Edisi 252

MENTAWAI NEWS

KAPAL BOM IKAN MERAJALELA DI PERAIRAN SAIBI

5

MENTAWAI NEWS

6

RATUSAN RUMAH WARGA TUAPEIJAT DITERJANG GELOMBANG MENTAWAI NEWS 15

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

15 -3 0

No .2 5 No Tah v un 2 em X be r

20 12

HARGA ECERAN RP 3000

HUNTARA TAK LAYAK, MALARIA SERANG PENGUNGSI

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

Uggla Masikau polak ka perusahaan sawit arakua makerek tsunami sikarua ka Pagai, lulunia ke bara perusahaan saweit nene sangamberi polak sikaura tak totoili minca katubut sibakkat polak.—3 Sangagogoi telu sirimanua siorik besik malaria, aragainia kalulu amei sia mulaggek ka Puskemas Sikakap ka laggo Juni. - 5 Maigi sia sipukakapak ka Saibi anai rabobom koat bule imalabbei ibara iba, tapoi tak maeruk nenek kalulut sia sikudda ka laggai mapaya ragaba iba ke mei sia pangabli. - 6 Takpei ai aili sangarura jembatan sibangunra ka Sirilanggai amakataian, ke moi eba maragatnaan nien jembatan. - 19 Kalulut mamacet beasiswa sibara ka pamarinta sipusikola ka perguruan tinggi, kineneiget masitanggung pubulagananda satoga sia saamanra. - 19 Maigi galajet sigalai akenenda saina bule momoi ibara akek purimanuaijat, sara galajet sigalaira iate masiakkat akek semen simasanek ka proyek P2D. - 20 COVER DEPAN: 1 FOTO: RUS/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

E

disi ini redaksi memilih tema sawit sebagai sajian utama, tema ini sengaja dipilih karena rencana pembukaan sawit menjadi ancaman besar bagi masyarakat Mentawai khususnya di Pagai Selatan dan Pagai Utara. Ancaman ekosistem, konflik sosial akan terjadi.

Selain sawit, soal huntara juga masih menjadi pemberitaan yang cukup hangat terutama beberapa bulan terakhir, penyakit

Sawit, Huntara dan Hujan mulai menyerang sejumlah pengungsi terutama malaria.

Selain dua hal diatas, berita-berita lainnya masih tetap kami sajikan untuk anda, termasuk bencana naiknya pasang laut yang menimpa sejumlah rumah di Tuapeijat. Hingga Desember nanti, BMKG memprediksi curah hujan akan cukup tinggi. Tentu kewaspadaan masyarakat akan bahaya banjir dan angin kencang serta naiknya pasang laut harus ditingkatkan.

Redaksi

2

3

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012 FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Masuknya investasi sawit di Mentawai dinilai masyarakat bak tsunami kedua di Pagai, sebab kehadiran perusahaan sawit akan mengambil lahan masyarakat dan menghilangkan kuasa masyarakat atas tanah yang menjadi sumber ekonominya selama ini.

Tim Redaksi

eski hujan dan cuaca cukup dingin, suasana di ruang pertemuan GKPM di Sikakap berlangsung panas. Sekitar 50-an peserta Rapat Umum Tolak Sawit Mentawai bersemangat mendengarkan orasi 13 orang yang berkisah tentang ancaman dan penolakan sawit di Mentawai, Rabu 14 November.

Rapat umum digagas Koalisi Advokasi Tolak Sawit Mentawai untuk menjegal perusahaan sawit yang kini tengah aktif membujuk masyarakat memberi izin penggunaan lahan di Pagai Utara dan Pagai Selatan. Seperti diketahui sebelumnya, ada empat perusahaan yang mengantongi izin perkebunan sawit di Mentawai pada 2010. Penolakan keras masyarakat ketika itu mampu meredam upaya perusahaan. Namun secara diam-diam, mereka meneruskan upaya dengan mendekati masyarakat.

Koalisi Advokasi Tolak Sawit menggelar rapat umum dua hari. Setelah orasi pada hari pertama, keesokannya digelar seminar tentang dampak pembukaan perkebunan sawit. Koalisi terdiri dari gabungan sejumlah NGO di Sumbar di antaranya Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Walhi, LBH, Qbar, PBHI serta dari Gereja Kristen Protestan Mentawai dan Paroki Santa Maria Assumpta Sikakap.

Edwar Tasirileleu, salah satu warga Dusun Bulaubuggei Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara menyebutkan, rencana perkebunan sawit akan menjadi bencana baru yang ada di daerahnya. Dari pengalaman yang dilihatnya di daerah lain serta berita di media massa efek negatif yang akan ditimbulkan oleh sawit banyak. Efeknya akan lebih parah dari pada tsunami menerjang dan menghabisi apa yang kami miliki,” ujarnya saat rapat umum berlangsung.

Menurutnya, menolak kehadiran perkebunan sawit dan Hak Guna Usaha merupakan pilihan yang tepat. “Alasannya kemerdekaan kita terampas karena sawit, masyarakat menjadi kuli di tanah sendiri, dan sumber air jadi tercemar” katanya.

Senada dengan Edwar, Kepala Dusun Aban Baga Desa Sinakak

M

RAPAT SAWIT - Pinda Simanjuntak dari YCMM memaparkan dampak perkebunan sawit di Mentawai dalam rapat penolakan sawit di aula GKPM, Sikakap 14 November lalu

RAPAT UMUM TOLAK SAWIT

SAWIT ANCAM LAHAN MASYARAKAT Kecamatan Pagai Selatan, Darman Saogo, dalam orasinya mengatakan pola pendekatanyang dilakukan oleh pihak perusahaan perekebunan sawit seperti pencuri. Ia menilai, aktifitas yang dilakukan orang-orang perkebunan sawit dalam melakukan survei di lapangan tidak meminta izin kepada aparat pemerintah setempat.

“Mereka datang kepada masyarakat, survei dan buat patok-patok tapi semuanya main belakang,” jelasnya.

Memperkuat pernyataan Darman Saogo, Kepala Desa Sinakak Tarzan mengatakan, selama ini belum ada warga yang menyerahkan tanah ke pihak perusahaan. Secara pribadi ia menegaskan bahwa dirinya tidak mau mempertaruhkan kepentingan masyarakat dan generasi ke depan kepada pihak perkebunan sawit. “Lebih baik jabatan saya hilang agar sawit tidak masuk di daerah saya,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Tarzan, mulai dari sekolah hingga jadi kepala desa, biaya pendidikannya tidak berasal dari perkebunan sawit ataupun perusahaan lain.

“Saya dibiayai dari hasil kelapa, bukan sawit,” katanya.

Menurut dia, sejak perusahaan sawit mulai bersosialisasi di tengah

masyarakat, konflik internal dengan masyarakat mulai bermunculan. “Kerabat bertengkar gara-gara perebutan lahan, bahkan hampir terjadi bentrok antar kampung gara-gara sawit, ini bencana,” katanya.

Sebelumnya dalam sambutannya Pastor F.X Wio Hurint Pei atau Romo Pei, Kepala Paroki Santa Maria Sikakap dengan tegas mengatakan Gereja Katolik Mentawai menolak sawit. Alasannya Mentawai ini hanya pulau kecil, jika perkebunan sawit yang mau dibuka oleh PT.Swasti Sidi Amagra dengan luas areal sekitar 20 ribu hektar maka sebagian tanah pertanian masyarakat akan hilang.

Selain itu, lanjut Romo Pei, budaya Mentawai belum tepat menerima perusahaan sawit dengan disiplin kerja yang ketat. “Jam kerja sudah ditentukan, kalau dilanggar akan dapat sanksi, selain itu budaya meramu di Mentawai masih kuat, identitas orang Mentawai akan hilang,” tambahnya.

Menurut Romo Pei, mestinya pemerintah mengembangkan apa yang dimiliki masyarakat saat ini, bukan merusak dengan memaksakan sawit kepada masyarakat.

Sementara Sekretaris Jendral GKPM Imerius Sakerebau menyebut-

kan, GKPM telah menggagas penolakan sawit, namun beberapa pendeta masih ada yang bermain dengan orang perkebunan sawit. Alasan penolakan itu karena selama ini, masyarakat yang wilayahnya dikuasai oleh perkebunan sawit menjadi budak di tanah sendiri.

Dalam proses perizinan saja, kata Imer, sudah muncul konflik di tengah masyarakat.

“GKPM sudah mengirim surat penolakan sawit kepada bupati sebagai pernyataan sikap penolakan,” ujarnya.

Surat dikirimkan atas nama pimpinan teras GKPM yaitu Pdt. P. Saguntung, M.Si sebagai Ephorus dan Pdt. I. Sakerebau, M.Min sebagai Sekretaris Jenderal berkirim surat kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, 17 Oktober lalu.

Dalam surat tersebut, GKPM meminta Pemda Mentawai berani mengambil sikap membatalkan pembukaan perkebunan sawit di Mentawai.

Hal tersebut sebagai cerminan bentuk kesungguhan Pemda Mentawai kepada rakyatnya. Sikap tersebut diminta GKPM sesuai dengan persidangan Sinode Am VII tahun lalu.

Selain poin tersebut, sesuai dengan temuan lapangan saat melakukan

kunjungan ke lapangan, GKPM mendapati banyak keluhan terlebih dengan ketidak pastian masa depan warga pengungsi yang saat ini masih tinggal di huntara.

Bahkan pada poin 2 dituliskan di dalam surat itu “Patut diwaspadai adanya rencana sistematis pengambilan tanah milik penduduk di pesisir untuk perkebunan kelapa sawit. Dan menurut hemat kami, hal ini harus dicegah karena akan menghancurkan kehidupan penduduk dalam segala aspeknya”.

Dan pada poin 3 (tiga) disebutkan, dengan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit ini, akan menjadi bencana besar bagi masyarakat karena akan menimbulkan konflik, terlebih persoalan kepemilikan tanah yang sangat prinsip bagi masyarakat Mentawai.

Di akhir surat tersebut yang juga ditembuskan kepada Wakil Bupati Rijel Samaloisa, DPRD Kabupaten Mentawai, Uskup Agung dan Ketua Paroki, seluruh Pendeta Resort GKPM, Seluruh BPH Jemaat GKPM dan seluruh camat se-Kabupaten Mentawai, GKPM meminta bupati mengambil langkah berani dengan sesegera mungkin membatalkan izin yang telah di keluarkan oleh bupati sebelumnya. (gsn/fs/o)

4

Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Masyarakat yang menyerahkan tanahnya kepada investor sawit, nantinya akan dijadikan modal perusahaan perkebunan sawit dan kemudian beban utang di bank tersebut akan dijadikan utang masyarakat

MODUS INVESTOR SAWIT

Tanah Milik Masyarakat Dijadikan Utang FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung Rus Akbar

adi tanah masyarakat tersebut nantinya akan dijadikan sebagai modal pinjaman ke bank, nanti utang tersebut akan dibebankan kepada masyarakat dan dibayar secara kredit. Utang masyarakat itu berasal dari pemberian bibit, obatobatan, angkut sawit, biaya produksi, termasuk utang pokok dan bunganya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Khalid Saifullah dalam jumpa pers di kantor Walhi, Kamis 8 November lalu.

Pada intinya menurut Syaiful, hasil yang akan diperoleh masyarakat hanya sedikit saja, itulah model inti plasma.

Ia menyayangkan modus itu sering dipakai perusahaan perkebunan sawit dimanapun. Masyarakat menjadi tertipu sendiri. Padahal modal perusahaan dari tanah masyarakat dan menjadi utang masyarakat.

Rifai Lubis, Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) menjelaskan, penyerahan lahan itu berawal dari Badan Pertanahan Nasional, artinya tanah milik masyarakat diserahkan ke pemerintah, kemudian pemerintah melalui BPN membuat sertifikat kepemilikan tanah menjadi tanah negara. “Ini artinya tanah tidak lagi milik masyarakat,” ujarnya.

Kemudian pihak pengusaha sawit mengurus dan pemerintah mengeluarkan sertifikasi Hak Guna Usaha (HGU) dan surat itu akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman di bank. Setelah itu bank memberikan pinjaman kepada perusahaan perkebunan. “Dari uang pinjaman itulah nantinya akan dipakai untuk modal membangun perkebunan sawit termasuk yang diberikan kepada masyarakat, nah uang tersebut menjadi utang masyarakat sendiri dari tanah masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pengembangan sawit di Kepulauan Mentawai akan mendapat efek buruk terhadap kerusakan hutan dan keindahan Mentawai, selama ini Mentawai dikenal dengan keindahan pesona alam yang masih asri dan belum tersentuh oleh siapapun.

“Ini sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk merusak alam bumi Mentawai terutama di Siberut, kita bersama masyarakat akan tetap

J

KONFERENSI PERS - Khalid Syaifullah (tengah) dari Walhi Sumbar memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Walhi Sumbar

Rifai Lubis menolak kedatangan perkebunan sawit yang diolah oleh perusahaan yang notabene mengklaim telah banyak membantu masyarakat,” ujar Rifai.

Selain itu, hadirnya perusahaan sawit nantinya berdampak buruk pada keberlanjutan ekosistem di kawasan pulau tersebut, dan perusahaan akan mengencarkan aksinya dengan melakukan pembersihan lahan, selain itu perusahaan harus mendapatkan surat izin lingkungan.

Lahan-lahan gersang, daya simpan air akan semakin berkurang, sungaisungai akan mendangkal, kampungkampung kekeringan. Akhirnya jalur transportasi sungai terputus, sagu tidak lagi dapat diolah, mandi, mencuci, minum pun sudah tak bisa dan yang ada hanya kehancuran untuk Mentawai.

Ekosistem terganggu, flora dan fauna

mati maka cerita indah tentang keanekaragaman hayati Mentawai pun hilang.

Pada tahun 2010, Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian izin lokasi kepada 4 perusahaan sawit. Keempat perusahaan tersebut adalah PT. Mentawai Golden Pratama Plantation SK Nomor 188.45.61 Tahun 2010, PT. Siberut Golden Pratama Plantation SK Nomor 188.45.60 Tahun 2010, PT. Rajawali Anugrah Sakti SK Nomor 188.45-205 Tahun 2010 dan PT. Swasti Sidi Amagra SK Nomor 188.45-206 Tahun 2010.

Total luas lahan yang dicadangkan oleh keempat SK tersebut seluas 73.500 ha.

Hal tersebut menuai protes dari masyarakat pribumi setempat, penolakan yang dilakukan pertama sekali dengan mengirimkan surat

penolakan kepada Bupati Kepulauan Mentawai yang akhirnya mendapatkan dukungan secara sosial dari mahasiswa mentawai, akademisi, praktisi dan para aktifis se nusantara. Munculnya izin perkebunan sawit di Kepulauan Mentawai yang di tolak masyarakat mendapatkan pendampingan dari Tim Gabungan Advokasi Tolak Sawit Mentawai.

“Jika tidak mendapatkan izin lingkungan maka perusahaan tidak dapat melakukan pengembangan untuk melakukan pengolahan sawit, ini yang menyebabkan masyarakat protes karena lahan mereka akan digarap secara besar-besaran,” katana Khalid Saifullah.

Kawasan yang akan dikembangkan menjadi perkebunan sawit tersebut merupakan daerah lahan produktif, secara topografi wilayah kawasan

kepulauan Mentawai lebih strategis ditanami pohon kakao, pinang, talas, pisang serta oleh masyarakat pribumi Mentawai sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Salah satu contohnya adalah sagu, satu batang sagu ketika diolah masyarakat dapat menghidupi dan menjamin ketersediaan pangan selama delapan hingga sepuluh bulan dalam satu keluarga.

Dari data tim Advokasi Tolak sawit ada 23 kampung menolak kedatangan sawit tersebut selain itu ada 20 suku, 763 orang penduduk menolak secara pribadi 15 organisasi mahasiswa, 102 organisasi peduli Mentawai seIndonesia, 130 akademisi, praktisi dan aktifis se-Indonesia juga ikut menolak kedatangan sawit tersebut.

Sementara Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa saat berkunjung ke redaksi Puailiggoubat mengatakan bahwa sampai saat ini Pemerintah Mentawai tidak memberikan izin dalam bentuk apapun untuk memperpanjang rencana perkebunan kelapa sawit di Mentawai. “Sampai saat ini pihak pemerintah tidak mengeluarkan izin dalam bentuk apapun sampai saat ini,” katanya, Jumat 2 November.

Ditambahkan Rijel, masuk atau tidaknya rencana perkebunan kelapa sawit ini tergantung dari masyarakat dan pemilik tanah ulayat. “Semuanya ada ditangan masyarakat dan pemilik tanah ulayat,” tambahnya. (bs/rus)

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

Rata-rata ditemukan tiga kasus malaria per hari yang berobat di Puskesmas Sikakap pada Juni 2012. Umumnya pasien berasal dari pengungsi yang tinggal di hunian sementara.

Bambang Sagurung

ua tahun hidup di hunian sementara yang mulai rusak dan sanitasi buruk menyebabkan sejumlah penyakit mulai menyerang pengungsi korban gempa dan tsunami Mentawai di Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa usai melakukan kunjungan ke lokasi pengungsi mengatakan, kondisi pengungsi di huntara sangat memprihatinkan karena hunian dan sanitasinya yang mereka tempati tidak layak.

“Sanitasi masyarakat sangat memprihatinkan. Bayangkan saja selama dua tahun mereka ada di pengungsian, bagaimana soal sanitasnya,” katanya ke Puailiggoubat saat berkunjung ke redaksi 2 November lalu.

Hal ini membuat masyarakat banyak yang sakit. “Kemaren ini waktu kunjungan ke bagian Pagai Selatan

D

5

Huntara Tak Layak, Malaria Serang Pengungsi masyarakat tinggal di pengungsian yang terbuka dan lingkungan yang tidak sehat,” kata Budi Andri kepala bidang P2PL di Dinas Kesehatan Mentawai.

Tak hanya itu saja, dikatakan Budi, ada indikasi karena penebangan hutan untuk membuka pengungsian membuat sarang jentik nyamuk malaria terganggu sehingga menyebar di tengah masyarakat.

