Page 1

LENTERA MAJALAH ALUMNI RUMAH KEPEMIMPINAN

EDISI 02/ TAHUN I / FEBRUARI 2018

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

TOPIK UTAMA

Politik, Kepemimpinan dan Kebijakan Publik Opini Topik Utama – Agung Baskoro

Agenda Politik Alumni RK Opini Topik Utama – Dr. Sutarman

Lampu Kuning dari Asmat

PESAN GURU

48

MENJAUHI TEORI KONSPIRASI

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

1


DAFTAR ISI

TOPIK UTAMA 04 Peran Politik Alumni RK Di Tahun Penuh Intrik

Oleh Agung Baskoro, Analis dan Konsultan Politik Poltracking Alumni RK (Angkatan 3 Regional 3 Yogyakarta)

17 HUKUM

06 Mahalnya Demokrasi Kita

Korporasi, Korupsi, dan Integritas Swasta Oleh: Lakso Anindito Alumni RK (Angkatan 3 Regional 3 Yogyakarta)

Oleh Muhammad Kholid Praktisi Politik, Alumni RK (Angkatan 4 Regional 1 Jakarta)

09 Lampu Kuning dari Asmat Oleh Dr. Sutarman (Dokter) Dokter PTT Kementerian Kesehatan RI di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua tahun 2014-2016 Alumni RK (Angkatan 3 Regional 3 Yogyakarta)

22 28

TRAVEL

12 Meniti Jalan Panjang Birokrasi Oleh: Habibi Yusuf Sarjono Kasubbag Publikasi Biro Humas Kementerian Perindustrian Alumni RK (Angkatan 2 Regional 1 Jakarta)

Berpetualang ke Museum

Oleh Jauhari Chusbiantoro - Kurator Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Ketua Yayasan Bina Remaja Bantul, dan pengurus Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komisariat Daerah DIY-Jawa Tengah Alumni RK (Angkatan ke 2 Regional 3 Yogyakarta)

37

buku

The Fall of The Khilafah Resensi oleh Asto Hadiyoso Alumni RK (Angkatan 4 Regional 5 Bogor)

PESAN GURU

48 Menjauhi Teori Konspirasi Drs. Musoli

40

ISLAM

MEMBANGUN KESUKSESAN DENGAN ETOS KERJA PROFETIK Arip Perbawa, Mahasiswa S2 di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Alumni RK (Angkatan 6 Regional 2 Bandung)

2

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN


SALAM REDAKSI Alhamdulillah Majalah Lentera Edisi Perdana, bertajuk Membangun Optimisme Menyiapkan Masa Depan, mendapat respon dan dukungan yang baik dari stakeholders Rumah Kepemimpinan dan para pembaca secara umum. Dukungan yang menambah keyakinan kami, Tim Redaksi, bahwa Majalah Lentera akan menjadi rujukan dan identitas yang kuat akan keilmiahan, keobyektifan, dan kemoderatan dalam KeIslaman, KeIndonesiaan, dan Kepemimpinan. Terima kasih kami sampaikan kepada Para Pembina, Pengurus Rumah Kepemimpinan dan Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan, yang telah menyambut lahirnya Majalah Lentera ini dengan suatu perayaan sederhana pada Ahad, 28 Januari 2018. Majalah Lentera adalah majalah kita semua, dan keberhasilan kita melahirkannya, atas izin Allah SWT, adalah sesuatu yang memang layak kita syukuri dan juga kita doakan untuk keberhasilan selanjutnya pada masa yang akan datang. Pada Edisi Kedua ini, kami menyajikan topik utama “Politik, Kepemimpinan, dan Kebijakan Publik”. Topik Utama ini didukung dengan artikel-artikel dari para penulis, untuk memberikan pengetahuan, data, informasi, atau juga usulan strategi bagi para pembaca, utamanya dalam menghadapi situasi politik yang semakin panas tahun ini dan tahun depan, menyambut Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Suatu artikel bertajuk “Lampu Kuning dari Asmat” akan memberikan perspektif baru bagi pembaca di antara keriuhan dunia media digital pasca Aksi Ketua BEM UI yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi. Artikel-artikel lain ditulis oleh para alumni RK dengan berbagai sudut pandang yang mencerahkan. Hal lain, kami mendapatkan banyak masukan dari pembaca untuk mengurangi jumlah artikel dalam setiap edisinya sepanjang Majalah Lentera masih dalam format digital, karena pembaca lebih cepat lelah ketika membaca media elektronik daripada media cetak. Atas dasar itu, kami mengurangi jumlah artikel yang dimuat, yang karenanya semoga Majalah ini lebih bisa dinikmati isinya secara menyeluruh. Terakhir kami sampaikan terima kasih sedalamnya kepada para penulis, yang telah sudi untuk berbagi ilmu melalui majalah ini. Semoga tulisan-tulisan yang baik ini menjadi amal jariyah bagi para penulis. Wassalam

