obatan berjualan dengan menggelar Namun, Ketika dikonfirmasi kembali, atraksi di badan jalan luput dari Handphonenya dalam keadaan tidak penertiban. aktif. (agp/kim)

Dicky/RM

Lumentut Sadar, Jadi Walikota Banyak Cobaan Ajak Masyarakat Dukung Perubahan MANADO—Walikota Manado GS Vicky Lumentut menyadari selama memerintah, banyak cobaan datang menghadang. Meski dia tahu, cobaan kadang menjegal di saat pemerintah berupaya membangun Manado dengan aneka program dan kebijakan publik.

Dia pun menaruh harapan bagi masyarakat agar lebih mengutamakan prinsik dia-

log dan keterbukaan ketimbang menyerang dengan kebiasaan yang menurut orang Manado baku cungkel (saling jegal,red).

“Pemerintah berniat membangun kota dengan banyak perubahan dan pembenahan,” kata Lumentut, Rabu (11/12) di Manado.

Dia mencontohkan, aneka program yang sedang digulir yakni Universal Cov-

erage, santunan duka dan PBL Mapaluse. “Itu bagian dari perubahan yang sering kali dalam kondisi tertentu membuat orang kurang senang. Dia juga mengajak, masyarakat membangun hidup rukun dan saling menunjang. “Jangan susah lihat orang senang dan jangan senang lihat orang susah,” pesan Lumentut. (kim)

GS Vicky Lumentut

PU Harus Perketat Pengontrolan dan Pengawasan MANADO—Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Manado diminta memperketat fungsi pengontrolan dan pengawasan terhadap sejumlah proyek pengerjaan jalan raya. Itu diungkapkan karena mereka menilai lemahnya fungsi pengontrolan dan pengawasan instansi tersebut membuat hasil proyek

tidak tahan lama. Apalagi ditambahkannya, umumnya kontraktor yang menghindar dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bekerja kurang efisien. “Misalnya, pekerjaan dipercepat dan asal jadi dengan kualitas pekerjaan yang kurang memuaskan,” tutur salah satu PNS di Kota Manado yang tidak mau

menyebut namanya, Rabu (11/12).

Lanjut dilaporkannya, kinerja kontraktor yang buruk itu terkait tidak beresnya kinerja Dinas Pekerja Umum.

“Apalagi kabar, makalar proyek dalam proses tender sejumlah proyek di Dinas PU. Isunya menang atas dasar kedekatan,” tambah sumber

tersebut. Sementara Kadis PU Kota Manado Ferry Siwi belum bisa dikonfirmasi.

Pegawai di Kantor PU jalan Ring Road mengatakan pak Kadis tidak di tempat.

Sementara upaya konfirmasi melalui telephone dan SMS tidak direspon. (agp/kim)

INFO PASAR Rica Tomat Tahu

Rp 45.000/kg Rp 10.000/kg Rp 2.000/lima buah

Kamis, 12 Desember 2013

PERDA MABUK

Segera Ditetapkan PERDA Nomor 18 tahun 2000 tentang Larangan Mabuk di Tempat Umum segera ditetapkan. Perda yang digodok Badan Legislatif (Baleg) Deprov Sulut ini sudah diusulkan untuk segera disahkan lewat paripurna.

Menurut Ketua Baleg DR Victor Mailangkay, intinya Ranperda mengatur tiga aspek yakni, aspek produksi, aspek distribusi dan aspek komsumsi. Tiga aspek tersebut diatur secara komprehensif dan integral yang berbeda dengan Perda 18 tahun 2000. “Naskah akademik dan draff Ranperda sudah selesai sejak Mei 2013,” jelasnya. Mailangkay mengungkapkan, Baleg sudah mengusulkan Ranperda ini ke pimpinan dewan.

“Sudah diusulkan ke pimpinan dan badan musyawarah (Banmus), tinggal menunggu jadwal Banmus saja,” pungkasnya. (rud)

SEMBAKO

Perketat Pengawasan KETUA Fraksi Persatuan Nasional (FPN) Deprov Sulut mendesak pemerintah segera turun tangan mengawasi distribusi dan penjualan sembako jelang Natal dan Tahun Baru.

“Biasanya setiap perayaan hari Natal dan menjelang tahun baru, harga melonjak naik. Ini yang Ayub Ali harus diawasi sebab jika harga naik, ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan,” katanya belum lama ini. Selain itu, kata Ali, pengawasan juga akan dilakukan langsung dengan turun lapangan.

Dengan begitu, keluhan dan aspirasi masyarakat bisa langsung didengarkan.

Personil Komisi IV ini mengatakan, peringatan hari besar umat Kristen ini jangan sampai jadi ajang untuk cari untung sebanyak-banyaknya. pedagang. Distributor juga jangan menahan barang dengan tujuan untuk mempermainkan harga. Ditambahkan, pengawasan ini merupakan upaya menstabilkan harga bahan pokok di masyarakat. “Kalau barang tersedia harganya pasti stabil,” harapnya. (rud)

DKP Sosialisasikan Hasil KKerja erja

Rudi Loho

Sidak Wagub Temukan Kantor UPTD Dishub Kotor dan Jorok Di Sekretariat Korpri Ada PNS ‘Libur Panjang’ M A N A D O — Wa k i l Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen SE MS, Karo Umum Dra. Femmy Suluh MSi dan Karo Perlengkapan Drs Edwin Kindangen MSi melakukan sidak Empat SKPD Pemprov yang berada di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (11/12) kemarin.Empat SKPD tersebut: BKPMR, Sekretariat Korpri, UPTD Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika (UPTD Dishub) serta BPMPD. Selain memeriksa daftar hadir pegawai Wagub juga memeriksa kebersihan kantor.

Di Sekretariat Korpri Kansil minta agar Janny Lukas selaku Kasek Korpri membuat surat panggilang terhadap pegawai yang sudah berhari-hari tidak masuk kantor untuk diberikan pembinaan. Begitu juga UPTD Dishub, wagub mendapati daftar hadir pegawai siang dan sore telah ditandatangani

pegawai, padahal waktu masih menunjukan pukul 10.00 Wita. Saat ditanya, soal absensi pegawai sudah di tandatangani, salah satu pejabat Eselon IV tanpa malu menjawab karena lift Kantor Gubernur sering macet dan kalau mau naik tangga hanya beking capek (basuar,red).

“Pak Wagub biar torang so tandatangan tu absen mar torang masih ada di kantor,” ungkapnya polos.

Karena memberi jawab yang kurang tepat akhirnya orang nomor dua di Sulut langsung mencoret daftar hadir pegawai khusus siang dan sore hari. “Kalu mau jadi pejabat harus belajar sopan santun,” tegas Kansil.

Selain daftar hadir wagub juga menyoroti soal kebersihan di kantor yang dipimpin Jhon F Rembet yang kebetulan tidak berada ditempat saat sidak berlangsung. “Kantor ini sangat kotor karena tidak ada tempat

SIDAK: Fungsi pengawasan perlu terus dilakukan untuk mengontrol kinerja PNS.

sampah, sehingga sampahsampah tersebut hanya di taruh disudut-sudut ruangan”, kata Kansil sembari memerintahkan pegawai yang hadir untuk segera mengangkat sampahsampah tersebut. Akhirnya keempat SKPD tersebut

mendapat kado akhir tahun dari untuk segera melakukan kerja bakti mengangkat semua sampah yang ada di samping kiri-kanan dan depan kantor mereka. Kansil juga telah memeriksa ruang rapat yang sedang dibangun

di kantor gubernur yang saat ini sudah masuk pada tahap finishing. Sebelumnya Kansil telah melakukan sidak di pembangunan gedung baru Dinas Pariwisata sulut yang terletak di Kelurahan Wanea Lingk IV Manado.(kie)

Dua Hari Serapan Anggaran Pemprov Naik 70 Persen

Kotambunan: Sampai Akhir Tahun Realisasi Bisa 100 Persen MANADO—Luar biasa.

Mungkin kata tersebut pantas disematkan untuk Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Sulut. Hanya dalam kurun waktu dua hari setelah dilakukan evaluasi , Selasa pekan ini, serapan anggaran melonjak naik 70 persen dari point 65 persen dengan Pagu Anggaran sekitar Rp 2,276 triliun lebih.

Menurut Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sulut, Farly Kotambunan SE kepada wartawan kemarin menyatakan peningkatan realisasi serapan anggaran ini karena 20 Satuan Kerja Pe-

rangkat Daerah (SKPD) sewaktu evaluasi lalu, dikatakan belum memasukkan, ternyata sudah direalisasikan untuk penyerapan anggaran. Hasilnya meningkat ketambahan 5 persen. “Data terbaru, penyerapan anggaran sudah 70 persen, dimana data 65 persen yang diberitakan sebelumnya diambil dari data bulan sebelumnya, hanya keterlambatan yang mengakibatkan ini terjadi namun setelah dimasukkan ada perubahan hingga 70 persen,” tandas Kotambunan yang juga mantan Kepala UPTD Samsat Manado ini.

Dengan masuknya se-

rapan anggaran dari 20 SKPD ini, maka target 100 persen realisasi yang harus dicapai sampai akhir tahun ini bisa terwujud. “Saya optimis dengan kondisi angka seperti ini, semua dapat seusai dengan target. Bahkan dapat memberikan nilai tambah untuk Sulut dipentas Nasional sebagai provinsi terbaik dalam hal realisasi penyerapan anggaran,” ujar pejabat yang low profile ini.

Dijelaskan Mantan Karo Umum ini, dengan adanya transparansi serta penyerapan anggaran yang baik, maka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

RI Perwakilan Sulawesi Utara ditahun 2014 dipastikan bisa diperoleh. Sehingga apa yang ditegaskan Gubernur Sulut DR SH Sarundajang dengan Wagub Sulut DR Djouhari Kansil dan Sekprov Ir SR Mokodongan agar dalam merealisasikan anggaran semua berdasarkan aturan serta transparan dalam pengelolaan keuangan harus diterapkan dapat terwujud bahkan menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota di Sulut.

Ditambahkannya pula, data ini akan terus berubah, sehingga perlu terus ada pembenahan, sehingga Biro Pembangunan sesuai petunjuk

Farly Kotambunan

pimpinan akan terus melakukan pengawasan serta mengingatkan SKPD terkaut dengan laporan penyerapan anggaran ditahun 2013 ini. (kie)

TERLAKSANA: Kepala DKP saat memaparkan capaian program.

MANADO—Asisten I Pemprov Sulut Sanny Parengkuan mengapresiasi jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut yang telah memaparkan hasil kerja. “Sekarang merupakan era transparansi,” katanya saat membuka sosialisasi program kerja DKP Sulut kemarin.