“Tapi ini perlu diteliti TERBAKAR - Huntara terbakar, pengungsi harus menumpang di huntara lain dan dibuktikan lebih banyak masyarakat yang kena penyakit masyarakat yang ada di hunian semen- lanjut lagi,” katanya kepada Puailigmalaria dan juga TBC. Kita sudah tara rentan terhadap penyakit karena goubat di ruang kerjanya di Tuapeijat, sampaikan ke dinas terkait untuk faktor lingkungan.

13 November lalu.

Sementara Kepala Bidang P2PL Berdasarkan data dari Dinas Kesemenyelesaikan persoalan ini,” kata Rijel.

Dinas Kesehatan Mentawai Budi Andri hatan Mentawai sesuai dengan laporan Kepala Dinas Kesehatan Mentawai mengatakan, dari 10 kecamatan yang ada dari Puskesmas Sikakap, pada Juni 2012 dr. Warta Siritoitet mengakui mening- di Mentawai, puskesmas yang mening- sebanyak 93 kasus ditemukan dengan katnya kejadian penyakit malaria kat kasus malaria di tahun 2012 ini yaitu rata-rata 3 kasus per hari.

Berdasarkan kurva epidemik malaria khususnya berdasarkan laporan dari Puskesmas Sikakap. “Hal ini meningkat Puskesmas Sikakap. Dikatakan Warta, karena salah satu faktornya yaitu bulan Juni 2012, terjadi lonjakan kasus FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

pada 18 Juni 2012 sebanyak 25 kasus, yang sebelumnya paling tinggi di bulan tersebut hanya 7 kasus yaitu pada tanggal 16 Juni dan 26 Juni. Pada bulan Juli 2012, pada 4 Juli 2012 terjadi lonjakan kasus sebanyak 16 kasus dari 5 kasus sebelumnya di tanggal 3 Juli.

Kasus-kasus ini sebelumnya paling tinggi hanya 7 kasus.

Sedangkan untuk kasus penyakit TBC salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya dilakukan pemberantasan yaitu karena akses masyarakat yang sulit serta kesadaran masyarakat yang kurang. Hal ini dikatakan Justianna, Kasi Pencegahan di Dinas Kesehatan Mentawai.

“Pengobatannya itu selama enam bulan. Ketika kita melakukan pengobatan selama satu atau dua bulan kita akan periksa dahak pasien lagi apakah parasit yang ada itu meningkat atau menurun. Namun kadang ketika pasien melihat perubahan kesehatan, ia enggan datang untuk melanjutkan pengobatan,” katanya.

Diharapkan Justianna dengan adanya akses jalan di semua wilayah dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (o)

Derita Pengungsi Tsunami: Bertahan dengan Sumber Daya yang Ada PAGAISELATAN - Dua tahun tinggal di pengungsian tanpa kepastian yang jelas dari pemerintah, membuat para pengungsi gempa dan tsunami Mentawai yang direlokasi di sepanjang jalan perusahaan HPH Minas berjuang sendiri untuk mempertahankan hidup.

Hal tersebut harus mereka lakukan mengingat jatah hidup dari pemerintah, hanya sekali mereka terima. Itu pun sudah sangat lama yakni Maret 2011 lalu.

Kondisi ini mengharuskan para warga bertahan dengan kemampuan dan daya dukung alam yang tersedia. Untuk kebutuhan makan setiap hari, pengungsi mengandalkan pisang, ubi dan keladi yang telah mereka tanam di sekitar huntara sesaat setelah mereka diungsikan pemerintah.

Bagi yang memiliki kendaraan roda dua, kembali ke kampung lama adalah keharusan untuk memanen tanaman mereka yang telah lama mereka tinggalkan.

“Untuk bahan makanan dan sumber uang tunai, mau tidak mau harus diambil di kampung lama. Kalau menunggu saja di sini, anak-anak kami yang sekolah, pastilah sudah lama

pulang karena ketiadaan biaya” ujar Elieser, seorang warga di KM 40 Pagai Selatan kepada Puailiggoubat beberapa waktu lalu.

Aktifitas yang dilakoni warga, selain berladang, ada juga yang menjadi penjerat burung untuk dijual sebagai asupan daging warga lain. Jenis burung yang dijerat di pohon beringin diantaranya ngorut, enggang dan bahkan burung beo.

Salah seorang penjerat burung yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku harus melakukan kerja beresiko ini demi kelangsungan hidup keluarganya. “Saya paham kerjaan ini sangat beresiko. Selain resiko jatuh pada saat memanjat, aturan hukum juga tentang perlindungan satwa langka juga kami langgar. Tapi mau gimana lagi, kalau tidak begini, anak istri saya tidak bisa makan” ujarnya.

Selain kerja di darat, ada banyak juga warga yang menentang resiko untuk menyelam lobster dan teripang di laut. Warga Bake dan Laggigi sudah banyak yang turun untuk mencari kehidupan di laut.

Ada yang memancing, menjaring dan bahkan menyelam di laut untuk mencari lobster.

“Resiko akan di hantam

gelombang tsunami tidak lagi di hiraukan oleh warga demi kelangsungan hidup. Ditambah lagi dengan makin dekatnya natal dan tahun baru, yang pastinya membutuhkan dana tunai. Jadi semua resiko tidak lagi menjadi kendala bagi warga,” kata T. Marbun, warga Laggigi yang juga bermukim di KM 40.

“Kalau pemerintah punya niat baik untuk menolong kami yang menjadi korban bencana, birokrasinya tidak akan rumit begini. Saya sarankan agar pemerintah serius untuk mengurus kami. Yang saya cemaskan, kalau realisasi huntap ini dilaksanakan menjelang natal dan tahun baru nanti, uangnya akan terpakai habis untuk pemenuhan kebutuhan pesta nanti. Saat ini masyarakat saya sedang krisis pangan dan uang akibat jauhnya menjangkau sumber hidup di kampung lama. Kami menuntut tanggung jawab pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami.

Karena merekalah makanya kami mengungsi di sini,” kata Emilius Sababalat, Kepala Dusun Purourougat 11 Oktober lalu.

Sementara Wakil Bupati Menta-

wai Rijel Samaloisa mengatakan, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat korban gempa dan tsunami Mentawai baru akan dilaksanakan 2013 mendatang.

“Masih banyak proses-proses yang harus diselesaikan untuk melaksanakan pembangunan huntap. Kendati izin pemanfaatan hutan sudah ada namun masih banyak proses yang harus diselesaikan, seperti penentuan tapal batas, land clearing serta yang lainnya. Pokoknya masih panjang,” katanya saat berkunjung ke redaksi Pualiggoubat, 2 November lalu.

Melihat proses yang panjang serta waktu di penghujung tahun, Rijel pesimis akan pelaksanaan pembangunan huntap di tahun 2012. “ Kita mengharapkan pengertian masyarakat. Kita berharap menjelang 2013 itu masyarakat mengumpulkan beberapa bahan material bangunan yang bisa dikumpulkan sehingga nantinya pada waktu pelaksanaan mereka tinggal kerja lagi,” harapnya.

Rijel prihatin melihat kondisi pengungsi saat ini karena itu percepatan pembangunan huntap

harus dilakukan.

Kortanius Sabeleake, Dewan pengurus Yayasan Citra Mandiri Mentawai mengatakan lokasi pembangunan huntap bagi korban gempa dan tsunami Mentawai tak seharusnya dipaksakan kepada masyarakat sesuai dengan pilihan pemerintah. “Biarkan masyarakat yang menentukan lokasi mereka karena mereka yang akan tinggal dan hidup disana dengan kearifan lokal yang mereka miliki,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Korta, pemaksaan lokasi tempat tinggal bagi korban seakan memberikan bencana baru bagi masyarakat, karena masyarakat mesti harus memulai hidup dari nol lagi.

Ditambahkan Korta, setelah masyarakat menentukan lokasi hunian mereka, pemerintah tinggal melihat tata batas. “Perbanyak jalur evakuasi dan buat akses jalan yang belum ada. Tsunami itu tidak datang setiap hari atau setiap tahun. Namun kesadaran akan bencana mesti harus ditanamkan.

Kalau lokasi mereka terlalu dekat kepantai ajak berdialog untuk sedikit pindah ke bukit, bukan dengan cara memaksakan,” katanya. (fs/bs)

MENTAWAINEWS Keamanan Laut tidak bisa beroperasi karena tak ada BBM

Rinto Robertus

Puailiggoubat

NO. 252, 15 - 30 November 2012

6

Kapal Bom Ikan Merajelala di Perairan Saibi FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

apal pengebom ikan merajalela di perairan Desa Saibisamukop Kecamatan Siberut Tengah Mentawai. Maraknya kapal pengebom ikan ini menurunkan pendapatan nelayan setempat.

Menurut Elimar (34) seorang nelayan, kapal pengebom ikan ini sering beroperasi di wilayah perairan di Dusun Sibuddaoinan dan sekitarnya. “Kapal pengebom ikan ini setiap minggu mereka selalu ada beroperasi. Kadang ada lima kapal yang datang,” ujarnya pada Puailiggoubat 4 November lalu.

Ia telah membuktikan sendiri bahwa kapal pengebom ini sering beroperasi dengan singgah di kapal tersebut. “Saya pernah sekali singgah di kapal pengebom ikan ini, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya hanya sendiri, dan bisa saya pastikan kapal itu pengebom ikan dari Sibolga, aktifitas kapal ini sangat meresahkan kami sebagai nelayan,” ujarnya.

Setelah Elimar pulang, kapal pengebom ikan ini memberi ikan kepadanya, karena kesal Elimar pergi ke keramba ikan di Sibulaubuggei dan menyuruh penjaga keramba untuk menelepon Keamanan Laut (Kamla) di Siberut Selatan untuk melaporkan hal ini namun Kamla tak ada respon. “Setelah di kontak, tak ditanggapi Kamla Siberut, hanya beralasan tidak punya minyak (BBM), saya jadi kesal, sudah jelas kapal pengebom ini di depan mata malah beralasan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Paul

K

TERANCAM BOM IKAN - Nelayan mamancing di perairan Tuapjeat beberapa waktu lalu. Keberadaan kapal bom ikan mengancam nelayan tradisonal seperti yang terjadi di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah.

Rantau (25), nelayan lainnya. “Aksi pengebom ikan ini begitu meresahkan kami,saya pun sering melihat kapal ini dan pernah sekali saya lagi menyelam sendirian di dalam, bom kapal ini mengejutkan saya, karena takut saya langsung pulang,” katanya.

Sementara itu, Rabu siang 7 November lalu, terlihat seorang nelayan Pardinan (32) pulang dari laut dengan membawa puluhan ikat ikan berukuran besar untuk dijual.

Kran Air Bersih PNPM 2009 di Saibi Tak Mengalir SAIBI - Kran air bersih yang dibangun dari dana PNPM-MP 2009 di Desa Saibisamukop Kecamatan Siberut Tengah, kabupaten Kepulauan Mentawai kini tak bisa dinikmati warga karena airnya tidak mengalir.

Kepala Dusun Muara Desa Saibisamukop Eliasman Sageileppak mengatakan, sejak dibangun dan selesai fasilitas itu belum sepenuhnya dinikmati warga dan sampai saat inipun airnya sudah tak mengalir lagi. “Di wilayah dusun kita saja kran dan airnya tak mengalir lagi,” katanya, 5 November lalu.

Selain air tak mengalir, krannya sudah rusak dan tak terawat.

“Alatnya untuk airnya mengalir tidak ada lagi di tempatnya,” kata Eliasman.

Menurutnya, kran air bersih ini percuma dibangun tetapi tidak membantu. “Kran air bersih ini percuma saja dibangun tidak ada gunanya sama sekali,” tambahnya.

Tahun 2009, Saibi Samukop mendapatkan pembangunan 15 kran air bersih. Dusun Muara tiga kran, Pangasaat empat kran, Simabolak tiga kran dan Masoggunei lima kran. Dari Pantauan Puailiggoubat, keseluruhan kran air bersih tersebut tidak mengalir lagi dan sebagian paralon untuk mengairi air ke kran dan ke kran air lain sudah terputus. Selain itu, sumber air hanya mengandalkan hujan, bila dalam satu minggu tidak hujan, air bersih tidak mengalir ke kran dan tidak bisa dinikmati warga. (rr)

Biasanya para nelayan di desa itu jarang mendapatkan ikan besar dari hasilnya melaut, ketika Puailiggoubat

menanyakan ke Pardinan dari mana mendapatkan ikan tersebut, ia mengaku dari kapal pengebom ikan. “Ikan ini saya

dapat dari kapal pengebom ikan dan sekarang ini kapal ini sedang beroperasi di Pulau Panjang,” katanya. (o)

Tambatan Perahu di Dusun Muara Rusak SAIBI - Tambatan perahu di Dusun Muara Desa SaibiSamukop Kecamatan Siberut Tengah rusak berat akibat sudah lanjut usia.

Tambatan Perahu yang terbuat dari kayu lebar 3 meter dan panjang 70 meter yang dibangun tahun 2006 merupakan program Coremap Fase 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai.

Kepala Dusun Muara Eliasman Sageileppak mengatakan, bangunan fisik tambatan perahu ini kini sudah dikategorikan rusak berat. “Benarbenar kondisi fisiknya rusak berat.

Lantainya sudah berlubang, mulai habis serta tonggaknya sudah patahpatah karena lapuk,” katanya pada Puailiggoubat, 5 November lalu.

Jembatan itu juga berbahaya bagi anak-anak karena banyak paku-paku yang menonjol, sementara daerah tersebut sering dijadikan tempat bermain mereka. Kondisi tersebut sudah didata dan dilaporkan ke aparat desa. “Tiap aset kita seperti bangunan yang kondisinya rusak termasuk tambatan perahu sudah di data dan di laporkan ke desa dan kerusakan tambatan perahu ini juga sudah diusulkan dalam musrenbang kemarin untuk dibangun kembali,” katanya.

Dengan kondisi fisik tambatan perahu yg rusak berat ini, Eliasman berharap pada pemerintah untuk dibangun kembali. Kalau bisa tambatan perahu ini dibangun secepatnya sebab ini sudah menjadi kebutuhan pokok. “Kalau dapat jangan dari kayu lagi itu tidak lama kita pakai, harus terbuat dari beton, 10 meter itu sudah cukup tak perlu

panjang dulu,” ujarnya.

Selain tambatan perahu, fasilitas MCK yang dibangun lewat program Coremap Fase 2 tidak layak pakai lagi karena fasilitasnya sudah sudah tidak ada di tempatnya. Sementara itu pondok informasi Coremap ini di Dusun Masogunei juga mengalami nasib yang sama, jendela kacanya sudah tak ada. (rr) FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

TAMBATAN PERAHU - Tambatan perahu di Saibi sudah rusak

7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 252, 15 - 30 November 2012

RPJMD selama lima tahun kedepan yang tidak ada, membuat pembahasan APBD tahun anggaran 2013 akan terganjal.

Nikanor: RPJMD Mentawai Belum Ada FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan

encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga saat ini belum juga selesai.

Padahal RPJMD adalah dokumen penting yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan di daerah dalam jangka lima tahun sejak bupati terpilih dilantik.

RPJMD merupakan dokumen acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat rencana strategis (Renstra) dan juga Rencana Kerja (Renja). Namun sudah hampir setahun RPJMD yang merupakan terjemahan dari visi dan misi bupati terpilih belum juga rampung.

Wakil Ketua DPRD Mentawai Nikanor yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa proses pembahasan RPJMD galau. “Bagi kami DPRD, proses RPJMD ini adalah galau,” katanya, Rabu 7 November lalu.

Nikanor menilai, pemerintah dalam hal ini eksekutif terkesan tidak serius membuat RPJMD ini karena sepengetahuannya tim pembuat RPJMD ini saja belum ada. Hal ini dikatakannya karena SK Tim RPJMD tidak ada. Dari sisi anggaran menurut Nikanor sudah terealisasi sekitar Rp1 Miliar yang dianggarkan di Bappeda Mentawai sekitar Rp 300 Juta dan selebihnya untuk biaya konsultasi DPRD mencapai Rp700 Juta lebih.

Menurut Nikanor, dua kali konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta telah

R

Nikanor Saguruk

BANGUN JALAN - Pekerja membangun jalan Sikabaluan-Pokai dilakukan namun ditolak oleh Bappenas karena dokumen yang dikonsultasikan berbeda dengan visi misi bupati yang disampaikan saat mencalon, banyaknya pengisian matrik dan indikator yang kosong serta konsultan dari salah satu perguruan tinggi Sumbar membuat nama dari beberapa tempat di Mentawai salah. Disamping itu Panitia Khusus (Pansus) DPRD juga telah melakukan studi banding ke Bekasi terkait RPJMD. Dikatakan Nikanor, sesuai aturan yang berlaku pembahasan dan apalagi

Seleksi Panwaslu Tunggu Penetapan Dari Bawaslu PADANG - Sebanyak 136 calon anggota Panwaslu se-Sumatera Barat yang berada di tiga daerah yaitu Padang, Solok, dan Bukittinggi telah lolos tahapan penelitian administrasi, diantaranya dua nama dari Mentawai Lazuardi dan Syamsir Ali juga telah mengikuti tes wawancara pada 4-5 November lalu.

“Tes wawancara dilakukan di tiga tempat yaitu Padang, Solok dan Bukittinggi, wawancara ini penentu enam besar calon yang akan diteruskan untuk fit and proper tes oleh Bawaslu,” kata ketua Tim Seleksi Panwaslu se-Sumbar, Khairul Fahmi kepada Puailiggoubat, Kamis 8 November lalu.

Kata Fahmi, fit and proper tes calon yang lolos tes wawancara dilakukan pada 7-8 November 2012. “Untuk fit dan proper itu dilakukan oleh Bawaslu dan setelah itu pelantikan calon Panwaslu rencananya pada 10 November,” katanya.

Menanggapi jumlah Panwaslu dari Mentawai hanya dua orang, fahmi akan membicarakan dengan pihak Bawaslu. “Karena bagaimanapun di Mentawai harus tetap ada Panwaslu, dan dua orang itu mungkin saja akan lolos tapi untuk penambahan mencukupi 6 itu wewenang Bawaslu lagi bagaimana caranya,” kata Fahmi. (trs)

penetapan RPJMD ini telah kadaluarsa.

