cmyk
Pontianak Post
Sabtu 26 Juni 2010
PINYUH
21
DAK Pendidikan 2010 Ditender Foto: Hamdan/Pontianak Post
SELAMAT: Bupati H Ria Norsan memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik.
Utamakan Pelayanan Publik 25 Pejabat Eselon III dan IV Dilantik
+
MEMPAWAH--Bupati Pontianak akhirnya menempatkan Drs H Sujoko M.Si, selaku Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Pontianak. Mantan Camat Sui Kunyit itu ditarik dari posisinya, karena tenaga dan pikiran memang sangat dibutuhkan dalam rangka kepentingan daerah dan pembangunan. Jumat (25/6) kemarin Bupati H Ria Norsan, mengambil sumpah dan melantiknya bersama Iwan S S.Sos yang dilantik menjadi Camat Sui Kunyit. Sebelumnya adalah sekcam Sui Kunyit. Ya’ Abdulrani, semula sebagai Sekcam Anjongan dilantik menjadi Camat Toho. Safarudin S.Sos, sebelumnya Sekcam Toho dimutasi menjadi Kabid Penanggulangan Bencana Badan LH dan PB. Drs Agus Sugianto menjadi Sekcam Anjongan dan Stefanus Sule dipercaya menjadi Sekcam Toho. Selain enam pejabat es-
elon III itu, juga ikut dilantik 19 pejabat eselon IV di lingungan Pemkab Pontianak. “Pelantikan dimaksudkan untuk pengisian formasi jabatan struktural yang lowong pada susunan SOPD. Dilakukan dengan cara promosi terhadap PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ada serta melalui rotasi,” kata Bupati usai melantik yang juga dihadiri Wakil Bupati dan Plt Sekda serta pimpinan SKPD yang ada. Bupati mengingatkan, semua itu untuk meningkatkan kinerja organisasi, pembinaan karier, penyegaran, kaderisasi serta pendayagunaan PNS yang baru menyelesaikan pendidikan baik dari Diklat kepemimpinan tingkat III maupun tugas belajar pada perguruan tinggi. “Jabatan dalam suatu organisasi bukanlah merupakan hak bagi PNS, melainkan kepercayaan yang diamanahkan Pemda,” warning H Ria Norsan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, harus dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi dengan dilandasi rasa ikhlas. “Saudara adalah PNS pilihan yang terbaik dan dipercaya oleh Pemkab Pontianak. Karena dinilai mampu untuk menduduki jabatan,” support Bupati. H Ria Norsan, menekankan tiga kondisi subyektif yakni sikap saling mempercayai atau saling memahami dalam
pelayanan public. Kesiapan bertanggung jawab bersama untuk mewujudkan pelayanan public dan keterlibatan politik dan dukungan sosial masyarakat untuk mewujudkan pelayanan public yang prima. “Jika bisa dimunculkan akan berdampak dalam meningkatkan kualitas pelayanan public di instansi Pemerintah sehingga dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. Bupati juga mendorong PNS dalam melaksanaka tugas hendaknya dapat mempertajam pola pikir SDM, memotivasi, pengembangan kemampuan dan keterampilan serta memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Sebagai pejabat struktural Bupati minta untuk dapat membangun kinerja yang baik. Saling mempercayai, menghargai dalam pelaksanaan tugas. Cepat tanggap dalam mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dapat dioptimalkan pelayanan public yang semakin baik dan cepat dengan tetap mengacu pada mekanisme dan prosedur yang berlaku. Memperhatikan peluangpeluang yang ada dengan memanfaatkan potensi serta meminimalkan kelemahan yang dimiliki melalui suatu rencana strategsi pada unit kerja. (ham)
MEMPAWAH--Alokasi DAK pendidikan yang dianggarkan pusat untuk kabupten/kota, sering menimbulkan beragam persoalan hingga terindikasi menjerat pejabat. Tak hanya itu pengguna DAK pendidikan terindikasi mengenyampingkan tupoksi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Beruntung, untuk tahun 2010 ini, pemerintah pusat melakukan perubahan atas DAK pendidikan dari sistem hibah menjadi sistem lelang terbuka (tender).Sesuai Marwadi surat yang ditandatangani Prof Suyanto PH.d Direktorat Jenderal (Dirjen) Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Atas perubahan itulah, Dinas Pendidikan mengambil langkah cepat dengan menggelar sosialisasi ulang tata cara pengelolaan DAK pendidikan 2010.Demikian tegaskan H Marwadi S.Pd Kadis Pendidikan saat membuka sosialisasi ulang di depan para penerima DAK SD dan SMP tahun 2010 se Kabupaten Pontianak, di aula Diknas, Jumat (25/06), kemarin. Diakui Marwadi, Depdiknas merubah sistem pengelolaan dana tersebut. Semula DAK pendidikan direalisasikan dengan cara swakelola, diubah menjadi lelang proyek.“Sosialisasi ulang yang kami lakukan hari ini, menindaklanjuti surat Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2908/C.C3/KU/2010 perihal pelaksanaan DAK pendidikan 2010,” katanya. Surat itu menjelaskan tentang perubahan sistem pelaksanaan DAK 2010. Adanya perubahan itulah, sosialisasi ulang harus dilakukan agar penerima DAK pendidikan dapat memahami dan mengerti atas perubahan tersebut,” tegas Marwadi.Sesuai surat Mendiknas Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), No 2908/C.C3/KU/ 2010, tanggal 14 Juni 2010, hal pelaksanaan DAK Pendidikan 2010.
