seremoni
18
Pontianak Post
Rabu 11 Juli 2012
Peringatan Hari Kependudukan Dunia Tahun 2012
Maksimalkan Potensi Bonus Demografi PONTIANAK - Pemerintah harus memaksimalkan potensi bonus demografi jika tidak ingin mendapatkan berbagai masalah di masa mendatang. Bonus demografi ini diharapkan mampu menjadi landasan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Demikian disampaikan Ketua Koalisi Kependudukan Kalbar, Eddy Suratman kepada Pontianak Post, Selasa (10/7). Menurut Eddy, secara nasional bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada 2025. “Itu untuk Indonesia secara keseluruhan. Tapi kalau dilihat per propinsi, sudah ada daerah yang menikmati bonus demografi ini. Misalnya saja DKI Jakarta, Jogjakarta, dan Papua,” jelasnya. Terus Kalbar, kapan? Menurut para ahli demografi Kalbar, bonus
KOALISI KEPENDUDUKAN : Koalisi ini terdiri dari akademisi, LSM, ormas dan pakar yang peduli terhadap masalah kependudukan. Mereka juga sekaligus memantau peran penduduk dalam rangka pembangunan kependudukan.
KOALISI MUDA : Dari generasi muda, ada Koalisi Muda Indonesia yang diharapkan mampu memberikan ide-ide dalam penanganan masalah kependudukan.
Program KB Berperan Tingkatkan IPM Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan berkaitan dengan jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk besar bila tidak dikendalikan, apalagi dengan kualitas masih rendah, bisa menyebabkan demographic disaster (bencana demografi). “Jumlah pendudukyangbesar dan tidak berkualitas tentunya berpengaruh terhadap rendahnya sumber daya manusia serta menjadi beban pembangunan,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Sugiri Syarief kepada wartawan, usai Pengukuhan Jabatan Fungsional Widyaiswara BKKBN di Pontianak, belum lama ini. Bonus demografi bisa menjadi peluang positif dan bukannya Sugiri Syarief ancaman, jika tetap Kepala BKKBN Pusat konsisten dengan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang bagus. Menurut Sugiri, saat ini Indonesia Jika keluarga hanya telah melakukan memilikidua anak dan beberapa kebijakan baik, misalnya sesuai dengan kemam- yang wajib belajar sembipuan ekonominya, maka lan tahun. Nantinya kesehatan, pendidikan akan menjadi wajib belajar 12 tahun. dan kesejahteraan keluar Kebijakan lainnya gaitu akan sangat baik. adalah memperkuat Balai Latihan Kerja Kualitas sumber daya untuk meningkatkan manusia yang dihasilkan kompetensi tenaga pun akan meningkat.” kerja Indonesia. Ditegaskan Sugiri, program keluarga berencana diyakini mampu menjadi salah satu solusi peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. “Program KB berperan penting dalam meningkatkan IPM bidang kesehatan, seperti menurunkan angka kematian ibu (MMR) dan bayi (IMR), meningkatkan gizi anak serta meningkatkan pendidikan dan ekonomi,” jelas Sugiri. Jika keluarga hanya memiliki dua anak dan sesuai dengan kemampuan ekonominya, maka kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga itu akan sangat baik. Sebaliknya, jika memiliki anak banyak, otomatis mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memberi pendidikan dan kesehatan yang baik. Sugiri mengatakan, BKKBN berupaya meningkatkan dan mendorong terciptanya keluarga berkualitas. Hal ini diupayakan sejak anak di dalam kandungan, yakni dengan memberikan gizi pada ibu-ibu yang sedang mengandung. Diharapkan setelah lahir, sel otak anak berkembang optimal dan menciptakan orang Indonesia yang cerdas. ”Kita juga ada program Bina Keluarga Balita, menyikapi tumbuh kembang anak. Kampanye juga dilakukan agar anak balita diberikan gizi yang baik, bukan produk pabrik tapi lokal seperti makan telur, ayam, dan ikan,” ungkapnya. (uni) foto-foto ist
demografi ini akan terjadi pada 2024. “Itu masih ada 12 tahun lagi,” ujar Eddy. Pertanyaannya, bonus demografi itu masalah atau sebuah keuntungan? Jawabannya, tergantung pada bagaimana persiapan dalam menghadapi bonus demografi ini. “Apakah daerah tahu soal ini atau tidak? Karena jika tidak mempersiapkan sejak sekarang, bonus demografi ini akan berakibat pada banyak hal, seperti pengangguran, peningkatan angka kriminalitas, dan meningkatnya angka kemiskinan,” jelasnya. Papua misalnya. Sekarang, propinsi ini mendapatkan bonus demografi, dimana usia produktif di propinsi ini lebih besar dari usia nonproduktif. Tetapi karena sebelumnya tidak ada persiapan, saat ini banyak sekali problem yang dihadapi Papua. “Kita lihat di sana, angka kemiskinan mencapai 30-35 persen. Sementara
