Pontianak Post

ONG UTARA KAYONG UTARA

30

30

Kamtibmas

Kunci Ganda Kendaraan Pihak kepolisian sudah bekerja keras me­ ngungkap sejumlah kasus kriminalitas. Walaupun demikian, aksi pencurian sepeda motor masih saja terjadi. Pencurian dengan pemberatan di Desa Sukabaru Keca­ matan Benua Kayong pada 8 Mei 2010 ber­ hasil diungkap aparat kepolisian Polsek benua kayong. Tersangka yang berinisial Ia (22 tahun), masih dalam penyiidi­ kan kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Badya Wijaya Kapolres Ketapang AKBP Badya Wijaya SIk, melalui Kapolsek Benua Kayong AKP H Hasibuan menjelaskan bahwa peristiwa curanmor tersebut sesuai dengan laporan polisi nomor LP/331/V/2010, tanggal 8 Mei 2010. tersangka dapat dituduhkan pasal 363 ayat 1 KUH Pidana. Dalam kejadian tersebut, korban diketahui bernama M.Idrus (22 tahun) warga Desa Sukabaru Kecamatan Benua Kayong.

Koronologis kejadian itu adalah pada hari Rabu (Rabu tanggal 8 Mei 2010) sekitar pukul 04.00 WIB tersangka mengambil sepeda motor milik M.Idrus dengan cara membuka kunci jendela samping sebelah kanan yang kebetulan salah satu kaca jendela tersebut sudah dalam keadaan pecah sebelumnya.

“Setelah itu tersangka langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsng melihat mo­ tor milik saudara M.Idrus yang kebetulan kunci sepeda motornya masih menempel di tempat kunci motor tersebut,” tegas Kapolres Ketapang melalui Kapolsek Benua Kayong menjelaskan kronologis curanmor tersebut..

Kemudian tersangka membuka kunci pintu depan dan mengeluarkan sepeda motor milik korban dengan cara mendorong mundur. Kemu­ dian kurang lebih 10 atau 15 meter sepeda motor tersebut tersangka dorong setelah itu tersangka langsung menghidupkan kontak motornya dan tersangka membawa pergi sepeda motor korban: yakni jenis Suzuki Satria, KB 4156 GZ, warna abu-abu hitam no.rangka NIK MH8BG41CA9J252276 dan nomor mesin G420-ID-313797.

Ata skejaidan itu, korban melapor ke Polsek benua Kayong. Mendapat laporan korban, petugas mendatangi TKP. Kemudian melakukan pencarian, dan ditemukan barang buktir tersebut berada di Kendawangan. Barang bukti kemu­ dian dilakukan penyitaan Sedangkan tersangka berhasil diamankan petugas sekitar jam 12.30 WIB dibawah jembatan Pawan Satu oleh anggota bersama masyarakat.

Masih terjadinya curanmor tersebut, maka Ka­ polres Ketapang melalui Kapolsek Benua Kayong meminta seleuruh komponen masyarakat untuk bersikap waspada terhadap aksi kriminalitas.

Masyarakat juga diminta untuk tidak memarkir kendaraan disembarang tempat, selain itu dipas­ tikan kendaraan yang diparkir, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, dalam keadaan berkunci ganda. (ndi)

ragam

Kerupuk Basah Embaloh

Kerupuk basah adalah penganan khas Bumi Uncak Kapuas. Tak hanya di gemari masyarakat asli Kapuas Hulu, namun juga masyarakat pendatang lainnya. Salah satu kerupuk basah yang sering diburu adalah kerupuk basah buatan Nanga Embaloh, Keca­ matan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.

Nanga Embalo memang sedari dulu di kenal akan kelezatan kerupuk. Dari dahulu hingga sekarang, kelezatan dan gurihnya kerupuk basah Embaloh masih sangat terkenal. Ketika zaman kejayaan motor tambang, rasanya kurang lengkap perjalanan menuju Sintang dan sebaliknya tanpa mencicipi kerupuk basah Embaloh. Tak heran, kala itu, semua armada motor tambang ketika melintas di Embaloh pasti singgah untuk memberikan kes­ empatan penumpangnya membeli kerupuk yang terbuat dari ikan itu.

Hingga saat ini, walau motor tambang sudah tidak ada lagi, namun kelezatan kerupuk basah Embaloh masih saja terkenal. Untuk memenuhi kebutuhan amsyarakat, para pedagang penganan di Putussibau dan daerah lainnya khusus menda­ tangkan dari Embaloh. (w@Nk)

Pasca Pleno KPU Ketapang Tegaskan Siap Ladeni Gugatan

KETAPANG—Komisi Pemi­ han Umum (KPU) Ketapang me­ nyatakan siap mempertanggung jawabkan hasil pleno rekaptulasi penghitungan perolehan akhir yang digelar Rabu (26/5) lalu. Dimana hasil pleno tersebut menetapkan pilkada Ketapang dua putaran.

KPU Ketapang yakin keputusan yang dibuat sudah sesuai prosedur yang ada.