“Tiga bulan setelah bupati terpilih dilantik RPJMD sudah harus ada setelah sebelumnya menggunakan RPJMD transisi” katanya.

Namun kenyataannya di Mentawai jangankan RPJMD yang sesungguhnya, RPJMD transisi pun tidak ada.”RPJMD yang dibahas sudah kadaluarsa” katanya menegaskan.

Dari konsultasi kedua yang dilakukan ke Bappenas menurut Nikanor, RPJMD yang sedang dibahas tidak dapat dilanjutkan. Sebagai solusinya adalah menggunakan RPJMD yang lama jaman Edison yang penetapannya dengan Peraturan bupati (Perbup) dan melalui sidang paripurna di DPRD. Peraturan daerah tentang RPJMD selama 5 tahun kedepan yang tidak ada,

membuat pembahasan APBD tahun anggaran 2013 akan terganjal, padahal sesuai aturan penetapan APBD 2013 sudah harus dilakukan paling lambat 30 Nopember ini, berbeda dengan tahuntahun sebelumnya yang penetapannya paling lambat 31 Desember. “Kalau RPJMD tidak ada, apa dasarnya melakukan pembahasan APBD” katanya lagi.

Dikatakannya, kalau RPJMD tidak ada maka otomatis tidak akan ada Renstra dan Renja SKPD dan tidak ada dasar membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan bahkan APBD perubahan 2012 pun menurutnya hanya diselesaikan begitu saja tanpa ada RPJMD yang menjadi acuan. Sementara RPJMD yang telah dibahas pun menurut Nikanor tidak bisa dilanjutkan karena dari awalnya tidak melalui mekanisme yang berlaku. (o)

Satpol PP Seleksi Pelamar TUAPEIJAT – Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergolong baru di Mentawai. Untuk kedua kalinya sejak dibentuk sekitar tahun 2008 mengadakan seleksi bagi pelamar calon Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP). Sebelumnya telah diterima 15 orang dan baru bisa ditempatkan di sekitar pusat kabupaten.

Penerimaan kali ini dimaksudkan untuk memenuhi jumlah anggota Banpol PP satu pleton atau 30 orang.

Demikian pula tenaga PNS yang mengisi kepala seksi (kasi) juga belumlah dilengkapi, misalnya kasi pembinaan, kasi ketenteraman dan ketertiban (trantip) dan juga kasi operasional (kasi op) serta sub bagian (sub bag) belumlah terisi sepenuhnya.

Hanya ada satu kepala seksi yaitu kasi penyidikan dan penindakan yang dijabat oleh Rikson merangkap Plt Kepala Satpol PP.

Tingginya angka pengangguran sepertinya terlihat pada penerimaan Banpol PP ini. Untuk periode ini jumlah Banpol PP yang diterima adalah 15 orang sementara pelamar mencapai 159 orang. Seleksi yang dilakukan adalah sistim gugur per tahap seleksi. Dari seleksi administrasi yang dilakukan panitia, menurut Rikson Plt Kepala Satpol PP telah gugur 27 orang dan tinggal 132 orang.

Selanjutnya dilakukan seleksi jasmani untuk melihat kekuatan fisik para calon di Markas Kodim Mentawai. Setiap peserta diuji dengan lari sekitar 15 menit, sit up, skot jump, push up, lari angka 8, restock, 29 Oktober yang lalu.

Dikatakan Rikson, tes jasmani ini sangat perlu karena pekerjaan yang akan dilakukan membutuhkan jasmani yang sehat dan kuat karena sewaktuwaktu terjadi bencana, Banpol PP juga dikerahkan untuk menangani.

Hari berikutnya dilakukan seleksi jasmani berupa renang di laut depan dermaga Tuapejat sepanjang 25 meter.

Dalam seleksi ini beberapa peserta ternyata ada juga yang tidak pandai berenang. Dari pengumuman seleksi jasmani yang dilakukan, peserta yang lulus berjumlah 63 orang untuk mengikuti dua tahapan seleksi lagi.

Hari Senin 5 Nopember dilakukan seleksi akademis yakni test tertulis seputar pengetahuan umum sebanyak 50 soal serta beberapa psikotest.

Dikatakan Rikson, test ini bertujuan melihat kecerdasan calon banpol PP yang direkrut. Pada pengumuman seleksi akademis, Selasa 6 November terdapat 35 orang peserta yang lulus untuk selanjutnya mengikuti seleksi wawancara yang telah dilakukan Kamis 8 November dan pengumuman yang lulus untuk 15 orang yang direncanakan adalah pada tanggal 30 November yang akan datang. (rpt)

MENTAWAINEWS Pada kunjungan rombongan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet ke Dusun Terekan Hulu dijanjikan akan dianggarkan dalam program P2D Mandiri untuk pembangunan jalan Rp1,5 Miliar dalam program P2D

Puailiggoubat

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Mengejar Ketertinggalan Dengan Pembangunan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

embangunan di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara terus dipacu pelaksanaannya. Untuk tahun 2012, melalui program P2D Mandiri Desa Malancan mendapat 30 paket kegiatan untuk pelebaran badan jalan lingkar dusun Sirilanggai Barat dan Sirilanggai Timur, serta penyambungan jalan antara Dusun Sirilanggai menuju Dusun Malancan.

“Kita berharap dengan adanya akses dari Malancan ke Sirilanggai ini ekonomi masyarakat akan meningkat,” kata Kepala Desa Malancan Barnabas Saerejen pada Puailiggoubat, Kamis 1 November lalu.

Dengan adanya jalan dari Dusun Malancan sebagai pusat desa, akses masyarakat yang mau ke Pokai atau ke Sikabaluan sebagai pusat kecamatan semakin lancar. “Masyarakat bisa menggunakan ojek atau kendaraan pribadi ke Pokai atau Sikabaluan. Jalan kaki juga sudah bisa ditempuh,” katanya.

Sementara untuk lingkar dusun baik Dusun Sirilanggai Barat dan Sirilanggai Timur dari 1 meter menjadi 2,5 meter membuat dusun semakin

8

P

BANGUN JALAN - Pekerja membangun jalan Sirilanggai-Malancan P2D mandiri tahun 2012 terlihat baik dan akses masyarakat semakin lancar. “Tinggal menata perkampungan lagi. Kita akan mengajak masyarakat untuk gotong-royong membersihkan perkampungan,” katanya.

Untuk tahun 2013, pembangunan jalan yang akan dilaksanakan yaitu dari Dusun Sirilanggai menuju Dusun Terekan Hulu. Pada kunjungan bupati dan ketua

DPRD di Dusun Terekan Hulu dijanjikan akan dianggarkan dalam program P2D Mandiri untuk pembangunan jalan Rp1,5 Miliar. Teknis pengerjaannya akan diserahkan pada pihak kecamatan.

“Kita sudah mulai coba ancangancang OMS yang akan melaksanakan pembangunan jalan ini nanti. Dari Rp1,5 Miliar itu diperkirakan 30 OMS yang akan melibatkan Dusun Sirilanggai Barat

dan Timur serta Dusun Terekanhulu,” katanya.

Dikatakan Barnabas, Desa Malancan merupakan desa yang tertinggal dari desa lainnya yang ada di Kecamatan Siberut Utara. “Dengan adanya jalan kita berharap ekonomi masyarakat meningkat dan juga lingkungan akan semakin bersih. Kita ingin seperti Desa Sotboyak yang pernah menjadi desa

teladan kabupaten,” katanya.

Sementara dalam pembangunan tahun 2012 ini banyak masyarakat menikmati dan terlibat alam pelaksanaan pembangunan yang di lakanakan di Dusun Sirilanggai, baik sebagai pengurus OMS maupun sebagai pekerja di OMS. “Kami baru menikmati yang namanya pembangunan karena masyarakat dilibatkan semua, apalagi tahun ini banyak pembangunan yang masuk dan dikerjakan oleh masyarakat,” kata Amon Saleleu salah seorang masyarakat.

Dikatakannya, dalam pembangunan lingkar dusun dan antar dusun ini pengurus OMS dan juga masyarakat bekerja di lapangan harus mengutamakan kualitas pekerjaan. “Ini jalan kita dan yang membuat adalah kita, makanya pekerjaannya harus baik,” katanya.

Tahun 2013, melalui program PNPM Kecamatan Siberut Utara, Desa Malancan akan mengusulkan program penerangan untuk Dusun Sirilanggai Barat, Sirilanggai Timur, Terekan Hulu, Malancan Barat, Malancan Timur dan Gorotai.

Sekarang ini penerangan yang digunakan masyarakat baru lampu minyak, mesin genset dan juga listrik tenaga surya bantuan Dinas Perindagkop tahun 2008 lalu. (r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Pembangunan Jalan Pokai-Sirilanggai Terkendala Cuaca PADANG - Pembangunan jalan dari Dusun Pokai Desa Sikabaluan menuju Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara terkendala cuaca. Hal ini dikatakan Aweng, pelaksana lapangan PT.Revanza Graha Prakarsa yang mengerjakan tender pembangunan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai pada Puailiggoubat, Kamis 8 November lalu melalui telepon seluler.

“Kita terkendala faktor cuaca, karena sekarang ini musim hujan sehingga pengaspalan jalan tidak bisa dilakukan,” katanya.

Dikatakan Aweng, sejak Minggu kedua pada awal bulan November ini pihaknya baru bisa kerja dua hari dan itu selesai sepanjang 400 meter. “Standarnya untuk pengerjaan jalan yang menggunakan aspal itu dalam sehari 200 meter. Itu kalau didukung oleh cuaca, namun karena faktor hujan pengerjaan jalan jadi terkendala,” katanya.

Kata Aweng, berdasarkan kontrak kerja, badan jalan yang akan dibangun tersebut selebar 4,5 meter, namun berdasarkan instruksi lapangan dan dari Dinas Pekerjaan Umum Mentawai lebar badan jalan menjadi 3 meter, dengan panjang pekerjaan 7.800 meter.

“Ini berdasarkan instruksi pelaksanaan di lapangan yang juga instruksi PU, kita bekerja sesuai perintah,” katanya.

Sementara untuk ketebalan badan jalan yang akan diaspal dikatakan Aweng maksima l 2 cm dengan agregat dua lapis. “Yang menjadi persoalan sekarang ini adanya item tambahan pekerjaan di lapangan yang sebelumnya tidak ada dalam kontrak kerja, seperti pembuatan batu bronjong. Ini akan kita tuntut nantinya kepada Dinas PU,” tegasnya.

Bila tidak terkendala cuaca, pekerjaan peningkatan badan jalan dengan sisa waktu yang ada berdasarkan kontrak kerja masih mampu untuk

diselesaikan. Kontrak kerja peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai tersebut akan berakhir 15 Desember 2012.

“Semua material pembangunan sudah ada di lapangan. Material kita yang sudah ada di lapangan sekarang 700 ton. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini faktor cuaca,” katanya.

Lambatnya memulai pekerjaan dikatakan Aweng karena proses tender yang lama di Dinas PU serta membawa material ke lokasi kerja yang sulit.

Dikatakannya untuk proses tender dimulai pada Maret dan hasilnya baru diumumkan Juni. “Belum lagi persoalan biaya pembongkaran di pelabuhan yang tidak sesuai,” katanya.

Asmen Simanjorang kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Mentawai mengatakan berdasarkan kontrak kerja peningkatan jalan dari Pokai menuju Sirilanggai 4,5 meter. Namun karena pertimbangan, mulai dari Pokai hingga simpang me-

JALAN POKAI - SIRILANGGAI - Pengendara melintas di dekat plang pembangunan jalan Pokai-Sirilanggai nuju Tamairang lebar badan jalan 4,5 meter dan dari Simpang Tamairang nantinya hingga Sirilanggai lebarnya 3 meter. “Volume pengurangan badan jalan dari 4,5 meter menjadi 3 meter kita gunakan untuk memperpanjang badan jalan,” katanya.

Peningkatan badan jalan Pokai-

Sirilanggai dikerjakan oleh PT.Revanza Graha Prakarsa dengan kontrak nomor 600.20/SP-07/PPK-15.10/DP4-KKM/ VII-2012, dengan nilai kontrak Rp2.952.438.900. jadwal pelaksanaan kerja 150 hari kerja. Konsultan pengawas peningkatan jalan CV.Prima Seni Alambina. (bs)

9

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Janji yang pernah disampaikan Jamarullah tak ditepati yang membuat masyarakat pemilik tanah tak mengizinkan membangunan jalan rabat beton di lahan mereka.

PPTK Ingkar Janji, Pembangunan P2D Mandiri di Simalegi Ditolak FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

elaksanaan pembangunan P2D Mandiri di Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai dihambat pemilik tanah. Hal ini terjadi karena pada awal sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan, Jamarullah selaku PPTK P2D Mandiri Kecamatan Siberut Barat menjanjikan akan mendahulukan pemilik tanah ulayat untuk mengerjakan pembangunan jalan dengan cara meloloskan OMS suku pemilik lahan.

Namun dalam pelaksananya, janji yang pernah disampaikan tersebut tak ditepati Jamarullah, yang membuat masyarakat pemilik tanah tak memperbolehkan masyarakat lain mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di lahan mereka.

Seperti halnya yang dilakukan Ilarius Supandy Tateuteu warga Dusun Sakaladhat. Ia menyurati Kepala Dusun Sakaladhat pada 10 Oktober lalu untuk meminta agar pembangunan jalan sepanjang 130 meter yang berada di atas

P

PASANG GORONG-GORONG - Sejumlah pekerja memasang gorong-gorong di jalan Pokai-Sirilanggai tanah miliknya tidak dikerjakan dulu sebelum ada penyelesaian persoalan antara Ilarius Supandy dengan Jamarullah. Surat tersebut ditembuskan kepada ketua DPRD Mentawai, camat Siberut

Barat, kepala Desa Simalegi, pers, dan PPTK P2D Mandiri.

Kepala Desa Simalegi, Gunawan yang dikonfirmasi Puailiggoubat melalui telepon mengakui hal tersebut. “Kenya-

Hari Kesehatan Nasional Diperingati di Mentawai TUAPEIJAT - Untuk kali pertamanya peringatan Hari Kesehatan Nasional dilaksanakan di Kabupaten Mentawai oleh Dinas Kesehatan Mentawai. Hal ini dikatakan kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Warta Siritoitet saat dikonfirmasi Puailiggoubat di ruang kerjanya di Tuapeijat, Selasa, 13 November lalu.

“Kita akui memang setelah 48 tahun peringatan Hari Kesehatan Nasional ini kita baru pertama kalinya mengadakannya di Mentawai. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi akan kita mulai kendati dari berbagai kekurangan yang ada,” katanya.

Hari Kesehatan Nasional yang bertemakan Indonesia Cinta Sehat adalah refleksi dari sikap dan perilaku setiap insan Indonesia menjadikan kesehatan sebagai dasar tindakan dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan sub tema yaitu Ibu Selamat Anak Sehat dipilih karena merupakan sasaran prioritas pembangunan kesehatan.

“Peringatan hari kesehatan ini terasa lebih istimewa karena banyak mitra potensial swasta atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan proaktif mengambil bagian dalam

menggelar penyelenggaraan upaya kesehatan. Banyak yang menyumbangkan bantuan dalam perayaan. Kita tidak menyangka ini sebelumnya,” kata Warta dengan bangga.

Dikatakan Warta, dalam mewujudkan kesehatan bagi masyarakat dibutuhkan kerja sama yang baik antar semua elemen yang ada, pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. “Semua-nya harus bergandengan tangan untuk menyukseskan masyarakat yang sehat,” katanya.

Sebelum melaksanakan upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional yang dipimpin Sekda Mentawai Ifdil Gusti, di kantor Dinas Kesehatan Mentawai dilaksanakan berbagai lomba dan kegiatan diantaranya lomba balita sehat, lomba memasak makanan tambahan balita oleh ibu-ibu, jalan sehat, pemeriksaan kesehatan serta lomba penyuluhan oleh dokter kecil.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pidato Menteri Kesehatan RI, dr.Nafsiah Mboi dimana dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah meningkat secara bermakna dari 61,4 persen tahun 2007 menjadi 87,4 persen tahun 2011.

Dalam periode yang sama, cakupan imunisasi campak meningkat dari 67 persen menjadi 93,3 persen.

Status gizi masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Prevalensi gizi kurang pada balita tahun 2010 sebesar 17,9 persen dapat diharapkan turun menjadi 15 persen tahun 2015.

Peningkatan balita mengunjungi posyandu juga meningkat hingga 71 persen setiap bulan, ini berarti 14 juta balita memnfaatkan posyandu. “Di Mentawai ini juga tidak lepas dari kerjasama dusun, desa dan kader kesehatan yang ada di dusun-dusun kendati posyandu hanya menumpang dirumah masyarakat atau ditempat yang sangat sederhana,” kata Warta.

Sejak tahun 2011, pemerintah menyediakan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang berkisar antara Rp75 juta hingga Rp250 juta per puskesmas per tahun. Dana ini untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas, termasuk diantaranya pembinaan posyandu dan posbindu, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, pemulihan gizi kurang dan gizi buruk serta kegiatan lain untuk mendukung para kader sukarelawan. (bs)

taan di lapangan memang seperti itu. Ini karena janji yang disampaikan oleh PPTK pada rencana awal pembangunan

yang mengutamakan OMS pemilik tanah. Tapi pada pelaksanaannya tidak.

Makanya mereka menuntut,” jelasnya Senin, 5 November lalu.

Disayangkan Gunawan, pada perencanaan awal, keterlibatan desa dalam pelaksanaan program P2D Mandiri di Desa Simalegi tidak ada.

“Setelah ada permasalahan baru kepala desa dilibatkan. Ini yang membuat saya kecewa,” katanya.

Ditambahkan Gunawan, pada pelaksanaan di lapangan ternyata bukan hanya 130 meter saja yang tidak bisa dikerjakan, namun mencapai 540 meter.

“Yang banyak itu pembangunan jalan menuju Dusun Muara Simalegi. Masyarakat sekarang menunggu Jamarullah di lapangan,” katanya.

