Page 1

Medi aI nvest i gasi

S LUSI

Edi s ike41/ TahunV/ Apr i l2016 Rp25. 000, -

KOMUNI KASIREGI ONAL

Si apaKor upt or proyekCentrePointOfIndonesia(CPI) PTBe r c aKa ngka ngi

DI TJENI MI GRASI

Hal . 04

www. s kor ne ws . c om

Bongkar SindikatPupukPalsu


Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

Terdaftar Di Dewan PERS

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) H. Asril H Tanjung, S.Ip Pembina: Rekson Sitorus, SH. Kapt. Inf. Arman Saleh Kapt. CPM. Inf. La Poni Pelda Abd. Kadir Dewan redaksi RD. Darwis, Arman B, Nuhroji Penanggungjawab Pimpinan Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Divisi Pemberitaan & Investigasi: Arman B, SS Divisi Produksi: Nuhroji Divisi Pemberitaan: Iskandar Sulthoni Noe Nemen Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Divisi Keuangan: Prayudi Kerta Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tim Investigasi: Bambang Siregar Rauf Mappatunru AYS Prayogie Rohyan Design Grafis: Antonius Benny Staf Redaksi: Suryadi, Abdullah Bayu, Yusuf, Wahyuni, Irvan Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Samuel Bonaparte, SH, M.Mar Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur

ak tabu lagi bagi kita bahwa korupsi sudah akrab kita dengar mengerayangi, mempreteli bahkan “memperkosa” bangsa ini. Bahkan tindakan biadab ini seolah tak akan pernah pudar dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Lihat saja, kasus terbaru, Komisi anti rasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta terkait dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi pantai Jakarta Utara yang kemudian juga menyeret Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dari kalangan pengusaha. Selain itu, OTT KPK juga menangkap Bupati Subang, Jawa Barat Ojang Sohendi terkait dugaan suap sidang perkara dugaan korupsi BPJS 2014 Subang di Pengadilan Tipikor Bandung. Kasus ini juga melibatkan seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Fakta di atas kembali menampar kesadaran kita, betapa korupsi di Indonesia sudah kronis. Bahkan dari kasus-kasus korupsi yang terungkap kita menyaksikan, korupsi sudah membabat seluruh elemen bernegara. Mulai dari kasus korupsi yang melibatkan birokrat, wakil rakyat, hingga menyeret para jaksa dan hakim di lembaga hukum, tak ketinggalan perselingkuhan antara pemegang kekuasaan dengan kalangan pengusaha. Ilustrasi lain menurut data Transparency International (TI), sejak tahun 1995 – 2014 Indonesia selalu ditempatkan sebagai negara terkorup. Begitupun hasil survei TI tahun 2014 mencatat, indeks korupsi Indonesia bercokol di urutan 117 dari 175 negara di dunia, dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Mungkinkah negara ini terbebas dari korupsi? Pertanyaan ini kembali membahana dalam pikiran kita masing-masing. Bukan suatu pertanyaan yang mengandung pesimistis namun perlu untuk menjadi satu renungan dan refleksi buat diri dan pribadi kita masing-masing. Satu hal yang sama dari semua kasus korupsi yang mengemuka selama ini, yakni berjalan secara sistematik dan dibalur berbagai kebohongan yang direkayasa. Bahkan, tak tanggung-tanggung, sebagian besar korupsi dipraktikkan secara berjamaah dalam jaringan mafia tanpa peduli dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita cita dan tujuan berbangsa dan bernegara kita. Persoalan korupsi di Indonesia memang sudah masuk tingkat akut dan nyaris menjadi hal yang biasa. Korupsi telah menjadi persoalan struktural, kul-

tural dan personal. Persoalan struktural karena telah melekat pada seluruh sistem bernegara, dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Persoalan kultural karena praktik korupsi telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat dewasa ini. Sedangkan persoalan personal karena mentalitas korupsi telah menyatu dalam kepribadian para pemegang kekuasaan di republik ini. Tak heran cendekiawan mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif pernah menjuluki republik ini sebagai Republik Garong. Koruptor sebagai individu layaknya sebagai individu “rangka”. Manusia yang hanya dibalut oleh daging, tanpa hakikat, tanpa rasa dan tanpa kemanusiaan. Mereka mirip “binatang” melata yang hidup tanpa kode etik. Individu yang Amoral. Begitupun yang dilakukan oleh kelompok. Mereka mirip “gerombolan sapi ternak” yang tidak memiliki masa depan sosial, anti pada masyarakat, tidak memiliki sensitifitas atas penderitaan sesama. Itulah sebabnya mereka Asosial, kelompok yang hanya pantas disebut sebagai jaringan mafia. Daya rusak korupsi jauh lebih mengerikan daripada gempa tektonik dan tsunami yang melanda seluruh kota sekalipun, karena gempa tektonik hanya menghancurkan fisik pembangunan dan fisik manusia. Manusia hanya tewas secara fisik, bangunan hanya runtuh secara fisik. Namun korupsi yang sudah menggurita akan meruntuhkan jiwa manusia dan menghancurkan spirit pembangunan. Manusia tanpa jiwa, tanpa moralitas adalah manusia yang jauh lebih buruk dari binatang. Itulah sebabnya kenapa korupsi harus di lawan secara bersama sama. Pengentasan korupsi memerlukan campur tangan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, para penegak hukum, dan pengusaha sekalipun. Artinya kalau satu pihak tidak ambil bagian, maka pemberantasan korupsi hanya menjadi retorika belaka.

Telp: (021) 22801149 - 0851 0009 5520 Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Bank Mandiri: 166-00-0127395-2 An. PT Solusi Komunikasi Regional Penerbit:

PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

SK Menkumham;

NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat

DKI JAKARTA: ■ Yudi ■Taswin ■Torman ■Herman ■Irwan ■ ■Ratis ■ Arman ■Rizki ■M. Akbar ■Sofyan ■Joko Kartono JAWA BARAT: ■Saskia ■Erwin ■yadi ■ Banten: ■ JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) ■Ridhol Maulana (Tegal) ■Sugiyono. JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi. BALI: ■Haris Yulianto SUMATERA UTARA: ■Bambang Siregar ■ Riau: -Indragiri Hulu: ■ SulselBAR: ■Abdul Rauf (Korwil) ■Abdul Aziz, S.Ip. ■ Syamsir (Maros) ■Dewan Lembah ■ Arifuddin SULAWESI TENGGARA: ■SULUT/GORONTALO: ■-. KALIMANTAN TIMUR: ■Idris. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade Ch. Anwarudin ■ Harsono MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate.


Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) ditengarai menjadi lahan empuk sejumlah oknum petinggi perusahaan PT Sang Hyang Seri (PT SHS) Skor, Jakarta

idak heran jika Ratusan Miliar Rupiah dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang bersumber dari sejumlah BUMN Mitra yang seharusnya diperuntukkan pada pembinaan petani justru mengendap di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelolah dana ini. Sebagaimana diberitakan skornews sebelumnya, pada periode Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun 2013, PT

SHS mengelolah anggaran sebesar Rp 400 Miliar lebih yang berasal dari 23 BUMN Pembina untuk disalurkan kepada kelompok tani namun pada realisasinya, lebih dari Rp 190 Miliar tidak disalurkan sesuai peruntukannya tetapi digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Dari hasil penelusuran tim investigasi skornews, pada periode tersebut PT SHS telah mendapatkan fasilitas pinjaman dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari lembaga perbankan sebesar Rp 2 Triliun

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

04

lebih untuk keperluan modal kerja perusahaan. Dikonfirmasi terkait dugaan penyelewengan dana PKBL itu, pihak PT Sang Hyang Seri enggan memberikan tanggapannya dengan alasan saat ini sedang tahap pemeriksaan. “Saat ini sedang menunggu hasil audit KAP dan BPKP jadi nanti akan dikabari,â€? kelit Humas PT Sang Hyang Seri, Dori kepada Skornews beberapa waktu lalu. ď ŽARM

www.skornews.com


Skor, Jakarta Kontainer bermuatan 6 kontainer pupuk ilegal palsu diamankan pihak polres pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis 7/4/16). petugas kemudian menggerebek dan membongkar pabrik pembuatan pupuk palsu di Sukabumi yang telah beroperasi sejak Tahun 2007

Kapolres Kombes. Pol. Hengki Hartady menjelaskan bahwa pupuk palsu itu sengaja dibuat jauh dari standar yang telah ditetapkan pemerintah (SNI). Empat pelaku yang telah diamankan, yakni IS (54th), S (42th), ES (54th) dan MH (39th). "Bahan yang digunakan membuat pupuk palsu itu ternyata dari pewarna pakaian, kapur, dolonit, air dan garam sementara unsur hara pada kemasan juga tidak sesuai," terang Kapolres (8/4/2016). Hengky Hartadi melanjutkan, "pada tanggal 24 februari lalu diamankan dua kontainer berisi 48 Ton dan 20 Ton pada

tanggal 5 Maret 2016. Pupuk tersebut rencananya akan dikirim ke Medan, sumatera utara," terangnya Dari Empat tersangka itu, Enam kontainer berisi 136 Ton pupuk ilegal berhasil disita bersama Lima trailer, 12 mesin pembuat pupuk dan 41 peralatan perlengkapan pembuatan pupuk ilegal lainnya yang disita petugas dari empat pabrik ilegal. "kami akan dalami juga terkait dugaan potensi pidana pencucian uangnya," tutur Kapolres Menteri pertanian RI, Amran Sulaiman yang juga hadir saat mengungkap sindikat

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

05

pemalsuan pupuk itu mengatakan bahwa petani yang lebih merasakan kerugian besar. "pupuk palsu itu telah diedarkan sejak Tahun 2007, diperkirakan kerugian petani mencapai Ratusan Miliar Rupiah jika dihitung berdasarkan harga jual dan volume pupuk palsu yang telah diedarkan,â€? ujar Menteri. Amran Sulaiman meminta pada kepolisian untuk nantinya ikut serta mengawasi peredaran pupuk dan membongkar jaringannya. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat meminta petani berhati-hati dalam menggunakan pupuk karena kemasan pupuk palsu mirip dengan yang asli, contoh pupuk merek Ponskha yang dijual sindikat sementara merek yang asli adalah NPK Phonska. "Jangan tertipu dengan harga murah dan lambang yang menyerupai merek asli, pupuk palsu itu tidak mengandung urea dan posfor,â€? kata Aas ď ŽAnton

www.skornews.com


Skor, Jakarta Ribuan tiang miksoseluler dibangun PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. di wilayah DKI Jakarta. Tiang yang bermaterial beton itu juga dipasangi Closed Circuit Television CCTV yang terkoneksi dengan system Jakarta Smart City, suatu system pemantauan wilayah yang dikembangkan Gubernur DKI Jakarta

nformasi yang diterima redaksi pembangunan tiang itu memanipulasi izin, pasalnya tiang yang dibangun itu adalah tiang yang diperuntukkan untuk CCTV namun kenyataannya tiang itu juga difungsikan sebagai sarana penunjang telekomunikasi komersil atau BTS. Selain itu, juga dibangun di atas sarana dan fasilitas umum serta tidak

