Dialog kelasmengahyg tak sadar 9 31

66 Vol. No. 1, 2012 DIA L 31, OG Prisma Prisma

Marzuki Darusman:

Kelas Menengah yang Tak Sadar, dan Tanpa Disiplin Pada awal 2012, perbincangan tentang kelas menengah kembali menyeruak di tengah pesona pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia melaporkan jumlah kelas menengah Indonesia meningkat cukup dramatis. Pada 2012 saja, bila diukur berdasarkam tingkat pengeluaran belanja 2 sampai 20 dolar sehari, ada sekitar 135 juta orang Indonesia tergolong “kelas menengah� Sementara survei AC Nielsen mencatat 30 juta orang, dan Asian Development Bank memasukkan 81 juta orang sebagai golongan kelas menengah Indonesia. Istilah kelas menengah sesungguhnya masih dapat diperdebatkan, mengingat ketidakjelasan locus kelas ini dalam stratifikasi sosial. Ada yang menyebutnya sebagai kelas konsumen baru, menimbang kelas inilah yang sebetulnya hanya memeriahkan budaya konsumsi, saat Indonesia kian terbuka bagi pasar global. Kritik terhadap kelas menengah juga masih sama seperti halnya ketika kelas ini diperbincangkan secara akademik pada pertengahan tahun 1980-an. Laporan media tentang gaya hidup kelas menengah juga tak banyak berubah, khususnya watak kelas menengah yang cenderung pro-kemapanan terutama dalam soal-soal politik. Untuk mengupas lebih dalam masalah tu, Nezar Patria dan Arya Wisesa dari Prisma bertemu dan berbincang dengan Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik IndonesiaI dan Ketua Komnas HAM yang kini menjadi Pelapor Khusus PBB untuk Isu Korea Utara. Walaupun banyak bergiat di bidang hukum, Marzuki dikenal cukup intens mengikuti dan mengamati isu-isu kelas menengah. Berikut petikan dialog tersebut.

Prisma: Bank Dunia merilis laporan statistik tentang meningkatnya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang kini berjumlah sekitar 135 juta orang. Ada yang menyebut mereka sebagai kelas konsumen baru. Apa pandangan Anda?

Marzuki Darusman: kelas menengah sering kali dikaitkan dengan pelbagai isu seperti demokrasi, hak asasi, dan perubahan. Itu yang tidak diyakini oleh sebagian orang bahwa yang kita bicarakan sebagai kelompok atau golongan itu adalah sebagaimana umumnya dilihat sebagai kelas menengah dalam sejarah perkembangan perubahan sosial. Belum lagi kalau kita mau menyoal istilah kelas dalam wacana politik, yang secara mendasar mengubah pembicaraan

umum tentang faktor-faktor yang menentukan perubahan, dan umumnya dihubungkan dengan negara atau kelas kapitalis atau kelas buruh yang sekarang menjadi konsep-konsep kunci dalam membicarakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam sebuah buku tentang politik sistem jaminan sosial yang diterbitkan Kompas, disebutkan bahwa Bank Dunia mengklasifikasi Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah. Bahwa pendapatan menengah itu otomatis menjadi kelas menengah juga belum jelas, sehingga untuk praktisnya kita memang perlu memastikan sebisanya konsensus tentang golongan mana atau siapakah kelas menengah itu. Sebab, kalau tidak seperti itu akan D I A L O G

Marzuki Darusman, Kelas Menengah yang Tak Sadar

menjadi problematis dalam mencari korelasi antara dugaan adanya kelas menengah dan pengertian umum yang melekat pada kelas menengah, terutama dalam hal sejarah pembentukan kelas menengah.

