Page 1


Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) H. Asril H Tanjung, S.Ip Pembina: Rekson Sitorus, SH. Kapt. Inf. Arman Saleh Kapt. CPM. Inf. La Poni Pelda Abd. Kadir Dewan redaksi RD. Darwis, Arman B, Nuhroji Penanggungjawab Pimpinan Umum/Redaksi RD. Darwis Divisi Pemberitaan & Investigasi: Arman B Divisi Produksi: Nuhroji Divisi Pemberitaan: Noeh Nemen Wahyu Wibowo Yandi NA Zulkifli Sunusi Guntoro Sekretaris Redaksi: Sri Winingsih Tim Investigasi: Bambang Siregar Rauf Mappatunru AYS Prayogie Awi Mandar Suparno Design Grafis: Awi Mandar Staf Redaksi: Ashari Alimuddin, Suryadi, Abdullah Bayu, Yusuf, Wahyuni, Irvan, MA. Azis Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Samuel Bonaparte, SH, M.Mar Andi Azis Maskur, SH

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Telp: (021) 22801149 Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Bank Mandiri: 166-00-0127395-2 An. PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL PENERBIT

PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

SK Menkumham;

NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV ZIKRA Jl. Veteran Raya No. 14 Bekasi Barat

eterbukaan Informasi Publik seringkali dilanggar oleh oknum-oknum pejabat publik, permintaan informasi kerap dipersulit oleh pejabat PPID di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan khususnya pada Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Informasi yang jelas-jelas tidak termasuk sebagai informasi yang dikecualikan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tapi di sejumlah BUMN seringkali menjadi informasi yang dikecualikan dengan berbekal Surat Keputusan (SK) Direksi/pimpinan yang disinyalir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya (UU). Sebagai contoh, Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang KIP bukan sebagai informasi yang dikecualikan dan pejabat terkait diperintahkan untuk mempublikasikan laporan keuangannya per semester (setiap 6 Bulan). Jika dicermati, sangat sedikit Pejabat Publik yang patuh dan melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut. Lebih spesifik lagi, informasi terkait realisasi anggaran Perjalanan Dinas yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan (LP) malah menjadi informasi yang sifatnya RAHASIA atau dikecualikan di sejumlah Perusahaan milik Negara (BUMN) dengan dalih telah berpayung hukum, SK Direksi. Perjalan Dinas yang dilakukan Apartur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Perusahaan BUMN/BUMD diketahui berdasarkan terbitnya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pimpinan yang kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat keuangan. Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sesuai SPPD tentunya memiliki sejumlah dokumen pendukung seperti bukti transportasi, akomodasi serta output dari perjalanan yang dilakukan berupa laporan dan dokumentasi sehingga dapat diketahui manfaat dari Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan.

Catatan penulis, sejumlah Perjalanan Dinas rentan terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Titip SPPD Sejumlah ASN/Pegawai BUMN (Kelompok/ Rombongan) yang melaksanakan Perjalanan Dinas itu seringkali tidak semuanya berangkat sesuai nama dalam SPPD, ada yang menitipkan SPPD-nya untuk ditandatangani di instansi tujuan. Mudusnya macam-macam agar temannya mau dititipin, bisa dengan pembagian biaya Perjalanan 2. Fiktif SPPD yang dititip itu adalah Perjalanan Dinas Fiktif, terkadang yang bersangkutan memberangkatkan staf atau keluarga untuk mengakali bukti Transportasi dan akomodasi 3. Tidak Ada Output Tidak terdapat bukti dokumentasi dan output (laporan) kegiatan di instansi tujuan Perjalanan Dinas dilakukan 4. Mark Up Perjalanan Dinas benar dilaksanakan tapi dokumen pendukung seperti bukti transportasi, akomodasi dan makan/minum seringkali tidak sesuai dengan harga sebenarnya Untuk menguji kebenaran informasi dugaan sejumlah Perjalanan Dinas fiktif tersebut sangat mudah yakni dengan mengecek sejumlah poin diatas. Karena rentan terjadi dugaan manipulasi yang mengarah pada perilaku koruptif maka sejumlah oknum pejabat sangat “alergi” jika pemohon informasi meminta informasi terkait Perjalanan Dinas tersebut. Penulis menduga, rahasianya-nya informasi terkait Perjalanan Dinas sebetulnya bukanlah untuk melindungi rahasia perusahaan tapi lebih pada menjaga rahasia penyalahgunaan keuangan Negara atau Perusahaan. Tidak ada hal yang merugikan suatu Instansi/Lembaga atau Perusahaan jika informasi Perjanan Dinas diberikan. Toh, hanya sebatas mengecek kebenaran Perjalanan Dinas tersebut benar dilaksanakan dan tidak mungkin pemohon informasi mengecek kegiatan yang dilakukan di Instansi tujuan.

Mobile: 0853 11166 156

DKI JAKARTA: ■ Yandi ■Yudi Kerta ■Taswin ■Torman ■Herman ■Irwan ■ Zainuddin ■ Joko Kartono ■Ratis ■ Arman ■Rizki ■M. Akbar ■Sofyan ■Joko Kartono Salim MA. Azis  Romi Prasetia JAWA BARAT: ■Saskia ■Erwin ■yadi ■ BANTEN: ■ Ahmad JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi. BALI: ■Haris Yulianto SUMATERA UTARA: ■Bambang Siregar ■ RIAU: -Indragiri Hulu: ■ SULSELBAR: ■Abdul Rauf (Korwil) SULAWESI TENGGARA: ■SULUT/GORONTALO: ■-. KALIMANTAN TIMUR: ■Idris. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade Ch. Anwarudin ■ Harsono MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate.


Hak jawab PT Bio Farma (Persero) atas Pemberitaan skornews edisi ke-46 yang berjudul

“Diduga, Bio Farma Marak Korupsi” 1. Bahwa pernyataan yang dimuat oleh Tabloid Skornews pada Edisi ke- 46/Th VI/2017 halaman 6 adalah tidak benar 2. Perjalanan dinas yang dimaksud seperti dikutip oleh media anda, telah diverifikasi dan diperiksa oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa betul perjalanan dinas telah dilaksanakan dan telah dibuktikan oleh BPK bukan merupakan perjalanan Dinas Fiktif sebagaimana dituduhkan 3. Menanggapi isi berita saudara, kami informasikan bahwa realisasi seluruh biaya perjalanan dinas tahun 2015, telah di audit oleh BPK dan kantor Akuntan Publik (KAP) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4. Pihak BPK sudah memberikan masukan untuk memperbaiki kesisteman perjalanan dinas di Bio Farma, dan sudah ditindak lanjuti oleh Bio Farma 5. Permintaan segala bentuk bukti-bukti perjalanan dinas tidak dapat dipenuhi dikarenakan informasi tersebut masuk kedalam kategori informasi dikecualikan (Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 pasal 17 6. Seluruh bukti terkait pemeriksaan perjalanan dinas sudah diserahkan kepada pihak BPK 7. Kami mohon agar penjelasan dari kami ini sebagai bahan berita dan agar dimuat proposional dan lengkap 8. Kami mohon untuk dikirimkan bukti tayang yang memuat hak jawab dari bio farma pada edisi selanjutnya Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

SKOR, Jakarta

Pihak Bio Farma memberikan Hak Jawab atas pemberitaan skornews edisi ke-46 terkait dugaan Perjalanan Dinas fiktif PT Bio farma (Persero) Tahun 2015 yang disinyalir merugikan keuangan perusahaan Puluhan Miliar Rupiah