“Kalau pun memang ada pihak yang protes dan tidak menerima hasil pleno KPU sebagai mana aturanya bisa menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi, kita siap akan hal itu,” jelas Ang­ gota KPU Ketapang Muhammad Said kepada Pontianak Post, Senin (31/5) kemarin.

Ia menghargai sikap pro dan kontra mengenai hasil pleno KPU

Pontianak Post

Ketapang. Termasuk pihak yang akan memperkarakan hasil pleno KPU Ketapang. Dikarenakan hal tersebut sebuah hal yang wajar dalam iklim demokrasi saat ini. “Kalau pun diperkarakan oleh tim sukses kita selaku termohon hanya menunggu,” jelasnya. Bahkan apabila KPU Ketapang dipanggil ke MK. Selaku termohon KPU Ketapang akan mempersiapkan diri agar gugatan pemohon tidak dikabulkan. Persia­ pan KPU Ketapang jelas berupa bukti otentik misalkan formulir C1, berita acara, serta saksi-saksi terhadap suatu kasus yang diperkarakan.

Gugatan demi gugatan yang bakan dilayankan tim sukses pasang calon sepertinya menambah beban KPU Ketapang yang kini mempersiapan pilkada putaran keduai. Namun hal tersebut tidak akan membuat KPU

DIKLAT: CPNS sedang menerima Diklat dari salah seorang Pemateri.

FOTO Humas

Pembangunan Dimulai Dari Desa

KAYONG UTARA-Peme­ rintahan Desa harus bisa maju dan mandiri. Oleh karenanya, sesuai dengan cita-cita bersama untuk membangun Kayong Utara, maka pembangunan harus dimulai dari desa. Hal ini diungkapkan Drs Oma Zulfithansyah MSi, Kepala BPMPDKB Kayong Utara, ketika mamaparkan mengenai Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kayong Utara belum lama ini.

Jika desa bangkit, katanya, maka kecamatan akan bangkit dan seter­ usnya kabupaten pun bangkit pula.

Dengan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada desa maka saya mengharapkan agar pemerintah desa bisa segera membangun desanya dengan menekannkan kepada semangat partisipasi dan gotong royong.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan berbagai perubahan kearah tericiptanya pen­ ingkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dengan penekanan kepada pember­ dayaan masyarakat serta pelayanan prima yang optimal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 upaya pemberdayaan masyarakat dan Pe­ merintahan Desa semakin menda­ pat respons yang positif. “Salah satunya adalah dengan semakin meningkatnya program-program pembangunan dan pemerintahan yang mengarah langsung kepada masyarakat desa, melalui alokasi dana pembangunan yang kita kenal dengan Alokasi Dana Desa,” papar Oma. Keberadaan para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun dan Pendamping

Desa yang selama tiga hari lalu mengikuti kegiatan tersebut, meru­ pakan pengelola keuangan desa yang melaksanakan pengelolaan ad­ ministrasi keuangan desa tersebu.t Sangat diharapkan kemampuannya oleh masyarakat guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan dan bisa diper­ tanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari beban tugas seperti disebutkan diatas, katanya maka para pengelola keuangan desa harus mempunyai bekal pengetahuan dan kemampuan serta pengetahuan teknis yang cukup untuk melak­ sanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Mereka dituntut, kata Oma, mempunyai etos kerja yang tinggi dan loyalitas kepada masyarakat agar apa yang menjadi tujuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. (tas/hms)

Selasa 1 Juni 2010

ketapang patah arang mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas. “Yang jelas kita saat ini fokus penyelenggaran putaran kedua yang lebih berkualitas termasuk personil penyelenggara pemilu itu sendiri,” terangnya.

Sebelumnya, sebagaimana diber­ itakan disebuah media massa pasan­ gan Yasyir-Martin tengah berupaya untuk menempuh jalur hukum. Hal tersebut disebabkan lantaran lebih dari 400 suara suara yang diraihnya di dua TPS di Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU) tidak dianggap oleh KPU. Sehingga pasangan figur muda ini terkendala untuk meleng­ gang menuju kursi orang nomor satu di Ketapang. Bahkan tim YM tidak menerima hasil pleno KPU Ketapang. Melalui perwakilan juru bicara YM, Lourentius Majun SH

MH menganggap sidang pleno da­ lam rangka rekapitulasi suara yang dilakukan KPU jelas merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang nomor 1. Dimana, hasil suara lebih dari 400 suara ter­ diri di dua TPS di Kecamatan MHU tidak dianggap oleh KPU. Akibatnya, pasangan YasyirMartin gagal melampaui perolehan suara diatas 30 persen. Jika saja hasil suara di dua TPS di Kecamatan MHU tersebut ikut dihitung dalam rekapitulasi, sudah tentu pasangan Yasyir-Martin memenuhi syarat menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena meraih suara diatas 30 persen. Dengan demiki­ an, Pemilukada Ketapang cukup satu putaran dengan menetapkan pasangan Yasyir-Martin sebagai pemenang. (har)

KAYONG UTARA-Peringatan keras kembali disampaikan Bupati Kayong Utara Hildi Hamid kepada Pegawai Negeri Sipil. “PNS hen­ daknya jangan mengedepankan ego pribadi-semaunya sendiri,” tegasnya saat memberikan pen­ garahan pada saat membuka acara pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, be­ berapa waktu yang lalu.

