Radar Manado, 11 Desember 2013

THE POLITICAL NEWS LEADER

Radar Manado Selalu Ada yang Beda

Harga Eceran

Rp. 2.000

RABU, 11 DESEMBER 2013

722 Pemilih di Desa Riung Penentu Bupati Talaud Dikawal Ketat Polisi, Hari Ini Coblos Susulan TALAUD -- Sempat tertunda karena adanya aksi boikot dari warga di Desa Riung dan Riung Utara tidak mau memilih, sebagai bentuk protes atas tidak diakomodirnya calon mereka Noldy Towoliu, berakhir sudah.

Besok (hari ini,red) warga yang tercatat namanya di Daftar Pemilih Tetap (DPT) diundang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pencoblosan pilkada susulan.

Berdasarkan informasi dirangkum Radar Manado, hasil koordinasi semua pihak, baik KPU Sulut, Panwaslu Talaud dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Talaud, pemilihan di dua desa tersebut harus dilaksanakan.

“Hasil rapat memutuskan, apapun yang terjadi, pemilihan di dua desa akan dilaksanakan besok Baca 722... hal 13

Ganggali- Papia Menyodok Diurutan Kedua MANADO – Hari kedua penghitungan sementara pemilihan bupati (Pilbup) Talaud , pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sri Wahyuni Manalip – Petrus Tuange (SWM-Pasti) yang diusung oleh partai gabungan (Pargab); Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PPDI),

Partai Gerindra dan Persatuan Peduli Rakyat Nasional (PPRN), masih tetap unggul dengan perolehan suara dukungan 17,906 atau 36 persen.Diurutan kedua terjadi kejutan. Pasangan calon dari Banteng Constan Ganggali

219 Desa tak Ada di Data KPU JAKARTA – Meski telah ditetapkan pada 4 November lalu, namun permasalahan yang membelenggu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 ternyata belum juga selesai.

Pasalnya, terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah desa yang ditetapkan KPU dengan yang sebelumnya telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jika KPU menetapkan jumlah desa dan kelurahan mencapai 81.034, maka berdasarkan data yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2013, tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, jumlah desa dan kelurahan mencapai 81.253.

Jika data KPU disandingkan dengan data di Permendagri, maka artinya terdapat sekitar 219 desa/ kelurahan yang hilang dari data KPU. Namun menanggapi hal ini Mendagri, Gamawan Fauzi, tidak

Baca Ganggali... hal 13

Kejagung Periksa Dua Direktur PLN Terkait Dugaan Korupsi di PLTGU Belawan JAKARTA – Kejaksaan Agung hingga kini masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Sumatera Bagian Utara.

Hal ini diketahui setelah pada Senin (9/12), penyidik Kejagung kembali memeriksa dua petinggi PLN, guna mendalami dugaan korupsi pengadaan flame turbine pada pekerjaan Life Time Extension (LTE) Major Overhauls Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT

2.2, di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan. “Iya benar, sejak Senin pagi sekitar Pukul 10.00 WIB, penyidik Kejagung telah memeriksa Direktur Operasional Indonesia Barat PT PLN, Muhammad Jaya Pahlawan. Beliau diperiksa Baca Kejagung... hal 13

DIPA 2014

Belanja Publik Naik 116, 3 Triliun PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2014 kepada para menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Penyerahan DIPA 2014 ini dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan, penyerahan DIPA dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2014 dimulai. Hal tersebut, lanjutnya, sebagai komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. “Dengan demikian, seluruh Satuan Kerja dapat segera mengeksekusi rencanarencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” Baca Belanja... hal 13

Baca 219... hal 13

Para Penumpang KRL 1131 Serpong-Tanah Abang yang Selamat dari Maut

Ningsih Terjepit di Kolong Gerbong, Rosmaliah Selamatkan Empat Anaknya SEMBARI mengurut kaki kirinya, Ningsih terduduk lemas di bangku salah satu kelas di SDN 11 Bintaro, dekat lokasi kecelakaan. Sesekali dia berupaya menguatkan diri untuk bangkit, meski kakinya masih terasa nyeri.

Dia tampak masih shock.

Saat kejadian, perempuan 50 tahun itu sempat terjebak di gerbong pertama KRL 1131 Serpong-Tanah Abang bersama puluhan penumpang lain. Gerbong tersebut ikut terbakar ketika api mulai membesar di tangki truk Pertamina. Tapi, dia berhasil

TABRAKAN KRL 1131 SerpongTanah Abang dengan truk tangki Pertamina di lintasan KA Bintaro Permai, Jakarta Selatan, kemarin (9/12) tidak akan pernah dilupakan Ningsih. Dia merupakan salah satu penumpang KRL yang terjebak di gerbong terdepan saat kecelakaan terjadi. Dengan tertatih-tatih, Ningsih keluar dari gerbong melalui jendela yang dipecah.

BAYU PUTRA-GUGUN GUMILAR, Jakarta LUKA BAKAR: Ningsih tak mau dibawa ke rumah sakit. Dia hanya keseleo kakinya. FOTO : BAYU PUTRA/JAWA POS

Alamat: Manado Post Center, Manado Town Square Blok B 14/15 Telp. (0431) 855558, Fax. (0431) 860398

www.radarmanado.com email: radar_manado@yahoo.com

Baca Ningsih... hal 13 Wartawan Radar Manado Dilarang Menerima Uang atau Pemberian Dalam Bentuk Apapun Dari Sumber Berita

Pro Legislator

2

Radar Manado

Rabu, 11 Desember 2013

AMS Peduli Rakyat Miskin Lakukan Bedah Rumah di Kakas AKSI SOSIAL: Dari kanan Nyonya Altje Meity Samola (2) turun langsung mendampingi warga yang sedang mengerjakan rumah salah satu warga di Kakas, dalam acara aksi sosial bedah rumah.

(ABUT/RM)

TONDANO – Altje Meity Samola alias AMS bersama Group 7 Jemaat GMAHK Sentrum, kembali menyelenggarakan aksi sosial bedah rumah, di Desa Kampung Baru Tounelet, Kecamatan Kakas, Minahasa Minggu (8/12). Aksi sosial tersebut, ternyata memberi rasa haru dan kesan positif dari masyarakat setempat, khususnya keluarga lansia ibu Janda Mariem Adrian.

Bagaimana pun juga, AMS yang notabene Caleg DPRD Provinsi Sulut dari Partai Demokrat nomor urut 3 telah menunjukan dan membuktikan komitmen kemanusiannya sebagai sosok yang dikenal rendah hati, merakyat, dan peduli. “Ini merupakan bagian dari standar etik saya sebagai manusia social-politik. Bukankah, seorang manusia tak akan bernilai, jika tak bermanfaat untuk manusia lainnya.

Sebagaimana filsafat dari Dr Sam Ratulangi Si Tou Timou Tumou Tou (manusia

baru dapat disebut sebagai manusia, jika sudah dapat memanusiakan manusia),” kata Caleg DPRD Sulut dari Dapil VI (MinahasaTomohon) kemarin, ketika bercakap-cakap dengan harian Radar Manado.Ini murni panggilan kemanusia, karena keluarga yang menjadi sasaran aksi sosial bedah rumah tersebut merupakan bagian dari warga yang layak untuk disentuh dengan bantuan materi, lanjut pemilik slogan Aman, Makmur, Sejahtera itu. Menurut istri tercinta Herman Undap tersebut, rumah dari ibu Mariem sudah masuk kategori rumah tak layak huni. “Siapa lagi yang akan pedulikan warga Kakas dan sekitarnya, kalau bukan putra-putri dari Minahasa sendiri. Saya akan selalu terdepan berjuang membelah kepentingan rakyat termarjinalkan (terpinggirkan) secara ekonomi, sosial, dan politik,” tandas srikandi berbiologis Tomohon-Minahasa itu. (but/*)

Mega Dirongrong Tiga Setan Megawati

Ganjal Idiologi PDIP Dari Dalam JAKARTA — Bung Karno di masa hidupnya pernah berkata, Indonesia hanya dapat merdeka bila sudah terlepas dari tiga setan internasional. Ketiga setan itu adalah kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Ke-

tiga setan ini yang membuat Indonesia pernah jatuh dalam kubangan penjajahan selama lebih kurang 350 tahun.

Namun hingga kini ketiga setan itu masih ada dan masih merajalela di Indonesia. Ketiga setan itu pun

Penanganan Kasus Korupsi Lemah MANADO — Makin tingginya kasus korupsi di Indonesia tak lepas karena sistem hukum di negara yang lemah terhadap penanganan kasus korupsi. “Kalau hukum bertindak adil, sudah pasti pelaku korupsi akan menurun, sebaliknya jika hukum lemah, tentu pelaku korupsi tak akan takut malah akan berpikir untuk terus melakukan aksinya,” kata Dra Christiana Vicolina Pusung Msi belum lama ini.

Aktivis perempuan yang dikenal bersih ini menekankan, sudah seharusnya, penindakan terhadap kasus korupsi dilakukan berbeda dengan pidana lain. Sebab menurutnya, kasus korupsi adalah kejahatan ekstra ordinary, alasannya karena yang Lina Pusung dirugikan bukan hanya satu orang melainkan ratusan hingga ribuan orang masyarakat.

Politisi Golkar ini mengatakan, sistem hukum di Indonesia untuk menangani kasus korupsi harus diubah. Yang dibutuhkan adalah hakim yang benar-benar berani dan tak bisa diintervensi dalam menangani setiap kasus korupsi. “Intinya satu, yaitu hakim harus berani memutuskan koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya tanpa pandang bulu,” harapnya. (rud)

memiliki kaki tangan yang bisa menyusup dan gentanyangan di lingkaran utama sekitar Megawati. Kaki tangan ketiga setan itu juga yang mengganjal penerus ideologi Bung Karno itu selama ini.

Demikian dikatakan Kordinator Barisan Pro Mega Jawa Timur, Bido Suasono, ketika berbincangan dengan redaksi Rakyat merdeka online (grup Radar Manado) Selasa,

(10/12). “Di dalam partai ada anasir kelanjutan Orde Baru dan nekolim,” katanya.

Bido juga mengatakan, dirinya dan elit PDIP di Jawa Timur akan menggalang kebulatan tekad untuk menyelamatkan Megawati dari rongrongan anasir-anasir itu.

“Kami barisan Pro Mega Jawa Timur meminta Mbak Mega sebagai penerus ajaran Bung Karno siap dicalonkan

TULUS Aldrin Kaparang SH

JAKARTA — Bu Pur, panggilan akrab Sylvia Soleha mengaku berkenalan dengan Widodo Wisnu Sayoko di kediaman Ibu Presiden SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Widodo sendiri disebut Bu Pur sebagai sepupu orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Hal itu diutarakan langsung oleh Bu Pur saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/12).

Dia menceritakan, awal perkenalannya adalah saat menjenguk Ibunda SBY yang dipanggilnya dengan sebutan Eyang (Habibah).

Saat itu Eyang tengah menderita sakit. “Di kediaman

Eyang. Karena (Eyang) sakit,” kata Bu Pur. Saat ditanya siapa Eyang yang dimaksud, Bu Pur menyatakan bahwa dia adalah Ibu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Ibunya bapak. SBY,” jawab Bu Pur. Sebelumnya, Bu Pur membantah suaminya menjabat sebagai kepala rumah tangga Cikeas. Kata dia, suaminya Purnomo D Rahardjo hanya teman seangkatan Presiden SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat di Akademi Militer tahun 1973. Saat ini, suaminya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan.

Apriano Ade Saerang ST Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado

sebagai presiden RI,” ujarnya lagi. (rmol)

Bu Pur Mengaku Kenal Widodo di Rumah Ibunda SBY

BERSATU Menuju Perubahan

Melayani Dengan

Megawati

Nama Widodo Wisnu Sayoko terungkap sebagai sepupu SBY itu akibat beredarnya salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Bu Pur. Dalam BAP tanggal 28 Mei 2013, Bu Pur mengakui bahwa Widodo masih sepupu SBY. Kepada penyidik KPK, Bu Pur juga menceritakan pertemuan pertamanya dengan Widodo pada tahun 2006.

Pertemuan itu terjadi di rumah ibunda SBY yang terletak tepat di samping kediaman pribadi sang presiden di Cikeas.

Pada persidangan pekan lalu, Widodo yang dihadirkan sebagai saksi mengaku pernah mengikuti rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga di Kementerian Keuangan. Saat itu, Widodo mengaku diajak bosnya yang bernama Arif.

Terkait kasus Hambalang, Widodo diduga mempengaruhi pihak Kemenpora, salah satunya adalah mantan Kabiro Perencanaan Sekretariat Kemenpora, Deddy Kusdinar.

Pengaruhnya itu adalah untuk menaikkan anggaran proyek hambalang dari Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. (rmol)

Hakim Suap Daging Sapi Seharusnya Juga Tangani Kasus Hambalang

Exotic SPA Melayani Pijat/Lulur danTerapi Khusus Panggilan ke Hotel Dengan Tenaga Wanita Muda Pilihan

Hubungi 0823 4788 8621

LADIES Escort Agency For Executive Only Please Call

0852 4151 3452

L E A

Romantic Massage Melayani P Pijat iijat jat & LLulur u Panggilan Khusus K h husus Wanita W a anita Karir K ari dan Mahasiswi Dengan D engan Tenaga engan Tenaga P Pria ria Muda Menarik ri ((SOPAN) S SOPAN SOPAN) N) P PasƟ asƟ TTidak asƟ i ida Kecewa Rahasia TERJAMIN

Hubungi: 0823 9480 7444

JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Pengadilan Tindak Pidana Koruptor (Tipikor) seharusnya menunjuk para anggota majelis hakim kasus dugaan suap impor daging sapi, yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), untuk mengadili kasus Hambalang dan kasus Century. “Saya berharap majelis hakim yang mengadili kasus dugaan suap sapi juga mengadili mega skandal Hambalang dan Century yang nilai kerugiannya mencapai triliunan rupiah,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf di Gedung DPR, Selasa (10/12).

Muzzammil ingin mengetahui seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa kedua kasus besar tersebut.

“Jika kasus dugaan suap sapi nilainya hanya Rp 1,3 milar dengan hukuman 16 tahun ditimpakan kepada Pak Luthfi, kami ingin tahu kirakira seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kasus Hambalang dan Century yang merugikan negara triliunan rupiah itu?” tuturnya.

