THE POLITICAL NEWS LEADER
Radar Manado Selalu Ada yang Beda
Harga Eceran
Rp. 2.000
JUMAT, 10 JANUARI 2014
Tertangkap Judi Bersama Oknum Dekab Bolmong
Sespri Permalukan Walikota KK
BOLMONG -- Penggebrekan tim Unit III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polres Bolmong disalah satu rumah warga yang berhasil menangkap tangan Oknum Anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmong yang asyik bermain judi, pekan ini sekira pukul 22.00 Wita, ternyata salah satu orang yang ikut digiring ke sel Mapolres Bolmong, adalah Is alias Indah
MALU: Anggota Dekab Bolmong dari Partai PAN saat diperiksa penyidik kemarin.Nampak BM alias Bobby menyembunyikan wajahnya dengan menunundukkan kepala diatas meja .(FOTO: FAISAL/RM)
MEMBISU: Air Terjun Niagara yang berada di perbatasan AS dengan Kanada, tampak membisu. Air tak lagi sepenuhnya mengalir deras ke permukaan sungai. Pesona wisata dunia itu berubah menjadi es, membeku untuk sementara. Musim dingin membuat Niagara berhenti mengucur, tapi bukan berarti kecantikannya memudar. Pemandangan yang luar biasa ini merupakan momentum penting bagi para wisatawan. Mereka mengabadikan kejadian yang begitu langka. FOTO: REUTERS
sekretaris pribadi (Sespri) Walikota Kota Kotamobagu (KK) Tatong Bara. Terang saja perilaku ini sangat memalukan. Karena sebagai orang dekat walikota seharusnya memperlihatkan sikap yang baik. Walikota KK Tatong Bara melalui Kabag Humas Baca Sespri... hal 13
RS Ratumbuysang Siapkan 80 Tempat Tidur Khusus Caleg Gila MANADO -- Rumah Sakit Ratumbuysang punya program menarik pada AprilMei mendatang. Rumah sakit satu-satunya di Sulawesi Utara (Sulut) yang punya fasilitas lengkap khusus menangani pasien yang punya gangguan kejiwaan (gila), bakalan menyiapkan sekira 80 tempat tidur khusus di dalam blok
Legislator Manado Merry Sidartha Dilapor ke Polisi Terlantarkan Anak Hari Ini BK Minta Klarifikasi
khusus yang berada di samping kanan gerbang masuk rumah sakit. Tujuannya untuk menampung para calon anggota legislatif (caleg) yang shock atau mengalami sakit jiwa ketika gagal menjadi anggota dewan. Hal ini tidak menutup keEnrico H Rawung
Baca RS... hal 13
Merry C Sidartha
PEMILU
Kampanye Start 11 Januari 2014 BERDASARKAN Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 tahun 2013, tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2014 terutama masa kampanye, telah dimulai pada pertengahan Januari 2013 lalu. Adapun masa kampanye Pemilu 2014 dimulai sejak tanggal 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014. “Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye keBaca Kampanye... hal 13 BERIKUT JADWAL TAHAPAN PEMILU: 1. Audit Dana Kampanye 6-8 April 2014 2. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Luar Negeri 30-6 April 2014 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara 9 April 2014 4. Penetapan Hasil Pemilu A. Penetapan Partai Politik memenuhi ambang batas 7-9 Mei 2014 B. Penetapan Kursi Calon Terpilih 11-18 Mei 2014 5. Pengucapan Sumpah/Tanji Juli-Oktober 2014 6. Pengajuan Perselisihan/Gugatan hasil Pemilu ke MK 12-14 Mei 2014 7. Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu 1 Oktober-1 November 2014.
Alamat: Manado Post Center, Manado Town Square Blok B 14/15 Telp. (0431) 855558, Fax. (0431) 860398
MANADO -- Oknum anggota Dekot Manado, Merry C Sidartha, dilapor suaminya, Djaja D Tasijam, ke Polda Sulut, sesuai STTLP/16.a/ I/2014, kemarin. Merry dituding telah melakukan penelantaran keluarga dan anak-anak karena meninggalkan rumah tanpa kabar tepat di hari Natal pada 25 Desember 2013 lalu, dan di Tahun Baru 1 Januari 2014 baru-baru ini. Merry memiliki tiga anak dari hasil pernikahannya dengan Djaja. Ketiga anaknya itu masing-masing berusia
18 tahun (laki-laki), 16 tahun (perempuan), dan 2,5 tahun (perempuan). Di dua ulahnya itu Merry tidak membawa kendaraan pribadinya. Di ulah pertama di hari Natal, suaminya yang mencarinya berhasil menemui Merry saat berada di dalam sebuah mobil yang dikendarainya sendiri di pelataran parkir Manado Town Square pada 26 Desember 2013. Mobil yang digunakannya adalah milik seorang Baca Legislator... hal 13
Elektabilitas Dahlan SULIT DITANDINGI JAKARTA -- Survey Cirus Surveyors Group (CSG) menyatakan elektabilitas Dahlan Iskan dalam konvensi calon presiden (Capres) Partai Demokrat sulit ditandingi. Tercatat, dari 11 peserta konvensi, elektabilitas Menteri BUMN itu menempati posisi teratas (24,7 persen). Jika dibanding dengan sepuluh nama pesaing Dahlan di konvensi PD, elektabilitasnya jauh di atas. Hanya Marzuki Alie yang mendempetnya di posisi kedua, tapi jaraknya sangat jauh (3,3 persen). Di posisi ketiga ada Gita Wirjawan dengan 2,7 persen. “Elektabilitas Dahlan Iskan di antara peserta konvensi capres PD tertinggi,” kata Direktur Riset CSG, Kadek Dwita Apriani, saat memaparkan hasil survey CSG di
www.radarmanado.com email: radar_manado@yahoo.com
kawasan Senayan, Jakarta, kemarin. Kemudian disusul Ali Maskur Musa (2,1 persen), Anies Baswedan (1,6 persen), Pramono Edhie Wibowo (1,4 persen), Irman Gusman (1,2 persen), Sinyo Harry Sarundayang (1,1 persen, Hayono Isman (0,4 persen), Endriartono Soetarto (0,3 persen), dan Dinno Pati Djalal (0,3 persen). 60,8 persen responden mengaku tidak tahu/tidak memilih. Meski elektabilitas Dahlan sulit ditandingi sesama peserta konvensi, ketika disandingkan dengan bakal capres dari partai lain, capres konvensi PD dinilai masih susah bersaing, karena survei CSG menemBaca Elektabilitas... hal 13
Dahlan Iskan
Wartawan Radar Manado Dilarang Menerima Uang atau Pemberian Dalam Bentuk Apapun Dari Sumber Berita
Pro Manado Jumat, 10 Januari 2014
Yang Punya Kasegaran Menderita Bertahun-tahun Jadi Sapi Perah Legislator Manado
Istimewa
SILAHTURAHMI: Wakil Walikota AB Mangindaan, Kamis (9/1), menerima kunjungan Walikota Bima H Qurais H. Abidin beserta rombongan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat di aula Toar Lumimuut, Pemkot Manado. Mangindaan mengemukaan dalam pertemuan itu, bahwa kerukunan yag terbina selama ini karena kesadaran bersama semua penganut agama dan kerjasama yang baik semua pemimpina agama.
Darah Gratis, 600 Persen Dana PMI Untuk Perjalanan
Sisa 400 Juta Persiapan Sewa Tenda
MANADO–Komisi D Bidang Kesehatan Dewan Kota Manado segera memanggil PMI Kota Manado dalam waktu yang belum ditentukan. Panggilan ini kata Sekretaris Komisi D Drs John Feliks Iroth untuk meminta penjelasan PMI Manado mengenai rencana penggunaan anggaran
hibah Rp1 miliar. Persoalan utama yang mau didengar Komisi D kata dia, yakni porsi penggunaan anggaran yakni 60 % untuk perjalanan ke luar daerah dan 40 % untuk sewa perlengkapan serupa tenda, kursi, meja dan alat kantor. “Yang komisi harapkan sebetulnya, anggaran itu
nanti diserap untuk kegiatan kemanusiaan. Aktifitas PMI yang menyentuh langsung ke masyarakat,” ungkap Iroth, Kamis (9/1) di dewan. Dia menjelaskan, mestinya organisasi PMI lebih memprioritaskan program sosial. Seperti halnya persoalan kantong darah yang
selama ini harus dibayar pasien ketika membutuhkan darah, meskipun pendonornya disediakan oleh keluarga pasien sendiri atau darah gratis yang didonor banyak pihak. “Preseden masyarakat kurang baik kalau anggaran hanya lebih banyak untuk perjanalan,” tutur dia. (kim)
Lurah dan Camat Perlu Pendekatan Khusus
Bobi Daud
MANADO–Pemerintah Kota Manado memberikan kewenangan penuh terhadap Camat dan Lurah untuk
penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terkait kebijakan tersebut, DPRD Manado meminta Camat dan Lurah gunakan pendekatan komunikatif. “Sangat tepat jika PBB ditagih oleh Camat dan Lurah. Karena keduanya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kami berharap dengan peran itu, dapat mengenjot peningkatan PAD Kota Manado,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Manado Boby Daud, kemarin di Manado.
Menurutnya, penyerahan wewenang tersebut dibenarkan karena sesuai peraturan daerah (Perda) PBB yang didalamnya mengatur tentang pemberian peran Camat dan Lurah dalam penarikkan PBB. Dengan harapan pemasukkan PBB dapat dioptimalisasikan. “Pada Perda PBB dalam point tertentu mengatur pelaksanaan pemungutan PBB. Disitu jelas memberikan peran Lurah dan Camat untuk pengoptimalisasian penarikkan PBB.
Karena mereka lebih tahu objek-objek PBB yang saat ini masih banyak tidak terdata,” tutur Daud. Dia pun berharap perlu ada kesiapan dari segi infrtastruktur dan SDM bagi pegawai yang melakukan penagihan. Lainnya, diharapkan Camat dan Lurah lebih pro aktif untuk mengifentalisir tanah, rumah dan objek pajak lainnya yang belum terdata. Karena di Kota Manado masih banyak yang belum menjadi bagian dari objek pajak. (mpg)
MANADO–Perusahaan minuman keras berjenis Kasegaran disebut-sebut jadi ATM-nya wakil rakyat kota Manado selama bertahun-tahun. Sumber resmi harian ini di perusahaan itu mengutarakan, hampir secara harafiah, pemilik Kasegaran menderita sekian tahun. Karena jadi sapi perah (sumber pendapatan) legislator Manado termasuk pejabat public dari berbagai instansi. “Saya yang selalu terima titipan, nota dewan bahkan ada yang berani turun sendiri,” ujar pria tersebut. Dia kemudian menggambarkan, dalam satu tahun berjalan, biasanya menjelang hari raya keagamaan entah itu perayaan Natal dan Tahun Baru, Idhul Fitri, Paskah atau hari besar lain. “Karena perayaan itu, anggota dewan harus memelihara konstituennya dengan minuman keras,” sindir lelaki paruh
baya itu. Hal yang menurut dia tidak wajar, ada beberapa anggota dewan minta Kasegaran dengan alasan bervariasi. Muka yang sama menurut dia, datang atas nama Komisi, kemudian Panitia Khusus (Pansus), perorangan. “Malahan ada yang datang bilang ada ibadah di rumah, keluarga HUT Perkawinan, HUT Kelahiran atau ada acara kedukaan,” ujar sumber itu. Dia mencontohkan, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru beberapa waktu lalu ada empat oknum anggota dewan datang atas nama Komisi A, lalu Komisi B dan Komisi C. Kecuali Komisi D yang kata dia tidak pernah mengemis minuman di Ci Oka, pemilik perusahaan itu. “Eh selang beberapa hari datang lagi bawa mobil atas nama semua anggota dewan. Selalu alasan macam-macam.