Posisi seorang CPNS dinilai merupakan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih dan memi­ liki tanggungjawab yang tinggi terhadap tugas. Oleh sebab itu, kata Hildi mengingatkan, sebagai bdi negara dan abdi masyarakatt, PNS hendaknya bisa menerima amanah dan kepercayaan yang diberikan. Tidak hanya dari atasan dan pemerintah daerah, namun juga merupakan amanah dan keper­ cayaan masyarakat, ungkapnya.

Sehingga demikian, tukas Bu­ pati, pendidikan dan latihan yang diterima dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan membentuk kepribadian yang utuh sebagai seorang abdi negara dan masyarakat. “Perlu disadari

bahwa sebagai PNS dituntut un­ tuk mempunyai tanggungjawab iktu menjaga nama baik dan wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat baik didalam maupun diluar wilayah Kabupaten Kayong Utara,” paparnya.

Status seorang CPNS merupa­ kan tahap percobaan, ujar Bupati.

Karenanya dalam melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan lingkungan sosial kemasyaraka­ tan, imbuhnya, CPNS harus tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku. Sikap dan perilaku dalam tahap percobaan ini akan terus diperhatikan dan dievaluasi serta akan ditindaklanjuti.

Kedaulatan pribadi seorang CPNS sebagiannya sudah menjadi milik negara sebagai konsekuensi memilih sebagai Pegawai Negeri Sipil, kata Bupati lagi menam­ bahkan. Oleh karena itu, sebagai CPNS bukan lagi sebagai manusia yang bebas seperti pada umum­ nya. Ada aturan dan kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan tugas maupun da­ lam kehidupan sehari-hari, jelas Hildi. (tas/hms)

PNS Jangan Kedepankan Ego Pribadi

Capai MDGs, Dinas Kesehatan Adakan Rakerkesda KAYONG UTARA-Keber­ hasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, sebagai sarana untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), Di­ nas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara mengadakan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda), Rabu (26/5).

Rakerkesda yang berlangsung di aula Dinkes tersebut, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Bappe­ da, PKK, Anggota DPRD, para Camat dan tim medis. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Kayong Utara yang dalam ke­ sempatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kali­

mantan Barat.

Hildi Hamid, Bupati Kay­ ong Utara, dalam sambutannya menga­takan sangat menghargai hasil kerja para tenaga kesehatan selama ini. Tentunya dalam merep­ resentasikan akumulasi dari hasil pembangunan kesehatan yang sudah dicapai, ungkapnya, tidak terlepas dari hasil karya tangantangan terampil seluruh pelaku pejuang pembangunan kesehatan pada umumnya, khususnya di Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan hasil Human Development Reports 2009 dan UNDP, lanjut Hildi, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia berada pada peringkat 111 dari 182 negara. Jika diban­ dingkan tahun 2008, Indonesia berada pada peringkat 109 dari

172 negara, seolah-olah terjadi penurunan.

Namun jika dilihat dari nilai ab­ solutnya terjadi peningkatan nilai indeks, ungkap Bupati, memang penurunan peringkat ini disebab­ kan karana ada beberapa negara anggota baru yang mempunyai HDI lebih tinggi dari Indonesia masuk dalam penilaian.

Artinya, HDI Indonesia tetap meningkat dan pembangunan kesehatan masih memberikan kontribusi besar dalam pening­ katan bahkan harus ditingkatkan.

“Selain peningkatan HDI, penca­ paian MDGs harus juga menjadi sasaran pembangunan kesehatan dalam lima tahun kedepan,” urai Hildi.

Di era desentralisasi saat ini, kata Bupati menambahkan, bahwa tanggungjawab pembangunan

kesehatan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan, dan itu menjadi satu kesatuan secara berkesinambungan. “Sungguh sangat tidak relevan kita mendiko­ tomikan pembangunan kesehatan menjadi dua fragmen Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara, karena pada dasarnya kita ada dalam satu ruang kebersamaan yang harus bersinergi dan membangun kekua­ tan bersama untuk melaksanakan upaya pencapaian target MDGs sesuai proporsi, potensi dan ke­ mampuan daerah,” tuturnya.

Dalam hal ini, imbuhnya, tidak mungkin bisa melaksanakannya tanpa kerjasama yang erat, serta bahu membahu, antar Pusat dan Daerah. Dilain pihak disadari, terdapat perbedaan permasalahan

antar daerah lain meliputi kon­ disi geografis dan sosial budaya masyarakat.

Dihadapan para Camat dan tenaga medis yang menjadi peserta rakerkesda, Hildi juga mengatakan dari pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah, upaya tersebut juga harus didasari dengan nilainilai yang ditanamkan dan sangat diharapkan bisa menjiwai dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Pembangunan keseha­ tan haruslah senantiasa pro rakyat, dan mestinya kepentingan rakyat selalu didahulukan.

Kemudian, program-program kesehatan haruslah bersifat re­ sponsif. Artinya tanggap terhadap kebutuhan permasalahan di daerah tersebut. Tanggap terhadap kondisi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. (tas/hms)