Kelas menengah berbeda dengan kelas kapitalis. Kelas menengah lahir oleh karena adanya perubahan dari feodalisme ke kapitalisme. Lantas ada ideologi untuk memerdekakan diri dari sistem feodal. Lahirlah borjuasi dan sebagainya. Memang masih harus dipertanyakan apakah Indonesia memiliki kelas menengah sebagaimana dipahami selama ini. Kalau itu mau digunakan sebagai konsep atau kategori, maka harus disepakati secara umum. Memang sulit untuk dirumuskan apakah kelas menengah bisa dilihat dari segi pendapatan semata atau dari segi okupasi. Hal demikian jelas akan memberi gambaran berbeda. Kelas menengah yang dirumuskan Bank Dunia itu dari segi pendapatan, bukan dari segi sosiologis.

Kalau dari segi pendapatan sebetulnya itu hanya ekstrapolasi saja dari perkembangan ekonomi atau kepanjangan proses kebijakan ekonomi. Namun, yang selalu menjadi pertanyaan adalah kekuatan sosial mana di Indonesia yang menjadi penopang utama perubahan. Itu hal paling pokok. Kita semua sebenarnya sedang mencari atau setidaknya sedang memasuki penjelajahan ke mana-mana, sehingga belum ada satu titik di mana kita dapat menyusun pengetahuan atas dasar kesepakatan tentang definisi kelas menengah. Selalu ada satu dilema.

Kelas menengah itu tidak pernah ada sampai itu ada, sehingga sulit untuk mulai dengan definisi. Itu yang kemudian membatasi kita. Akan tetapi, bila tidak mulai dengan definisi, sulit untuk melakukan analisis. Kelas menengah baru terbentuk setelah ada proses pembentukannya.

Secara epistemologis ini adalah tantangan.

Prisma: Pembentukan teori atau fakta historis empirisnya?

MD: Itu yang menjadi problem kita di Indonesia. Fokus politik kita selama puluhan tahun melulu pada aspek mobilisasi, tidak pada D I A L O G

67

aspek pemikiran. Keduanya terpisah; ada semacam keterputusan. Karena itu, politik kita sekarang ini tidak dibentuk oleh pilihan, tetapi oleh mobilisasi para tokoh, sumber daya, atau karena identitas. Semua tidak terkait dengan pemikiran. Jadi, dari segi itu, pengertian kelas menengah tidak bisa dipisahkan antara pemikiran dan realitas. Kebetulan saya sedang menangani masalah hak asasi manusia dan demokrasi di Korea Utara. Untuk memahami masalah Korea Utara kita juga harus memahami keadaan Korea Selatan. Memang bukan sekadar advokasi HAM dan demokrasi di Korea Utara, tetapi lebih jauh dari itu, yakni mencoba untuk mengerti mengapa perkembangan dua negara satu bangsa itu sangat berbeda.

Sebagian besar kalangan mengakui bahwa kemajuan pembangunan Korea Selatan yang menakjubkan dimulai pada zaman Park Chung Hee. Setelah dianalisis kembali, kemajuan tersebut bukan hanya karena Korea Selatan mengandalkan kelompok-kelompok keuangan dan industrialis besar saja. Kemajuan itu tidak tergantung pada kontribusi para bankir, tetapi kelas menengah, khususnya kelas menengah perdesaan. Cara Park Chung Hee membangun Korea Selatan memang luar biasa. Dia menggunakan basis politik kelas menengah di perdesaan, sekaligus menawarkan pemikiran bahwa kelas menengah tidak bisa semata-mata dihubungkan dengan kota saja. Desa juga memiliki potensi pembentukan kelas menengah.

Ini menjadi basis politik Park Chung Hee dan digunakannya untuk menciptakan negara yang bisa memaksa kaum kapitalis dan industrialis memenuhi syarat-syarat ekonomi dan keuangan yang membuat Korsel menjadi makmur dengan suatu rezim disiplin; rezim yang bisa mendisiplinkan kelompok-kelompok pemodal dan pekerja sedemikian rupa sehingga semua sumber daya ekonomi tertuju pada pencapaian target nasional yang ditetapkan secara politik.