Puailiggoubat yang mencoba menghubungi Jamarullah melalui telepon tidak aktif. Ketika Puailiggoubat menanyakan kebenaran persoalan dan penyelesaian pelaksanaan pembangunan P2D Mandiri di Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat lewat pesan singkat, Jamarullah mengaku tak punya urusan.

“Tidak ada urusan PPTK dengan lahan itu apalagi kamu. Urusannya desa,” balasnya melalui sms. (bs)

Piala Asissi Champion Cup 2012 Diraih Tim Kompas PADANG - Tim sepak bola Komplek Pemuda Pastoran Siberut (Kompas) berhasil meraih juara I perebutan piala bergilir Asissi Champion Cup 2012 di Padang Baru, Kota Padang, Sumatra Barat, Minggu 4 November lalu.

Piala bergilir Asissi Champion Cup 2012 tersebut diboyong sekaligus oleh kedua tim Kompas dan Pasaman. Alasan panitia tak bisa melanjutkan pertandingan terkait adanya sedikit kericuhan antar pemain ditengah pertandingan berlangsung pada leg kedua sehingga pertandingan harus terhenti dan tidak dapat dilanjutkan.

“Untuk kedua tim kita ambil kebijakan sama-sama meraih juara I, kita lanjutkan pertandingan waktu sudah malam dan gelap dan kita lanjutkan besok juga salah satu tim tidak setuju, jadi kedua tim sama-sama juara I dan pialanya kita gandakan,” Kata Dimas Ketua Panitia Asissi Champion Cup 2012 usai penyerahan hadiah kepada pemenang lomba.

Sedangkan juara III pada pada perebutan piala Asissi Champion Cup 2012 diraih oleh Tabing dengan adu pinalti KKM Sikabaluan.

Selain itu untuk perlombaan Volly Putri murni diraih juara I oleh Tabing, juara II tim Padang Baru, sedangkan juara ke III jatuh pada tim Voli Putri Pasar Usang.

Pada Asissi Champion Cup 2012 panitia yang dimulai 8 Juli 20124 November 2012 dengan peserta 6 paroki 2 stasi dan 4 kategorial yakni Kompas Siberut, Paguyuban, Pasar Usang, Padang Baru A, Padang Baru B, Bukit Tinggi, Tirtonadi, KKM Sikabaluan, Tabing, PMKRI dan Katedral.

Sepanjang terbentuknya Kompas, sebuah tim yang terdiri dari pemuda asal Mentawai yang berdiri sejak Desember 2006 banyak kegiatan mengikuti kegiatan perlombaan.

Pada 2007 dengan usia tim yang baru terbentuk tersebut meraih juara I perlombaan sepak bola peringatan HUT ke 62 di Kecamatan Siberut Selatan, pada 2010 juga megikuti Asissi Champion Cup 2010 meraih juara III dan terakhir pada tahun 2012 Asissi Champion Cup 2012 naik posisi dengan meraih juara I. (trs)

Puailiggoubat - 14 Oktober 2012 2012 NO. NO. 252,249, 15 -130 November

10

KEPALA DESA SINAKA TARZAN

Kades yang Menolak Sawit M

eski rayuan perusahaan sawit kepada Kepala Desa Sinaka Tarzan sering dilakukan agar memuluskan jalan bagi perusahaan mendapatkan izin lahan dari masyarakat, namun sikapnya bulat untuk menolak sawit. Baginya konversi lahan untuk perkebunan sawit akan menghilangkan hak masyarakat atas tanah mereka.

Belum lagi potensi muncul konflikkonflik di tengah masyarakat. Tarzan juga tidak bosan-bosan memberikan penjelasan soal dampak buruk dari kebun sawit ini, berikut wawancara Gerson Merari Saleleubaja wartawan Puailiggoubat dengan sang kades ini.

persen saja, itu menjadi kekuatan saya sendiri untuk bersikukuh menolak sawit masuk ke Desa Sinaka.

Selama ini apakah pernah terjadi konflik terkait rencana masuk sawit di daerah Anda?

Ini sudah terjadi konflik tapi masih kalangan kerabat dan keluarga,

Usaha, mereka tidak paham tanah yang di HGUkan oleh perusahaan.

Apa langkahlangkah yang Anda ambil dengan kondisi masyarakat yang menerima sawit seperti ini?

Kita selalu melakukan dialog, pencerahan kepada masyarakat bagaimana proses

Apa yang membuat Anda berani menolak sawit?

Selama ini saya banyak tahu dampak buruk dari sawit itu sendiri, seperti yang saya lihat di tempat lain.

Apakah Anda tidak cemas kalau anda menolak sawit kemudian memunculkan konflik di tengah masyarakat yang setuju soal sawit ini?

Itu sudah resiko sebuah pekerjaan, kalau kita lihat di tengah masyarakat tidak seluruhnya menerima sawit, kalau kita kalkulasikan masyarakat yang menolak sawit itu sebanyak 60 persen sementara yang menerima hanya 40

penyebabnya masalah perebutan lahan untuk diserahkan kepada perkebunan sawit, namun itu tidak berujung kepada adu fisik. Saya juga melihat masyarakat yang setuju masuk sawit mereka tidak paham bagaimana proses perizinan sawit itu, bagaimana pula proses Hak Guna

sawit itu sebenarnya yang paling nyata itu terus kita lakukan baik itu tingkat dusun maupun masyarakat, baik itu resmi maupun non formal masukan itu terus kita berikan.

Sejauh ini bagaimana proses sawit

TARZAN KELAHIRAN: Mangkaulu, 29 November 1970 JABATAN: Kepala Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan.

itu di tengah masyarakat?

Pihak perusahaan telah melakukan survey sekaligus pengukuran lahan yang akan dijadikan perkebunan tapi sepengetahuan saya karena kepala desa dan dusun menolak. Beberapa masyarakat sudah melakukan tindakan menahan kendaraan milik orang perusahaan yang datang menyurvei lahan tersebut. Namun kita mendamaikan mereka agar tidak terjadi konflik besar, dimana saat itu aparat kepolisian sudah mau diturunkan. Pada awalnya saya menolak menyelesaikan masalah tersebut sebab mereka datang secara diam-diam tanpa sepengetahuan kita, ketika ada masalah baru tahu bahwa ada kepala desa.

Apakah ada tekanan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten dengan sikap anda yang menolak sawit

ini?

Sejauh ini belum ada, saya sudah pernah menanyakan hal ini kepada bapak bupati terkait sawit ini. jawaban bupati saat itu sampai saat ini izin belum diperpanjang, soal sawit itu tergantung masyarakat sendiri apakah menolak atau menerima. Menurut saya kalau masyarakat bersawit tanah tidak boleh di HGU kan dan sawit milik masyarakat dan tidak milik perusahaan.

Sejauh ini bagaimana pihak perusahaan merayu masyarakat untuk bisa mendapatkan lahan mereka?

Mereka mengajak minum-minum, ngobrol-ngobrol tapi itu tanpa sepengetahuan kita dari aparat desa dan dusun. Padahal kita sudah intruksikan kepada semua masyarakat untuk tidak menerima orang-orang yang tidak dikenal tanpa ada surat tertulis dari aparat setempat. Saat ini yang sudah mereka survey adalah Matobat dan Boriai. Kita memang pernah diajak membuat tapal batas daerah itu tapi kita tetap menolak dengan mengatakan siapa anda. Dan selama ini kita tidak bosanbosan memberikan penjelasan dampak masuknya perkebunan sawit, izin dan modus-modus yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menarik simpati masyarakat. (gsn)

11

D

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

engan terus ingin bangkit, tak gampang putus asa ditantang dengan keterbatasan biaya hidup di kota besar demi menuntut ilmu tak menyurutkan semangat salah seorang mahasiswa Mentawai mempertahankan hidup dengan menjual roti bakar.

Yoel Kapik Tatoleuru begitu nama lengkapnya adalah seorang mahasiswa Mentawai asal Dusun

Simatalu Limau, Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat hidup seorang diri di kota Padang penuh liku-liku pengalaman hidup demi mengecap yang namanya pendidikan.

Meskipun semua penuh dengan keterbatasan, Yoel berusaha keras mencari pekerjaan supaya dapat membiayai hidupnya selama di Padang. Tak hanya itu, ia juga bekerja keras untuk membiayai kuliahnya di Universitas Negeri Padang.

Enam bulan pernah bekerja di sebuah penjualan roti bakar, dengan upah yang belum cukup membiayai hidup dan kuliah akhirnya Yoel berinisiatif membuka sebuah tampat penjualan roti bakar dengan tujuan ingin mandiri, “Kalau hanya mengandalkan upah ditempat kerja saya kemaren biaya hidup dan

kuliah akan terus tidak cukup dan saya mau mandiri dengan mambuka tempat jual roti bakar,”Kata Yoel.

Usaha roti bakar di gerobaknya yang berukuran 1,5 x 0,5 x 2 meter sudah mampu membiayai hidup dan kuliahnya sejak Oktober 2011 bahkan dengan gerobak roti tersebut Yoel sudah dapat mengkredit motornya.

Yoel bercerita awal membuka usaha roti bakar terinspirasi dari tempat bekerja sebelumnya di daerah Pondok yang juga menjual roti.

“Awalnya saya bekerja di tempat kawan saya yang kerjanya juga menjual roti, dengan tujuan mencari uang untuk membiayai kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari apalagi saya masih kuliah dan untuk biaya kuliah di Padang tidak mungkin juga saya terus bergantung sama orang tua, dan saya ingin mandiri,” kata anak ke 4 dari 6 bersaudara pasangan Joel Tukkuk Rere Tatoleuru dan Ursulla.

“Namun beberapa bulan tepikir bagi saya untuk membuka usaha sendiri, tapi waktu itu masih terkendala modal, namun ada teman saya seorang aparat ingin menjual gerobak sebanyak 4 buah kemudian dengan peluang itu saya ambil tapi awalnya menyicil Rp500 ribu per

bulan tapi sekarang gerobak ini sudah jadi milik saya,” kata Yoel lagi.

“Dalam sehari roti bisa habis 15 kotak dengan rata-rata harga Rp12.000 per kotak, dan ramainya biasanya awal dan pertengahan bulan karena tanggal segitu orang gajian, kemudian kalau pendapatan per harinya Rp170 Ribu hingga Rp350 Ribu, dan kalau penghasilan per bulan itu mencapai Rp2,5 Juta, kalau hasil kotornya hampir mencapai Rp5 Juta hingga Rp6 Juta,” Tutur Joel.

Beraneka rasa rasa roti bakar yang dijual Yoel, diantaranya roti bakar rasa keju, rasa coklat, rasa strawberi, rasa nenas dan rasa kacang. Ia pun berjualan tidak jauh dari kostnya yang berada di daerah Purus, Kota Padang.

Bicara pengalaman hidupnya di kota Padang, Yoel bercerita satu hal pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakannnya,” Waktu hidup di Padang pernah makan tepung dengan cara dimasak seperti nasi karena uang tidak ada sepersen pun ditangan saya pada saat itu, dan itu pengalaman hidup tak pernah bisa saya lupakan, namun itu akan jadi motivasi,” kata pria kelahiran 21 Februari tersebut.

Selain itu, karena tekanan ekonomi Yoel juga pernah dikeluarkan di setiap mata pelajaran di saat SLTA di Padang karena tunggakan SPP 4

bulan, “Kalau guru saya masuk selalu disuruh belajar di luar karena belum terbayar uang SPP,” lanjutnya lagi Namun mujur beberapa bulan Yoel menerima beasiswa dari sekolahnya, dan Yoel sedikit lega namun masih terbeban dengan biaya hidup dan harus bekerja keras pantang menyerah,”Kalau saya tidak akan merepotkan orang tua, karena kalau mengharapkan semuanya dari orang tua, tidak akan sanggup, akhirnya saya sambil bekerja di katering di Perkumpulan Sosial Katolik dan Pemakaman (PSKP) Santo Yusuf Padang dengan upah Rp50 per hari,” cerita Yoel lagi.

Uang dari hasil jual roti Yoel juga dikirim kepada orang tuanya di kampung,”Kalau uangnya lebih saya selalu kirim kepada orang tua di kampung, tapi kadang terkendala akses yang jauh dan biasanya lewat orang yang ingin ke kampung,” katanya.

Saat ini Yoel sedang kuliah semester 9 jurusan sejarah di Universitas Negeri Padang dan kuliahnya di semester sebelumnya pun pernah terkendala karena kurangnya biaya. (trs)

Puailiggoubat 12 NO. 252, 15 - 30 November 2012

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

13

MENTAWAINEWS Ternyata timbunan pondasi memakai batang pisang, kalau terkena banjir jembatan itu akan ambruk.

Puailiggoubat

NO. 252, 15 - 30 November 2012

14

Belum Setahun, Jembatan PNPM-MP Sirilanggai Sudah Rusak

Bambang Sagurung FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

embatan Dusun Sirilanggai yang menghubungkan masyarakat Dusun Sirilanggai menuju Dusun Malancan di Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara nyaris ambruk. Padahal jembatan itu baru dibangun akhir tahun 2011 melalui dana PNPM-MP. Pembangunan jembatan dan jalan sepanjang 161 meter menelan anggaran fisik Rp 109.250.000, ditambah biaya operasional TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Rp3,45 Juta, biaya operasional UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Rp2,3 Juta.

“Gimana bisa tahan jembatannya.

Timbunan pondasi jembatan saja pakai batang pisang. Kalau masih baru akan padat, tapi karena pisang didalamnya sudah busuk tentu terperosok ke dalam,” kata Petrus Kurung Ogok warga Dusun Sirilanggai. “Mereka masukkan batang pisang itu, saya ada disana dan saya melihatnya,” tambahnya.

Cor badan jalan untuk naik keatas jembatan tersebut sudah retak, demikian juga halnya dengan tempat duduk yang terbuat dari cor semen itu sudah ambruk.

Pondasi jembatan arah Sirilanggai mulai retak dan membahayakan bagi masyarakat saat lewat jika terjadi banjir. “Kalau banjir kuat, jembatan bisa ambruk karena pondasi jembatan sudah mulai retak,” kata Petrus.

Kepala Desa Malancan, Barnabas

J

AMBRUK Jembatan PNPM-MP di Sirilanggai belum satu tahun sudah ambruk

Saerejen membenarkan kerusakan jembatan yang dibangun tahun lalu itu.

“Kita sangat menyayangkan jembatan yang dibangun tanpa sepenuh hati, karena hasilnya tidak dapat dinikmati dengan lama,” katanya pada Puailiggoubat, Jumat, 27 Oktober lalu.

Dikatakan Barnabas, jembatan tersebut akan direhab secepatnya. “Ini akses masyarakat yang mau ke ladang, ke Malancan juga ke kandang ayam, ke

Kabupaten Mentawai Gelar Rakor Pembangunan TUAPEIJAT-Dalam rangka mempersiapkan program pembangunan 2013, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melaksanakan rapat koordinasi pembangunan Mentawai bersama pemangku kebijakan dan kepentingan guna pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2013 dapat disinergikan dalam bentuk kegiatan di APBD 2013.

Acara tersebut akan dilaksanakan pada Senin-Selasa, 19-20 November di Bundo Guest House, Jl. Raya Tuapeijat KM.6 Sipora Utara. “Ini dalam rangka meningkatkan pembangunan di Mentawai.

Kita ingin belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Keterbukaan itu sangat penting dalam pembangunan,” kata Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Rabu,14 November lalu di rumahnya.

Dalam perencanaan pembangunan Mentawai tidak saja hanya dengan musrenbang yang dilaksanakan setiap tahunnya, namun dengan cara rapat koordinasi umum secara bersama ini juga menjadi salah satu jalan. “Penyampaiannya ini langsung dan murni karena disampaikan secara terbuka,” jelasnya.

Berdasarkan jadwal yang telah disusun, pada Senin 19 November nantinya acara akan dibuka langsung oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sekaligus penyampaian pokok bahasan tentang strategi dan kebijakan percepatan pembangunan kabupaten Mentawai.

Nantinya dilanjutkan dengan persentase, diskusi dan tanya jawab terkait dengan sinergisitas lintas sektor dalam percepatan pembangunan Mentawai. (bs)

kolam ikan. Kalau ambruk maka sia-sia pembangunan P2D Mandiri yang tahun ini sudah bisa menghubungkan Malancan-Sirilanggai,” jelasnya.

Barnabas menambahkan, anggaran untuk memperbaiki jembatan ini entah diambil dari dana bantuan desa atau swadaya OMS yang ada di Desa Ma-

lancan, baik di Dusun Malancan maupun Sirilanggai. “Kita akan usahakan perbaikannya dengan cepat,” katanya. (o)

Polisi dan Tentara Gadungan Tipu Tiga Kepala Desa PADANG - Ronal (27) seorang pemuda asal Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya yang diburu pihak kepolisian karena menipu masyarakat akhirnya berhasil dibekuk anggota Polsek Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara. Ronal ditangkap di atas KM. Sumber Rezeki yang berangkat dari pelabuhan Pokai Desa Sikabaluan menuju pelabuhan Muara Padang,1 November lalu sekitar pukul 20.30 WIB. Saat ditangkap, Ronal sempat mengelak dan mengaku bukan pelaku penipuan yang dituduhkan. “Dia sempat mengelak saat ditangkap,” kata Briptu Baltasar, anggota polsek Sikabaluan.

Saat diinterogasi di dalam kapal, Ronal mengaku menipu kepala Desa Saliguma. Dalam penipuannya Ronal mengaku anggota TNI Mentawai dengan pangkat Sersan Mayor. Di Saliguma ia meminta lahan yang menurut pengakuannya untuk pembangunan kantor TNI. Sehabis melakukan penipuan di Saliguma, Ronal meminta kepala desa untuk mengantarkannya di Desa Sirilogui dengan alasan ada yang akan diurus. Di Desa Sirilogui, Ronal bertemu kepala desa dan mengaku sebagai guru, dengan nama Sandro. Ia

pun selama di Sirilogui tinggal di rumah kepala Desa, Muhammad Abetnego.