angka pengangguran juga tinggi,” tambahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena menurut Edy, sejak awal hal itu tidak dipersiapkan. Sehingga usia produktif mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai dan sulit diserap dalam lapangan kerja. Sementara itu, lapangan pekerjaan juga tidak sebanding dengan jumlah usia produktif itu. “Dampaknya tentu saja makin banyak pengangguran. Jika angka pengangguran meningkat, maka angka kriminalitas juga akan meningkat pula,” urainya. Agar bonus demografi ini membawa kesejahteraan pada penduduk, maka perlu disusun grand design (rancangan induk) sejak awal. Menurut Eddy, secara kuantitas, pertambahan penduduk di Kalbar sebenarnya tidak begitu mengkhawatirkan. Karena menurutnya
pertumbuhan penduduk di Kalbar tidak begitu tinggi. Selain itu, Kalbar memiliki luas wilayah yang besar. Yang perlu diperhatikan menurut Eddy adalah persoalan kualitas. “Kita tahu bahwa IPM Kalbar masih cukup rendah. Selama 5 tahun belakangan ini, IPM Kalbar berada di urutan 28 dari 33 provinsi. Itu kan menandakan secara lebih luas kualitas SDM kita masih cukup rendah,” jelasnya. Bayangkan, jika nanti pada 2024 itu usia produktif di Kalbar tidak meningkat. Kemampuan atau skill tak meningkat, sehingga mereka tak terserap lapangan kerja. Maka bisa dibayangkan bagaimana dampaknya. “Karena itu sejak awal perlu dipersiapkan soal peningkatan kualitas pendidikan ini,” tambah Eddy. Dari sisi kesehatan, angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kalbar masih tergolong tinggi. Hasil survey demografi dan kesehatan
Secara kuantitas, pertambahan penduduk di Kalbar sebenarnya tak begitu mengkhawatirkan. Namun mengingat IPM yang rendah, maka perlu diadakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga pada kesejahteraan ekonominya. Sehingga kita bisa lebih siap untuk menghadapi bonus demografi kedepan” Edy Suratman Ketua Koalisi Kependudukan Kalbar
Indonesia 2007 menyebut bahwa angka kematian ibu adalah 403 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi kalbar adalah 46 per 100.000 kelahiran hidup. Baik pendidikan maupun kesehatan memang perlu diperhatikan. Supaya Kalbar bisa memiliki SDM yang pintar dan sehat. Tetapi untuk mempersiapkan itu semua diperlukan biaya yang besar. Indonesia sebenarnya punya uang yang cukup. Tetapi masalahnya pada manajemen pengelolaan keuangan daerah. “Mari kelola uang Negara itu dengan baik. Dan gunakan untuk membangun sumber daya manusia Kalbar. Supaya kita sama-sama sejahtera,” tutupnya. (her)
Kendalikan Kuantitas, Tingkatkan Kualitas SDM Ledakan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Program KB yang dicanangkan pemerintah tak hanya untuk mengatur angka kelahiran, tapi juga diyakini mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut. Hal itulah yang diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Dwi Listyawardani menjawab Pontianak Post, menyambut peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2012, hari ini. Tanggal 11 Juli diperingati untuk mengingatkan bangsa-bangsa dunia mengenai dampak buruk laju pertumbuhan penduduk yang tak terkontrol. Setiap tahun, PBB mencanangkan slogan yang berkaitan dengan ledakan penduduk dunia dan berbagai dampak buruknya. Tahun ini, UNFPA mengangkat tema : “Akses Universal terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi.” Menurut Dani – akrab disapa, kesehatan reproduksi menjadi hak setiap orang untuk memperolehnya. “Selama ini kita (pemerintah,red) memiliki banyak program yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Konsentrasinya memang lebih kepada wanita, karena merekalah yang memiliki resiko lebih tinggi, khususnya saat kehamilan dan persalinan,” jelasnya. Program kesehatan maternal ini sendiri menurut Dani, tak hanya saat kehamilan yang persalinan yang beresiko, namun juga ke arah berbagai penyakit yang rentan menyerang wanita, seperti kanker. Selain menyasar lewat program kesehatan maternal, yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah kesehatan
Program keluargaberen cana menjadi andalan pemerintah yang harus mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang potensial melalui pendekatan keluarga yang berkualitas, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial budaya.”
