Ketapang
26
Pontianak Post, Jumat 24 Oktober 2008
BPD Pecat Kades Pelang
Potret
Kota yang Berbudaya TINDAKAN melindungi, melestarikan dan memanfaatkan kekayaan budaya harus dilakukan oleh generasi muda. Apalagi, kekayaan seni dan budaya telah menjadikan citra keindahan dan keunikan daerah ini, sehingga tidaklah mungkin dilupakan dan dihilangkan hanya karena ketidaktahuan. Padahal, nilainilai budaya leluhur mempunyai makna besar terhadap proses perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu objek wiHeri Susanto satabudayayangberada diKetapangadalahKeratonGMSaunan.Objeksejarah yang ada di Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong ini, merupakan istana Kerajaan Matan. Menurut Heri Susanto A.Md, pada zamannya tempat ini banyak meninggalkan nilai-nilai sejarah yang menunjukan bahwa dulunya Kerajaan Matan sudah punya peradaban. Ia menilai peninggalan yang ada di tempat ini, ditambah sebuah taman keraton di pinggir Sungai Pawan menjadikannya kesejukan dan keindahan pemandangan di Keraton G.M Saunan ini. ”Aset peninggalan bersejarah ini, di antaranya dapat dimanfaatkan untuk pusat informasi budaya dan pariwisata,” kata Alumni Manajemen Pariwisata dan Perhotelen Fisip Untan. (ndi)
ale-ale
Teknologi Multimedia TEKNOLOGI multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik. Menurut M.F Yuliansyah ST, perkembangan dan pemanfaatan teknologi multimedia banyak digunakan hampir di seluruh aspek kegiatan. Perkembangan teknologi multimedia saat ini telah memasuki aspek kehidupan manusia di berbagai sektor. Pemanfaatan multimedia sangat mempengaruhi kinerja dalam usaha mencapai sebuah tujuan. ”Teknologi multimedia dimanfaatkan untuk menampilkan gaya baru dalam memberikan informasi yang lebih efisien untuk diterima dan mudah dipahami,” katanya. Staf Informasi dari Kantor Inbudpar Ketapang ini, menambahkan multimedia merupakan sarana media informasiyangterdiridarigabunganbeberapaelemen, yaitu teks, grafik, audio, video dan animasi. (ndi)
marote/pontianak post
Rumah walet:Daerah pinggiran sungai betul-betul menjadi primadona bagi yang mempunyai duit, untuk membangun rumah walet. Seperti di tepian sungai Desa Pesaguan, Kecamatan Matan Hilir Selatan ini terlihat bangunan walet berdiri dengan kokoh.
CPO Anjlok, Pengaruhi TBS Petani KETAPANG--Krisis ekonomi global yang ditandai dengan “ambruknya” perekonomian Amerika Serikat beberapa bulan terakhir, imbasnya kini mulai dirasakan seluruh sektor riil. Begitu juga produk ekspor seperti karet, sawit, kakao, dan lain-lain mengalami imbas ekonomi global. Menurut Zakaria, keterlambatan pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) juga tak dapat dipisahkan dari anjloknya harga CPO di pasar internasional. Kondisi sektor riil saat ini memang memerlukan regulasi nasional, regional, dan lokal yang tepat dalam membendung dampak ekonomi global. Salah satu perusahaan perkebunan di Ketapang yang merasakan imbas ekonomi global adalah PT Benua Indah Group (BIG). “Masalah perkebunan ini saya sudah menghadap bupati maupun wakil bupati, tandan buah segar yang
harus dibayar Agustus dengan harga Rp 1.500 per kilogram seharusnya cukup menjadi tidak terpenuhi, akibat anjloknya harga CPO,” kata Zakaria yang mengaku dari Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang. Ia menjelaskan akibat harga CPO yang anjlok, maka terjadilah keterlambatan pembayaran TBS petani. Ia mengetahui, pihak perusahaan sudah mengupayakan pengiriman uang pembayaran TBS petani sebanyak 50 persen. “Mungkin mulai Kamis (kemarin, Red) petani sudah bisa menerimanya,” paparnya. Ia menyebutkan soal pembayaran TBS sudah tiga bulan molor adalah tidak benar. Tetapi yang benar adalah 1,5 bulan yang belum dibayar. Yaitu TBS Agustus 2008 seharusnya dibayar pertengahan September. Namun molor karena masalah anjloknya harga CPO. “Mengenai keberadaan Brimob di