Sementara Kepala DKP Sulut Ir Ronald Sorongan mengatakan, salah satu visi DKP adalah sebagai penggerak produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berbudaya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, yang harus dilakukan adalah mengelola pemberdayaan kelautan secara berkelanjutan, menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan, pengolah dan masyarakat pesisir serta pemberdayaan pulau-pulau perbatasan. Selain itu kata Sorongan, misi lain yang harus dikerja adalah menikngkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya dukung lingkungan serta penyerapan imtek. “Semuanya sudah dilaksanakan lewat beberapa program seperti pengelolaan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengelolaan sumberdaya laut dan pulau-pulau terkecil,” jelasnya. (rud)

Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Tanggung Jawab Bersama Siti Hajar Alumni Stimik Ihksan Gorontalo KEMISKINAN merupakan problem yang terjadi di semua kota di dunia, tak terkecuali di Manado. Data statistik pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Ke-

miskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta. Di Sulut, hingga Maret, jumlah penduduk miskin mencapai 184,40 ribu jiwa yang bertambah sekitar 6,86 ribu jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 lalu. Ini menandakan kalau kemiskinan masih menjadi momok di kawasan perkotaan. Sebenarnya hal ini bukan hanya beban pemerintah melainkan juga menjadi beban bersama.

Dengan kata lain, untuk menekan laju kemiskinan, juga dibutuhkan peran serta masyarakat dari seluruh lapisan. Hal ini harus menjadi

tanggung jawab bersama.

Karenanya, yang pertama dibutuhkan berbagai program untuk menuntaskan kemiskinan.

Salah satunya dengan meningkatkan program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Masyarakat tidak dibiasakan untuk mencari lapangan kerja melainkan sebaliknya didorong untuk berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

Jika sudah seperti itu, masyarakat tak lagi terpatok dengan lahan pekerjaan yang disiapkan pemerintah atau kalangan pengusaha besar.

Sebaliknya, masyarakat dituntut untuk membuat terobosan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan berusaha sendiri, masyarakat bisa lebih mandiri.

Kemiskinan harus ditanggulangi oleh masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan. Tanggung jawab penanggulangan kemiskinan harus dipikul bersama antara pemerintah, penduduk miskin, masyarakat pada umumnya dan pihak yang peduli kemiskinan.

Disinilah kenapa muncul program mandiri perkotaan.

Salah satu sifatnya adalah memberdayakan masyarakat kota untuk menentukan nasipnya sendiri. Menentukan nasib disini bukan hanya soal materi saja melainkan juga pada non materi atau lebih ke pembangunan. Keswadayaan adalah modal dasar atau menjadi inti dalam sebuah perubahan. Dengan kata lain, kalau masyarakat sudah mampu berswadaya dan saling membantu, pasti hambatan sebesar apapun bisa dilewati.

Contohnya masyarakat yang bahu membahu membuat pagar pembatas untuk keselamatan bersama.

Hal ini bisa dilakukan hanya

jika ada sikap swadaya dari masyarakat. Hal serupa juga bisa dilakukan dalam menekan kemiskinan. Yang dibutuhkan hanyalah sikap rela dan mau membentu sesama. Dan hal ini bisa dilakukan individu maupun lewat sebuah kelompok.

Di Manado, ada salah satu Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang sudah menunjukkan eksistensi dalam penekan laju kemiskinan. LKM Kenari Unggul namanya. LKM yang terletak di Dendengan Luar Kecamatan Pall Dua ini memiliki program ekonomi bergulir yakni dengan memberikan bantuan kecil kepada masyarakat kurang mampu.

Pemberian bantuan tidak sembarangan tetapi sangat selektif. Ini dilakukan agar masyarakat tidak memanfaatkan uang itu hanya untuk foya-foya melainkan harus dapat mengembalikan modal awal yang diberikan dalam waktu tertentu. Alhasil, sudah banyak masyarakat yang terbantu.

Meski bantuan yang diberikan salam skala kecil namum bisa menghidupi sejumlah masyarakat. Ini merupakan bukti kalau sebenarnya kemiskinan bisa ditekan jika ada usaha dari seluruh masyarakat. Pemberian kredit usaha kecil ini menjadi salah satu solusi dalam menekan kemiskinan. Solusi untuk memberdayakan masyarakat dalam berusaha meningkatkan dan memperbaiki taraf ekonomi keluarga. (***)

X-presi Kamis, 12 Desember 2013

Rektor Unima Wisudai 1134 Mahasiswa TONDANO-Rektor Nelson Mandela yang merupakan pemimpin Universitas Negeri Manado (Unima) Prof Dr karismatik dan pembela Ph E A Tuerah MSi DEA kemanusiaan, serta antirasisme. “Pesan dari mengukuhkan 1134 wisudawan, Rabu (11/ Nelson Mandela, bahwa 12), di Hotel Sutanraja, senjata yang digunakan dalam perang hanya akan Minahasa Utara.

Dalam rapat senat yang menimbulkan tragedy kedibuka Ketua Senat Unima manusiaan,” jelas Tuerah.

Sebaliknya, senjata terProf Dr Sj Pasandaran, Tuerah mengingatkan, baik yang bisa digunakan lulusan Unima perlu untuk mengubah dunia Ph E A Tuerah adalah pengetahuan. mengedepankan kualitas integritas diri selama berkarya di “Jangan membenci orang lain karena masyarakat. “Ilmu menjadi amat berharga warna kulit, latar belakang suku, dan agama. kalau itu diwujudkan dengan baik. Bukan Tanggalkan semua itu, mari bersatu untuk saja soal kecerdasan intelektual tapi bagai- kemajuan Indonesia dalam keberagaman,” mana lulusan Unima membangun kualitas ajak Tuerah seraya mengutip pesan dalam Al-Kitab dengan sebuah litania tentang hidup di masyarakat,” pesan Tuerah.

Dia tidak lupa, mengajak wisudawan damai: Tuhan jadikanlah aku pembawa menghayati semangat tokoh serupa pengampunan. (but/kim)

Kemenag Tempa 26 Kepala Madrasah MANADO-Bidang Pendidkan Islam Kementerian Agama Sulut menempa sedikitnya 26 kepala Madrasah se-Kota Manado, di Hotel Grand Puri, Manado, Rabu (11/12).

Para kepala Madrasah itu disuguhkan materi mengenai Kurikulum 2013 (K13). Kegiatan itu bertujuan mendalami arah kebijakan pembangunan pendidikan

2014 dan mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulut Sya’ban Mauluddin menerangkan arah pembangunan pendidikan 2014, yakni peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Kemudian, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distri-

busi guru dan tenaga kependidikan. Lalu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan formal. Begitupun ada juga peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan.

“Yang terakhir pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional,” papar Mauludin. (kim)

Buletin Sulut Pintar Kurang Menarik Dibaca Lebih Banyak Pencitraan Pejabat Sulut MANADO-Tidak sedikit pembaca Buletin Sulut Pintar yang mengaku jenuh.

Itu lantaran isi bulletin yang diterbitkan Balai TIK Dinas Pendidikan Sulut itu lebih menitikberatkan pencitraan pejabat Sulut. “Malas mau baca. Isinya pujian-pujian untuk pejabat. Minim sekali mengupas fenomena pendidikan di Sulut. Mau bikin apa, anak didik dipaksa

baca supaya hafal nama pejabat Sulut. Bukan jaman Orde Baru ini. Bikin jenuh itu,” ungkap sejumlah guru di kantor Diknas Sulut, Rabu (11/12).Padahal buletin edisi tiga bulanan itu memakan anggaran senilai Rp21 juta.

Kepala Balai TIK Diknas Propinsi Sulut PO Edward MPd saat dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya isi

bulletin itu tidak sematamata untuk pencitraan pejabat Pemprov Sulut. Tapi juga bertujuan untuk memperkenalkan pejabat dan instansi lain yang ada di Sulut, karena ternyata ada siswa yang tidak tahu siapa Wakil Gubernur, atau Kepala Dinas yang lain.

“Bukan semata untuk pencitraan, tapi agar siswa juga tahu pejabat yang ada.

Karena ternyata ada yan gbelum kenal siapa Wakil Gubernur,” ujar Edward. Di sisi lain, Edward mengungkapkan, untuk setiap terbitan bulletin tiga bulanan itu menghabiskan dana Rp21 juta. “Kita habiskan dana 21 juta rupiah untuk mencetak seribu eksemplar bulletin ini. Dana itu berasal dari APBD Provinsi Sulut,” ungkap Edward. (kim)

Pendidik Harus Kuasai Maksud K-13 BMPS-Diknas Sulut Rapat Koordinasi MANADO-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI bermaksud menerapkan Kurikulum 2013 (K-13) secara simultan di semua sekolah se-tanah air.

Merespon maksud Kemdikbud tersebut, Badan Majelis Perguruan Swasta (BMPS) Sulut mendorong para pendidik agar sungguhsungguh mencerna pesan K-13.

“Sehingga transfer ilmu ke anak didik nanti tidak meleset,” ungkap Ketua BPMS Sulut Fred Tawaluyan PR, usai menggelar Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut, Rabu (11/12) di Hotel Sahod Teling,

Manado.

Tawaluyan mengingatkan, materi K-13 tidak cukup dipelajari dalam waktu yang singkat. Selama rakor yang dihadiri para guru dari yayasan pendidikan swasta itu, Tawaluyan berpesan, semua sekolah swasta perlu membuat penyesuaian K-13 dengan prinsip penerapan metode pendidikan yang selama ini dipakai.

“Artinya butuh proses pembiasaan yang musti diterapkan sekolah. Jangan sampai ada kesan, anak didik kebingunan mau pakai metode yang mana. Kurikulum apa yang cocok,” ungkap rohaniwan Katolik itu.

Sementara Kepala Diknas Sulut Harold Monareh menuturkan, rakor tersebut bermaksud penyelarasan tujuan K-13 dan kebijakan Diknas soal pengembangan mutu pendidikan.

“Misalnya ada komitmen bersama meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan serta program BMPS disetiap jenjang pendidikan,” tutur Monareh.

Dia juga mengisyaratkan, BMPS diberi ruang menyusun rencana pengembangan pendidikan dasar.

“Asalkan sesuai dengan visi dan misi yang menjadi prioritas BMPS,” pungkas Monareh. (kim)

Misalnya ada komitmen bersama meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan serta program BMPS disetiap jenjang pendidikan,” Harold Monareh

Minahasa-Minteng-Langowan Kamis, 12 Desember 2013

JELANG NATAL DAN TAHUN BARU

Pasokan Sembako Aman BADAN Ketahanan Pangan masih menjamin pasokan bahan pokok untuk menyambut perayaan Natal 25 Desember tahun 2013 dan tahun baru 1 Januari 2014 nanti masih aman.“Sembako masih aman dan aspek harga juga masih terkendali atau normal di lapangan,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Minahasa, Ir N J N J Runtukahu Runtukahu, kemarin.

Prinsipnya ketersediaan pangan untuk Minahasa tidak ada masalah, lanjutnya. Dia menjelaskan, produksi beras dalam daerah untuk November yang diperuntuhkan untuk Desember kurang lebih 300 an ribu ton dan produksi luar daerah berkisar 35 ton. “Beras yang berasal dari luar daerah yakni, Bolmong, Sulawesi Tenggah khususnya Luwuk, Sulawesi Selatan, dan Minahasa Selatan,” jelasnya.