MAJALAH INI DITERBITKAN OLEH “IKATAN ALUMNI RUMAH KEPEMIMPINAN” Dengan Misi sebagai “Media Aktualisasi Pikiran Alumni RK dalam Islam, Indonesia, dan Kepemimpinan” Terbit Sebulan Sekali, Setiap Hari Jum’at Pekan Terakhir PENGARAH: Bahtiar Firdaus, MPP Sapto Waluyo, MSc Adlil Umarat (Ketua IA RK)

DEWAN REDAKSI: M. Iffan Fanani, MSM, CIA, CA Alief Aulia Rezza, PhD Aresto Yudho, MSc, CISA Adi Wahyu Adji, MSM Aqil Wilda Arief, ST

KONTAK REDAKSI: Email : lenterark@gmail.com No HP : 08115300909

Redaksi menerima tulisan dari para Alumni RK dalam berbagai topik Untuk donasi dana bagi peningkatan Majalah ini, anda dapat menghubungi kontak di atas

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

3


TOPIK UTAMA

PERAN POLITIK ALUMNI RK DI TAHUN PENUH INTRIK Oleh Agung Baskoro, Analis dan Konsultan Politik Poltracking Alumni RK (Angkatan 3 Regional 3 Yogyakarta)

The future depends on what you do today. - Mahatma GandhiNarasi tentang pemimpin masa depan (sebagai visi Rumah Kepemimpinan) sering menjadi bahan perbincangan publik. Karena menyoal nasib keberlanjutan sebuah negara, rakyat, dan generasi penerusnya. Namun dalam politik, masa depan yang dimaksud memiliki dimensi waktu yang jelas. Pemilu Nasional dan Pilkada serentak menjadi salah satu alat ukur untuk menghasilkan sosok-sosok pemimpin masa depan yang dimaksud setiap 5 tahun sekali. Di titik inilah pertanyaan besar itu muncul, apa peran strategis yang bisa dimainkan para peserta atau alumni Rumah Kepemimpinan (RK) menyikapi tuntutan sistem politik seperti ini? Kapan alumni Rumah Kepemimpinan dapat tampil sebagai sosoksosok pemimpin politik masa depan? Dua pertanyaan tersebut menarik diulas, karena saat ini kita masuk dalam kalender tahun politik.

elektabilitas dengan tingkat kepuasan. Kesenjangan tersebut masih dapat berubah-ubah secara ekstrim karena mengikuti capaian kinerja pemerintah dan dinamika isu yang sedang berlangsung. Sehingga, bila saran dan kritik tak dikelola dengan baik, bisa jadi keunggulan ini hanya bersifat sesaat. Kedua, secara kualitatif, kepastian Presiden Jokowi maju untuk kedua kalinya semakin jelas dan lebih dari cukup karena Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura sebagai kendaraan politik solid mendukung. Sementara PDIP, PKB, dan PAN masih menanti detik-detik akhir untuk mendukung Presiden Jokowi di periode keduanya, agar bisa menempatkan kader terbaik mereka sebagai Calon Wakil Presiden. Karena, wakil presiden Jokowi pada periode 20192024 berpeluang sebagai calon presiden periode 2024-2029.