Dari Desa Sirilogui, Ronal meminta kepala desa untuk mengantarkannya ke Sikabaluan karena ada urusan. Kepala desa pun mengantarkannya dengan speedboat. Di Sikabaluan, Ronal langsung ke Dusun Sirilanggai Desa Malancan dan mencari suku Sirileleu. Ronal mengaku bahwa ia adalah suku Sirileleu. Selama di Sirilanggai, Ronal makan dan tinggal di rumah anggota suku Sirileleu.

Anggota Polsek Sikabaluan ketika mendapat laporan akan penipuan ini, langsung memburunya di Dusun

Sirilanggai. Selama dua hari melakukan pemburuan, Selasa dan Rabu, 30-31 Oktober, anggota Polsek Sikabaluan tidak berhasil meringkusnya.

Demikian juga halnya pada Kamis, 2 November saat KM.Sumber Rezeki melakukan ceking tiket keberangkatan bagi penumpang, pihak kepolisian yang sedang mengawasi tak mendapatinya. “Ternyata dia lewat pintu belakang saat kapal akan lepas tali,” kata Baltasar.

Menurut keterangannya Ronal, kepada masyarakat ia mengaku pernah ditugaskan di Aceh dan Ambon.

Pakaian dinas aparat baik tentara dan polisi dibelinya di Bukittinggi. (bs)

Jalan ke Magosi Didatarkan SALAPPA - Sepanjang 350 meter jalan menuju ke Magosi Dusun Salappa Desa Muntei Siberut Selatan didatarkan warga secara berkelompok dengan upah Rp3 juta.

Menurut Tim Pengelola Kegiatan, Lukas Sabojiat, jalan yang didatarkan untuk memudahkan transportasi menuju perkebunan warga begitu juga sebaliknya. ”Warga dan pemerintah sepakat mengawasi pembuatan jalan yang didatarkan agar memudahkan penggunaan gerobak,” katanya pada Puailiggoubat beberapa waktu lalu.

Jalan yang dibuka dari sudut akhir perumahan sosial di Salappa menuju Magosi dan Batbulu dipinggir aliran sungai Silak Oinan. (ls)

15

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Badai bersama gelombang laut dan pasang naik membuat rumah warga Tuapoeijat yang tinggal di bibir pantai rusak diterpa gelombang laut

Ratusan Rumah Warga Tuapeijat Diterjang Gelombang menginap di penginapan Getsemani, Cristine dan Wisma Bintang yang bagian belakang penginapan tersebut berhadapan langsung dengan laut. “Untung saya cepat selamatkan handphone, berkasberkas urusan dan barang-barang. Kalau tiak semuanya sudah basah,” kata Ligi Loers, Kaur Umum Desa Malancan yang menginap di penginapan Cristine.

Gelombang masuk lewat jendela kamar yang bersebelahan dengan penginapan Getsemani. “Karena hempasan gelombang ke Getsemani membuat gelombang menghempas ke arah jendela kamar,” katanya.

Demikian juga halnya Petrus Kurung Ogok, Kepala SDN 20 Malancan Kecamatan Siberut Utara. Ia mengatakan gelombang masuk ke bagian penginapan FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

R

atusan rumah warga Dusun Jati Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara

diterjang badai dan gelombang laut, Selasa 13 November lalu sekitar pukul 18.30 WIB. Akibatnya beberapa warga mengungsi kerumah saudara mereka yang tinggal di bagian Dusun Tuapeijat serta tempat aman lainnya. Namun ada juga masyarakat yang memilih bertahan dengan mengemasi barang-barang agar tidak basah dan terbawa arus.

“Pasang naik dan gelombang masuk lewat pintu belakang. Lantai dapur yang terbuat dari papan terapung, baru pukul 03.00 dini hari kami baru bisa tenang,” kata Alim, salah seorang korban pada Puailiggoubat, Rabu, 14 November lalu yang sedang memperbaiki beberapa bagian dapur rumahnya.

Kata Alim, untuk mengantisipasi agar barang-barang tidak terbawa arus terpaksa diungsikan di rumah saudara atau tetangga yang tidak kena air pasang.

TUAPEIJAT - KawasanTuapeijat dilihat dari atas KM Ambu-Ambu “Sebagian kami letakkan di atas meja agar aman,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Uan warga Dusun Jati, barisan rumah warga Dusun jati yang berjejeran dibibir pantai tergenang akibat gelombang laut yang disusul badai. “Kalau tidak ada badai,

Puskesmas Terapung Siap Layani Kesehatan Masyarakat TUAPEIJAT - Dua unit kapal puskesmas terapung atau puskesmas keliling bantuan TVOne untuk Mentawai siap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Mentawai. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dr.

Warta Siritoitet, pada Puailiggoubat, Selasa 13 November lalu.

“Dengan kapal ini kita berharap dapat membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga mengatakan kapal ini nantinya, secara reguler akan berjalan dari satu daerah ke daerah lainnya yang ada di wilayah Mentawai untuk melakukan pelayanan kesehatan. “Di kapal itu ada dokter umum yang akan melayani kesehatan masyarakat, dan ini gratis,” katanya.

Untuk satu daerah pelayanan yang dilakukan bisa dua hingga tiga hari. “Untuk jalur sungai yang sulit dilalui dengan kapal puskesmas keliling ukuran besar, maka yang akan digunakan itu nantinya kapal yang ukuran kecil. Sepanjang jalur itu bisa dilalui dengan kapal Puskesmas terapung maka sepanjang itu kita lakukan pelayanannya,” katanya.

Namun yang menjadi kendala yaitu lokasi-lokasi yang belum memiliki pelabuhan. “Seperti halnya di bagian pantai barat, Simalegi dan Simatalu. Jadwal pelayanannya di masing-masing wilayah sudah diatur,” katanya.

Menanggapi adanya puskesmas terapung, Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa mengharapkan agar fasilitas yang ada ini dapat membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Kita berharap masyarakat dapat lebih terlayani dengan adanya puskesmas terapung ini dan kita mengharapkan agar masyarakat memanfaatkan fasilitas ini. Pelayanannya gratis,” katanya.

Untuk mempromosikan puskesmas terapung ini kepada masyarakat, pada peringatan hari kesehatan nasional ke-48 tahun, Dinas Kesehatan Mentawai melakukan pelayanan gratis kepada masyarakat di Puskesmas terapung, pelabuhan Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara pada Sabtu, 10 November lalu. “Antusias masyarakat cukup tinggi. Kita berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih maksimal lagi,” kata Warta Siritoitet. (bs)

tidak berbahaya juga. Cuma kemarin itu saat pasang naik, badai juga mengamuk,” katanya.

Badan jalan sepanjang Dusun Jati akhirnya dipenuhi sampah yang sebelumnya bertebaran di sepanjang pesisir pantai. “Pasir saja menimbun jalan. Ini sudah dibersihkan saja,” tambahnya.

Demikian juga halnya warga yang

lewat pintu belakang. “Kamar basah karena pasang yang masuk,” katanya.

Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa mengatakan pihaknya langsung memerintahkan semua jajaran terkait untuk mempersiapkan tempat evakuasi serta mengevakuasi warga.

“Kita persiapkan tempat evakuasi warga seperti di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan Polres,” kata Rijel Samaloisa saat ditemui di rumah dinasnya, 14 November.

Selain mempersiapkan tempat evakuasi, Rijel juga meminta agar pihak desa, dusun dan masyarakat yang ada di lokasi tersebut menjaga keamanan rumah masyarakat yang ditinggalkan.

“Kita minta mereka untuk mengunci rumah warga, memastikan tidak ada api dan menjaga keamanan,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, dalam situasi bencana pihak pemerintah mesti harus siap ditengah masyarakat. “Ini yang kita antisipasi saat-saat ada bencana.

Bagaimana jadinya kalau bencana ada tapi bupati dan wakil bupati tidak ada ditempat. Makanya kalau bupati ada urusan di luar ibu kota kabupaten maka saya yang harus siaga di tengah masyarakat,” kata Rijel. (o)

Masyarakat di Kawasan Pesisir Segera Direlokasi TUAPEIJAT - Untuk mengantisipasi ancaman bencana ke depan seperti tsunami, abrasi air laut dan gelombang pasang, masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai akan direlokasi pemukimannya ke kawasan yang lebih aman. Hal ini dikatakan Rijel Samaloisa, Wakil Bupati Mentawai pada Puailiggoubat saat ditemui di rumahnya, Rabu, 14 November lalu.

“Kita akan melakukan relokasi bagi masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai. Namun ini harus kita bicarakan dengan masyarakat setempat, karena harus ada dialog tentang hal ini,” katanya.

Kata Rijel, di Mentawai masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai yang keselamatannya sedang terancam. Seperti halnya masyarakat yang ada di Dusun Jati Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara, dimana rumah masyarakat sudah dekat di bibir pantai dan bahkan di hempasan gelombang. “Kita tidak mau ada korban lagi. Cukuplah korban yang terjadi saat gempa dan tsunami kemarin ini, itu menjadi pembelajaran bagi kita, kita tidak mau lagi masyarakat jadi korban,” katanya.

Selain soal keterancaman akan keselamatan warga, juga kawasan pesisir pantai harus ditata untuk tempat

wisata di Mentawai. “Kalau kita mau lihat keindahan kawasan pantai sekarang, pemandangan kita itu terhalang bangunan yang ada. Keaslian pantai itu tidak terlihat,” katanya.

Bila penataan kawasan wisata di pesisir ini terlaksana dan dikelola dengan

baik akan menjadi salah satu aset daerah Mentawai. “Sehingga masyarakat atau pegawai itu tidak menghabiskan uangnya di Padang saja untuk berwisata, tapi bisa berwisata ke tempat wisata yang ada di Mentawai. Perputaran uang di Mentawai itu meningkat,” katanya. (bs)

Dokter Kecil dari Sekolah TUAPEIJAT - Dinas Kesehatan Mentawai terus memberikan penyuluhan dan pemahaman akan pentingnya kesehatan di tengah masyarakat secara dini. Salah satu di antaranya dengan melakukan penyuluhan kesehatan di sekolah dasar serta memilih motivator kesehatan di sekolah tersebut. Seperti halnya di SDN 13 Tuapeijat, SDN 16 Tuapeijat, dan SDN 18 Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara.

“Kita memberikan penyuluhan kesehatan di sekolah-sekolah secara dini. Dan kita sudah lakukan dibeberapa SD yang ada di Tuapeijat,” kata Kepala Dinas Kesehatan dr. Warta Siritoitet pada Puailiggoubat, Selasa 13 November lalu di kantornya kilometer 4.

Dikatakan Warta, untuk memotivasi murid-murid SD yang telah mendapat penyuluhan kesehatan tersebut, pada Hari Kesehatan Nasional yang dilaksanakan pertama kalinya di Mentawai digelar lomba dokter kecil. “Kita berharap dengan adanya dokter kecil di sekolah ini akan menjadi motivator bagi yang lainnya di sekolah,” katanya.

Selain itu kata Warta, dokter kecil di sekolah-sekolah tersebut nantinya akan membantu teman-temannya memberikan pengobatan bila luka di sekolah. “Mereka ada baju dokternya. Kita berharap dari dokter kecil ini menjadi dokter besar dan nantinya betul-betul menjadi dokter masyarakat ke depan,” harapnya.

Selain lomba dokter kecil, juga diadakan lomba balita sehat tingkat kabupaten Mentawai. (bs)

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

8

Suara Puailiggoubat Menunggu Ketegasan Pemerintah Soal Sawit

D

emi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, pemerintah kini tengah bernafsu memperkuat basis ekonomi nasional melalui pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya alam secara maksimal. Salah satunya memperluas areal perkebunan sawit yang kini 7,3 juta hektar menjadi 20 juta hektar pada tahun 2025 (sawitwatch).

Dengan target perluasan di atas dua kali lipat luas perkebunan saat ini, akan terjadi konversi hutan menjadi perkebunan sawit secara besar-besaran. Tak terkecuali di Mentawai. Empat perusahaan mendapat izin perkebunan sawit dari Edison Saleleubaja, bupati Kabupaten Mentawai saat itu pada 2010. Keempat perusahaan tersebut adalah PT. Mentawai Golden Pratama Palantation SK Nomor 188.45.61 Tahun 2010, PT. Siberut Golden Pratama Plantation SK Nomor 188.45.60 Tahun 2010, PT. Rajawali Anugrah Sakti SK Nomor 188.45-205 Tahun 2010 dan PT. Swasti Sidi Amagra SK Nomor 188.45-206 Tahun 2010. Total luas lahan yang dicadangkan oleh keempat SK tersebut seluas 73.500 ha.

Namun pemberian izin dan rencana eksploitasi mendapat tentangan keras masyarakat ketika itu. Ada 23 kampung, 20 suku dan 15 organisasi mahasiswa Mentawai yang menentang. Disamping itu juga ada dukungan kuat dari 102 organisasi peduli Mentawai, ratusan akademisi dan aktivis.

Aksi menentang keras itu memang cukup ampuh menunda eksploitasi, namun secara diam-diam kaki tangan perusahaan masih bekerja, berusaha terus mempengaruhi masyarakat agar memberi izin lahan di antaranya dengan kedok pendirian koperasi.

Kini mulai muncul konflik internal di tengah masyarakat antara yang menentang dan menerima. Bagi yang menerima, hadirnya perusahaan tentu menjadi jalan pintas keluarnya mereka dari himpitan ekonomi.

Namun bagi yang menolak, keuntungan ekonomi yang akan dinikmati dinilai hanya sesaat namun dampak lebih jauh yang lebih penting yakni hilangnya hak-hak mereka sebagai pemilik tanah, sebagai sibakat polak untuk menguasai lahan mereka sendiri.

Tanah bagi orang Mentawai memiliki arti penting baik secara adat maupun secara ekonomi. Hidup bergantung dari pertanian tentu menjadikan tanah sebagai sumber ekonomi. Jika sumber ekonomi sudah dikuasai pihak lain, apalagi yang akan mereka punyai dan yang akan mereka wariskan pada anak cucu nantinya.

Karena itu konflik internal dalam masyarakat harus diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Mentawai harus tegas menyatakan sikap, menerima atau menolak perkebunan sawit ini. Namun jika menilik dari visi dan misi Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, sawit bukanlah masuk ke dalam visi dan misi mereka.

Sesuai visi dan misi saat pencalonan dulu, pasangan kepala daerah ini akan mengembangkan sentra pertanian kakao, karet, jagung, rotan, pala dan nilam. Sawit sama sekali tidak pernah disebut-sebut.

Jikalau pemerintah saat ini pada akhirnya mengabulkan eksploitasi sawit, tentu mereka mengingkari visi dan misi yang telah mereka buat dulu. Maka itu, sikap tegas dari pemerintah sangatlah kita tunggu. z

16

Rencana Perkebunan Sawit: Membonsai Visi Misi Yudas-Rijel

P

ada bagian pembangunan yang terintegrasi di visi misi YudasRijel, yang disampaikan pada saat keduanya menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati, keduanya menyebutkan tentang akan diintegrasikannya desa dan kota secara harmonis. Integrasi ini dilakukan dengan mengembangkan pusat-pusat spesialisasi produksi pertanian di desa-desa dengan dukungan pembangunan industri dan jalan.

Spesialisasi produk unggulan tersebut adalah pertanian kakao dan rotan di Pulau Siberut, pala dan nilam di Pulau Sipora, jagung dan karet di Pulau Pagai Utara dan Selatan. Untuk mendukung pusat-pusat spesialisasi komoditi unggulan tersebut, disetiap desa akan dibangun standing capital budget, sebagai lembaga permodalan yang bisa diakses oleh masyarakat. Kalimat terakhir ini mememberikan penjelasan yang gamblang bahwa pelaku dalam membangun dan mengembangkan sentra-sentra spesialisasi komoditi unggulan tersebut adalah masyarakat di desa. Bukan perusahaan-perusahaan perkebunan. Melalui strategi ini, keduanya berharap kegiatan pertanian akan semakin asleratif sehingga mempertinggi rung kerja di pedesaan.

Sebelum visi misi ini dibuat dan menjadi janji resmi yang mereka tawarkan pada pemilih Mentawai, memang rencana perkebunan sawit telah hadir lebih dahulu. Karena izin lokasi untuk keempat perusahaan telah dikeluarkan sebelum proses pemilihan kepala daerah di mulai.

Namun itu tidak berarti bahwa rencana perkebunan sawit tersebut sama sekali tidak terhubung dengan visi misi Yudas-Rijel.

Hubungan tersebut dapat ditelusuri melalui fungsi pemilihan umum.

Selain untuk menyeleksi pimpinan, pemilihan umum juga berfungsi untuk melakukan seleksi atas pilihan-pilihan kebijakan. Melalui izin lokasi, bupati sebelumnya Edison Saleleubaja bisa disebutkan telah menetapkan pilihan kebijakan ekonominya dengan mengundang investor untuk menguasai tanah-tanah di Mentawai. Sementara Yudas-Rijel menawarkan pilihan kebijakan ekonominya dengan pengembangan rotan, kakao, pala, nilam, jagung dan karet dengan rakyat desa sebagai aktor utamanya. Jika pada saat pemilihan kepala daerah masyarakat memilih mereka, itu artinya masyarakat lebih memilih untuk menerima kebijakan ekonomi yang mereka tawarkan dan membuang jauh-jauh pilihan kebijakan ekonomi

oleh: Rifai Lubis Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan YCMM yang ditetapkan oleh Edison Saleleubaja sebelumnya.

Adakah bantahan atas penarikan makna seperti pada kalimat terakkhir paragraf di atas? Jawabannya ada.

Bantahan tersebut adalah, jika pada saat proses pemilihan bupati dan wakil bupati, visi-misi ini tidak terkomunikasikan dan tertransformasikan dengan baik. Sehingga pada saat pemilihan, pemilih sesungguhnya tidak sedang melakukan seleksi atas pilihan kebijakan yang ditawarkan oleh Yudas-Rijel, tetapi sedang memberikan legitimasi atau persetujuan atas kebijakan-kebijakan bupati Edison. Maka pilihan pemilih atas Yudas-Rijel, lebih didasarkan pada persepsi mereka, bahwa YudasRijel merupakan representasi paling sempurna dari bupati sebelumnya untuk mewujudkan gagasan-gagasan Edison.

