Terperangkap Serangan Siber

nasabah. Semuanya dilakukan secara maksimal agar kenyamanan dan keamanan layanan terhadap nasabah sebagai konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (10/5). Maka, perlulah berhati-hati dalam menjaga data pribadi nasabah. Sebab, itu merupakan amanah yang harus dijaga oleh pihak bank. Selain itu, ketika ada problem jaringan, perlu secepatnya ditangani, agar tidak berhari-hari dan mengganggu aktivitas nasabah. Maka, sudah seyogianya pemerintah turut andil dalam keadaan ini. Caranya dengan berkomunikasi pada Kementerian Pertahanan dan Polri, sebab dua lembaga ini yang menjaga sistem keamanan siber negara ini. Dimana Kementerian Pertahanan yang menangani serangan terhadap pertahanan siber, mendirikan Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber) untuk menerapkan tata kelola pertahanan siber. Sementara itu, Polri menangani kejahatan siber dengan membentuk

Direktorat Cybercrime. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bisa menggunakan diplomasi siber, yaitu penggunaan instrumen dan metode diplomatik untuk menemukan solusi untuk masalah siber. Terakhir, untuk menanggapi serangan siber, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah membentuk tim harus memastikan akhirnya menganggap sepele. Himbauan saja belum cukup tetapi negara harus betul-betul mempunyai kesiapan yang matang untuk menghadapi kondisi terburuk. Jumlah tenaga kesehatan yang cukup pun tak luput dari perhatian negara. ummuhanif.hafizh @yahoo.com keamanan internet di Indonesia. Sehingga, digitalisasi di negeri ini tetap aman terkendali. Citra Salsabila Kuningan