Sebelum menjawab dua pertanyaan di atas dan berperan, perlu diketahui Sampai di sini, jadi pula peta politik nasional siapa lawan Presiden saat ini. Pertama, Secara Jokowi? Nama Prabowo kuantitatif, Presiden Jokowi sampai sejauh ini masih berpeluang besar terpilih bertengger kuat disusul namakembali pada periode kedua nama lain seperti Anies Baswedan, walaupun elektabilitasnya masih berkisar 50Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gatot 60% dalam berbagai temuan lembaga survei. Di saat Nurmantyo sebagai penantang terdepan. yang sama, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi telah mencapai 70%, jika dibandingkan Skema tarung ulang antara Presiden Jokowi kedua angka ini, maka akan tampak selisih, antara dengan Prabowo bisa terealisasi kembali, karena

4

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN


elektabilitas Jenderal Bintang Tiga ini sudah berada di angka 15-25% dan Gerindra berhasil membangun koalisi prapemilu nasional bersama PKS dan PAN. Capaian elektabilitas dan dukungan tiga partai yang berhasil dikondisikan oleh Prabowo menjadi modal awal yang baik, karena selama ini Prabowo lebih banyak menjaga jarak dengan panggung depan (on air politics) dan memilih fokus membesarkan partai. Setelah peta politik nasional diketahui, apa pilihan aksi yang bisa peserta atau alumni dapat lakukan untuk menyikapinya; 1. Mendukung Presiden Jokowi atau mendukung Prabowo Subianto. Maksudnya terlibat aktif dalam kampanye memenangkan kandidat baik melalui ‘kampanye serangan darat’, ‘kampanye serangan udara, dsb. Harapannya pascapemilihan, ketika para alumni sukses memenangkan pertandingan ini, berikutnya dapat mengisi pos-pos strategis kepemimpinan yang ada. Sebaliknya, jika kalah dalam pertarungan ini maka peran berikutnya adalah mengawasi pemerintahan dan mempersiapkan rencana untuk berkontestasi pada periode berikutnya. Apakah tetap bersama gerbong politik yang lama atau berpindah. 2. Menghadirkan nama Capres Baru atau fokus menjadikan seorang sosok sebagai salah satu Wapres Presiden Jokowi atau Prabowo. Maksudnya, terlibat memunculkan nama Capres Baru sebagai menu tambahan untuk publik atau minimal mendorong nama-nama berkualitas sebagai pendamping Presiden Jokowi atau Prabowo. 3. Tidak Mendukung kandidat manapun, namun tetap konsisten berkontribusi. Ketidakberpihakan dalam konteks pertarungan yang kompetitif adalah sebuah keniscayaan. Namun, yang perlu diperhatikan bagaimana sebagai alumni kita tetap punya lahan pengabdian untuk masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moril. Ada banyak alumni telah sukses menjalani peran ini. Sehingga, bagaimana level berikutnya mendorong mereka yang belum terlibat di masyarakat/komunitas bisa mengikutinya dan bagi yang sudah sukses dapat menaikkan skala cakupan dedikasinya, dari level lokal ke nasional atau dari tingkat nasional ke internasional.