Prisma: Dari mana disiplin itu berakar?

MD: Negara menetapkan sejumlah sasaran, misalnya, produksi, pemasaran, kinerja

68

Prisma Vol. 31, No. 1, 2012

yang harus dicapai para industrialis dan pemodal serta usahawan yang bergerak di bidang industri dikaitkan dengan pemberian kredit oleh bank ‌ Prisma: Itu juga diberikan kepada kelas menengah di desa?

MD: Iya. Kelas menengah di perdesaan itulah yang kemudian menjadi basis politik bagi Park Chung Hee untuk mendisiplinkan para industrialis. Itu merupakan kunci kemajuan Korea Selatan.

Prisma: Artinya, mereka disekat dalam proses tata produksi yang dipimpin secara politik.

MD: Betul. Jadi, bukan buruh dan juga bukan kaum industrialis yang menjadi faktor penggerak, tetapi kelas menengah. Itu Korea Selatan pada periode awal tahun 1980-an.

Kembali ke Indonesia. Kalau kita menerjemahkan apa yang dikategorikan baru oleh Bank Dunia, di tempat mana kita dapat meletakkan konsep itu. Kelompok sosial mana yang menjadi penyandang fungsi kelas menengah, atau fungsi suatu kelas sosial yang bisa mendisiplinkan negara dalam kaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional. Mungkin itu merupakan soal konsensus di antara ilmuwan atau tokoh-tokoh politik, karena kelas menengah itu sebenarnya tidak sadar bahwa dirinya adalah sebuah kelas. Kelas yang paling sadar diri sebagai kelas umumnya adalah kaum pekerja, karena dia membangun solidaritas.

Kelas menengah itu tidak ada yang sadar diri sebagai kelas. Yang ada adalah secara empiris mereka “ada� karena jumlahnya memang semakin banyak. Secara sosial dia menjadi nyata. Secara budaya dia tampak menonjol dan secara politik dia menjadi berpengaruh. Dalam trajectory ini, kelas menengah Indonesia berada di mana? Masih dalam jumlah, dalam arti mereka yang berpendapatan menengah semakin banyak. Secara budaya mereka belum menonjol. Secara politik mereka belum memiliki pengaruh dalam pengertian nilai. Nilai-nilai yang

dihubungkan dengan kelas menengah itu adalah sebuah kelompok atau kelas yang mempunyai disiplin diri tinggi. Kita tidak melihat ada kelas yang memiliki disiplin tinggi dalam masyarakat Indonesia seperti halnya kelas pekerja yang bisa memajukan sebuah perjuangan.

Prisma: Ada yang mengatakan bahwa kelompok sosial ini, sebut saja kelas menengah, cenderung lebih liberal dan gandrung pada ideide kebebasan. Namun, di sisi lain pada klaster kelas menengah ini juga muncul kecenderungan konservatisme, fundamentalisme atau radikalisme agama‌.

MD: Itu kelas menengah agama. Ada sebuah pandangan bahwa globalisasi telah menghasilkan kelas-kelas di negara berkembang menjadi mitra kelas menengah di Barat.

Kalau dari segi itu, mereka yang mungkin dikategorikan sebagai kelas menengah di Indonesia bisa saja mengambil gaya hidup serupa dengan gaya hidup kelas menengah di Barat atau Amerika. Kalau diambil contoh seperti itu ya sebetulnya tidak bisa langsung dihubungkan dengan kelas menengah agama.

Fenomena konservatisme semacam itu ada di berbagai tempat, misalnya, konservatisme anti-imigran di Perancis, kelompok neo-Nazi di Jerman, atau kelompok-kelompok yang mengusung supremasi kulit putih di Amerika.

Menurut saya, itu merupakan manifestasi kelompok-kelompok masyarakat yang merasakan dampak langsung perubahan, tetapi tidak dapat mereka serap dan ikuti. Perubahan berlangsung sangat cepat dan begitu besar tentu tidak bisa dipahami oleh semua kelompok masyarakat. Pasti akan ada kelompokkelompok masyarakat yang merasa tidak bisa menyesuaikan diri.