Skor, Makassar-Sulsel

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam proyek Pengadaan Bibit Kakao Tahun anggaran 2015

disertai dengan izin dari masyarakat sekitar yang berdomisili disekitar tiang mikroseluler dibangun. Dimensi tinggi tiang juga disinyalir melebihi dari izin yang diberikan Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu (BPTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pihak PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk (Balitower) yang dikonfirmasi membantah tudingan manipulasi itu. Humas PT Bali Towerindo Sentra, Tbk, Revrizal Sjam menegaskan pihaknya dalam membangun tiang mikroseluler itu mempunyai izin dari Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Revrizal menjelaskan tiang yang dibangun itu bukan untuk CCTV tetapi tiang mikroseluler sebagai sarana penunjang telekomunikasi yang menggunakan jaringan 4g. sesuai plan izinnya tiang yang akan dibangun sebanyak 4000 tiang. Atas pembangunan itu Balitower memberikan dana CSR kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam bentuk CCTV dan akan

dipasang pada tiang mikroseluler. “Kami membangun bukan tanpa aturan. Kami ada izinnya, Dalam konsep kita membangun 4000 tiang mikroseluler, kami memberikan CSR kepada pemda sebanyak 4000 CCTV. Jadi Bukan untuk CCTV kita bangun tiang, tetapi kami membangun tiang mikroseluler dan kami mengeluarkan CSR dalam bentuk 4000 CCTV, jadi jangan terbalik logikanya” Jelas Revrizal kepada Skornews yang ditemui di kantor Balitower di Wisma Keiai lantai 22 jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 17/3. Lebih lanjut Revrizal mengatakan dari rencana 4000 tiang yang akan dibangun, Balitower telah mendapatkan izin 2946. Dari jumlah itu sudah dibangun 2114 tiang, dan sebanyak 1136 CCTV sudah dipasang. CCTV yang sudah terpasang itu tersebar di beberapa tempat diantaranya, di Monas, aliran sungai, rumah pompa air, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dan beberapa tempat lainnya. Namun CCTV itu tidak menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan tetap menjadi milik Balitower, sementara Pemprov hanya pengguna saja. Terkait izin warga, Revrizal menyebutkan izin itu tidak

diperlukan karena yang dibangun adalah tiang mikroseluler dengan ketinggian dibawah 20 meter. Meski demikian pihaknya tetap melakukan sosialisai sebelum melakukan pembangunan. “Meski tidak diwajibkan ijin HO tetap dilakukan sosialisasi kepada warga sekitar, baik ke Kelurahan, RW sampai RT” Ujarnya. Ikuti Hasil Investigasi selengkapnya pada edisi cetak yang akan terbit awal April 2016. ARM

melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak, TIM Penyelidik Bidang Intelijen Kejati sudah bekerja sejak Februari lalu. "Kami telah memeriksa sepuluh orang yang berkaitan dalam kasus itu, lima orang adalah rekanan, tiga orang penangkar bibit, satu orang panitia lelang dan satu lagi diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK)," tutur

Salahuddin. Lanjut Salahuddin, saat ini TIM Penyelidik masih bekerja keras untuk membongkar kasus itu, dugaan sementara terjadi markup anggaran dalam program pengadaan bibit kakao sambung pucuk dengan memanipulasi harga kontrak dengan harga pasar. Rauf

Hal itu disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat beberapa waktu lalu. Pengadaan bibit kakao tersebut meliputi lima wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing Kab. Bone, Soppeng, Luwu, Masamba dan Bantaeng. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, ia mengatakan bahwa Bidang Intelijen sementara

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

06


MAROS, Skor

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan lampu jalan dan hias Kabupaten Maros tahun 2011 yang telah menyeret Bupati Maros Ir. H.M Hatta Rahman MM sebagai tersangka memasuki babak baru. Selain bergulir di Kepolisian, kini kasus itu juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Jenderal Pelopor Gerakan Pembaharuan PEKAN 21, Amir Kadir mengaku pihaknya telah melaporkan Hatta Rahman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 15/3/2016 atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus pengadaan lampu jalan (LED) dengan nomor agenda pengaduan informasi KPK RI 2016-01-000064. Ia menyambangi KPK bersama Ketua PEKAN 21, H. Bakri Ramli guna melaporkan Hatta Rahman dengan membawa sejumlah dokumen sebagai alat bukti bagi KPK untuk membongkar kasus tersebut. Menurutnya status tersangka yang telah ditetapkan Mabes Polri

Sekretaris Jenderal Pelopor Gerakan Pembaharuan PEKAN 21, Amir Kadir membawa dokumen kasus dugaan korupsi lampu jalan saat akan diserahkan ke KPK

pada Hatta Rahman sudah bisa dijadikan dasar KPK untuk meminta PPATK melalui BI agar memeriksa transaksi keuangan tersangka yang mencurigakan. Ia juga berjanji PEKAN 21 akan terus mengawasi secara intensif

perkembangan kasus tersebut baik yang sementara berjalan di Bareskrim Mabes Polri maupun di KPK untuk menghindari adanya pihak pihak yang kemungkinan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. “Siapapun tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan termasuk Presiden atau Wakil Presiden” tegasnya kepada Skornews, (11/4). Amir mengatakan sudah tiga orang pejabat di Kabupaten Maros yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, selain Hatta Rahman ada nama Rahmat Bustar mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros dan seorang anggota DPRD Maros periode 2015-2019, Rusli Rasyid. Rahmat Bustar yang saat ini

Skor, Jakarta

Pipa besar PDAM pecah di depan kantor Asabri, jalan Mayjen sutoyo, cililitan, jakarta timur. Akbibatnya, telah 10 jam warga cililitan dan cawang tidak mendapatkan suplai air PDAM hingga berita ini ditulis. Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

07

menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan Hatta Rahman, sementara Rusli Rasyid juga dikenal publik sebagai sahabat sejak kecil Hatta Rahman sampai sama-sama memasuki dunia politik. Amir berharap sebagai warga negara yang baik dan demi kepentingan publik maka tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu penting untuk menghindari kemarahan rakyat Maros “Jangan sampai publik marah hingga melakukan demonstrasi besar-besaran memboikot kepemimpinan pejabatnya yang koruptor” Ujarnya mengingatkan. Sebagaimana diketahui Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Brigadir Jenderal (Brigjen) Victor Edi Simanjuntak telah mengungkapkan status tersangka Bupati Maros, Hatta Rahman pada kasus korupsi proyek lampu jalan dan hias (LED) tahun 2011. Proses penyidikan kasus korupsi Hatta Rahman sempat dihentikan karena dia mencalonkan diri sebagai Bupati Maros pada pilkada serentak 9 desember 2015 lalu, namun Kapolri berjanji setelah pilkada selesai maka pihaknya akan segera menyelesaikan berkas kasus Hatta Rahman sampai tahap P21. “Kepada Bareskrim Polri dan KPK agar mempercepat proses penyidikan kasus korupsi Hatta Rahman dan kroninya hingga berkasnya siap di sidangkan, rakyat maros menunggu kepastian hukum kasus ini karena melibatkan orang nomor satu di daerahnya” Pungkas Amir. ∆ Rauf

Koordinator gangguan PDAM, Aan yang ditemui skornews dilokasi menjelaskan bahwa timnya telah melakukan perbaikan sejak semalam begitu menerima pengaduan dari warga, “sejak semalam kami disini melakukan penanganan, diperkiraka 3 Jama kedepan telah selesai dikerjakan,” katanya (10/4) 11.00 wib. Penyebab pecahnya pipa tersebut menurut warga sekitar bahwa sebelumnya ada galian jaringan kabel oftic, “saya telah peringatkan pekerja galian bahwa disitu ada pipa besar PDAM,” kata Ibu tukang warung disekitar lokasi tersebut. ∆Anton

www.skornews.com


Skor, MAROS-Sulsel Memasuki usia ke 43 tahun PT Semen Bosowa Maros dinilai belum banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi pabrik perusahaan. Selain janji prioritas rekruitmen karyawan lokal yang belum ditepati, realisasi dana CSR juga dinilai serampangan dan tidak bebasis kebutuhan, khususnya warga desa yang masuk kategori ring satu yang berbatasan langsung pada lokasi pabrik yakni Desa Tukamasea, Barugayya, dan Desa Salenrang. Penggunaan air bantimurung juga disinyalir berlebihan yang menimbulkan kekeringan, serta ledakan dan hujan debu yang dikeluhkan warga. Kritik dan protes terhadap perusahaan Semen Bosowa Maros itu disampaikan sejumlah pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Baruga, Salenrang dan Tukamasea (FP-BARSATU) saat menggelar aksi demonstrasi di depan pabrik Semen Bosowa Maros, SulawesiSelatan (20/2/2016). Unjuk rasa dilakukan bertepatan dengan acara perayaan hari ulang tahun PT. Semen Bosowa Maros ke-43 yang dihadiri Founder Bosowa Group, Aksa Mahmud serta Bupati Maros, Hatta Rahman. Puluhan pengunjuk rasa berusaha memasuki arena perayaan untuk menemui langsung pemilik perusahaan namun gagal karena dihadang puluhan security perusahaan. Aksi saling dorong antara massa dan security tak terhindarkan. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Arfah mengatakan aksi itu merupakan aksi protes ter-

hadap managemen penerimaan karyawan yang tidak memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di perusahaan bosowa. Arfah juga meminta kepada pihak manejemen perusahaan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal berbatasan lansung dengan pabrik semen bosowa yang menjadi ring satu penerima dampak peledakan dan debu yang diberikan pabrik yaitu Baruga, Salenrang dan Tukamasea. Dalam aksinya masyarakat menuntut agar perusahaan tersebut mempekerjakan 60% warga

lokal sebagaimana janji pendiri Bosowa, Aksa Mahmud ketika awal-awal perusahaan ini didirikan. “Perusahaan hanya memberi janji-janji tapi tidak pernah ditepati,buktinya tidak cukup 60% warga lokal yang dipekerjakan sekarang ini,” Tegas Arfah. Mereka juga menuntut agar pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) lebih trans-

paran, pengelolaan limbah lebih diperhatikan dan membayar tanah masyarakat yang masuk di wilayah Pabrik Semen Bosowa. Setelah sekian lama berorasi, akhirnya pihak manejemen Semen Bosowa yang diwakili oleh Ramli menyetujui tuntutan warga, dengan menandatangani berita acara, selanjutnya pengunjuk rasa dan pihak perusahaan bersepakat diadakan pertemuan kembali pada tanggal 05 maret 2016 mendatang. Pernyataan sikap Forum Pemuda Bersatu yaitu sebagai berikut : 1. Warga berharap dengan berdirinya PT SEMEN BOSOWA MAROS dapat mensejahterakan warga setempat. 2. Meminta 40% tenaga kerja PT SEMEN BOSOWA berasal dari tiga desa yang masuk ring satu, TUKAMASEA, BARUGAYYA, SALENRANG. 3. Pengelolaan dana CSR lebih bersifat pembinaan bukan sumbangan yang sifatnya seremoni belaka dan harus melibatkan berbagai unsur dalam penetapan dana CSR. 4. Pembagian CSR seharusnya dilihat dari kebutuhan bukan dari segi keinginan bukan dikeluarkan karena sarat dengan kepentingan. 5. Berdirinya PT SEMEN BOSOWA MAROS ternyata hanya membawa kesenjangan sosial bagi warga sekitar pabrik, tidak hanya itu tiap hari mereka hanya mengisap partikel - partikel debu yang diakibatkan hasil peledakan. Abd. Aziz