Informas

yang diminta sehubungan dengan data perjalanan dinas tidak dapat kami berikan karena merupakan informasi yang dikecualikan undang-undang, “untuk Bio Farma, ini termasuk informasi yang dikecualikan sesuai amanah Pasal 17, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang juga dikuatkan dengan SK Direksi No. 02929/DIR/IV/2010 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi bahwa informasi perjalanan Dinas adalah termasuk informasi yang dikecualikan,” kata Pejabat PPID Bio Farma, Nurlaela Arief. Sebelumnya, menanggapi bantahan pihak Bio Farma tersebut, skornews meminta sejumlah SPPD secara random un-

tuk dicek kebenaran telah dilaksanakannya Perjalanan Dinas dimaksud. Ditanyakan lebih lanjut terkait informasi yang dikecualikan, Nurlaela Arief mengatakan telah mengikuti pelatihan langsung dari Ketua Komisi Informasi Pusat, “saya tau persis karena saya pejabat PPID dan Ketua KIP langsung yang telah memberikan pelatihan disini (Kantor Bio Farma, red) dan kami juga mengikuti Talk Show nya di Jakarta,” kata Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Nurlaela Arief kepada skornews. Saat skornews hendak mendokumentasikan Peraturan Direksi yang mengatur informasi yang dikecualikan tersebut, Nurlaela menolak dan buru-buru menarik kertas yang diperlihatkan kepada

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

04

skornews, “ini SK Direksi termasuk informasi yang dikecualikan di Bio Farma, begitupun informasi perjalanan dinas karena merupakan dokumen keuangan,” katanya ketus. Kunjungan (wawancara) skornews atas permintaan pihak PT Bio Farma di Jalan Pasteur, Bandung, Jawa Barat (12/06/17) diterima Head of Corporate Communications Departemen Biofarma & PPID, Nurlaela Arief didampingi Pejabat Divisi Legal, Human capital (SDM) PT Bio Farma (Persero) serta seorang tidak berseragam perusahaan yang tidak diperkenalkan identitas dan kapasitasnya. “Ini kita ada media yang memberitakan positif tentang Bio Farma, kita ada langganan media juga,” kata Nurlaela sambil memberikan majalah FBI kepada

www.skornews.com


skornews. Aktivis anti korupsi, Arifiandi saat diminta tanggapannya mengatakan Pihak Bio Farma sangat keliru jika mengatakan dokumen Perjalanan Dinas adalah informasi yang dikecualikan, “bahkan laporan keuangan sekalipun bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan diharuskan mengumumkan Laporan Keuangan itu secara berkala setiap 6 Bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP,” katanya tegas. Arifiandi menambahkan, “jika informasi terkait perjalanan dinas itu dirahasiakan, sangat patut diduga terjadi penyalahgunaan dan juga media skornews dilarang didistribusikan di Bio Farma tapi media lain yang memuat berita pencitraan tidak ada larangan. Kawankawan Pers teruskan ungkap dan nanti akan saya bawa di forum diskusi anti korupsi sebagai langkah investigasi lebih lanjut,” ujarnya. Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Bio Farma (persero), Nurlaela Arief yang enggan memberikan informasi terkait perjalanan dinas dan menyatakan bahwa hal itu termasuk informasi yang dikecualikan oleh Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuai banyak sorotan dari sejumlah aktivis. "kalau tidak ada masalah dan perjalanan dinas benar dilakukan kenapa takut ditelusuri kebenarannya, hal itu ya jadi makin mencurigakan, gugat saja di Komisi Informasi," kata aktivis anti korupsi, Arifiandi saat berkunjung di kantor redaksi skornews (12/7) lalu. Diberitakan sebelumnya bahwa Puluhan Miliar Perjalanan dinas Bio Farma Tahun, 2015 diduga Fiktif, dugaan tersebut dibantah Nurlaela Arief melalui surat

dan pernyataan langsung saat audiens dengan skornews di kantor PT Biofarma, Bandung, Jawa Barat, Tanggal (12/6/17) lalu. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan pejabat PPID Bio Farma itu, skornews meminta informasi sejumlah Perjalanan Dinas untuk diuji ke tempat tujuan perjalanan dinas sesuai SPPD dimaksud, apakah benar terlaksana namun pihak Bio Farma tidak bersedia memberikan dengan alasan bahwa hal itu adalah informasi yang tidak bisa diberikan (dikecualikan). Pihak Komisi Informasi Pusat yang dikonfirmasi skornews mengatakan bahwa Pejabat Public tidak boleh serta merta dapat mengatakan suatu informasi itu dikecualikan, sebelumnya harus di-

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

05

lakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi dan hasil pengujian tersebut harusnya juga diberikan pada saat mengatakan bahwa informasi yang diminta itu dikecualikan sebagai bukti telah diuji melalui uji konsekuensi. “Silahkan ajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui PPID, jika tidak dijawab ataukah dijawab tapi tetap menyatakan bahwa informasi yang diminta itu dikecualikan maka pemohon informasi dapat mengajukan gugatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi,” kata Komisioner yang diwakili staf ahli KIP, di kantor Komisi Informasi Pusat Lt 5, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. owhy, rzk

www.skornews.com


SKOR, Jakarta

Kebijakan Menteri Sosial yang menugaskan Pelaksanaan kegiatan Bansos PSKS kepada Direktorat PSKBS diduga salah kamar karena tidak relevan dengan tugas dan fungsi PSKBS ayung hukum PSKS adalah Instruksi Presiden (Inpres) RI. Nomor 7 Tahun 2014 yang memberikan penugasan secara khusus kepada Menterian Sosial RI, Khofifah Indar Paransah sebagai Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana bunyi Diktum Kedua Inpres tersebut. Diktum Pertama Inpres tersebut memerintahkan kepada Kementerian/Lembaga yang menerima penugasan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PSKS, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Kemensos yang menerima penugasan

tersebut seharusnya juga menugaskan Direktorat yang tepat sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kegiatan penyaluran Rp 9,28 Triliun anggaran PSKS itu. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang juga melaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah leading sector yang tepat melaksanakan kegiatan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sesuai tugas dan funsinya, hal tersebut disampaikan Kasubdit penangan Korban Bencana Ekonomi, Direktorat PSKBS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PSKS, Tatang Kustiana, SE., M.Si. "Karena kegiatan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sedang overload (Padat) maka pelaksanaannya ditugaskan ke Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, saya jadi PPK tersibuk pada waktu itu karena sedang banyak kerjaan menumpuk juga"

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

06

kata Tatang kepada skornews, (23/08/17). Tatang melanjutkan, "itu sebenarnya bukan tugas PSKBS, kami tugasnya mengurusi korban bencana sosial," terangnya. Ditanyakan tentang pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan PSKS yang menggunakan pedoman PSKS Tahun 2014 dan buku pedoman PSKS 2015 baru dicetak pada akhir tahun anggaran (Desember), "mau bagaimana lagi, jangankan buku pedoman, pemutahiran data RTS (verivali) aja baru dilaksanakan Agustus sementara kegiatan dilaksnakan April, Mei dan Juni," tutur Tatang. Ditambahkan Tatang, "ya itulah, kita jujur salah, tidak jujur juga salah," keluhnya. Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang diendors oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang kemudian diperintahkan untuk dimutakhirkan melalui verifikasi dan validasi (verivali). Sisa anggaran PSKS yang tidak tersalurkan telah disetorkan kembali ke kas negara karena ada sejumlah RTS yang sudah tidak layak menerima, "RTS yang bersangkutan miskin susuai data PPLS 2011 tapi sekarang sudah mampu dan tidak memenuhi kriteria penerima manfaat PSKS," kata tatang menjelaskan. Lebih lanjut Tatang menerangkan bahwa Presiden Jokowi hanya “ganti baju�, Sebelumnya, itu namanya BLT dan BLSM dimasa pemerintahan sebelumnya, kini menjadi PSKS sebagai konpensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Triliunan Rupiah anggaran Bansos yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan pempertahankan daya beli masyarakat nyatanya tidak sfektif karena angka kemiskinan mala terus bertambah sesuai hasil pendataan BPS. Hal itu disampaikan Karo Humas Kemensos, Adi Wahyono beberpa waktu lalu yang diiyakan Tatang Kustiana (PPK PSKS). oYudi

www.skornews.com


SKOR, Jakarta PRESIDEN Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan beroperasinya Simpang Susun Semanggi, di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (17/8). “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Simpang Susun Semanggi dengan ini saya resmikan,” kata Presiden Jokowi sesaat sebelum menekan tombol sirine diikuti dengan terbukanya tirai Simpang Susun Semanggi. Presiden kemudian menandatangani