Walaupun itu menjengkelkan, saya tidak terlalu khawatir. Selama mereka menggambarkan diri atau mewakili orang-orang beragama tertentu dalam mindset bersifat minoritas, tidak ada bahayanya. Saya juga tidak perlu berlebihan secara agamis, lalu seolah-olah gambarannya menjadi hitam putih bahwa kita sedang dalam D I A L O G

proses menuju ke orde kalifah. Memang muncul pemahaman sempit bahwa ada orangorang yang sedang menunggu untuk membangun orde kalifah di Indonesia. Hal yang perlu lebih dikhawatirkan adalah bila aspirasi semacam itu kian meluas.

Namun, kalau kita lihat, misalnya, Bank Dunia dua tiga tahun silam menyebutkan bahwa hampir 100 kabupaten di Indonesia telah menerapkan peraturan-peraturan daerah bersifat restriktif, khususnya Perda syariah. Peraturan daerah adalah salah satu instrumen administrasi. Peraturan daerah adalah bagian dari perangkat kebijakan pemerintah daerah.

Jadi yang menggerakkan dan mendorong syariahisme itu bukan rakyat, tetapi negara. Ini yang menjadi masalah, sehingga muncul salah pengertian bahwa syariahisme yang berkembang di daerah-daerah seolah gejala kebangkitan orde kalifah. Menurut saya, ini adalah perilaku negara yang membuat semua itu terjadi.

Hal seperti itu sulit terjadi bila pimpinan pemerintahan benar-benar mendalami apa yang menjadi hakikat dari negara-bangsa atau bangsanegara ini. Pimpinan pemerintahan tidak kukuh.

Kenapa tidak kukuh? Karena tidak ada basis sosial yang bisa memaksa itu sebagai nilai-nilai politik. Di situ ada kesenjangan. Semula kita berpikir Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai militer otomatis menganut paham sapta marga yang tidak bisa membenarkan gejalagejala semacam itu. Tetapi ternyata tidak ada, tidak terjadi. Dengan demikian hadir dua hal yang mengkhawatirkan, yaitu keteguhan pemikiran-pimpinan nasional mengenai soal ideologi serta perilaku pemerintahan daerah yang memakai pelbagai teknik demi legitimasi politik saja. Dua hal tersebut tidak berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial. Itu dijadikan sedemikian rupa supaya ada basis politik yang bisa digunakan untuk proses pemilihan.

Prisma: Lebih pada soal kepentingan politik yang sangat pragmatis?

MD: Iya. Sangat pragmatis.

D I A L O G

69

Gambar oleh Kendra Paramita

Marzuki Darusman, Kelas Menengah yang Tak Sadar

Marzuki Darusman, SH dikenal sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk periode yang singkat di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (19992001). Lahir di Bogor pada 26 Januari 1946, Marzuki punya latar pendidikan beragam. Dia pernah kuliah Fisika Murni di Institut Teknologi Bandung pada 1963, tetapi tidak selesai. Kuliah di jurusan aristektur (1965) Universitas Frankfurt, juga kandas. Pendidikan tinggi yang dilakoninya hingga tamat adalah di Fakultas Hukum Kelautan Internasional, Universitas Parahyangan, Bandung (1974). Sebelum menjadi Jaksa Agung, pernah menjabat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (1998-2003), dan aktif di Golongan Karya sebelum berubah menjadi Partai Golkar. Karier politiknya di partai berlambang pohon beringin itu lumayan panjang. Dia pernah menjadi Ketua Fraksi Karya Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat era tahun 1990-an. Figur yang memiliki integritas cukup tinggi itu pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998. Setelah tidak lagi menjabat Jaksa Agung, tercatat sebagai anggota DPR RI (2004-2009) dari Fraksi Golkar. Kini, kakak kandung komposer musik Indonesia Chandra Darusman ini ditunjuk sebagai Pelapor Khusus HAM PBB untuk Korea Utara