Bilang tidak ada ijinlah, tidak sesuai tata ruanglah. Pokoknya dengan segala intimidasi,” keluh dia. Ironisnya, ada anggota dewan yang baru dilantik beberapa hari justru terkontaminasi, nongol tanpa malu di gudang minuman pemicu kejahatan itu. Ketua Badan Kehormatan (BK) Dekot Manado Drs Henky Lasut mengatakan, fenomena menjadikan perusahaan Kasegaran sebagai sapi perah belum bisa dibuktikan. Kecuali kata dia apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara-cara dewan dan melapor di BK. “Kita tidak bisa proses anggota dewan yang berkaitan dengan urusan mengambil minuman di Ci Oka. Karena tidak ada yang tahu, atau tidak ada yang melapor. Dia media masa pun tidak disebutkan nama. Kita mau proses siapa,” ungkap Lasut. (kim)
Ratusan Kepala Lingkungan Bau Demokrat
MANADO– Personil Komisi A Dewan Kota Manado mencium aroma partai Demokrat dari ratusan Kepala Lingkungan (Pala) yang akan diseleksi Pemerintah Kota Manado. Politisi PDI-P itu mengingatkan, potensi titipan partai makin kental di tubuh hampir 504 Pala se-Kota Manado. Karena itu dia mengingatkan, pemilihan Pala termasuk penempatan lurah harus obyektif. “Tahun politik ini pemerintah melakukan pergantian seluruh Pala. Mudahmudahan tidak ada unsur politik dalam menentukan siapa yang dipercaya sebagai Pala,” ungkap Tampi. Dia menambahkan, dalam pe-
Kami berharap pemilihan Pala tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik. Dan Pala yang terpilih nanti harus idependen dan mampu menjadi teladan ditengah masyarakat,” Markho Tampi nentuan pejabat Pala harus mengacu berdasarkan aspirasi masyarakat dan kinerja, serta memiliki latar belakang yang berkepribadian jujur, adil, bijaksana dan berkualitas. “Kami berharap pe-
milihan Pala tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik. Dan Pala yang terpilih nanti harus idependen dan mampu menjadi teladan ditengah masyarakat,” ujar Tampi. (kim)
Jumat, 10 Januari 2014
Soal Shopping Center, Legislator Ketinggalan Kereta Warga: Biar Supaya Pengusaha Aman
istimewa
Kepala Perwakilan (Kaper) ORI Sulut, Helda Tirajoh, Kamis (9/1) memaparkan hasil pengawasan mengenai proses pelayanan birokrasi pemerintahan Kota Manado di aula Pemkot.
Lumentut: Jadilah Tuan Rumah Yang Baik
MANADO-Walikota Manado GS Vicky Lumentut berharap masyarakat menjadi tuan rumah yang baik selama Rakornas ke II APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) yang akan berlangsung di hotel Peninsula Manado, 10-12 Januai ini. “Mari kita menjadi tuan rumah yang baik dalam rangka menjamu kepala-kepala daerah anggota APKASI dan APEKSI yang akan melaksanakan Rakornas ke II di kota Manado yang berlangsung mulai tanggal 10 Januari-12 Januari 2014, dengan menjaga keamanan dan kebersihan serta turut menciptakan situasi yang kondusif,” demkian harapan Lumentut yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Manado Novly Siwi. Dia mengatakan, Rakornas itu akan dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. “Ketua KPK bakal jadi pembicara pada Rakornas yang membahas potensi permasalahan hukum yang dihadapi kepala daerah dan pencegahannya. Selain itu hadir pembicara lain seperti Kapolri Jend (Pol) Sutarman, Jaksa Agung Basrief Arief dan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Isha Mahendra. Rakornas itu akan membahas permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana non-budgeter. “Kegiatan ini akan dihadiri oleh seluruh kepala daerah baik bupati dan walikota seluruh Indonesia. Mengingat kegiatan ini penting, saya berharap mari kita bersamasama mendukung dan menjaga keamanan dan ketertiban, mudah-mudahan berjalan lancar,”pungkas Siwi.(kim) GS Vicky Lumentut
MANADO-Entah terlalu banyak menghabiskan uang rakyat di luar daerah, hampir semua anggota dewan kota Manado tak pernah tahu perkembangan terakhir mengenai rencana pengelolaan Shopping Center (SC). “Sebagian besar ketinggalan kereta dari segi informasi. Tapi biarlah, supaya pengusaha aman karena biasa anggota dewan memanfaatkan isu ini untuk bargaining sanasini,” ungkap salah satu pemilik usaha di SC, kemarin. Beberapa anggota dewan yang diwawancarai mengaku tidak pernah tahu soal desain pengelolaan yang sudah disiapkan
Soal UC 2013, Pemkot Kurang Terbuka
MANADO–Dewan Kota (Dekot) Manado menuding pemerintah kota (pemkot) Manado tidak transparan soal perjanjian kerjasama (PKS) bersama PT Askes yang kini berubah nama BPJS dalam program Universal Coverage (UC). Wakil ketua Komisi D, Amir Liputo mengatakan, penyusunan bahkan isi PKS tidak diketahui DPRD. Sehingga banyak kelemahan yang pada akhirnya menimbulkan persoalan besar yang dihasilkan realisasi program UC di tahun 2013. “Sejak dicanangkannya program UC, DPRD tidak dilibatkan. Jadi, timbul berbagai masalah yang sejak dahulu dikeluh-keluhkan masyarakat dan akhirnya menyisahkan hutang yang begitu besar,” kata Liputo. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, setelah difasilitasi dan ditelusuri penyebab terjadinya sejumlah persoalan tersebut, pihaknya mengaku terkejut. Salah satu hasil pertemuan antara Pemkot, BPJS dan RS mengisyaratkan agar hutang tersebut wajib diselesaikan.
Amir Liputo
“Setelah timbul masalah, akhirnya pemkot menunjukkan isi PKS dan ternyata terjadi perubahan ditegah jalannya program UC ini. Untuk hutang Pemkot ke BPJS, akan segera diselesaikan karena pemerintah menyatakan kesiapannya,” pungkas Liputo. Masih mengenai UC, program jaminan kesehatan unggulan Pemerintah Kota Manado, yang pada tahun 2014 akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Manado tanpa pihak ketiga, DPRD Manado minta agar Pemerintah lebih siap lagi.Dikatakan Ketua Komisi D DPRD Manado Tonny
Rawung, pemerintah harus menyiapkan tenaga yang kompeten terkait dengan pengelolaan anggaran UC yang berbanderol Rp 22 milliar di tahun 2014 ini. Menurut Rawung, jika tenaga yang disiapkan pada pengelolaan UC tidak mumpuni dan berintegritas tinggi, anggaran ini bisa salah sasaran dan justru malah menghancurkan keberhasilan dari program UC itu sendiri. “Artinya uang ini banyak, kalau tak dikelola oleh orang yang benar dan berintegritas, ya bisa malah tidak tepat sasaran dan jadi ladang korupsi,” kata Rawung. Harusnya kata dia, ada tim khusus yang dibentuk dari orang pilihan, agar nantinya anggaran tersebut tak tersendat dalam pembayaran ke pihak rumah sakit dan Puskesmas. “Kan kalau tersendatsendat, bisa saja program ini gagal karena pasti rumah sakit akan menolak pasien karena biaya operasional mereka jadi tak seimbang karena tidak ada pemasukan dari pembayaran UC tersebut,” kata Rawung. (mpg)
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado. Sekretaris Komisi B Bobi Daud mengaku tidak tahu soal itu. “Kalau itu saya belum tahu sampai dimana. Coba cek informasi ke anggota yang lain,” kata Daud, Kamis (9/ 1) via ponsel pribadinya. Mengenai itu, sebelumnya Ketua Dewan Kota Manado Drs Danny Sondakh sempat mempertanyakan kesungguh wakil rakyat mengawal dan mengawasi pembahasan rencana pengelolaan SC. “Saya mau tahu apakah ada komisi terkait yang dalam pembahasan APBD 2014 sempat sentil shopping center,” kata Deson, sapaan Danny Sondakh beberapa waktu lalu. Dia juga menuturkan, praktisnya dari aspek legalitas, pengelolaan SC hanya bisa dibuat jika ada payung hukum tetap. Menurut dia, peraturan daerah sebelumnya mengenai pengelolaan SC tidak komprehensif karena banyak pasal yang tercecer dan tidak dimasukan dalam tubuh perda.
Markho Tampi
Sementara Ketua Panitia Khusu (Pansus) Peraturan Daerah Penyertaan Modal Markho Tampi menuturkan, pihaknya hanya sebatas membahas draf yang sudah diketuk akhir Desember 2013 lalu. Tapi informasih lain, Tampi mengutarakan, pansus sempat mendengar sudah ada beauty contest yang digelar sepihak PD Pasar Manado. “Saya dengar begitu. Tapi kan belum bisa mulai karena belum ada payung hukum. Makanya tidak ada MoU dengan pihak ketiga sementara ini,” ungkap Tampi. (kim)
Dua SKPD Ini Dianggap Tidak Beres
MANADO–Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Kota (Distakot) dianggap instansi paling tidak beres selama 2013. Indikator yang mengukuhkan ketidakjelasan dua instansi itu, yaitu problem pembangunan infrastruktur publik yang dianggap gagal bahkan bermasalah. “Misalnya masalah Sholar Cell, drainase, trotoar dan masih banyak proyek lain. Ini memang bermasalah dan perlu dievaluasi lagi,” kata anggota Komisi C Lineke Kotambunan, Kamis (9/1) di Manado. Dia berharap ada inisiatif baik Ketua Komis C Morris Korah BSc untuk menggelar evaluasi bersama dua SKPD itu untuk mengklarifikasi semua program pembangunan yang ngadat di tengah jalan. Sementara Morris Korah saat dimintai tanggapan menuturkan akan segeran memanggil intansi tidak jelas itu dalam waktu dekat. “Seharusnya realisasi proyek di tahun anggaran 2013, sudah harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember kemarin. Dengan lambannya penyelesaian sejumlah proyek di antaranya lampu jalan (solar cell) dan perbaikan drainase
Morris Korah
serta trotoar, berdampak pada tudingan miring terhadap pemerintah kota. Padahal yang lalai dan kurang maksimal, yakni SKPD terkait,” ujar Korah. Dia menjelaskan, di awal tahun ini, kontraktor diberikan kesempatan melakukan perampungan dengan dasar Peraturan Walikota (Perwako) nomor 50-51 tahun 2013 yang mengatur kebijakan penambahan masa kerja selama 35 hari sesuai kalender. “Mengacu ke perwako 50-51 tahun 2013, para kontraktor diharapkan menyelesaikan proyek paling lambat 35 hari kalender. Jika lewat dari waktu tersebut, maka dikenakan TGR dan sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah. Dan dalam waktu dekat ini, Dinas Tata Kota dan Dinas Pekerjaan Umum, segera kami panggil untuk mempertanyakan sejauh mana realisasi proyek, agar kami mengetahui alasan ataupun hambatan yang dialami para pelaksana proyek. Tapi, saat ini bisa dinilai bahwa kedua SKPD itu kurang maksimal dalam pengawasan sehingga terjadi hal demikian,” tegas Korah. (kim/mpg)
Jumat, 10 Januari 2014
Kenaikan Gas Elpiji Jadi Ajang Pencitraan Parpol Ramai-ramai Cari Muka
AJANG CARI MUKA: Kenaikan elpiji sepertinya menjadi ajang pencitraan Parpol. Banyak parpol yang mulai memanfaatkan momen ini untuk cari muka dengan menolak kenaikan elpiji.