SKOR, Jakarta PEMBANGUNAN Bendungan Sindang Heula merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Bendungan ini dibangun pada alur sungai Cibanten dengan volume tampungan total sebesar 9,26 juta m3 dengan lupa genangan sebesar 128,50 ha. Hal itu diungkapkan Kepala BBWS Cidanau Ciujung Cidurian, Tris Raditian pada acara Pengalihan Aliran Sungai Cibanten Proyek Pembangunan Bendungan Sindang Heula, Serang, Banten yang dihadiri Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih, Kepala Subdit Wilayah Barat Pusat Bendungan, Airlangga Marjono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banten, Hadi Sulistyo, dan Pemerintah Daerah Banten. Sambutan Dirjen SDA yang dibacakan Kepala Pusat Bendungan mengatakan bahwa Bendungan Sindang Heula diharapkan mampu menjadi salah satu solusi pemeliharaan air baku serta sarana pengendalian banjir. "Bendungan Sindang Heula diharapkan menyediakan air baku rumah, kantor dan industri sebesar 800 liter/detik, irigasi sebesar 800 liter/detik untuk Daerah Irigasi Cibanten, pengendalian banjir 50 m3/detik, penyediaan potensi pembangkit listrik tenaga air (mini hidro) sebesar 400 kw dan sebagai destinasi

prasasti diikuti melihat Educational Board yang juga menjadi tanda Simpang Susun Semanggi yang berada di Taman Semanggi. Pada setiap alphabet educational board ini bertuliskan sejarah pembangunan, tokoh yang terlibat, hingga teknologi yang digunakan saat pembangunan Jembatan Semanggi pada masa lalu hingga pembangunan saat ini.

Apresiasi Kecepatan Pembangunan

Presiden Jokowi menyampaikan apreasianya kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Simpang Susun Semanggi yang telah menyelesaikan pembangunan

wisata air dan konservasi alam di Kota Serang dan Kabupaten Serang," jelas Ni Made Sumiarsih. sementara itu, Kadis PU dan Penataan Ruang Banten, Hadi Sulistyo mengatakan bahwa peran infrastruktur sangat penting karena mendukung pertumbuhan ekonomi, "Banten akan memiliki Dua bendungan besar yaitu Bendungan Karian dan Sindang Heula maka diharapkan menambah pendapatan masyarakat untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan," ungkap Hadi.

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

07

sesuai target, yaitu 540 hari kalender (60 hari waktu perencanaan ditambah 480 hari waktu pengerjaan fisik). “Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan Simpang Susun Semanggi, cepat sekali, hanya satu tahun. Sangat menghargai sekali kerja gubernur yang sekarang, gubernur yang sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan. Ia menegaskan, Simpang Susun Semanggi bukan hanya menjadi jantungnya Jakarta tetapi juga jantungnya Indonesia karena keramaian yang paling padat adalah di kawasan Semanggi, Jakarta. Presiden mengaku sudah bolak-balik melewat Simpang Susun Semanggi itu sebelum diresmikan, “sudah bolak balik, 10 kali lebih lah,” ujarnya. Untuk itu, Presiden kembali mengapresiasi pekerjaan cepat yang dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan, PT Wijaya Karya dengan kecepatan dan ketepatan waktu yang diberikan. Simpang Susun Semanggi yang dibangun dengan biaya lebih dari Rp 345 Miliar itu terdiri atas 2 (Dua) ramp. Total ramp 1 796 Meter melakui rute dari arah Grogol ke Arah Blok M sedangkan panjang total ramp 2 adalah 826 Meter menghubungkan Jalan Gatot Subroto dari arah Cawang menuju Jalan Jenderal Sudirman arah Hotel Indonesia (HI). oBayu (smbr:setkab)

Kepala BBWS dalam sambutannya mengatakan untuk selalu bekerjasama dengan Pemda memberikan edukasi pentingnya menjaga kelestarian air dan bendungan. Bendungan Sindang Heula menggunakan biaya APBN sebesar Rp 427,320 Miliar, kerjasama antara BBWS Cidanau Ciujung Cidurian dan PP Hutama Konsorsium sebagai pelaksana kegiatan konstruksi dan PT Tri Tunggal Pratyaksa (JO) sebagai konsultan supervisi. oWahyu (Smbr:KemenPU)

www.skornews.com


SKOR, Jakarta

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP seharusnya terhenti karena saksi kunci, Johannes Marliem telah meninggal dunia enurut Fahri, saksi kunci merupakan penentu sebuah kasus bisa berlanjut atau tidak. Jika saksi kunci hilang, ia berkata, sebuah kasus harus dihentikan. “Katanya (Johannes) saksi kunci, kalau hilang kasusnya juga hilang dong,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/8). Fahri mengatakan pernyataan tersebut untuk mengkritisi pernyataan KPK yang mengklaim tidak terganggu pasca kematian Johannes Marliem. Pernyatan itu, kata Fahri, berbeda dengan sebelum Direktur PT Biomorf Lone LCC itu meninggal. Kala itu KPK menurut Fahri pernah mengaku kesulitan mengungkap kasus e-KTP karena Johannes menghilang. “Sekarang mulai bilang lagi kami tidak akan terganggu dengan hilangnya saksi kunci,” ujarnya. Di sisi lain, Fahri menegaskan, tidak sepakat dengan penetapan Johannes sebagai saksi kunci. Pasalnya, ia menilai, KPK belum pernah memeriksa Johannes sejak kasus eKTP begulir. “Bagaimana bisa disebut saksi kunci padahal dia (Johannes) belum pernah diperiksa. Dan kami tidak pernah dengar signifkan apa yang dilakukan,” ujar Fahri. Fahri mengatakan, tudingan KPK terhadap Johannes Marliem sebagai saksi kunci kasus e-KTP juga sangat tidak berdasar jika hanya terpaku pada bukti rekaman berukuran 500 gigabyte yang dimiliki Johannes. Menurut Fahri, kepemilikan data sebesar 500 gigabyte merupakan hal yang wajar di tengah posisi Johannes sebagai pengusaha

yang bergerak di bidang teknologi digital. Rekaman itu, ia meyakini, tidak sepenuhnya berkaitan dengan proyek eKTP. “Terang saja dia orang digital kok datanya gigabyte. Data apa, kita tidak tahu,” ujarnya. Johannes Marliem diduga tewas bunuh diri di kediamannya di komplek perumahan Baverly Grove, Los Angeles, Amerika Serikat, Kamis (9/8). Nama Johannes muncul dalam kasus eKTP tak lama setelah KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. Sedikitnya 25 kali nama Johannes disebut Jaksa dalam persidangan kasus ini. Ia disebut sudah aktif sejak awal dalam pertemuan dan pembahasan proyek yang merugikan negara Rp 2,5 triliun itu. Johannes Marliem merupakan Direktur Biomorf Lone LLC, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak sebagai penyedia layanan teknologi biometrik dan pemasok alat pengenal sidik jari atau automated fingerprint identification system (AFIS) ke konsorsium penggarap proyek e-KTP. menurut Juru bicara kpk Febri Diansyah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terganggu dengan kematian orang penting, seperti Direktur PT. Biomorf Lone LLC Johannes Marliem, di Amerika Serikat. Sikap ini disampaikan pada Senin (14/8/2017). Untuk merespon Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang meminta kasus e-KTP dihenti-

SKOR, Jakarta

Pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kab. Bengklis Provinsi Riau TA 20132015 KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, (11/8/17) MEREKA adalah MNS (Kepala Dinas PU Kabupaten tahun 2013 - 2015) dan HOS (Direktur Utama PT MRC) sebagai tersangka. Tersangka MNS selaku Kepala Dinas PU Tahun 2013 - 2015 yang menjabat sebagai