Skor, Maros-Sulsel Sejumlah rumah warga di Dusun Bungaeja dan Dusun Bonto Kappong Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung rusak akibat getaran yang ditimbulkan dari aktifitas peledakan PT Semen Bosowa Maros. ronisnya perusahaan itu enggan bertanggung jawab dan memberikan gantirugi. Seorang warga Dusun Bonto Kappong, Amal Saleh mengatakan Dusun Bungaeja dan Dusun Bonto Kappong Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung adalah wilayah yang paling merasakan dampak peledakan. Amal mengungkapkan perusahaan milik Aksa Mahmud itu kerap melakukan peledakan diatas batas normal yang dianjurkan. “Buktinya rumah ibu saya Hj. Suarah retak-retak dindingnya pada saat ledakan itu terjadi, bahkan jauh lebih parah rumah yang ditempati

saudara saya Hj. Ros bukan hanya dindingnya yang retak tetapi atapnyapun ikut roboh lantaran tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang begitu dahsyat” Terang Amal kepada Skornews, Senin (4/4) saat ditemui di kediamannya. Akibat peledakan itu, pihak keluarga Amal mengaku sangat dirugikan karena harus mengeluarkan kembali biaya besar untuk memperbaiki atap yang ambruk, namun dinding-dinding yang retak belum bisa diperbaiki dengan alasan

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

08

kekurangan dana. Lebih lanjut Amal menerangkan kasus serupa sebenarnya banyak terjadi disejumlah bangunan permanen yang ada di Bungaeja dan Bonto Kappong, dan celakanya hal itu sudah sering disampaikan kepada Kepala Desa Tukamasea dengan harapan pihak pemerintah dapat mewakili warga mengajukan keberatan kepada pihak perusahaan untuk dimintakan biaya ganti rugi, namun sampai saat ini warga yang bersangkutan mengaku pihak www.skornews.com

perusahaan enggan memberikan ganti rugi. “Kasus ini tidak bisa didiamkan, perusahaan wajib bertanggungjawab karena peledakan yang mereka lakukan mengakibatkan rumah kami rusak, dan pihak pemerintahpun selaku pengawasan sebaiknya mengevaluasi kembali aktifitas peledakan perusahaan tersebut karena diduga tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat banyak” Harapnya. Idealnya setiap perusahaan tambang yang menggunakan bahan peledak sudah diatur dalam Undang Udang, aktifitas pertambangan tidak boleh seenaknya menggunakan tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi. Penggunaan bahan peledak wajib mengantongi Izin, AMDAL dan dipergunakan sesuai dengan batas normal yang sudah diatur, jika hal tersebut tidak diindahkan maka pihak perusahaan telah melanggar Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Rauf/ARM


Skor, Maros-Sulsel Keberadaan Pegunungan kapur rammang - rammang karst di desa Salenrang kecamatan Bontoa kabupaten Maros dikhawatirkan warga akan dieksploitasi perusahaan tambang enyebabnya kawasan yang selama ini dikelola warga secara mandiri menjadi kawasan ekowisata belum mendapat perlindungan dari pemerintah, dan tidak termasuk wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN BABUL). Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun Skornews di lokasi, kawasan pegunungan batu kapur rammang- rammang merupakan barisan karst yang berada diluar Kawasan TN BABUL yang luasnya hampir sekitar 600 ha. PG salah seorang penduduk lokal mengatakan Karst Rammang –rammang selama ini dimanfaatkan warga sekitar sebagai kawasan ekowisata yang dikelola secara kolektif. Warga sudah merasakan manfaat menjaga kelestarian karst selain sumber mata air, sumber ilmu pengetahuan pra sejarah juga dapat menjadi penyangga kehidupan masyarakat setempat. “Kami dapat menambah penghasilan kami dari biaya distribusi kalau ada wisatawan yang masuk untuk menikmati panorama keindahan gunung karst yang terdapat di desa kami sehingga dapat memperbaiki roda perekonomian

Skor, Maros-Sulsel Kepala Dusun (Kadus) Mangarabombang, Syukur Lallo diduga melakukan praktek Pungutan Liar (Pungli) terkait Program Nasional (Prona) penerbitan sertifikat tanah. Ironisnya Kepala Desa Ampekale dan Camat Bontoa tidak ambil peduli atas tindakan pungli itu. Diketahui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros pada kurun waktu 2007/2008 telah menerbitkan puluhan sertifikat tanah untuk warga Dusun Mangarabombang, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

desa kami” Ujarnya. Ia khawatirkan keberadaan kawasan itu akan diganggu para pengusaha tambang, pasalnya belum ada regulasi yang melindungi kawasan itu. “Memang karst rammang-rammang sudah masuk dalam kawasan esensial dan di lindungi PP no 28 tahun 2011 pasal 24 tentang pengelolaan karst.Tapi itu dijelaskan secara menyeluruh tidak secara spesifik melindungi kars rammangrammang” Terangnya. Menanggapi hal itu Ketua pecinta alam OPA TRANS, Iwan Dento mengatakan seharusnya ada Peraturan Daerah (PERDA) sebagai landasan hukum untuk melindungi barisan bukit karst yang berada di luar TN BABUL karena merupakan kawasan penyangga. Iwan menambahkan harapan kami selaku masyarakat karst meminta pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan tertinggi di daerah

Program Nasional (Prona) ini sifatnya gratis, namun ironisnya setelah sertifikat-sertifikat warga itu terbit justru disimpan oleh mantan Kepala Dusun Mangarabombang, Syukur Lallo dengan alasan warga harus membayar sejumlah uang. Bertahun-tahun sertifikat-sertifikat itu dia simpan, bahkan sudah ada beberapa yang sudah membayar tapi sertifikat yang menjadi haknya belum juga diberikan dengan alasan dananya belum cukup, tentu hal ini merupakan praktek pungutan liar atau dugaan pemerasan. Hal tersebut disampaikan Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maros, Rajaman kepada Skornews baru baru ini. “Masyarakat mengadu kepada kami, kemudian saya menindak lanjuti dengan berkomunikasi langsung dengan Kepala Desa Ampekale dan juga Camat Bontoa namun respon mereka sangat lemah bahkan cenderung cuek dan tidak mau ambil pusing dengan persoalan ini” Ungkap Rajaman. Akibat tidak mendapat tanggapan dari Kades dan Camat, LSM LIRA Maros kemudian menyurat kepada Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

agar bisa melindungi bukit karst diluar taman nasional supaya bisa menjamin proses ekologi untuk menunjang kehidupan flora dan fauna serta ekosistemnya.. “Kami tidak mau melihat karst kami punah karena ulah para penambang yang ingin memperkaya diri sendiri tanpa peduli kerusakan lingkungan dan para oknum pemerintah dengan leluasa menerbitkan ijin pada perusahaan tambang walaupun melabrak peraturan yang ada dengan dalih menambah pendapatan daerah” Tegasnya. Seorang pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, Eko sapaan akrabnya membenarkan kawasan karst di luar TN BABUL tidak ada perlindungan “Tapi kalau Rammang-Rammang sudah ada perlindungan karena sudah di jadikan kawasan wisata dan itu sudah diatur dalam Undang Undang tata ruang” sebutnya. ARM

Kepala BPN Maros untuk memperjuangkan hak masyarakat. “Tidak lama setelah itu Kepala BPN Maros, Hj. A. Nuzuliah langsung turun menemui mantan Kadus tersebut dan berhasil mengambil sekitar 20 an lembar sertifikat tanah masyarakat” Ujar Rajaman. Ia menambahkan, beberapa hari kemudian staf BPN turun lagi ke Dusun Mangarabombang untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut kepada pemiliknya. “Kami sangat mengapresiasi dan

09

www.skornews.com

berterima kasih atas langkah cepat dan konkret Kepala BPN Maros yang terlibat langsung menyelesaikan persoalan ini” Puji Rajaman. Meski demikian, Rajaman mengaku berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan ke LSM LIRA, ternyata masih ada puluhan sertifikat yang disembunyikan Syukur Lallo selaku mantan Kepala Dusun Mangarabombang. Untuk itu ia berjanji akan terus berjuang membantu masyarakat agar sertifikat-sertifikat tersebut sampai ke tangan warga. Salah satu warga Dusun Mangarabombang, Dg. Rapeng mengaku sudah membayar Rp1 juta ke Syukur Lallo selaku mantan Kadus yang mengurus sertifikat, namun sertifikat itu tak kunjung ia dapatkan. “Saya bingun berapa lagi saya harus bayar, Saya berterima kasih kepada LSM LIRA Maros yang telah mengkomunikasikan persoalan ini ke BPN Maros, dan alhamdulillah hari ini, senin 28/3/2016 staf BPN turun menyerahkan lansung sertifikat-sertifikat kami” Ujar Dg. Rapeng. Azis/ARM


Skor, SulbarJelang Pilgub serentak Februari 2017 mendatang, para figur yang telah siap berkompetisi di Sulawesi Barat mulai gencar melakukan “silaturrahmi politik”. Mantan Bupati Mamuju Dua periode yang juga Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Sulbar, Suhardi Duka (SDK) sudah mulai melakukan konsolidasi di sejumlah daerah. Kemenangan kandidat yang diusung PD di sejumlah Pilkada Kabupaten baru-baru ini tentu menambah rasa percaya diri SDK untuk memantapkan langkah berkompetisi di Pilgub. Menanggapi hal tersebut sejumlah cendekiawan, tokoh muda dan mahasiswa Sulbar yang berdomisili di Jakarta memaparkan pandangannya tentang masa depan Sulbar dikaitkan dengan sosok Gubernur yang pantas memimpin Sulawesi Barat 2017. “Sulbar adalah daerah otonomi baru, dibutuhkan pemimpin yang friedship (sanggup berbaur dan berteman dengan rakyat, red) sehingga mendengar dan menyerap langsung bagaimana keinginan rakyat, sosok seperti itu hanya dimiliki Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar (AIM),” kata Awi (putra Mandar asal Bunga-Bunga) yang berprofesi sebagai produser di Jakarta. “Berbaur dan akrab dengan rakyat tentu mampu mendesain dan merencanakan dengan baik arah kebijakan pembangunan yang lebih mend-

esak untuk didahulukan, hanya sosok AIM yang memiliki sikap serta sifat personality yang begitu ramah dan bersahabat, rakyat sulbar mengeluelukan kehadiran sosok pemimpin seperti itu,” tutur awi saat diskusi “siapa pemimpin Sulbar 2017” di RM Kalibata, Jakarta Timur (12/2/16). Dengan pengalaman selama ini tentu masyarakat sudah mulai cerdas bahwa Popularitas dan kekayaan (uang) bukan lagi alasan untuk memilih tapi yang dibutuhkan adalah pemimpin yang rajin mengunjungi rakyatnya, melihat kondisi daerahnya dan mengawasi lang-

sung program-program kebijakan pemerintah di masyarakat. Diskusi tersebut melahirkan rekomendasi untuk : 1. Mendesak AIM maju di Pilgub Sulbar 2017 dan meminta rakyat Sulbar tidak lagi larut dalam janji-janji kampanye politik, terbuai popularitas dan meriahnya sosialisasi serta kunjungan kandidat yang hanya memiliki nafsu berkuasa. 2. Meminta para tokoh agar mendukung AIM sebagai calon tunggal dari Polman : Yudi kerta

∆Kawasan Taman Nasional Babul

Skor, Maros-Sulsel awasan hutan lindung yang ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional Bulusaraung Bantimurung (Babul) tahun 2007 silam, menyisahkan cerita tragis bagi warga sekitar kawasan yang terletak di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi sulawesi Selatan. Warga yang sebelumnya mendiami kawasan hutan dan

menjadikan sebagai sumber kehidupan mereka dicaplok pemerintah secara sepihak dan melarang warga melakukan pemanfaatan untuk kelangsungan kehidupan mereka. Sesuai data dan informasi yang dihimpun Skornews, kawasan hutan lindung seluas 43.750 ha itu ditetapkan pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2007 ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Bulussaraung Bantimurung