Disini para pakar dan publik, terang Muzzammil, dapat menilai keberanian dan keadilan majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara. (rmol)

Rabu, 11 Desember 2013

Badai Proposal Menyerang Dekot Wakil Rakyat Bakal Sesak Nafas Jadi Target Organisasi Masyarakat dan Gereja MANADO–Gaji anggota Dewan Kota (Dekot) Manado bakal mirip tayangan iklan.

Sekali tarik langsung selesai.

Upah legsialtor itu diprediksi sulit digenggam isteri, suami atau anak-anak. Ini disebabkan, banyak proposal berseliweran di rumah rakyat.

“Belum terhitung di rumah pribadi anggota dewan.

Siang malam terima telpon, SMS, pintu rumah diketuk.

Isinya cuma satu. Pak boleh mo bantu akang? ,” tiru

salah satu personil dewan, Selasa (10/12) di dewan.

Petaka badai proposal itu menurut personil lain, justru menumpuk di bulan yang seharusnya penuh berkat (Desember,red). “Kita terima gaji tidak sampai ke tangan isteri dan anak-anak. Tukang bawa proposal so dola (sudah tunggu,red) di depan pintu,” timpal anggota dewan lain. Begitupun isi proposal papar personil Komisi C agak beragam. Ada proposal Na-

tal Bersama, Proposal Santa Claus, organisasi Gereja, organisasi masyarakat. Personil Komisi D membisikan, dia mengumpulkan hampir 20 proposal. “Saya hampir menangis kalau baca proposal lalu ingat anak dan isteri di rumah. Orang menganggap kami (dewan, red) ini punya percetakan uang sendiri,” ungkap pria tersebut.

Sementara salah satu anggota Komisi B menuturkan, total gaji Rp12 juta jika

Ini Pesan Ai Buat Sahabat Pemulung

Istimewa

HATI SANG PEMIMPIN: Wakil Walikota HAB Mangindaan memilih berbagai kasih dan sukacita bersama kelompok bocah pemulung, menyambut Natal 2013. Aksi ini bukan hal baru, karena Ai cukup intens turun menjumpai kaum pinggiran selama ini.

M A N A D O – Wa k i l Walikota Manado HAB Mangindaan meyakini, Natal 2013 menjadi momentum damai dan sukacita bagi semua lapisan masyarakat.

Di tengah kesibukan, Ai sapaan HAB Mangindaan berupaya menyapa kaum terpinggir. Ini terbukti, Selasa (10/12), Ai membaur bersama ratusan bocah pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, Manado. Jiwa pemimpin rupanya tidak

membuat Ai menjaga jarak dengan masyarakat kecil.

“Dia justru tampil apa adanya, menyapa masyarakat yang selama ini merindukan kasih dan perhatian seorang pemimpin,” ungkap warga sekitar. Ai begitu menikmati dan bercengkerama, layaknya orang tua dari anakanak pemulung. Dia pun sedikit memberi wejangan dalam bahasa anak, agar memaknai Natal dengan damai dan sukacita “Mari

torang (mari kita) songsong Natal dengan hati yang baru. Jangan babakalae deng tamang-tamang (berkelahi dengan teman-teman) terutama musti dengardengaran pa orangtua deng guru disekolah” begitu nasihat Ai. Sedikitnya, 150 bocah pemulung, mendapat bingkisan Natal dari Santa Claus. “Baru kali ini lihat langsung Santa Claus.

Selama ini cuma lewat di jalan,” komentar beberapa bocah. (kim)

dipangkas PPH dan PPN praktis tersisa Rp9 juta.

Kemudian lanjut legislator itu, dia harus menyetor ke partai 25 % atau setara Rp2 juta.

Sisanya Rp7 juta. “Itu kalau datang tiga proposal, maka selesai semuanya. Keluarga dapat nol koma kosong,” beber personil tersebut.

Pengamat Sosial Manado Tery Umboh menjelaskan, fenomena proposal bisa memicu legislator mencari alternatif pendapatan di berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan. “Kondisi ini yang menyebabkan, Desember bisa jadi bulan

kelabu bagi instansi-instansi lain seperti dinas-dinas pemerintah dan investor. Karena desakan proposal memaksa legislator mencari alternatif pendapatan,” kata dia.

Umboh mengingatkan, harusnya masyarakat lebih kreatif mencari anggaran kegiatan dan tidak harus menganggap dewan sumber fulus. “Paradigma berpikir masyarakat harus berubah.

Dewan bukan sarang duit.

Dewan itu lembaga politik manakala wakil rakyat berjuang atas dasar aspirasi rakyat yang masuk,” tegas Umboh. (kim)

Tiga Bulan Kerja, Berhak Terima THR MANADO–Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Manado menegaskan semua perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan yang sudah melewati masa kerja 3 bulan.

Penegasan ini kata Kepala Disnaker Manado Atto Bulo sesuai edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE. 03/ MEN/VII/2013 Tanggal 4 Juli 2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

“Kita harap semua perusahaan yang mempekerjakan karyawan perhatikan edaran itu. Jangan main-main.

Ingat tiga bulan masa kerja, wajib bayar,” tegas Bullo, Selasa (10/12) di Manado.

Dia menjelaskan, dalam edaran tersebut tertulis,

buruh atau pekerja yang memiliki masa kerja di atas tiga bulan berhak menerima THR. Sedangkan yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak menerima tunjangan sebesar satu bulan upah. “Yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan secara proposional,” tutur Bullo.

Dia menambahkan, perhitungan THR kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja di bawah 12 bulan yakni, Jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah, kemudian dibagi dua belas.

“THR yang dibayarkan kepada pekerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,” ungkap dia. (kim)

Komisi A Kaji Ulang Ijin Pendirian Tower MANADO–Komisi A Dewan Kota Manado bermaksud akan mengkaji kembali ijin pendirian tower.

Rencana itu menyusul hasil studi banding komisi di beberapa daerah mengenai pendirian tower yang ramah lingkungan dan nyaman.

Personil Komisi A Ronald Salendu menuturkan, banyak tower dalam kota dibangun di titik yang kurang layak dan mengancam kenyamana warga. “Komisi akan tinjau lagi soal tata letak,” ungkap Salendu, Selasa (10/12) di dewan.

Dia menuturkan, upaya kaji

ulang itu karena dewan sudah mengumpulkan banyak pengaduan warga soal posisi tower yang menakutkan. Dia mengingatkan, pembangunan tower harus selaras dengan lingkungan sekitar dan tidak berada di kawasan pemukiman. “Kami akan turun lapangan dan memeriksa kelayakan semuatower. Apakah besi yang dipakai efisien atau sebaliknya. Perlu juga diperhatikan, jangan sampai pembangunan tower merusak keindahan dan berdampak negatif terhadap lingkungan alam sekitar,” pungkas Salendu. (kim)

Rabu, 11 Desember 2013

Camat Sario Bantah Pernyataan ORI Sulut Mokalu: Itu Ada Payung Hukumnya MANADO—Pemerintah 12). Dia kemudian menjelaskan, Kecamatan Sario membantah pembuatan akta tanah ada saksi dugaan praktek pungutan liar pengukur. Sementara selama masa dalam pelayanan penyelesaian akta pengukuran tanah, melibatkah tim tanah masyarakat yang disampaisaksi. Sementara pelayanan surkan Ombudsman Republik Indonevey, pengukuran dan pemetaan sia (ORI) Sulut. Camat Sario Tresje termasuk jenis penerimaan negara Mokalu SPd menuturkan, penarikan bukan pajak yang berlaku di Istimewa sejumlah uang untuk pengurusan Badan Pertanahan Nasional TINDAK LANJUT: Wakil Walikota Manado HAB Mangindaan, Selasa (10/12) bertandang ke Kantor Samsat akta tanah sudah diatur dalam menurut PP No 13 tahun 2010 Manado. Visitasi itu untuk menindaklanjuti rencana kerjasama mendata mendaraan dalam kota sebagai upaya pemerintah menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Menurut rencana Pemerintah Kelurahan dan undang-undang. “Itu ada payung tentang akta Tanah. Lebih lanjut, Tresje Mokalu Kepala Lingkungan akan mendata semua kendaraan bermotor. hukumnya. Bukan pungutan liar,” Mokalu menjelaskan pembayaran tutur Mokalu via ponsel pribadinya, Selasa (10/ yang diberikan warga itu merupakan PPH dengan prosentase tertentu. “Dan diambil dengan nilai jual tertinggi,” tambah Mokalu.

Untuk diketahui, sebelumnya ORI Sulut membeberkan ada dugaan pungutan liar yang dibikin Camat Sario dalam MANADO—Dinas Kesehatan (DinM A N A D O - S a r a n memperhatikan kelayakan kendaraan alternatif jika pengurusan akta tanah kes) Kota Manado menjanjikan awal Angkutan Kota Dalam kendaraan. “Karena itu perlu terjadi ledakan penumpang. sebesar Rp5 juta rupiah.

Januari 2014 Sistem Informasi Kesehatan Provinsi (AKDP) yang diperiksa komponen-kom- (agp/kim) (agp/kim) (SIK) mulai dioperasikan. Kepala Dinkes kurang jelas atau buruk se- ponennya seperti roda, Kota Manado Robby Mottoh, Selasa (10/ baiknya tidak usah di- mesin, dan hal-hal teknis Semua itu sudah diuji sebelum 12) menuturkan, selama ini, pengtumpangi. Oto seperti itu seperti kotak P3K,” kata ditujukan berikan kepada pihak operasian SIK terkendala pada pihak PPK hanya akan membuat celaka Kepala UPTD Terminal puskesmas untuk dipakai,” dan kontraktor. atau tidak nyaman bagi Dishub Stevanus Petupetu, penumpang. Demikian pe- kemarin.

“Sekarang tower pemancar sudah Robby Mottoh selesai dikerjakan dan penerima signal nuturan beberapa warga di Senada diungkapkan Kepala Dinkes Kota Manado sudah diadakan di tiap puskesmas,” Terminal Malalayang. Me- Kepala Terminal Malalayang nurut mereka, oto jelek lebih Boy Tambingon. “Apalagi, ungkap Mottoh. banyak bermasalah di tengah puncak hari raya keagamaan Dinkes kata dia, akan mendesak PPK disiapkan dalam SIK. sebagai pengawas proyek pengadaan “Semua itu sudah diuji sebelum dituju- jalan. “Pemiliknya enak terima dan tutup tahun itu bertepatan jaringan internet dan kontraktor untuk kan berikan kepada pihak puskesmas duit. Tapi penumpang tidak dengan musim hujan. Kendaranyaman,” kata salah satu pe- an yang hendak berpergian mempercepat penyelesaian hal teknis SIK. untuk dipakai,” tambah Mottoh.

PARTISIPASI warga “Supaya tahun 2014 nanti SIK bisa Senada diungkapkan sejumlah pihak, numpang di terminal tersebut, jauh harus betul-betul diKota Manado menjadi dioperasikan,” imbuh Mottoh. L percepatan pengoperasian SIK perlu Selasa (10/12). periksa. Karena keselamatan Relawan Demokrasi masih Unit Pelaksana Teknis penumpang ditentukan dari ebih lanjut, Mottoh mengungkapkan diseriusi Dinkes. Pasalnya, proyek yang minim. semua Puskesmas di Kota Manado telah bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah (UPTD) Dinas Per- kelayakan kendaraan,” tegas Ini terbukti dari data siap menyambut SIK. Karena mereka telah (DAK) dengan nominal sekira Rp 1 M hubungan (Dishub) Kota Tambingon.

Komisi Pemilihan Umum dibekali dengan pembekalan sebulan. itu sudah dianggarkan sejak tahun 2012 Manado mengimbau pengePada bagian lain, pihak ter(KPU) Kota Manado lola AKDP dan sopir wajib minal berjanji menyiapkan Begitu pun, tentang aplikasi yang silam. (agp/kim) sejak sosialiasi dan pembukaan pendaftaran sejak September 2013, baru ada 20 orang yang mendaftar- Reynold Runtu kan diri.

“Mestinya, ditargetkan 25 orang untuk bulan ini,” demikian diungkap Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Manado, Reynold Runtu Selasa (10/12) kemarin.

Kendati demikian, diungkapkan Runtu, KPU Kota Manado telah berkoordinasi dengan KPU M A N A D O - D i n a s Waworuntu, Selasa (10/12). pusat untuk memperpanjang masa rekrutmen.

Komunikasi dan Informasi Menariknya, biaya pe“Apalagi semua yang mendaftar tidak otomatis (Kominfo) berjanji akan masangan WiFi itu menurut memasang WiFi di 1000 dia tidak akan ditarik dari diterima. Karena ada seleksi administrasi dan angkot Manado.

APBD Kota Manado. wawancara kompetensi untuk mengukur motivasi Ini menurut Kepala “Malahan aka nada penkerja sama calon,” tandas Runtu.

Kominfo Hanny Waworuntu dapatan dari sektor pajak,” Untuk diketahui, setelah pengukuhan, relawan untuk merealisasikan pro- tutur dia. Untuk mewujudkan pemilu ini akan mengikuti kegiatan peningkatan gram pemerintah menjadikan upaya tersebut, Kominfo kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan Manado sebagai smart city berencana bekerjasama tugas membantu KPU. atau kota pintar. dengan investor.

Dan dijadwalkan secara nasional, januari nanti “Kita upayakan Januari “Mudah-mudahan relawan pemilu sudah mulai turun lapangan untuk 2014, seribu angkot di kota membawa dampak positif membantu KPU dalam menyukseskan Pemilu 2014 Manado sudah dilengkapi bagi masyarakat kota,” nanti. (agp/kim) dengan fasilitas Wi-Fi,” kata ungkap dia. (kim) Hanny Waworuntu

Dinkes: Januari, SIK Beroperasi

Penumpang Tak Usah Naik Oto Jelek

RELAWAN DEMOKRASI

Manado Minim Peminat

Kominfo Bakal Pasang Wi-Fi di 1000 Angkot

Rabu, 11 Desember 2013

Serapan Anggaran 65 Persen, Wagub Optimis Selesai Tepat Waktu Enam SKPD Masih Masuk Zona Merah MANADO–Penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara posisi November sudah mencapai 65 persen. Angka realisasi ini dari Pagu anggaran sekira Rp2,276 triliun dengan realisasi penyerapan anggaran Rp1,475 triliun, minus 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rapat Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd, diruang kerjanya ada enam SKPD mendapat raport merah. SKPD tersebut Biro Kesra, Biro Organisasi, Sekretariat Korpri, Sekretariat DPRD, Diknas dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dari Enam SKPD tersebut

hanya Biro Organisasi yang mampu memberi klarifikasi data ke wagub yang dilaporkan langsung oleh Kepala Biro Jemmy Ringkuangan. Menurut Ringkuangan datanya sudah dimasukkan namun belum ter-input dalam rapat evaluasi kali ini.

