SAMBAS
28 terigas
KONI Bantah Abaikan FPTI SEKRETARIS Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sambas Sunaryo membantah mengabaikan atlet panjang tebing. Ia mengatakan, KONI telah memfasilitasi transportasi dan akomodasi atlet. “Berbicara finansial memang dana pembinaan KONI belum cair. Sehingga KONI sebagai induk cabang-cabang olahraga tidak bisa menyiapkan dana tunai untuk keberangkatan atlet,” ungkapnya. Ia menyebutkan karena dana KONI baru dapat dicSunaryo airkan pada Maret 2010. Menurutnya, butuh proses dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak mudah diambil begitu saja. “Saat ini kami berusaha memafasilitasi keberangkatan atlet cabang apa pun. Mungkin porsinya tidak bisa semuanya mengandalkan keuangan KONI,” jelas Sunaryo. Pria yang menjabat Kabag Perlengkapan Setda Sambas ini mengakui, bahwa biaya makan para atlet supaya diusahakan pengurus FPTI. Dikatakannya, ternyata pengurus tidak mempunyai kemampuan mencarikan dana sehingga meminta bantuan kembali kepada KONI. “Kami sudah menjelaskan apakah mencari dana talangan kepada pihak ketiga. Karena dana pembinaan belum turun dari pemerintah daerah,” ujarnya. Sunaryo mengucapkan selamat kepada para atlet yang telah merebut medali. Menurutnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki KONI dan FPTI mereka masih bisa memberikan prestasi terbaik bagi daerah. “Kami mengharapkan para atlet tidak berkecil hati. Kami di KONI berusaha meningkatkan kemampuan semua atlet di berbagai cabang olahraga, sehingga tidak pilih kasih,” ungkapnya. Harapannya, prestasi atlet panjat tebing pada Porprov mendatang dapat dipertahankan dan ditingkatkan. “Mudah-mudahan panjat tebing menjadi pendulang emas bagi Kabupaten Sambas. Sehingga nama daerah ini dapat harum di pentas olahraga,” harap Sunaryo.(riq)
Selasa 2 Februari 2010
Desa Tengguli Deklarasikan ODF SAJAD-Desa Tengguli Kecamatan Sajad deklarasikan status Opened Defecation Free (ODF) atau tidak ada lagi warganya yang buang air besar di sembarang tempat. Masyarakat seluruhnya sudah melakukannya buang air bersar di toilet. Deklarasi ODF hasil kegiatan Community Water Services and Health Project (CWSHP) sudah berjalan di Kabupaten Sambas sejak tahun 2007 hingga sekarang, telah menyelesaikan kegiatan di 17 desa. Kepala Dinas Kesehatan Sjachrin Harahap mengatakan ini meliputi tujuh kecamatan yakni Galing, Sebawi, Sajad, Tebas, Teluk Keramat, Pemangkat dan Sambas. “Sedangkan tahun 2010
akan dilaksanakan di 14 desa pada empat kecamatan yakni Jawai, Tekarang, Tangaran dan Sejangkung. Kegiatan yang dilaksanakaan CWSHP meliputi pembangunan sarana air bersih, sarana sanitasi dan pelatihan di tingkat masyarakat,” katanya. Menurut dia, pelatihan di tingkat masyarakat berupa pemicuan Communiity Led Total Sanitation (CLTS). Dikatakannya, warga diberikan pemahaman tentang kesehatan terkait dengan kebiasaan melakukan buang air besar dan bagaimana cara mengatasi kesulitan, mengubah perilaku menjadi buang air besar lebih sehat dengan menggunakan WC yang dibangun secara swadaya.
“Berdasarkan laporan konsultan dan fasilitator (CWSHP) Desa Tengguli, merupakan salah satu desa dampingan tahun 2007/2008 telah memasuki kondisi ODF. Tentu saja, hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mulai tinggi,” tutur Sjachrin. Menurutnya, hasil pendampingan CWSHP tahun 2007/2008 di Desa Tengguli telah terbangun 24 penampungan air hujan serta beberapa sarana sanitasi seperti toilet umum di tempat ibadah, tempat cuci tangan serta tempat sampah di sekolah dasar. Semua itu, kata dia, sebagai sarana fisik pendukung perilaku hidup bersih dan sehat; semoga masih berfungsi dan terawat.
TORIQ/PONTIANAK POST
PRASASTI: Kepala Dinas Kesehatan Sambas Sjachrin Harahap mewakili Bupati Sambas menandatangani prasasti sekaligus pengukuhan atas Deklarasi ODF Desa Tengguli.
“Berdasarkan laporan dari puskesmas pembantu setempat menunjukkan adanya penurunan angka pasien diare sebagai hasil dari perubahan perilaku
masyarakat Tengguli, yang telah menuju pada perilaku hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan desa lain dapat mencontoh Desa Tengguli,” harapnya. (riq/ser)
Tolak Investasi, Desak Pemerintah Cabut Izin
TORIQ/PONTIANAK POST
HEARING: Warga masyarakat menyampaikan persoalan kepada Komisi B DPRD Sambas dan eksekutif kemarin.