Dia juga menuturkan, hal tersebut belum termaksud dengan beberapa pasar yang ada di luar Kota Tondano.

“Kalau dihitung dengan yang ada di Pasar Tompaso, Remboken, Tombariri, Sonder, dan Kakas lebih banyak lagi. Karena jika diakumulasi dalam perhitungan kosumsi beras sebulan berkisar 3600,11 ton,” tandasnya.

Namun, untuk harga terkadang terjadi fluktuatif meskipun pihaknya tetap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk tetap mengawasi dan mengontrol harga. “Kalau beras yang mahal masih beras superwin untuk harganya masih tetap normal. Namun, serupa bawang, rica, dan tomat memang harga terkadang naik turun tergantung hokum permintaan,” pungkas Runtukahu. (but)

KABUPATEN MINTENG

Pasar Murah Mulai Diincar Warga PELUANG naiknya bahan-bahan dagangan yang beredar mulai menyulut keinginan warga untuk memburu pasar murah. Alasannya, keberadaan pasar murah dinilai dapat menekan pengeluaran terhadap bahan dagangan lainnya yang diprediksi akan melonjak tajam, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Tak ayal, realisasi adanya pasar murah diwilayah Minahasa Tengah (Minteng) hingga Langowan pun diharapkan dapat dilakukan pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

“Yah kalau ada pasar murah kan dapat membantu pengeluaran sebentar. Apalagi kebutuhan keluarga untuk hal-hal lain terbilang cukup besar. Mudahmudahan saja ada gelaran pasar murah oleh pemerintah, sebab itu sudah ditunggu-tunggu masyarakat, karena sudah diketahui harga yang diberikan pastinya murah,” harap Ibu Rike Rawung dan Syull Mamesah sejumlah IRT asal Kawangkoan dan Tompaso kemarin.

Sementara, Kepala Pasar Kawangkoan Frangky Runtuwarow ketika dimintai keterangannya tak menepis jika keberadaan pasar murah sangatlah membantu masyarakat yang ada. “Memang ada rencana menggelar pasar murah dalam menyambut Natal dan Tahun Baru dan itu sangat membantu membantu masyarakat,” katanya.

Meski begitu, pihaknya masih akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait lainnya terutama dengan pihak Dinas Pasar dan Kebersihan Minahasa. “Tentu kami akan mengoordinasikan hal ini. Dan mudah-mudahan saja akan ada restu dari pimpinan. Sebab pelaksanaannya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diberlakukan,” ujar Rang sapaan akrab Runtuwarow. (qrk)

Dikhawatirkan Langka, TTabung abung LPG TTer er us Dibur erus Diburuu MINTENG–Kebutuhan tabung Liqued Petroleum Gas (LPG) atau kerap disapa elpiji, kini mulai dikhawatirkan mengalami kelangkaan, seiring dengan kebutuhan konsumen menjelang perayaan Natal ini terus meningkat. Kekhawatiran tersebut pun datang dari sejumlah pangkalan elpiji dibeberapa wilayah yang ada di Langowan.

Alasannya, permintaan akan tabung elpiji yang kini layaknya menjadi kebutuhan primer warga mulai mengalami pengurangan dari pihak agen. “Memang biasanya dalam jumlah besar. Namun akhir-akhir ini mulai mengalami pengurangan. Kami juga kurang tahu mengapai,” ujar Hengky P salah satu pangkalan elpiji di Langowan kemarin.

Menurutnya, jika keadaan terus seperti ini peluang kelangkaan elpiji dapat saja terjadi dikarenakan stok yang berkurang. “Sebab kebutuhan warga dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru terus membengkak. Kami tak bisa apa-apa jika jumlah yang dimintakan tak sesuai atau tidak seperti biasanya,” ujarnya mengaku kurang tahu menahu soal keberadaan stok dari pihak-pihak terkait.

Sementara saat ini, tabung-tabung elpiji masih terlihat dipajang disejumlah pangkalan dan warungwarung warga. “Yah mudah-mudahan saja tidak akan terjadi kelangkaan. Sebab kebutuhan kami tentu akan lebih besar, apalagi Natal dan Tahun Baru sudah dekat.

Pihak pemerintah juga kiranya dapat jeli dengan kebutuhan akan tabung-tabung elpiji,” ujar Ibu Wiwin Asnawi dan Nontje Makaraung sejumlah IRT asal Langowan dan Kawangkoan. (qrk)

Prediksi Menuju Gedung Manguni 2014

Parpol Bernuansa Agama Peluang Kecil, Masyarakat Cenderung Nasionalis TONDANO–Pemilihan Umum (Pemilu) dalam rangka Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 tinggal menghitung hari dan bulan.

Pasalnya, Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu mulai pasang kuda-kuda dan srategi politik untuk bisa menarik hati konstiuen.

Salah satu rutinitas dari para elit dan pengurus Parpol

memantapkan ideologi partai kepada masyarakat. Diketahui, bahwa secara umum ideologi Parpol terpetakan menajadi dua. Diantaranya, berideologi Nasionalis dan Agamais.

Meskipun hal itu, kebanyakan Parpol tidak merasa bagian dari Parpol agama, namun semua mengklaim ideologi Parpol nasional.

“Secara marketing politik, ketika zonasinya Minahasa.

Tentu saja, sangat berpengaruh terhadap akar rumput, ketika berbicara pada konteks partai nasionalis dan agamais. Warga Minahasa mayoritas menganut sistem kepercayaannya atau beragama Kristen,” kata pengamat politik Dr Charles Tangkau, ketika bercakap-

Mari Rayakan Natal Dengan Sederhana, Hindari Pesta Pora LANGOWAN–Merayakan suatu hajatan syukuran memang tak lepas dari agenda makan minum dari masyarakat.

Ucapan syukur dengan bentuk yang berbeda-beda pun sering nampak ketika melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru, selain agenda makan minum.

Tak jarang, dari agenda makan minum kerap beralih pada pesta pora sebut saja konsumsi minuman keras yang berlebihan serta akhirnya harus berujung dengan stabilitas keamanan.

“Ini memang sering terjadi tatkala ada hajatan ucapan syukur akan suatu perayaan,” ungkap Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang (Ivansa) belum lama ini.

Menghadapi dan merayakan Natal kata Ivansa, masyarakat yang ada dimintakan untuk merayakannya dengan kesederhanaan agar benar-benar memaknai arti Natal yang sesungguhnya.

“Jangan sebentar, para pemimpin didesa yang memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Dan seharus-

nya para pemimpin desa mengajak masyarakat untuk tetap merayakan Natal dengan kesederhanaan serta dapat menjaga stabilitas keamanan yang ada,” ujar Ivans.

Sedangkan dari sejumlah agenda kemasyarakat dalam menyambut perayaan Natal, pelakasanaan ibadah pra Natal terus bergaung diseluruh wilayah yang ada di Langowan hingga Minahasa Tengah. Tak sedikit lantunan lagi kelahiran Kristus menggema disejumlah rumah warga yang ada.

Tak sedikit pula warga yang terlihat sibuk melengkapi assesori berbau Natal dan Tahun Baru, mulai dari pohon Natal hingga lampion-lampion sebagai penghias rumah.

“Ini memang sudah kebiasaan kita disini, menyambut perayaan Natal. Apalagi ini kan hanya setahun sekali, namun sangat memberikan arti dalam pesan-pesan kelahiran Krsitus,” ungkap Pnt Herly Maliangkay, salah satu tokoh masyarakat di Langowan. (qrk)

cakap dengan harian Radar Manado, kemarin.

Kacamata historis (sejarah) telah menunjukan dan membuktikan Pemilu tahun 2009 silam perwakilan Parpol yang bernuansa agama seperti Islam tak ada perwakilan di DPRD Minahasa.

Meskipun, Parpol yang bernuansa agama Kristen seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) sukses mendudukan wakilnya hanya satu kursi, lanjut Dosen Universitas Negeri Manado (Unima) itu.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan Parpol bernuansa agama tak diminati atau kurang mendapat simpati dari masyarakat.

“Partai nuansa agama (Kristen dan Islam) sepertinya sulit untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, disebabkan karena faktor minoritas, pertama. Kedua, perilaku moral dari anggota legislative yang tidak mencerminkan etika keagamaan. Potret nyata secara Nasional, misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan polemik korupsi. Dan ketiga, sebahagian kalangan masyarakat yang tidak ingin mencampurbaurkan masalah agama dan politik. Masih ada kalangan yang beranggapan, urusan agama itu urusan akhirat atau surga dan politik urasan dunia,” jelasnya.

Dari perspektif tersebut dapat dianalisa bahwa peluang Parpol bernuansa agama tetap ada, walaupun agak kecil ketimbang Parpol nasionalis, tambahnya. Dia juga menanggapi, margernya

Secara marketing politik, ketika zonasinya Minahasa.

Tentu saja, sangat berpengaruh terhadap akar rumput, ketika berbicara pada konteks partai nasionalis dan agamais. Warga Minahasa mayoritas menganut sistem kepercayaannya atau beragama Kristen,” Dr Charles Tangkau Pengamat Politik (melebur) PDS ke PAN secara nasional bakal berpengaruh pada tingkat bawah (masyarakat_red) karena kedua Parpol itu secara ideologi berbeda. Namun, tidak semua basis PDS bakal berpindah atau memilih PAN. “Konstituen PDS pada Pileg tahun 2009 lalu bisa saja sebahagian konstituen tetap konsisten dengan garis perjuangan partai yang dilanjutkan kepada PAN. Namun, ada juga yang akan cenderum berpindah kepada Parpol yang berhaluan nasionalis dan besar seperti Partai Golongan Karya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan sebagainya. Apalagi PDI Perjuangan yang aroma kemenangan Pilbub silam masih terbayang-bayang dalam pikiran masyarakat,” tandas Tangkau. (but)

Dari Rapat Evaluasi SKPD Bersama Wartawan

Banyak SKPD ‘Malas’ Hearing Bersama Wartawan TONDANO–Sikap apatisme alias malas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Minahasa, kembali dipertontonkan dalam forum resmi Rapat Evaluasi antara SKPD dan wartawan kepala biro Minahasa di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa, kemarin.

Tujuan pertemuan tersebut kembali mengevaluasi dan memantapkan pemberitaan ke depan demi memuluskan tekad dari Bupati Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dan Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang alis Ivansa ‘Minahasa Harus Berubah’.

Acara tersebut diudang resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jeffry R Korengkeng yang ditunjukkan langsung untuk para Kepala SKPD lingkup Minahasa. Namun sayang, 90 persen kepala SKPD tak ikut serta bahkan ada beberapa SKPD yang sama sekali tak mengutus perwakilannya. “Sebelum rapat evaluasi, telah dilaksanakan rapat koordinasi 6 November lalu. Jadi acara ini merupakan bagian dari rangkai acara Bidang Humas

Abut/RM

RAPAT: Asisten III Bidang Administrasi Pemkab Minahasa Hetty Rumagit SH ketika membawakan sambutan Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow MSi yang didampingi oleh Kabag Humas dan Protokol Pemkab Minahasa Agustivo Tumundo SE MSi dalam acara rapat evaluasi SKPD dan wartawan Minahasa.

dan Protokol,” kata juru bicara Pemkab Minahasa Agutivo Tumundo SE MSi, dalam laporannya.