70

Prisma Vol. 31, No. 1, 2012

Prisma: Kelas menengah di Korea Selatan diserap oleh tata produksi, sehingga mereka tidak menjadi kelas menengah yang konsumtif, tetapi produktif. Di Indonesia, konsumerisme kelas menengah tampak cukup kuat. Dalam soal intellectual rights saja, kelas menengah Indonesia jauh di bawah Malaysia atau Korea Selatan. Apakah ini berhubungan dengan lemahnya law enforcement?

MD: Kalau law enforcement saya sepakat.

Barangkali kita dapat menyorot law enforcement itu dari segi perlindungan terhadap HAM. Secara umum, 50 persen urusan HAM di Indonesia sebenarnya menyangkut urusan penegakan hukum. Kalau dari sudut HAM ada kritik demikian terhadap penegakan hukum, maka kelemahan dalam penegakan hukum ini juga berpengaruh di bidang lain. Kita hanya mengukurnya dari sudut anekdotal. Belum ada riset. Bahwa penegakan HAM itu lebih banyak urusan penegakan hukum sebenarnya bisa diterapkan di bidang lain. Kalau penegakan hukum umumnya lemah lalu kemudian kita kaitkan dengan kepastian politik, pembangunan ekonomi, dan sebagainya, otomatis kelemahan di bidang penegakan hukum itu memiliki pengaruh negatif terhadap tujuan politik pada umumnya.

Pertanyaannya, bagaimana penegakan hukum bisa diperkuat. Itu hanya mungkin dilakukan bila ada kelas atau kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan bahwa hukum harus ditegakkan. Dari pengalaman sejarah, kelompok paling berkepentingan dengan penegakan hukum adalah kelompok yang memiliki dan menguasai aset ekonomi. Dengan demikian, hukum tersebut memang merupakan norma yang ditegakkan oleh kebutuhan golongan ekonomi tertentu untuk mengamankan aset kepemilikannya dari terpaan perubahan politik. Kalau misalnya demokrasi secara politik menampung semua aspirasi yang ada, kekhawatiran utama yang muncul adalah parlemen akan melahirkan segala aturan perundangan yang merugikan kaum berpunya. Itu yang selalu menjadi salah satu masalah pokok sistem

demokrasi, terkecuali kalau (selalu) ada kelompok masyarakat yang mampu mengawal atau menjaga penegakan hukum yang dapat memberi ketenteraman.

Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai bangsa akan menempuh trayek bagaimana dalam perjalanan hidup ke depan.

Apakah seperti Amerika Serikat yang diawali dengan sebuah kelompok yang saling merebut peluang ekonomi, aset negara dan merambah tanah rakyat. Dari keadaan itu kemudian lahir kelas yang tidak bisa terus-menerus siaga dalam bentuk yang umum digunakan, yakni semata-mata mengandalkan kekuatan negara, atau kekuatan kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk dan direkrut untuk membela kepentingan mereka. Hanya hukum yang bisa melindungi semuanya. Apakah ini akan menjadi potret masyarakat Indonesia di masa akan datang?

Apakah kita kemudian menjadi bangsa yang terbentuk dari proses itu? Kalau ini diteruskan mungkin itu yang akan terjadi. Jadi, perubahan dari orde baru ke orde reformasi agaknya tidak substantif, sebab oligarki yang sama terus berlangsung dan berkelanjutan. Walaupun secara lahiriah memperlihatkan perilaku seperti kelas menengah dari segi konsumerisme, oligarki itu tidak punya kepentingan memajukan pembangunan sosial. Ia hanya bekepentingan melakukan negosiasi dengan kekuatan negara yang ada, yaitu pemerintah yang saat itu berkuasa.