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

08

kan karena orang yang terkait kasus itu. "Kasus e-KTP akan jalan terus. Bahkan hari ini kami mulai mendakwa Andi Agustinus di Pengadilan Tipikor," kata juru bicara KPK Febri Diansyah Febri mengatakan proses penyidikan kasus yang sudah menjerat lima tersangka akan tetap berjalan. KPK, kata Febri, sudah memiliki banyak barang bukti dalam mengusut proyek senilai Rp 5,9 triliun. "Bukti yang dimiliki KPK sejak awal ketika meningkatkan seseorang sudah kuat. Ada yang disebut bukti permulaan yang cukup, atau minimal dua alat bukti," kata Febri. Sebelumnya, Fahri menyatakan bila salah satu orang yang dianggap penting dalam sebuah kasus meninggal dunia, maka kasus harus dihentikan. Saat ini, KPK masih menangani dua tersangka yaitu Ketua DPR Setya Novanto dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari. KPK terus melengkapi berkas perkara kedua tersangka dalam proses penyidikan. Sejumlah saksi pun telah diperiksa untuk dua tersangka tersebut oYudi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka HOS selaku Direktur Utama PT MRC diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp 80 Miliar. Atas perbuatannya tersebut, MNS dan HOS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. oRatis (sumber: SiaranPersKPK)


SKOR, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap BW (Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2010-2011) untuk 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

SKOR, Jakarta Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Mereka adalah MAW (Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019) dan JES (Kepala Dinas Pekerjaan

Penahanan tersebut dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah periode 2010-2011 dan 2012-2013. BW merupakan tersangka terakhir yang ditahan KPK dari 5 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. Sebelumnya,

Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang tahun 2015) sebagai tersangka, (11/8/17). Tersangka MAW diduga menerima hadiah atau janji dari tersangka JES, patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

KPK telah menahan 4 tersangka lainnya di beberapa rutan berbeda. Tersangka BW (Karo Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani) bersama-sama HSW (Kepala Perum Perhutani) dan ASS (Dirut PT Berdikari periode 2010-2011) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam kegiatan pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah periode 2010-2011. Sedangkan, Dua tersangka lainnya LEA (Dirut PT Berdikari Persero periode 20122013) dan THS (Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2012-2013) diduga telah melakukan perbuatan yang sama untuk periode 2012-2013. Atas perbuatan tersebut, BW disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Kitab UndangUndang Hukum Pidana. ď‚Ąyudi (smbr:SiaranPersKPK)

Keduanya disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Selain itu, KPK juga menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang TA 2016 pada tahun 2015. Sejalan dengan peningkatan

09

penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan, KPK menetapkan lagi status tersangka terhadap MAW (Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019) bersama HM (Komisaris PT ENK). MAW selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 diduga menerima hadiah atau janji dari tersangka HM selaku Komisaris PT ENK agar menganggarkan kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang TA 2016 pada tahun 2015 dengan total anggaran sekitar Rp 98 Miliar yang dikerjakan secara multi years tahun 2016 – 2018. (sumber: SiaranPersKPK)


SKOR, Jakarta Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara/ Daerah pada laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah yang berhasil guna, pemerintah memandang perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 1 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. “Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud dilakukan atas Barang Milik Negara/Daerah berupa Aset Tetap,” bunyi Pasal 3 Perpres ini. Penilaian Kembali sebagaimana dimaksud paling se-

dikit meliputi kegiatan: a. penyediaan data awal; b. inventarisasi; c. penilaian; d. tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian; dan e. monitoring dan evaluasi. Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Gedung dan Bangunan; dan c. Jalan, Irigasi, danJaringan, pada Kementerian Negara /Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Jalan dan Jembatan; dan b. Bangunan Air. Selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Penilaian Kembali Barang Milik Negara dilaksanakan terhadap Aset Tetap dimaksud pada Kementerian Negara/kmbaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Perpres ini menegaskan, dalam rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaima-

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

10

na dimaksud, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab: a. merumuskan kebijakan dan strategi Penilaian Kembali Barang Milik Negara; b. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara; c. melaksanakan Penilaian Barang Milik Negara; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara kepada Presiden. Adapun Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang Milik Negara, menurut Perpres ini, berwenang dan bertanggung jawab: a. menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan dalam rangka Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara; b. melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Negara; c. melaksanakan tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara; dan d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam lingkup Kemente rian Negara/ Lembaga yang ber-

sangkutan. “Tindak lanjut hasil Penilaian sebagaimana dimaksud berupa koreksi nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga,” bunyi Pasal 8 ayat (1) Perpres ini. Selanjutnya, koreksi nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud menjadi dasar koreksi nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penilaian Barang Milik Negara ini, menurut Perpres tersebut, dilakukan dengan menggunakan: a. Pendekatan datapasar; b. pendekatan biaya; dan/atau c. Pendekatan pendapatan. Menurut Perpres ini, pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Penilaian Barang Milik Daerah, menurut Perpres ini, Menteri Dalam Negeri akan menyusun pedoman pelaksanaannya. Pedoman sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ditegaskan dalam Perpres ini, pelaksanaan PeniLaian Kembali Barang Milik Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tindak lanjut hasil penilaian itu paling sedikit berupa koreksi nilai Barang Milik Daerah pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor: 75 Tahun 2017, yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 2 Agustus 2017 itu. (sumber: Setkab)


SKOR, Natuna

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meninjau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna di Selat Lampa, Kab. Natuna, Prov Kepulauan Riau, pada Senin (7/8) dalam rangka persiapan peresmian oleh Presiden Joko Widodo enteri Susi mengungkapkan, pembangunan SKPT Natuna sudah hampir rampung, hanya saja ada beberapa fasilitas yang perlu ditambahkan,” kata Susi saat meninjau pembangunan SKPT di Selat Lampa, (7/8). “Saya ingin memastikan semuanya oke. Kalau bisa, saya mengajukan Oktober–November kepada Pak Presiden untuk resmikan,” tutur Menteri Susi. Setelah pembangunan SKPT dirampungkan, tantangan lainnya adalah bagaimana membuat kapal-kapal ikan tertarik singgah di Natuna, pemerintah perlu membangun fasilitas termasuk menyediakan ruang penyimpanan pendingin dan pasar ikan segar. “Jangan hanya nangkap ikan di laut Natuna, terus langsung dibawa ke Jawa, Pemda sini tidak ada pemasukan apa-apa kalau kapal tidak singgah.,” katanya. Susi mengatakan, SKPT ini diharapkan menghidupkan geliat ekonomi masyarakat sekitar. nantinya nelayan dapat berdagang, menjual hasil tangkapan dengan pembeli yang berdatangan dari luar.Namun menurutnya, lebih besar dari sekadar manfaat ekonomi yaitu bukti kehadiran negara di titik terluar

negeri kita. Terlebih, Laut Natuna ini secara geografis dinilai sangat strategis dan penting bagi negara Indonesia. SKPT akan menjadi klaim bahwa Natuna adalah daerah bertuan dan milik NKRI. Menteri Susi mengakui, banyak tantangan yang dihadapi dalam pembangunan SKPT ini. Beberapa di antaranya adalah sulitnya transportasi ke lokasi, sulitnya mengajak atau menarik investor untuk ikut berpastisipasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan namun beruntung, Jepang bersedia memberikan bantuan. Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) akan memberikan

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

hibah dan bantuan berupa cold storage dan pangkalan pendaratan ikan terintegrasi (integrated fishing ports) serta bantuan pembangunan pelabuhan dan pasar ikan. Adapun dukungan investasi akan diurus oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo). “Keinginan saya, semua investasi di sini itu ada berbau negara supaya kita bisa kontrol karena Natuna ini juga daerah yang strategis secara kedaulatan, security, dan lain sebagainya. Bukan sekadar wilayah ekonomi semata, tapi juga titik strategis pertahanan negara kita,” tutur Menteri Susi. Natuna dan lautnya adalah kekayaan penting bagi negara Indonesia. Pengukuhan nama Laut Natuna Utara beberapa waktu lalu juga merupakan satu kemenangan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Tak hanya Natuna, pemerintah juga akan menggeliatkan