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

10

yang dikelola Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (BABUL) yang berkedudukan di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional Bulussaraung Bantimurung, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan kejelasan mengenai status tanah yang mereka tempati sejak puluhan tahun yang diklaim Pemerintah menjadi milik negara www.skornews.com

untuk kepentingan konservasi. “Kami tidak bisa lagi bebas keluar masuk hutan untuk mengambil kayu bakar, getah pinus untuk dijual” Ujar perwakilan warga kepada Skornews beberapa waktu lalu. Sebelum dijadikan Taman Nasional, warga mengaku bebas keluar masuk hutan untuk mencari sesuatu yang dapat menghasilkan uang, tetapi saat ini mereka harus melapor kepada Pihak Balai  Syamsir/ARM


Skor, Maros-Sulsel Pelabuhan Pelelangan Ikan PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros Provinsi Salawesi Selatan hingga kini belum juga dioperasikan, padahal proyek yang dimulai tahun 2008 itu sudah menghabiskan dana APBN dan APBD yang cukup besar, bahkan hingga tahun 2015 proyek itu terus mendapat kucuran dana APBN puluhan miliar rupiah. kibat belum dioperasikan, sejumlah fasilitas dikhawatirkan rusak sebelum difungsikan. Bahkan kawasan PPI yang diperuntukkan sebagai fasilitas pendukung Kawasan Minapolitan dijadikan kawasan mesum dan arena balap liar dimalam hari. Awal didirikan PPI itu sudah tercium aroma busuk korupsi berjamaah yang dilakukan oleh pemerintah dan kroni-kroninya, itu terbukti dengan tidak dilakukannya sosialisasi Amdal kepada warga setempat dan pemilik lahan empang. Proyek itu terkesan dipaksakan hanya menjadi lahan bancakan

∆Proyek PPI Bonto Bahari Mubazir

oknum pejabat Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kabupaten Maros sebagai leading sektor proyek itu bekerjasama dengan pihak rekanan. Tak heran proyek itu mangkrak dan mubazir hanya menghambur hamburkan uang Negara dan terkesan dikerjakan asal asalan sehingga tidak jelas manfaatnya kepada masyarakat setempat. Mulai dari posisi tempat pembangunan PPI serta tidak adanya

Skor, Maros-Sulsel Kondisi situs purbakala Samongken sangat memprihatinkan, padahal peninggalan zaman pra sejarah yang terletak di Kelurahan Leang Leang Kabupaten Maros itu termasuk kawasan yang dilindungi Negara. yang menunjukkan jejak kehidupan zaman purba diantaranya gua telapak tangan dan beberapa situs lainnya rusak parah akibat sejumlah perusahaan pertambangan yang hingga saat ini masih beroperasi dalam wilayah situs. Bahkan mengelilingi wilayah bersejarah tersebut. Beberapa perusahaan perusak situs itu

kajian kelayakan kapal kapal besar yang akan berlabuh ke pelabuhan tersebut karena dangkalnya permukaan laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Skornews di lokasi PPI Bontoa, banyak warga yang tidak setuju dengan pembangunan PPI tersebut. Salah satunya warga yang mengaku pemilik tambak berinisial HT mengungkapkan kekesalannya atas kondisi proyek PPI itu yang disebutkan hanya menjadi tempat

diantaranya PT INSANI, PT AIMIL, PT ARWANA , dan PT MEGA. Perusahaan itu bahkan menutup akses utama menuju lokasi situs akibat aktifitas tambang yang dilakukan sehingga para pengunjung harus menempuh jalur berputar untuk sampai pada situs samongken. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah situs itu dikeluhkan Camat Bantimurung, Muhammad Rusdi. Ia mengaku heran atas izin yang dimiliki beberapa perusahaan itu yang dinilai akan merusak daerah bersejarah. “Saya juga heran mungkin saja ada oknum yang bermain dari dinas pertambangan yang kongkalikong dengan para pelaku tambang untuk mengeluarkan izin pertambangan” Ketusnya. Rusdi yang pernah menjabat sebagai Lurah di Leang Leang mengaku dirinya menolak aktifitas pertambangan di situs samongken sejak ia menjabat lurah hingga saat ini. “Sejak saya masih Lurah Leang -leang saya sudah menolak tambang yang mau masuk beroperasi di sekitar situs samongken” Tegasnya. Untuk diketahui dalam Undang Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di jelaskan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan prilaku yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah,ilmu pengetahuan,dan

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

11

maksiat. “Ini hanya menjadi tempat maksiat di malam hari, arena balapan liar, serta tidak jelas dan kapan digunakan untuk kepentingan masyarakat lokal” Ujarnya. Menanggapi hal itu Direktur Eksekutif LSM lempar Salewangang, Syaiful Islam mendesak pemerintah agar segera meresmikan PPI itu dan digunakan sesuai peruntukannya. Syaiful menambahkan, pada proyek ini ada beberapa fasilitas yang akan rusak apabila tidak dimanfaatkan secepatnya salah satunya adalah Mesin dan alat alat penyulingan air asin menjadi air tawar apabila itu hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan. “Apabila pemerintah daerah dalam hal ini tidak merespon persoalan ini maka kami akan menyurat kepada kementerian perikanan dan kelautan mempertanyakan kenapa sampai hari ini tidak difungsikan dan apa yang menjadi pokok persoalannya” Tegas Syaiful. Hingga berita ini ditulis Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maros belum berhasil dikonfirmasi sementara pejabat lain pada Dinas perikanan tidak berani memberikan tanggapannya.  Azis

kebudayaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui perlindungan pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka menambahkan kebudayaan nasional untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Menanggapi hal itu Plt Ketum PB HIPMI Maros Raya, Tazmin Hamliong mengatakan praktek main mata dalam pengurusan izin tambang sudah biasa terjadi di dinas pertambangan. Sudah menjadi pembicaraan di warung warung kopi terkait gampangnya dinas pertambangan mengeluarkan izin, hanya dengan lobi lobi bawah meja. “Kalau saya melihat pada kasus situs yang dikepung oleh perusahaan tambang , itu sudah jelas pelanggaran terhadap kawasan situs cagar budaya yang harus ditindak lanjuti” Ujarnya Tazmin mengatakan Situs Samongken ini merupakan warisan dunia yang ada di kabupaten maros yang harus dijaga demi kepentingan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam masyarakat. “Save Samongken demi anak cucu kita dan cabut izin tambang yang beroperasi di sekitar situs” Tegasnya. Aziz/-Syamsir

www.skornews.com


Skor, Makassar-Sulsel

Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Syahrul Yasin Limpo disebut-sebut orang pertama yang bisa dijerat dalam dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Centre Point Of Indonesia (CPI) Tahun 2009 royek CPI dianggarkan sebesar Rp 900 Miliar yang bersumber dari APBD namun dinilai janggal karena proyek tersebut sebelumnya tidak pernah diajukan dan dibahas di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan pers Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel diduga terlibat korupsi dalam proyek CPI sebesar Rp 164,1 Miliar,

hal itu diketahui karena anggaran digunakan tanpa ada pembahasan dan persetujuan DPRD sementara proses lelang proyek tidak pernah terdengar tayang di LPSE. Dari hasil penelusuran skornews (8/4/16), Kopel dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa kasus CPI masuk Grand Corruption, proyek itu adalah mega proyek Pemprov Sulawesi Selatan yang dicanangkan Gubernur Sulsel di kawasan Tanjung Bunga Makassar yang rencana

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

12

awalnya dilokasi tersebut akan dibangun Wisma Negara. Karena gagal membangun wisma negara, SYL kemudian merubahnya menjadi kawasan istana rakyat, sesuai data Kopel bahwa kawasan pantai yang telah direklamasi seluas 157 Ha. untuk pembangunan pusat bisnis, hotel, hiburan modern, lapangan golf, perkantoran, busway, monorel, heliped, dll. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan panduan dan inflementasi visi misi DPRD dan Pemprov sebagai dasar penyusunan RAPBD. Diduga, dana proyek CPI tidak masuk dalam RPJMD Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang periode Tahun Anggaran 20082013 pada periode pertama kepemimpinan Syahrul sehingga pencairan dana CPI sebesar Rp 164,1 Milyar itu dianggap "siluman" dan ilegal. Proyek itu juga awalnya bernama Equilibrium Center Park (ECP) namun dirubah menjadi Centre Point Of Indonesia (CPI) tanpa melibatkan DPRD. Kasus CPI sebelumnya telah dilaporkan ke KPK beberapa Tahun lalu, saat itu Abraham Samad masih menjadi Ketua KPK namun penanganan

kasus tersebut belum diketahui perkembangannya hingga kini. Aktifis Kopel, Dasink yang dikonfirmasi skornews (11/4), mengatakan akan membongkar dugaan kasus korupsi CPI hingga tuntas. terkait hal tersebut, Pihak Pemrov. Sulawesi Selatan belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ditulis. ď ŽRauf


Skor, Jakarta Aroma kongkalikong antara pemerintah dengan pengusaha begitu kental tercium pada proyek aplikasi sistem penerbitan paspor yang dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya keuangan negara dirugikan puluhan miliar rupiah, selain itu data keimigrasian para pemohon paspor diragukan kerahasiannya enerbitas paspor berbasis aplikasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) itu dibangun PT Berca Hardayaperkasa (BHP) sebagai pemenang lelang pada tahun 2008 sesuai kontrak Nomor LF08-0095/BHP.GnPS/MW tertanggal 21 April 2008 dengan biaya Rp 106 miliar lebih. Dari informasi dan data yang diterima redaksi, kontrak kerja aplikasi SPRI yang dibangun saat itu memberikan kewenangan dan kekuasaan besar kepada PT Berca Hardayaperkasa. Kekuasaan yang besar pada PT BHP itu disinyalir sengaja diberikan sebagai modus kolusi untuk mengeruk uang negara. Misalnya terkait source code

aplikasi SPRI menjadi milik dan berada dalam kekuasaan PT BHP dan memposisikan Ditjen Imigrasi hanya sebagai penggunaan saja bahkan Ditjen Imigrasi tidak boleh untuk reversed engineering, decompile/ disassemble aplikasi atau tindakan lain untuk menembus source code, walau pada akhirnya source code aplikasi itu diserahkan kepada Ditjen imigrasi pada tahun 2014. Selain itu, transfer pengetahuan secara menyeluruh terkait seluk beluk aplikasi tidak diberikan kecuali hanya untuk cara mengoperasikan saja, sehingga serpurnalah ketergantungan Ditjen Imigrasi kepada pihak PT BHP. Akibat memegang kendali aplikasi penerbitan paspor, PT Berca Hardayaperkasa dengan leluasa mengatur “jurus� untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sejak menjadi pemenang paket pengadaan SPRI, Ditjen Imigrasi menunjuk langsung PT BHP sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak untuk keperluan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SPRI. Meski pada tahun 2013 pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dipisahkan, PT BHP tetap ditunjuk langsung untuk pengadaan perangkat lunak (pengembangan) sampai dengan tahun 2014. Sedangkan untuk perangkat keras, Ditjen Imigrasi mengadakan lelang. Hasilnya pada proyek pengembangan dan pemeliharaan dari tahun 2009 sampai 2014, Ditjen Imigrasi menggelontorkan dana sebesar Rp 208 Miliar lebih, jumlah itu jauh diatas nilai kontrak awal. Menurut Sumber SKOR, dari dana pengembangan dan pemeliharaan

