Pontianak Post
PINYUH
Minggu Nopember Rabu 3 1Juni 2008 2009
23
Bangunan SD 14 Tak Sesuai Bestek
Figura
Mantan Kapolres Pamitan AJUN Komisaris Besar Polisi (AKBP) Apriyanto Basuki Rahmat SIK MH, pamitan dengan Bupati, Wakil Bupati, KPN dan Muspida serta masyarakat Kabupaten Pontianak. Dengan iringan ucapan terima kasih atas dukungan selama melaksanakan tugas sebagai Kapolres Pontianak kurang Apriyanto BR SIK lebih setahun. Didampingi istri, Apri-sapaan Kapolres yang hobby bernyanyi itu menyampaikan dalam acara pisah sambut terkait erat dengan bergeraknya gerbong kepemimpinan dikalangan perwira melati dua oleh Mabes Polri dalam bentuk mutasi dan promosi jabatan. Apriyanto selanjutnya akan menempati pos barunya sebagai Kasubbag Tab Bag Rehab Div Propam Polri. Posisinya digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Pairan yang sebelumnya sebagai Kaden 88 Anti Teror Dit Reskrim Polda Kalteng. Pisah sambut itu tak hanya dihadiri Bupati dan Hj Herlina Ria Norsan, tapi juga Wakil Bupati dan Ny Rubijanto, KPN dan istri, Dandim dan istri, Perwira satuan lainnya serta Drs H Agus Salim MM dan istri mantan Bupati Kabupaten Pontianak periode 2004-2009. Mereka memberikan cinderamata kepada Apriyanto dan istri. “Terima kasih atas dukungan selama saya menjabat sebagai Kapolres. Kondisi kamtibmas tercipta dengan kondusif sejak Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati, Pemilu legislatif dilanjutkan dengan Pilpres berjalan sangat kondusif,” katanya. (ham)
Gunakan Kayu Kelas III, Ketua Komite Sekolah Prihatin Hamdan/Pontianak Post
TAK SESUAI BESTEK: Pembangunan gedung SD mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pontianak terindikasi tidak sesuai bestek. Kayu kelas III yang dipakai seharusnya tidak dipergunakan karena tidak kuat.
Jaga Netralitas, LSM Pantau Penerimaan CPNS MEMPAWAH- Mulai Senin (2/11) besok, pemerintah Kabupaten Pontianak sudah menerima pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga 16 Nopember 2009. Dalam rangka menjaga munculnya calo-calo CPNS berikut upaya-upaya pihak maupun kelompok tertentu untuk melakukan manuver guna mencari mangsa dan sasaran, beberapa LSM yang ada di Kabupaten Pontianak menyatakan sikap siap pantau penerimaan CPNS. “Kita menghendaki, pola penerimaan CPNS seperti tahun 2006 yang dilakukan secara transparan, hingga menguntungkan pelamar itu sendiri. Karena kelulusannyapun murni hingga ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat,” tegas Mulyadi Jaya, Ketua Eksekutif Clean Governance kepada koran ini kemarin. Diakui,
pihaknya juga akan bersama-sama dengan Pokja WKP serta beberapa LSM lainnya. Pamantauan dan pengawasan itu juga diharapkan dilakukan oleh LSM lainnya di Kabupaten Pontianak termasuk kalangan dewan sendiri. “Kita semua tak ingin hasil pengumuman kelulusan penerimaan CPNS seperti tahun 2003 silam yang sampai dibatalkan Bupati, karena keterlibatan orang dalam yang meluluskan pelamar yang sama sekali tidak mengikuti tes tertulis,“ ucap Mulyadi Jaya. Perlunya pemantauan oleh kalangan LSM dan masyarakat disebabkan, jumlah CPNS yang diterima hanya 405 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah pelamar diprediksi mencapai ribuan. Kondisi itu jelas dilihat dari perbandingan akan lebih membuka siapa saja untuk melakukan upaya yang saling menguntungkan.