MANADO—Kenaikan elpiji sepertinya menjadi ajang pencitraan Parpol. Banyak parpol yang mulai memanfaatkan momen ini untuk cari muka dengan menolak kenaikan elpiji. Padahal waktu kenaikan BBM pertengahan tahun lalu, hanya PDIP yang menolak, sisanya jelas mendukung.Pengamat Politik Taufik Tumbelaka menilai, hal ini wajar sebab sudah tahun pemilu. “Ramai-ramai parpol mulai terapkan politik tanam budi. Padahal belum tentu kenaikan ini tak diketahui parpol,” katanya kemarin. Lanjut Tumbelaka, opini menolak kenaikan gas elpiji ini lebih terkesan untuk meraih simpati masyarakat. Ini bisa dilihat dari tidak adanya solusi yang ditawarkan setiap parpol. Seharusnya
kalau menolak, harus ada tawaran yang bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Tumbelaka meminta masyarakat untuk jeli melihat mana parpol yang jelas-jelas menolak dan mana parpol yang hanya cari sensasi dan popularitas serta hanya mendongkrat nama saja. Parpol seperti itu lebih cenderung hanya menaikkan elektabilitas saja. Isu kenaikan elpiji seperti hanya dimanfaatkan untuk mencari pamor. Kalau benar memang parpol itu sungguh-sungguh, tentu akan memberikan jalan keluar. Ditambahkan, sedari awal janji pemerintah yang juga diiyakan parpol adalah melakukan konversi minyak tanah ke gas elpiji. Dengan alasannya lebih murah dan ramah lingkungan. Sayangnya janji
Taufik Tumbelaka
yang ditawarkan waktu lalu itu tak ada perubahan. Malahan makin parah dan terjadi kenaikan yang membabibuta. “Seharusnya pemerintah memakai standar dengan melihat kemampuan masyarakat dan bukan melihat standar dari luar,” tukasnya. (rud)
Infrastruktur ke Kab/Kota Diganti Hibah Habib Mahdy Hadiri 40 Hari Kematian KH Fauzi Nurani MANADO—Instruksi Mendagri Gamawan Fauzi yang melarang penggunaan APBD Provinsi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota tidak perlu dikuatirkan. Pasalnya, nomenklaturnya itu masih bisa diganti dengan hibah. Wakil Ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan menjelaskan, aturan Mendagri itu bukan berarti APBD Provinsi
Arthur Kotambunan
tidak bisa lagi masuk kabupaten dan kota. “Larangannya memang jelas seperti itu, tapi bukan berarti kita tak bisa menggunakan APBD untuk pembangunan di kabupaten/kota. Tetap masih bisa hanya nomenklaturnya yang nanti menjadi anggaran hibah. Ibarat kita ke Tareran biasa melewati Kawangkoan, tapi sekarang lewat Amurang,” jelas Kotambunan.
Lebih jauh dikatakan, anggaran APBD Provinsi dihibahkan secara tertuju pada proyek infrastruktur tertentu. “Mekanismenya, pada papan proyek nanti tertulis anggaran hibah pemerintah provinsi. Jadi, anggota Deprov tidak perlu ragu menerima aspirasi pembangunan infrastruktur pedesaan dari masyarakat,” terang Ketua PDS Sulut ini. (rud)
Meiva: Ini Tugas Fraksi
Meiva Salindeho Lintang
MANADO—Larangan Mendagri Gamawan Fauzi
untuk menggunakan APBD Provinsi di kabupaten/kota rupanya tak diketahui semua legislator Sulut. Seperti yang diungkapkan personil Fraksi Barindra Deprov Sulut Juddy Moniaga yang mempertanyakan sikap pimpinan dewan yang tidak menyampaikan langsung kepada seluruh anggota DPRD terkait keputusan Mendagri tersebut. “Seharusnya hal seperti ini disampaikan ke semua anggota dewan dengan meng-
undang pada pertemuan khusus seluruh anggota Deprov. Sejauh ini informasi tersebut hanya pada pimpinan,” kata Moniaga (9/ 1/) kemarin. Ketua Deprov Meiva Salindeho Lintang STh yang sempat dikonfirmasi membantah, kalau hal ini tidak disampaikan kepada anggota Deprov lainnya. “Hal ini sudah saya disampaikan kepada seluruh pimpinan dan ketua-ketua fraksi pada rapat 31 Januari
2013. Tugas pimpinan komisi dan fraksilah untuk menyampaikan hal ini ke semua anggotanya,” terang Meiva. Sebelumnya, saat konsultasi APBD 2014 pertengahan Desember lalu, sebanyak 600 item dengan total anggaran hingga 100 M untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota dicoret. Mendagri menilai proyekproyek tersebut bukan kewenangan pemerintah provinsi. (rud)
Distanak Targetkan Pengembangan Kuda
MANADO—Selain program pengembangan sapi, di tahun 2014 ini, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulawesi Utara juga akan mengembangan peternakan kuda. Hal tersebut disampaikan Kepala Distanak Sulut Ir JH Panelewen MSi melalui Kepala Bidang Peternakan Ir Henny Kambey MS belum lama ini. “Selain tetap memberikan kontribusi daging nasional khususnya daging sapi, di tahun ini kami menargetkan pengembangan kuda,” katanya. Hanya saja teknisnya, Kambey belum memberikan secara terperinci. Sedangkan untuk hewan sapi, Kambey menegaskan
Distanak Sulawesi Utara akan mengembangan peternakan kuda.
bahwa di tahun 2013 lalu pemerintah melalui Distanak telah membagikan ratusan ekor kepada beberapa
kelompok. “Ada 799 ekor sapi yang dibagikan ke beberapa kelompok dengan perincian 1 kelompok memperoleh 5 ekor
sapi. Diharapkan sapi ini bisa terus dikembangkan untuk kesejahteraan kelompok tani,” tandasnya. (rud)
Benny Rhamdani mengapit habib Mahdy Alatas (tengah).
MANADO—Ratusan orang menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya tokoh Islam Sulut KH Fauzie Nurani, Kamis kemarin, di kelurahan Mahawu, kecamatan Tuminting. Peringatan itu juga dihadiri Wagub Djouhari Kansil, Kakanwil Kemenang Sulut H Sa’ban Mauludin, legislator Sulut Benny Ramdhani serta sejumlah tokoh masyarakat. Habib Mahdy Alatas yang membawakan ceramah saat itu mengajak seluruh masyarakat untuk tetap
menjaga kerukunan. “Islam mengajarkan untuk tetap menghargai dan menghormati satu sama lain,” katanya. Lanjut Alatas, Islam juga sangat toleran terhadap semua umat. Itulah sebabnya mengapa Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Alatas juga menjelaskan makna gerakan dalam sholat. Menurutnya, setiap gerakan dalam sholat itu memiliki makna tersendiri. Hal ini harus disadari dan dipahami setiap umat Islam.
Dengan begitu, setiap sholat tak sia-sia dan bisa mendalami setiap gerakan itu. Menariknya, ceramah dibawakan dengan diselingi banyak humor sehingga membuat jemaah yang hadir selalu tertawa. Dipenghujung ceramah, habib menyerahkan hadiah kain sorban yang dipakai kepada calon DPD Benny Ramdhani. “Semua ini bisa bermafaat untuk sahabatku Benny jika nanti sudah menjadi anggota DPD,” tukasnya. (rud)
X-presi Jumat, 10 Januari 2014
Ingatkan Sekolah Tak Halangi Siswi Berjilbab
JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy menyayangkan masih adanya sekolah yang melarang siswinya mengenakan jilbab. Menurutnya, sekolah yang menyuruh siswinya pindah jika ingin berjilbab merupakan tindakan konyol. Aboe-sapaan Aboebakar- mengatakan, tujuan pendidikan nasional sesuai pasal 3 Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah demi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Nah, memakai jilbab kan bagian dari upaya implementasi ketaqwaan tersebut. Seharusnya ini lebih implementatif dan
harus didukung," katanya kepada JPNN, Rabu (8/1). Menurut Aboe, pemakaian jilbab berarti mendukung internalisasi nilai-nilai moral yang menjadi tujuan pendidikan. Bila pihak sekolah melarang siswinya berjilbab, lanjut Aboe, maka itu sama saja tidak memahami tujuan pendidikan sebenarnya. "Bisa jadi ini merupakan bukti dari bagian kegagalan proses pendidikan di republik ini," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.Disisi lain, ia menambahkan, pelarangan pemakaian jilbab di sekolah adalah pelanggaran konstitusi. Aboebakar menjelaskan, pasal 28 E ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin setiap warga negara menjalankan ajaran agama sesuai
keyakinan. Jaminan ini kemudian dipertegas melalui Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebut hak beragama diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."Saya kira Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) perlu memberikan pengarahan tersebut kepada pihak sekolah. Karena penyelenggaraan pendidikan tentunya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi," pungkasnya. Seperti diberitakan, Anita Wardhana, siswi Kelas XI SMAN 2 Denpasar, Bali dilarang menggunakan jilbab saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Karena Anita menolak, sekolah pun memberi pilihan lepas jilbab atau pindah sekolah. (jpnn)
SNM PTN, Rektor Batasi Lulusan SMK
SURABAYA-Peluang lulusan SMK ke perguruan tinggi negeri lewat SNM PTN menyempit. Gara-gara terjadi kesulitan dalam proses perkuliahan, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) memutuskan kebijakan baru mulai 2014. Yaitu, siswa SMK hanya boleh memilih program studi yang relevan dengan jurusannya. Kebijakan MRPTNI itu merupakan keputusan bersama para rektor perguruan tinggi pada Desember lalu di Denpasar, Bali. Dasarnya adalah pengalaman tahun lalu, setelah penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNM PTN. Dalam perkuliahan, ternyata mahasiswa baru hasil SNM PTN dari SMK sering bermasalah. Mereka kesulitan untuk mengikuti materi perkuliahan. Misalnya, mahasiswa baru jurusan teknik mesin ternyata "tidak mampu" mengikuti kuliah di prodi hukum. Akibatnya, masa kuliah bisa molor bertahun-tahun. Kebijakan tersebut ternyata membingungkan
SMK. Kepala SMKN 2 Surabaya Bahrun mengatakan, hingga kini sekolahnya belum mendapat sosialisasi tentang aturan baru tersebut. Kebijakan itu baru dia ketahui hari ini (kemarin, Red) dari internet. Selama ini, kata dia, informasi seputar SNM PTN hanya didapat dari website. "Kami sendiri yang inisiatif mencari info di internet," ungkap dia. Menurut Bahrun, jika kebijakan tersebut benar, ada sisi positif dan negatif bagi siswa SMK. Sisi positifnya, jika prodi yang diminta harus relevan, itu bisa menguntungkan sekolah. Sebab, jurusan yang diambil linier dengan jurusan yang ada di sekolah. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru bisa membatasi peluang anak untuk memilih prodi-prodi di luar jurusannya di sekolah. "Pilihan siswa jadi terbatas," ujar dia. Bahrun berharap kebijakan baru seperti itu disosialisasikan lebih awal ke sekolah. Kepala SMKN 5 Surabaya Abdul Rofik mengatakan sudah mengetahui kebijakan baru tersebut. Menurut dia,
jika kebijakan itu berdasar kompetensi atau jurusan yang dimiliki SMK, jadinya akan bagus. Misalnya, SMK jurusan mesin, mereka langsung mengambil prodi teknik mesin. Tetapi, masalahnya, keinginan siswa sulit ditebak. Ada yang memilih di luar jurusan. Tahun lalu, sebut Rofik, ada siswa SMK yang ikut SNM PTN dengan mengambil jurusan bahasa di Universitas Indonesia (UI). Ada juga yang diterima di Universitas Airlangga dengan jurusan berbeda. "Tahun lalu ada sekitar sepuluh siswa yang mengambil jurusan berbeda," jelas dia. Panitia SNM PTN dari Unair Bagus Ani Putra mengatakan, beberapa siswa SMK mulai menanyakan prodi-prodi yang relevan di kampusnya. Namun, ketika pertanyaan itu muncul, Unair belum menentukan prodiprodi yang relevan dengan SMK. "Sudah ada yang tanya tentang kebijakan baru itu. Kami sendiri belum menentukan. Kami masih mempelajari kebijakan baru tersebut," ujar dia.(jpnn)
Awas Penipuan SNM PTN Mulai Merebak
Pelaku Janjikan Kemudahan Masuk PTN JAKARTA-Pendaftaran seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) menjadi peluang modus kejahatan penipuan. Panitia penyelenggara seleksi tersebut mengimbau agar peserta mewaspadai iming-iming oknum yang menjanjikan kemudahan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) dengan bayaran tertentu.