Dalam rangka pelaksanaan dana alokasi khusus (DAU) bidang pendidikan tahun 2010, dan berdasarkan UU No 2 tahun 2010 prihal perihal perubahan atas UU No 47 tahun 2009 tentang anggaran pendidikan pendapatan dan belanja negara 2010 pasal 18 ayat 5b, yang berbunyi, juklak pelaksanaan DAK pendidikan terlebih dahulu harus dikonsultasikan/mendapatkan persetujuan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 5 UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Untuk menjamin efektivitas, efisensi dan akuntabilitasnya maka pelaksanaan DAK Pedidikan harus menggunakan metode pengadaan barang dan jasa yang mengacu mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dalam blok grand/ hibah kepenerima manfaat atau sekolah. Mekanisme pelaksaaan DAK bidang pendidikan dimaksud melalui mekanisme lelang. Prosedur pelelangan mengacu pada aturan keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya. Juklak DAk pendidikan 2010 sedang dalam proses pembahasan dengan DPR. Sesuai mekanisme yang tertuang dalam pasal 18 ayat 5b tersebut diharapkan kabupaten/kota segera merubah mata anggaran belanja hibah menjadi belanja modal. Pelaksanaan belanja modal dimaksud dilakukan pada kabupaten/kota. Mengalokasikan biaya lelang dalam dana operasional yang dibiayai oleh APBD. Membentuk panitia lelang sesuai dengan prosedur keppres 80 tahun 2003. Membentuk tim teknis alat, buku dan bangunan yang terdiri dari orang-orang yang mengerti masalah teknis dan spesifikasi masing-masing kegiatan. Tugas tim teknis untuk membantu panitia dalam menyeleksi barang barang yang diseseuaikan dengan spesifikasi teknis yang akan diberikan dalam juklak DAK 2010. (ham)
+
Dewan Dapat Laptop dan Kamera KOMISI sebagai kelengkapan DPRD Kabupaten Pontianak mendapatkan laptop dan kamera digital dari Sekwan melalui anggaran APBD 2010. Sebab, dewan periode sebelumnya juga sudah menerima perangkat pendukung tersebut. Itu semua dilakukan, dalam rangka menunjang kinerja DPRD yang bernanung di masing-masing komisi DPRD Kabupaten Pontianak. Fasilitas itu
735071
ingin pasang iklan di... Pontianak Post
Call aja...disini...
+
cmyk
diberikan kepada empat komisi dan empat badan di lembaga wakil rakyat itu. Tambahan fasilitas itu diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan kinerja dewan daerah ini. “Ada delapan laptop yang diserahkan Sekretariat Dewan (sekwan)
Herman AP
kepada Badan Anggaran (Ban-Ang), Badan Legislasi (Ban-Leg), Badan Musyawarah (BanMus) dan Badan Kehormatan (BK). Sedangkan untuk empat komisi mendapatkan laptop dan satu buah kamera digital, “aku Herman AP, Ketua Komisi D
seraya menunjukan laptop merk Toshiba tipe T 110 warna merah dan kamera digital merk Sony miliknya. Ketua Fraksi Gohan ini mengatakan, fasilitas laptop dan kamera digital yang diberikan untuk digunakan sesuai kegunaanya, terutama buat kepentingan lembaga, masyarakat dan daerah. “Diakui atau tidak, fasilitas yang diberikan akan sangat membantu dan menunjang kinerja dewan. Untuk membantu dalam perumusan dan menyusun Perda, anggaran dan lain-
nya. Sedangkan kamera digital ini sangat bermanfaat untuk dokumentasi ketika melakukan kunjungan di lapangan,”sebut Herman. Laptop dan kamera merupakan milik bersama anggota DPRD Kabupaten Pontianak terutama pada komisi yang bersangkutan. Siapapun boleh gunakan fasilitas tersebut. Asalkan, untuk kepentingan lembaga dan berkaitan dengan tugas kedewanan dan bukan kepentingan pribadi. Fasilitas ini yang ada mesti dirawat dan dijaga dengan baik. (ham) +