Namun, rasa kesal dan kekecewaaanya tampak terlihat diraut wajah dan intonasi suara dari pria yang dikenal rendah hati dan murah senyum itu. “Saya sangat heran dengan sikap dari para kepala SKPD yang enggan untuk menghadiri

langsung acara resmi ini. Ini bukan dari humas yang mengundang, tetapi langsung sekda. Seharusnya, jika memang tak mau hadir memberikan laporan atau mengutus perwakilan masingmasing,” pungkas Tumundo.

Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow MSi melalui Asisten III Bidang Administrasi Hetty Rumagit SH mengatakan, momentum ini

merupakan wadah untuk mengkaji sekaligus mengevaluasi program-program yang telah berjalan. “Ini momentum koreksi sejauhmana program yang terealiasi dan telah terpublikasi dengan akurat kepada publik,” katanya dalam sambutan.

Selain itu juga, media merupakan sarana efektif dan efisien untuk mempromosikan para aparatur pe-

nyelenggara pemerintah yang profesional dan berintegritas, serta memiliki etos kerja yang tinggi. “Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur yang memiliki kualitas dan profesional dibidangnya tentu saja akan mewujudkan spirit dalam reformasi birokrasi demi terciptanya good governance dalam lingkup Minahasa,” jelasnya. (but)

Minsel & Mitra

Radar Manado

Dua Pekan Ditetapkan Tanggap Darurat, Disnakertransos Siapkan Logistik Makanan R ATA H A N - selama ini masyarakat Pasca bencana banjir dipersiapkan konsumsi, bandang di Kecamatan dari pemerintah. MakaRatahan, Pemkab Minan yang disiapkan tra menetapkan masa berupa, makanan siap tanggap darurat selama saji seperti supermie, dua minggu setelah beras dan ikan kaleng,” musibah. Itulah setuturnya. babnya, pihak Dinas Dia pula mengaTenaga Kerja, Transtakan, tentunya atas migrasi dan Sosial nama Bupati dan Wakil (Dinakertransos) terus Bupati Mitra, menyamsiaga terkait keterse- Fecky Mokorimban paikan terima kasih diaan logistik makanan bagi semua pihak yang bagi warga yang terkena bencana,” telah membantu melalui pembeujar Kepala Dinakertransos Fecky rian bantuan. “Intinya banyak banMokorimban, kemarin. tuan yang telah diberikan langsung Dikatakannya, untuk posko ben- diberikan pada masyarakat. Pastinya, cana telah dibuat di dua lokasi per- bantuan tersebut sangat membantu tama di Kelurahan Lowu dan Desa masyarakat yang terkena bencana,” Rasi, Kecamatan Ratahan. “Jadi pungkasnya. (scr)

Pemkab Usul Rp 655 M Untuk APBD 2014 AMURANG -- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, untuk penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 depan, mengusulkan Rp 655 Miliar.

Usulan anggaran untuk realisasi tahun depan yang masih akan digenjot dan dikawal ditingkat dewan kabupaten itu sudah termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 476 Miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 53 Miliar serta bagi hasil yang masih menunggu data dari SKPD. Plt Sekretaris Daerah Minsel Ir Farry F Liwe mengatakan, usulan tersebut sudah akan disampaikan dalam pembahasan APBD 2014 bersama pihak legislatif. Ada

beberapa tahan yang akan dilewati sebelum kepastiaan penggunaan anggaran itu disahkan. “Itu usulan yang akan kami sampaikan. Nantinya itu masih akan melewati tahapan pembahasan hingga final,” kata Liwe.

Kendati begitu, ia berharap agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dijajaran Pemkab Minsel dapat pro aktif dalam menghadapi pembahasan bersama pihak legislatif. Hal itu dimaksudkan agar kelancaran pembahasan dapat diprioritaskan.

“SKPD yang harus pro aktif juga. Jangan abaikan, pada akhirnya ini terlambat,” harapnya.

Karel Lakoy, salah satu

iban dan pemberantasan judi togel dilakukan jajaran Polres Minsel. Sejumlah pengecer dan beberapa bandar judi tersebut berhasil diringkus. Namun menariknya, bandar dengan omset besar yang berkeliaran dan merajalela di 17 kecamatan di Kabupaten Minsel tetap tangguh dan

Ribuan CPNS Mitra Gelisah Tunggu Hasil Ujian Rogahang: Kami Masih Akan Konsultasikan ke BKN RATAHAN -- Ribuan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah mengikuti jalur reguler dan honorer daerah (Honda) Kategori Dua (K2) di Kabupaten Mitra, merasa gelisah. Pasalnya, pengumuman hasil ujian untuk kedua jalur tersebut hingga kini belum ada kepastian.

“Apalagi waktu lalu dapat informasi tanggal 4 Desember, kemudian 7 Desember.

Nah, sekarang informasinya lagi antara 14 atau 17 Desember untuk pengumuman. Artinya, sampai saat ini belum ada kepastian soal hasil ujian tersebut,

sehingga membuat kami gelisah,” ujar R Pinontoan, salah satu peserta CPNS yang telah mengikuti waktu lalu, kemarin.

Dia pula menyatakan, tentunya dengan ketidakpastian terkait pengumuman maka dia mempertanyakannya pada instansi terkait. “Saya memang masih saja menunggu hasilnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kepastian, karena sekarang saya tidak tenang belum mengetahui hasil ujian tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan

Diklat (BKD) Kabupaten Mitra, Robert Rogahang mengatakan, untuk kepastian tanggal pengumuman memang belum ada surat resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat. “Untuk itu rencananya besok (hari ini, red) kami akan berangkat untuk mengkonsultasikan hasil ujian peserta CPNS ke BKN. Termasuk, soal jadwal pengumuman hasil yang akan dipublikasikan pada masyarakat yang sudah menunggu lama hasil tes itu. Itupun, memang atas inisiatif pak Bupati untuk segera mencari informasi

Robert Rogahang

ke BKN, sehingga bisa mendapatkan kepastian,” tuturnya, sembari menambahkan untuk jumlah peserta CPNS jalur reguler berjumlah 791 dan peserta jalur honda K2 sebanyak 700-an orang. (scr)

Curah Hujan Tinggi, Warga Mitra Diminta Waspada Bencana Farry F Liwe

personil Komisi II Dekab Minsel menuturkan, pembahasan APBD 2014 ini harus digenjot. Mengingat masa anggaran Tahun 2013 ini akan segera berkahir.

“Makanya ini harus dipacu.

Semua yang terlibat harus cepat, jangan sampai ini terlambat,” tuturnya. (hyr)

Togel ‘Sakti’, Bandar Besar Belum Tersentuh AMURANG -- Penegakan judi togel di Kabupaten Minahasa Selatan, sangat memprihatinkan. Meski telah digiatkan beberapa kali, namun nampaknya judi haram itu masih tangguh karena bandar yang mempunyai omset besar belum juga tersentuh.

Belakangan ini, penert-

11

Kamis, 12 Desember 2013

tak tersentuh. Bahkan, diduga sengaja dilindungi.

“Ini yang kami sesalkan, kenapa bandar - bandar besar hanya dibiarkan. Dan kenapa bandar yang kecil dijadikan tumbal dan hanya jadi pengalihan perhatian seakan judi ini ditertibkan.

Padahal, kalau bandar besar disentuh, pasti judi togel ini makin hari akan diminimalisir peredarannya,” tandas Nathan Moningka, generasi muda Minsel.

Kapolres Minsel AKBP Iis Kristian mengatakan, penindakan judi togel ini tak pandang bulu. Semunya ditertibkan jika melanggar hukum “Ah, tidak ada yang dibedakan. Sedangkan anggota yang terlibat kami tertibkan. Jadi tidak ada yang istimewakan atau pilih kasi,” tegasnya. (hyr)

RATAHAN -- Melihat kondisi cuaca yang tidak stabil beberapa pekan terakhir, yang mengakibatkan bencana banjir bandang di Mitra, tentunya masih harus diwaspadai seluruh masyarakat. “Karena kondisi curah hujan yang masih tinggi, makanya masyarakat harus waspada dengan bencana alam susulan. Baik banjir bandang maupun tanah longsor di Kabupaten Mitra,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mitra, Rohana Nou, kemarin.

Dikatakannya, dengan keadaan geografis Kabupaten Mitra yang banyak pegunungan serta bertubing, maka sebaiknya mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi. “Baiknya masyarakat yang tinggal dipegunungan kiranya bisa tinggal dilokasi yang aman.

Begitu pula, dengan warga yang bermukim di daerah aliran sungai, kalau musim

WASPADA: Salah satu jembatan komplek pasar Ratahan yang putus akibat bencana banjir bandang, pekan lalu. (SETLY/RM)

hujan untuk dapat mengamankan dirinya dilokasi bebas bencana,” harapnya.

Dia juga menyatakan, terkait ganti rugi pasca ben-

cana masih sementara dikoodinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Masalah itu kami masih koordinasikan, jadi belum

ada kepastian soal ganti rugi tersebut. Apalagi, kami juga masih fokus dengan penanganan tanggap darurat pasca bencana,” tandasnya. (scr)

Hadiah Akhir Tahun, Bupati Minsel Roling Pejabat AMURANG -- Hadiah akhir tahun yang akan diberikan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu SE, ternyata

tak hanya berbagai program peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Namun juga, roling jabatan dijajaran pemerintahan

yang ada. Khususnya pada tingkatan jabatan eselon III dan II. Informasi yang dirangkum, beberapa waktu kedepan, Tetty, sapaan akrab bupati, sementara mengikuti Training Building Local Government Capacity di Canada. Sepulangnya dari taining peningkatan kapasitas sebagai pemimpin itu, Tetty dikabarkan siap menggelar roling jabatan dilingkungan pemerintahan yang ada.

Selain merupakan kado akhir tahun, roling yang akan digelar pekan depan itu, merupakan penyegaran

dan promosi jabatan bagi yang berprestasi. Hal itu dilakukan mengingat banyak yang tidak maksimal lagi dalam bekerja. Sehingga, berdampak pada proses pelayan kepada masyarakat.

Hal itu turut dipasikan Plt Sekretaris Daerah Minsel Ir Farry F Liwe. Menurutnya, kepastian roling jabatan tersebut didapat saat kajian di badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sementara berlangsung. “Iya, kajiannya masih sementara berjalan. Tunggu saja. Semuanya sesuai proses dan prosedur yang berlaku,” ujar Liwe. (hyr)

Sambungan

Radar Manado

Mencoblos Lebih Sekali Diancam Pidana

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, mengingatkan masyarakat pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Karena jika sampai dilakukan, sanksinya dapat berupa pidana.