Kepala Sekretaris Panita Nasional SNM PTN 2014 Bambang Hermanto mengaku telah mendapat laporan kasus tersebut dari wilayah Bogor, Depok dan Tangerang. Modus mereka, kata Bambang, mengaku sebagai panitia penyelenggara SNM PTN yang bisa memuluskan usaha perserta seleksi untuk masuk ke PTN yang dituju. "Oknum tersebut me-
ngaku bernama Agus Suparman. Dia meminta tarif tertentu sebagai syarat administrasi meloloskan peserta," ujarnya. Bambang memastikan, iming-iming tersebut adalah upaya penipuan. Sebab, aturan penerimaan peserta seleksi di sebuah PTN disesuaikan dengan ketentuan kampus yang bersangkutan dan jelas indikatornya.
Jika ada peserta SNM PTN yang menerima tawaran "jalan pintas" tersebut, saran Bambang, sebaiknya langsung mengonformasi ke panitia pelaksana untuk memdapat kejelasan. "Kami hanya bisa mengimbau agar masyarakat waspada. Sebab, praktik tersebut sudah masuh ranah pidana yang merupakan tugas polisi," kata Bambang. (jpnn)
Minahasa-Minteng-Langowan Jumat, 10 Januari 2014
Memalukan, PNS Minahasa Belum Siap Sambut e-Gover ment e-Goverment TONDANO–Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Maka, pemerintahan daerah sudah seharusnya menerapkan sistem egovernment. Dimana, beberapa daerah yang ada di Indonesia telah menerapkan hal itu diantaranya, Kabupaten Bandung, Pati, dan sebagainya. Namun, untuk KabuIvan Sarundajang paten Minahasa belum saatnya menerapakan e-government. Salah satu kendala teknis, masih lemahnya disiplin para pegawai. “Sistem pemerintahan sudah sedang mengarah ke sana, suatu saat pasti akan sampai pada titik era egovernment. Karena salah satu cirri sistem tersebut peralihan sistem operasional dari menggunakan kertas ke sistem online,” kata Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang. Saat ini fokus pembenahan sistem, lanjut IvanSa sapaan akrabnya. Menurutnya, sistem e-government membutuhkan disiplin tinggi dari aparatur penyelenggara pemerintahan. Sedangkan, posisi saat ini disiplin pegawai belum mendukung akan hal tersebut. “Kalau sudah siap, pasti akan diterapkan,” tandas Sarundajang. (but)
MINAHASA
Goa Kiawa Terancam, Galian Liar Menjamur
ASET daerah yang dijadikan salah satu potensi wisata di Kawangkoan yakni keberadaan Goa-Goa ditikungan Kiawa Kecamatan Kawangkoan Utara, terancam. Pasalnya, aktifitas galian liar kerap terjadi ketika ada pekerjaan pemerintah yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Usut punya usut kondisi tanah dinilai baik untuk membuat batu bangunan rumah, namun disayangkan lokasi galian berada dekat dengan keberadaan Goa yang menjadi potensi wisata di Kawangkoan. Dari informasi, galian liar dilakukan sejumlah oknum tertentu tanpa ada ijin dari pemerintah, mengingat lokasi yang berada dekat dengan asset pariwisata tersebut. “Ini harus terus mendapatkan pengawasan dari pihak terkait. Sebab bisa saja keberadaan Goa-Goa peninggalan ambruk dengan adanya galian liar tersebut,” ujar M Karinda salah satu warga Kiawa kemarin. Sementara itu, pihak kecamatan pun telah mengambil langkah pengamanan dengan mengoordinasikannya dengan aparat berwajib. “Memang kami mendengar informasi, ada aktifitas galian liar disana. Selain tak berijin, galian tersebut dapat berdampak terhadap asset-asset yang ada tikungan panjang Kiawa. Namun kami telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam langkah pengamanannya,” ungkap Camat Kawangkoan Utara Serfilia Koroh. Meski begitu, ia berharap peran serta masyarakat dalam menjaga keberadaan asset pariwisata dengan informasi-informasi seperti ini sangatlah penting. “Mari kita jaga bersama keberadaan goa-goa ini. Sebab keberadaannya akan sangat memberikan efek bagi pariwisata Kawangkoan secara khusus dan Minahasa pada umumnya. Peran aktif masyarakat akan sangat diharapkan,” bebernya. (qrk)
KAWASAN HIJAU: Area persawahan yang terletak di Kelurahan Koya dan Tataaran, Tondano Selatan mulai berubah menjadi pemukiman warga.
Abut/RM
Minahasa Bebas Caleg Dari CPNS Sengketa Hukum Ada, Tapi Belum Ada Putusan Hukum Tetap
Pemerintah Intai Pembuang Sampah Marintek-Noongan
Pihak Kepolisian Diharapkan Turun Tangan LANGOWAN –Jalur Marintek-Noongan Langowan Barat yang kini kerap disoroti warga dengan menumpuknya sampah dipinggiran jalan raya protokol itu, bakal ditindaklanjuti pihak pemerintah yang ada. Bahkan dari informasi, pihak pemerintah telah mengantongi informasi terkait sejumlah jenis kendaraan yang membuang sampah dilokasi tersebut. Dimana kendaraan yang menuju daerah Minahasa Tenggara (Mitra) maupun sebaliknya, termasuk oknumoknum tertentu di Langowan sendiri menjadi sejumlah indikator penyebab menumpuknya sampah dijalur tersebut. “Kami juga sempat dibuat pusing dengan menumpuknya sampah dilokasi tersebut. Sebab waktu lalu
peringatan juga sudah dilakukan termasuk sosialisasi dalam acara-acara kemasyarakatan, suka dan duka. Namun sekarang kami mulai mengumpulkan informasi mengenai para pembuang sampah disana. Jadi tak ada alasan lagi jika tertangkap tangan membuang sampah dilokasi tersebut,” beber Camat Langowan Barat Rouldy Mewoh kemarin. M e n u r u t n y a , penanganan sampah diwilayah tersebut sudah akan dilakukan dengan melakukan kerja bakti serta pemampangan tanda larang, peringatan membuang sampah disejumlah titik pada jalur tersebut. “Dan jika ini sudah terealisasi pada besok (hari ini, red) kami berharap peran serta masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga kebersihan yang ada. Apalagi
kita (Langowan) sementara diperhadapkan dengan pemekaran daerah yang sementara dikaji oleh pihakpihak terkait dipusat. Dan kebersihan menjadi salah satu penunjang guna mewujudkan pemekaran tersebut,” kata Mewoh. Sementara sejumlah warga menyatakan, penumpukan sampah dijalur protokol ini sudah menjadi masalah klasik dan perlu penanganan serius dari pemerintah. “Sebab sejumlah titik hingga pada puncak Gunung Potong, masih saja terdapat tumpukan-tumpukan sampah. Alangkah lebih baik jika pihak keamanan turut turun tangan dengan masalah tersebut agar mendapatkan efek jera bagi para pembuang sampah,” ungkap Ewin Massie salah satu warga di Noongan. (qrk)
TONDANO–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa optimistis Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Minahasa periode 2014-2019 yang telah terakomodir dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tak ada yang terakomodir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Sampai saat ini belum ada informasi atau laporan akan hal itu. Semoga saja sampai hari pencoblosan 9April 2014 nanti tidak ditemui ada Caleg yang lolos PNS,” kata Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon, kemarin. Meidy yakin, karena Minahasa tidak ada penerimaan CPNS melalui jalur umum. “Prosesi seleksi Honorer Daerah (Honda) kategori I dan II tidak ada informasi ke pada pihak KPU kalau ada caleg yang ikut seleksi. Dari jumlah total yang masuk dalam DCT 312 caleg,” jelas pria yang dikenal terbuka tersebut. Dia menegaskan jika ke depan seiring berjalannya waktu menuju hari pemilihan dan ditemui ada caleg yang terlibat dalam seleksi CPNS. Maka, yang rugi dari pihak Partai Politik (Parpol) terkait. Meskipun, secara aturan tidak jadi masalah karena yang bersangkutan (CPNS_red) diberi kesempatan untuk me-
Meidy Tinangon
nentukan pilihan. “Menolak jadi CPNS dan tetap sebagai caleg atau memilih PNS ?. Jika memilih PNS, maka caleg tersebut wajib menyampaikan pada Parpol, dan Parpol sampaikan kepada KPU. KPU melakukan pleno untuk minta klarifikasi, melakukan verifikasi, dan menetapkan caleg terkait tidak memenuhi syarat dan mencoretnya dari DCT. Tapi jika sudah dicetak maka KPU akan memberitahukan pada PPK, PPS, dan KPPS bahwa caleg tersebut tidak memenuhi syarakt dan telah dihapus dari DCT dan tidak dapat dipilih. Namun, jika surat suara belum dicetak, maka dapat dihapus nama caleg tersebut,” urainya. Namun, bukan halnya dengan caleg yang sedang bersengketa hukum. Informasi yang dihimpun harian ini ada caleg yang masih berurusan dengan pihak berwajib. “Itu jugatidakjadimasalah,sepanjang belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan,” ujar Tinangon. (but)
PERSMIN Junior Tumbangkan PERSINTAN Papua 1-0
BONE — Ta m p i l gemilang dari awal pertandingan perdana melawan kesebelasan Persintan, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Persmin Minahasa Junior berhasil menaklukan kesebelasan dari Provinsi Papua dengan skor 1 - 0 dalam pertandingan Kamis (9/1) sore, di Stadion Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Gol tunggal Kesebelasan Persmin Minahasa Junior diciptakan oleh pemain muda potensial dan berbakat Miracle Mumu. “Saya sangat berbangga bisa menjebol gawang dari Persintan. Namun, ini berkat kekompakan tim kesebelasan Persmin junior,” kata Miracle Mumu, ketika dikonfirmasi usai pertandingan. Turut hadir menyaksikan secara langsung pertandingan tersebut Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi bersama Ketua TP PKK Minahasa Dr Olga Sajow-Singkoh MHum, Bupati Kabupaten Intan
Abut/RM
BERDOA: Dari kanan Bupati Minahasa Drs Jantje W Sajow MSi (7) didampingi istri tercinta Dr Olga Singkoh MHum (8) berdoa bersama tim kesebelasan Persmin Junior sebelum bertanding.
Jaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nabire, Danrem, Dandim dan para pejabat pemerintah Bone, Sulawesi Selatan. Bupati JWS sangat terharu dan berbangga atas
keberhasilan kesebelasan yang dilatih oleh pelatih Ruddy Manumpil. JWS mengajak masyarakat Minahasa untuk bersyukur dan terus memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa agar perjuangan kesebelasan Persmin Junior dalam laga pertandingan selanjutnya terus tuai kemenangan. “Puji Tuhan, tim Persmin Junior bisa tampil baik dan memenangkan per-
tandingan ini. Kemenangan ini dipersembahkan untuk masyarakat Minahasa,” kata Bupati JWS yang juga adalah Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM ini. (but)
Minsel & Mitra
Radar Manado
Lapor Jika Ada Oknum Guru Minta Jatah ! Bea Siswa CEP Jangan Disunat AMURANG -- Penyaluran dana bea siswa CEP kepada siswa miskin lewat bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Minsel,diduga tidak diterima utuh oleh siswa penerima. Pasalnya, dari sas sus yang beredar di masyarakat, dana bantuan yang diberikan oleh Bupati Christiany Eugenia Tetty Paruntu SE, untuk meningkatkan mutu pendidikan lewat pemberian bantuan bea siswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, diduga ikut disunat oleh oknum guru ataupun kepala sekolah (kepsek). Menurut keterangan para orang tua ketika anak mereka hendak menerima bantuan tersebut, langsung meminta jatah sebagai im-
balan karena merasa punya jasa meloloskan sehingga bisa menerima bantuan bea siswa tersebut. Bahkan ada oknum Kepsek yang tidak mau menandatangani legalisir siswa penerima beasiswa jika jatah mereka belum diberikan. Menariknya lagi, sejumlah kepsek datang mendampingi para siswa untuk menerima beasiwa CEP tersebut. Bahkan, ada beberapa kepsek yang bersikap kasar kepada petugas di bagian kesra karena belum bisa menerima bea siswa yang ada. Padahal, persyaratan seperti legalisir kartu keluarga dan daftar nilai tidak dilengkapi. “Pemkab kan sudah membantu agar para
siswa yang layak menerima bantuan bea siswa ini harus segera diberikan. Namun jangan lagi disunat. Atau ada oknum guru maupun kepsek yang sengaja meminta jatah dari bantuan itu,” tandas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Minsel Brando Tampemawa SH, kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minsel Hendrie Lumapow SH menegaskan, kalau ada oknum guru maupun kepsek yang meminta jatah sebagai imbalan karena meloloskan para siswa menerima bea siswa harus segera dilaporkan. “Kalau ada guru yang begitu, cepat laporkan. Kami akan tindak tegas,” tegas Lumapow. (hyr/kie)
Dana Pilhut 10 Juta Tiap Desa tak di Cover Dalam APBD 2014 RATAHAN -- Dana Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di Kabupaten Mitra, yang rencananya dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ternyata belum bisa dicover pada 2014 ini. Pasalnya, berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2014 tidak ada pelaksanaan Pilhut. “Kami belum ajukan dana tersebut di APBD 2014, yang direncanakan tiap Desa 10 juta. Karena, ada surat edaran dari pusat sehingga belum bisa dimasukkan,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)
Kabupaten Mitra Bernard Mokosandib, kemarin. Dia pula menyatakan, untuk 2015 kemungkinan besar akan diusulkan untuk pelaksanaan Pilhut dibiayai APBD. “Nantinya kami akan melihat dan menyesuaikan dengan nilai barang kedepannya. Yang pasti angka minimumnya berjumlah 10 juta tiap Desa melaksanakan Pilhut,” ungkapnya, sembari menambahkan untuk Mitra terdapat sekira 135 Desa. Terpisah, Ketua Dewan Kabupaten (Dekab) Mitra Tonny Lasut AmTm ketika dikonfirmasi belum dimasukkannya anggaran Pilhut di APBD 2014, mengatakan belum tahu soal dana
melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Meski terus siaga dilokasi kejadian dan perbatasan desa setempat, namun pihak kepolisian terus saja mengembangan penyelidikan kasus pembakaran dan pengrusakan tersebut. Beberapa diantara pelaku sudah ditahan dan diperiksa lebih lanjut di Mapolres Minsel di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur. Selain itu, alat bukti lainnya telah disita untuk pihak kepolisian. Namun suasana di desa setempat masih tegang. Pihak kepolisian dikabarkan tidak bisa sembarangan memasuki
Tidak Ada Anggaran Dalam APBD TA 2014 RATAHAN -- Sekira 395 tenaga honorer yang bekerja di Kantor Bupati Minahasa bakal dipangkas atau diberhentikan. Hal ini karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 , sudah tidak ada lagi pembiyaan pembayaran upah tenaga honorer yang totalnya mencapai 791 tenaga honorer. “Kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi, apa boleh buat. Artinya, kami siap untuk dipangkas atau diberhen-
tikan sebagai tenaga honorer di Mitra,” ujar salah satu tenaga honorer di Mitra,kemarin. Dikatakannya pula, kalaupun memang tidak diperpanjang lagi atau sudah tidak dibutuhkan, maka sebaiknya harus ada kepastian secepatnya. “Sehingga kami bisa mencari pekerjaan yang layak lain untuk menghidupi kehidupan keluarga. Jadi, kalau tidak dibutuhkan lagi maka kami akan kembali berkebun atau membuat usaha
lain yang memadai untuk kebutuhan setiap hari,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mitra Ir BA Tinungki MEng ketika dikonfirmas membenarkan adanya pemangkasan tenaga honorer yang diperkirakan sebanyak 50 persen dari total 791 pegawai. “Kalau dana dengan nomenkelatur pembayaran gaji tenaga honorer di Mitra tidak ada lagi di APBD 2014. Karena, untuk pembiyaan tersebut harus
dari kegiatan setiap SKPD. Jadi, kalau kegiatannya hanya dua kali setahun, maka harus disesuaikan dana untuk tenaga honorer tersebut,” jelasnya. Lanjut dikatakannya, pada prinsipnya pemberlakukan ini tujuannya untuk menjadikan Mitra kearah lebih baik. “Pada dasarnya kami ingin Mitra keluar dari disclaimer. Dan, untuk merubah menjadi lebih baik harus mengambil langkah tegas tersebut,” pungkasnya. (scr/kie)
Rogahang: Rolling Jabatan Wewenang Bupati
Tonny Lasut
tersebut. “Itu yang masalah. Saya belum tahu. Soalnya sampai sekarang rincian angaran 19 miliar yang hibah kepemerintah desa belum ada sampai sekarang di tangan saya. Jadi saya belum tahu kalau ada atau tidak,” katanya. (scr/kie)
desa tersebut. Selain faktor keamanan, ditakuti akan ada korban baik dari polisi maupun warga. (hyr/kie)
AKBP Iis Kristian
Pemkab Mitra Babat 395 Tenaga Honorer
Pejabat Eselon III Mitra Mulai kena Sindrom H2C
Polisi Kejar Aktor Kekacauan Picuan Lama
AMURANG -- Pasca terjadinya kisruh di perusahan tambang emas yang diduga dilakukan sekelompok warga di Desa Picuan Lama, Kecamatan Motoling Timur, pihak kepolisian dikabarkan masih saja terus memburu para aktor utama dibalik kejadian tersebut. Meski telah menahan beberapa pelaku, namun pengembangan kasus ini terus dilakukan. “Memang kami akan terus mengembangkan kasus ini. Karena memang ini adalah kriminal. Kami sudah menangkap beberapa yang diduga sebagai pelaku untuk ditindaklanjuti lagi. Namun ada beberapa yang masih akan diprose,” singkat Kapolres Minsel AKBP Iis Kristian melalui Kasat Reskrim AKP Melky Makawaehe, kepada sejumlah wartawan. Informasi yang diperoleh menyebutkan, sudah beberapa hari belakangan ini pihak kepolisian setempat dibantu ratusan personil dari Polda Sulut
11
Jumat, 10 Januari 2014
RATAHAN -- Pejabat eselon III di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra, mulai kena sindrom harapharap cemas (H2C) , karena berhembus kabar akan segera dilakukan pencucian gudang secara besar-besaran oleh Bupati dan Wakil Bupati, James Sumendap dan Ronald Kandoli. Bahkan, informasi terakhir yang dirangkum, rolling akan dilaksanakan pekan ini juga. Apalagi, dalam pada apel perdana Senin (6/1) lalu Bupati Mitra James Sumendap menegaskan akan melakukan rolling secepatnya minggu
berjalan ini. “Tentunya kami berharap bisa secepatnya digelar rolling. Sehingga, kami mendapatkan kepastian untuk melaksanakan tugas baru. Kalau misalkan diberikan kepercayaan untuk menempati jabatan, artinya harus disyukuri. Tetapi, kalau tidak tetap harus disyukuri karena pimpinan memberikan penilaian lain terhadap kami dalam menjalankan tugas,” aku salah satu pejabat eselon III, yang tak mau dikorankan namanya, kemarin. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Mitra, Robert Rogahang SE men-
Dekab Siap Kawal Realisasi APBD 2014 AMURANG -- Dewan Kabupaten pihaknya dalam meningkatkan pemMinahasa Selatan, berkomitmen akan bangunan dan kesejahteraan rakyat. siap mengawal realisasi atau penggu- Jika tidak, maka nasib rakyat yang akan naan Anggaran dikorbankan. Pendapatan dan “Itu memang Belanja Daerah jadi skala pri(APBD) tahun oritas kami di 2014 ini. Aladewan untuk sannya, selain melakukan harus tetap sasapengawasan ran, penggunaan terhadap penganggaran tahun gunaan angini mesti pro garan yang ada rakyat. “Memadisetiap SKPD,” ng harus dikawkata keduanya. al agar supaya Jenny J Tumbuan SE dan Karel Lakoy Sementara penggunaan anggaran Tahun 2014 benar itu, keduanya memastikan kalau keber- benar tepat sasaran dan pro rakyat. Ma- samaan yang terbentuk di Dekab Minsel kanya kami sebagai wakill rakyat siaap akan menjadi kekuatan penuh untuk mengawal ini demi masa depan rakyat mewujudkan cita - cita rakyat. yang lebih baik lagi,” ungkap Wakil Maka dari itu ia memastikan kalau Ketua Dekab Minsel Jenny J Tumbuan dukungan datang juga dari pada legislaSE didampingi sekretaris fraksi Partai tor lainnya. “Memang kami sama - sama Golkar Karel Lakoy, kemarin. akan melakukan hal ini. Biar apa yang Dikatakan mereka, pengawasan menjadi amanah rakyat dapat kami pada penggunaan anggaran tahun ber- jalankan dengan baik,” pungkas kedjalan menjadi salah satu skala prioritas uanya. (hyr/kie)