11

pembangunan SKPT di beberapa titik pulau-pulau terluar Indonesia lainnya seperti Tahuna, Saumlaki, Merauke dan sebagainya, “Saumlaki kita baru mulai tahun depan, kita akan tambah setiap tahun, maunya sih tersebar di 5 pulau. Tapi kita sadar, membangun daerah luar punya tantangan sendiri, tidak boleh putus asa,” tandas Menteri Susi. Selain meninjau SKPT, dalam kesempatan kunjungan kerja ke Natuna kali ini, Menteri Susi menyerahkan Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) kepada 72?nelayan, Realisasi Klaim Asuransi Nelayan 2016 senilai Rp 160 Juta, bantuan dua unit Kapal Pengangkut Ikan 30 GT masingmasing senilai Rp 2,25 Miliar dan bantuan paket Alat Tangkap Ikan berupa bubu lipat ikan 72 unit senilai Rp 1,9 Miliar. Selain itu, Menteri Susi juga mengunjungi pusat detensi (detention center) di Pangkalan SDKP Natuna yang berada di seberang pulau lokasi SKPT Bayu (Sumber:KKP)


alam amanat yang dibacakan Komandan Brigif-1, Komandan Pasmar-1 mengatakan bahwa apel gelar kesiapan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat secara langsung kesiapan satuan, baik personel maupun material yang akan melaksanakan Latihan Marinir Terpadu Tahun 2017 di daerah latihan Asembagus, Situbondo. Latihan Marinir Terpadu merupakan ujian nasional bagi TNI AL khususnya Korps Marinir karena hal tersebut merupakan pertanggungjawaban Korps Marinir kepada bangsa sebagai manifestasi hasil program pembangunan kekuatan TNI. Tujuan dari latihan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan op-

SKOR, Surabaya

Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Lukman, ST., M.Si (Han) yang diwakili Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel (Mar) I Made Sukada, SE. mengecek kesiapan prajurit yang akan melaksanakan Latihan Marinir Terpadu (Latmardu) Tahun 2017 di lapangan apel Kesatrian Supraptono Semarung, Ujung, Surabaya, (18/08/17)

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

12

erasional satuan Korps Marinir sebagai Pasukan Pendarat (Pasrat) dalam operasi amfibi serta meningkatkan kemampuan prajurit Korps Marinir dalam merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan mekanisme operasi amfibi secara tepat guna dan berhasil guna dalam rangka menghadapi kemungkinan kontijensi yang mungkin akan terjadi. Disampaikan pula bahwa keberhasilan pelaksanaan latihan tersebut sangat tergantung dari kesiapan operasi yang sudah direncanakan namun tentunya tuntutan untuk tetap menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak perkembangan situasi dan kondisi di lapangan yang tetap harus mampu diantisipasi serta diwaspadai, begitu juga dengan fungsi komando dan


pengendalian harus tegas serta melalui proses pengambilan keputusan yang cermat, cepat dan akurat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkembang di lapangan. “Dengan bekal profesional dan disiplin yang telah melekat dalam jiwaraga prajurit, saya yakin kalian dapat melaksanakan tugas dan latihan dengan sebaik mungkin,â€? tegas Danpasmar-1. Sementara itu, Lekol Marinir Burhanudin selaku Komandan Pasrat mengatakan, dalam Latihan Marinir Terpadu Tahun 2017 melibatkan 1.890 prajurit Korps Marinir dari Pasmar-1, selain itu juga melibatkan beberapa material tempur yang dimiliki Korps Marinir TNI AL, diantaranya BMP-3F, Ranratfib, Tank PT-76, Kapa K-61, How-105 mm, RM 70 Grad, BVP-2, Sea Raider dan perahu karet beserta motor tempelnya. ď‚žWahyu (sumber:DispenKormar) Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

13


SKOR, Banten

Dalam acara “Gerakan Panen Jagung dan Launching Pengiriman Perdana Hasil Panen Desa Bulakan” pada Rabu (26/7) lalu, hadir Dirjen Perkebunan Kemetan, Gubernur Banten, Bupati Lebak dan pihak TNI, Polri serta Masyarakat setempat

upati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dalam sambutannya mengharapkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan Perhutani menjadikan Desa Bulakan sebagai kawasan terpadu penanaman jagung yang berkelanjutan. Menurut Iti, Tahun 2017 ini rencananya akan dilakukan panen jagung sebanyak 35 Ton meskipun dalam realisasinya masih terkendala minimnya fasilitas pendukung seperti alat panen dan kebutuhan lainnya. “Kita juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk peningkatan fasilitas pertanian di Kabupaten Lebak agar bidang pertanian bisa secara cepat dapat menyukseskan capaian target tanam,” kata Iti. Jika Desa Bulakan ini bisa di-

jadikan kawasan terpadu yang berkelanjutan, tentunya ini dapat menekan beberapa faktor negatif yang ada di Kabupaten Lebak seperti angka pengangguran, hingga dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan, selain itu dapat juga mengurangi warga Kabupaten Lebak yang menjadi TKI di luar negeri. “Tentu saja masyarakat akan sangat terbantu dari sisi ekonomi, intinya Kabupaten Lebak siap menyukseskan Swasembada Pangan Nasional,” kata Iti melanjutkan. Sementara itu, Dirjen Perkebunan, Ir. Bambang mengatakan bahwa Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia masuk negara eksportir jagung terbesar Tahun 2020 setelah menghentikan impor jagung tahun ini. ”Kami terus meningkatkan produksi jagung dari tahun ke

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

tahun juga komoditas pangan lain,” kata Bambang. Ditambahkan Bambang, suksesnya program swasembada jagung bisa diukur dari berkurangnya pasokan impor, kementerian terus mengoptimalkan bantuan sektor pertanian dengan menyalurkan berbagai bantuan kepada kelompok-kelompok tani guna mendukung swasembada pangan. Bambang juga menjelaskan, pemerintah berkomitmen mewujudkan Indonesia berswasembada pangan dengan mengalokasikan dana cukup besar di sektor pertanian. “Kementerian atau lembaga lainnya boleh jadi ada pengurangan anggaran namun alhamdulillah Presiden memberikan perhatian yang tinggi terhadap sektor pertanian, perkebunan dengan menambahkan alokasi anggaran pada APBN Tahun 2017

www.skornews.com

Khusus untuk perkebunan saja ada Rp 600 Miliar, oleh karena itu, kepada pemerintah daerah agar mengusulkan traktor, pompa air supaya berkembang lagi dan juga bisa dipersiapkan untuk menanam komoditas perkebunan kelapa, jagung dan banyak tanaman perkebunan kehutanan yang sangat memungkinkan untuk diintegrasikan dengan jagung dan kedelai,” katanya. Secara nasional, komoditas jagung Tahun 2016 mencapai 23,6 Juta Ton, akhir Tahun 2017 diperkirakan bisa mencapai 24,5 Ton sehingga pada Tahun 2020 Indonesia diharapkan jadi exportir jagung terbesar. Gubernur Banten, Wahidin Halim mengapresiasi pengembangan tanaman jagung yang digulirkan Kementan melalui program upsus sehingga dapat meningkatkan swasembada pangan dan ekonomi masyarakat. Pihaknya meminta Kementan serius melaksanakan program pengembangan jagung karena dapat mendongkrak pertumbuhan perekonomian petani. Wahidin berpesan agar Kementan bersungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam menyukseskan swasembada jagung yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Lebak sendiri sangat optimis akan menjadi penyumbang atas tercapainya sasaran upsus produksi jagung nasional yang telah ditetapkan sebesar 30.544.728 Ton,” tutur Gubernur banten. Yudi