“Jadi yang berniat seperti itu harus hati-hati. Karena masuk ranah pidana. Kita harus ingatkan masyarakat untuk berpartisipasi tapi tidak melakukan tindakan curang,” ujar Hadar di Jakarta, kemarin.

Sayangnya saat ditanya sanksi pidana yang di maksud seperti apa dan diatur dalam pasal berapa, Hadar

mengaku lupa pasal yang mengaturnya. Namun KPU menurutnya, akan menyosialisasikan hal tersebut sebelum pemilihan digelar.

Baik terhadap pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain melakukan sosialiasi, guna mengantisipasi pemilih ganda, KPU menurut Hadar, juga merancang sejumlah langkah lain. Terutama mengantisipasi terjadinya mobilisasi pemilih ganda di luar negeri, mengingat jadwal pemilihannya yang berbeda di tiap negara, namun masih dalam rentang waktu 30 Maret hingga 6 April 2014. “Untuk mengantisi-

pasi pemilih ganda, kita juga ada tinta. Mudah-mudahan bertahan lama bahkan bisa sampai semingguan. Selain itu petugas akan bertanya, lalu identitasnya, juga akan diperiksa. Misalnya KTP atau paspor, itu akan kelihatan,” ujar Hadar.

Menurut Hadar, masyarakat boleh saja khawatir adanya tindakan-tindakan kecurangan dalam pemilu, namun hendaknya kekhawatiran tidak sampai berlebihan. Karena, lanjutnya, KPU akan bekerja secara maksimal demi berlangsungnya pemilu yang jauh lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. (jpnn)

Tokoh Intim Minta Ruhut Minta Maaf

J A K A RTA — To k o h Indonesia Timur menuntut agar politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul segera meminta maaf kepada pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens dan kepada rakyat Indonesia, atas sikap rasisnya.

Untuk menyuarankan itu, sejumlah tokoh Indonesia Timur (rohaniwan, aktivis, mahasiswa) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maluku (Formama), LIM (Legal Institute for Moluccas), FMM-J (Front Mahasiswa Maluku Jakarta), LKM-PM (Lembaga Kajian Mahasiswa - Pemuda Maluku) akan menggelar jumpa pers di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakpus, besok siang

Warga...

distribusi kotak suara. Sehingga semua bisa dilaksanakan dan proses pemungutan suara bisa terlaksana.

Lanjutnya, intervensi dan ancaman masyarakat ini membuat tak ada satupun warga desa yang datang menyalurkan hak suara.

Meski begitu, KPU tak mempersoalkan jika tak ada yang datang memilih.

Sebab yang paling utama KPU sudah melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu. “Kalau tak ada yang datang memilih itu tak bisa dipaksakan sebab merupakan hak konstitusi warga,” katanya.

Seperti yang diberikan kemarin, jumlah pemilih di Desa Riung dan Riung Utara sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbagi atas: Desa Riung 432 pemilih dan Desa Riung Utara 290 pemilih, itu tidak melakukan

pemilihan Pilbup Talaud karena terjadi konflik akibat tidak terakomodirnya salahsatu figur asli Desa Riung, yang merupakan kandidat bakal calon Bupati Talaud dari partai gabungan yakni Noldy Towoliu. “Kami akan mengunjungi kedua kampung tersebut untuk melakukan pencoblosan pemilihan bupati Talaud, karena ini menyalahi aturan jika tidak dilakukan pemilihan disalahsatu daerah,” ungkap Ketua KPU, Yessi Momongan kepada Radar Manado.

Agenda ini dikawal oleh ratusan aparat keamanan yang sudah siap siaga selama tiga hari di kampung tersebut. “Jadi apapun hasilnya nanti, KPU tetap berusaha agar pencoblosan di kedua desa tersebut itu dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya. (rud/kie)

Sambungan Hal 1

ic sindrom atau turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan kedua karena memang ada yang memanas-manasi.

Traumatik sindrom ini menandakan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah atau penguasa yang sudah menurun. “Biasa saja ada permintaan masyarakat yang tak direalisasikan pemerintah yang menyebabkan sikap apatis masyarakat atau ada janji kampanye incumbent waktu lalu yang tidak dilaksanakan hingga saat ini,” katanya.

Artis...

Boni kebagian untuk menjelaskan perkara tersebut.

Akan tetapi, Ruhut Sitompul tiba-tiba emosi dan kehilangan kontrol saat dirinya dimintai tanggapan soal kasus Hambalang dan Bu Pur. Ruhut menyebut Boni adalah orang kulit hitam yang harus dilawan.

Bahkan, kata Boni, Ruhut marah dan lost control, Ruhut bilang lumpur Lapindo warnanya hitam, Boni Hargens juga hitam, jadi orang hitam harus dilawan.

Atas sikap Ruhut Sitompul tersebut, Boni Hargens sudah mengambil langkah hukum. Boni mengadukan anggota Komisi III DPR itu ke Polda Metro Jaya, Badan Kehormatan DPR dan Komnas HAM. (rmol)

Sambungan Hal 1

Fachrudin Noh kemarin.

Diceritakannya sejak pagi KPU sangat kesulitan untuk memasukkan kotak suara di dua desa tersebut.

Akses jembatan yang menghubungkan desa tersebut dengan desa lain telah dirusak masyarakat. Selain itu, massa yang ada di desa Riung sudah menunggu kedatangan KPU dengan membawa karangan bunga.

Masyarakat dengan ikat kepala merah mengancam KPU agar tak melaksanakan pemungutan suara. Jika tetap memaksakan dilaksanakan pemilihan bupati, nasib KPU akan sama dengan karangan bunga yang dibawa masyarakat.

Beruntung kata Noh, Kapolda Sulut Brigjen Pol Robby Kaligis serta Kapolres Talaud ikut serta dalam rombongan dan ikut mengamankan jalannya

Pilbup...

(Kamis, 12/12).

Selain meminta Ruhut Sitompul meminta maaf, seperti dalam pesat elektronik yang diterima redaksi, dalam jumpa pers nanti, juga akan menyerukan untuk menolak memilih partai rasis pada Pemilu 2014.

“Tokoh Indonesia Timur akan menyerukan pada seluruh elemen bangsa untuk tolak memilih partai Demokrat pada pemilu 2014. Dan tolak memilih Demokrat di Indonesia Timur,” tulis pesan itu.

Sebelumnya Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens merasa terhina oleh Ruhut Sitompul saat acara diskusi membahas mengenai kasus korupsi Hambalang dan Bu Pur di televisi nasional. Saat itu

Sondakh mengatakan, masyarakat sudah sangat cerdas dalam menilai siapa calonnya. Kalau ada yang tidak sesuai pasti tak akan dipilih.

Hal lain, mental kerdil politisi yang tak terpilih bisa saja datang menghasut basis masanya agar tidak memilih. “Sebenarnya mental politisi kita banyak yang sangat kerdil dan tak mau menerima kekalahan. Salah satu bentuknya dengan menghasut pendukungnya agar tidak memilih salah satu pasangan calon atau

juga menghasut untuk merusak pelaksanaan pemilu.

Sikap seperti ini menandakan ketidakdewasaan dalam berpilitik.

Kendati begitu, Dosen ilmu politik Unsrat ini juga menyayangkan sikap masyarakat yang tak mau berpartisiasi dalam pilkada.

“Memilih bukan lagi hak politik melaikan sudah kewajiban politik.

Tingkat partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk sebuah keberhasilan demokrasi,” tutupnya. (rud)

pendaftaran Rp125 ribu.

Para peserta harus mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan dua (2) lembar pas foto close up dan seluruh badan, serta KTP ataupun akte kelahiran.

Panitia menyediakan hadiah dengan total Rp36 juta dan trophy dari Walikota dan Wakil Walikota Manad. Untuk pendaftaran ulang panitia memberikan

kesempatan 17-19 Desember di kompleks sasana tinju Maumbi Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Dan, grand final 23 desember di Atrium Mantos.”Para pemenang juga akan dikontrak oleh Creative Manajemen dan diberikan kesempatan berkarir di dunia modeling, acting dan presenter di Jakarta,” jelas Rudy. (axm/ kie)

Sambungan Hal 1

tamu di CMS 2 ini, para artis papan atas ini bakal natalan di Manado. Mereka akan berkunjung di tempat wisata Taman Laut Bunaken, tambah Rudi Buyung.

CMS 2 ini akan menampilkan putra putri kategori anak umur 4-11 tahun, remaja 12-17 tahun, dewasa 18-25 tahun. Setiap peserta membayar biaya

13

Kamis, 12 Desember 2013

Pejabat...

Sambungan Hal 1

BMR, juga dilakukan penancapan papan nama kantor Deprov BMR di Kantor Dekab Bolmong Jalan Paloko Kinalang.

Selain itu, bekas rumah dinas Bupati Bolmong di bukit ilongkow juga di pasangi plang bertulisakan ‘Rumah Dinas Gubernur Bolmong Raya’.

Penancapan plang ditiga titik tersebut didahului prosesi adat. Sejumlah tokoh adat terlihat membawakan itung-itung atau doa tolak bala dalam bahasa mongondow, sebelum plang yang terbuat dari besi tersebut di tanam.

Selain kehadiran Wakil Ketua P3BMR Jainudin Damopolii yang juga Wakil Wali Kota KK, juga terlihat

SBY..

Ketua Dekab Bolmong Abdul Kadir Mangkat, sejumlah perwakilan dari Kabupaten Bolmong, Bolsel, Boltim dan Bolmut. Termasuk kehadiran sejumlah pengurus P3BMR. Menurut Wakil Sekretaris P3BMR, Teguh Krisjati, pemasangan plang-plang tersebut merupakan bentuk keseriusan dan kesiapan bagi BMR menjadi provinsi. “Ini adalah bagian dari agenda panitia. Dan juga merupakan bentuk keseriusan dan kesiapan BMR,” kata Teguh.

Selain pemasangan ditiga titik tadi, juga akan dilakukan pemasangan plang kantor-kantor SKPD Pemprov BMR. Gedunggedung yang dipasangi

plang merupakan gedung peninggalan kantor Pemkab Bolmong yang ditinggalkan pasca perpindahan Ibu Kota Kabupaten Bolmong ke Lolak yang telah dihibahkan ke Pemkot KK. “Setelah hari ini tiga titik dipasangi papan nama, selanjutnya besok khusus untuk kantor-kantor. Ibu Wali Kota (Tatong Bara) sebagai penguasa wilayah sangat mendukung langkah ini. Justru beliau bilang, kantornya saat ini jika dibutuhkan sebagai kantor provinsi, akan diserahkan,” terang Teguh.

Sedikitnya 153 gedung perkantoran diserahkan Pemkab Bolmong ke KK baru-baru ini. Menurut Muhammad Salim Land-

jar, aset gedung yang akan dimiliki PBMR nilainya hingga Rp 500 miliar.