Prisma: Ini soal ekspresi politik kelas menengah, misalnya, gerakan antikorupsi.

Tidak banyak di antara mereka yang bergerak dan berhimpun di wadah sosial memperjuangkan gagasan pemerintahan bersih. Ekspresi politik mereka hanya dalam bentuk kritik lewat jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter.

Sebetulnya apa yang baru dari kelas konsumen baru ini?

MD: Betul. Itu memang kelas konsumen baru. Namun masih harus dipastikan apakah mereka itu tergerak oleh hakikat dari media D I A L O G

Marzuki Darusman, Kelas Menengah yang Tak Sadar

sosial itu sendiri ataukah ada sesuatu yang lebih mendasar. Nilai apa yang hendak mereka perjuangkan? Hal ini memang harus dilihat dalam kaitan dengan bagaimana kita mengatur 240 juta penduduk Indonesia. Kita pernah coba selama 30 tahun dengan cara otoriter, namun ternyata tidak bisa bertahan. Apa yang menyebabkan perubahan pada masa itu adalah faktor ekonomi yang “menekan” perubahan politik di Indonesia.

Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa perubahan politik yang terjadi ketika itu bukan karena agitasi kelas menengah atau aktivisme lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kemudian secara efektif menciptakan perubahan. Sampai sekarang belum ada perubahan.

Jadi, kelas-kelas yang kemudian ikut berselancar di atas perubahan itu masih merupakan gugus atau cluster saja, belum menjadi sebuah kekuatan sosial penopang perubahan. Sulit untuk dikatakan bahwa kasus Bibit-Candra dan Prita Mulyasari yang sempat ramai di jejaring dunia maya itu lebih merupakan efek berantai dari ciri media sosial yang bisa menghasilkan konstituensi yang seolah-olah mewakili kelompok masyarakat yang riel. Pemerintah sebenarnya bisa saja mengabaikan semua itu.

Akan tetapi, karena sifat pemerintahan sekarang ini sangat peka terhadap kritik dan pandangan orang, ia mudah berayun-ayun ke kiri ke kanan. Pemerintah tidak menangkis, tetapi malah ikut berselancar di atas perubahan itu.

Jadi, hal tersebut masih harus dipersoalkan bila itu disebut sebagai manifestasi kelas menengah. Ini sebenarnya suara kelompok konsumen yang merasa suasana mereka diganggu.

Ketenteraman mereka terganggu. Ada semacam “hasrat” publik yang selalu ingin membela mereka yang terjatuh, underdog. Ada mentalitas semacam itu dan bukan hanya khas Indonesia saja. Ditampilkan melalui media sosial, namun apakah itu benar-benar manifestasi rasa salahbenar atau perasaan kuat bahwa ada sesuatu yang keliru. Ini lebih banyak berada di atas permukaan, superficial, tetapi secara mediatik cukup memukau. Ada semacam pesona. Selalu muncul perasaan bahwa kalau ada yang terD I A L O G

71

tindas secara tidak adil, lalu ada reaksi untuk berkerumun.

Prisma: Kepekaan atas social injustice kerap ditunjukkan dengan mengharukan.

Misalnya, waktu Mbah Minah dihukum lantaran mencuri beberapa biji kakao, media umum mengungkap kasus ini secara luar biasa. Begitu pula jejaring media sosial riuh dengan berbagai komentar, yang mungkin bisa kita sebut “kerumunan” kelas menengah.

Namun, itu kemudian berhenti di seputar kenyinyiran saja. Tidak ada kelanjutannya.

MD: Itu semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki basis politik cukup kuat, kecuali saat tahun pemilihan SBY sebagai presiden dengan angka sekitar 60 persen.