Sementar dari Sekretariat DPRD tidak dapat menjelaskan karena tidak ada wakilnya. Dinas Pendidikan (Diknas) Sulut mendapat catatan khusus dari orang nomor dua di Sulut, agar setiap hari harus memasukan laporan realisasi penyerapan anggaran di kantor gubernur, karena dari 270 kegiatan yang ada 140 kegiatan masuk dalam zona merah. “Kalau Sekretariat Korpri kan kegiatannya baru selesai

Penetapan Ranperda Barang dan Aset Terancam Batal Eksekutif Belum Siap MANADO—Penetapan Ranperda Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulut terancam batal ditetapkan tahun ini. Pasalnya, pembahasan belum tuntas dan masih banyak hal-hal yang harus diubah. Hal ini diucapkan Meiva Salindeho Lintang, Ketua DPRD Sulut saat rapat berlangsung antar Biro Hukum, Biro Perlengkapan dan keuangan. "Saya pikir Ranperda ini belum bisa ditetapkan diakhir tahun 2013 ini. Masalahnya masih banyak yang harus dituntaskan, bahkan ada hal-hal yang ditambahkan dan diubah," kata Lintang.Bila dipaksakan, kata Lintang, Ranperda dikhatirkan tidak akan sesuai atau optimal penetapannya.

Anggota Pansus Edison Masengi setuju bila Ranperda tersebut ditunda penetapannya. “Ini penting karena persiapan data dari pihak Eksekutif belum lengkap. Bila dipaksakan malah akan menghasilkan Silpa yang lebih, dan itu tidak baik bagi rapot Pemprov Sulut," ungkap Masengi yang diiyakan Budiman anggota yang lain. Sementara ketua Pansus, Victor Mailangkay mengusulkan agar penetapan ranperda tersebut dilakukan awal tahun 2014 atau sebelum pemeriksaan BPK RI nanti. "Bagaimana kalau pembahasan ini ditetapkan sebelum pemeriksaan dari BPK berikut," ujar Mailangkay.

Sedangkan Mikson Tilaar menyampaikan harus ada konsultasi lanjut dengan Biro Hukum. "Harus ada konsultasi dengan biro hukum agar ada keseimbangan," tukas Legislator dari PDIP ini singkat. (rud)

istimewa

OPTIMIS SELESAI TEPAT WAKTU: Rapat evaluasi Tim EPPA yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Djouhari Kansil, di ruang kerjanya kemarin.

barusan. Jadi, realisasi anggarannya nanti di Desember,” ungkapnya.

Meski begitu wagub juga sangat optimis disisa waktu yang ada, realisasi resapan

anggaran akan selesai tepat waktu. “Kita harus optimis karena ada beberapa SKPD yang kegiatannya baru selesai,” pungkasnya.

Terpisah Karo Pem-

akan mengevaluasi penyerapan anggaran yang berasal dari APBD dan APBN. Ikut mendampingi Wagub Kaban BPKBMD Praseno Hadi SE Ak.(kie)

Tapiheru: Itu Kewenangan Masing-masing MANADO—Mulai Januari tahun depan, Bank Indonesia tak lagi memiliki kewenangan pengawasan terhadap bank di Indonesia.

Pengawasan akan ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Resminya satu Januari, nanti dalam waktu dekat ini akan ada penyerahan berkas dan dokumen dari BI ke OJK,” kata Kepala BI Wilayah Sulut Luckhtor E Tapiheru kemarin saat pertemuan dengan Tim Pansus penyertaan modal Bank Sulut Selasa kemarin.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Pansus Steven Kandouw ini juga mempertanyakan mengapa bunga Bank Sulut sangat tinggi.

“Apakah BI juga mengatur besaran bunga yang diberikan sebuah bank, soalnya

saya banyak menerima masukan kalau Bank Sulut sudah seperti rentenir. Bunga pinjamannya mencekik leher,” kata Kandouw.

Menanggapi pertanyaan itu, Tapiheru mengatakan, sejak Juni 1983 BI sudah meliberalisasi aturan main bunga. Jadi tak lagi mengatur baik simpanan maupun pinjaman. Semua diserahkan ke bank masing-masing.

Persoalannya adalah apakah bank itu lebih efisien dalam mengelola operasional mereka hingga bisa bersaing.

“Kalau bisa menurunkan tingkat bungannya sebenarnya bank bisa bersaing,” katanya. Hanya saja katanya, keuntungan BPD memiliki pasar yang lebih besar seperti PNS. Lanjut Tapiheru, yang ditekan adalah agar bank bisa

Hasil Sidak Pemprov Sulut

Wagub Djouhari Kansil didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Luckhtor E Tapiheru, Kepala DKP Ir Ronald Sorongan, Kadis ESDM Marly Gumalag serta Karo Perekonomian Linda Watania.

gas Elpiji setiap hari masuk di Sulut sekitar 80-100 metrik ton.

Hal itu sesuai kebutuhan masyarakat per hari mencapai 80-90 metrik ton, sedangkan kuota/pertahun kebutuhan Elpiji mencapai 33 ribu ton.

Sedangkan di terminal Malalayang, Kansil mendapat keluhan warga, karena operasional terminal menurun menjelang Natal. Menurut Kepala urusan Teknis Terminal Malalayang Ramon Tambingon, itu lebih disebabkan banyaknya taxi gelap yang beroperasi di terminal bayangan di sekitar terminal Malalayang. Karena itu Tambingon berharap kiranya Pemprov dapat berkoordinasi dengan Polda Sulut untuk menindak tegas taxi gelap yang ada. “Bahkan yang lebih memiriskan trayek jurusan Manado-Modo-

lesaian administrasi atau penyelesaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) , serta 20 Desember 2013 nanti wagub kembali akan menggelar Rapim Tim EPPAkhusus

Bunga Pinjaman Bank Sulut Mencekik Leher

Taxi Gelap Matikan Trayek Manado-Modoinding M A N A D O — Wa k i l Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd melakukan sidak disejumlah lokasi di Manado, Selasa kemarin. Lokasi yang disidak adalah Pasar Segar Paal Dua, PT Sinar Pratama Cemerlang selaku Stasiun Pengisian dan Pengangkutan buld elpiji, (SPPBE) di Kairagi, SPBU ring road, Terminal Malalayang serta Super Market Gelael Mega Mas. Dari sidak itu, Kansil menyimpulkan menjelang hari raya Natal 2013 bagi umat Kristiani, ketersediaan sembako serta bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium, Solar dan gas Elpiji cukup tersedia di pasaran. “Prinsipnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat menjelang Natal di daerah ini stoknya sangat banyak dan cukup tersedia,” katanya. Didapati, harga daging ayam ras berkisar Rp25 ribu/ ekor, sedangkan di super market Gelael berkisar 32 ribu-37 ribu/ekor, daging Babi kupas Rp65 ribu/ kg, daging Babi lapis Rp54/kg, Telur dari Rp1200 – 1500/butir, beras Superwin Rp9500/kg, Cabe Merah Rp52-54 ribu/kg, Tomat Rp12 ribu/kg, Kentang Rp.14 ribu/kg, minyak gorreng curah Rp7 ribu/kg, Bawang Merah Rp42 ribu/kg, Bawang Putih Rp16 ribu/kg.

Kansil juga menyebutkan,

bangunan Farly Kotambunan SE selaku Kepala Sekretariat Tim EPPA menambahkan, pada Jumat pekan depan kembali akan digelar rapat evaluasi percepatan penye-

inding gulung tikar karena sudah tidak ada penumpang di terminal, sehingga jalur ini menjadi sepi,” ungkap Tambingon. Kepada Tambingon, Kansil juga minta agar setiap hari mengawasi kendaraan bus yang ada termasuk Damri termasuk tetap menjaga kebersihan serta kelengkapan kendaraan seperti kotak obat P3K. “Hal ini menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi, serta Pemprov waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan Polda Sulut untuk mengatasi operasional dari taxi gelap yang ada,” tegasnya. Dalam sidak ini, Kadis DKP Ronald Sorongan juga ikut memeriksa ikan Cakalang fufu di gelael.

Hasil pemeriksaan, Calakang Fufu itu bebas pengawet formalin. Sedangkan Kadis

Perindag Olvie Ateng yang juga melakukan pemeriksaan mesin SPBU ring road mendapati meterannya cocok.

Ikut mendampingi Wagub Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Luckhtor E Tapiheru, Asisten Ekbang Sanny Parengkuan, Kadis ESDM Marly Gumalag, serta Karo Perekonomian Linda Watania. (rud/kie)

Rudi Loho

PELUANG: Tim pansus penyertaan modal saat membahas peluang suntikan dana untuk Bank Sulut.

lebih efisien termasuk dalam biayanya. Bisa jadi kata dia, tingginya bunga Bank Sulut

karena adanya target-target yang harus dicapai. “Sebab biasanya target itu juga

menjadi bagian dari pemasukan daerah,” tandasnya. (rud)

X-presi Rabu, 11 Desember 2013

2014, Ada Kursus Bahasa Inggris Gratis MANADO-Untuk meningkatkan sumber daya manusia serta menghadirkan generasi penerus yang berkualitas, pemerintah kota Manado telah merancang program baru yakni khursus bahasa Inggris gratis bagi para siswa.

“Rencananya program ini mulai pada 2014 GSV Lumentut mendatang,” kata Walikota Manado GS Vicky Lumentut, kemarin.Program ini terbuka bagi semua warga Manado yang memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah.

“Lewat program ini kita akan bekali para siswa dengan keterampilan berbahasa inggris agar bisa bersaing dengan pelajar yang ada di negara-negara maju,” terangnya.Di samping itu, ada juga program beasiswa kepada mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.“Asalkan mereka punya komitmen untuk belajar, kami (Pemerintah kota, red) pasti akan bantu carikan sponsor,” janji Lumentut.(kim)

Tolak Revisi PP 74, Minta Audiensi dengan Denny JAKARTA-Perjuangan empat organisasi guru melawan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru terus berlanjut. Penolakan aturan yang berpotensi melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) Guru kembali disuarakan di Kementerian Hukum dan HAM. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGO) Retno Listyarti mengatakan kedatangan mereka ke Kemenkumham untuk mengantarkan surat permintaan audiensi dengan Wamenkuham Denny Indrayana di Jakarta, Rabu (11/12).

"Kita menyerahkan surat permintaan audiensi, kita ingin bertemu dengan Wamen Denny Indrayana sekaligus menyampaikan fakta-fakta bahwa revisi PP 74 ini berpotensi melanggar HAM sebagaimana rekomendasi Komnas HAM," kata Retno kepada JPNN. com, Selasa (10/12).

Dalam aksinya, ratusan guru juga melakukan aksi teatrikal bertema “Pemberangusan Organisasi Guru, Matinya Demokrasi di Indonesia”, sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana Kemendikbud memaksakan revisi Peraturan

Pemerintah (PP) No.74 tahun 2013 tentang Guru.

Diketahui, penolakan puluhan organisasi guru di luar PGRI terhadap revisi PP ini terdapat pada pasal 44 ayat (3) mengenai persyaratan keanggotaan dan kepengurusan organisasi profesi Guru yang disamakan dengan persyaratan pendirian partai politik.

Nah, bila pasal itu direvisi, maka organisasi guru yang dapat memenuhi syarat tersebut hanyalah PGRI. Upaya ini dianggap upaya pemerintah menjadi PGRI sebagia satu-satunya organisasi guru yang diakui pemerintah sebagaimana yang terjadi di era orde baru.

Sementara Presidium FSGI, Guntur Ismail mengatakan pembunuhan terhadap organisasi-organisasi guru yang baru tumbuh disinyalir beralasan politis untuk kepentingan 2014. Selain itu, perubahan alam demokrasi di Indonesia tidak dihiraukan Kemdikbud, sehingga memaksakan revisi PP No. 74/2008.

"Revisi PP 74 ini berpotensi membungkam para guru kritis melalui pembatasan kebebasannya dalam berorganisasi,” tandas Guntur.(kim/jpnn)

Istimewah

Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof Dr Donald Rumokoy SH MH bersama Dekan Fakultas Ekonomi Unsrat Prof Dr Telly Sumbu SH MH aktif turun ke lokasi Pasar Murah, Selasa (10/12) di Kampus Manado.

Staf Diknas Tagih Honor Kepanitiaan Sondakh: Mana Ada Honor Untuk PNS? MANADO-Ini menarik.

Jika biasanya keluhan terhadap pelayanan instansi pemerintah datang dari masyarakat, kali ini justru datang dari dalam yakni pada staf serta pejabatnya. Seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulut, di mana sejumlah staf dan pejabat eselon IV mengeluhkan honor mereka sebagai panitia yang belum terbayarkan.

“Kami ini yang masuk dalam kepanitiaan sudah bekerja untuk menyukseskan sejumlah kegiatan. Masalahnya adalah yang menjadi hak kami, yakni honor sebagai panitia tidak dibayarkan,” ujar salah satu staf di Bagian Umum Dinas Diknas Sulut kepada wartawan, akhir pekan lalu. Menurut dia, seharusnya pimpinan yang baru yakni Kepala Dinas, sekretaris Dinas dan Kasubag Keuangan bisa memperhatikan persoalan ini sehingga tidak berpengaruh pada kinerja para staf. “Honor sebagai panitia ini sudah menjadi hak kami, yang seharusnya dibayarkan,” tandas dia. Hal senada disampaikan salah satu pejabat eselon IV. “Hingga kini bukannya belum dibayar itu honor sebagai panitia. Tapi menurut informasi yang kami dapat dari PPTK, honorhonor itu malah dihapus leh Sekretaris Dinas Diknas. Ini kan aneh, baru kali ini terjadi seperti ini,” tandas pejabat yang minta namanya tidak dikorankan tersebut. Lanjut dia, hal ini menunjukan bahwa sebenarnya pimpinan dalam hal ini Sekretaris Dinas tidak peka terhadap apa yang menjadi hak dari para staf dan pejabat di instansi itu. “Kami mengeluhkan sikap pimpinan seperti ini,” tandas dia.

