Buruknya Perencanaan Pembangunan

BADAN Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan terdapat 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum dimulai pembangunannya hingga saat ini. Padahal, era kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir tahun depan (14/07).

Diantara PSN yang belum dibangun adalah MRT EastWest rute Cikarang-Balaraja, kereta api semicepat JakartaSurabaya, Pelabuhan New Ambon, ruas-ruas tol yang menjadi bagian tol Trans Sumatera, tol Bocini yang diteruskan sampai Sukabumi, dan tol Getaci.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, terdapat tiga tantangan PSN Jokowi sehingga belum rampung. Pertama, pengadaan tanah pada proyek jalan tol. Kedua, masalah pembiayaan. Ketiga, masalah perizinan yang seharusnya sudah bisa diatasi dengan UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023.

PSN yang tidak selesai di bangun ini akan dan dikeluarkan dari daftar PSN pemerintah. Selanjutnya, PSN masih bisa diteruskan, tetapi pembayarannya dapat ditawarkan kepada pemerintah daerah maupun investor lainnya.

Banyaknya PSN infrastruktur yang sampai saat ini belum dibangun telah memperlihatkan buruknya perencanaan pembangunan di negeri ini. Lebih parah lagi, jika diperhatikan, proyek-proyek ini bukanlah proyek yang urgen dibangun. Pada saat yang sama, banyak pembangunan yang lebih urgen, seperti pembangunan jalan yang rusak, pembangunan jembatan, perbaikan sekolah yang rusak, dan sebagainya.

Sebagai satu keanehan jika proyek tak urgen masuk dalam proyek strategis nasional. Selain itu, PSN tersebut tersebut juga sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Nyatanya, setiap pembangunan jalan tol pemerintah selalu melibatkan pihak swasta untuk berinvestasi didalamnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pihak pemerintah bahwa akan ada penawaran pembayaran kepada pemerintah daerah atau investor lainnya. Proyek-proyek seperti ini pada akhirnya tidak bisa dinikmati secara masyarakat secara keseluruhan. Hanya kalangan mampu saja yang dapat menikmati hasil proyek infrastruktur tersebut.

Inilah gambaran negara dalam sistem kapitalisme, yang tidak berperan sebagai pengurus urusan umat. Pembangunan bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat tapi demi kepentingan para penguasa dan para pemberi modal. Semua pembangunan tersebut adalah bagian dari infrastruktur yang dibutuhkan oleh manusia dan me mang wajib disediakan oleh Negara. Oleh karenanya, penggunaanya dapat gratis tanpa dipungut biaya apapun. Negara harus bertanggung jawab dalam seluruh pembiayaan pembangunan tersebut. Negara mampu membia yai proyek besar ini karena pema sukan negara beragam dan tidak bertumpu pada pajak saja. Diantara sum ber pema su kan terbesar adalah dari hasil SDA yang berlimpah, termasuk barang tambang, yang dimi liki oleh negeri ini.

Rahayu Widiya Putri Mahasiswi Bogor Conmunity