Media sosial yang menjadikan dia seperti itu. Ini justru membuktikan betapa rapuh dan risiko besar akan dihadapi bila media kemudian menjadi begitu berkuasa atas politik seperti sekarang. Setidaknya ada dua hal menonjol bila kita menyoroti kelas menengah, yakni menspesifikasi golongan atau kelompok yang masuk dalam “kelas menengah” dan kemudian secara sadar membangun solidaritas, sehingga terbentuk kekuatan sosial di dalam masyarakat yang bisa diandalkan bagi perubahan substantif yang mampu mengeluarkan “kita” dari aneka masalah seperti kemiskinan dam keterbelakangan.

Identitas kelas menengah memang paradoks. Bangsa ini belum melampaui masa agraris. Pikiran umum kita masih berada di dalam alam masa silam, tidak dalam alam kelas menengah di masa depan. Debat mengenai kelas menengah saja seperti sesuatu yang akan lewat begitu saja. Akankah kita mulai sesuatu perubahan di dalam cara menganalisis dan mempelajari kelas menengah dan bangsa ini? Kalau kita serius menekuni dan “menggarap” kelas menengah sebagai sebuah konsep, mungkin akan muncul dua hal. Pertama, kita mulai dengan mengembalikan analisis kelas ke dalam politik dan, kedua, meninggalkan sandaran konsep yang selama ini dipegang bahwa perubahan perkembangan masyarakat berkisar di

72

Prisma Vol. 31, No. 1, 2012

segitiga negara, pemodal, dan buruh. Triangulasi itu sekarang telah berubah menjadi negara, pasar, dan cendekiawan. Corak pembangunan ekonomi politik sekarang ini kita peroleh dari triangulasi itu. Untuk mengelola 240 juta orang penduduk Indonesia, negara menempuh dua cara atau teknik, yakni “menggalakkan” konsumerisme untuk mengendalikan kelompok yang berpunya uang dan “membangkitkan” nasionalisme patriotik untuk kelas yang berada di bawah.

Prisma: Apa yang dilakukan terhadap kelas konsumerisme dengan nasionalisme patriotik?

MD: Itu dua teknik untuk berkuasa. Berbeda bila kita kembali ke masa sebelum orde baru. Pada masa itu tertancap kuat pengertian tentang perjuangan. Soekarno dan para pendiri republik ini merumuskan perjuangan itu sebagai pergulatan terus-menerus antara pemikiran dan politik. Ini kembali kepada kita yang mungkin belum mengintisarikan makna abad ke-20 bagi Indonesia saat ini. Sementara itu, para cendekiawan di beberapa negara sudah bisa mencapai konsensus tentang bagaimana memaknai peralihan abad ke-20 ke abad ke-21.

Cendekiawan China, misalnya, bisa menghasilkan perkembangan yang baik oleh karena ada dinamika kecendekiawanan yang mampu memaknai abad ke-20 dan arti abad ke-21 bagi bangsa China. Kalau saja kita mau “meminjam” pandangan mereka, terdapat dua problem historis filosofis yang menjadi bingkai dalam menjalankan politik negara. Pada satu sisi adalah modernisasi, sedangkan di sisi lain adalah demokrasi. Cendekiawan China menandai abad ke-20 sebagai pertarungan dua konsep pemikiran seperti itu.

Kepahitan dan derita yang dialami bangsabangsa terjajah atau setengah terjajah adalah manifestasi dari modernisasi yang paling tidak demokratis, yaitu industrialisme imperialisme.

Dengan demikian, kita harus kembali menggunakan istilah-istilah yang telah lama ditinggalkan. Ini memang tidak mudah dipahami oleh

generasi baru. Akan tetapi, kalau kita hendak menggunakan kembali Pancasila yang sudah ditafsirkan berbagai macam itu, mau tidak mau kita harus menentukan langkah awal untuk memulai. Kita juga harus sepakat bahwa semua pembicaraan tentang menyelamatkan bangsa ini apakah harus dengan cara revitalisasi atau reideologisasi Pancasila. Selama ini, kalau pertanyaannya di mana harus dimulai dan apa sebabnya, memang telah terjadi pembiaran teoretis (theoretical neglect) begitu kritis terhadap Pancasila, sehingga tidak ada perkembangan pemikiran ideologi. Pancasila tertinggal sebagai kepercayaan sosial saja.