PT BIG, kami sebagai petani sangat mengharapkan, karena selama ini sering terjadi pencurian buah sawit petani plasma dan inti,” terangnya. Adanya dugaan pencurian Tanda Buah Segar (TBS) jelas sangat merugikan petani. Apalagi ada pola pinjam di inti yang juga dikelola petani sampai adanya akad kredit. Dengan adanya aparat tersebut, sampai saat ini pencurian buah sawit dan pembelian buah liar sudah nampak teratasi. Ia melanjutkan, itulah satu-satunya harapan yang mereka miliki saat ini. Kondisi ekonomi yang kian memburuk akibat imbas ekonomi global, juga dirasakan petani plasma. Menyikapi perkembangan ekonomi global, maka Zakaria mengimbau seluruh rekan petani plasma jangan terprovokasi dengan hal-hal yang sifatnya bisa merugikan kita semua. Apalagi situasi saat ini di tengah kebimbangan akibat imbas sektor riil. (ndi)
KETAPANG--Perseteruan antara Badan Perwakilan Desa (BPD) Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan Kepala Desa (Kades) Sungai Pelang terus memuncak. Buntutnya, BPD mengeluarkan surat pengesahan pemberhentian terhadap Supiandi. Mereka meminta paling lambat jabatan tersebut mesti dilepas pada 31 Oktober. Pengusulan pemberhentian tersebut diungkapkan Helmi, salah satu Anggota BPD Sungai Pelang, berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebelumnya masyarakat dikatakan dia, telah menyampaikan Surat Mosi Tidak Percaya terhadap Kades. Surat tersebut telah disampaikan kepada BPD. Dari sebelas Anggota BPD, sembilan di antaranya mendukung dan menandatangani pengusulan pemberhentian kades. Bahkan usulan tersebut telah sampai ke meja Pemerintah Kabupaten Ketapang. Hanya saja, diungkapkan dia, musyawarah tersebut tak dihadiri ketua BPD. ”Padahal telah kita undang baik secara tertulis maupun lisan,” kata dia. Mosi Tidak Percaya terhadap kades tersebut merupakan puncak kekesalan masyarakat desa tersebut terhadap kades mereka. Tercatat sekitar 1.009 warga Desa Pelang yang membubuhkan tanda tangan mereka pada Surat Mosi Tidak Percaya. Satu tanda tangan mewakili satu kepala keluarga (KK) dan telah disampaikan ke bupati pada 20 Oktober. Ibrahim Effendy, salah satu wakil masyarakat Desa Pelang mengungkapkan
DI KETAPANG
MaU paSanG • IKLAN
• KOMBIS
• LANGGANANKORAN Hubungi : Bapak SamIuN Biro Pontianak Post Ketapang Telp. 0534-35514 / 08125750837
adanya poin-poin yang disampaikan masyarakat dalam mosi tidak percaya tersebut. Salah satu dari poin yang kemudian menjadikan BPD mengambil keputusan pemberhentian jabatan kepala desa adalah merekomendasikan kepada BPD untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa. ”Pengusulan pemberhentian kades tersebut menunjukan bahwa BPD telah menjalankan fungsi dan tugasnya, sesuai yang diamanatkan dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 72/2005 bahwa BPD mempunyai mempunyai wewenang mengusulkan pemberhentian kepala desa,” ujar Edi Rahman, salah satu penggiat sosial Desa Sungai Pelang. Dalam aturan tersebut juga dikatakan bahwa usul pemberhentian kades kemudian disampaikan BPD kepada bupati melalui camat. Keputusan tersebut juga berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri dua per tiga jumlah keseluruhan anggota BPD. ”Pemerintah daerah kita minta secepatnya mengambil kebijakan untuk mengeluarkan surat pengesahan pemberhentian jabatan kades tersebut. Pengesahan pemberhentian kades ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 hari sejak usul diterima,” tandasnya. Hingga berita ini diturunkan, Pontianak Post belum berhasil menghubungi Kades Sungai Pelang. Beberapa kali Pontianak Post mencoba nomor selulernya, namun nomor tersebut tidak pernah aktif. (ote)