Sementara Sekretaris Diknas Sulut Chris Sondakh SH menegaskan, tidak ada alokasi untuk honor panitia yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Karena ketentuan itu sudah menjadi kesepakatan dengan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Jadi tidak ada itu honor panitia untuk kalangan PNS, apalagi dari kalangan Dinas Diknas sendiri. Itu menyalahi ketentuan,” tegas Sondakh kepada wartawan, Senin (09/ 12) kemarin. Ditambahkan mantan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut ini, kalau honor untuk tim juri atau instruktur dan pelatih itu memungkinkan karena dari pihak luar. “Tapi masakan PNS Dinas Diknas mau lagi minta honor. Kan sudah ada

Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD,” tegas Sondakh.

Seperti diberitakan sebelumnya, jika biasanya keluhan terhadap pelayanan instansi pemerintah datang dari masyarakat, kali ini justru datang dari dalam yakni pada staf serta pejabatnya. Seperti yang terjadi di Dinas Diknas Provinsi Sulut, di mana sejumlah staf dan pejabat eselon IV mengeluhkan honor mereka sebagai panitia yang belum terbayarkan.

“Kami ini yang masuk dalam kepanitiaan sudah bekerja untuk menyukseskan sejumlah kegiatan. Masalahnya

adalah yang menjadi hak kami, yakni honor sebagai panitia tidak dibayarkan,” ujar salah satu staf di Bagian Umum Dinas Diknas Sulut kepada wartawan, akhir pecan lalu. Menurut dia, seharusnya pimpinan yang baru yakni Kepala Dinas, sekretaris Dinas dan Kasubag Keuangan bisa memperhatikan persoalan ini sehingga tidak berpengaruh pada kinerja para staf. “Honor sebagai panitia ini sudah menjadi hak kami, yang seharusnya dibayarkan,” tandas dia. Hal senada disampaikan salah satu pejabat eselon

IV. “Hingga kini bukannya belum dibayar itu honor sebagai panitia. Tapi menurut informasi yang kami dapat dari PPTK, honor-honor itu malah dihapus leh Sekretaris Dinas Diknas. Ini kan aneh, baru kali ini terjadi seperti ini,” tandas pejabat yang minta namanya tidak dikorankan tersebut. Lanjut dia, hal ini menunjukan bahwa sebenarnya pimpinan dalam hal ini Sekretaris Dinas tidak peka terhadap apa yang menjadi hak dari para staf dan pejabat di instansi itu. “Kami mengeluhkan sikap pimpinan seperti ini,” tandas dia.(kim)

Minahasa-Minteng-Langowan Rabu, 11 Desember 2013

AMPERA Duduki Kantor Bupati JRK: Pemkab Minahasa Support Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM TONDANO–Puluhan demonstran mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima) yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) kembali menduduki kantor Bupati Minahasa, Selasa (10/ 12) sekira pukul 11.00 Wita.

Gerakan unjuk rasa tersebut dalam rangka memperingati hari anti korupsi dunia yang jatuh Senin (9/12) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dilengkapi dengan alat peraga aksi berupa spanduk, pamlet, poster, dan selebaran kaum intelektual terdidik tersebut dengan semangat juang yang membara dan jiwa yang berapi-api terus berorasi meneriakan aspirasi-aspira masyarakat Indonesia, khususnya Minahasa.

“UU nomor 20 tahun 2001 tentang TIPIKOR bagi ko-

ruptor dan penegakan hukum bagi pelangar HAM. Korupsi merupakan persoalan kronis bangsa ini. Saat ini Indonesia menempati posisi ke 144 dari 117 negara terkorup di Dunia. Belum lagi persoalan HAM yang terus dilanggar,” kata Indra Umboh dalam orasinya.

Aksi tersebut pun diikuti dengan peragaan teatrikal yang mengambarkan potret suram yang begitu lamban dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam penuntansan kasus korupsi dan pelanggaran berat HAM di negeri tercinta Indonesia.

Pihak pemerintah langsung menyambut hangat para mahasiswa tersebut, melalui Sekretaris daerah kabupaten Minahasa, Jefrry R Korengkeng SH MSi. Birokrat handal dan telah teruji itu mengatakan,

Wajah Kota Semerawut, Kotoran Kuda Dimana-mana KAWANGKOAN–Ternyata bukan hanya di Langowan saja yang terbelit masalah kotoran kuda, melainkan beberapa daerah di Minahasa Tengah (Minteng) termasuk Kawangkoan, kini dirambah kotoran hewan yang menarik kendaraan tradisional, Bendi.

Terpantau kemarin, sejumlah ruas jalan protokol di Kawangkoan pun memperlihatkan pemandangan kotoran kuda. Kesadaran akan para pemilik Bendi tampaknya masih perlu disokong sosialisasi dari pihak terkait, agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

“Kami hanya menyayangkan saja, masih ada kejadian-kejadian seperti ini. Padahal, pentingnya kebersihan sangatlah berdampak bukan hanya para pendatang yang berkunjung didaerah ini, melainkan kesehatan masyarakat didalamnya,” ujar Ersi Lumentah salah satu warga di Kawangkoan.

Disatu sisi, sejumlah warga lainnya pun memintakan aparat pemerintah yang ada untuk dapat turun tangan menangani hal ini, demi terciptanya kebersihan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. “Kalau memang perlu diambil tindakan tegas untuk kepentingan bersama kami kira itu sahsah saja. Sebab jika dibiarkan terus, tentu akan menimbulkan pemandangan buruk untuk perwajahan Kawangkoan, apalagi kita dikenal dengan tempat persinggahan warga dari wilayah-wilayah lain di Minahasa,” ungkap Jerry, Ronald dan Stefen warga Kawangkoan lainnya. (qrk)

APBD tahun 2014 merupakan APBD pertama dari Pemerintahan Kabupaten Minahasa dibawah Kepemimpinan Drs Jantje Wowiling Sajow MSi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang (IvanSa). “Demi mewujudkan tekad bersama ‘Minahasa Berubah’ pada APBD –Perubahan tahun 2013 telah memberikan porsi lebih untuk perbaiki fasilitas umum,” katanya dengan lugas.

APBD tahun 2014 belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditekan sampai Rp 100 Milyar, begitu juga belanja modal, lanjut Jeffry. Menurutnya, Transparansi APBD tahun 2014 Minahasa sangat terlihat. “Mahasiswa sebagai agent of control silahkan awasi kinerja kami (Pemkab Minahasa_red), terutama dalam hal penggunaan

LANGOWAN–Statemen salah satu tokoh politik Minahasa Frits Tairas yang juga merupakan Ketua Dekab Minahasa, mendapatkan tanggapan dari sejumlah tokoh politik yang ada di Langowan. Sistim Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kembali ke sistim awal yakni dipilih oleh parlemen, dinilai sama saja dengan membunuh demokrasi yang selama ini diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).Alasannya, melibatkan rakyat Indonesia meski para anggota parlemen merupakan perwakilan rakyat, sudah merupakan demokrasi yang sebenarnya dan sukses menjalankan asas luber tersebut.

Tentu saja, tanggapan para kalangan politik di Langowan ini sekaligus menjadi protes terhadap adanya sistim pemilihan gubernur oleh anggota dewan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pemilukada. “Kalaupun dipilih oleh dewan, belum

tentu praktik dugaan money politik akan hilang. Bahkan sebaliknya, permainan digedung rakyat akan lebih heboh ketimbang dipilih langsung masyarakat. Kalau mau dipilih, lebih baik diberikan kepada masyarakat,” ungkap Martin Saerang salah satu tokoh politik di Langowan dengan sedikit humoris, kemarin.

Pengusaha muda asal Langowan ini menyatakan, sistim demokrasi yang dilaksanakan sekarang sudah tepat berdasarkan asas luber namun perlu adanya ketegasan para pengawal aturan tanpa memandang bulu. “Sistim dan aturan sudah bagus, tapi realitanya, ketegasan para pengawal aturan belumlah maksimal.

Saya kira jika aturan benarbenar dijalankan, indikasi adanya money politik tentu akan tertepis. Ini yang perlu diperhatikan,” beber Saerang yang sempat merasakan panasnya Pemilu 2009 lalu, ketika dirinya harus berjuang memperebutkan kursi sisa Dapil 4 di Dekab Minahasa.

anggaran. Slogan telah didenggungkan, membangun tanpa korupsi,” tandas mantan Kepala Inspektorat Sulut itu seraya menuturkan Pemkab Minahasa sangat

mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan HAM.Aksi tersebut dikawal dengan baik oleh pihak aparat Polres Minahasa. Organisasi yang ter-

himpun dalam AMPERA terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Minahasa, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang

Tondano, dan beberapa organisasi berbasis paguyuban mahasiswa. Titik aksi kantor Bupati Minahasa dan kantor Kejaksaan Negeri Tondano. (but)

Tak Lapor Dana Kampanye, Parpol Dilarang Ikut Pileg Sangsi Berat Bakal Diberlakukan

Warga Sambut TPA di Langowan 2014 Pemerintah Tolak Sistim Open Dumping LANGOWAN–Bakal dikucur Rp11 Miliar dalam pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah diwilayah Langowan, mendapatkan respon dari kalangan masyarakat yang ada. Mereka meniliai pentingnya keberadaan TPA untuk daerah sekelas Lango-

Saerang: Demokrasi Sudah Merakyat, Pengawal Aturan Perlu Ketegasan Sistim dan aturan sudah bagus, tapi realitanya, ketegasan para pengawal aturan belumlah maksimal.”

Martin Saerang

Abut/RM

DEMONSTRASI: Mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima) peringati hari Anti Korupsi dan HAM di Kantor Bupati Minahasa.

“Intinya, perlu ada ketegasan para pengawal aturan pemilukada dan pihak-pihak terkait yang menjalankan proses pemilukada mulai dari pusat hingga ke TPS-TPS bahkan para pelaku politik itu sendiri,” tambahnya. (qrk)

wan yang memiliki sampah masyarakat yang cukup besar.

Apalagi keberadaan Kota Langowan dalam menyambut pemekaran daerah dinilai perlu adanya TPA dengan sistim yang digunakan pemerintah. Selain itu, pihak pemerintah sendiri tidak lagi memperkenankan TPA yang menggunakan sistim open dumping, seperti halnya TPA diwilayah Manembo Langowan Selatan. “Disini apresiasi tentu perlu diberikan kepada pihak Pemkab Minahasa dalam upayanya mengadakan TPA jenis Sanitary Landfill di Langowan. Dan tentu saja, masyarakat Langowan pun diharapkan dapat membantu pihak pemerintah dalam proses yang sementara dilakukan, sebab ini akan bermanfaat besar bagi masyarakat Langowan sendiri,” ujar Didi

Sorongan STh salah satu tokoh masyarakat di Langowan kemarin.

Sementara, TPA jenis open dumping yakni tanpa pemilahan sampah sudah takkan dilegalkan oleh pemerintah karena imbasnya dapat mencemarkan lingkungan. “Namun bukan berarti yang di Manembo sengaja ditutup. Namun upaya pengadaan lahan memang sementara dilakukan. Kebetulan saja ada pekerjaan pelebaran jalan kemudian tertutupi material,” ungkap Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Minahas Vicky Tanor SPi MSi. Sedangkan upaya pembuangan sampah saat ini ditambahkan Tanor, masih memaksimalkan sejumlah TPA yang ada di Minahasa, selanjutnya masih akan menggunakan TPA yang lama untuk sementara waktu. (qrk)

TONDANO–Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa, ternyata belum membuka pendaftaran pelaporan dana kampanye dari Partai Politik (Parpol) peserta Pemiliah Umum (Pemilu) dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014. Meskipun, beberapa KPUD yang ada di Sulawesi Utara (Sulut) telah mendahului membuka pendaftaran pelaporan dana kampanye.

“Kami (KPUD Minahasa_red) baru akan mulai membuka pendaftaran pelaporan dana kampanye nanti Minggu (22/12) pekan depan.

Kurang lebih seminggu dibuka, karena deadline Jumat (27/12) untuk tahap pertama. Jadi saat ini belum ada Parpol yang melaporkan dana kampanye,” kata Ketua Pokja Dana Kampanye KPUD Minahasa, Deki Paseki, kemarin.

Setiap Parpol peserta Pemilu wajib melaporkan dana kampanye kepada pihak penyelenggara pemilu (KPU_red), lanjut Deki.

Menurutnya, semangat dari anjuran tersebut telah sesuai dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 16 tahun 2013

Deki Paseki

tentang pelaporan dana kampanye. “Bila ada Parpol yang enggan untuk melaporkan dana kampanye, pihaknya akan memberikan sangsi ringan. Ganjarannya berupa sangsi administrasi dengan tidak mencantumkan nama Parpol terkait dalam papan nama dan website KPUD Minahasa,” jelasnya.

Dia menegaskan, seandainya hal serupa masih terjadi pada tahap kedua sekira Maret tahun 2014.

Pihaknya, akan memberikan sangsi berat sesuai ketentuan yang berlaku. “Berani ada Parpol kumabal pada tahap kedua, ganjarannya tidak akan diikut sertakan sebagai peserta Pemilu dalam Pileg tahun 2014 nanti,” tandas Paseki. (but)

Radar Manado

ASPIRASI

Pengadaan Damkar Jangan Disunat KERINDUAN warga masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan untuk dapat memiliki mobil pemadam kebakaran (damkar), sangatlah besar. Dengan begitu, warga berharap agar usulan pengadaan atau pembelian mobil damkar yang dimasukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 jangan disunat atau dipangkas. “Kebutuhan akan mobil damkar di Kabupaten Minsel ini sudah sangat mendesak. Maka dari itu semua pihak yang terkait didalamnya mulai dari dewan sampai dengan TAPD jangan memangkas usulan pengadaan mobil damkar. Karna memang itu sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkap Johanis Frans, tokoh masyarakat Minsel.

Dikatakannya, kejadian kebakaran beberapa rumah warga bahkan rumah dinas bupati yang tidak bisa dipadamkan, menjadi contoh kenapa kehadiran mobil damkar sangat diperlukan. “Kan kejadian beberapa waktu lalu itu jadi contoh . Jangan lagi sudah begini, lantas nantinya anggaran untuk pengadaan damkar tidak diberikan,” katanya.