gatakan, untuk jadwal rolling memang sesuai dengan pernyataan pak Bupati akan dilakukan pekan ini. Yang pasti, pihaknya sementara melakukan kajian terhadap semua pejabat yang berkisar 100-an eselon III yang akan dimutasi jabatannya. “Rolling pejabat itu adalah wewenang pak Bupati. Jadi, nanti kami akan presentasikan soal loyalitas, kemampuan dan tanggung jawab pada beliau (bupati,red),” ujar Rogahang. Lebih lanjut dikatakannya, pada prinsipnya akan menghindari untuk tidak ada pejabat yang nonjob. “Pada
Robert Rogahang
dasarnya reward dan punishment akan diberlakukan. Jika pejabatnya berprestasi pasti akan dipromosikan tetapi kalau kurang maksimal maka tidak segan-segan untuk diberikan sanksi,” tegasnya. (scr/kie)
MITRA
2014, SumendapKandoli Fokus Pelayanan Publik DENGAN mengusung visi dan misi perubahan serta pembaharuan ketika menjabat Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Ronald Kandoli, maka 2014 ini dijadikan sebagai tahun disiplin. “2014 ini pak Bupati dan Wakil Bupati fokus pada pelayanan publik. Karena, tujuannya untuk kesejahteraan Ezra Sengkey masyarakat kedepannya,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Kabupaten Mitra, Drs Ezra Sengkey, kemarin. Dikatakannya, untuk menunjang pelayanan publik menjadi lebih baik dan maksimal, maka pemerintah memberikan keleluasan penuh pada masyarakat untuk mengakses setiap informasi mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Dinas/Badan dan Sekretariat. “ Hal itu ditegaskan Bupati dan ditindaklanjuti pak Sekda untuk menerjemakan program dari pimpinan. Prinsipnya, informasi mengenai anggaran bisa diketahui masyarakat apalagi sekarang telah berada di ketebukaan informasi publik atau era transparansi. Itulah sebabnya, Pemkab Mitra memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk mengetahui setiap informasi baik melalui internet ataupun di papan informasi,” jelasnya. Lanjut dikatakannya, sedangkan anggaran pak Bupati dan Wakil Bupati sangat terbuka jika ingin diketahui masyarakat. Karena, prinsipnya pimpinan ingin adanya perubahan di Kabupaten Mitra. “Apalagi dana APBD sekarang bukanlah hal tabuh, jika diketahui masyarakat. Intinya, semua yang dilakukan Pemkab Mitra dibawa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, tujuannya untuk kepentingan masyarakat Mitra,” pungkasnya. (scr/kie)
Sambungan
Radar Manado
KPU Perketat
13
Jumat, 10 Januari 2014
Lembaga Survei Rilis Quick Count 2 Jam Setelah Coblosan di Indonesia Barat Ditutup
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan lembaga survei yang ingin berpartisipasi menyukseskan pemilu 2014, paling lambat harus mendaftar 30 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, 9 April 2014. Menurut komisioner KPU, Arief Budiman, aturan itu telah dimasukkan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang partisipasi masyarakat yang kini hanya tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham). Dalam PKPU yang menunggu diberlakukan itu juga diatur tentang pengu-
Sespri...
muman hasil hitung cepat (quick count). “Lembaga survei juga terikat dengan ketentuan kita (KPU, red). Tidak boleh berpihak, masa tenang pemilu tidak boleh mengumumkan hasil survei. Baru boleh (diumumkan, red) dua jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian barat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/1). Aturan lain dari KPU itu juga memperketat pihak yang hendak melakukan survei. Sebab, KPU mengharuskan lembaga survei pada saat mendaftar menyebutkan badan hukum, akta, alamat kantor, struktur
pimpinan, anggaran dan metode survei yang digunakan. Saat ditanya tentang kekhawatiran sebagian kalangan bahwa lembaga survei akan dimanfaatkan parpol tertentu, Arief mengatakan, KPU sudah mengantisipasinya. Sebab, PKPU itu juga mengharuskan lembaga survei mendapay pembiayaan dari sumber yang legal. “Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, tentang pemilu, juga disebutkan lembaga survei tidak boleh berpihak dan harus sebut sumber dananya. Jadi harus legal,” katanya. (jpnn)
Sambungan Hal 1
Rafika Bora kepada wartawan koran ini mengatakan pemkot ikut prihatin ditangkapnya IS alias Indah. “Ibu (wali kota) sama sekali tidak mengetahui, karena keberadaannya diluar jam kerja, dan diluar tanggung jawab,” ujar Rafika. Menurut Rafika, Wali Kota KK sangat menghormati proses hukum. Ia juga menjamin tidak akan mengintervensi kasus yang menimpa orang dekatnya tersebut. “Ibu mempercayakan prosesnya kepada aparat. Dan menghormati proses hukum. Dan jika memang tidak bersalah, silahkan diperlakukan seperti masyarakat biasanya,” ujarnya. Sementara itu, anggota Dekab Bolmong BM alias Bobby yang sedang asyik bermain judi disalah satu rumah warga oleh tim reskrim Polres Bolmong,kemarin, anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN), mulai dikunjungi keluarganya di Mapolres Bolmong. Bobby bersama tiga tersangka lainnya diperiksa secara intensif di unit III bagian kejahatan dan kekerasan (Jatanras) Polres Bolmong. Pantauan koran ini, sekira pukul 12.30 wita Boby dikunjungi politisi Partai Amanant Nasional (PAN) yang dipimpin oleh sekretaris DPD Kamran Muhtar. Sekira 30 menit kemudian, datang rekan Boby sesama anggota dewan seperti Yusra Alhabsyi, Herman
Kampanye...
Kembuan, Welty Komaling, Febrianty Walalangi, dan Darsudi Galih, langsung menuju ruang unit III. ‘’Turut prihatin. Kami hanya memberikan dukungan moril,’’ kata Yusra Alhabsyi yang juga ketua komisi I. Diketahui, Boby juga maju kembali sebagai caleg dari daerah pemilihan (Dapil) 2, Poigar, Bolaang dan Bolaang Timur dengan nomor urut 2 dari PAN. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Kehormatan (BK) Dekab Bolmong Frest Modeong mengatakan, jika itu terbukti Boby terancam dipecat. “Kami berhak melakukan pemecatan jika memang sudah ada kekuatan hukum tetap,” katanya. Sementara, Kapolres Bolmong AKBP Hisar Siallagan SIK mengatakan, para tersangka terancam KUHP nomor 33 ayat 1, maksimal 10 tahun subsider 4 tahun. “Persangkaan primer 303, sengaja mengadakan main judi atau turut campur,” kata Hisar. Seperti diberitakan sebelumnya, Bobby diringkus tim reskrim Polres Bolmong di sebuah rumah Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur, Rabu (8/1) kemarin sekira pukul 22.00 wita. Personil komisi I dekab dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu ditangkap bersama 3 orang lainnya, yakni HL, IS, dan ER yang merupakan tuan rumah. Namun, 2 orang lainnya berhasil melarikan
diri yakni RB dan ME. Dari tangan para tersangka, polisi menyita kartu remi, dan uang tunai senilai Rp 275 ribu. Te r k a i t k e b e r a d a a n Boby sebagai politisi PAN, baik pengurus DPD PAN Bolmong dan PAN Sulut menghormati proses hukum. ‘’Kami tetap menghormati proses hukum. Tak ada intervensi apapun terkait kasus ini,’’ kata Kamran saat dicegat wartawan. Senada ditegaskan Sekretaris DPW PAN Sulut Ali Ayub Al-Bugis ditemui disela-sela kunjungan di Kotamobagu selaku anggota Deprov Sulut kemarin. Ayub mengatakan, DPD PAN Bolmong telah melaporkan masalah tersebut, dan segera merapatkannya. “Tapi kami akan lihat perkembangannya, kalau masalah ini memang disalahkan. Maka bersangkutan harus bertanggung jawab secara hukum. Dan DPW baru akan menangani jika sudah ada permintaan dari pengurus DPD,” terangnya. Meski begitu, Ayub mengatakan, jika seorang kader PAN melakukan pelanggaran yang sifatnya pribadi, partai tidak akan melakukan pembelaan. “Beda halnya kalau (masalah) memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, tentu partai membelanya. Tapi kalau person masing-masing, itu pribadi. Dan konsekuensi atas kader tersebut,” ujar Ayub. (sal/ gus/kie)
Sambungan Hal 1
umum dan pemasangan alat peraga,” kata ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat koordinasi pengamanan Pemilu, di gedung
Elektabilitas...
KPU, kemarin. Husni menambahkan, pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan di media massa cetak
serta elektronik dijadwalkan pada pertengahan Maret 2014. “Tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2014,” ujarnya.(jpnn)
Sambungan Hal 1
menempatkan 5 nama teratas diisi kandidat capres partai lainnya, seperti Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pengamat Politik Dan-
iel Dhakidae, mengatakan dilihat dari survey Cirus, hampir tidak ada jalan bagi semua kandidat capres untuk mengungguli Jokowi,
termasuk capres peserta konvensi PD. “Ini lebih berdasarkan survey, bukan sentimen pribadi saya,” kata Daniel.(jpnn)
SURVEI CIRUS
PAN, Nasdem, PKS, PBB dan PKPI Bakal Gagal Masuk Senayan JAKARTA - Bila Pemilu digelar saat ini, ada lima partai yang tidak memenuhi parliamentary threshold. Kelima partai itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). “Tingkat elektabilitas PAN cuma 3,1 persen, Nasdem 3 persen dan PKS
2,7 persen,” kata Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group, Andrinof A Chaniago, dalam jumpa pers hasil survei nasional dengan tema “Mencari Pemimpin di Tengah Kemarau Calon Pemimpin” di Restauran Pulau Dua Senayan, Jakarta Pusat,kemarin. Sementara dua partai lainnya, lanjut Andrinof, adalah dua partai yang pada 2009 juga tidak lolos ke Senayan.
Tingkat elektabilitas PBB cuma 0,6 persen, sedangkan PKPI cuma 0,2 persen. Menurut Andrinof, metode pengambilan survei menggunakan multistage random sampling. Responden survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah dan hak pilihnya tidak dicabut yang tersebar di 33 provinsi, dengan proporsi laki-laki dan
perempuan masing-masing 50 persen. Survei yang dilakukan pada 9-15 Desember 2013 ini melibatkan 2.200 responden, dan diwawancarai lewat tatap muka. Untuk menjaga akurasi dan realibilitas data yang diperoleh, dilakukan quality control. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen, dengan margin of error sebesar 2 persen. (jpnn)
Sarjadi: 2014, Dukun Politik Mati!