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

pada kurun waktu 2009 sampai 2014 itu, terdapat penggelembungan dana pemeliharaan Puluhan Miliar. Proyek pengadaan printer paspor juga memanfaatkan penguasaan software aplikasi, PT BHP membuat Aplikasi SPRI itu hanya dapat melakukan pencetakan dengan printer paspor merek tertentu. Maklum PT BHP merupakan distributor tunggal printer paspor merek Datacard di Indonesia sehingga printer yang digunakan Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia menggunakan printer dan tinta merek Datacard. Namun PT BHP diduga tidak

13

memenuhi kualifikasi sebagai distributor tunggal karena tidak memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti distibutor resmi yang terdaftar di Kementerian Perdagangan. Lebih ironis, dalam pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi PT BHP mensubkontrakkan pekerjaan ke PT Metalogix Infolink Persada (MIP). Anehnya pihak Ditjen Imigrasi terkesan membiarkan padahal kehadiran PT MIP tersebut bentuk keterlibatan pihak luar yang tidak berhak karena tidak terikat dengan kontrak pada Ditjen Imigrasi. Wawancara yang dirilis skornews sebelumnya, Koordinator investigasi Lembaga Informant Korupsi (LIK), Awi saat mengunjungi kantor redaksi skornews (5/4/2016) mengungkapkan sejumlah dugaan penyelewengan pada realisasi Proyek Pemeliharaan Aplikasi SPRI tahun 2014 yang menghabiskan anggaran Rp 11 miliar lebih. Menurutnya PT MIP yang menerima limpahan pekerjaan dari PT BHP itu hanya menghabiskan biaya Rp 4 Miliar lebih padahal PT BHP telah menerima pembayaran dari Ditjen Imigrasi sesuai kontrak kerja sebesar Rp 11 Miliar lebih. Skornews telah berusaha mengkonfirmasi kepada pihak Ditjen Imigrasi terkait dugaan manipulasi proyek aplikasi penerbitan paspor SPRI namun hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan. ď Ž ARM


Skor, Maros-Sulsel Kawasan Wisata Pucak di Desa Pucak Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Maros berdiri sejak tahun 1996. Namun keberadaan kawasan wisata itu belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khsusnya dari sektor pajak. ebagai salah satu ikon pariwisata Kabupaten Maros, amat disayangkan karena daerah tersebut telah diswastanisasikan Pemerintah Daerah dengan menjualnya kepada Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Zaenal Basri Palaguna puluhan tahun yang lalu. Lahan yang dikuasai dan dijadikan kawasan Wisata Pucak seluas 126 ha itu pengelolaannya dikerjasamakan dengan sejumlah SKPD yaitu Dinas Perikanan, Kehutanan, Pertanian Dan Pariwisata. Dari informasi yang dihimpun Skornews di kawasan wisata itu (2/3) terdapat kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan daerah hingga ratusan juta rupiah dan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pemerintah dan swasta dengan modus penggelapan pajak. Berdasarkan pengakuan Staf

Keuangan Desa Pucak, Burhanuddin sejak awal diresmikan wisata pucak sampai saat ini Desa Pucak belum pernah menerima setoran pembayaran PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) dari kawasan wisata. Padahal menurut Burhanuddin, dari hasil perhitungan Pemerintahan Desa berkisar Rp. 18 juta setiap tahun kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara namun pemiliknya tidak memiliki kesadaran taat bayar pajak. “Sebagai pemerintah desa yang juga memiliki kewenangan atas asset tersebut tentunya kami merasa dirugikan karena setiap tahun pembayaran pajak desa kami tidak pernah mencapai target” Ujar Burhanuddin kepada Skornews. Ia juga mengaku telah menghubungi pihak Dinas Pendapatan Daerah bagian asset, namun diarahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk menanyakan siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan kawasan wisata desa Pucak. Dari BPKD juga tidak ada informasi yang memuaskan. “Sikap dinas yang saling lempar tanggung jawab menunjukkan pengelolaan wusata pucak hanya merugikan daerah karena diperkirakan ada oknum yang menggelapkan pembayaran pajak wisata pucak tersebut” Ungkap Burhanuddin Pengelolaan kawasan wisata yang tidak jelas meresahkan pemer-

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

15 14

intah desa dan warga pucak, alihalih diharapkan mampu mengangkat perekonomian warga setempat tetapi malah hanya merugikan masyarakat. Salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Bidang Perpajakan saat ditemui Skornews mengatakan sektor pendapatan dari pariwisata dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata, namun Pihak Dinas Pariwisata Bidang Promosi, Samsir mengaku tidak tau menahu soal kawasan wisata pucak, karena wisata tersebut dikelola swasta. Direktur Eksekutif Anti Corruption Watch Sulawesi Selatan, Bung Rauf saat ditemui menegaskan Pucak adalah asset Kabupaten Maros dan kalau pemerintah berkilah sudah menjual tunjukkan bukti jual belinya. Saling lempar tanggungjawab antara instansi pemerintah terkait pengelolaan kawasan pucak itu

menurut Rauf menandakan adanya indikasi korupsi besar dari sumber pendapatan daerah sektor penerimaan pajak dan retribusi di wisata pucak. “Pedagang di pasar desa saja pemerintah pungut retribusi dan pajak dari situ apalagi wisata pucak yang luas areanya sampai ratusan hektar masa luput dari pungutan”Ketusnya Rauf menambahkan bahwa memang ada indikasi kebocoran pajak yang merugikan daerah hingga puluhan juta rupiah setiap tahunnya, untuk itu Ia meminta pihak Kejaksaan harus melakukan investigasi dalam kasus ini. “Pihak Kejaksaan supaya secepatnya melakukan penyelidikan sebelum kami polisikan Pengelola dan Pemerintah terkait kepada Mabes Polri”Tegas Rauf.  Syamsir/ARM

Pintu gerbang kawasan agrowisata pucak Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

www.skornews.com


Tokoh

Muda Batak, Dr. Has Toruan dan Rizma Simbolon dukung pengembangan wisata Danau Toba

Skor, Sumut Masuknya Danau Toba sebagai salah 1 dari 10 prioritas pembangunan pariwisata Indonesia sungguh memberi harapan bagi warga Sumatera Utara (Sumut) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup khususnya masyarakat sekitar Danau Toba.

Skor, Maros-Sulsel PT. Semen Bosowa Maros adalah perusahaan industry semen milik Aksa Mahmud, sudah puluhan tahun berdiri kokoh di Kec. Bantimurung Kab. Maros mengeksploitasi gunung-gunung karst terindah ke-2 dunia setelah china. esa Baruga - Tukamasea Kec. Bantimurung masuk area wilayah tambang Aksa Mahmud, keberadaannya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal di 3 desa yang di klaim sebagai area ring 1 yaitu baruga, tukamasea dan salenrang. Berdasarkan pantauan skornews di area tersebut, sejumlah warga mengeluhkan aktifitas tambang karena pengelolaannya tidak ramah lingkungan, semburan debu setiap saat melalui cerobong asap pabrik menyebabkan buruknya kualitas

Skordalam suatu kesempatan berhasil mewawancarai sejumlah tokoh mudaBatak. Rizma Simbolon yang selama ini dikenal sebagai penyanyi dan juga aktivis Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) menyampaikan niatnya berkontribusi untuk mengangkat budaya Batak. Meski bukan kelahiran Sumatera Utara, namun Rizma mengaku sangat cinta dengan budaya Batak. Ia berharap orang-orang muda berdarah Batak sudah saatnya memberikan kontribusi pemikiran atau apapun bentuknya untuk mendukung pembangunan Danau Toba menjadi salah

udara. Menyikapi hal tersebut, seorang aktivis Pemuda Baruga Salenrang Tukamasea (FP-BARSATU), Abdillah menyayangkan pihak manajemen perusahaan yang tidak mempertimbangkan hakhak warga di area ring 1, padahal undangundang telah mewajibkan perusahaan memberikan kompensasi bagi warga yang terkena langsung dampak lingkungan yang diakibatkan aktifitas industry pertambangan. Abdillah menambahkan, “selama puluhan tahun semen bosowa berdiri di desa kami tidak ada perubahan signifikan bagi kehidupan warga sekitar, produksi tanam padi menurun, kesenjangan sosial seEdisi ke-41/Tahun V/April 2016

satu pusat pariwisata di Indonesia. “Dukungan itu tidak terbatas bentuknya. Bisa berkreasi lewat lagu, pemikiran ataupun kreatifitas lainnya yang membuat Danau Toba dikenal dan disenangi sebagai tempat tujuan wisata,” terang Rizma. Ketika ditanyakan dengan apa Rizma akan berkontribusi, “Karena saya penyanyi maka saya akan mendukung Danau Toba dari sisi pelestarian serta memperkaya lagu-lagu Batak,” tegasnya. Sementara itu, Dr. Has Toruan dari Institute Perencanaan Negara (IPN) sangat memuji langkah Presiden Jokowi yang menetapkan suatu Badan Otorita untuk mengelola DanauToba. Has Toruan menyampaikan bahwa nantinya Otorita Danau Toba dapat berkoordinasi dengan Otorita Asahan yang sudah terlebih dahulu ada dihilir Danau Toba. Selain itu, Otorita Danau Toba juga dapat belajar dari Otorita Batam dalam pengelolaan kawasan otorita. Pengembangan Danau Toba juga harus dikaitkan dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Tiram di Kabupaten Batubara yang akan menjadi pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Pelabuhan Tanjung Tiram akan berhadapan langsung (head to head) dengan Port Kelang Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sehingga akan menjadi pintu masuk wisman yg sangat besar. Has Toruan menyampaikan, “Perlu dicatat bahwa pembangunan Danau Toba jangan hanya menekankan pada dimensi fisik saja tetapi harus memperhatikan sosial budaya orang Batak yang sangat unik. Jangan sampai nantinya budaya Batak malah tergerus oleh budaya-budaya luar yang masuk,” Awi

makin tinggi dan mobilisasi kendaraan berat menambah kerusakan infrastruktur jalan.” Arbain HD, seorang Peneliti Anti Corruption Watch pada hari Jum'at (4/3) kepada skornews mengatakan diduga ada penggelapan dana CSR yang dilakukan oleh oknum di internal perusahaan semen bosowa selama ini, sejumlah warga mengeluhkan kurang mendapatkan santunan yang layak dari perusahaan, Pihak manajemen juga tidak transparan terkait pengelolaan alokasi dana CSR. Undang-undang no 40/2007 tentang perseroan terbatas, CSR (corporate sosial responsibity) atau tanggungjawab sosial

15

www.skornews.com

dan lingkungan perusahaan yang sifatnya wajib, dengan CSR diharapkan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan perbaikan infrastruktur, perusahaan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosialnya maka yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Pengelolaan dana CSR tidak transparan karena dicurigai banyak oknum yang bermain dan terlibat didalamnya, “NA” (oknum pejabat PT Semen Bosowa) diduga menyalahgunakan dana CSR, “Posisinya yang strategis sebagai penanggungjawab CSR area ring 1 berpotensi melakukan penyalahgunaan karena tidak transparan memberikan informasi pengelolaan dana CSR,” tutur arbain. skornews telah berusaha meminta klarifikasi "NA" namun hingga berita ini ditulis yang bersangkutan belum dapat dikonfirmasi  Rauf


Skor, Sulbar Konsolidasi dan penggalangan dukungan dalam bentuk silaturrahmi politik para Bakal Calon (Balon) Gubernur Sulawesi Barat yang akhir akhir ini gencar dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) membuat kesal Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar (AIM). upati yang juga politisi Golkar itu mengungkapkan kekesalannya pada tim sukses salah satu bakan calon gubernur saat menghadiri acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami Al-Gazali Desa Laliko Kecamatan Campalagian, (3/3). Dalam sambutannya, AIM mengungkapkan adanya tim sukses dari salah satu bakal calon gubernur masuk ke sekolah-sekolah di Polman mensosialisasikan jagoannya dan berdialog dengan para guru. Namun pada sosialisasi itu para tim sukses dianggap terlalu mempersoalkan kebijakan serta mempertanyakan sejauh mana program pembangunan sekolah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Polman.