Salah satu personil Komisi I Dekab Minsel Frangky Donald Toloh mengatakan, anggaran yang diusulkan SatPol-PP untuk pengadaan mobil damkar akan dikawal. Sehingga, pengadaannya bisa direalisasi tahun depan. “Kami akan kawal, karena memang kami akui itu sangat penting dan menjadi salah satu prioritas,” ucapnya. (hyr)

Togel Makin Merajalela dan Sulit Dibendung Tokoh Agama Minsel Siap Menyurat ke Kapolri PARA tokoh agama yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, dalam waktu dekat ini siap melayangkan menyurat permohonan perhatian ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait makin menggilanya peredaran judi togel. Hal itu dilakukan karena peredaran judi haram itu semakin merajalela dan sulit dibendung. “Memang kami akang menyurati ke Kapolri untuk memberikan perhatian khusus di wilayah Minsel dalam hal pemberantasan judi togel. Karena sampai saat ini peredaran judi togel itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan juga sulit untuk dihentikan,” ungkap Pdt Jessy Kolonio MTh, selaku Ketua Wilayah Amurang Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) bersama para tokoh agama lainnya.

Dikatakannya, surat yang akan dilayangkan berisi permohonan adanya perhatian Kapolri soal pemberantasan judi togel di Kabupaten Minsel.

Surat tersebut juga akan ditandatangani para tokoh agama lainnya. “Isinya memang agar Pak Kapolri dapat memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan togel di Minsel,” kata mereka.

Menanggapi masalah itu, tokoh masyarakat setempat sangat mendukung upaya tersebut. Sebab, peredaraan judi togel sudah menjadi penyakit masyarakat yang tak pernah putus. “Kami juga sangat mendukung langkah itu. Kalau perlu menyurat juga kepada seluruh pihak yang terkait didalamnya,” tandas Johanis Frans, tokoh masyarakat Minsel. (hyr)

Minsel & Mitra

11

Rabu, 11 Desember 2013

Delapan PK Beringin Mitra Bulat Gelar Musdalub Tonny Lasut Figur Ketua Alternatif Pengganti T2

Proyek Irigasi Gagalkan Panen Padi Warga Karowa

TANPA PERENCANAAN: Kondisi persawahan di Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru yang tandus akibat tidak dialiri air

AMURANG -- Pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan irigasi di Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru, yang bersumber dari dana APBD 2013 melalui Dinas Pekerjaan Umum, ternyata ikut menggagalkan panen padi warga setempat.

Hal itu disebabkan proses pekerjaan yang masih terkatung - katung membuat suplai air ke area persawahan warga jadi terhambat.

Informasi yang diperoleh, pekerjaan proyek tersebut diperkirakan sudah berjalan 50 persen. Pembangunan beton dikabarkan telah selesai, hanya saja pemasangan bronjong belum tuntas. “Sesuai laporan pemborong proyek menunggu alat besar tapi

sampai sekarang belum juga ada. Sehingga berdampak pada pertanian sawah sehingga mengakibatkan gagal panen,” ungkap Hans Runtu, tokoh masyarakat setempat.

Terkatung - katungnya pekerjaan proyek tersebut berdampak juga pada kebutuhan sehari - hari warga setempat. Pasalnya, air yang menjadi sumber kehidupan warga, sekarang sulit didapati. “Semuanya terhambat.

Sampai air juga difungsikan untuk kebutuhan sehari - hari jadi tidak lancar. Bahkan akan menimbulkan penyakit karena sering tergenang air yang ada,” ungkap Runtu, lagi.

Ia menambahkan, warga setempat pernah mencari jalan keluar dengan bergotong

- royong membantu memperlancar proses pekerjaan agar suplai air bisa lancar. Namun memang diakuinya, terkendala belum dibangunnya bronjong tersebut. “Pernah diantisipasi dengan gotong royong atau kerja bakti tetapi tidak bisa terlaksana karena belum dipasangnya bronjong,” tambahnya sambil berharap agar masalah ini jadi perhatian serius pihak kontraktor dan pemerintah.

Sangat disayangkan, Kepala Dinas PU Ir Jootje Tuerah belum berhasil dikonfirmasi lantaran masih berada di luar negeri. “Maaf pak kadis belum ada, masih di luar negeri,” ucap salah staf dinas yang namanya enggan dikorankan. (hyr)

RATAHAN -- Posisi Telly Tjanggulung (T2) sebagai Ketua Beringin Mitra, diujung tanduk. Aspirasi dari kalangan akar rumput untuk segera menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), semakin tak bisa dibendung lagi.

Informasi yang berkembang sekarang ada 8 Pemimpin Kecamatan (PK) yang sudah bulat meminta T2 diganti karena tak lagi serius urus partai.

Apalagi dengan kondisi sekarang, jelang Pemilu 2014 partai-partai lain sudah bikin persiapan menggaet simpati masyarakat, justru Golkar masih adem ayem.

Keresahan para kader ini memang cukup beralasan. Keinginan untuk mempertahankan kursi di Dekab Mitra bisa tak tercapai kalau pemimpin tak peduli. “Kami sepakat untuk segera menggelar Musdalub Beringin Mitra.

Karena, konsolidasi partai tidak jalan setelah kekalahan dalam Pilbup Mitra waktu lalu.

Apalagi, sejak kalah dalam pertarungan itu, partai tidak pernah lagi melakukan konsolidasi sehingga posisi sekarang partai sangat terancam,” ujar Jufry Poa, Ketua PK Partai Golkar Mitra, kemarin.

Dikatakannya, paling tidak memang sebelum menggelar musdalub partai, harus dilakukan pertemuan bersama pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Kabupaten Mitra.

“Sebenarnya tidak ada alasan untuk partai tak melakukan konsolidasi, karena dibawah struktur ketua ada wakil-wakil ketua. Mestinya, in harus berjalan sehingga bisa menggelar pertemuan partai. Tapi, kalau melihat kondisi ini memang sudah saatnya digelar musdalub,” tegasnya.

Lanjut dikatakannya, memang yang pantas untuk menjabat ketua PG Mitra sekarang adalah Sekretaris partai Tonny Lasut yang juga menjabat posisi ketua Dewan Kabupaten (Dekab) Mitra. “Bisa jadi nanti kalau Musdalub, akan terjadi pemilihan secara aklamasi.

Yang pasti, musdalub harus digelar secepatnya sehingga partai akan selamat dari ancaman keterpurukan,” pungkasnya. (scr)

Pemprov Diminta Perbaiki Jalan Gunung Potong Kendaraan Sulit Lewati Karena Kondisi Sudah Rusak Parah RATAHAN -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diminta untuk segera memperbaiki ruas jalan di gunung potong, karena telah rusak parah. Betapa tidak, kondisi jalan tersebut sering kali membuat para pengguna jalan menjadi tak nyaman melewatinya karena jalan itu telah rusak dengan lubang diamater 100 cm. Bahkan, hampir setiap 100 meter ditemui jalan rusak.

“Sebab itu, kami minta Pemprov Sulut dapat memperhatikan kondisi tersebut.

Karena, sangat tidak nya-

man bagi pengguna jalan yang melewati jalur tersebut,” ujar Jufry, salah satu pengendara asal Belang, kemarin.

Dikatakannya, memang kondisi jalan rusak telah dialaminya sejak lama.

Makanya, sudah waktunya jalan itu diperbaiki pemerintah terkait.

“Pastinya kalau jalan bagus, maka pendapatan bidang perekonomian bisa meningkat. Karena, ketika membawa hasil pertanian, perikanan keluar daerah akan semakin lancar lagi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mitra, James Munaiscehe ketika dikonfimasi mengenai kerusakan jalan tersebut, mengatakan bahwa pihaknya akan mengkoordinasikannya dengan Pemprov Sulut. Sebab, jalan itu memang menjadi tanggung jawab Pemprov Sulut karena itu merupakan jalan provinsi. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diperbaiki. Pastinya, kami akan koordinasikan dan konsultasikan masalah ini dengan Pemprov Sulut,” tandasnya. (scr)

PERLU DIPERBAIKI: Jalan gunung potong sudah waktunya diperbaiki, karena jalan tersebut sudah rusak parah. (SETLY/RM)

Dari Safari Natal Pemkab Mitra di Gereja KGPM Molompar

Bupati Ingatkan Soal Keamanan dan Ketertiban

SAMBUT NATAL: Bupati Mitra James Sumendap ketika memasang lilin natal, di KGPM Credo Molompar.

RATAHAN -- Dalam rangka memasuki dan merayakan Natal Yesus Kristus, yang jatuh pada 25 Desem-

ber mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra mengadakan acara safari natal yang digelar

di setiap kecamatan. Kali ini, Pemkab merayakan safari natal di jemaat KGPM Credo Molompar, Keca-

matan Tombatu Timur. Bupati Mitra James Sumendap mengatakan, dalam suasana natal Yesus Kristus ini, suasana pra natal akan muncul ketika denominasi gereja dan masyarakat berkumpul dalam satu tempat ibadah, maka makna natal yang dilakoni pemkab Mitra dalam safari Natal akan lebih terasa.

“Dalam situasi yang ada di Kabupaten Mitra saat ini, berada dalam suasana duka karena terjadi bencana yg sungguh luar biasa menimpa saudara-saudara di Lowu raya, Tosuraya dan Rasi.

“Pastinya ini menjadi suatu pukulan berat bagi pemerintah, karena banyak warga yang tertimpa musibah banjir bandang. Makanya, saya mau ingatkan kita tetap waspada terhadap banjir bandang susulan. Disamping itu pula, memasuki Natal kali ini saya mintakan menjaga keamanan

dan ketertiban serta kedamaian di Kabupaten Mitra,” ujarnya.

Dia pula berharap, gereja dapat berperan aktif untuk selalu mengingatkan jemaat dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Semoga Natal membawa damai bagi kita skalian.

Dan, mari kita bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Mitra menjadi lebih baik,” tuturnya.

Diketahui, turut hadir dalam ibadah tersebut diantaranya Wabub Ronald Kandoli,Anggota DPRD Corry Kawulusan,sekda serta sejumlah pejabat Mitra.

Kesempatan itu, dilakukan pelantikan Panitia selebrasi Paskah Kab Mitra tahun 2013 yg diketuai oleh wabub Ronald Kandoli dengan susunan panitia berasal dari jajaran pemkab Mitra serta denominasi gereja. (scr)

Sambungan

Radar Manado

2014, Dilarang Gelar Pilkades

RUMBIA - Bukan hanya Pilkada saja yang dilarang pemerintah selama masa Pemilu 2014 mendatang. Larangan itu juga berlaku terhadap pemilihan kepala desa (Pilkades).

Dampaknya, semua desa yang pimpinannya berakhir jabatannya tahun depan, tak bisa menggelar pemilihan dan tak boleh juga memperpanjang masa jabatan Kades yang ada. Nantinya, sesuai edaran Mendagri Nomor 140/7635/PMD, desa yang Kadesnya pensiun, akan diganti Pls Kades yang berasal dari PNS. Itu juga yang akan dilakukan Pemkab Bombana, Sulawesi Tenggara tahun 2014 mendatang. Dari data yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP) Bombana, setidaknya ada 105 Kades yang jabatannya akan berakhir Februari 2014 nanti.

Itu berarti, mereka akan pensiun secara massal.

“Di Bombana ada 116 Desa, 105 desa akan habis jabatan Kadesnya awal Februari nanti. Sedangkan 9 Desa masa jabatannya masih berlanjut sampai 2016 nanti, dan 2 desa lainnya yakni Desa Batulamburi, kecamatan Masalako serta Desa Lampata, Kec

Kejagung...

jabatannya habis. Sesuai dengan tanggal pengangkatan, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan. Birokrat tulen yang memulai karir dari lurah, camat, Kabag hingga Kepala Dinas ini menambahkan, 105 kepala desa yang habis masa jabatannya di tahun 2014 nanti, tidak diperbolehkan melaksanakan Pilkades.

Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal PMD, atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 140/7635/PMD tanggal 8 November 2013.

Isinya, selama masa pemilihan umum 2014, pemilihan kepala desa ditiadakan.

Pemilihan baru akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Konsekwensi dari penundaan Pilkades tersebut, Bupati/Walikota mengangkat penjabat kepala desa pada desa-desa dimana kepala desa telah habis masa jabatannya. Sumber penjabat berasal dari PNS atau tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sesuai Perda nomor dua tahun 2007, ketentuan yang berlaku, penjabat kades yang akan ditunjuk Bupati diusulkan oleh BPD setelah melalui musyawarah desa.

Jadi tidak ditunjuk begitu saja,” ungkap Djalaluddin. (jpnn)

Sambungan Hal 1

diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi flame turbine GT.21 dan GT.22,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Senin malam.

Selain Harry, pada pemeriksaan kali ini, penyidik menurut Untung, juga telah melakukan pemeriksaan yang sama terhadap Direktur Operasi Jawa Bali PT PLN, Ngurah Adnyana.

Namun begitu Untung tidak dapat membeber halhal apa saja yang dipertanyakan penyidik kepada keduanya. Ia hanya menyatakan bahwa keduanya diperiksa terkait kedudukan mereka dalam jabatan direktur yang ikut dan mengetahui terjadinya perubahan pengadaan flame turbine, dari penunjukan langsung ke pemilihan langsung. “Demikian juga diperiksa terkait persetu-

219...

Rumbia Tengah, baru selesai melaksanakan pemilihan kepala Desa November lalu,” kata Djalaluddin, Kepala BPMPD Bombana, kemarin.

Djalaluddin menambahkan, pasca berakhirnya masa jabatan 105 kepala Desa, Februari 2014 nanti, dia menjamin tidak akan terjadi kekosongan jabatan.

Sebab, pasca Bupati memberhentikan jabatan 105 kepala desa, Bupati akan mengangkat penjabat (Pj) kepala desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang pengangkatan pejabat kepala desa.

Dia mengatakan sesuai dengan Perda tersebut, penjabat (Pj) yang diangkat menggantikan kepala desa yang habis masa jabatannya akan melaksanakan tugasnya paling lama satu tahun atau sampai terpilihnya kepala desa secara definitif. “Pada masa satu tahun tersebut, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan desa dan enam bulan kedua mampu menyusun hingga menyelenggarakan pemilihan kepala desa,” harap Djalaluddin.