JAKARTA - Tahun 2014 harus tercipta sebuah perubahan. Semua pihak termasuk dari kalangan muda sangat ingin hal itu terjadi. Namun, untuk menuju perubahan, budaya politik sehat harus diciptakan terlebih dahulu. Demikian disampaikan pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate, Soegeng Sar-
jadi, saat menghadiri kuliah umum peserta konvensi Demokrat Hayono Isman, di Hotel Four Seasons, Jakarta, kemarin. “Ilmu politik sehat harus diambil oleh semua calon presiden 2014 nanti. Dulu di Pelabuhan Ratu banyak caleg yang bakar kemenyan dan pergi ke dukun. Tapi dengan politik sehat
yang gunakan ilmu dan jajak pendapat di tahun 2014 ini, matilah sekarang dukun-dukun politik,” tegas Soegeng. Pengamat politik senior ini meminta agar pemimpin 2014 jangan mengukur majunya pembangunan melalui PDB atau Produk Domestik Bruto. Tapi pertumbuhan harus dilihari dari petani
tersenyum, buruh punya masa depan dan generasi muda berpendidikan tinggi. Pembangunan bisa menjadikan cabai sebagai komoditas utama terbesar negara. “Jadi perubahan nasional bisa diwujudkan apabila ada pemimpin yang punya hati dan kejujuran di tengahtengah rakyat Indonesia,” demikian Soegeng. (jpnn)
yang masih mampu bertahan dan berpikir rasional. Tapi, banyak juga yang tidak kuat. Akibatnya, terjadi stres dan kemudian bertingkah seperti orang gila. Menurut Wakil Direktur Pelayanan Medik (Yandik) dan Keperawatan RS Ratumbuysang, dr Enrico H Rawung MARS mengatakan, pada dasarnya RS Ratumbuysang yang dulunya bernama RS Jiwa karena hanya khusus melayani pasien yang sakit jiwa, selalu siap menerima dan melayani masyarakat Sulut yang terkena gang-
guan jiwa. “Dari 39 rumah sakit yang ada di Sulut, RS Ratumbuysang merupakan satu-satunya rumah sakit yang memiliki fasilitas perawatan jiwa,” katanya menjawab Radar Manado di ruang kerjanya kemarin. Dijelaskan, selain menangani gangguan jiwa, RS Ratumbuysang juga sudah melayani penyakit umum. Bahkan saat sudah menangani rujukan dari 187 Puskesmas dan 38 rumah sakit lainnya. Lanjutnya, RS Ratumbuysang memiliki 280 tempat tidur khusus untuk menangani
gangguang jiwa. Yang tersisi rata-rata sekira 200 tempat tidur. Jadi kalau memang ada tambahan pasien, tetap masih bisa mencukupi. Lebih jauh kata Rawung, pengalaman sebelumnya, kasus Caleg stres masih sangat sedikit terjadi di Sulut. Kalaupun ada paling hanya akan menjalani perawatan rawat jalan dan bukan rawat nginap. “Kalau untuk kapasitas masih sangat memungkinkan. Dan perawatan kami juga sangat memadai karena memiliki sumber daya yang terbaik,” terangnya.(rud/kie)
dari daerah pemilihan SarioMalalayang pada Pemilu 2009 lalu itu, kini bertarung lagi menuju Dekot Manado dari daerah pemilihan sama di Pemilu 2014 nanti. Sementara Merry Sidartha saat dimintai konfirmasi mengenai laporan ke Polda mengungkapkan belum mengetahui isi laporan tersebut. “Yah saya tidak tahu persis apa substansi laporan itu. Tapi kalau soal penelantaran anak saya kita tidak juga. Karena saya masih mengurus anak-anak sesuai tanggung jawab saya sebagai ibu,” ungkap Sidartha, via ponsel pribadinya.
Pada bagian lain, Sidartha juga mengaku siap menghadap Badan Kehormataan (BK) Dewan Kota Manado yang menjadwalkan akan memanggil dia dan suaminya Dixie Tasijam hari ini. “Saya siap beberkan apa yang sesungguhnya terjadi. Saya akan bicara secara terbuka dengan BK Dekot esok jam 1 siang,” ujar Sidartha. Sementara Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik SH membenarkan adanya laporan tersebut. “Laporannya sudah ada dan akan diproses sesuai prosedur,” katanya. (Tim)
RS. .. Sambungan Hal 1 mungkinan bisa saja terjadi. Karena menjadi gila sebenarnya merupakan mekanisme defensif untuk menahan tekanan dari luar. Para caleg tersebut mungkin telanjur mempertaruhkan semuanya dalam pemilu, tapi hasilnya nihil. Misalnya, sudah berutang banyak yang berharap bisa ditebus ketika sudah menjadi anggota dewan. Atau, sudah terlanjur menjual semua harta benda. Kekuatan seseorang ketika mengalami kegagalan yang mungkin dianggap menyeluruh seperti itu tidak sama. Ada
Legislator. .. Sambungan Hal 1 temannya. Di ulah kedua, suaminya melaporkan Merry ke Polda pada 3 Januari setelah tidak ada kabar beritanya walau sudah dicari-cari anggota anggota keluarganya. Dia juga tidak menghidupkan ponsel yang dibawanya. Keluarga sangat mengkhawatirkan kondisinya, apalagi saat itu Merry diketahui membawa uang tunai puluhan juta Rupiah saat meninggalkan rumah di Hari Tahun Baru itu. Ironisnya, kekhawatiran keluarga atas berbagai kemungkinan negatif yang menimpa Merry itu ternyata sama sekali tak terwujud.
Merry dipergoki sejumlah anggota keluarganya sedang bergoyang ria dengan seorang pria tak dikenal di sebuah acara dekat Gereja GMIM Petra, Sario, sekira pukul 23.30, pada 3 Januari 2014. Anggota keluarga yang memergokinya itu meminta Merry untuk pulang. Merry menolak. Merry baru pulang ke rumah pada 5 Januari 2014 sekira pukul 18.00 Wita, saat suaminya sedang dalam perjalanan tugas ke Gorontalo. Dalam laporan itu Djaja menyatakan sangat keberatan dengan sikap Merry yang suka ke luar rumah itu. Merry yang duduk di Dekot Manado
Radar Manado
Totabuan Raya
15
Jumat, 10 Januari 2014
Bupati Salihi Sambangi KemenPAN-RB Perjuangkan Nasib Honda K2 BOLMONG -- Bupati Bolmong Salihi B Mokodongan terus proaktif memperjuangkan nasib para Honorer Daerah (Honda) K2 Bolmong. Kamis (9/1) kemarin, bupati mengunjungi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memperjuangkan nasib 1378 Honda di Bolmong. “Saya bersama tim langsung mengunjungi KemenPAN-RB untuk mempertanyakan kuota di Bolmong,” ujar Salihi. Menurut Salihi, kuota 30 persen yang rencananya direkrut pada K2 terlalu kecil untuk kapasitas Pemkab Bolmong. Katanya, walaupun APBD Bolmong telah mencapai 60 persen untuk belanja pegawai, namun masih kekurangan pegawai. “Bolmong terdapat 15 kecamatan dan tentunya harus memerlukan begitu banyak pegawai. Apalagi 2014 ini ada begitu banyak pegawai yang akan pensiun,” katanya. Ia juga mengimbau para Honda agar tetap bersabar dan terus melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. “Saya berharap kepada Honda untuk tetap bersabar, dan yakinlah kami akan terus memperjuangkan pengangkatan tersebut,” tutupnya. (sal) DEMO: Pemkab serius memperjuangakan nasib tenaga honorer daerah. Tampak demo yang dilakukan Honda Bolmong beberapa waktu lalu. (FAISAL RM)
KIRIAN
SKPD Belum Rampungkan SPJ 2013 SATUAN Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diinstruksikan segera merampungkan pertanggung-jawaban anggaran 2013. Pasalnya, hingga kini belum satupun SKPD yang memasukan pertanggungjawaban anggaran 2013. “Pekan depan merupakan batas waktu pemasukan pertanggungjawaban anggaran yang Farid Asimin telah digunakan SKPD,” kata Sekda Drs Farid Asimin MAP. Menurutnya, waktu dekat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Sulut akan segera melakukan audit di Pemkab Bolmong. Untuk itu, pertanggungjawaban SKPD sangat diperlukan agar audit tersebut bisa berjalan lancar. “BPK-RI akan melakukan pra audit untuk penentuan opini daerah,” ujarnya. Menurut Asimin, pihaknya optimis untuk mendapatkan opini yang baik dari BPK-RI pada pemeriksaan tahun anggaran 2013. “Saya juga berharap pimpinan SKPD agar bekerja sama laporan keuangan 2013 dapat diselesaikan dengan baik,” tutup Asimin. (sal)
Ridel: Pengadaan Jangan Dipaksakan Hindari Temuan BPK BOLSEL -- Pihak pemeriksa (Inspektorat) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) menegaskan, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah lewat masa kontrak jangan dipaksakan. Menurut Kepala Inspektorat Ridel Paputungan, hal itu dilakukan untuk agar tidak menjadi temuan BPK ketika melakukan audit. “Jangan dipaksakan bila sudah lewat waktu yang tercantum dalam kontrak,” tegas Ridel, kemarin. Berkaca pada pengalaman 2010 lalu. Pengadaan satu unit speed boat ber-
bandrol kurang lebih Rp 170 juta, sempat menjadi temuan BPK. Bahkan saat ini sudah berproses di kejaksaan. Kata Ridel, penyebabnya, barangnya diadakan sudah lewat masa kontrak. Ditambah lagi saat BPK turun audit, barangnya belum ada. “Jadi, barangnya ada, tapi memang terlambat. BPK menganggap tidak ada karena waktu mereka pemerikasaan barangnya belum ada. Sehingga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK tetap merekomendasikan agar semua anggaran dikembalikan ke
Ridel Paputungan
kas negara,” terang Ridel. Karena itu, pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang berharga bagi Pemkab Bolsel ke depannya.(ail)
ADD dan TPAPD Tunggu Perbup BOLSEL -- Sampai sekarang Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) belum mengetahui pasti berapa nominal Anggaran Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) untuk 2014 ini. Menurut Kepala Bidang Penguatan Aparatur dan Pengembangan Desa BPMD Piet Songakaton, pihaknya masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup). “Karena anggaran itu masih dalam bentuk bundel dalam anggaran Bansos. Setelah perbup diterbitkan, baru jelas diuraikan untuk pos ADD, TPAPD, termasuk PNPM,” terang Songkaton, kemarin. Sementara itu beberapa waktu lalu, menurut Sekretaris Daerah (sekda) Tahlis Gallang, Alokasi anggaran dana desa (ADD) tahun 2014 diperkirakan bakal mengalami kenaikan. Itu dikarenakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun depan terjadi peningkatan. “Bukan karena bertambahnya usulan. Tapi memang ketentuannya seperti itu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Rumusnya, 10 persen dari total DAU dikurang gaji pegawai, dialokasikan untuk ADD dan TPAPD. Sehingga besarnya alokasi ADD dan TPAPD mengikuti besaran DAU” terang Tahlis Gallang. Diketahui DAU 2014 Bolsel sekira Rp 289 Milyar atau naik Rp 22 Milyar dibanding tahun lalu. Sehingga menurut taksiran Sekda, total ADD dan TPAPD 2014 kurang lebih Rp.15,3 Milyar. Sementara 2013 lalu hanya sekira Rp 12,987 Milyar.(ail)