Skor, Sulbar Dinamika politik menjelang Pilgub Sulawesi Barat 2017 kini mulai ramai dengan munculnya pasangan kandidat Independen yang diyakini sejumlah pengamat akan menjadi kompetitor kuat bagi kandidat dari jalur partai politik.

Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar (AIM)

Bukan hanya itu, Bupati juga mewanti wanti kepada seluruh panitia masjid di polman jika butuh bantuan renovasi masjid agar mengajukan proposal ke Pemerintah Daerah, bukan malah meminta bantuan kepada tim sukses yang disebutkan punya kepentingan sesaat. “Datang ke saya ajukan proposal dan saya akan kasi ada dana pembangunan masjid khususnya renovasi saya siapkan 5 Milyar” Kata bupati polman dalam sambutannya disela-sela acara Maulid itu. “Jangan pergi minta sumbangan kepada bakal calon gubernur karna

sahawan kaya raya, Annar Salahuddin Sampetoding (putra daerah berdarah Mamuju dan Mamasa) akan berpasangan dengan Akademisi dan Tokoh kunci perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, H. Syahrir Hamdani. Sejumlah Tokoh dan Cendekiawan Sulbar seperti Prof. DR. Rahmat Hasanuddin sangat mendukung pasangan independen ini setelah melalui dialog, pertimbangan dan alasan mengapa dibutuhkan figur yang cerdas, pintar, berintegritas, memiliki kemampuan serta bebas dari interpensi partai politik sebagai “tunggangan” dukungan menuju kursi sulbar 01. Sejumlah pendukung panatik Syahrir Hamdani telah menyiapkan langkah dan strategi serta menjamin

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

16

jika datang meminta lalu dibantu sudah pasti itu ada maunya” lanjut AIM Adik kandung Ali Baal Masdar (ABM) yang juga disebut sebut sebagai bakal calon kuat gubernur itu bahkan mengingatkan agar proposal yang diajukan diantar langsung kepada dirinya. “Ke saya langsung jangan dititipkan sama orang lain jangan sampai kececer” kata bupati dengan nada keras. Perebutan dukungan di Kabupaten Polman untuk memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulbar 2017 diprediksi lebih

tercapainya syarat dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengusung pasangan Annar S. Sampetoding dan Syahrir Hamdani maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Barat 2017 mendatang. “pasangan ini adalah paling ideal karena menjadi refresentasi keterwakilan wilayah pegunungan dan pantai, mandar, Mamuju, Mamasa, bugis dan suku pendatang (transmigran) sebagai pemersatu,” kata Jasman tokoh pemuda asal Polman.

www.skornews.com

keras dibandingkan dengan daerah lainnya karena Polman merupakan kabupaten yang paling tinggi jumlah wajib pilihnya. Mantan Bupati Mamuju dua periode yang juga Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) diketahui gencar melakukan konsolidasi di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Polman, bahkan memasuki kampung halaman Ali Baal Masdar (ABM) yang disebut sebut menjadi pesaing kuat SDK. Salah satu tim pendukung Suhardi Duka yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan SDK hanya membutuhkan tambahan suara sekitar 15% dari jumlah wajib pilih Polman. Jumlah itu diyakini sudah dapat memenangkan Pilgub Sulbar 2017 ditambah suara dari kabupaten yang dimenangkan Partai Demokrat pada Pilkada serentak 2016 lalu yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Mamuju, dan Majene. Selain itu perolehan suara SDK dari Kabupaten Mamasa juga diyakini akan banyak, pasalnya Bupati Mamasa yang sebelumnya kader Partai Golkar juga sudah menyebrang menjadi kader Partai Demokrat. Ariefuddin /ARM

Hal tersebut juga mendapat sambutan hangat di kalangan tokoh pemuda Mamuju “pasangan ini juga menjadi satu-satunya dari kalangan Akademisi, Usahawan dan bukan kader militan partai politik,” tegas Azwan. Demikian pula pendukung H. Syahrir hamdani di Mamasa yang telah siap menunggu dan mendukung pasangan independen tersebut. Yudi


Skor, Sulbar Menjelang Pemilihan Gubernur Pilgub Provinsi Sulawesi Barat Sulbar Februari 2017 mendatang, perang statemen para elite politik mulai terdengar saling bersahutan. ernyataan juru bicara Partai Demokrat, Syamsul Samad bahwa Suhardi Duka (SDK) tidak ingin mengendarai Partai Nasdem di Pilgub mendatang sontak membuat Politisi yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sulbar, Abdul rahim angkat bicara. Partai NasDem hanya akan mengusung Calon Pemimpin yang layak dan juga membutuhkan kami (NasDem, red), “mendaftar saja, belum tentu Partai NasDem mendukung apalagi kalau sejak dini menyatakan tidak mau mengendarai Partai NasDem,” kata Abdul Rahim saat dihubungi Skor Selaku Ketua DPW yang mewakili DPP dan seluruh kader dan simpatisan Partai NasDem, saya sampaikan penghormatan kepada SDK yang sedari awal mengambil sikap politik seperti itu, sekedar diketahui bahwa Partai NasDem lahir kar-

ena cita-cita restorasi dalam frame politik gagasan, bukan alat pemuas kekuasaan. “Kalau benar SDK menolak Partai NasDem, kami nyatakan tidak ada kerugian,” tegas Abdul Rahim Rahim melanjutkan, Apa urgensi dan motivasinya membuat statemen seperti itu? Buat Partai NasDem, Pilkada bukanlah segalanya tetapi tidak lebih dari sebuah rutinitas konstitusi sekali dalam 5 tahun yang tentu saja diharapkan bisa menghadirkan perubahan, kebaji-

tai NasDem. Sekali lagi, kami menghormati dan menyampaikan terima kasih.” Partai NasDem membuka pendaftaran secara umum tapi kami tidak pernah menawarkan ke siapapun termasuk ke SDK, “Partai NasDem akan menentukan pilihan politiknya pada calon Gubernur dan Wagub yang diyakini mampu membawa semangat restorasi atas dasar ketulusan, Komitmen, konsistensi antara kata dengan perbuatan

serta bukan tipikal pemimpin yang arogan. Kami percaya, 2017 Sulbar akan memiliki pemimpin yang bisa mengayomi, mencintai dan peduli pada masyarakat tanpa kecuali.” Dikonfirmasi terkait hal tersbut, baik SDK maupun Syamsul Samad belum memberi tanggapan hingga berita ini dimuat. Awi

k a n dan keberkahan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. “Penolakan SDK terhadap dukungan Partai NasDem tidak perlu menjadi pemisah apalagi merusak tatanan kebersamaan dalam prinsif bersatu dalam perbedaan. Tentunya, Syamsul Samad sebagai jubir Demokrat sudah melakukan kajian dan analisis mendalam, apa untung dan ruginya mengendarai Par-

Skor, Sulbar Menanggapi pemberitan media siber skornews http:skornews. com/ skor, abdul rahim sdk mendaftarpun belup tentu didukung nasdem. html tanggal, 17/3/2016 dengan judul " Abdul Rahim: SDK mendaftarpun belum tentu

didukung NasDem”. Politisi Partai Demokrat yang juga Legislator Provinsi Sulawesi Barat, Syamsul Samad memberikan klarifikasi terkait pernyataannya bahwa SDK tidak akan mendaftar di partai NasDem untuk pengusung dirinya pada Pilgub Sulbar 2017 mendatang. Kepada skornews.com, Syamsul Samad menjelaskan bahwa SDK bukannya tidak mau mengendarai partai NasDem tapi sikap politik Ketua DPW-nya yang lebih awal menggandeng kandidat lain. “Kami perjelas, SDK bukan enggan mengendarai partai nasdem tapi kami tidak mendaftar di NasDem karena ketua DPW NasDem telah lebih awal melakukan “jalan” bersama salah satu kandidat bahkan mensosialisasikan kandidat tersebut.” kata Politisi Sulbar Dapil Polewali Mandar itu memberi alasan. Syamsul Samad melanjutkan, “itu artinya ketua DPW NasDem sudah menyatakan dukungannya

Politisi Partai Demokrat, Syamsul Samad

ke salah satu kandidat yang bukan SDK (Suhardi Duka). Justru karena kami menghormati itu, maka kami (SDK,red) tidak melakukan pendaftaran disana (NasDem, red). Inilah sejatinya kami menghormati prinsip politik satu kata dengan perbuatan.” “Kalau ketua DPW-nya sebagai pimpinan dan sekaligus simbol partai NasDem sudah menyatakan dukungan ke kandidat lain maka sebagai penganut paham politik santun

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

17

dan beretika maka kami mengambil sikap politik untuk tidak mendaftar sebagai bentuk penghargaan pada konsistensi dan komitmen berpolitik yang selalu disebutkan dengan istilah “satu kata dengan perbuatan itu,” tutur Syamsul samad. Dikonfirmasi Skorterkait hal tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, Abdul Rahim menjelaskan bahwa seharusnya Samsul Samad bisa membedakan kedekatan personal dengan sikap partai. Harus difahami bahwa urusan Penjaringan Bakal Calon (Balon) ada tersendiri, namanya Tim 5, dimana saya sendiri (Abdul Rahim, red) tidak ada di dalamnya, kemudian perlu ketahui bahwa Penentuan dukungan itu ada indikatornya dan itu domainnya di Tim 7 DPP. “Jadi, tidak ada sedikitpun kewenangan DPW untuk mengarahkan apalagi menentukan dukungan,” jelas Abdul Rahim. “Selaku ketua DPW partai NasDem Sulbar, telah menyampaikan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader bahwa selama belum terbit rekomendasi dukungan maka dipersilahkan melakukan komunikasi dengan Balon Gub-Wagub manapun tapi jika rekomendasi itu sudah terbit maka seluruh kader harus tunduk dan patuh,” tegas rahim menambahkan.  awi

www.skornews.com


Skor, Jakarta Yosep Adi Prasetyo terpilih sebagai Ketua Dewan Pers periode 20162019 menggantikan Prof. Dr. Bagir Manan. Yosep sebagai wakil unsur tokoh masyarakat terpilih dalam pemilihan demokratis yang digelar dalam Rapat Pleno Dewan Pers Periode 20162019 di Gedung Dewan Pers, Rabu siang 23/3. Rapat yang dihadiri oleh sembilan anggota Dewan Pers itu juga memilih Ahmad Djauhar, wakil unsur pimpinan perusahaan pers, sebagai Wakil Ketua Dewan Pers.