“Provinsi BMR satusatunya calon provinsi yang memiliki kesiapan infrastruktur terlengkap,” kata pria yang selama ini dikenal getol mendorong lahirnya PBRM disela-sela penancapan plang.

Akhir-akhir ini antusias masyarakat mendukung PBMR begitu besar. Terlihat dari pemasangan papan nama ‘provinsi BMR yes’ didepan rumah masingmasing sepanjang jalanjalan di BMR. Bahkan tidak sedikit baliho dan spanduk dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. (gus/kie)

bisa memilih pemimpinnya dengan benar,” tandas Presiden. Sementara itu, Meski dianggap banyak menimbulkan masalah, pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata masih disukai masyarakat. Kesimpulan ini diperoleh Charta Politika Indonesia berdasarkan hasil telepolling.

Dari 600 responden, 74 persen menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

Hanya 18 persen responden setuju pemilihan dikembalikan ke DPRD. Sementara, sebanyak 4,5 persen tidak mempermasalahkan apakah dipilih secara langsung atau melalui DPRD dan 3,5 persen tidak menjawab.

“Hasil ini jelas memperlihatkan bagaimana respon masyarakat. Mayoritas responden masih ingin pemilukada dipilih secara langsung oleh masyarakat,” kata Direktur Charta Poli-

tika Indonesia Yunarto Widjaya saat memaparkan hasil telepoling pekan ini.

Telepolling dilakukan terhadap warga di sembilan kota besar, yakni Medan, Palembang, Jakarta Timur, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Telepolling dilakukan pada 18-24 November 2013 dengan mengambil 600 responden yang tersebar proporsional.

Riset telepoling ini, menurut Yunarto, dibuat untuk melihat respon masyarakat terhadap rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang kini tengah digodok DPR. Dalam rancangan yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri itu terdapat pasal yang menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Alasan yang dipakai

pemerintah untuk mendukung usulan ini adalah banyaknya konflik horizontal yang terjadi akibat pilkada langsung. Selain itu, tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan para calon kepala daerah juga menjadi alasan.

Namun penelitian Charta Politika menunjukan bahwa jumlah konflik horizontal akibat pilkada tidak banyak. Berdasarkan data yang dihimpun Charta Politika, dari 331 pilkada yang digelar pada periode 20112013 hanya terjadi 52 kali konflik.

Sementara untuk biaya politik yang tinggi Yunarto menilai pemilihan oleh DPRD bukanlah solusi.

“Sebaiknya cara untuk mengurangi biaya politik dan menekan politik uang adalah membatasinya melalui aturan yang ketat dan menghukum berat bila ada yang melanggar,” pungkasnya. (jpnn)

Islam, doanya dibawakan oleh Brigpol Susanto. Sedangkan Kristen didoakan oleh Ipda SW Gosal, sementara Hindu oleh Brigpol Ida Bagus.

Menurut Kasat Lantas Yuriko Fernanda yang belum sepekan menggantikan AKP Leo De Fretes itu, langkah mendoakan pelanggar lalin yang ditempuh pihaknya, merupakan rangkaian dari kegiatan Operasi Zebra Samrat 2013.

“Operasi Zebra ini kan terdiri atas tiga bagian.

Yaitu, penegakan hukum dengan prosentase sebesar 60 persen, kemudian 30 persen langkah preentif, dan sisanya 10 persen berupa tindakan preventif. Mendoakan pelanggar lalin ini, sebagai bagian dari langkah

preentif,” jelasnya.

Perwira Pertama (Pama) Polri yang belum seminggu dilantik sebagai Kasat Lantas Polres Bolmong ini, menambahkan, peran polisi tidak hanya melakukan penegakan hukum kepada mereka yang bersalah. “Polisi juga harus mengedepankan dan melaksanakan kewajiban sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Yuriko.

“Dengan begitu, bentuk pelayanan selain penegakan hukum adalah melindungi. Dalam lalu lintas, melindungi masyarakat pengguna jalan untuk jauh dari kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan, kami memberikan sentuhan kasih melalui doa buat mereka,” pungkasnya. (*)

Sambungan Hal 1

sudahlah pak tak usah pemilihan langsung, itu money politic macam-macam sudahlah, kita pilih tidak langsung saja. Pertanyaannya, kalau dipilih oleh DPRD apakah juga bisa kita cegah money politic?” ujar presiden dalam sambutannya di Forum Kebangsaan di Jakarta Selatan, kemarin.

Presiden menyatakan akan lebih baik jika masyarakat diberikan kewenangan untuk memilih kepala daerah yang dianggap layak.

Namun, masyarakat harus memilih kepala daerahnya tanpa tekanan.

Menurut Presiden pemilihan langsung menunjukkan demokrasi yang seutuhnya.

“Mari kita lihat secara utuh bagaimana pun kita yang menentukan, kita memilih, bangsa ini bangsa kita sendiri. Negara ini negara kita sendiri. Kalau kita rasa ini kurang bagus, yang bagus ini, mari kita pilih yang itu. Yang penting rakyat

Pelanggar..

Sambungan Hal 1

berapa petugas. Selain Kasat Lantas Polres Bolmong AKP Yuriko Fernanda juga terdapat sejumlah anggota Polantas lainnya.

Termasuk Brigadir Polisi (Brigpol) Susanto Abdul yang bertugas di Bagian Sumber Daya (Sumda) Polres Bolmong.

Kalau selama ini, pelanggar lalin langsung diberi surat tilang, atau bayar denda di tempat. Tapi tidak terjadi kemarin. Kursi dan meja khusus yang lazim digunakan menulis surat tilang oleh petugas tidak terlihat.

Wajah cemas dan waswas terlihat jelas di raut muka para pelanggar lalin saat digiring menuju tempat Yuriko Cs berdiri. “Adoh, mo abis brapa ley ini dorang

mo tilang,” tutur Yance, salah satu pengemudi bentor yang kena razia karena tak membawa SIM. Kecemasan tersebut hilang seketika, ketika pelanggar berhadapan dengan Kasat Lantas Yuriko didampingi Brigpol Susanto.

Bukannya membayar denda ditempat atau mendapat surat tilang seperti lazimnya, justru mendapati siraman rohani dari polisi.

Wejangan tentang keselamatan mengemudi di jalan mengalir dengan lancarnya dari polisi kepada para pelanggar tadi. Intinya, mengingatkan warga agar sadar akan keselamatan dalam berlalu lintas. Para pelanggar lalu dikumpul menjadi satu, lalu didoakan.

Bagi pemeluk agama

Totabuan Raya

Radar Manado

Mayoritas...

Usut...

atau dilakukan perbaikan.

Sementara yang dicoret, jika sama sekali tidak menyampaikan laporan tersebut,” kata Kamaru.

Lanjutnya, laporan yang sudah lengkap akan diserahkan ke pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). “KPU kerja sama (MoU) dengan IAI. Jadi secara teknis mereka yang melakukan audit. Jika ada temuan saat audit,” tutup Zulkarnain.

Kondisi yang sama di Kabupaten Bolmong, hingga kemarin KPUD baru menerima dua laporan partai, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Yang lain belum kami ada informasi.

Yang jelas, pemasukan laporan ada batas waktu, dan konsekuensi jika parpol tak mematuhinya,” terang Ketua KPUD Bolmong Fahmi Gobel.

Tak jauh beda di Bolmong Utara (Bolmut), lima parpol terdiri dari PDIP, PKS, PPP, PBB dan PKPI belum memasukan LP2DK. Padahal menurut Ketua KPUD Bolmut, Faisal Ambarak, harusnya laporan rekening parpol sudah bisa dilakuakn tiga hari sejak parpol tersebut ditetapkan sebagai peserta pemilu.

“Yah jika ini tidak segerah dilaporkan oleh pihak Parpol sampai batas yang ditentukan sanksi dikulalifikasi mentanti sejumlah Parpol tersebut,” tegas Ambarak.

Sementara itu, di Kota Kotamobagu (KK) baru PKS dan Nasional Demokrat (Nasdem) yang telah memasukan nomor rekening

parpol. Sayangnya, dua parpol tersebut belum memasukan keuangan dana kampanye.

“Ini artinya seluruh parpol peserta Pemilu 2014 di Kotamobagu belum melaporkan dana kampanye pemilu, seperti yang telah diamanahkan dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013. Di peraturan tersebut jelas bahwa parpol wajib melaporkan dan jika sampai pada batas waktu yang ditetapkan tidak mengindahkan aturan dimaksud dapat dikenakan sanksi,” katanya komisioner KPUD KK Aditya Tegela.

Aditya menambahkan pelaporan dana kampanye pemilu oleh parpol kepada KPU sesuai aturan dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sampai dengan 27 Desember 2013 dan tahap kedua dari 28 Desember 2013 sampai dengan 2 Maret 2014.

“Kami yakin parpol di Kotamobagu ini taat aturan dan akan segera memasukkan laporan dana kampanyenya sebelum jatuh tempo 27 Desember mendatang,” terangnya.

Senada dikatakan Ketua KPUD KK Nayodo Koerniawan, bahwa laporan keuangan parpol wajib dilakukan awal dan akhir. “KPU akan memberikan sanksi tegas seperti pencoretan parpol peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye sesuai dalam 138 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD,” pungkasnya. (ail/sal/fil/gus)

Sambungan Hal 16

diduga sarat dengan penyimpangan. Buktinya, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) RI terdapat penyimpangan dana sebesar Rp 258.191.000 juta. Sebab, dari Rp 1.905.121.000, dana segar untuk pembayaran ganti rugi tanah milik warga, hanya sebesar Rp 1.646.930.000 yang dibayarkan kepada warga. Akibatnya, ada selisih pembayaran

Pembangunan...

sebesar Rp 258.191.000 dari jumlah anggaran yang dialokasikan pada APBD tahun 2012. Bahkan, rekomendasi yang dikeluarkan BPK RI kepada bupati Bolmut, agar memberikan sanksi sesuai prosedur kepada panitia pengadaan tanah yang tidak melakukan prosedur pengadaan tanah serta kepada Kuasa Pengguna Anggran (KPA) yang dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas reaslisasi

anggaran. “Sehingga itu kami meminta kepada aparat penegak hukum agar dapat menelusuri kasus ini, sebab terindikasi ada dugaan korupsi sehingga telah merugikan uang daerah. Selisih dana pembayaran lahan sebesar Rp 258.191.000 juta perlu diusut telah mengalir kemana saja, sebab hasil temuan BPK RI bukanlah hanya sebatas isu, melain kan sebuah temuan yang melanggar hukum,” pungkasnya.(fil)

Sambungan Hal 16

kemarin.

Menurut bupati, ada begitu banyak program maupun dana yang dikucurkan Pemkab Bolmong untuk membantu pembangunan dan peningkatan kesejahtraan masyarakat di desa diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD).

Namun katanya, akan

Ketua..

TB...

Sambungan Hal 16

sampai batas waktu pemasukan 27 Desember tak dipenuhi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berhak mencoret parpol ‘kumabal’ tersebut.