Tatong Bara
Walikota Kotamobagu
Jainudin Damopolii Wakil Walikota Kotamobagu
“Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing” JUMAT, 10 JANUARI 2014
Pansus PBMD Deprov Bicara Aset untuk PBMR Pemkot Terima Kunjungan Mailangkay Cs
Gaji Januari PNS KK Bakal Diterima Februari
RUANGAN BARU: Wawali Jainudin Damopolii menerima tamu pertama pasca ruangan kerjanya direhab. Tamu tersebut adalah Pansus PBMD Deprov Sulut. Tampak Wawail saat menjamu para legislator Sulut itu. (GUESMAN LAETA/RM)
K O TA M O B A G U – P a n i t i a Khusus (Pansus) pengelolaan barang milik daerah (PBMD) Deprov Sulut yang melakukan kunjungan di Kota Kotamobagu (KK), Kamis (9/1) kemarin, menyinggung keberadaan aset Provinsi Sulut di yang akan diserahkan kepada Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) jika resmi menjadi daerah otonomi baru (DOB). Hal ini dikatakan Ketua Pansus PBMD, Vicktor Mailangkay kepada Radar Manado kemarin. Menurutnya, kunjungan mereka salah satu bagian mengantisipasi jika PBMR terwujud, maka penyerahan aset Pemprov Sulut nantinya tidak menumui kendala. Hal yang paling krusial dikatakan politisi senior Partai Golkar (PG) ini adalah, antisipasi aset tak bertuan. “(Jika terbentuk Provinsi BMR) aset akan diserahkan. Mana-mana yang akan diserahkan, jangan sampai tidak bertuan. Tidak diambil oleh pemerintah provinsi yang mekar, dan belum juga diserahkan pemerintah induk,”
terang Caleg DPR RI ini. Lebih lanjut, Mailangkay menjelaskan, Pansus PBMD ini memilik KK sebagai daerah sampling dalam penyusunan perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2004. “Kita ada perda lama off up date, dalam rangka mendapatkan masukan dari kabupaten/kota, makanya kami datang di Kotamobagu sebagai daerah sampel karena nanti terkait Provinsi Bolmong Raya. Dan ini akan jadi masukan buat kita dalam penyusunan,” terangnya. Sementara itu, kehadiran rombongan terdiri dari Viktor Mailangkay, Joni Mantiri, Idrus Mokodompit (Demokrat), Idrus Mamonto (PKS), Veronika Pontoh (Barnas), Ali Ayub Albugis (PAN), Paul Tirajo (PDIP) ini diterima Wakil Wali Kota KK Jainudin Damopolii didampingi Sekot Mustafa Limbalo di Aula Kantor Wali Kota. “Kami sangat merespon kunjungan Pansus ini. Dan kami berharap, dalam penyusunan perda pengelolaan barang milik daerah dapat melibatkan kabupaten/kota,” harap Jainudin. (gus)
Wawali Minta Deprov Perhatikan Jalan Kotobangon KOTAMOBAGU – Kunjungan sejumlah legislator Deprov Sulut di Kota Kotamobagu (KK) kemarin dimanfaatkan oleh Wakil Walikota (Wawali) Jainudin Damopolii menyampaikan aspirasi warga KK terkait kerusahan jalan Negara, tepatnya di Jalan Silingawi, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur. Wawali secara gamlang meminta perhatian para wakil rakyat tersebut agar turut memperjuangkan jalan tersebut. Pasalnya, sejak KK dimekarkan, jalan sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut tidak pernah diperbaiki. Padahal, merupakan akses jalan utama. “Kami serba salah. Pemerintah Kotamobagu ingin memperbaiki jangan sampai salah peruntukan. Ujungujungnya bermuara ke hukum, karena jalan kewenangan daerah, tapi jalan milik negara,” ujar Jainudin. Anton Mamonto salah satu personil menanggapi hal tersebut meminta kepada Pemkot KK untuk bersabar. Ia menggaransi jalan tersebut telah
Jainudin Damopolii
diperjuangkannya, dan akan di bangun tahun ini juga. “Memang jalan tersebut sering dipertanyakan kepada saya. Memang kalau dilihat dari ukurannya memang kecil. Tapi, pemprov tidak pernah menganggarkan pembangunan jalan hanya skala kecil,” terang Mamonto. (gus)
GADUH: Tampak PNS Kotamobagu disalah satu acara. Gaji Januari akan dibayarkan bulan Februari mendatang. (GUESMAN LAETA/RM)
KOTAMOBAGU – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Kota Kotamobagu (KK) siap-siap berpuasa hingga bulan februari mendatang. Baik gaji maupun program kerja SKPD untuk bulan Januari ini sulit terealsasi dalam waktu dekat. Besar kemungkinan baru akan terbayarkan bulan depan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perjalanan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 yang hingga saat ini belum mendapat titik terang. Apalagi, proses pengesahan APBD pertama pemerintah Tatong Bara – Jainudin Damopolii (TBJaDi) molor jauh hingga awal Januari lalu. Kondisi ini disadari Wakil Wali Kota (Wawali) Jainudin Damopolii. Ia mengakui, segala proses keuangan Pemkot
BOLSEL -- Sejak dicanangkan secara nasional sekira 2007 lalu, program konversi minyak tanah (MT) ke gas sudah jalan di sebagian besar daerah di Indonesia. Sementara di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), sampai 2014 ini program penggunaan gas LPG tersebut belum dijalankan. Sehingga wajar jika sebagian besar masyarakat masih bergantung pada MT. Sebelumnya, Pemkab Bolsel menargetkan penggunaan gas LPG dimulai 2014 ini. Tapi setelah berkoordinasi dengan pihak Pertamina, menurut Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bolsel, Hasiah Podomi, katanya belum bisa. “Menurut pihak Pertamina, tahun ini baru Kabupaten Bolmong (Induk). Untuk Bolsel dan Bolmong Timur (Boltim) belum bisa,” terang Hasiah Podomi, kemarin. Tidak dijelaskan alasannya, tapi kata Hasiah, kemungkinan jatah gas LPG untuk Su-
BERALIH: Masyarakat Bolsel mulai menggemari penggunaan LPG. Selama ini, masyarakat menggunakan kayu atau minyak tanah untuk memasak mulai ditinggalkan. (ISTIMEWA)
lut tahun ini belum cukup jika ditambah lagi dengan Bolsel. Kendati begitu, terpantau gas LPG mulai diminati sebagian warga. Terutama mereka yang memiliki usaha rumah makan. “MT sudah langka. Memang biasa ada dijual eceran di kios-kios tapi harganya mahal, Rp 10 ribu/liternya.
Wabup Konsultasi ke BPK-RI
sekretaris desa, kaur maupun kadus yang diberikan pemerintah daerah. Namun katanya, pemerintah telah berupaya untuk mencairkan dana tersebut, tinggal surat pertanggung-jawaban dari pemerintah desa untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana. “Ke depan saya berharap para sangadi maupun sekretaris desa agar lebih proaktif mengurus TPAPD,” harapnya. Lanjutnya lagi, pihaknya segera berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut tentang penyaluran dana TPAPD. “Jika dalam aturan BPK-RI memper-
Rupanya, kegaduhan muncul dikalangan PNS KK. “Hingga saat ini kami tidak bisa berbuat apa-apa. Program kerja yang harusnya sudah running belum bisa dilakukan. Karena terkendala lambatnya proses APBD,” keluh salah satu pimpinan SKPD saat mengikuti acara tatap muda dengan Deprov Sulut di Aula Kantor Wali Kota KK, kemarin. (gus)
Gas LPG Mulai Diminati Warga
TPAPD Triwulan IV 2013 Tak Cair
BOLMONG – Tidak dicairkannya dana Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) triwulan IV menyesalkan banyak pihak, termasuk Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk STh MM. “Ini bukan kesalahan dari pemerintah ataupun instansi terkait. Seharusnya, para sangadi ataupun penanggungjawab keuangan di desa harus lebih proaktif untuk mengurus berbagai persyaratan yang diminta untuk mencairkan tunjangan tersebut,” ujar Tuuk. Menurutnya, dana TPAPD merupakan hak dari aparat desa seperti sangadi,
KK hingga saat ini belum berjalan, termasuk gaji Januari PNS sulit digaransi oleh mantan Sekot perdana KK itu akan dibayarkan bulan ini juga. “Ya itulah kondisi yang terjadi. Akibat kemarin (tarik menarik penetapan APBD,red). Kemungkinan bisa Februari. Tapi kami berusaha maksimal, agar proses keuangan segera berjalan,” terang Jainudin.
bolehkan dana TPAPD triwulan IV 2013 disalurkan tahun 2014, maka pemerintah akan segera menyalurkannya. Namun jika tidak dibolehkan, terpaksa 47 desa tidak bisa mendapatkan tunjangan tersebut,” pungkasnya. Sementara itu, Sangadi Tiberias Vergius Takasabar mengatakan, pihaknya telah memproses TPAPD, namun terlambat memasukan surat pertanggungjawaban pada triwulan II. “Nantinya kami akan berkonsultasi kepada instansi terkait tentang penyaluran dana tersebut,” tutupnya. (sal)
Yanny Ronny Tuuk
Karena itu kami beralih ke gas, lebih ekonomis dan sekarang sudah tersedia di kios-kios,” terang Mas, salah satu pemilik rumah makan di bilangan Ibu Kota Bolsel, kemarin. Pengguna gas LPG rata-rata membeli sendiri tabung gas (3kg). Harganya Rp 180 ribu sampai Rp 220 ribu/tabung Terpantau pula, beberapa kios penjual barang campuran di wilayah Ibu kota Bolsel sudah menyediakan penukaran tabung gas LPG 3 kg. Harga tukar Rp 28 ribu/tabung. “Alhamdulillah untuk penukaran gas lumayan lancar, kira-kira 10 sampai 20 tabung per minggu,” terang salah satu pemilik kios. Katanya, tabung gas yang diperdagangkan itu diperoleh dari Gorontalo dan Kotamobagu. “Tabungnya beli sendiri jadi tinggal ditukarkan. Kalau di Kotamobagu kosong, kami tukarkan di Gorontalo,” tambah pemilik kios. Ter-
pisah, beberapa warga yang tetap menggunakan MT mengaku masih takut memakai gas LPG. “Kami masih menggunakan MT. Masalahnya kami belum terbiasa dan masih takut pakai gas,” aku Wati salah satu Ibu Rumah Tangga (IRT) ini. Kembali ke soal MT, menurut Kepala Bidang Energi Hasiah Podomi, bersarkan SK Bupati, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 4000/ liter. “Ada pengecualian untuk Kecamatan Pinolosian Timur (Pintim) karena jaraknya agak jauh dan tangki MT tidak sampai kesana. Jadi sedikit lebih mahal,” terangnya. Ditambahkannya, terdapat 19 pangkalan MT resmi yang menyebar di setiap Kecamatan se-Bolsel, minus Pintim (Posigadan 4, Bolaang Uki 8, Pinolosian 5, Pinolosian Tengah 2). Setiap pangkalan jatahnya 5000 liter per bulan.(ail)