Tidak ada mekanisme perpanjangan jabatan bagi kepala desa yang masa

juan penetapan pemenang lelang dan perubahan kebijakan penggunaan spare part dari original equipment manufacture (OEM) menjadi non OEM (dari suku cadang yang asli menjadi suku cadang yang tidak asli),” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 25 miliar ini, penyidik Kejagung diketahui sebelumnya telah menetapkan lima tersangka. Masingmasing General Manager PLN Persero Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, CLM (Chris Leo Manggala), Manager Sektor Labuan Angin, SDS (Surya Dharma Siregar), Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia (Mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi) berinisial SD (Supra Dekamto), RC (Rodi Cahyawan) dan MA (Muhammad Ali).

Selain menetapkan lima

tersangka, Kejagung juga diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, tersangka dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga terkait.

Selain itu, Kejagung juga telah menurunkan tim dibantu sejumlah tenaga ahli untuk melakukan assesment (penilaian) dan pengecekan lapangan.

Menurut Untung, langkah-langkah dilakukan semuanya bertujuan guna memerkuat penyidikan setelah sebelumnya terhadap para tersangka disangkakan melakukan pekerjaan pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2, tidak sesuai kontrak.

Mesin yang seharusnya berkapasitas 132 MW ternyata hanya 123 MW. Selain itu pada pekerjaan tersebut juga diduga telah terjadi kemahalan harga barang yang didatangkan. (jpnn)

secara administratif penetapan jumlah desa memang menjadi kewenangan pemerintah. Hanya saja ketika dikaitkan dengan kepentingan pemilu, otoritas sepenuhnya berada di tangan KPU. Pernyataan Gamawan yang tidak ingin berpolemik dengan KPU, sedikit berbeda dengan apa yang sebelumnya dikemukakan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum (Dirjen PUM),

Saut Situmorang.

“Yang berwenangan untuk penetapan kode wilayah itu Kemendagri, bukan KPU. Penyelenggara pemilu sebagai user (pengguna), tentu harus menggunakan apa yang dikeluarkan Kemendagri berdasar Permendagri. Itu amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah,” ujarnya. (jpnn)

Sambungan Hal 1

ingin berpolemik lebih jauh. Ia hanya menyatakan Kemendagri sebelumnya telah mengirimkan data ke KPU. Tapi terkait otoritas pembagian wilayah untuk kepentingan Pemilu, sepenuhnya berada di KPU. “Kan sudah kita kirim (datanya). Kalau KPU pakai yang lain, itu hak KPU,” ujar Mendagri di Jakarta, kemarin.

Gamawan mengungkapkan hal tersebut karena

Belanja...

Sambungan Hal 1

Chatib Basri dalam sambutannya di hadapan Presiden, Wapres Boediono, serta para gubernur di ruang Garuda, Istana Bogor.

Chatib memaparkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Disebutkan, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.667,1 triliun atau naik Rp 165,1 triliun dan tumbuh 11persen dari APBN-P 2013. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.665,8 triliun dan penerimaan hibah Rp 1,4 triliun.

Sedangkan untuk belanja negara ditetapkan sebesar Rp 1.842,5 triliun atau naik Rp 116,3 triliun dan tumbuh 6,7persen dibandingkan APBN-P 2013. Belanja tersebut terbagi atas belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp

1.249,9 triliun atau naik Rp 53,1 triliun, anggaran transfer daerah sebesar Rp 592,6 triliun atau naik sebesar Rp 63,2 triliun. “Untuk mencegah penganggaran yang tidak sesuai ketentuan telah dilibatkan aparat Pengawasan Intern masing-masing Kementerian/ Lembaga, sebagai quality assurance untuk melakukan review terhadap RKA-K/L dan memastikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran,” lanjut Chatib. Pada kesempatan ini Kepala Negara memberikan secara simbolis DIPA kepada seluruh gubernur termasuk Gubernur Kalimantan Utara yang merupakan Provinsi termuda serta tujuh Kementerian/ Lembaga terbaik.

Tujuh Kementerian/

Lembaga tersebut ditunjuk berdasarkan lima kriteria utama yaitu memperoleh nilai hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diberikan KPK diatas enam, selama dua tahun berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), lalu selama dua tahun penyerapannya di atas 85persen, dua tahun mendapatkan award dan pagu anggaran di atas Rp 1 triliun.

Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehutanan. (jpnn)

13

Rabu, 11 Desember 2013

722...

Sambungan Hal 1

(hari ini). Berapapun masyarakat yang akan datang memilih, pelaksanaan tidak akan ditunda lagi,” kata sumber kepada Radar Manado, semalam.

Tak mau berlama-lama, setelah rapat koordinasi digelar pagi harinya, rombongan langsung tancap gas menuju lokasi. Sedikitnya 20 personil Kepolisian mengawal rombongan yang terdiri dari komisioner KPU Sulut, KPU Talaud dan sejumlah komisioner KPU kabupaten/kota di Sulut.

Menariknya, KPPS, PPS di dua desa tersebut mengundurkan diri. Terpaksa, lima komisioner KPU Sulut meng-take over posisi mereka dibantu oleh komisioner KPU kabupaten/kota. Sebelumnya Yessi Momongan Cs telah mengambil alih tugas komisioner KPU Talaud, setelah 3 anggotanya dipecat DKPP. “Mau tidak mau komisioner KPU Sulut ambil alih tugas KPPS dan PPS dua desa tersebut,” pungkas sumber yang menolak namanya di korankan ini.

Sementara itu, isu yang berkembang kemarin, 722

Ganggali..

karena ini menyalahi aturan jika tidak dilakukan pemilihan disalahsatu daerah,” ungkap Ketua KPU, Yessi Momongan kepada Radar Manado. Agenda ini dikawal oleh ratusan aparat keamanan yang sudah siap siaga selama tiga hari di kampung tersebut. “Jadi apapun hasilnya nanti, KPU tetap berusaha agar pencoblosan di kedua desa tersebut itu dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd secara terpisah menghimbau agar warga Desa Riung Kecamatan Tampa’namma Kabupaten Kepulauan Talaud, menggunakan haknya sebagai warga Negara RI, untuk melakukan pencoblosan Rabu (Hari ini,red). “Saya harapkan saudara-saudara saya yang ada di desa Riung untuk mendukung pelaksanaan Pilkada. Untuk itu, datanglah di TPS pada hari Rabu, untuk melakukan pencoblosan,”imbau Wagub Kansil pada sejumlah wartawan,kemarin.

Wagub Kansil juga berharap para tokoh agama,

tokoh masyarakat di kedua desa tersebut, turut menentramkan warganya agar tidak menjurus pada halhal yang tidak diinginkan bersama.”Jangan emosional dan selesaikanlaah masalah secara mufakat. Jangan korbankan kepentingan yang lebih besar hanya untuk kepentingan sesaat. Ingat, kita masih dalam koridor NKRI,”ingatnya.

Dalam kesempatan itu juga Wagub Kansil tak lupa mengucapkan terimakasihnya pada aparat TNI/Polri yang begitu proaktif dalam menyelesaikan masalah ini. “Sesuai informasi terakhir, aparat TNI/Polri sudah melakukan negosiasi dengan warga Riung.

Disana ada Dua TPS untuk masyarakat melakukan pencoblosan,”ujar Wagub Kansil.

Diketahui, pada Senin (09/12) lalu, pada haripencoblosan, warga desa Riung mengibarkan bendera Philipina sebagai bentuk sikap protes mereka menyusul salah satu kandidat peserta Pilkada yang juga warga setempat digugurkan KPUD. (tim/kie)

gan ini sifatnya masih sementara karena dua TPS di Desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampanamma baru akan melakukan pencoblosan esok (hari ini,red).

Dari data yang dihimpun

wartawan koran ini kemarin di berbagai sumber, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 67.132 pemilih. Sedangkan warga yang tidak memilih 17.528 dan suara rusak 268 kerta suara. (tim/kie)

KRL 1131 karena hendak pergi ke kawasan Sudirman.

Dia berada di gerbong pertama yang dikhususkan untuk penumpang perempuan. “Ada 50-60 orang di gerbong saya itu. Semua perempuan,” ujarnya.

Menurut Juli, beberapa menit sebelum tabrakan terjadi, pukul 11.05, mendadak masinis memelankan laju kereta. Lalu, disusul AC serta lampu di gerbong wanita tiba-tiba mati.

Karena posisi berdirinya cukup dekat dengan gerbong masinis, Juli sempat bertanya kepada masinis.

“Pak, kok jalannya pelan?

Terus, AC sama lampunya kenapa mati?” kata Juli menirukan ucapannya kepada masinis. Tetapi, setelah dia menanyakan itu, AC dan lampu di gerbong kembali menyala.

Sepuluh menit setelah lampu mati dan hidup lagi, KRL mengerem mendadak disertai suara dentuman benda keras bertumbukan. Rupanya, moncong kereta komuter itu menabrak tangki Pertamina yang melintang di pintu lintasan KA Bintaro.

Dalam sekejap, kepanikan terjadi. Para penumpang pun menjerit-jerit histeris. Beberapa meneriakkan takbir, “Allahu Akbar”.

Saat itu, lanjut Juli, asap hitam memenuhi dalam gerbong. Dia tidak bisa bergerak sama sekali karena tertimpa badan penumpang lain yang jatuh bertumpukan. Bahkan, dia sempat mendengar ledakan dari arah depan. Mungkin di bagian lokomotif. “Saya enggak bisa berbuat apaapa. Di situ, saya pasrah saja sama Allah sambil terus berdoa,” ucap Juli dengan mata sembap.

Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Juli mendengar bisikan yang menyuruh dirinya untuk keluar lewat jendela yang kacanya sudah

pecah. Tanpa berpikir panjang, dengan sekuat tenaga Juli menyibak tubuh para penumpang di atasnya dan merangkak menuju jendela tersebut. “Saya langsung keluar lewat lubang (jendela) itu. Alhamdulillah, para penumpang lain mengikuti saya,” ungkapnya.

Setelah berada di luar dengan luka bakar di tangan dan kaki, Juli kembali mendengar ledakan. Tapi, suara itu tidak sekeras ledakan pertama. Dia langsung berteriak meminta tolong kepada warga.

“Warga berdatangan dan menolong kami. Kami lalu dibawa ke sini (RS dr Suyoto, Red) untuk diobati.

Lukanya tidak terlalu parah sih. Saya langsung dibolehkan pulang,” jelasnya.

Cerita Rosmaliah, 32, tidak jauh berbeda. Hanya, dia saat itu membawa serta empat anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan, yang paling kecil berada dalam gendongan saat kecelakaan terjadi. Rosmaliah naik KRL 1131 untuk mengantar anaknya sekolah di SDN Jatibaru 02 Tanah Abang dan menghadiri sosialisasi Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Saat tabrakan terjadi, tubuh Rosmaliah beserta anaknya terguncang dan jatuh ke lantai. Begitu pula tiga anaknya yang lain.

Anak-anak Rosmaliah pun menjerit-jerit ketakutan.

Namun, begitu tahu ada jendela yang pecah dan bisa dipakai keluar, Rosmaliah langsung membawa anaknya yang di gendongan untuk diserahkan kepada warga di luar gerbong. Dia lalu ganti menyelamatkan tiga anaknya yang lain.

“Alhamdulillah, saya hanya luka gores. Seluruh anak saya selamat dan tidak terluka sama sekali,” ucap warga Kampung Gedong, Tangerang Selatan, tersebut. (jpnn)

Sambungan Hal 1

dan Jongker Papia (Gapai) dihari pertama penghitungan berada diurutan terakhir, kemarin mampu menyikut pasangan calon dari Beringin dengan jumlah suara 17,087 atau 35 persen, dan diurutan

Ningsih..

jumlah pemilih yang terdaftar punya hak suara di kedua desa tersebut, sejatinya akan menjadi suara penentu siapa Bupati dan Wakil Bupati Talaud periode 2013-2018 mendatang. Dikabarkan sudah ada calon yang melakukan pendekatan. Maklum saja hasil penghitungan sementara selisih suara dari tiga pasangan calon tak beda jauh.

Tak pelak siapa calon yang bakalan dipilih warga Desa Riung akan melenggang mulus menuju kursi orang nomor satu di Kabupaten paling Utara.

Jumlah pemilih tersebut terbagi atas: Desa Riung 432 pemilih dan Desa Riung Utara 290 pemilih, itu tidak melakukan pemilihan Pilbup Talaud karena terjadi konflik akibat tidak terakomodirnya salahsatu figur asli Desa Riung, yang merupakan kandidat bakal calon Bupati Talaud dari partai gabungan yakni Noldy Towoliu. “Kami akan mengunjungi kedua kampung tersebut untuk melakukan pencoblosan pemilihan bupati Talaud,

terakhir calon dari Beringin Sherly Tjanggulung dan Charles Udang (ST-Unggul) yang juga mendapat dukungan dari Partai Demokrat perolehan suara 14,336 atau 29 persen. Hasil penghitun-

Sambungan Hal 1

dari gerbong maut itu setelah meloncat dari jendela yang kacanya pecah. “Ketika kecelakaan terjadi, saya bersama penumpang lain yang berdiri seperti terlempar ke belakang. Kami jatuh terjengkang,” ujar Ningsih dengan wajah pucat pasi.

Dalam situasi panik, para penumpang di gerbong perempuan itu saling berebut menyelamatkan diri dengan berusaha membuka pintu kereta. Tapi, pintu yang dioperasikan secara elektrik tersebut tidak bisa dibuka alias macet. Suasana makin tegang karena api di luar semakin besar. Para penumpang pun berteriakteriak minta tolong lantaran kepanasan.

Di tengah kepanikan tersebut, kata perempuan asal Ciputat itu, ada seorang warga dari luar gerbong yang membawa batu cukup besar dan memukulkannya ke jendela kaca hingga pecah. Ada dua jendela yang dipecah.

Begitu lubang pecahan itu dirasa cukup untuk diterobos, penumpang dari dalam langsung semburat keluar satu per satu, termasuk Ningsih yang kakinya sempat terjepit di kolong gerbong. “Ada satu perempuan yang kesulitan berdiri dan minta bantuan untuk digendong. Tapi, saya bilang tidak bisa karena kaki saya juga sakit sekali,” tutur perempuan yang sehari-hari berdagang pakaian di Tanah Abang tersebut.

“Tapi, syukurlah, perempuan gemuk itu akhirnya juga bisa keluar dengan selamat,” tambahnya.

Sejumlah petugas lantas membujuk Ningsih untuk ikut ambulans guna dirawat di rumah sakit bersama korban lainnya.

Namun, Ningsih menolak.