Seperti di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), dari 12 parpol, hingga kemarin baru satu yang telah memasukan LP2DK kepada KPUD. “Yang kami terima baru dari PKB. Mereka masukkan kemarin (10/12),” ucap Ketua KPUD Bolsel Zulkarnain Kamaru, kemarin.

Dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2013, hal itu wajib dilakukan setiap Parpol peserta Pemilu 2014. Jika ada parpol yang sama sekali tidak menyampaikan laporannya, akan dicoret sebagai peserta Pemilu 2014.

“Kembali kami sampaikan kepada seluruh parpol peserta Pemilu segera menyampaikan laporan dana kampanye. Karena perlu kami ingatkan, jika di atas tanggal 27 Desember 2013 masih ada parpol yang belum melaporkan, tanpa neko-neko akan dicoret sebagai peserta Pemilu,” tegas Zulkarnain Kamaru.

Dikatakannya pula, selain beberapa kali disampaikan melalui media massa, KPUD Bolsel juga sudah sering mensosialisasikan secara langsung terkait kewajiban setiap Parpol menyampaikan laporan dana kampanye.

“KPUD hanya memeriksa kelengkapan berkas laporan dana kampanye setiap parpol. Jika ada yang belum lengkap, nantinya akan diminta untuk dilengkapi

begitu sulit bagi Pemkab Bolmong untuk melaksanakan programnya tanpa didukung oleh aparat pemerintahan desa. “Sangadi merupakan ujung tombak pemerintahan daerah sehingga diharapkan untuk membantu dalam menjalankan program,” harapnya.

Menurutnya, para sangadi untuk tidak membuang peluang yang berupa bantuan pemerintah berupa ADD dalam membangun desa.

“Bantuan ADD sangatlah penting untuk mengembangkan berbagai potensi di 198 desa di Kabupaten Bolmong,” tutup bupati Salihi. (sal)

Sambungan Hal 16

waktu yang berbeda yakni pada Selasa (10/12) melantik ketua TP-PKK Kecamatan Sangkub, Ny Fera Ds Ponongoa Posangi SPd, dan Kecamatan Bintauna Ny Deisi Indriati Bangko Paputungan. Sedangkan Rabu (11/12) kemarin, bertempat di Aula kantor Camat masing-masing kecamatan Ny Talibo yang juga Istri tercinta Bupati Bolmut ini melantik ketua TP-PKK Kecamatan Bolangitang Timur, Ny Likarti Nurlifta Laode Talibo SPd dan ketua TP-PKK Pinogaluman Ny Ramla Talango Rajak. Ketua TP-PKK , Ketua TP-PKK Bolmut Ny Hj Ainun Pontoh Talibo

Momalia...

mengatakan, tentunya sebagai ketua TP-PKK berat tanggung jawab terhadap masyarakat dalam membantu roda pemerintahan yang diemban oleh masingmasing suami sebagai pemimpin kecamatan, dengan berbagai program PKK sesuai dengan harapan para anggota serta masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan yang positif, serta kegiatan kemasyarakatan yang menopang tugas kerja camat sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. ”Tantangan yang kita hadapi tentunya sangat besar, namun kita dituntut untuk meningkatan peran serta sebagai mitra kerja

pemerintan tentunya kita sama-sama bergandengan tangan dalam mensukseskan pembangunan maka tidak boleh kita pesimis apalagi apatis tetapi harus dinamis, kreatif sebagaimana menyiasati tantangan-tantangan menjadi peluang,”ujar Ainun yang akrab disapa mama Adit.

Sambil menambahkan, berbagai isu yang dihadapi oleh TP-PKK Bolmut terutama menyangkut kerja sama kita dengan pemerintah adalah merupakan motivasi kita untuk lebih giat dengan niat suci membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.(fil/*)

Sambungan Hal 16

camatan Bolaang Uki) bersamaan pada Selasa (17/12).

“Alhamdulillah pelaksanaan Pilsang Momalia I dan Momalia 2 berlangsung aman dan lancar. Kami berharap tiga desa lainnya juga demikian,” kata Kabag Tata

15

Kamis, 12 Desember 2013

Pemerintahan (Tapem) Bolsel Totje S Mayulu, kemarin.

Sementara itu, soal pelantikan sangadi terpilih, menurut Kabag Tapem melalui salah satu stafnya Sukri Van Gobel, direncanakan sebelum masuk Januari 2014.

“Menunggu hasil Pilsang lima desa. Rencananya akan dilantik sama-sama. Tapi tunggu perkembangan selanjutnya.

Yang jelas tuntas dulu seluruhnya,” terang Sukri Van Gobel yang aktif memantau langsung jalannya Pilsang.(ail)

Sambungan Hal 16

pihak pemkot bersikeras untuk tidak dulu mengalokasikan anggaran.

Anggota Dekot Kotamobagu Meydi Makalalag, mengakui kecewa dengan sikap Pemkot Kotamobagu.

Lebih kecewa lagi, ketika persoalan anggaran pembangunan masjid jadi tawar menawar dalam paripurna.

“Kami bahkan meminta, kalau tidak punya anggaran sebesar itu, maka alokasikan saja Rp5 miliar. Toh, tetap pemkot menginginkan akan diaudit dulu,” timpal Jusran Mokolanot.

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Drs Jainuddin Damopolii membantah bila disebutkan Pemkot Kotamobagu menghentikan pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM).

Dia menjelaskan, untuk 2014 nanti total anggaran yang dibutuhkan untuk

Merajuk...

rutnya langkah ini diambil atas petunjuk dari wali kota, agar pembangunan masjid raya dapat benar-benar lebih terarah. “Ini akan lebih baik. Karena jika telah didapati berapa kebutuhan dari pembangunan masjid hingga selesai. Maka kita bisa dikonsultasikan terkait pembangunannya apakah bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan satu kontrak kerja saja,” tutur Mokoginta.

Sehingga, lanjut Abdullah, pemkot dapat menganggarkan pembangunan masjid tersebut pada setiap tahun dengan tidak melakukan kontrak baru. “Jadi tinggal memasukan berapa anggaran setiap tahunnya.

Dan pada awal tahun akan langsung dikerjakan sang kontraktor pemenang tender,” tutur mantan sekertaris KPU ini. (mpg/gus)

lakukan oleh Bupati maka paripurna dan pembahasan RAPBD 2014 akan dilaksanakan.

“Ada unsure kesengajaan, dengan tidak mau membahas karena minta bupati menandatangani jaminan soal dem kendaraan dinas.

Kalau bupati mau tandatangan maka mereka akan bahas,” beber sumber yang meminta agar identitasnya dirahasiakan. Ketua Dekab Bolmong Hi Abdul Kadir Mangkat saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu

dengan hal tersebut. Justeru kata Mangkat, dia beruapaya agar RAPBD segera di bahas karena menyangkut kepentingan rakyat Bolmong. ‘’Saya justru mendorong agar ini segera dibahas karena menyangkut kepentingan masyarakat Bolmong ke depan,’’ kata Mangkat.

Pantauan, rapat paripurna baru dimulai pada pukul 16.30 WITA, setelah dibuka ketua dekab membacakan daftar hadir. ‘’Hanya 14 anggota menandatangani absen, 1 anggota ijin, dan

15 anggota tidak ada kabar,” kata Mangkat.

Beberapa menit kemudian langsung melakukan skorsing selama 5 menit karena tidak quorum, sementara tuntutan aturan harus dihadiri 2/3 anggota.

Setelah kembali mencabut skorsing tidak ada penambahan anggota sehingga kembali diskorsing selama 1 jam. Hal yang sama kembali terjadi sehingga ketua dekab kembali melakukan skorsing penundaan agenda paripurna. (sal)

dinas, baik dari desa ke ibu kota kecamatan atau ke ibu kota kabupaten, melainkan disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

Sementara saat pemeriksaan SPJ banyak ditemukan angka yang tidak wajar.

Misalnya, desa yang notabene jaraknya lebih dekat dari ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten justru menganggarkan biaya lebih tinggi dibanding desa yang lebih jauh jaraknya.

“Karenanya, tahun depan direncanakan biaya perjalanan dinas akan dicantumkan dalam Perbup,”

tambah Piet D Singkaton.

Meski kerap terlambat dan terkadang membuat BPMD kerepotan, namun sejumlah pihak desa mengaku tidak sulit menyusun SPJ. “Menyusun ADD sudah menjadi tugas kami. Jadi khusus Desa Ilomata, sama sekali tidak ada kendala. Hanya saja sering terabaikan karena terganggu dengan kesibukan atau tugas kami yang lain,” terang Sekretaris Desa (Sekdes) Ilomata Kecamatan Pinolsian Induk, yang turut diiyakan Sangadi Milangodaa Barat Kecamatan Posigadan.(ail)

Sambungan Hal 16

Inspektorat,” terang Piet D Singkaton, Kabid Penguatan Aparatur dan Pengembangan Desa BPMD, kemarin.

Selain itu, beberapa desa lainnya masih sementara perampungan SPJ. “Soal SPJ, BPMD tidak hanya menunggu bola. Beberapa staf kami tugaskan turun langsung ke desa-desa menjemput SPJ,” tambah Piet.

Informasi yang dirangkum BPMD, kendala yang sering dihadapi pihak desa dalam penyusunan SPJ seperti, penyetoran pajak, standarisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), perjalanan

Tiga...

garkan,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah tetap memiliki komitmen untuk menuntaskan pembangunan masjid raya ini. “Tidak ada niat untuk menghambat pembangunan salah satu masjid kebanggaan masyarakat Kotamobagu ini,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Kesos Adin Mantali, punya alasan lain.

Menurutnya, pemerintah masih menunggu Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan teknis, agar dapat mengetahui lebih pasti berapa total anggaran yang diperlukan pemerintah dalam pembangunan masjid tersebut. “Masih tunggu DED,” terang Adin.

Senada disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengeloalaan Aset Daerah (DPKAD) Abdullah Mokoginta SH MSi. Menu-

Sambungan Hal 16

undangan seperti Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu Aries Bawono Langgeng SH MH dan Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu Fien Ering SH MH dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah di ruang paripurna.

Sumber resmi koran ini mengungkapkan, salah satu poin yang diinginkan pihak dekab adalah meminta bupati menandatangani kesepakatan untuk demi kendaraan dinas. Jika itu di-

Besok...

kelanjutan pembangunan masjid raya belum dikantongi Pemkot.

Pemkot pun memberikan kesempatan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan PPATK untuk menghitung seluruh kebutuhan anggaran lanjutan pembangunan MRBM. “Karena saat ini kondisi rupiah yang melemah terhadap dolar, membuat harga bahan bangunan menjadi naik. Otomatis berdampak pada biaya bahan material pembangunan masjid raya.

Jadi kita minta Dinas PU dan PPATK untuk menghitungnya secara keseluruhan,” jelas Jainuddin.

Lanjutnya, jika total anggaran sudah dikatongi Pemkot, maka akan jadikan acuan untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2014 nanti. “Namun diawal tahun ini belum kita ang-

dinas dan soal pertanggung jawaban makan minum (mami) .