Prisma: Pancasila menjadi arkais?

MD: Iya, Pancasila menjadi arkais. Kita harus mulai dan bangkit. Hal ini hanya mungkin kalau kita mau meninjau kembali sejarah pemikiran ideologi tersebut. Dengan demikian, seperti di China, mereka bisa melihat dan memberi makna pergulatan yang terjadi pada abad ke-20 antara modernisasi dan demokrasi.

Modernisasi, terutama modernisasi ekonomi, keluar sebagai pemenang definitif untuk sementara atas beban demokrasi. Modernisasi yang menjadi dasar pengelolaan negara hanya mungkin dengan dua cara, yakni “menggalakkan” konsumerisme modern, yang dimanifestasikan kelompok-kelompok menengah di Indonesia, dan “membangkitkan” nasionalisme patriotik. Akibatnya, pengertian perjuangan menjadi hilang. Pergulatan antara demokrasi dan modernisasi yang menjadi hakikat perjuangan tidak ada lagi. Hilang. Terjadi depolitisasi terhadap politik. Politik lenyap yang ada hanya manajemen. Tidak ada pertarungan kepentingan di antara kaum tani dan buruh dengan golongan sosial lainnya. Problem paling serius adalah pemandulan politik itu. Depolitisasi politik berjalan selama 30 tahun lebih.

Yang ada sepanjang puluhan tahun orde baru itu adalah administrasi kekuasaan, bukan politik, yang berlanjut hingga kini. Demokrasi multipartai dan semacamnya itu sebetulnya berada di atas permukaan, belum menjadi atau D I A L O G

Marzuki Darusman, Kelas Menengah yang Tak Sadar

merupakan politik representasi yang orisinal dan mengakar pada pemikiran.

Prisma: Ada semacam koma atau mungkin full-stop adu gagasan atau ideologi di zaman orde baru. Pada zaman reformasi, ruang politik kembali terbuka dan memungkinkan debat gagasan atau ideologi.

Masalahnya kenapa “representasi orisinal� seperti itu tetap absen? Soal kepentingan kelas seperti buruh atau petani, misalnya, tidak ada partai politik yang sejati berdiri di atas kepentingan mereka.

MD: Itu betul sekali. Ada selisih persentase sangat besar di antara golongan masyarakat yang berpatisipasi dalam pemilihan umum legislatif 2009 dengan pemilihan presiden pada tahun yang sama. Kalau tidak salah hampir mendekati 30 persen. Itu berarti mereka yang ikut dalam pemilihan umum langsung presiden adalah kelompok-kelompok masyarakat yang

D I A L O G

73

tidak terasosiasi dengan partai politik. Mereka bisa dikatakan sebagai golongan populis. Pada satu sisi merupakan manifestasi keterbukaan dan sebagainya, sementara di sisi lain pemilihan umum langsung presiden itu melahirkan embrio populisme di Indonesia. Karakteristik khas suatu gerakan populisme adalah sangat rawan terhadap kepemimpinan; tidak lagi mengikuti dan menganut paham demokrasi perwakilan. Ia tidak punya kepentingan memperjuangkan sesuatu. Ia adalah kelompok-kelompok masyarakat yang bernegosiasi “politikâ€? secara langsung, yang sangat rawan terhadap pengaruh demagogi, kepemimpinan karismatik, atau kepemimpinan yang lebih menonjolkan kekuatan. Di sini inti masalahnya. Secara politik daya tahan kita terhadap agitasi atau proyeksi media terhadap figur seseorang memang sangat lemah. Itu merupakan risiko yang akan dihadapi akibat dari politik yang tidak punya akar representasi sosial yang riel•