Dia beralasan hanya kaki kirinya keseleo dan tidak perlu pengobatan khusus.

Dia memilih menunggu

dijemput anaknya sehingga bisa langsung pulang.

Di tengah wawancara, janda empat anak itu menerima panggilan telepon dari putri bungsunya.

“Sudah, sudah, Mama tidak apa-apa, kamu tidak usah nangis. Pikirkan anakmu saja,” ujarnya. Ningsih menjelaskan bahwa putrinya itu baru saja melahirkan dan khawatir lantaran mengetahui kereta yang ditumpangi ibunya mengalami kecelakaan.

Menurut Ningsih, baru kali ini dirinya mengalami kecelakaan saat naik KRL. Selama puluhan tahun menggunakan jasa kereta listrik untuk pergi pulang ke Pasar Tanah Abang tempatnya berjualan pakaian itu, dia belum pernah mengalami musibah seperti kemarin. Meski begitu, Ningsih tidak akan kapok untuk kembali naik KA. “Transportasi yang murah ya cuma ini (KRL). Saya ini jualan punya orang.

Kalau laku diupah, kalau tidak laku, ya tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Sementara itu, isak tangis keluarga pecah begitu melihat kondisi korban tabrakan KRL versus truk tangki Pertamina bergelimpangan di RS dr Suyoto, Bintaro, Jakarta Selatan.

Memang, kebanyakan korban selamat, meski beberapa bagian tubuh mereka mengalami luka bakar.

Misalnya, Juli Farida Hani, 37, yang mengalami luka bakar di telapak tangan kanan dan pergelangan kaki kiri. Dia sudah mendapat pertolongan pertama dengan krim khusus untuk mensterilkan luka dari infeksi. Celana panjang sebelah kirinya juga terpaksa dipotong hingga selutut agar luka bakar di kakinya tidak menempel di kain celana.

Warga Griya Serpong Indah, Tangerang, itu naik

Totabuan Raya

Radar Manado

FKPD Ingin Zero Insenden

Hari Ini, Sangadi Hasil Pilsang di 18 Desa Dilantik BOLMONG -- Jika tak ada aral melintang hari ini, bupati Salihi Mokodongan akan melantik 18 sangadi (kepala desa) hasil dari pemilihan sangadi (pilsang) di 7 kecamatan. ‘’Besok pagi (hari ini), bupati langsung yang akan melantik para sangadi hasil pilihan masyarakat di 18 desa tersebut,’’ kata Kasubag Perangkat Desa (Pemdes) pada Bagian Pemdes Sekretariat Daerah (Setda) Bolmong, Ramona Nantudju S.Sos, Selasa (10/12).

18 sangadi yang akan dilantik telah mengikuti proses gladi bersih, sebagai pembekalan awal juga untuk bagi mereka. Supaya saat proses pelantikan nanti, tak ada lagi masalah. ‘’Pelantikan digelar sekalgus karena disesuaikan dengan agenda pak bupati yang padat,” kata Nantudju. (sal)

LB...

18 SANGADI YANG SIAP DILANTIK HARI INI Kecamatan

Desa

Nama Sangadi

Dumoga Barat

Toraut

Masaudin Mokoagow

Dumoga Barat

Doloduo III

Amir Walad Bonde

Dumoga Utara

Mopugad Selatan

I Ketut Subagiama

Dumoga Utara

Dondomon

Fidjri Manowal

Dumoga Tenggara

Konarom

Fadal A N Mamonto

Dumoga Tenggara

Konarom Utara

Mugiarto

Dumoga Tenggara

Dumara

Saipudan Jangkarang

Dumoga Tenggara

Osion

Alimin Paputungan

Dumoga Tenggara

Ikuna

Samsurito Mokodompit

Dumoga

Bumbungon

Ritje Vrangki Supit

Dumoga

Ponompian

Maxi Sarundayang

Poigar

Mondatong Baru

Sukardi Mokodongan

Poigar

Pomoman

Alexander E Walangitan

Bolaang

Komangaan

Sabir A Paputungan

Bolaang

Langagon

Adun Potabuga

Bolaang

Solimandungan I

Rasman T Potabuga

Bolaang

Inobonto II

Adrianus Oroh

Sangtombolang

Pangi Timur

Ristison Tempuh

Sumber: Bagian Pemdes Setda Bolmong

Sambungan Hal 16

sebab alasan sakit harus dengan bukti surat keterangan dokter bukan melalui SMS. ”LB alias Mimi, hanya menyampaikan lewat SMS kepada saya tidak akan hadir pada pemanggilan Kejari Boroko dengan alasan sakit,

Proyek...

Anggaran...

kan kembali pemanggilan pada Jumat pekan ini, dan apa bila tidak hadir pada panggilan tersebut, pihak Kejari Boroko, akan memberikan pasal bagi bersangkutan yang tidak berpartisipasi pada panggilan Kejari Boroko”.tegas Karinda.(fil)

injau langsung,” ujar Ishak, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/12).

Diakuinya, dari penuturan sejumlah warga dan hasil investigasi para pewarta, bahwa memang pekerjan RTH yang saat ini masih dalam proses pengerjaan itu bermasalah.

“Kita lihat nanti, apakah perencanaan atau pelaksanaannya yang salah.

Yang pasti stiap keluhan masyarakat akan kita tindaklanjuti. Bila nanti hasil peninjauan kami proyek tersebut bermasalah, maka DPRD akan meminta Dinas PU Provinsi Bidang bina Marga untuk turun mengecek dan mengevaluasi langsung pekerjaan tersebut,” pungkas Ketua DPC Demokrat KK ini. (gus)

Sambungan Hal 16

anggaran yang disiapkan mencapai 27,6 persen atau sebesar Rp 120,76 miliar, termasuk didalamnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 1,1 miliar khusus beasiswa.

Peningkatan aparatur desa Rp 21,9 miliar atau sebesar 12,3 persen. 17,78 persen sektor kesehatan. ”Anggaran berbasis kinerja untuk peningkatan aparatur desa sengaja dinaikkan sebab desa adalah ujung saraf bagi pemerintahan, untuk itu jika anggaran ini sudah disahkan, untuk 2014 nanti, diharapkan aparat desa terus men-

Pengawasan..

ingkatkan kinerja melalui pelayanan prima, demikian juga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang ada, sengaja dinaikkan dari Rp 50 juta menjadi Rp 250 juta untuk tahun 2014 nanti, puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” jelas DP. Pantauan Koran harian ini, dari 4 Fraksi yang ada, yakni PG, PDIP, PAN dan PPP menerima pada pandangan umum ufaksi-fraksi, semuanya menerima usulan Ranperda APBD 2014 untuk dibahas ketingkat lebih

lanjut. Sementara itu Ketua Dekab Karel Bangko SH menegaskan dalam pembahasan ditingkat komisikomisi nanti diharapkan agar para pimpinan SKPD hadir. ”Jangan ada yang diwakilkan, sebab pembahasan ini sangat penting untuk dihadiri,” tagas Bangko. Turut hadir dalam sidang paripurna kemarin, wakil bupati, Suriansyah Korompot, Sekab Bomut Reki Posumah, unsur muspida, para pimpinan SKPD, staf Ahli bupati, para camat dan sangadi se-kabupaten Bolmut. (fil)

Sambungan Hal 16

bertanggungjawab. Dengan leluasa mereka dapat merambah dan menebang pohon yang dilindungi.

Untuk mencegah potensi itu, Pemkab tingkatkan pengawasan. Tak hanya itu, operasi yang melibatkan Polisi Hutan (Polhut) dan kepolisian terus digalakan.

“Operasi khusus terus kami lakukan. Ini untuk mencegah bahaya dan maraknya perambahan hutan lindung,” kata kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bolmong, Drs Ashari Sugeha.

Nayodo...

namun alasan sakit tersebut, harus dengan surat keterangan dokter,” jelas Karinda Ditambahkan Karinda, pihak Kejari Boroko, akan melakukan pemanggilan lagi kepada LB alias Mimi, pada hari Jumat (13/12) pekan ini”.kami akan melaku-

Sambungan Hal 16

Kota Kotamoabgu (KK), mengakui telah menerima keluhan yang sama dari masyarakat Mogolaing.

“Memang ada beberapa warga Mogolaing SMS ke saya yang mengeluhkan soal pekerjaan proyek RTH tersebut. Namun, kami belum sempat melihat langsung apa yang dikeluhkan warga. Tapi, dalam waktu dekat kita kan turun men-

Selain itu maraknya penebangan pohon bakau juga kini sedang menjadi perhatian serius pihaknya.

Hutan lindung bakau di Bolmong saat ini terdapat di wilayah Sangtombolang dengan luas areal HBL sekira 287.81 hektar. ‘’Taman nasional juga kita awasi khusus. Di Bolmong luasan taman nasional m e n c a p a i 11 3 . 1 9 3 . 9 6 hektar. Dan ini bukan pekerjaan mudah untuk mengawasinya,’’ungkap Sugeha. ‘’Kami juga membentuk pos-pos pengamanan dibeberapa titik pintu

masuk dan keluar yang sering dilewati mobil pengangkut kayu,’’ sebutnya.

Sementara itu Bupati Hi Salihi Mokodongan menaruh perhatian serius terhadap kelestarian hutan lindung di Bolmong.

Karena itu, katanya, hutan lindung di Bolmong diharamkan untuk pelaku illegal logging.

“Apalagi hutan yang masuk kawasan hutan lindung dan taman nasional.

Tidak ada kata sepakat, selain haram bagi pelaku illegal logging,” tegas bupati Salihi. (sal)

Sambungan Hal 16

over- dua PPS di Talaud yang belum melaksanakan pemungutan suara.

Rencananya, Desa Riung, dan Riung Utara baru akan menggelar pemungutan suara hari ini. “Benar, pak ketua (Nayodo) bersama sejumlah rombongan lainnya menuju desa Riung.

Sementara kami, berada di

15

Rabu, 11 Desember 2013

sekretariat KPU bersama rekan-rekan lainnya,” kata Agung Adati via telepon celulernya. Seperti diketahui, KPUD KK dua dari KPUD di Sulut ‘diperbantukan’ menangani Pilkada Talaud setelah tiga komisionernya dipecat oleh DKPP. Pilkada Talaud termasuk alot, dan beberapa kali ditunda karena

sengketa pencalonan.

Pelaksanaan Pilkada di Sitaro digelar, Senin (10/12) lalu. Desa Riung dan Riung Utara menolak pemungutan suara. Bahkan, desa yang masuk kategori terpencil tersebut sempat mengibarkan bendera Filipina sebagai bentuk penolakan pelaksanaan Pilkada. (gus)

Gelar Rapat Tertutup di Mapolres Bolmong KOTAMOBAGU -- Dalam rangka pengamanan Natal 25 Desember dan Tahun Baru 2014 mendatang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Kotamobagu (KK) menggelar rapat koordinasi, Selasa (10/12) kemarin. Rapat digelar tertutup di Aula Ambang, Mapolres Bolmong.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres AKBP Hisar Sialagan, Wali Kota KK Tatong Bara, Wawali Jainuddin Damopolii, Ketua Dekot KK Rustam Siahaan, Ketua Pengadilan Kotamobagu Aris Bawono Langgeng SH MH, Kejari Kotamobagu Fien Ering

SH MH dan Dandim 1303 Bolmong.

Wali Kota Tatong Bara, usai pertemuan kepada wartawan mengatakan, rapat tersebut merupakan agenda rutin dari FKPD. Kali ini rapat membahas pengmanan natal dan tahun baru sampai Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

“Kami berusaha untuk menciptakan zero insiden (tidak ada insiden, red) dalam perayaan natal dan tahun baru sampai Pemilu nanti,” ujar Tatong.

Sementara Dandim 1303 Letkol Inf Ruslan Effendy, mengaku siap membantu Polres untuk pengamanan

natal sampai Pemilu nanti.

“Itu sudah merupakan tugas kita memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan berapa pun personil yang diperlukan untuk pengamanan akan kami siapkan,” singkat Ruslan.

Untuk pengamanan natal dan tahun baru ini, Polres akan menyiapkan 10 pos pengamanan (Pos Pam) dan pos pelayanan (Pos Yan).

Pos Pam dan Pos Yan juga disiapkan di setiap Polsek Urban. “Kami akan melihat dulu, apabila ada penguatan akan kami tambah,” ujar Kabag Ops Polres Bolmong, Kompol Nanang Nugroho. personel yang akan turun dari Polres Bolmong sebanyak 80 personel ditambah personil dari Polsek-polsek.

“Namun jumlah tersebut akan ditambah sesuai dengan

Tatong Bara

kebutuhan,” kata Nanang.

Operasi pengamanan ini akan mulai berlangsung sekitar dua minggu dari tanggal 23 Desember sampai usai tahun baru. Kegaiatan tersebut akan diawali dengan apel bersama antara Polres Bolmong dengan sejumlah pihak di antaranya, Satpol PP, Linmas dan anggota Pramuka. (gus)

Hari Ini Kantor Gubernur BMR Dicap KOTAMOBAGU – Hari ini Panitia Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P3BMR) menancapkan papan kantor Gubenur BMR di bekas gedung kantor Bupati Bolmong, di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur.

Hal ini dikabarkan, Wakil

APK...

dilakukan penancapan papan nama di kantor Dekab Bolmong berupa papan nama Kantor Deprov BMR. Termasuk, kantor-kantor SKPD persiapan PBMR dan rumah dinas gubernur PBMR di Gedung Ilongkow.

Lebih lanjut, Kabag TUP Bolmong ini mengatakan, sebelum rencana tersebut,

P3BMR telah menyurat ke Wali Kota KK Tatong Bara selaku penguasa wilayah.

“Ibu Wali Kota sangat merespon. Apalagi persiapannya, Kotamobagu adalah Ibu Kota Provinsi. Selain itu, rencananya, penancapan papan nama ini akan dilakukan secara adat,” pungkasnya. (gus)

dan caleg. “Edaran yang kami keluarkan dua kali sebenarnya sempat akan dimuat larangan pasang APK di bentor, tapi ditolak.

Makanya, sampai hari ini kami akan terus melakukan konsultasi masalah tersebut,” jelas mantan personil Panwascam KK ini.

Meski tak APK one way tak dilarang, bukan berarti caleg sebebas-bebasnya tanpa aturan. Para caleg yang memasang APK one way harus melapor ke partainya, sebagai bagian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kampanye.