“Mereka sempat menanyakan dimana menyetor pajak, harga BBM di wilayah masing-masing (lewat depot) tidak sama dengan harga SPBU, dan rumah makan di desa-desa masih banyak yang tidak memiliki cap/stempel,” aku Piet.

Tapi katanya yang sering bermasalah dan kerap menjadi koreksi saat pemeriksaan, mengenai perjalanan dinas. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) tidak disebutkan biaya perjalanan

Sambungan Hal 16

katanya sudah rampung semua. “Soal SPJ sudah selesai. Parpol langsung masukkan ke BPK,” akunya.

Khusus Partai Buruh, sampai sekarang Pemkab dalam hal ini Kesbangpol belum menerima surat resmi terkait kepengurusan Partai Buruh yang sah.

Diketahui, dualisme Partai Buruh ini mulai dari pengurus pusat hingga pengurus di daerah. Di Bolsel sendiri ada dua kubuh, yakni kepengurusan Syarifudin Datu yang kini duduk di Dewan Kabupaten (dekab) Bolsel dan Raflin Rambing.

“Kami hanya berpegang pada aturan. Tidak boleh mencairkan Banpol. Kepada parpol yang dililit persoalan dualisme kepengurusan,” tegas Marjan Huntua.

Sementara itu, untuk tahun depan Banpol tetap dianggarkan dalam APBD 2014.

Namun menurut Kepala Kantor Kesbangpol Bolsel Median Katili, belum diketahui persis peruntukannya.

Apakah tetap untuk parpol yang duduk di dekab saat ini (periode 2009-2014) atau menunggu hasil Pemilu yang digelar 9 April 2014 mendatang.

“Belum jelas petunjuknya, tapi kemungkinan setelah Pemilu, menunggu komposisi anggota dekab yang baru,” terang Median Katili.(ail)

6. Demokrat

DATA PENERIMA BANPOL DI BOLSEL 1. Golkar - Jumlah Kursi: 7 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 10.770 : 15.725 : 169.358.250

2. Hanura - Jumlah Kursi: 2 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 2595 : 15.725 : 40.806.375

3. PAN - Jumlah Kursi: 1 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 1485 : 15.725 : 23.351.625

4. PDIP - Jumlah Kursi: 2 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 3000 : 15.725 : 47.175.000

5. PKPB - Jumlah Kursi: 2 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

Boltim...

- Jumlah Kursi: 1 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 1523 : 15.725 : 23.949.175

7. PKPI - Jumlah Kursi: 1 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 1143 : 15.725 : 17.973.675

8. PPP - Jumlah Kursi: 1 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 815 : 15.725 12.815.875

9. Gerindra - Jumlah Kursi: 1 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 702 : 15.725 : 11.038.950

10. PPRN - Jumlah Kursi - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

:1 : 635 : 15.725 : 9.985.375

11. Partai Buruh - Jumlah Kursi: 1 - Jumlah Suara Sah KPU - Harga Satu Suara (Rp) - Hak Partai (Rp)

: 573 :15.725 : 9.010.425

Total: : 2197 : 15.725 : 34.547.825

- Jumlah Kursi - Jumlah Suara Sah KPU - Hak Partai (Rp)

: 20 : 25438 : 400.012.550

Sambungan Hal 16

ban, sehingga ESDM tidak khawatir lagi akan kelangkaan tersebut, “ kata katanya. Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Disperindag Boltim, MR

Alung SE, juga mengatakan hal yang sama. Menurut Alung, pihaknya memprediksi penggunaan BBM di Boltim pada akhir tahun ini, akan mengalami pening-

katan. “Yang pokok, kepada pihak pengecer atau pemilik depot, tidak menaikan harga sepihak, jika kedapatan pasti akan ada sanksinya, “ tegas Alung. (cia)

16

Totabuan Raya

Radar Manado

KAMIS, 12 DESEMBER 2013

BOLMONG

Pembangunan Desa Tergantung Sangadi

Mayoritas Parpol Bakal Dicoret KPU

Malas Laporkan Dana Kampanye Deadline 27 Desember LANTIK: Bupati Salihi Mokodongan resmi melantik 18 sangadi hasil pilsang, kemarin. (FAISAL RM)

BUPATI Salihi Mokodongan menegaskan, peran sangadi sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa. Untuk itu, bupati berharap kepada sangadi maupun aparat desa agar proaktif dalam menyelenggarakan pemerintahan.

“Sangadi harus proaktif dalam menjalankan pemerintahan di desa,” ujar ujar bupati pada pelantikan 18 sangadi terpilih, Rabu (11/12) Baca Pembangunan... hal 15

BOLMUT

KOTAMOBAGU -- Warning bagi seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 di lima kabupaten/kota di Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Pasalnya, mayoritas dari parpol,

hingga kemarin belum memasukan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LP2DK). Jika sampai batas Baca Mayoritas... hal 15

Zulkarnain Kamaru

Merajuk, Legislator Bolmong Batalkan Paripurna Diduga Pemkab tak Kabulkan Dem Mobnas

Faisal Ambarak

Nayodo Koerniawan

TB-JaDi Hentikan Pembangunan Masjid Raya KOTAMOBAGU -- Harapan masyarakat muslim di Kota Kotamobagu (KK) dan Bolaang Mongondow Raya (BMR) untuk menikmati kemegahan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM), pupus sudah. Pasalnya, di 2014 nanti Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu di bawah kepemimpinan Wali Kota Ir Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Drs Jainuddin Damopolii (TB-Jadi) tidak mengalokasikan anggaran kelanjutan pembangunan masjid raya tersebut.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Kota (Dekot) Kotamobagu mengusulkan alokasi anggaran senilai Rp16 miliar untuk melanjutkan pembangunan masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat. Namun,

Ketua TP-PKK Bolmut Lantik 4 Pengurus Kecamatan

Baca TB... hal 15

Boltim Surati Pertamina Soal Stok BBM

TEKEN: Ketua TP-PKK Bolmut Ny Dra Hj Ainun Pontoh saat menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan 4 pengurus kecamatan. (ISRAFIL MOKODOMPIS/RM)

BATAL: Sidang paripurna RAPBD 2014 kemarin batal digelar, karena diduga legislator Bolmong merajuk minta dem mobnas mereka. Tampak suasana di ruang paripurna dekab, kemarin. (FAISAL/RM)

KETUA Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Bolmut Ny Dra Hj Ainun Pontoh Talibo, didampingi wakil ketua Ny Rahmalulu Korompot Patajenu, melantik ketua-ketua TP-PKK Kecamatan. Pelantikan tersebut di gelar di tiga tempat dan waktu

BOLMONG -- Agenda sidang Paripurna Rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bolmong 2014, batal digelar

Baca Ketua... hal 15

BOLSEL

Besok Deadline Pemasukan SPJ ADD 2013 SEBENTAR lagi Tahun Anggaran (TA) 2013 berakhir. Tapi, surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan anggaran dana desa (ADD) Tahun 2013 belum rampung juga. Sejauh ini, dari 80 desa yang ada di lima kecamatan se-Bolmong Selatan (Bolsel), baru SPJ Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Posigadan, yang sampai di meja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).

Sementara batas akhir (deadline) pemasukan, sampai Jumat (13/12) besok.

“Baru satu desa yang kami terima. Tapi pengakuan beberapa Kepala Desa (Sangadi), SPJ mereka sudah selesai hanya saja masih diperiksa Baca Besok... hal 15

Rabu (11/12) kemarin. Ini karena 15 legislator diduga sengaja mangkir dari agenda paripurna. Padahal, sejumlah Baca Merajuk... hal 15

Tiga Parpol Terancam Tak Terima Banpol BOLSEL -- Partai Buruh, PPRN dan Gerindra terancam tidak akan menerima dana Bantuan Politik (Banpol) tahun ini. Alasannya berbeda-beda.

“Masalah partai Buruh karena adanya dualisme kepungurusan. Kalau PPRN dan Gerindra, sampai seka-

rang belum memasukkan proposal,” terang Kepala Seksi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol, Marjan Hunutua, kemarin.

Sementara itu, batas akhirnya sampai closing anggaran (tutup buku) 15 Desember 2013 nanti. Di atas tanggal itu tidak bisa

lagi disalurkan, sehingga sisa dana Banpol itu akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Tidak ada kendala menyangkut surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana Banpol Tahun 2012, Baca Tiga... hal 15

Usut Tuntas Pembebasan Lahan Ombung Tote BOLMUT -- Ketua Pengurus Besar (PB) Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolmong Utara (KPMIBU) Abdul Agus Heydeman mend-

Antisipasi Kebutuhan Natal BOLTIM -- Jelang Natal 25 Desember 2013, Pemkab Bolmong Timur (Boltim) telah mengantisipasi melonjaknya kebutuhan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) utamanya jenis premium dengan menyurat kepada Pertamina.

Menurut Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Boltim, Ir Jamaludin pihaknya memberi jaminan kepada seluruh masyarakat akan stok BBM terjamin selama bulan Desember hingga memasuki Januari Tahun 2014 mendatang.

“Memang ESDM sedikit kwatir, karena setiap akhir dan memasuki tahun baru, permintaan atau pengguna BBM akan semakin meningkat, terutama jenis premiun, bahan bakar ini yang paling dibutuhkan. Namun, setelah permintaan melalui surat ke pihak pertamina Baca Boltim... hal 15

Momalia I dan Momalia 2 Sukses Digelar HASIL PILSANG MOMALIA I - Jumlah Wajib Pilih: 836 suara - Menggunakan Hak Pilih: 733 suara - Suara sah 723 - Rusak dan abstain 10 Perolehan:

esak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan dibalik proses pembebasan lahan pembangunan Ombung

1. Eiren Towong Kesong: 166 suara 2. Sarifudin Botutihe: 524 suara 3. Endang Mokoagow: 33 suara.

HASIL PILSANG MOMALIA II - Jumlah wajib pilih: 879 - menggunakan hak pilih: 767 - Suara sah: 731 - rusak dan abstain: 36 Abdul Agus Heydeman

PEROLEHAN:

di desa Tote Kecamatan Bolang Itang Barat. Pasalnya, ganti rugi tanah oleh Pemkab Bolmut tahun 2012

1. Ham Paputungan: 237 2. Yusuf Nayowan: 47 3. Talha Alamri (Incumbent): 295 4. Yahya Ladja 43 5. Syowan Hidoka: 109

Baca Usut... hal 15

BOLSEL -- Ada lima Desa yang menggelar Pemilihan Sangadi (Pilsang) bulan ini. Dua diantaranya sudah selesai dilaksanakan. Masing-masing Desa Momalia I dan Desa Momalia 2 Kecamatan Posigadan, pada Senin (9/12) baru-baru ini.

(Hasil lihat grafis).

Sementara tiga desa lainnya, dijadwalkan pada pekan depan. Pilsang Desa Saibua (Kecamatan Posigadan) dihelat Senin (16/12), Desa Luwoo (Kecamatan Posigadan) dan Desa Salongo

Baca Momalia... hal 15