Namun apapun fakta sebenarnya, dokumen visi misi tetaplah dokumen janji resmi, yang sacara moral dan hukum harus dilaksanakan. Ia mengikat sebagai sebuah kontrak meskipun tidak tertuang dalam pasal-pasal perjanjian dan tidak terbubuhi tandatangan para pihak yang mengikat perjanjian tersebut. Justru ketaatan pada dokumen yang tanpa tandatangan para pihak inilah, yang akan menjadi ukuran kadar kualitas moral yang mereka miliki.

Kembali pada pokok judul tulisan ini. Rencana perkebunan sawit yang saat ini masih mungkin telaksana di Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sipora, dipastikan sedang mengancam hilangnya lahan untuk pengembangan pala, nilam, jagung dan karet seluas 20.000 ha seperti yang diimpikan Yudas-Rijel. Akan terjadi penyempitan ruang yang dengan sendirinya akan menghilangkan prospek pengembangan sentra-sentra spesialisasi komoditi tersebut. Inilah yang

saya maksud dengan pembonsaian atas visi misi tersebut.

Saya sangat yakin, bahwa YudasRijel sesungguhnya tidak percaya bahwa sawit akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Mentawai. Selama proses pemilihan bupati dan wakil bupati, Yudas berkali-kali menyebutkan tentang ketidaksetujuannya terhadap rencana kehadiran perkebunan sawit di Siberut.

Dalam sebuah obrolan informal baru-baui ini dengan wakil bupati, saya mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sikap pemda jika masyarakat setuju untuk menerima kehadiran perkebunan sawit? Beliau menjawab: “masyarakat harus dicerdaskan�! Jika tidak salah mengambil kesimpulan dari obrolan tersebut, pesan dari jawaban ini jelas, bahwa masyarakat

harus dicerdaskan agar tidak menerima kehadiran perkebunan sawit.

Karena itu, mengambangkan apakah perkebunan sawit akan beroperasi atau tidak pada sikap masyarakat, sudah tidak lagi tepat. Yudas-Rijel sudah harus tampil lugas dan gagah, memimpin warga Mentawai menggagalkan rencana perkebunan sawit.

Dengan cara inilah visi misi mereka akan terselamatkan dari rongrongan pihak-pihak yang ingin menjebak mereka menjadi penghianat atas janjijanji sendiri.

Karena itu, jika Yudas-Rijel yakin dengan kebenaran dan ketepatan visi misinya, mereka harus membuktikan komitmen dan konsistensi mereka terhadap tawaran pilihan kebijakan ekonomi yang sudah mereka menangkan.

Hal-hal yang dapat mengancam realisasinya harus sesegera mungkin disingkirkan. Salah satunya adalah dengan cara membatalkan izin lokasi perkebunan sawit yang sebelumnya sudah diberi-kan oleh Edison.

Alasannya, selain bertentangan dengan Perda RPJM yang disusun

dari visi-misi tersebut, juga karena dalam proses pemberian izin lokasi oleh bupati Edison, ditemukan cacatcacat formal dan materil.

Adakah resiko dari tindakan ini?

Jawabannya pasti ada. Namun pada soal ini, Yudas-Rijel tidak boleh takut mengambil resiko.

Melihat apa yang terjadi di tempat lain, bisa dipastikan masyarakat Mentawai akan menanggungkan resiko, jika pekebunan sawit hadir di Mentawai.

Antisipasi atas kemungkinan resiko ini, harus dilakukan oleh YudasRijel. Sekalipun dalam kerangka antisipasi tersebut, keduanya sangat mungkin menerima resiko. Bukankah pemimpin memang harus makin sering untuk mewakilkan resiko dan derita yang akan ditanggungkan oleh masyarakatnya, pada dirinya.

Menghitung resiko memang penting, tetapi harus dilakukan dengan analisis yang kritis sehingga resikonya bisa dikenali dengan baik, dan siasat atau resolusi yang baik juga bisa ditemukan. Bukan malah tersesat pada phobia resiko, dimana sosok pasti resikonya tidak bisa dikenali, tetapi yang bersangkutan dihantui ketakutan tak berujung. Karena itu, keberanian untuk mengambil resiko, yang dilakukan dengan analisis yang kritis harus dilakukan.

Ada bagian hukum yang bisa dimintai advis untuk pilihan tindakan dan kebijakan yang aman secara hukum. Ada kesbangpolinmas yang bisa dimintai pertimbangan sosialnya.

Ada beberapa SKPD yang harus lebih “diforsir� untuk melaksanakan program dan kegiatan yang lebih menjanjikan kesejahteraan dari pada iming-iming kesejahteraan dari sawit.

Intinya, ada perangkat daerah yang semestinya bisa digerakkan untuk bisa mengamankan agenda-agenda untuk pelaksanaan visi-misi ini.

Jika Yudas-Rijel tidak berani melakukan hal tersebut, maka mentawai telah mendapat musibah dari terpilihnya pimpinan daerah yang tidak berani mengambil resiko. Lalu, bagaimana cara terbaik kita saat ini untuk menyelamatkan visi misi Yudas-Rijel?

Cara terbaiknya adalah - mari bersamasama dan terus menerus - menyuarakan penolakan terhadap rencana kehadiran perusahaan perkebunan sawit dalam setiap kesempatan yang ada.

Dengan cara seperti itulah, kita membantu mereka untuk terhindar dari pengkhianatan terhadap janji-janji mereka pada masyarakat Mentawai. z

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Dinas Pertanian Melayani Siapa?

T

ahun 80-an Mentawai merupakan penghasil beras yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri tanpa harus didatangkan dari tepi (Padang). Bahkan bahan pangan masyarakat sangat memadai dari sawah dan membuat lumbung untuk persediaan beberapa bulan ke depan. Sistem pengelolaannya berbentuk manual (menumbuk dengan tangan), dan ada juga dengan mesin (heller).

Kala itu Mentawai masih merupakan kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Padangpariaman.

Bertanam padi saat itu merupakan salah satu program pemerintah dan cukup berhasil, terbukti dengan ketersediaan bahan pangan di Mentawai. Selain masyarakat bersawah, ada juga yang menanam sagu, pisang, dan tanaman umbiumbian sebagai makanan lokal yang tetap diolah dan dibangun sebagai penunjang bahan pangannya.

Pada masa itu, masyarakat masih menggunakan sistem barter dalam jual beli. Misalnya masyarakat membutuhkan barang dalam bentuk alat masak atau kebutuhan pakaian, pembayaran yang dilakukan dengan menukarkan beras atau padi sekian kilo sebagai alat transaksi sesuai dengan kesepakatan kepada penjual untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Namun kini, kondisi berbalik.

Sebagian besar bahan pangan di Mentawai didatangkan dari Kota Padang. Semangat masyarakat untuk mengolah dan bertani kini memudar, seiring melimpahnya ketersediaan pangan di pasar.

Dengan ekonomi yang masih lemah, membeli semua bahan pangan tentu akan terasa memberatkan masyarakat. Sementara dari sisi pertanian, banyak faktor yang menyebabkan semangat bertani memudar seperti kurangnya pemahaman sistem pengelolaan, belum mempunyai pembekalan penyuluhan tentang pertanian, penyakit hama tanaman yang selalu mengganggu sehingga mengurangi hasil produksi, kemudian hasil pertanian masyarakat dijual di tempat penampung (agen) dengan harga rendah.

Kenyataan yang kita lihat se-

karang masyarakat dengan sistem pengolahan pertaniannya yang belum fokus dalam satu komoditi. Masyarakat bercocok tanam sesuai tren. Kalau harga kakao lagi naik masyarakat beramairamai tanam kakao, kemudian kalau nilam harganya naik masyarakat beralih ke tanaman nilam dan begitu juga seterusnya dengan komoditi yang lain sehingga tanaman yang lainpun terabaikan perawatannya yang sebenarnya juga mempunyai nilai jual. Misalnya dalam satu lahan ada berbagai komoditi atau jenis tanaman di dalamnya perlu perawatan maksimal, apa lagi dengan di dukung juga luasan area dan tanah

yang diolah masyarakat sangat luas dibandingan dengan kota lain, artinya tanah yang dimiliki masyarakat statusnya adalah tanah ulayat tidak ditentukan batas berapapun lahan pengolahannya. Belum lagi ada perladangan masyarakat yang berbeda daerahnya tentu membutuhkan waktu dan proses lama untuk mengolahnya. Ini kadang menjadi rutinitas masyarakat sehari-hari bahkan menginap di perladangan beberapa hari.

Kalau kita melihat program Dinas Pertanian Mentawai saat ini, belum ada peningkatan yang signifikan.

Mengenai alat pertanian, penyuluhan di tingkat masyarakat, tenaga PPL di masing-masing desa dampingan, pengadaan bibit, obatobatan hama tanaman, itu semua tidak juga ada nampak hasil dari peningkatan produksi di masyarakat. Seolah-olah hanya sekedar menjalankan program dan dananya keluar, tidak mau tahu dengan keberhasilan atau suksesnya suatu kegiatan di tingkat masyarakat.

Disinilah sebenarnya Dinas pertanian untuk memfokuskan kegiatan dengan melihat kondisi

tanian masyarakat, sehingga pemda sendiri gampang mengalokasikan kebutuhan pertanian masyarakat. Kalau dalam satu daerah masyarakat meggeluti tanaman kakao pasti sangat gampang, apa yang harus dipersiapkan dan dilaku-kan oleh Dinas Pertanian pada daerah tersebut. kemudian di daerah lain misalnya masyarakat bertani menggerakkan sawah, otomatis pemda juga sudah tahu apa yang harus dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan produksi pertaniannya.

Mungkin saja Dinas Pertanian mempunyai perencanaan itu tapi

wilayah apa yang cocok untuk digerakkan dalam pertanian masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Pemda juga seharusnya dalam hal ini di sektor pertanian mempunyai mapping plan (titik lokasi) atau kontrol mengidentifikasi pertanian masyarakat yang ada di Mentawai, misalnya masing-masing daerah itu pertaniannya pasti berbeda, apa yang digeluti masyarakat dan apa yang dominan yang dihasilkan.

Dengan adanya titik peta perencanaan atau kontrol, barulah pemda bisa mengontrol dan mengukur peningkatan dan keberhasilan per-

banyak kegiatan yang tidak berjalan karena mungkin berbagai alasan yang tidak jelas sehingga program tersebut tidak ada tindak lanjutnya.

Sementara dana tersebut sudah ada dalam Jabaran APBD ditahun-tahun sebelumnya. Artinya target yang diharapkan di dinas pertanian tidak tercapai, peningkatan pertanian tidak ada perubahan.

Upaya Pemda Mentawai dalam sektor pertanian yang menjadi prioritas dalam visi misi bupati dan wakil bupati mengatakan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Mentawai dalam

oleh: Nikman Sanene’ Staf Yayasan Citra Mandiri Mentawai

peningkatan dan menyejahterakan masyarakat Mentawai, maka dari itu pemda kembali menganggarkan dana di sektor pertanian dalam APBD Tahun 2012 dengan total anggaran Rp21,05 Miliar.

Peruntukan belanja pegawai itu sendiri menghabiskan Rp15,50 Miliar. Sementara dari 16 item kegiatan yang dilaksanakan peruntukan langsung untuk masyarakat hanya Rp5,54 Miliar. Jelas bahwa dari realisasi APBD tahun 2012 anggaran itu lebih banyak untuk belanja pegawai.

Dari beberapa rincian APBD Tahun 2012 kegiatan yang paling besar menyerap dana yaitu pembangunan pabrik pengolahan pasca panen sawah Rp6,18 Miliar. kemudian anggaran penyuluhan dan pendampingan petani disiapkan anggarannya Rp268.494.500, anggaran lain yaitu pengadaan heller Rp223juta, kemudian anggaran mesin perontok padi Rp211,9juta, dana pengadaan kakao (coklat) Rp501.352.000, selanjutnya anggaran peningkatan produksi dan mutu tanaman tahunan (kelapa) total anggaranya Rp536.324.00, pengawasan dan pengendalian OPT pangan dan holtikultura Rp264.290.000, lalu dana rehabilitasi sawah (Sipora Utara) Rp329,2juta.

Ada juga pembangunan jaringan irigasi tetes di Sipora Utara dengan total anggaran Rp801.102.500, untuk jalan usaha tani masih Sipora Utara dengan anggaran Rp1,52 Miliar. ada juga pengalokasian cetak sawah dengan anggaran Rp171.979.600.

Melihat rincian dana tersebut sangat meyakinkan kita bahwa program dan pelaksanaan kegiatan yang ada di sektor pertanian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, sehingga menjadi motivasi dan dorongan untuk meningkatkan mutu dan hasil produksi yang lebih baik dan berkualitas.

Kita lihat saja apakah Dinas Pertanian Mentawai mampu mengelola anggaran dan mengalokasikannya sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan di tingkat masyarakat secara merata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari sektor pertanian.

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

Selama tiga hari, masyarakat di Kota Padang kesulitan mendapat premium dan solar. Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU.

Sopir Demo Pertamina, BBM Langka FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene’

ksi unjuk rasa sejumlah sopir dan kernet mobil tanki BBM yang menjadi pekerja informal di kawasan Terminal BBM Pertamina Teluk Kabung menyebabkan macetnya distribusi BBM ke SPBU di Padang.

Akibatnya selama tiga hari lebih, masyarakat mengalami kelangkaan BBM. Aksi unjuk rasa itu terjadi pada Selasa, 6 November lalu dimana sejumlah warga merusak sejumlah fasilitas seperti kaca kantor, mobil kantor dan menghalangi pintu masuk dan keluar mobil tangki.

“Akibat pengrusakan fasilitas tersebut, Pertamina sedang mengupayakan memenuhi kebutuhan untuk 101 SPBU di Sumatera Barat, caranya menyuplai BBM dari Riau untuk SPBU di Sumbar dan tadi siang sudah diputuskan,” kata Fitri Erika, Asisten Manager External Relation Pertamina Sumbagut lewat melalui siaran persnya kepada media.

Katanya kondisi ini tidak memungkinkan penyaluran BBM dari Teluk Kabung karena sampai saat ini ratusan massa mengepung terminal itu. Bahkan

A

PREMIUM HABIS - SPBU Khatib Sulaiman Padang kehabisan stok BBM jenis premium akibat mogoknya sopir pengangkut BBM dari Pertamina Bungus Teluk Kabung Padang massa juga melakukan aksi pengrusakan fasilitas seperti kaca kantor, mobil kantor dan menghalangi pintu masuk dan keluar mobil tangki. Ini akan akan berlangsung sampai Terminal BBM Teluk Kabung kembali normal.

Padahal sejak Senin kemarin, Pertamina sebenarnya telah memulai layanan BBM ke konsumen dengan

menerapkan sistem baru distribusi.

Sistem baru inilah yang menjadi pemicu demo.

“Sistem baru tersebut berupa implementasi loading order (LO) non fisik berupa sistem pengaturan mobil tangki dan supir sesuai yang terdaftar secara resmi, tapi sistem ini yang ditentang massa dan sopir tangki di

Daerah Longsor dan Banjir Bandang Ditanami 6.500 Pohon PADANG - Kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang yang dua kali terkena longsor dan banjir bandang pada Juli dan September 2012 lalu, ditanami 6.500 pohon berbagai jenis. Penanaman yang dilakukan atas kerja sama masyarakat setempat dengan Yayasan Idep, Sampoerna dan Pemko Padang mulai dilakukan sejak Sabtu 3 Nobember lalu.

“Bantuan bibit pohon ini berguna untuk kami. Pohon-pohon tersebut kita tanam di titik-titik bekas longsor dan juga ladang milik masyarakat.

Setelah 6.500 bibit pohon ini, kami masih akan meneruskan menanam pohon,” kata Ibrahim, salah satu tokoh masyarakat setempat, Senin 5 November lalu.

Jenis pohon yang ditanam di areal tersebut antara lain, surian, mahoni, bayur, pulai, durian, petai dan karet.

“Di antara pohon yang ditanam juga kita harapkan berguna untuk

19

meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Koordinator Program Yayasan Idep Immanuel Harjo Pradoto mengatakan, penanaman berbagai jenis pohon tersebut, selain diharapkan bisa mengurangi risiko bencana longsor dan banjir bandang di masa datang juga untuk merehabilitasi kawasan perbukitan.

“Penanaman pohon hanya salah satu jalan untuk mengurangi dampak risiko banjir dan longsor pada level lokal. Bukan hanya ini yang harus dilakukan, tapi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir,” katanya.

Menurut Harjo, selain di Batu Busuk, Padang, pihaknya juga bekerja sama dengan Sampoerna dan Pemko Padang juga menanami 500 pohon di Kawasan Malvinas yang direncanakan menjadi hutan kota. “Hutan kota ini penting. Hal yang banyak dilupakan kota-kota lain,” ujarnya.

Koordinator Idep Padang Dedi

Triadi menambahkan, selain di Kota Padang, bekerja sama dengan Korem 032 Wirabraja, Yayasan Idep yang konsen pada upaya pengurangan risiko bencana ini juga akan menanami 4 ribu bibit pohon di kawasan Danau Singkarak.

“Total untuk Kota Padang dan Singkarak 11 ribu batang bibit pohon.

Kita berharap, penanaman pohon ini bukan saja bisa kita lakukan ketika ada bantuan dari perusahaan dan LSM, tetapi juga mengharapkan partisipasi yang lebih luas.”

Menurut Dedi, untuk membeli bibit pohon hanya butuh Rp1.500 per batang. “Ke depan kita akan coba menggalang dukungan masyarakat sesuai kemampuan untuk memperluas gerakan menanam pohon tersebut.

Bila makin banyak masyarakat yang peduli pada penanaman pohon, upaya mengurangi dampak risiko bencana dan merehabilitasi hutan kita akan cepat terlaksana,” katanya. (rus)

Bungus itu,” sebutnya.

Padahal dengan sistem LO ini Pertamina menjamin BBM dikirim ke tujuan SPBU sesuai dengan mutu dan jumlah dan diangkut langsung oleh supir yang terdaftar resmi di Pertamina.

“Sistem ini sudah berhasil diterapkan di Surabaya, Malang, Madura, Tanjung Wangi, Padalarang, Sanggaran, Manggis, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Panjang, Siak, Jambi dan Medan,” ujarnya.