SKOR, Jakarta Untuk urusan wisata belanja, Malaysia tidak kalah dari Singapura, hampir semua brand ternama dari seluruh dunia dapat ditemui di Malaysia dan Brandseri-seri terbaru karya desainer dunia dipajang di mall-mall besar dan sebagian di antaranya nggak ada di Indonesia. Buat kamu yang mencari barang branded limited edition (produksi Terbatas) dan malas berebut di Singapura, belanja di mall Malaysia adalah solusi paling tepat, banyak mall yang dapat dikunjungi dan kesemuanya memberikan kenyamanan pada para pengunjungnya. Mall yang dibangun pada tahun 2007 ini adalah yang terbesar dan terlengkap di Malaysia. Mall ini juga dikenal sebagai tempat mewah yang berisi barang branded yang hanya dikeluarkan secara limited edition oleh pabrikannya. Nongkrong di Pavilion KL menjadi kebanggaan bagi warga Kuala Lumpur dan sekitarnya. Karena jika sudah masuk ke tem-

pat ini, sama artinya dengan sudah jadi orang ngehits di Negeri Jiran itu. Mall ini usianya lebih tua daripada Pavilion. Tepatnya dibangun pada tahun 1999 dan berada di kawasan Menara Kembar Petronas. Selain punya bangunan yang luas, Suria KLCC juga banyak dikunjungi lantaran lokasinya yang sangat strategis, terutama buat para turis. Cukup berjalan ke satu kawasan, kamu bisa main ke mall dan juga fotofoto di depan Menara Kembar Petronas yang jadi kebanggan Kerajaan Malaysia. 1 Utama Selangor Mall ini masuk 10 besar pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Letaknya di Selangor dan memiliki luas 465 ribu meter persegi. Gede banget kan? Selain luas, mall ini juga punya koleksi barang yang lengkap dengan tokotoko ternama di dalamnya. Mid Valley Megamall Terletak di Kuala Lumpur, mall ini memiliki luas 420 ribu meter persegi. Dijamin, main ke mall ini bakal bikin kamu capek

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

tapi puas dibuatnya. Rasanya nggak cukup cuma sehari untuk menjelajahi seluruh tempat di mall yang sesuai dengan namanya ini. Megah dan luas dan dipastikan kamu bakal puas setelah mengelilinginya. Mall ini adalah salah satu tempat nongkrong favorit baru para kaum muda di Malaysia. Berdiri di dalam bangunan seluas 320 ribu meter persegi, Berjaya Times Square selalu jadi jujugan mereka yang ingin belanja di Malaysia. Soal koleksi barang, tidak perlu diragukan lagi. Dengan bangunan seluas itu, nyaris semua brand tersedia di Berjaya Times Square. Kamu tinggal tunjuk dan bawa pulang barang favoritmu. Lot10 Mall ini terletak di Kuala Lumpur, tepatnya di kawasan Bukit Bintang yang jadi pusat perbelanjaan terbesar di Malaysia. Ukurannya memang kalah besar dengan mall-mall yang sudah disebutkan di atas, namun lokasinya paling strategis

15

www.skornews.com

karena berada di pusat kota. Untuk menuju Lot10 kamu nggak perlu bingung naik kendaraan apa, karena ada stasiun monorail yang terletak tepat di sebelah mall ini. Belanja ke Malaysia bisa jadi alternatif yang menyenangkan bagi para pemburu barang branded limited edition dan kerap kehabisan barang di Singapura. Terbang ke Malaysia pun murah, apalagi kalau kamu naik Malaysia Airlines. Maskapai Negeri Jiran ini punya banyak rute dari dan ke Malaysia lewat berbagai kota di Indonesia. tiketnya pun bisa kamu dapatkan di Traveloka dengan banyak diskon yang ditawarkan. Malaysia Airlines memberikan kenyamanan dan juga pengalaman terbang berbeda dari maskapai lainnya yang ke Malaysia. Sebagai maskapai kebanggaan Negara, Malaysia Airlines adalah transportasi terbaik yang diberikan oleh Malaysia untuk wisatawan yang liburan ke sana. ď‚žNoeh


SKOR, Sulbar

Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja di Kantor Ombudsman RI Sulbar, Kamis (10/08/17) dalam rangka membahas sejumlah persiapan terkait pengawasan seleksi CPNS Tahun, 2017

elaksanaan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (Apartur Sipil Negara) lingkup Kanwil Kemenkumham Sulbar akan melibatkan ORI dalam proses pengawasan dan menerima laporan kecurangan dari masyarakat selama dalam tahapan seleksi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Farida, SH., M.Si. mengatakan, pelibatan pihak Ombudsman RI Sulbar dalam seleksi untuk memantau dan mengawasi jalannya proses seleksi sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecurangan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar mengatakan bahwa pihak ORI Sulbar segera membentuk Tim

dan membuka pos pengaduan, Ia menekankan agar panitia daerah bekerja maksimal sesuai SOP yang telah ditentukan panitia pusat sehingga pelaksanaan seleksi CPNS dapat berjalan dengan baik dan bersih serta menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang jujur, profesional dan inovatif. “Pasca pertemuan ini, ORI segera membuka pos pengaduan secara kelembagaan kami juga menghimbau kepada publik, jika menemukan tindakan maladministrasi selama dalam proses seleksi, silahkan di potret, rekam dan laporkan ke Ombudsman RI Sulbar. Kita berharap proses ini berjalan objektif dan transparan,â€? Kata Lukman Umar. ď‚žRatis Rewasang (Sumber:Humas ORI Sulbar)

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

16


SKOR, Jakarta Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun anggaran 2018 mendatang dengan tingkat inflasi 3,5% dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebesar Rp 13.500

uku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan rata-rata 5,3%, asumsi harga minyak rata-rata sebesar 48 Dollar AS per barrel, volume ekspor minyak dan gas bumi 2 Juta barrel/ hari dan lifting produksi minyak 800 Ribu barrel dan gas 1,2 Juta barrel per hari. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2018 pada Sidang Paripurna DPR RI, (16/8) lalu. Presiden menegaskan bahwa RAPBN Tahun 2018 disusun sejalan dengan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dengan fokus pada keadilan sosial. Menurut Presiden, Belanja Negara pada tahun 2018 sebesar Rp 2.204,4 Triliun akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “Upaya peningkatan efektivitas dan penguatan programprogram perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 Juta keluarga dan cakupan penerima BPJS Kesehatan sebesar 92,4

Juta orang,” jelas Presiden. Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik. Dalam mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar daerah, Pemerintah akan melaksanakan program pembangunan jalan baru sepanjang 856 Km dan pembangunan irigasi sepanjang 781 Km. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan fasilitas dasar lainnya antara lain dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi 61.200 ruang kelas, pembangunan sanitasi air limbah untuk 853 Ribu kepala keluarga dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 Triliun untuk mendukung kegiatan pemerintah di Daerah untuk mendanai program pembangunan yang menjadi prioritas nasional utamanya melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Desa. “Anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa ditujukan Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

untuk meningkatkan kualitas layanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antar daerah,” kata Presiden. Sementara, DAK Fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pendapatan Negara Dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2018 dan strategi yang mendukungnya, Pendapatan Negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 1.878,4 Triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 Triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 267,9 Triliun. Sementara itu, Belanja Negara dalam RAPBN tahun 2018, menurut Presiden direncanakan sebesar Rp 2.204,4 Triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.443,3 Triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 Triliun. Dengan rencana Pendapatan Negara dan Belanja Negara Tahun 2018 tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa defisit anggaran direncanakan

17

menjadi Rp 325,9 Triliun atau setara dengan 2,19 persen dari Produk Domestic Bruto (PDB). “Sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp 362,9 Triliun atau 2,67 persen dari PDB.” terang Presiden. Untuk membiayai defisit anggaran pada Tahun 2018 mendatang, Pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri dalam bentuk pinjaman/utang yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggungjawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional. “Pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang produktif mendukung program pembangunan nasional di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur serta pertahanan dan keamanan,” kata Presiden. Presiden Jokowi juga menegaskan, rasio utang terhadap PDB akan dijaga dibawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel serta meminimalkan resikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan masa yang akan datang. Wahyu (sumber:Setkab)