Skor, Maros-Sulsel Direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Maros melakukan pembangkangan terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi parkir. Permintaan Dinas perhubungan Kabupaten Maros untuk memberlakukan karcis parkir untuk kendaraan para pengunjung kantor bank itu ditolak mentah mentah. Lihat saja pemandangan sehari hari di depan kantor BRI di jalan Lanto Dg Pasewang Kabupaten Maros, sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat terparkir tanpa pengaturan Juru parkir (Jukir) resmi dari pemerintah daerah sesuai dengan aturan Perda Maros no 17 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Maros. Selain tidak menggunakan tiket parkir resmi, para pengendara yang memarkir kendaraan di dua sisi bahu jalan menimbulkan kemacetan.

Apat Pleno dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, merupakan Rapat Pleno pertama Dewan Pers periode 2016-2019. Rapat digelar langsung setelah Ketua Dewan Pers periode 2013-2016, Prof. Dr. Bagir Manan, menyerahkan Petikan Keputusan Presiden No. 14/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019 kepada para anggota Dewan Pers. Keppres yang ditandatangani Presiden pada 29 Februari 2016 tersebut juga berisi pemberhentian sembilan anggota Dewan Pers periode 20132016. “Posisi sebagai anggota Dewan Pers bukanlah jabatan dengan gaji dan fasilitas. Keanggotaan Dewan Pers merupakan pengabdian yang bersifat sukarela. Pengabdian untuk menegakkan kebebasan pers, mengawasi pelaksanaan etika profesi wartawan dan meningkatkan kualitas pers,” ujar Bagir Manan. Empat dari sembilan anggota

Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Maros, Natan membenarkan seringnya terjadi kemacetan di depan kantor BRI akibat kantor itu tidak memiliki lahan parkir dan juru parkir. “Kalau ada keluhan dari pengguna jalan terkait kemacetan yang terjadi di jalan Lanto Dg Pasewang, itu betul adanya, dan bagi kami itu hal yang wajar. Kami pun sangat miris melihat Kemacetan di sana karena tidak adanya lahan parkir khusus yang disediakan beserta Jukirnya” Ujar Natan kepada Skornews beberapa waktu lalu. Natan mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan Direktur BRI untuk menertibkan masalah parkir dan menawarkan karcis beserta jukir namun Direktur BRI menolak dengan alasan tak ingin membebani nasabahnya. Direktur BRI cabang Maros yang hendak dikonfirmasi menolak menemui Skornews. “Pak direktur lagi diruangannya, beliau tidak ingin ketemu dengan wartawan karena lagi tidak enak badan dan saya pun sendiri tidak tau apa-apa soal itu jadi saya takut memberikan komentar” Kilah Sekretaris Direktur BRI yang enggan disebutkan namanya. Menanggapi hal itu Ketua Umum PB HIPMI Maros Raya Abd. Aziz HT. S.IP saat di konfirmasi di Warkop Buana mengatakan tidak diberlakukannya retribusi parkir resmi di kantor BRI cabang Maros menanda-

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

18

Dewan Pers periode 2016-2019 adalah anggota Dewan Pers periode sebelumnya yang terpilih kembali yaitu Imam Wahyudi, Nezar Patria, dan Jimmy Silalahi. Sedangkan anggota baru, selain Ahmad Djauhar, adalah Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama dan Sinyo Hary Sarundajang. “Dewan Pers 2016-2019 punya banyak pekerjaan. Selain meneruskan pekerjaan Dewan Pers yang sudah ada, Dewan Pers baru harus bisa mencari terobosan baru. Terutama dalam membangun hubungan dengan lembaga-lembaga lain

yang terkait dengan pers dan juga mengantisipasi tren munculnya media dan teknologi baru,” kata Yosep kepada para anggota Dewan Pers 2016-2019. “Selain itu Dewan Pers harus menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Global Forum for Media Development yang akan dilaksanakan pada September 2016 mendatang di Jakarta dan sebagai tuan rumah World Press Freedom Day pada Mei 2017,” sambung Yosep. Untuk keperluan itu, Dewan Pers dalam waktu dekat akan menata kembali organisasi kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Yosep, Dewan Pers periode ini mengemban harapan masyarakat untuk terus menjaga ruang kemerdekaan pers di Indonesia. (sumber: Dewan Pers)

kan lemahnya Penegakan Perda di Kabupaten Maros. Azis juga mengaku geram atas penolakan pihak BRI terhadap tawaran dari dinas perhubungan kabupaten maros untuk pengaturan perparkiran. “Ini menandakan Bank BRI melanggar perda retribusi parkir sementara lahan parkir yang digunakan selama ini adalah lahan milik Negara” Ketusnya. Pembangkangan pihak BRI itu memunculkan dugaan adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran yang berarti merugikan keuangan daerah. Ia juga heran para anggota DPRD Maros yang tidak mempersoalkan penegakkan Perda di kantor BRI itu, padahal jarak antara kantor BRI cabang maros dengan kantor DPRD Kabupaten Maros terbilang dekat. “Jarak Kantor BRI dari Kantor DPRD kab. Maros hanya berjarak 30 meter kok bisa ya lembaga ini tak mampu melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan perda parkir tersebut” Imbuhnya. “Kalau dinas perhubungan Maros ciut dan takut memaksakan kehendak mereka dalam menjalankan perda parkir di kantor BRI, jangan jangan ada oknum DPRD maros yang secara diam diam main mata (kongkalikong) dengan pihak BRI” Lanjutnya Aziz menjelaskan anggota DPRD itu memiliki tupoksi sebagai pembuat aturan (LEGISLASI), penga-

wasan (Control), dan menyusun anggaran (BUDGETTING). “Tolong dong jalankan perda yang anda telah buat lalu awasi dan kontrol apakah kebijakan itu telah dijalankan atau tidak. Kalau DPRD maros yang membidangi hal itu lantas membiarkan pelanggaran perda untuk melalaikan aturan itu berarti Legislatif sebagai pengawas Perda kini tertidur lelap dengan ulah kelalaian BRI Cabang Maros, dan ini menandakan lemanya kualitas pengawasan di kabupaten maros” Terangnya. Sebagai aktifis pemuda di Kabupaten Maros, Aziz menyayangkan lemahnya pengawasan yang dilakukan anggota DPRD padahal mereka dipilih sebagai anggota dewan sebagai penyambung lidah rakyat yang tentu memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melakukan pengawasan terhadap perda yang telah dibuat. Ia mencontohkan banyaknya hal hal krusial yang terjadi di masyarakat tapi anggota DPRD tidak tahu hal itu, mulai dari limbah yang dihasilkan perusahaan Teh gelas, pembangunan PPI di bontobahari yang sudah merusak saluran air, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta Monopoli air yang dilakukan PT Semen Bosowa. “Anggota DPRD jangan menutup mata, jangan kecewakan kami sebagai rakyat maros” Tegasnya. Tazmin/AA/048


JAKARTA, skornews.com Maraknya peredaran product kecantikan ilegal sekarang ini sangat meresahkan warga, Promosi product kecantikan tanpa izin biasanya gencar dilakukan melalui media sosial Twitter, Face Book, Instagram, website dll dengan harga yang relatif lebih murah dan menyasar pasar tradisional “pasar dadakan” dan pusat-pusat perbelanjaan “mall”.

∆awas..! product kecantikan ilegal

Skor, Maros-Sulsel

Firdaus, Warga Kecamatan Bontoa, Maros Sulawesi Selatan merasa tertipu dan kesal dengan gerai Indomaret tempat dia berbelanja. Ia berencana mengadukan pemilik minimarket itu kepada aparat penegak hukum.

epada Skornews baru baru ini, Firdaus mengaku dirugikan sebagai konsumen setelah membeli produk perawatan kulit merek Citra Hazeline yang telah expired (kadaluarsa) di gerai Indomaret di Tambua Kelurahan Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM RI, Ondri Dwi Sampurno mengingatkan konsumen agar memeriksa ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), ijin Depkes dari Departemen Kesehatan yang tertera di kemasan, “jika tidak ada ijin jangan coba-coba menggunakan,” tegasnya. Product kecantikan Ilegal dikuatirkan membahayakan konsumen untuk pemakaian dalam waktu lama karena belum melalui uji kelayakan dan proses produksi yang higienis “sehat, bersih” yang bebas dari kuman. Kepada skornews.com, “S” (asal makassar) salah satu agen/pelanggan Ayalisse (Grosir product kecantikan asal Bandung, red) yang memesan Product Masker DEWI POHACI dalam jumlah banyak mendapat komplain dari konsumen karena tidak dapat menjelaskan legalitas dan jaminan kesehatan dari product tersebut. Penelusuran skornews terhadap akun media sosial Ayalisse Market, terdapat puluhan akun di

Maros. “Saya selaku konsumen sangat dirugikan karena membahayakan bagi kesehatan jika digunakan, rencananya saya akan laporkan pemilik Indomaret kepada Polisi dengan tuduhan menjual barang yang sudah kadaluarsa” Tegasnya. Alasan Firdaus akan memproses secara hukum pemilik Indomaret sangat kuat karena dilengkapi dengan alat bukti yang memadai untuk digunakan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan guna mentersangkakan pihak manajemen selaku penanggung jawab toko. Firdaus mengisahkan pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 dirinya ke Indomaret yang berlokasi di Tambua Kelurahan Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk membeli Citra Hazeline. Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

Twitter, PB, IG dan Website yang menjadi sarana promosi, diantaranya www.ayalissemarket.com (website) @dewipohaci, @wyndamuljadi @ nadisse_a, @ayalissemarket (twitter) dan masih banyak akun lainnya hampir di semua aplikasi sosial media. Product yang ditawarkan kebanyakan barasal dari luar negeri (impor), ada juga yang diproduksi sendiri “home industri” seperti masker wajah Dewipohci, nadisse, cream pemutih, lipstik dan sederet product impor lainnya. Aktivis LSM Lidik Krimsus, Arifiandi berjanji akan segera mengusut hal tersebut dan melaporkan ke pihak berwajib untuk segera ditindak sebelum ada korban. Dikonfirmasi terkait hal tersebut pihak Ayalisse Market, Indah Sepitasari alias “Wynda” alias “Wynda Muljadi” tidak memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. Aji

Barang yang telah dibeli itu, diketahui kadaluarsa setelah tiba di rumah. “Istri yang hendak menggunakan hand body itu tidak jadi pakai karena melihat lebih dahulu kode produksinya dimana tercantum bahwa barang tersebut ternyata sudah expire dengan kode EXP230415 30122 0158” Tuturnya. Wakil Direktur LSM LEMPAR Salewangang, Rais Nur saat dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan bahwa barang yang sudah expired tetapi masih dijual oleh pihak Indomaret adalah pelanggaran pidana berdasarkan undang undang perlindungan konsumen. Untuk diketahui pasal 1 angka 4 undang-undang no. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa. Kemudian pada pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/peman-

19

www.skornews.com

faatan yang paling baik atas barang tertentu. Adapun ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar. Rais mengaku Lembaganya siap memberikan pendampingan lewat Divisi Hukum dan HAM LSM LEMPAR Salewangang jika diberikan kuasa oleh Firdaus sebagai konsumen yang dirugikan. “Kita siap mendampingi untuk menggugat indomaret” Tegasnya Rais.  Rauf

Produk kadaluarsa dan struk belanja di Indomaret Tambua Kelurahan Bonto Marannu, Lau Kabupaten Maros