Komisi B Panen Aspirasi Masalah Investasi SAMBAS-Komisi B DPRD Sambas, Senin (1/3) kemarin menerima aspirasi masyarakat dari empat kecamatan yang menyampaikan persoalan investasi di daerah. Warga dari Kecamatan Jawai meminta kejelasan status perusahaan yang akan membuka hutan tamanan industri (HTI). Sedangkan warga dari Kecamatan Galing, Sajingan Besar dan Teluk Keramat mempermasalah-
Pontianak Post
pati Sambas telah mengeluarkan kan perusahaan perkebunan. keputusan supaya penghentian Masalah yang disampaikan sementara kegiatan,” ungkapwarga dari tiga kecamatan ini nya.Politikus Partai Golkar ini hampir sama. mengungkapkan masyarakat Wakil Ketua Komisi B SuKecamatan Jawai mempertanparto mengatakan, legislatif yakan tindaklanjut rekomendasi menginventaris setiap persoalan pencabutan izin PT BMH yang yang disampaikan masyarakat. bergerak usaha hutan tanaman Ia menyebutkan di Kecamatan industri. “Kami akan berusaha Galing dan Sajingan Besar menjadi mediasi semua persoyakni penggarapan lahan oleh alan yang disampaikan untuk PT KMP tanpa ganti rugi, peSuparto nyerobotan tanah dan minimnya sosialisasi dicarikan solusi,” ungkap Suparto. Anggota Komisi B DPRD Sambas kepada masyarakat. “Khusus Kecamatan Teluk Keramat, Asyadi mengemukakan khusus persoalan masyarakat mengeluhkan kegiatan PT Pati- di Teluk Keramat yakni izin PT Patiware, ware yang masih beroperasi. Karena Bu- lembaga sudah membuat pernyataan keras.
Menurutnya, sehingga terbit keputusan Bupati Sambas. “Kami berusaha menuntaskan semua aspirasi yang disampaikan. Yakni akan mempertemukan pemerintah daerah, investor dan masyarakat,” katanya. Dikatakannya, persoalan yang muncul dari investasi di Kabupaten Sambas yakni minimnya sosialisasi, serta perusahaan tidak taat dengan klausul keputusan Bupati Sambas. “Ironis kan, di Kabupaten Sambas hanya ada empat perusahaan yang memiliki HGU. Sedangkan sisanya belum mengurus. Kesimpulan awal kami hampir semua perusahaan perkebunan yang masuk bermasalah, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat,” tegasnya. (riq)
SAMBAS -Ketua Serikat Tani Se- kejelasan sehingga tidak terjadi keresarumpun Damai Muhtadun, Senin (1/3) han di lapangan. “Kami khawatir ketika kemarin mengatakan, masyarakat di ada kegiatan, masyarakat bertindak Kecamatan Jawai menolak kehadiran anarkis,” ujarnya. Humas Ikatan Mahasiswa Kecainvetasi yang bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI). Ia meng- matan Teluk Keramat Leziardi menharapkan pemerintah daerah segera gatakan, ketidakjelasan keputusan pemberhentian kegiatan semenmencabut izin, karena kalau tara PT Patiware batas waktunya tidak selesai aksi unjuk rasa membuat masyarakat resah. akan kembali dilakukan. Menurutnya, masyarakat mem“Aksi massa penolakan itu inta kejelasan dalam batas waktu sejak 24 Juni 2008, hingga dua minggu.“Karena hingga sekarang belum ada kejelasan sekarang kegiatan masih dilakudari pemerintah daerah. Waktu kan investor di lapangan. Bahkan itu, kepala daerah telah merekomendasi pencabutan izin Muhtadun lahan perkebunan masyarakat yang disampaikan ke Departemen kembali dimasuki pihak perusahaan. Kalau dulu hanya satu warga yang Kehutanan,” tegasnya. Ia mengemukakan penolakan in- dirugikan, sekarang bertambah satu,” vestasi di Kecamatan Jawai sangat be- tuturnya. Sekretaris Dishutbun Sambas Usman ralasan, karena lahan yang akan digarap banyak pemukiman masyarakat dan mengatakan, menyelesaikan semua lahan produksi pertanian. Menurut dia, persoalan ini memang harus dihadirpeta lokasi yang diberikan pemerintah kan semua pihak. Dikatakannya, saat daerah kepada investor sendiri bertolak menjadi Camat Sajingan Besar dirinya belakang dengan kondisi di lapangan. sudah tegas kepada perusahaan supaya “Kami mendapati peta lokasi kalau melaksanakan aturan. “Kalau semuanya sudah hadir tentu diukur, maka masyarakat Kecamatan Jawai masuk ke wilayah Kecamatan saja akan diketahui komitmen dari Teluk Keramat. Lebih kurang tujuh investor. Kami berharap legislatif bisa kilometer wilayah Jawai masuk Teluk memfasilitasi pertemuan dengan semua pihak, sehingga solusi terbaik didapatKeramat,” papar Muhtadun. Masyarakat, katanya, mengharapkan kan,” katanya. (riq)
Ingin Pasang Iklan? BIRO SAMBAS Hub : Rabbul
0813-4554-1441