SKOR, Polman-Sulbar Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kab. Polewali Mandar yang tidak transparan dalam penggunaan Dana Desa dan pemalsuan dokumen berita acara musyawarah penetapan titik lokasi pengerjaan proyek desa serta dugaan mark up anggaran pengerjaan talud desa buku senilai Rp 600 Juta pada Tahun 2016 lalu. Hasil pemeriksaan dan klarifikasi langsung di Kantor Ombudsman RI Sulbar terhadap Kepala Desa Buku, Aminuddin disimpulkan bahwa pengerjaan talud Desa Buku tidak sesuai mekanisme prosedur yang menggunakan anggaran besar bahkan diduga terjadi mark up anggaran dalam penetapan RAB kegiatan, berita acara penetapan titik lokasi terjadi manipulasi data berupa pemalsuan tanda tangan dan tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Polman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran Dana Desa. Selain itu, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diduga terjadi manipulasi data termasuk temuan sejumlah pengerjaan rabat beton dan dekker di beberapa Dusun lingkup Desa Buku yang tidak sesuai RAB. Hal tersebut diungkapkan Asisten Ombudsman RI Sulbar, Bob Jafar di kantornya (15/08/17). Atas dasar tersebut, secara kelembagaan, Ombudsman RI

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

18

Sulbar menyarankan kepada Bupati Polewali Mandar agar menerjunkan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Polman melakukan proses tindaklanjut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar Mengatakan telah menyampaikan saran perbaikan kepada Bupati Polman agar Kepala Desa yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

“Kami sudah menyampaikan saran perbaikan kepada Bupati Polman terkait tindaklanjutnya, kita tunggu saja prosesnya, yang jelas Desa Buku tetap masuk dalam pengawasan kami dan jika melalui upaya persuasif tidak ada upaya perbaikan, secara kelembagaan Ombudsman RI Sulbar akan mengeluarkan Rekomendasi,â€? tegas Lukman Umar. ď‚žYudi (ORI Sulbar)


SKOR, Jakarta Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkominfo) info melaksanakan Program Penyediaan Akses Internet di Pulau Alor, Provinsi NTT sebagai upaya mengatasi kesenjangan akses informasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Saat ini, telah hadir layanan akses internet yang disediakan oleh BP3TI di 4 (empat) lokasi di Pulau Alor. Keempat lokasi tersebut yaitu SD Negeri Benlelang, SMTK Alor, SMKN Bukapiting dan SMKN Mali. Layanan akses internet tersebut menggunakan teknologi VSAT dengan kapasitas bandwidth 4 Mbps dengan pembiayaan dana KPU USO.

Kehadiran program layanan akses internet di Kabupaten Alor merupakan wujud karya nyata pemerintah bagi warga Alor. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di daerah terdepan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat ikut hadir di tengah masyarakat Alor. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Alor, Amon Njobo dalam sambutannya di kegiatan peninjauan Layanan Akses Internet di SD Negeri Benlelang, Kabupaten Alor (16/8). "Kehadiran Menkominfo memberikan harapan baru bagi Masyarakat Alor terutama di bidang komunikasi dan informatika.", ujar Amon lebih lanjut. Martinus Hiyetinkay selaku pengawas SD Benlelang menyambut positif hadirnya akses internet di Pulau Alor. "Kami berharap, dengan hadirnya internet disini, SD Negeri Benlelang dapat ikut menyelenggarakan ujian online di Pulau Alor ini." ujar Martinus. Martinus juga berpesan

enurut Syamsul samad, rapat paripurna itu dipaksakan karena tidak ada agenda sebelumnya dan tanpa didahului dengan rapat Badan Musyawarah (BAMUS) sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. “Kami berkantor seperti biasa namun tiba-tiba diajak rapat paripurna, PAW mau dipaksakan dengan melanggar aturan,” kata Syamsul Samad saat dihubungi skornews, (9/8/17). Kericuhan mulai terjadi saat Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Harun ngotot melanjutkan sidang tanpa mengindahkan interupsi Anggota yang meminta sidang tidak dilanjutkan.

SKOR, Sulbar

Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Barat dengan agenda Pergantian Antar Waktu Pimpinan, Munandar Wijaya menuai aksi protes sejumlah Anggota DPRD. “Hujanan” interupsi dari Politisi Partai Demokrat, Syamsul Samad yang meminta paripurna tidak dilanjutkan hingga nyaris berakhir bentrok dalam ruang rapat DPRD, (8/8/17)

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

19

agar program-program pembangunan ICT seperti ini dapat terus dilaksanakan terutama untuk mendorong pendidikan di daerah agar lebih baik lagi. Program penyediaan akses internet merupakan perwujudan dari program Nawacita ke-3 untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah memastikan SDM baik di Alor, Kupang, Jakarta dan daerah manapun di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses internet. Pada kesempatan yang sama, Menkominfo Rudiantara berpesan kepada para guru untuk memastikan penggunaan akses internet oleh adik-adik pelajar agar benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif. "Mudah-mudahan bantuan layanan akses internet ini bisa bermanfaat.", ujar Rudiantara mengakhiri sambutannya. Yudi (Biro Humas Kominfo)

“Jika melanggar aturan dan mekanisme maka harus dihentikan agar citra DPRD sebagai representasi masyarakat tetap terjaga,” tegas Syamsul Samad. Syamsul melanjutkan, “35 orang yang hadir dari 45 anggota DPRD tidak satupun yang menerima undangan rapat paripurna dengan agenda membahas Pergantian Antar Waktu Pimpinan”. Sebagaimana diketahui bahwa Wakil Pimpinan DPRD dari Partai Gerindra, Munandar Wijaya Ramlan rencananya akan digantikan oleh H. Haris Halim Sinring melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD, Harun belum dapat dihubungi skornews. Ratis Rewasang


SKOR, Bali Proses penyelidikan dan penyidikan kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101 TNI AU TA. 2016 sebagai transparansi TNI dalam penegakkan hukum guna mewujudkan TNI yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut disampaikan Komandan POM TNI, Mayjen TNI Dodik Wijanarko didampingi Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto saat Jumpa Pers dengan media massa, bertempat di The Stone Hotel, Jl. Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Bali, Jumat (4/8/2017). “Seluruh aparatur pengawasan dan penegakkan hukum

di lingkungan TNI berkomitmen untuk melakukan proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” tegas Komandan POM TNI. Lebih lanjut, Mayjen TNI Dodik Wijanarko menyampaikan bahwa POM TNI telah menetapkan Marsda TNI S.B. sebagai tersangka dan peningkatan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, POM TNI telah menetapkan lima orang tersangka dari oknum TNI dalam kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101, “dalam pemeriksaan terhadap para saksi, tersangka menyatakan akan ber-

SKOR, Jakarta Untuk meningkatkan kualitas penyusunan Program dan Anggaran di Lingkungan Bakamla RI, Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla RI dibawah pimpinan Kolonel Laut (S) Dr. I Wayan Warka, M.M. menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Bakamla RI T.A. 2017, di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (9/8/2017). Dalam sambutannya, Kolonel Wayan yang telah dilantik sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi tepat seminggu yang lalu menyampaikan bahwa langkah awal untuk meningkatkan kualitas penyusunan program dan anggaran yaitu adanya tekad bersama yang kuat untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi Bakamla RI, dan selanjutnya membekali diri dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai dalam hal perencanaan

program dan anggaran. Untuk itulah dilaksanakan bimbingan teknis ini, sebagai salah satu upaya untuk membekali kita semua pengetahuan yang cukup, katanya. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti bersama setelah pelaksanaan Bimtek, yaitu pertama, penyelarasan rencana program dan anggaran antar unit kerja agar lebih sinergis sehingga tidak terjadi duplikasi kegiatan. Kedua, perlunya tiap unit kerja mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) untuk 3 tahun ke depan khususnya terkait proses penyusunan RK-BMN di Bakamla RI. Ketiga, perlunya setiap unit kerja untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sosialisasi dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi dan melaporkan seluruh program dan anggaran kegiatan secara berkala. Kegiatan bimbingan teknis Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

tanggung jawab atas pengadaan yang dikategorikan abnormal dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. “Barang bukti uang yang diamankan atau disita melalui pemblokiran rekening BRI a.n Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp 139 Miliar lebih, demikian juga penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 7,33 Miliar dari Letkol Adm. W.W. pejabat pemegang kas yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” terang Mayjen TNI Dodik Wijanarko. Komandan POM TNI mengatakan bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh tersangka maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling rendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 1 Miliar. “Penetapan tersangka ini masih bersifat sementara karena penyidik POM TNI masih melakukan upaya agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, transparan, profesional dan proposional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua,” tutup Komandan POM TNI. Wahyu, (Autentikasi: Kabidpenum PuSpen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.)

menghadirkan beberapa nara sumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu). Dari Bappenas yaitu Kasubdit Keamanan Negara Maharani Putri SW. MSM., Perencana Madya Bogat Widyatmoko MA dan Perencana Muda auzal Muslim MSc. Sedangkan dari DJA Kemenkeu yaitu Kasu-

bdit Anggaran Bidang Hankam Dit AB Polhukam dan Babun Dr. Dwi Djaja Adi D.T., M.M., Kasi AB Hankam IV Dit Polhukam dan Babun Nur Endah S, S.TP, M.T., Analis Anggaran BA senior Burju Antony S, S.S., dan Staf Pengolah Anggaran Bidang Hankam IV Isnen Hadi A S.S, S.E.