Skor, Maros-Sulsel Pembangunan Pasar Tradisional Modern Tramo dinilai sebagai proyek menghamburkan uang negara. Pasalnya, proyek puluhan miliar rupiah yang dimulai sejak tahun 2009 itu hingga Kini belum rampung dan terkesan terbengkalai erdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun Skornews, pada tahun 2015 atau selama 7 tahun pembangunan proyek itu tercatat sudah menggunakan anggaran sebesar Rp40 miliar dana APBN dan APBD Kabupaten Maros. Namun hingga saat ini belum juga selesai, ironisnya kondisi dinding bangunan sudah banyak yang retak, lantai pecah dan sejumlah kios rusak sebelum digunakan. Anggaran yang besar tidak sesuai dengan fisik pekerjaan sehingga diduga proyek pasar itu memang hanya dijadikan sebagai ladang korupsi bagi pejabat, baik itu pejabat dimasa kepemimpinan A. Nadjamuddin dan Hatta Rahman di periode pertama. Menurut warga yang tinggal

disekitar proyek tersebut, pembangunan pasar itu mandeg karena terlalu banyak anggarannya yang dikorupsi, warga juga menyayangkan bangunan pasar tramo itu kini hanya dijadikan sebagai tempat mesum pada malam hari. “Polisi dan Kejaksaan harus mengusut kasus dugaan korupsi pasar tramo, semua oknum-oknum yang terlibat korupsi baik dimasa kepemimpinan Bupati sebelumnya dan Bupati Maros yang menjabat saat ini harus ditangkap apabila terbukti” Pinta warga yang enggan disebutkan namanya. Sejumlah pedagang pasar sentral Kabupaten Maros yang dikonfirmasi Skornews (6/4) mengatakan sebetulnya proyek pasar itu dari awal sudah bermasalah, pemerintah tidak pernah mensosialisasikan sebelum dibangun. Menurut para pedagang, pasar Tramo itu dibangun untuk merelokasi pedagang dari pasar sentral namun para pedagang tidak pernah setuju untuk dipindahkan. Daeng Ancu salah satu perwakilan pedagang pasar sentral mengatakan bahwa pasar Tramo itu adalah proyek ambisius Bupati Maros dan Mantan Bupati sebelumnya, pasalnya pasar sentral maros sejak lama sudah diwacanakan akan digusur pemerintah. “Tetapi karena kami menolak sehingga pada tahun 2001 dan 2003 pasar ini mengalami kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh

Skor, MAROS-Sulsel Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tahun 2015 di Kabupaten Maros diduga sarat penyelewengan anggaran dan kongkalikong antara pihak rekanan dengan oknum dinas terkait.

PLTS itu hanya beroperasi 2 (dua) bulan, padahal Pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik itu menghabiskan dana APBD sebesar Rp. 3 Miliar lebih. PLTS yang terletak di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros itu mulai dioperasikan pada bulan desember 2015, namun pada awal februari 2016 sudah tidak berfungsi lagi, ironisnya proyek itu masih dalam masa perawatan. Oknum pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros sebagai leading sektor proyek PLTS itu disinyalir terlibat kongkalikong dengan PT Karyatama Multi Prima sebagai pelaksana proyek un-

Edisi ke-41/Tahun V/April 2016

20

unit kios dan barang dagangan,” Kenang Daeng Ancu. Ia mengaku mendapat informasi kebakaran yang menimpa pasar sentral kabupaten maros saat itu sengaja dibakar yang diduga ulah Pemerintah Daerah agar pedagang bersedia nanti dipindahkan, namun pengusutan kasus itu mandul ditangan Kepolisian. Kabag Humas Pemkab Maros, Kamaluddin Nur dalam keterangannya kepada awak media baru baru ini mengatakan, tahun ini Bupati Maros mengucurkan lagi dana 3,9 miliar dari APBD 2016, anggaran tersebut untuk membangun 20 unit kios tambahan sebagai bangunan pendukung. “Kami targetkan tahun ini proyeknya rampung dan sudah bisa difungsikan” Ujar Kamaluddin Pasar Tramo yang terletak di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale itu sebelumnya adalah

pasar tradisional program Mantan Bupati Maros periode 2005-2010, A. Nadjamuddin Aminullah kemudian setelah Hatta Rahman menjabat Bupati Maros pada tahun 2011 pasar tradisional itu disulap menjadi pasar tradisional bertaraf modern.  Rauf

tuk meraup keuntungan yang besar tanpa mempertimbangkan kualitas proyek. Direktur Eksekutif Lembaga Pengawal Aspirasi Rakyat (Lempar) Salewangang, Saiful Islam yang ditemui Skornews di Jack Copee Maros, Kamis (18/16) menduga adanya korupsi besar besaran yang dilakukan pihak rekanan, penyedia barang, dan pejabat pelaksana tekhnis yang massiv dan sistematis tanpa memikirkan jangka panjang pemanfaatan PLTS tersebut. “Anggaran yang digunakan 3 milyar lebih, tapi hanya berfungsi selama dua bulan. ini mengindikasikan bahwa alat yang digunakan dalam pembangunan plts itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan SOP”Ungkapnya. Lebih lanjut Saiful menambahkan dampak sosial yang terjadi dari tidak berfungsinya PLTS itu

masyarakat saling menyalahkan satu sama lain yang berujung pada konflik horizontal. Untuk itu, Ia meminta kepada Kepala Dinas Pertambangan agar pro aktif kelapangan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan dalam pembangunan PLTS itu harus dibuka ke public sehingga masyarakat maros bisa menilai secara seksama. “Kadistambeng jangan duduk dan diam saja dikantor jangan menunggu jatuhnya korban jiwa di desa samangki karena hanya persoalan saling lempar tanggung jawab antara rekanan dan bagian tekhnis”Pintanya. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, Eka Mustafa yang berusaha dikonfirmasi belum berhasil ditemui di kantornya hingga berita ini ditulis. Abd. Aziz-Syamsir

www.skornews.com


Skor, Maros-Sulsel

PT CS2 Pola Sehat disinyalir menggunakan air yang bersumber dari Air bawah Tanah ABT secara ilegal dengan menggali sumur di beberapa titik dalam kawasan perusahaan tanpa dilengkapi izin dari instansi terkait

Air bawah tanah itu digunakan sebagai bahan utama untuk memproduksi teh gelas pada perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Bantimurung, Maros Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Dugaan penggunaan Air bawah Tanah itu diketahui dari adanya ketidaksesuaian antara laporan pemakaian air di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Maros dengan hasil produksi teh gelas setiap bulannya. “Ada ketidaksesuaian kubikasi air yang disuplai oleh PDAM Maros dengan jumlah produksinya setiap bulan, olehnya itu diduga perusahaan yang bersangkutan telah menggunakan air dari sumber yang lain secara ilegal atau tanpa seizin dari pemerintah” Ungkap salah satu aktifis LSM Kabupaten Maros berini-

MAROS, Skor

Proyek pembangunan sanitasi air bersih di Desa Tukamase Kecamatan Bantimurung menuai sorotan warga, pasalnya proyek tahun 2015 itu hingga kini belum rampung dan disinyalir terjadi sejumlah penyelewengan dana.

erdasarkan informasi yang dihimpun Skornews dari warga sekitar menyebutkan terdapat banyak kejanggalan mulai dari pembangunan yang cukup lama, dan gaji tukang yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan sangat lucu sekali program nasional yang banyak menghabiskan uang negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, ada beberapa kementerian yang terlibat salah

satunya kementerian pekerjaan umum. “Tidak ada transparansi anggaran dalam pelaksanaan proyek ini, sehingga kami menduga ada markup dalam proyek pembangunan ini, sehingga banyak masyarakat yang menyesalkan perbuatan oknum aparat desa” Ujarnya. Masyarakat menengarai proyek itu hanya menghabiskan dana sekitar Rp100 juta karena proses pembangunannya dilakukan secara gotong royong jadi tidak ada biaya sewa buruh, pipa untuk mengalirEdisi ke-41/Tahun V/April 2016

sial IL kepada Skornews, (5/4). Ia mengatakan pihaknya pernah melaporkan PT. CS2 kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas dugaan penggunaan air jenis ABT (Air Bawah Tanah) dengan menggali sumur bor beberapa titik di dalam kawasan perusahaan tanpa melengkapi izin lebih dahulu dari instansi pemerintah. Namun laporan yang disampaikan itu hingga kini tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait. IL menduga adanya oknum dari pemerintah yang bermain, termasuk sejumlah anggota DPRD Maros yang memback-up perusahaan tersebut sehingga sampai saat ini kasus itu belum dapat diungkap. “Masyarakat Maros agar ikut melakukan pengawasan untuk membongkar kasus pencurian air

kan air ke rumah penduduk hanya 300 batang yang harga Rp23 ribu perbatang dan jumlah keseluruhan hanya sekitar Rp23 juta dan biaya pengecoran penampungan airnya hanya sekitar Rp77 juta. “Kami menduga ada oknum yang memainkan uang proyek pembangunan sanitasi air bersih ini ,karena hampir semua pembangunannya merupakan hasil gotong royong warga, dan semennya sumbangan dari pabrik semen yang beroperasi di desa kami” Tegas warga Pembangunan sanitasi air bersih itu merupakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) di bangun di desa Tukamase Kecamatan Bantimurung kabupaten Maros untuk keperluan rumah tangga disaat musim kemarau, kapasitasnya sekitar 40 kubik dan mengaliri dua dusun yaitu dusun Bunga Eja dan Bonto Kappong. Program ini di jalankan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan membentuk tim pelaksana dilapangan, Tim ini dinamakan Satuan Pelaksana (SATLAK) bertugas

21

www.skornews.com

tersebut sebab hal itu adalah tindakan kriminal yang bisa diproses hukum sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2004 Pasal 95 Ayat 2 tentang Sumber Daya Air” Tegasnya. Pihak perusahaan PT CS 2 belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. Security perusahaan, Wahyudi mengatakan pimpinannya tidak bisa ditemui untuk meminta klarifikasi kecuali ada janji. “Silahkan diberitakan yang jelas pihak manajemen perusahaan tidak bisa memberikan klarifikasi” Ujar Wahyudi kepada Skonews di pos jaga perusahaan, (5/4). Sementara TIM Advokasi PB HIPMI Maros Raya, Arfandi berjanji pihaknya akan mengusut kasus ini, dimata hukum pencuri harus diadili dan tidak boleh pandang bulu, ia berjanji akan mengkonsolidasi sejumlah lembaga dan masyarakat untuk menyegel perusahaan teh gelas itu jika terbukti mencuri air. Rauf /ARM

menjaga proses pekerjaan proyek pembangunan tandon air bersih Pembangunannya sudah berjalan sejak tahun 2015 dan menyeberang ke tahun 2016 dan saat ini tahap finishing dan menghabiskan anggaran sekitar Rp 270 juta. Menanggapi hal itu Safar sapaan akrab salah satu pihak pelaksana program setelah di hubungi via BBM membantah adanya penyelewengan yang terjadi pada proyek itu. “Kalaupun proyek ini menyebrang ke tahun 2016 tapi itu sudah sesuai dengan petunjuk dari Pamsimas Kab. Maros. Semua jenis pengeluaran yang dilakukan oleh teman-Satlak merujuk ke RAB .Kalau mau melihat rancangan anggaran biayanya silahkan ke PAMSIMAS KAB MAROS” Terangnya. ARM


PemberdayaanKesejahteraanKeluarga ProvinsiSulawesiBarat

De nganSe mangatHar iKar t i ni Ki t aSongsongMasaDe panLe bi hBai k

Mari...LanjutkanPerjuanganDanCita-Citanya

Hj .EnnyAnggr aeniAnwar Ket uaTi m Pengger akPKKPr ovi nsiSul awesiBar at

Skor edisi 41 okreee  
Skor edisi 41 okreee  
Advertisement