“Tidak bisa ditampik, bagi kalangan keluarga yang mampu (berduit, kalangan pejabat, pengusaha), mengeluarkan dana Rp20 hingga Rp30 juta untuk meluluskan keluarganya bukan hal yang memberatkan. Namun, bagi kalangan keluarga yang kurang mampu jelas hal itu memberatkan serta menutup peluang mereka untuk bisa menjadi abdi negara dan abdi masyarakat,“ tandas Mulyadi. Kepada pihak ketiga MoU dengan Pemprov dalam hal penerimaan CPNS yakni Universitas Indonesa, dimintakan untuk transparan dan jangan sampai ada intervensi kepentingan. “Kita akan melayangkan surat kepada BKN, untuk menjaga netralitas Pemerintah Provinsi maupun sembilan kabupaten/kota yang difasilitasi itu,” tekan Mulyadi. (ham)
SEGEDONG-Proses pembangunan fisik proyek yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2009 hingga kini masih berjalan. Namun, tidak sedikit dari kegiatan pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD) itu memunculkan beragam penilain dan penyimpangan dari bestek yang ada. Penyimpangan itu didominasi dari penggunaan material seperti kayu yang diperbolehkan. Namun di lapangan ditemukan kayu yang dipakai oleh pelaksana proyek alias pemborong proyek justru jenis kayu lokasi (kelas III). Khusus untuk pembangunan fisik proyek untuk SD 06 Tambak Desa Peniti Besar dan SD 14 Sungai Rowan Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong, terindikasi menggunakan jenis kayu lokal seperti jenis kayu sarang pipit, kebace, ramin batu, mendehara, kasai hingga kayu durian. Dana pendidikan untuk pembangunan fisik proyek itu dari anggaran dana subsidi Provinsi dengan nilai proyek Rp293 juta. Penggunan kayu kelas III itu oleh pelaksana proyek untuk
jenang, pagar bagian depan teras dan beberapa bagian atas. Halnya dengan pintu juga digunakan kayu kasai. “Bangunan saat ini sudah mencapai 90 persen. Tinggal mengecor lantai,” jelas Murni, Mamat dan Mansyur menuturkan kepada koran ini saat berada di Segedong, Kamis kemarin. Untuk memastikan kebenaran dari informasi yang disampaikan warga secara lisan itu, Pontianak Post coba menemui Ketua Komite Sekolah Dasar 06 Tambak Desa Peniti Besar Kecmatan Segedong, Ramli, pada intinya tidak menampik kebenarannya. “Saya prihatin memang, begitu melihat banyak jenis kayu lokal yang dipakai untuk bahan bangunan pada SD tersebut,” kata Ramli. Kebenaran itu sendiri akunya, lantaran dia dalam kegiatan pembangunan fisik proyek itu sebagai tenaga kerjanya. Makanya, dia pun tahu. Sempat ditanyakan kepada pemborong mengaku, bestek proyek memang menggunakan bahan seperti itu. Dikatakan, kayu jenis itu juga dipakai pemborong di luar Segedong. Dilain pihak, seperti informasi yang disampaikan warga, fisik SD 17 Sungai Bemban DAK Pendidikan 2009 kuat indikasi gunakan kayu serupa. (ham)
Kenaikkan DAU, Utamakan Lunasi Utang
H Ria Norsan
MEMPAWAH- Bupati H Ria Norsan mengakui, kendatipun dalam Dana Alokasi Umum (DAU) untuk APBD 2010 terjadi kenaikkan 70 persen dari Rp185 miliar naik menjadi Rp315 miliar. Belum berarti persoalan keuangan daerah sudah teratasi. “Kita tetap bersyukur atas kenaikan itu. Tapi, belum bisa berbuat banyak, terutama untuk fisik pembangunan. Karena dari jumlah dana tersebut, digunakan untuk melunasi tunggakan Pemda tahun 2009,” jelas Bupati ketika berbicara dengan sejumlah wartawan di rumah dinas Jabatan Bupati, Jumat.
Bagi Kabupaten Pontianak kenaikan itu belum memberikan perubahan yang signifikan. Namun dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, kenaikkan DAU Kabupaten Pontianak lumayan besar. Sebab, ada kabupaten lain yang kenaikannya hanya beberapa miliar saja bahkan ada pula yang tidak dapat tambahan. “Kita tetap bersyukur atas kenaikkan itu,” aku Bupati ramah. Oleh karena itu, ke depan memang perlu mencari terobosan-terobosan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kita tetap bersyukur atas kenaikkan itu. Tapi, belum bisa berbuat banyak, terutama untuk pembangunan fisik. Karena dari jumlah dana tersebut, digunakan untuk melunasi tunggakan Pemda tahun 2009 H Ria Norsan
“Minimal, tahun 2011, diperkirakan baru mulai stabil,“ prediksinya. Kenaikkan DAU Rp165 miliar utamakan untuk melunasi tunggakan kepada Kubu Raya, biaya Fakulas Kedokteran, tunggakan PLN dan beberapa tunggakan lainnya. “Tetap masih ada kelebihan. Tapi tidak cukup digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik proyek, “jelas dia berharap, jika semua tunggakan itu tuntas dibayar. Insya Allah, ucap Bupati tahun 2011 program pembangunan yang direncanakan bisa berjalan normal. (ham)