“Saya rasa selama mereka (caleg,red) melaporkan dana kampanye untuk pembuatan one way tersebut tidak jadi masalah,” kata Ketua KPUD Boltim Hendra Dj Damopolii dihubungi terpisah.

Ditambahnya, jika caleg yang bersangkutan menerima dana Kampanye tersebut dari luar semuanya itu harus dilaporkan. “Jika ada caleg memasang one way dikendaraan orang lain, maka caleg bersangkutan juga harus melaporkan dana tersebut kepada parpol yang bersangkutan,” pungkasnya. (cia/fil/gus)

pertimbangkan rencana tersebut. Mereka lebih condong pemangkasan personil honorer ketimbangkan pemangkasan honor.

“Tidak adil. Karena kami kerja siang malam, melebihi kerja-kerja PNS. Yang harusnya dipangkas adalah honorer yang tidak tau bekerja. Dan itu banyak, karena jadi rahasia umum.

Tidak adil dong, kalau kami

kerja terus disama ratakan dengan honorer yang tidak produktif,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, wali kota resmi menyampaikan opsi Pemkot KK terhadap nasib tenaga kontrak yang direncakan awal akan memangkas besar-besaran jumlah honorer. “Tenaga kontrak kita tidak kurangi, (hanya) mengurangi belanja (honor),” kata Tatong.

Pemangkasan biaya honorer tersebut sampai 50 persen, atau tersisa 12 miliaran lebih dari total Rp 27 miliar anggaran tahun 2013. “(pengurangan honor) itu bukan mau kita, tapi maunya dewan, itu juga hasil koreksi dari BPK dan hasil konsultasi di kantor gubernur,” katanya beralasan. (gus)

dari personil Banggar.

Menurut Meidy Makalalag, pihaknya terpaksa memangkas usulan penanggaran gaji 100-an PNS transfer tersebut. Politisi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) ini menilai, ekspor PNS akan membebani APBD 2014.

“Kalau alasannya karena ada 70 PNS yang akan pensiun, bukan berarti harus ambil PNS pengganti dari

luar daerah. Apalagi, mayoritas PNS yang akan pensiun berasal dari guru. Kan akan ada 40-an CPNS khusus guru sebagai pengganti,” terang Papa Firman sapaannya.

Lebih lanjut, Meidy mengatakan jika Pemkot KK menerima eksodus PNS akan menambah kuota jumlah PNS, menutup peluang KK menerima CPNS kedepan. “Kalau alasan menerima tenaga

ahli atau spesialis, saya rasa ada baiknya PNS KK saja diberdayakan, dibiayai oleh pemerintah, kan lebih efektif,” paparnya.

Namun Meidy mengakui tidak menutup kemungkinan tetap menganggarkan PNS eksodus, tapi dengan toleransi hanya sampai 20 persen. “Tapi kami meminat lebih bijak, arif mengingat efesiensi anggaran,” pungkasnya. (gus)

‘’Tenggat waktu yang diberikan kementrian keuangan hingga tanggal 15. Kalau lewat, kita kehilangan sisa 25 persen sisa anggaran DAK atau sekitar Rp14,6 miliar,’’ kata Amri.

Ia juga sudah menghimbau para kepala SKPD

dan PPTK untuk segera memasukkan data terakhir mengenai serapan anggaran di masing-masing SKPD. ‘’Kami sudah mengumpulkan semua pimpinan SKPD, sekaligus menyampaikan himbauan dari kementrian keuangan tersebut,’’ kata Amri. (sal)

Sambungan Hal 16

personil Panwaslu Bidang Penindakan, Shakespiare Makalunsenge ditemui Radar Manado di kantornya, kemarin.

Senada dikatakan personil KPUD Kota Kotamobagu (KK) Aditya Tegela dan Ketua KPUD Bolmut Faisan Husain.

Keduanya kompak menyatakan, pemasangan APK one way tidak dilarang.

Sehingga pihaknya tidak memiliki kewenangan merekomendasi pelanggaran atau melakukan penertiban APK one way seperti halnya APK baliho dan spanduk.

Tenaga...

“Kecuali pemasangan APK one way di kendaraan milik pemerintah, kendaraan umum dan kedaraan milik BUMN dan BUMD itu dilarang. Tapi kalau (kendaraa) pribadi sejauh ini tidak ada larangan,” jelas Aditya dihubungi kemarin.

Sebenarnya, lanjut Aditya, pihaknya pernah mengusulkan akan melarang pemasangan APK di becak motor (bentor) yang merupakan kendaraan khas di wilayah Bolmong Raya (BMR), namun mendapat penolakan dari para ketua-ketua partai

Sambungan Hal 16

lima tahun ini akan berhenti jika rencana pemangkasan honor mereka dilakukan.

“Lebih baik saya berhenti jadi honorer saja. Daripada gaji hanya seadanya,” tambah salah satu honorer yang setiap bulannya menerima Rp 1,1 juta.

Para honorer ini meminta rencana tersebut agar Walikota Tatong Bara dan anggota Dekot KK mem-

TB...

Sekretaris P3BMR Teguh Krisjati kepada Radar Manado semalam. “Besok pada pukul 08.00 Wita, seluruh panitia yang dipimpian Pak Abdullah Mokoginta akan menancapkan pemasangan papan nama kantor gubernur,” katanya.

Selain penancapan kantor Gubernur BMR, juga akan

Sambungan Hal 16

tersebut telah disiapkan anggaran gajinya sebesar Rp 3,4 miliar. Asumsinya, 100-an PNS eksport tersebut akan mengganti 70-an PNS KK yang akan memasuki masa pensiun di Tahun 2014. Khusus pembasahan masalah ini berlangsung alot yang dihadiri Sekot Mustafa Limbalo didampingi Kepala BKD Nasrun Gilalom.

Penolakanpun terjadi

Serapan...

Sambungan Hal 16

Rp17,86 miliar namun realisasi hingga tahap II hanya Rp1,7 miliar. Begitu juga dengan Dinas Pertanian dan Peternakan dengan nilai pagu Rp4,8 miliar, namun realisasi penyerapan anggaran hingga tahap II hanya sebesar Rp1,3 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Amri Arief SE mengatakan, Pemkab Bolmong bakal kehilangan Rp14,6 miliar jika Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di setiap Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terlambat memasukan data realisasi.

Totabuan Raya

16

Radar Manado

RABU, 11 DESEMBER 2013

Caleg Wajib Lapor Partai Sebagai Dana Kampanye

BOLMUT

Anggaran Pendidikan Capai 120 Miliar

APK One Way tak Dilarang Tenaga Kontrak Tolak Honor Mereka Dipangkas

PARIPURNA: Tampak Bupati Depri Pontoh, Wabup Suriansyah Korompot saat menghadiri paripurna penyampaian Ranperda APBD 2014.

(ISRAFIL MOKODOMPIS/RM)

BERTEMPAT di ruang rapat paripurna, Selasa (10/12) kemarin Dekab Bolmut menggelar rapat paripurna Penyampaian Ranperda APBD 2014 yang disampaikan langsung oleg Bupati Drs Depri Pontoh (DP) dan dipimpin langsung ketua Dekab Bolmut Karel Bangko SH. Dalam penyampaian ranperda APBD, DP penyampaikan dari Rp 421 miliar lebih tersebut, lebih mengutamakan belanja Public dari pada belanja pegawai. Seperti pada sektor pendidikan Baca Anggaran... hal 15

BOLMONG

Pengawasan Hutan Diperketat PA S C A p e m e karan, luasan hutan di daerah ini masih lumayan besar. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bolmong, luas hutan lindung sesuai dengan SK Menhut nomor 452/KptsII/1999 tercatat sekira Ashari Sugeha 5.550.66 hektar. Luasan tersebut tersebar di kecamatan Lolak, Poigar, Passi Barat, Lolayan, dan Dumoga Barat.

Besarnya luasan hutan lindung tersebut sangat berpotensi dimanfaatkan oknum- oknum tidak Baca Pengawasan... hal 15

KOTAMOBAGU

Nayodo – Fahmi Jadi PPS Di Pilkada Talaud KETUA Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Bolmong Raya, yaitu Ketua KPUD Kota Kotamobagu (KK) Nayodo Koerniawan dan Ketua KPUD Bolmong Fahmi Gobel terpaksa ‘turun status’ menjadi personil Panitia Pemungutan Nayodo Koerniawan Suara (PPS) di Pilkada Talaud. Kabar diperoleh, Nayodo dan Fahmi bersama komisioner KPU Sulut dan sejumlah personil KPUD kabuapten/kota se Sulut mengBaca Nayodo... hal 15

ADU NASIB: Tampak honorer K2 Pemkot KK saat mengikuti tes CPNS baru-baru ini. Kesempatan menjadi PNS untuk terakhir kalinya. Jika tak lulus, tidak ada lagi ujian CPNS untuk honorer. ( GUESMAN LAETA/RM)

KOTAMOBAGU -- Maju kena mundur kena. Rencana pemangkasan honor bagi 1.540 tenaga kontrak di lingkup Pemkot Kota Kotamobagu (KK) mendapat penolakan dari sebagian tenaga kontrak. Mereka menilai, rencana pemangkasan honor mereka sampai 50 persen sebagai bentuk ‘diskriminasi’.

“Kalau honor kami dipangkas 50 persen, buat apa kami bekerja. Bayangkan, 750 ribu

dipangkas setengahnya kan memiriskan.

Biaya naik bentor sehari-hari saja tidak cukup kalau hanya gaji demikian,” keluh salah satu honorer di kantor Wali Kota KK kepada Radar Manado, kemarin.

Hal serupa dikatakan honorer lainnya.

Bahkan, honorer yang telah bekerja hampir Baca Tenaga... hal 15

BOLMUT -- Terkait dugaan tindak pidana korupsi di bagian hubungan masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, (Bolmut) sampai saat ini terus dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kajari) Boroko.

Buktinya Selasa (10/12) kemarin, Kejari Boroko melaku-

kan pemanggilan kepada tersangka LB alias Mimi, mantan bendahara Humas Pemkab Bolmut, untuk dilakukan pemeriksaan. Namun LB alias Mimi mangkir pada panggilan tersebut dengan alasan sakit.

Keterangan ini dikatakan langsung oleh kasi intel Kejari Boroko, Frans Karinda SH, “iya hari ini (Red kemarin)

Serapan Anggaran Kurang

Baca APK... hal 15

TB-Jadi Rencana Ekspor 100 PNS Dekot KK Pangkas Belanja Pegawai 3,4 M

LB Mangkir Dari Panggilan Kejari Boroko Dugaan Korupsi Bagian Humas Pemkab Bolmut

K O TA M O BAGU -- Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk oleh calon legislatif (caleg) tak membuat para caleg kehilangan akal agar sosialisasi mereka tetap eksis. Salah satu contoh, pemasangan APK sebagai one way, atau Hendra Dj Damopolii pemasangan produk iklan di kaca mobil dan kendaraan lainnya, jadi alternatif ampuh dan efektif.

Padahal, pemasangan APK one way sejumlah caleg terpantau Radar Manado jelas-jelas berkampanye, menyerukan ajakan memilih dengan dibumbuhi nomor urut dan lambang partai.

Tak ketinggalan foto terbaik caleg. Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menilai pemasangan APK one way bukan merupakan pelanggaran.

“Tidak ada regulasi yang mengatur tentang pemasangan APK sebagai one way, karena sejauh ini belum ada aturan membahas secara khusus, atau melarang pemasangan APK di kendaraan,” kata

pihak Kajari Boroko, melakukan pemanggilan kepada saudari LB alias Mimi, untuk diperiksa, dan pemanggilan tersebut, berstatus tersangka,” ungkap Karinda Namun menurut Karinda, LB alias Mimi, tidak hadir dalam pemangggilan ini dengan alasan sakit. Akan tetapi pihak Kajari Boroko, tetap mendalil bahwa LB alias Mimi, tetap tidak penuhi panggilan kejari

K O TA M O BAGU -- Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara – Jainudin Damopolii (TB-Jadi) ancang-ancang mengekspor 100an Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari daerah lain di Tahun 2014. Rencana tersebut terungkap Meidy Makalalag dalam pembahasan KUA-PPAS 2014 oleh Badan Anggaran (Bangar) Dekot KK, baru-baru ini.

Informasi diperoleh, rencana transfer PNS

Baca LB... hal 15

Baca TB... hal 15

Proyek RTH di Lapangan Mogolaing Dikeluhkan

Rp14,6 Miliar DAK Terancam tak Cair BOLMONG -- Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 dari pemerintah pusat terancam tak menerima 25 persen sisa dana , di akhir tahun ini. Pasalnya, serapan anggaran di SKPD tersebut sangat kurang.

Seperti Dinas Pendidikan, nilai pagu dalam APBD Amri Arief

Baca Serapan... hal 15

GENANGAN AIR: Tampak anak-anak bermain air di galian proyek RTH lapangan Hotinimbang, Mogolaing. Proyek ini dikeluhkan warga setempat, karena mengakibatkan luapan air kedalam rumah warga. (GUESMAN LAETA/RM)

KOTAMOBAGU -Kegembiraan masyarakat Kota Kotamobagu (KK), khususnya di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, tibatiba berubah menjadi kecaman. Pasalnya, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lapangan torotakon, yang dibanggabanggakan selama ini, justru dinilai menyusahkan

masyarakat sekitar.

Pasalnya, proses pengerjaan RTH oleh CV Putra Karya Mandiri, berbandrol Rp2.355.600.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 tersebut, diduga amburul. Drainase tidak berfungsi dengan baik yang mengakibatkan air langsung masuk ke halaman rumah

warga hingga mencapai pinggang orang dewasa.

Sutomo Samad, warga setempat yang juga anggota Dekot KK mengakui pembangunan RTH yang diperjuangkan Anggota DPR RI Yasti Suprejo Mokoagow tersebut asalasalan. “Memang banyak pekerjaan yang tak sesuai spek. Drainase saja tidak dibuatkan lubang serapan air, sehingga air yang berasal dari saluran utama tidak mengalir melalui drainase melainkan ke rumah warga.

Selai itu, pembuatan lubang sepiteng tidak dibuatkan resapan kotoran. Pihak PU Provinsi harus menseriusi proyek ini, jangan nanti menimbulkan masalah di kemudian hari,” tambah Sutomo.

Ishak R Sugeha legisaltor KK yang selama ini gigih menyoroti proyekproeyk yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Baca Proyek... hal 15