Akibat unjuk rasa yang dilakukan di terminal Pertamina Teluk Kabung Padang, mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Kota Padang kehabisan stok premium.

Dari pantauan Puailiggoubat di

lapangan setidaknya ada tujuh unit SPBU yang kehabisan stok BBM umumnya premium, seperti di SPBU Putra Suka Indonusa, di jalan Khatib Sulaiman, di lokasi ini kehabisan stok premium sejak kemarin dan rencananya hari ini pukul 15.00 WIB akan masuk stok sebanyak 12 kiloter atau 12 ribu liter. “ Kita memang kehabisan stok premium sejak kemarin, dan barusan ini kita juga kehabisan stok pertamax sementara solar masih ada. Memang umumnya kendaraan butuh premium,” katanya Pengawas Umum SPBU Putra Suka Indonusa, Sutan Sofyan, Kamis 8 November.

Selain itu di Khatib Sulaiman ada juga SPBU milik pertamina di daerah ini antrean roda dua mencapai ratusan unit, pemandangan ini tidak seperti biasa, dalam sehari atrean hanya mencapai puluhan kendaraan roda dua dan tidak sampai seratus, begitu juga kendaraan roda empat juga antre panjang membuat ruas jalan utama Kota Padang ini macet.

Di SPBU di Ranah Minang, juga mengalami hal yang sama juga terjadi antre panjang, pada saat Okezone berada di lokasi pukul 13.30 WIB mobil pengangkut BBM sedang mengisi BBM premium. “Minyak bensin habis pak,” kata salah seorang petugas.

SPBU di Lubuk Begalung juga habis stok, di SPBU jalan Sutan Syarir, Mata Air mengalami hal yang sama. Tak hanya di SPBU jalan By Pass KM 15 dekat Universitas Baiturahmah juga habis.

SPBU di Lubuk Buaya jalan Adinegoro juga mengalami hal yang sama. SPBU di jalan Veteran Padang mengalami hal yang sama dan di perkirakan masih banyak SPBU yang mengalami kehabisan stok BBM. (o)

Pemprov Sumbar Dukung Pembentukan Lembaga Sensor Film PADANG-Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan pihaknya mendukung rencana pembentukan Lembaga Sensor Film (LSF) Daerah, karena telah menunjuk Padang sebagai salah satu dari 10 daerah yang akan didirikan lembaga tersebut.

“Kita menyambut baik rencana dari LSF yang akan membentuk perwakilan di daerah, sehingga ke depan perlu dirumuskan untuk dapat disinergikan, baik soal tempat, organisasi dan anggarannya,” kata Irwan Prayitno di Gubernuran Sumbar,Padang, Selasa 6 November lalu.

Menurutnya, eksistensi dari LSF tidak perlu diperdebatkan lagi, karena kehadirannya sudah menjadi kebutuhan untuk menjadi penetrasi budaya luar. Sebab, budaya satu negara dengan yang lainnya cukup berbeda, artinya apa yang dibolehkan adegan film di negaranegara barat, belum tentu cocok dengan budaya Indonesia. “Budaya satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Maka dalam memproduksi suatu film bagi suatu negara negatif beberapa adegannya, tapi di barat sudah hal yang biasa,” katanya. (rus)

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

Akibat macetnya dana beasiswa, mahasiswa terpaksa bergantung pada kiriman dari orangtua di kampung.

19

Dana Beasiswa Macet, Mahasiswa Mengeluhkan Biaya Hidup FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene’ Bambang Sagurung

ejumlah mahasiswa Mentawai yang kuliah di STIKES Ranah Minang Padang melalui beasiswa non PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluhkan macetnya pencairan dana beasiswa.

Dana beasiswa yang macet berupa biaya hidup sebesar Rp1.000.000 per bulan per orang yang belum dibayarkan sejak Agustus lalu.

Leonardus Tatebburuk, salah satu mahasiswa STIKES Ranah Minang Padang mengatakan, sementara biaya hidup masih ditanggung oleh pribadi.

“Sejak pengurusan administrasi masih tanggungan pribadi, dan belum sepersen pun yang diberikan oleh pemerintah,” katanya kepada Puailiggoubat Selasa 13 November lalu.

Kondisi ini, menurut Leo, membuat mereka harus pintar-pintar mengakali biaya yang dikirim orangtua meliputi uang kos dan makan sehari-hari. “Namun kami tentu tidak bisa bergantung terus

S

KAMPUS - Kampus STIKES Ranah Minang kepada orangtua di kampung karena mereka juga hidup seadanya,” kata Leo. Menanggapi macetnya dana beasiswa tersebut, bendahara beasiswa non PNS Dinas Pendidikan Mentawai Sermalina Maria mengatakan diseba-

bkan adanya kesalahan dalam data base mahasiswa yang menerima beasis-wa.

“Yang ikut tes dari lulusan SLTA ketika itu ada 156 siswa, sementara yang lolos tes 86 orang, namun setelah dilakukan pengecekan kedua ternyata

ada kesalahan data sehingga ada beberapa orang yang tidak masuk dalam data base beasiswa,” kata Serma kepada Puailiggoubat di kantornya di Tuapeijat, 13 November 2012.

Akibat kesalahan data tersebut,

Dinas Pendidikan menunda pencairan dana beasiswa bagi mahasiswa STIKES hingga data base diperbaiki dan sisa nama yang tercecer anggarannya diakomodir dalam APBD Perubahan 2012.

“Dari pada kami membayar beasiswa kepada 86 orang saja, nanti yang tercecer namanya bisa protes, lebih kami tunda sembari menunggu APBD P disahkan,” katanya.

Saat ini, jumlah mahasiswa yang dikuliahkan di STIKES Ranah Minang 118 orang, Universitas Bung Hatta 42 orang, Universitas Baiturrahmah dua orang dan beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Unand dan di Jawa.

Beasiswa non PNS ini diberikan Pemkab Mentawai bagi lulusan SLTA yang lolos tes di perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pemda. Beasiswa meliputi uang kuliah dan biaya hidup per bulan. Untuk Kota Padang dan Yogyakarta diberikan biaya hidup Rp1 Juta per orang per bulan. Sementara daerah lain berkisar Rp1,5 Juta hingga Rp2 Juta per orang per bulan.

“Minggu depan saya akan ke Padang mengurus beasiswa ini yang akan dibayarkan mulai Agustus hingga Desember,” janji Serma. (o)

SMPN 1 Siberut Utara Juara Turuk Laggai HUT Sumpah Pemuda PADANG - Tim SMPN 1 Siberut Utara berhasil meraih juara dalam lomba turuk laggai dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda tahun 2012 di Kecamatan Siberut Utara, Sabtu 3 November lalu. Turuk laggai yang dilombakan diantaranya untuk turuk uliat bilou sebagai tarian wajib dan uliat Manyang sebagai tarian pilihan.

Sementara untuk juara dua masih diraih SMPN 1 Siberut Utara, juara tiga diraih SD Fransiskus Sikabaluan.

“Ini sebagai ajang untuk memperkenalkan budaya pada pelajar dan juga masyarakat,” kata Salim Tasirilotik, panitia peringatan Sumpah Pemuda pada Puailiggoubat, Sabtu, 3 November lalu.

Menariknya dalam acara lomba turuk laggai kali ini, setelah penampilan semua peserta, ketiga dewan juri yang memberikan penilaian diantaranya Salim Tasirilotik dewan pengurus Aliansi Masyarakat Adat Peduli Men-

Gedung TK Sirisurak Belum Bisa Dipakai SIRISURAK-Gedung TK di Dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah yang di bangun tahun 2012 lewat PNPM belum bisa di pakai.

Menurut Kadus Sirisurak Marsono Sabeilai, gedung TK ini sudah selesai di bangun dan tinggal pemakaiannya saja,tetapi belum bisa di fungsikan karena belum ada serah terima. “Serah terima dari PNPM belum ada, kalau sudah ada itu baru bisa di pakai,” katanya 30 Oktober lalu.

Dari pantauan Puailigoubat saat itu, gedung TK tersebut sepertinnya tidak terawat pekarang dan lingkungan di sekitarnya bersemak.Gedung TK ini merupakan anggaran PNPM-MP 2011 bersamaan dengan jalan sepanjang 1.200 meter dan masih terbengkalai 472 meter di tambah 92 karung rumput gajah mini dengan dana Rp11 juta terbuang percuma.Total anggaran keseluruhan PNPM-MP 2011 tersebut senilai Rp300 juta. (rr)

tawai (AMA-PM) Kabupaten Mentawai, Robertus Supaan guru bidang studi Muatan lokal budaya Mentawai di SD Fransiskus Sikabaluan yang beratar belakang dari Desa Simatalu, Yustinus Tapai guru bidang studi Muatan Lokal Budaya Mentawai yang juga berlatar belakang dari Desa Simatalu memperagakan cara memainkan gajeumak kepada tim yang bertanding dan juga masyarakat yang hadir.

“Kita sengaja mendemonstrasikannya karena dari peserta yang tampil, yang memainkan gajeumak ada yang keliru. Mereka memainkannya terlalu cepat sehingga hentakan kaki penari turuknya tergesa-gesa dan tak lagi seirama,” kata Yustinus Tapai.

Selain itu hari peringatan Sumpah Pemuda ini juga diperlombakan lagu Mentawai kategori umum baik anakanak hingga dewasa. Untuk juara I diraih Widya, juara II diraih Rela Salelenggu (SMAN 1 Siberut Utara), juara III diraih Paulus (SMAN 1 Siberut Utara) dan kategori faforit diraih Agnes Sikaraja (SD Fransiskus Sikabaluan).

Sementara untuk lomba tarik tambang ibu-ibu juara I diraih Super Junior (Dusun Nangnang), Juara II

diraih ibu-ibu Muara (Dusun Muara), dan juara III diraih SMAN 1 Siberut Utara. Untuk bapak-bapak, juara I diraih Maju Terus (Dusun Muara), juara II tim Policoman, juara III

SMPN 1 Siberut Utara. Untuk kategi anak-anak juara I putra Giloro, juara II Rifkil, sementara untuk kategori anakanak putri juara I Ceribel, juara II Super Junior. (bs) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

TURUK LAGGAI - Acara turuk laggai dalam perayaan HUT Sumpah Pemuda di Sikabaluan

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

Berbagai pekerjaan dilakukan para ibu demi membantu ekonomi keluarga, mulai dari mengangkat semen, pasir hingga memasak untuk pekerja proyek.

Perempuan-Perempuan Perkasa dari Malancan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

umina (35) tak terbebani membawa semen seberat 50 kg di punggungnya yang dibungkus dengan kain sarung. Terik sinar matahari menyengat dikulit, sehingga keringat Rumina bercucuran disekujur tubuh. “Sudah biasa juga mengangkat,” katanya singkat pada Puailiggoubat, Kamis, 1 November lalu.

Rumina sengaja mengambil peran untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Ia mengangkat semen dari Dusun Sirilanggai menuju lokasi OMS pembangunan jalan SirilanggaiMalancan sejauh 3 kilometer. Untuk upah angkat semen Rp15 ribu per zak.

“Sebenarnya yang punya OMS memberikan Rp30 ribu untuk satu sak, untuk dari Pokai-Sirilanggai uang ojeknya Rp15 ribu kemudian dari Sirilanggai ke lokasi OMS kita lagi yang angkat dengan upah Rp15 ribu,” jelasnya.

Siang itu saat Puailiggoubat

R

ANGKAT SEMEN - Seorang ibu mengangkat semen demi upah Rp15 ribu untuk jarak 2 KM menyambangi Rumina, ia menuturkan baru baru empat zak ke lokasi. “Untuk di lokasi yang datar kita gunakan gerobak, kemudian saat ditanjakan kita mengangkatnya,” katanya.

Masuknya pembangunan di Dusun

Sirilanggai Desa Malancan untuk pembangunan jalan lingkar dusun dan jalan antar dusun menjadi berkah bagi masyarakat setempat, khususnya bagi masyarakat yang mendapat peran di OMS dan juga yang mau bekerja dalam

Menangguk Rezeki Saat Banjir SIKABALUAN- Akibat hujan lebat di sungai dibagian Desa Monganpoula membuat air yang mengalir ke Muara Sikabalun tersebut keruh Selasa, 30 Oktober lalu sekitar pukul pukul 08.00 WIB. Derasnya air sungai ini dimanfaatkan tiga orang ibu-ibu menangguk ikan di pintu Muara Sikabaluan dengan ke dalam sampai ke pinggang mereka.

Sambil berjalan, mereka mendorong

20

tangguk ikan yang sedang ada di dalam air. Mereka membenam tangguk dari arah laut dan di dorong menuju tepi.

Meski kondisi air dingin dan gelombang besar ditambah derasnya sungai namun mereka tidak menghiraukannya. Banjir tak selamanya jadi bencana. Ada hal yang positif dapat diambil ketika banjir datang.”Kalau banjir seperti ini banyak ikan kecil dan udang,” kata Ta’urei Leppa.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

MENANGKAP IKAN - Ibu-ibu di Sikabaluan menangguk ikan di pantai Sikabaluan saat banjir

Biasanya hasil tanggukan mereka untuk dijual, itupun kalau banyak kalau tidak hanya untuk kebutuhan keluarga. Kalau ikan-ikan kecil pada umumnya untuk kebutuhan keluarga dan biasanya dimasak di dalam bambu atau direbus atau kadang dimasak dalam daun sagu. “Udang biasanya dijual, apalagi banyak dapat,” katanya.

Udang yang mereka tangkap biasanya dijual mulai dari harga Rp1020 Ribu per mangkok. “Kadang tidak sampai di rumah sudah habis dibeli sama orang. Dalam sehari itu minimal dapat Rp20 Ribu hingga Rp100 Ribu.

Tergantung rezeki juga,” kata Anjela yang ikut menangguk ikan.

Ibu-ibu yang menangkap ikan dengan tangguk ini biasanya berangkat dari rumah saat subuh, kemudian mereka langsung turun ke dalam air untuk menangkap ikan. Mereka menangkap ikan ini biasanya di sekitar muara sungai hingga pertalian air.

“Kita berangkatnya sama-sama dan pulangnya juga sama-sama. Soal hasil itu tergantung rezeki masing-masing,” tambah Anjela. (bs)

pembangunan tersebut. Seperti halnya Rumina.

Selain Rumina, perempuan lainnya mengambil peran lain dalam pembangunan. Seperti halnya Sustiani.

Ia setiap pagi hingga sore hari berada di lokasi pembangunan jalan SirilanggaiMalancan, tepatnya di mana suaminya bekerja. Peran yang diambilnya yaitu memasak makan dan minum suami dan

pekerja lainnya. “Kita tidak sendiri, sama-sama dengan ibu-ibu lainnya yang suaminya bekerja di OMS ini,” jelasnya.

Hal yang sama juga dilakukan Julianna. Saat suaminya bekerja dengan pekerja OMS lainnya, ia bersama ibuibu dalam kelompok tersebut sibuk memasak makan dan minum. “Menjelas siang kami buatkan minum. Siangnya makan, kemudian buat minum lagi. Kita pulangnya sore setelah siap kerja,” katanya.

Untuk memudahkan aktifitas ibuibu memasak, pekerja masing-masing OMS terlebih dahulu membuat pondokpondok sederhana yang nantinya digunakan untuk tempat ibu-ibu memasak, empat makan dan juga untuk tempat istirahat.

Berdasarkan pantauan Puailiggobat, selain ibu-ibu yang mengangkat semen dan juga memasak, ada juga ibuibu yang membantu-bantu untuk bekerja langsung di OMS. Peran yang mereka ambil diantaranya mengambil pasir untuk diaduk dan mencurahkan pasir yang telah diaduk dengan semen.

Ada juga ibu-ibu yang bekerja untuk mengambil pasir di dalam sungai sebagai bahan material pembangunan lingkar dusun dan antar dusun yang mereka harapkan selama ini. (r)

Nelayan Sikabaluan Panen Ikan PADANG - Setelah mendapat bantuan dari Kementerian Kelautan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai pada Oktober lalu, kini nelayan yang ada di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara mulai memanen ikan ambu-ambu sejak minggu kedua Oktober hingga minggu kedua November.

Nelayan yang biasanya melaut pada pagi atau sore hari, kini dalam sehari bisa tiga kali berangkat melaut dengan hasil tangkapan banyak.

“Kita sekali berangkat itu dapat satu karung beras panda ikan ambuambu kecil,” kata Leo Batu salah seorang nelayan Sikabaluan pada Puailiggoubat, Sabtu, 2 November lalu.

Pada awal panen, ikan ambu-ambu ini harga jual masih Rp20 Ribu per ikat. Dalam satu ikat sekitar 15-20 ekor ukuran dua jari orang dewasa. Namun karena ambu-ambu sudah banyak keluar harga kembali urun dari Rp10-15 Ribu per ikat. “Ini yang menjadi kelemahannya. Saat banjir kadang tidak jadi untung lagi,” katanya.

Hal yang sama dikatakan C. Incong, nelayan lainnya. “Pokoknya betul-betul panen ambu-ambu sampai sekarang. Asal ke laut tidak mungkin tidak dapat,” katanya.

Harga jualpun semakin lama semakin turun hingga Rp5 Ribu per ikat. Oleh nelayan lainnya, ikan ambu-ambu ini mereka asap (salai) agar tahan dan juga biar ada variasi. “Orang sudah bosan juga dengan ikan basah. Makanya disalai,” jelasnya.

Untuk harga ikan ambu-ambu asap mulai Rp5 Ribu dengan 7-8 ekor dan juga ada yang dijual per kilogram Rp20 Ribu yang isinya 1825 ekor. “Sebelum ikan ambu-ambu banyak keluar hasil masih sampai dalam seharinya Rp100-300 Ribu. Namun sekarang tidak lagi.

Untuk Rp50-100 ribu sudah susah ,” katanya. (bs)

21

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Masyarakat Dusun Sirilanggai awalnya tinggal di perkampungan Terekan Leleu, yang jaraknya sekitar 7 KM dari Dusun Sirilanggai sekarang

Sirilanggai Rindu Pelayanan Pemerintah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

asyarakat Mentawai pada masa dulunya tinggal di bagian hutan yang masih pedalaman karena hutan merupakan sumber hidup bagi mereka. Mereka tinggal berkelompok-kelompok atau dalam satu suku, sehingga kekerabatan di dalam suku terjalin dengan baik dan erat.

