Dibalik Pencabutan Izin Perguruan Tinggi

KURIKULUM pendidikan merupakan salah satu yang berperan penting dalam menghasilkan output pendidikan yang berkualitas, semua bisa terwujud jika ada supporting system dari negara, keluarga, dan masyarakat.

Kualitas Instansi pendidikan akanlah tercapai jika sesuai dengan aturan pemangku kekuasaan, namun jika pembuat regulasi bermasalah, kewajaran terjadi pelanggaran dan berimbas pada output pendidikan itu sendiri. Terlebih jika pendidikan dijadikan sebagai lahan bisnis para pemodal bahkan oligarki korporasi yang membidik materi semata.

Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencabut izin operasional 23 perguruan tinggi karena adanya pengaduan masyarakat dan pemeriksaan tim evaluasi kerja.

Sanksi berupa pencabutan izin operasional dijatuhkan pada perguruan tinggi yang sudah tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi mulai dari melaksanakan praktik

POLRES BOGOR terlarang, pembelajaran fiktif, jual beli ijazah, penyimpangan beasiswa KIP kuliah, dan perselisihan badan penyelenggara.

Kompetensi perguruan tinggi di sistem kapitalis sekuler mudah diperjualbelikan dan tolak ukur yang disandarkan pada kapitalisasi pendidikan sehingga perguruan tinggi hanya mencari keuntungan, pendidikan hanya menjadi sarana "bisnis" antara permintaan dan penawaran.

Mahasiswa membutuhkan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan, perguruan tinggi mempunyai legitimasi untuk melakukan penawaran sejumlah uang. Lahirlah mahasiswa didik yang melakukan praktik jual beli ijazah, tidak perlu kuliah yang menstimulasi pemahaman keilmuannya atau pembentukan karakternya, tidak heran lulusan kapitalisasi pendidikan bermental "mata duitan" yang disambut oleh para pemilik modal yang menanamkan modalnya di sektor pendidikan.

Diani Ambarawati Forum Literasi Muslimah Bogor

Sifilis Kisah

1. PLN Bogor (0251) 8345400

2. Bendungan Katulampa (0251) 8334344

3. RS Hermina Bogor (0251) 8382525, 08129270609

4. RS Melania Bogor (0251) 8321196

5. Rs Pmi Bogor (0251) 8324080

6. RS EMC Sentul (021) 29672977, (021) 29673000

7. RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898

8. Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292

RS Azra (0251) 8318456

RS Hermina Mekarsari (021) 29232525

RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610

Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435

RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868

Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024

Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822

Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360

Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976

RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628

RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016

Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222

RSUD Ciawi (0251) 8240797

Klinik

Terlarang Yang Terbongkar

BERDASARKAN data Kementerian Kesehatan, penyakit sifilis atau raja singa dilaporkan meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2022).

754-3892

Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723

RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi (021) 8230426

Rs Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua-Bogor (0251) 8253630, 8257663

RS Asysyifaa Leuwiliang (0251) 8641142

RS Vania IGD (0251) 8380613, (0251) 8380601/8380605

RSKIA Sawojajar (0251) 8324371

Dari 12 ribu kasus menjadi hampir 21 ribu kasus dengan rata-rata penambahan kasus setiap tahunnya mencapai 17.000 hingga 20.000 kasus. Baru-baru ini kasus sipilis pada ibu hamil juga sedang meningkat. Sifilis adalah infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Risiko infeksi sifilis meningkat pada orang yang berganti-ganti pasangan seksual, menjadi pekerja seks, penggunaan jarum suntik yang telah terinfeksi, penularan dari ibu hamil kepada bayinya, serta melakukan tindakan tato yang tidak aman dll. Faktor meningkatnya sifilis yang terjadi karena pemenuhan naluri seksual yang keliru ini akibat dianutnya kebebasan perilaku dan sudah pasti pangkalnya adalah dijadikannya sekularisme demokrasi sebagai sistem kehidupan. Saat ini banyak bertebaran fakta/cerita/tulisan/ gambar bahkan tontonan yang merangsang seksual akan membuat bergejolaknya naluri seksual sehingga menuntut pemuasan.

Rismawati Bantul, Yogyakarta

Belum Menjadi Solusi

DALAM tujuan mengentaskan kemiskinan, bantuan modal menjadi senjata ampuh bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Seperti bantuan modal yang diberikan kepada

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sejalan dengan hal itu, PT Permodalan

Nasional Madani (PNM) memberikan target 16 juta nasabah yang akan mendapat bantuan modal dan hal ini digadang-gadang akan menuntaskan kemiskinan ekstrem di tengah masyarakat. Namun faktanya, UMKM pun menghadapi banyak persoalan untuk dapat bertahan dalam situasi seperti saat ini.

Sumber daya manusia yang kurang dan infrastruktur yang tidak memadai untuk era digitalisasi, ditambah lagi jejaring sosial yang minim menjadi kendala bagi UMKM untuk bangkit. Pada akhirnya solusi bantuan dana tersebut tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan di Indonesia, karena faktanya kemiskinan yang terjadi bersifat sistemik.

Memberikan dana tapi kualitas masyarakatnya tidak diimbangi, belum lagi dukungan pemerintah dan masyarakat kelas menengah keatas terhadap produk lokal tidaklah besar, menjadikan solusi tambal sulam seperti ini tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan dengan tuntas. dianagusrini000@gmail.com