Dwi Listyawardani Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar
reproduksi untuk remaja. “Kespro ini khan kesehatan dasar, jadi kita sudah ajarkan sejak remaja sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan. Dengan pengaturan kelahiran dan persalinan melalui program KB, otomatis akan meminimalisir resiko yang akan mereka hadapi kelak,” bebernya. Bonus Demografi Sementara bicara mengenai bonus demografi, Dani mengatakan untuk Kalimantan Barat sendiri masih
panjang jaraknya, diprediksi berkisar antara tahun 2030 – 2035. Bonus demografi sendiri kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (1564 th) lebih besar daripada jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas), sehingga beban penduduk yang harus ditanggung penduduk usia produktif sangat rendah. “Disini, angkatan kerjanya lebih tinggi dari penduduk yang harus ditanggung. Aspek ekonominya bagus, namun jumlah penduduk yang besar dan tak berkualitas tentu berpengaruh terhadap rendahnya SDM dan menjadi beban pembangunan,” bebernya. Karena itulah sejak dari awal sudah mulai dipersiapkan kualitas fisik (pembangunan kesehatan, dll) serta mentalnya. “Jangan sampai tiba saatnya 2035 nanti, akan terlalu banyak angkatan muda yang tak berkualitas,” timpalnya.
Menurut Dani, bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Apabila peluang ini terlewat, maka dapat berakibat pada bertambahnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif nantinya. Karena itulah diperlukan grand design (rancangan induk) pengendalian kuantitas penduduk Kalbar tahun 2010-2035, yang saat ini memang sedang dalam tahap penyusunan. “Program KB menjadi salah satu strategi dalam mengendalikan kuantitas penduduk. Jumlah penduduk perlu dikendalikan karena fenomena yang terjadi saat ini masih banyak penduduk Kalbar yang kualitasnya rendah,” bebernya. Dengan mengikuti program KB dan pengaturan kelahiran dengan baik, akan melahirkan generasi mendatang yang berkualitas. “Dengan konsep keluarga kecil sejahtera akan lahir anak-anak yang pandai dan sehat. Dengan minimnya anak, keluarga akan lebih siap memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas anak-anaknya,” beber Dani. Bonus demografi itu sendiri akan menjadi ancaman bilamana kualitas manusianya tidak dipersiapkan sejak sekarang. Disinilah tantangan bagi BKKBN dan instansi terkait agar bagaimana bisa menurunkan angka pencapaian yang masih rendah itu. “Kita punya cita-cita yang sama menginginkan IPM yang lebih baik. Nah disinilah masing-masing dinas dan instansi sesuai tupoksinya bekerja sebaik-baiknya dan saling mendukung,” pungkas perempuan berjilbab ini. (mel)
Galakkan Kampanye Kesehatan Reproduksi
dr. Andi Jap Kepala Dinas Kesehatan Kalbar
Kampanye terkait persoalan reproduksi terus digalakkan, khususnya di kalangan remaja saat ini. Berbagai program terus digalakkan agar para remaja memahamisebenar-benarnyamengenai masalah kesehatan reproduksi. Sehingga pada akhirnya nanti, remaja-remaja inilah yang kelak akan melahirkan generasi emas bangsa dengan kualitas SDM yang lebih baik. Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dr Andi Jap mengatakan, remaja sangat rentan dalam menghadapi persoalan
Berbicara tentang generasi yang berkualitas, tak terlepas dari masalah kesehatan reproduksi. Di kalangan remaja, mereka sangat rentan menghadapi persoalan ini. Dibutuhkan kesiapan fisik maupun mental agar mereka lebih siap menyongsong masa depannya dengan pengetahuan yang mumpuni tentang kespro tersebut”
LANTIK : Wakil Gubernur Kalbar, Christiandi Sanjaya melantik kepengurusan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kalbar, yang diketuai oleh Edy Suratman, belum lama ini.
reproduksi. “Remaja itu secara emosionalnya masih labil. Apalagi anak-anak usia muda itu kan masih dalam masa-masa puber. Jika sejak awal, kita tidak berikan pemahaman mengenai persoalan reproduksi remaja, maka dampaknya akan besar,” ujar Andi menjawab Pontianak Post, kemarin. Atas dasar itulah, maka Dinas Kesehatan berupaya memberikan pemahaman pada remaja, terutama melalui konselor sebaya. “Jika ada te-
man yang mengalami berbagai masalah reproduksi, mereka tidak malu untuk bertanya dengan teman sebayanya. Berbeda jika ini disampaikan oleh orang yang lebih tua,” jelasnya. Dinkes, sambung Andi, telah merekrut anak-anakremaja,baikdarisekolah atau dari berbagai organisasi remaja untuk menjadi konselor sebaya. “Merekalah yang nantinya akan menjadi tempat curhat bagi remaja lain,” cetusnya. Jika berbicara generasi yang berkualitas, maka menurut Andi, tak terlepas
dari masalah kesehatan reproduksi. Karenanya, ia mengimbau kepada generasi muda agar tidak menikah di usia dini. “Ya menikahlah jika secara usia sudah mencukupi. Misalnya untuk perempuan di atas 20 tahun,karenainimenyangkutbanyakhal, baik kesiapan fisik maupun juga mental,” tambahnya. Dari kesiapan fisik misalnya, soal kesiapan sistem reproduksi itu sendiri. Jika menikah di usia muda dikhawatirkan sistem reproduksinya masih belum siap dan itu akan sangat berbahaya bagi diri sendiri. (her)