Demikian juga halnya warga Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara. Awal sebelum membentuk perkampungan baru yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan seperti desa dan kecamatan, masyarakat tinggal di tengah hutan. Masyarakat Dusun Sirilanggai awalnya tinggal di perkampungan Terekan Leleu, yang jaraknya sekitar 7 KM dari Dusun Sirilanggai sekarang.

Di perkampungan Terekan Leleu tinggal masyarakat dari berbagai suku di uma masing-masing suku. “Kendati dalam satu perkampungan itu banyak suku, namun keharmonisan satu dengan yang lainnya tetap terjalin,” kata Jeremias salah seorang warga Sirilanggai pada Puailiggoubat, Sabtu, 6 Oktober lalu.

Suku-suku yang tinggal di perkampungan Terekan Leleu saat itu Suku Saponduruk, Samongilailai, Sabeleaken, Saumanuk, Saleleu, Saerejen, Satanduk, Saguguran, Saute’uleu.

Sekitar tahun 1970, karena masyarakat merasa tidak mendapat pelayanan dari pemerintah baik ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, mereka mulai berpikir untuk kehidupan generasi kedepan agar mengecap pendidikan, bisa menulis dan membaca. Oleh karena faktor ingin mendapat layanan pemerintah, beberapa keluarga dalam sukusuku tersebut pindah didekat sungai Sirilanggai. Yang mengkordinir masyarakat saat itu yang dianggap sebagai kepala kampung Mateus Samongilailai dan dibantu Matias Sabeleaken.

Dari keterangan warga, kendati tidak semua warga yang pindah ke perkampungan dekat sungai Sirilanggai, namun keluarga yang pindah itu hampir mewakili suku-suku yang ada saat di perkampungan Terekan Leleu. “Yang tidak pindah ini masih bertahan mereka hingga tahun 1975,” kata Jeremias anak dari Mateus Samongilailai yang menjadi kepala kampung saat pindah di dekat sungai Sirilanggai.

Sekitar tahun 1975 ini, masyarakat yang tinggal di perkampungan Terekan Leleu pindah ke Sibeuoncun yang

M

DUSUN SRILANGGAI - Sejumlah warga berjalan di sekitar Dusun Srilanggai jaraknya dari Terekan Leleu sekitar 4 km. Sekitar tahun 1983 oleh pemerintah memasukkan proyek Departemen Sosial kepada masyarakat yang tinggal di dekat sungai Sirilanggai dengan yang tinggal di Sibeuoncun. “Saat itu pemerintah meminta agar masyarakat mengatur rumahnya dan lebih merapikan diri agar mudah diatur atau ditata,” kata Ligi Loer, Kepala Urusan Umum Desa Malancan.

Saat masuknya proyek Depsos ini masyarakat yang ada di bagian Sibeuoncun mulai merapatkan diri ke dekat sungai Sirilanggai, hingga sekarang ini di dalam pemerintahan Desa Malancan Dusun Sirilanggai terbagi dua di antaranya Sirilanggai Timur (Warga Terekan

Leleu yang pindah pertama dan membuka perkampungan baru) dan Sirilanggai Barat (Warga yang pindah terakhir) atau Sibeuoncun. Saat dijadikan dusun oleh pemerintah saat itu di Sirilanggai Timur, kepala dusunnya Aser Satanduk dan di Sirilanggai Barat kepala dusunnya Apsalon Saponduruk.

Berdasarkan keterangan warga saat tim Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) melakukan pengkajian potensi kampung di Sirilanggai sebagai daerah fokus dampingan program tahun 2013 mendatang, didapat nama kepala kampung beserta wakilnya hingga menjadi dusun sampai sekarang.

Seperti halnya di Dusun Sirilanggai

Timur yaitu kepala kampung Mateus Samangilailai dan wakilnya Matias Sabele, kemudian Jubir Samongilailai dan wakilnya Aser Satanduk. Kemudian Tomas Samongilailai. Dari Tomas kepala kampung kembali dipegang Aser Satanduk dan wakilnya Gideon Sabeleaken.

Saat inilah Sirilanggai itu bentuk menjadi Dusun Sirilanggai pada tahun 1983.

Pada tahun 1986-1989 kepala dusun dijabat oleh Matias Sabeleaken, kemudian pada tahun 1989-1998 pemerintahan dusun kembali dipercaya kepada Aser Satanduk. Tahun 19982000 pemerintahan dusun dipegang Joel Sabeleaken. Sementara Gideon Sabeleaken menjabat sebagai kepala dusun

pada tahun2000-2003.

Dari tahun 2003-2009 pemerintahan dusun dipegang oleh Deklaus Sabeleaken. Dari tahun 2009-2012 pemerintahan dusun dipimpin Jeses Samongilailai. Dan pemerintahan sekarang dipegang oleh P.Salmen Sautet Uleu.

Sedangkan di Dusun Sirilanggai Barat kepala kampung dipegang oleh Adam, kemudian Daniel Saponduruk dan wakilnya Apaslon Saponduruk.

Kemudian kampung dipimpin Aron Saponduruk dengan wakil Natanael Saumanuk. Pada saat diresmikan menjadi dusun pemerintahan dipegang oleh Apasalon Saponduruk dan wakilnya Saulus Saleleu pada tahun 1983-1990.

Tahun 1990-1993 pemerintahan dusun dipegang oleh Saulus Saleleu.

Pada tahun 1993-1996 pemerintahan dusun dipegang oleh Sukir Saguguran.

Ditahun 1996-1997 pemerintahan dusun dipegang Salmon Saerejen. Sementara Amon Saleleu memegang pemerintahan dusun tahun 1997-2000. Rusli Saleleu memegang pemerintahan dusun 20002002.

Dari tahun 2002-2005 pemerintahan dusun dipegang Saulus Saleleu dengan wakil Kornelius Saumanuk. Kornelius Saumanuk diangkat menjadi kepala dusun dari tahun 2005-2012. Dan pemerintahan dusun Sirilanggai Barat sekarang dipegang Abel Saponduruk.

Berdasarkan data jumlah kepala keluarga yang ada di Dusun Sirilanggai Barat 77 KK, dan di Sirilanggai Timur sebanyak 113 KK. (bs)

Sembilan Komoditi Sumbar Surplus PADANG - Kondisi ketersedian Pangan di Sumatra Barat dari 13 komoditi yang dihasilkan, sembilan komoditi sudah surplus penyediaannya. Antara lain beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, telur, ubi kayu, ubi jalar, ikan dan kacang tanah. Sementara 3 komoditi lain, kedelai, kacang hiju, dan susu masih minus, hal ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno di gubernuran Sumbar, jalan Jenderal Sudirman Padang.

“Ini sangat strategis mengingat pembangunan ketahanan pangan baik secara nasional perlu penanganan yang integrasi dan komprehensif,” katanya Rabu, 14 November lalu.

Lebih lanjut ia menegaskan, perhatian pemerintah kepada

ketahanan pangan adalah untuk mengatasi tantangan global dan perubahan iklim. Oleh karena itu mesti dibangun sinergitas antar lintas pelaku, lintas waktu dan lintas wilayah.

“Untuk saat ini kondisi ini terlihat dari data-data evaluasi ketersediaan energi di Sumbar, tahun 2011 mencapai 4.269 Kkal/ Kap/hari dan pada tahun 2012 mencapai 5.487 Kkal/kap/hari,” ungkapnya.

Khusus untuk produksi padi Sumbar tahun 2010 sebesar 2.211.240 ton Gabah Kering Giling (GKG). Pada tahun 2011 2.279.602 ton GKG dan tahun 2012 2.397.597 ton GKG. Hal ini telihat meningkatnya produksi padi yang sangat signifikan.

Mengenai upaya pencapaian

surplus 10 ton beras, Sumatera Barat memperoleh target yang akan dicapai 840 ribu ton pada tahun 2014. Dan kelebihan produksi beras ini telah dipasarkan oleh para pedagang kabupaten/kota ke provinsi tetangga seperti ke provinsi Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumut bagian Selatan, ujarnya.

Gubenur juga menyampaikan, aspek penganekaragaman konsumsi pangan di Sumbar belum lagi dapat menerapkan pola pangan harapan secara optimal, dimana pola makan beragam bergizi seimbang belum terlaksana secara merata.

Saat ini Sumatra Barat telah menyikapi kebijakan percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain melalui Program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) dan penerapan berbagai

macam tehnologi.

Kemudian juga melalui Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (GEPEMP) dan program peningkatan UMKM yang memberdayakan masyarakat pengelolaan usaha ekonomi yang bergerak di sektor UMKM. Ketiga Program tersebut dalam pelakasanaan telah mendapat fasilitasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Nagari dan BRI. Dalam tahun 2011 penyaluran KUR mencapai Rp 2,03 Triliun dengan pelaku usaha 93.591 orang. sedang tahun 2012 hingga bulan September telah tersalur Rp 2,6 triliun dengan pelaku usaha 141.974 orang. (r)

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

22

23

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012 FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Roberta Sarogdok

Memangkas Birokrasi Demi Huntap

I

Menjadi Sikerei

S

ikerei masih memiliki peranan yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peran utamanya adalah sebagai orang yang dapat mengobati penyakit dan pemimpin dalam ritual adat. Seseorang menjadi sikerei karena sakit-sakitan atau kehendak sendiri. Apabila seseorang menderita suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh meskipun sudah berbagai upaya dilakukan, kemungkinan besar penyakit itu adalah petunjuk untuk menjadi kerei.

Untuk memastikannya akan diadakan upacara pengobatan layaknya pesta sikerei. Jika ternyata si sakit sembuh berarti penyakit itu memang petunjuk baginya. Jika setelah sembuh ia tidak menjalani proses menjadi sikerei (mukerei) dan penyakit itu datang lagi maka tidak ada jalan lain ia secepatnya harus menjadi sikerei. Orang yang akan menjadi sikerei boleh memilih sikerei lain sebagai guru yang disebut Sipaumat. Ada dua tahapan pendidikan yang harus dijalani.

Kelulusan pada tiap tingkat ditandai dengan jumlah luat yang dipakai sebagai ikat kepala. Setelah sipaumat menganggap calon sikerei mampu menguasai ilmu yang diberikan dan perlengkapan sikerei telah selesai dibuat para sinuruk, diadakan pesta yang disebut taddat tubu atau lia tadde’.

Calon sikerei mengundang keluarga dekatnya namun pada pesta ini ia belum boleh memakai perlengkapan sikerei. Pada pesta ini akan dipotong babi dan ayam sebagai makanan pesta dan menari (muturuk)

sampai pagi. Dua hari kemudian diadakan upacara Kadut Alaket (kadut = naik, alaket = pakaian) yang berarti sikerei baru sudah boleh memakai perlengkapan seorang sikerei.

Tetapi pada acara ini tidak boleh memotong babi, hanya ayam, karena tidak boleh ada darah yang berceceran. Sikerei baru dan sikerei lain yang diundang akan muturuk sampai pagi. Dua hari setelah itu diadakan lagi ritual yang disebut serangen leccu. Yaitu memakaikan leccu, gelang yang terbuat dari anyaman serat rasam (osap), di kedua kaki sikerei baru. Pada acara ini boleh memotong babi dan ayam dan juga diadakan turuk kerei sampai pagi.

Dua hari kemudian dilakukan upacara alup. Ini merupakan pesta terakhir dan terbesar, babi dipotong lebih banyak. Pada saat itu akan diadakan Pangande Monga, yaitu sikerei menari berkeliling (mulajo) dengan membawa miniatur kalabba’ (perahu layar nenek moyang) dan pendayung (paluganya) yang dihiasi dengan bunga-bunga dan dipegang oleh sipaumat.

Sikerei baru dan gurunya bermeditasi untuk membawa simagere mereka ke luar kampung. Lalu menghitung muara sungai yang dilalui mulai dari kampung sampai ke laut. Satu sungai yang dilalui ditandai dengan satu putaran tarian.

Demikian seterusnya sampai sikerei baru berhasil menemui roh Si Pagetasabbau, orang yang menjadi sikerei pertama, untuk meminta kekuatan spiritual.

Menurut kepercayaan mereka, tempat Si Pagetasabbau ada di Pulau Sipora. Jika sikerei baru telah

melihat si Pagetasabbau, ia akan mengalami gobok atau kesurupan.

Kemudian dilanjutkan dengan usailuppa, yaitu ujian terhadap sikerei baru dengan memegang api yang ada di ujung ngangai-ngai dan menginjak bara api. Jika sikerei baru itu memiliki sifat yang baik dan tidak pernah melanggar pantangan maka kakinya tidak akan terbakar.

Setelah upacara alup selesai, sipaumat boleh pulang.

Besoknya bagian paha kanan babi (sileklek) yang sudah dipotong dimasukkan dalam bambu dan sikerei baru mengantarkannya ke sikerei yang lain. Tujuannya untuk meminta izin pada mereka sebab sikerei baru itu akan melakukan panegek. Para sikerei yang telah menerima sileklekakan berkumpul dan mulai berpantang.

Mereka menyediakan beberapa ekor babi untuk acara yang berlangsung antara 1 sampai 2 hari.

Dengan melakukan panegek berarti sikerei baru itu sudah diterima dan diakui di lingkungan para sikerei lainnya. Sejak itu masa berpantang sikerei baru akan habis secara berangsur-angsur (panagekat).

Setelah sikerei baru kembali ke kampungnya akan diadakan pesta bele’ leccu atau melepaskan leccu yang dipakai oleh sikerei itu. Tetapi pada saat itu tidak boleh memotong babi. Lalu sikerei baru melakukan upacara antre atau menggunting rambutnya. Sikerei baru boleh memakai 1 luat (ikat kepala yang hanya dikenakan oleh sikerei) dan ia sudah boleh melakukan pengobatan.

Untuk menyempurnakan kemampuannya maka ia harus menjalani lagi tahap pendidikan kedua. Biasanya dilakukan 3 atau 4

tahun kemudian, tergantung kesiapan dari sikerei itu. Karena semua ritual yang harus dijalani membutuhkan persiapan fisik maupun mental. Setiap upacara menghabiskan ternak babi dan ayam yang jumlahnya tidak sedikit.

Proses dari tahap kedua hampir sama dengan tahap yang pertama, hanya saja bukan leccu yang dikenakan melainkan seget tubu yang dibuat dari osap. Setelah melalui tahapan kedua ini sikerei sudah boleh memakai 2 luat, yang menandakan ia telah sempurna menjadi sikerei. Cawat (kabit) yang dipakainya juga sudah boleh dipadu warna putih. Warna putih adalah warna asli kabit. Kabit yang berwarna coklat kemerahmerahan sudah direndam dengan zat pewarna dari kulit kayu tertentu.

Sikerei mempunyai banyak pantangan (kei-kei) dalam kehidupan harinya. Berpantang makan pakis, belut, kura-kura, tupai, bilou, simakobu, dan kalabbo’ (anak katak). Apabila makanan tersebut dimakan bisa mendatangkan penyakit bahkan kematian bagi sikerei. Selama melakukan pengobatan sampai setelahnya, sikerei menjalani keikei. Antara lain tidak boleh berhubungan suami-istri, bekerja di ladang, dan berternak babi. Istri sikerei juga tidak boleh bekerja keras seperti memotong kayu, membelah kelapa, membelah bambu, pali’ gagra, dan pangisou.

Maka untuk menghindari pelanggaran maka biasanya sikerei membawa serta istrinya ke tempat pengobatan atau ritual adat lainnya. z

barat satu telapak tangan tak akan bisa bertepuk dan satu kaki tak akan bisa melangkah. Sama halnya dalam melakukan kepentingan orang banyak, tidak akan bisa dilakukan sendiri tanpa adanya kerjasama yang baik dan komunikasi yang intens dalam melakukan upaya untuk mengangkat dan merubah hidup masyarakat yang bertahun-tahun terpuruk terus dalam kesusahan hidup.

Salah satunya pembangunan hunian tetap Mentawai untuk korban bencana dua tahun yang lalu. Yang ingin kita ketahui sudah sampai sejauh manakah upaya itu telah berjalan ?.

Dan siapa yang semakin menderita menunggu proses pembangunan itu ?.

Jawaban itu sangat sulit dijawab karena yang berhak manjawabpun mesti menunggu semua proses dari undang-undang yang telah ada.

Peraturan itu semakin menyiksa masyarakat yang masih berada di hunian sentara yang serba sulit.

Tahun 2012 akan berakhir sebentar lagi dan pembangunan huntap korban bencana Mentawai akan berakhir bersama dengan berakhirnya waktu?. Pasti semua masih akan menjawab ragu-ragu.

Tapi walaupun kondisi yang masih mengempis, apakah akan dibiarkan tetap mengempis tanpa mengetahui titik terangnya?. Kasihan dengan kondisi yang dialami korban yang masih bertahan dan masih berharap akan mimpi pembangunan hunian tetap itu.

Jelasnya penundaan dan pengunduran pembangunan hunian tetap tersebut karena kurangnya koordinasi yang terbangun dinatara para petinggi negara yang katanya pro pada hidup rakyat, pro pada penderitaan rakyat. Penguasa negara ini terlalu lama membiarkan pihak lain berjalan sendiri tanpa menjemput bola. Para korban bencana tidak bisa disalahkan jika harus marah pada sembarang pihak karena yang pasti yang disalahkan oleh mereka adalah para petinggi daerahnya.

Kepada pemimpin daerah, akankah membiarkan berlarut dan menunggu saja dari BPBD Sumbar tanpa harus terlibat dalam mempercepat proses ini?. Jika keterlambatan dan penundaan proses ini berada di pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, maka Pemda Mentawai harus membantu proses itu segera diurus oleh yang bersangkutan. Jikalau proses itu tetap akan dilakukan pada tahun 2013, maka segeralah memberitahukan hal ini ke masyarakat dengan segera agar material yang mereka kumpulkan tetap terjaga dan bisa masyarakat paham. z

Puailiggoubat NO. 252, 15 - 30 November 2012

24