20

Wahyu (Autentikasi:Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Marinir Mardiono)


SKOR, Jakarta Doa Bersama Anak Bangsa yang dilaksanakan secara serentak pada 171717 (Tanggal 17 Agustus, Pukul 17:00, Tahun 2017) di seluruh penjuru tanah air guna menggelorakan semangat untuk Indonesia yang lebih kasih sayang. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada acara Doa Bersama 171717 dan Muroja’ah yang diikuti oleh 8500 orang terdiri dari Prajurit dan PNS TNI serta masyarakat umum, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, (17/8/2017). Melalui doa tulus ikhlas, apapun agama yang kita anut, kita bersama memohon ridho Tuhan, YME. untuk terwujudnya Indonesia yang lebih kasih sayang. “Kita berdoa memohon untuk selalu dianugerahi kekuatan, kesabaran, ketekunan dan kasih sayang guna mewujudkan Indo-

nesia yang mandiri, berdaulat, berkepribadian serta adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia,” Kata Panglima. Lebih lanjut, Gatot Nurmantyo menuturkan bahwa dengan Indonesia yang lebih kasih sayang dalam keberagaman akan menjadi landasan yang kokoh sekaligus menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memaknai kemerdekaan selama 72 tahun ini, selayaknyalah kita bersyukur, bukan hanya karena telah dikaruniai kemerdekaan tetapi juga karena kita dilahirkan sebagai bangsa patriot petarung dan sekaligus sebagai bangsa pemenang. “Atas karunia inilah kita bersyukur sekalipun kemerdekaan itu harus dicapai melalui perjuangan dan pengorbanan,” ucapnya. Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, melalui perjuangan

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

anak bangsa yang percaya kepada kemampuan sendiri dengan senjata apa adanya, seraya menggelorakan semangat gotong royong yang mengobarkan tekad merdeka atau mati. “Energi sosial tersebut bisa muncul karena mobilisasi kekuatan umat, santri dan pemuda serta segenap komponen bangsa, Tokoh Agama, Ulama, Kyai, Habaib, Pendeta, Pastor, Pinandita, Biksu dan Tokoh Nasionalis,” ungkapnya. Kemerdekaan direbut atas dorongan keinginan luhur segenap bangsa Indonesia, disertai pengorbanan harta, jiwa dan raga para Syuhada Pahlawan Kusuma Bangsa. Karenanya, kita wajib mendoakan agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Pahlawan yang telah rela berkorban demi Ibu Pertiwi dan kedaulatan negeri. Peringatan HUT Kemerdekaan

21

RI ke-72 yang dilaksanakan di Istana Merdeka, dimana para undangan menggunakan pakaian adat, itu luar biasa. Para pejuang telah berjuang mati-matian mengorbankan tenaga, pikiran, keringat, darah dan air mata bahkan nyawa. Para pejuang Syuhada Kusuma Bangsa menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah Rahmat dari Allah SWT dan kemerdekaan diraih melalui perjuangan anak bangsa yang percaya kepada kemampuan sendiri, sehingga memunculkan energi sosial yang mengobarkan semangat merdeka atau mati. “Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus kita aplikasikan dalam kehidupan seharihari, kita mempunyai tradisi luar biasa yaitu Gotong Royong yang harus diberdayakan. Jangan memperbesar perbedaan tetapi perbedaan itu harus menjadi kekuatan bersama, sehingga kita penuh kasih sayang dan damai karena kita menyiapkan untuk anak cucu kita,” pungkas Panglima TNI. Doa Bersama dilaksanakan di beberapa tempat. Untuk Agama Islam dilaksakan di Plaza Mabes TNI dipimpin oleh Habib Nabil Fuad Al-Musawwa, Agama Kristen Protestan dipimpin Pdt. Dr. Henrite Hutabarat Lebang dan Khatolik dipimpin Pastor Rofinus Neto Wuli Pr.,S.Fhil di Gedung Serba Guna (GSG) Suharnoko Harbani Mabes TNI AU, Agama Hindu di Pura Adesaka Dharma Mabes TNI AL dipimpin oleh Pinandita I Made Yadnya dan untuk agama Buddha di Gedung Balai Wartawan Puspen TNI Cilangkap dipimpin MPU Suhadi Sandjaya. Yudi (Sumber:Puspen TNI) Autentikasi: Kabidpenum, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.


SKOR, Samarinda-Kaltim

Antusiasme masyarakat kota samarinda sejak pagi sudah memenuhi sebagian jalan-jalan protokol yang akan dilalui peserta pawai pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemprov. Kalimantan Timur dan Pemkot Samarinda. (19/8)

iburan rakyat yang diselenggarakan tiap tahun ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat kota samarinda, mereka sangat terhibur dengan berbagai atribut dan aktraksi yang disuguhkan peserta pawai. Sepanjang jalan protokol telah dijejeri pedagang yang memanfaatkan moment tersebut untuk mengais rejeki. Peserta pawai dibagi dalam beberapa kategori, peserta yang berjalan kaki dan peserta berkendaraan yang dihias dengan berbagai rupa, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Peserta juga berasal dari instansi pemerintahan, baik Pemprov Kaltim maupun Pemkot Samarinda, LSM, Ormas bahkan komunitas ojek On Line pun ikut berpartisipasi dalam rangka merayakan dan memeriahkan HUT RI ke 72 ini. Hiburan rakyat disambut penuh antusias dan suka cita oleh masyarakat yang pada umumnya mengajak anggota keluarga ikut menyaksikan pawai pembangunan yang diikuti sekitar 150 Ribu Peserta.

Rute peserta pawai dimulau dari GOR Segiri, Jl. Kesuma Bangsa melalui jl. Bhayangkara. melewati bundaran taman Samarinda, lanjut ke jl. Awang Long yang ditempatkan panggung kehormatan untuk pejabat Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda. Setelah melintasi kawasan Awang Long, peserta lanjut ke Jl. Sudirman melewati Pasar Pagi dan Jl.KH. Khalid/Mall Mesra, Jl. Diponegoro, Imam Bonjol, Basuki Rahmat II dan Jl. Agussalim serta berakhir kembali di GOR Segiri Jl. Kesuma Bangsa. Pantauan skornews di lokasi, masyarakat begitu puas dan mengapresiasi kegiatan pawai pembangunan yang domotori Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda. Pawai dimulai dari jam 07.00 Wita hingga selesai pada siang hari waktu setempat. Kegiatan ini bukan hanya menjadi seremonial dan tradisi tahunan semata namun makna yang terkandung dalam kegiatan tersebut adalah memupuk semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. ď‚žRatis Rewasang

Edisi Ke-47/Tahun VI-2017

22


Menteri Sosial meresmikan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Sanrobone, (01/08/2017)

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyaksikan langsung proses pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III. Kabupaten Takalar memperoleh kucuran PKH Tahun 2017 senilai Rp 12 Miliar untuk 6.351 KPM. Kemensos juga menyerahkan bantuan beras sejahtera bagi 16.117 keluarga senilai Rp 22,1 Miliar Advertorial ini dipersembahkan oleh Biro Humas Kementerian Sosial


Skor edisi 047 agustus 2017  

telah terbit Tabloid SOLUSI edisi 47

Skor edisi 047 agustus 2017  

telah terbit Tabloid SOLUSI edisi 47

Advertisement