Menjadi pemimpin masa depan sesungguhnya adalah berperan dengan waktu dan tanggung jawab yang jelas dengan cara strategis. Jangan sampai wacana ini berhenti sebatas kalimat yang tidak mampu bernyawa di setiap hati para alumni. Jika demikian, ketika sudah berperan dan konsisten terlibat berpolitik, kapan waktu yang tepat seorang alumni ingin maju sebagai pemimpin politik? Ada 3 hal yang bisa dilakukan sebelum seorang individu memutuskan maju sebagai kandidat; (A) TAHU DIRI, Sebelum memutuskan maju dalam perhelatan politik apapun, ada 3 tahap/ tingkat pertanyaan yang bisa diajukan seorang kandidat kepada dirinya, (1) Apakah anda sudah dikenal oleh calon pemilih/derajat popularitas? (2) Apakah Anda akan disuka oleh calon pemilih/ derajat Akseptabilitas ketika maju dalam Pilkada/ Pemilu Legislatif? (3) Apakah Anda akan dipilih oleh calon pemilih/derajat elektabilitas? Masingmasing pertanyaan, akan menghasilkan jawaban jujur di tahap mana kita berada. Karena, masingmasing jawaban akan berbeda tahapan usaha/ strategi untuk mencapainya. Istilah sederhananya, salah memposisikan diri, bersiaplah untuk kalah selamanya (B) UKUR DIRI, Untuk memastikan hasil penilaian terhadap kita (baca : tahu diri) obyektif atau tepat, maka survei opini publik menjadi salah satu cara efektif. Dengan melakukan survei, kita telah menghemat banyak hal, mulai waktu berkampanye, cara berkampanye, dana kampanye, dll. Survei Opini publik yang kredibel tidak bisa dilakukan oleh sembarangan. Karena ini terkait reputasi hasil atau temuan yang diperoleh bagaimana harus disikapi. Sehingga, pilih-lah lembaga yang jelas rekam-jejaknya untuk melakukan hal ini. Caranya, lihat siapa tokoh utama di lembaga survei tersebut (baca ; integritasnya) dan bagaimana tingkat akurasi/presisi data lembaga survei tersebut dalam berbagai Pilkada/Pemilu, (C) EVALUASI DIRI, Sempurnakan ikhtiar ini di ujung, dengan menanyakan langkah kita maju kepada keluarga atau sahabat-sahabat yang tulus mencintai. Hal ini penting untuk memeriksa jawaban-jawaban yang sudah dihasilkan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sebatas euforia. Jika tiga tahapan ini sudah mampu dipenuhi, maka ujilah dengan mencoba maju dalam pemilihan. Baik sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, atau calon legislatif daerah. Mengapa daerah? Karena, politik nasional kita masih oligarkis dan dikuasai para rezim gerontokrasi. Sukses di daerah di masa sekarang bisa melampaui logika elit, sebagaimana sukses menempatkan Joko Widodo sebagai presiden. Akhinrya, selamat berperan dan mempersiapkan jalan sebagai seorang kandidat. KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

5


TOPIK UTAMA

M A H A L N YA D E M O K RA S I K I TA

B

Oleh Muhammad Kholid Praktisi Politik, Alumni RK (Angkatan 4 Regional 1 Jakarta)

angsa Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Artinya, proses penentuan kepemimpinan politik baik di tingkat nasional maupun lokal dilakukan secara demokratis. Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami demokratisasi dan desentralisasi secara bersamaan. Demokratisasi telah memberikan ruang partispasi masyarakat untuk terlibat proses politik lebih terbuka. Sedangkan desentralisasi memberikan ruang yang lebih besar kepada daerahdaerah untuk secara lebih mandiri dalam menentukan pemimpin daerahnya dan menjalankan roda pemerintahan daerahnya. Secara garis besar, ada dua jenis pemilihan yang sudah diatur dalam konstitusi kita. Pertama, pemilihan anggota legislatif atau parlemen. Yakni memilih calon anggota legislatif tingkat pusat (DPR RI dan DPD RI) dan tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Selain DPD RI, semuanya dicalonkan oleh partai politik. Kedua, Pemilihan pemimpin lembaga eksekutif, di tingkat pusat memilih calon Presiden dan Wakil Presiden RI. Di tingkat provinsi memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan di tingkat kabupaten atau kota memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sejak tahun 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemerintah P u s a t

pun dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanpa harus mendapatkan dukungan terlebih dahulu dari parlemen. Secara konstitusional, Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki kewenangan otonom dalam membentuk kabinet pemerintahannya. Hal yang sama berlaku untuk Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun dalam konstitusi tidak ada ketentuan harus dipilih secara langsung sebagaimana dengan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan para Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung tidak melalui lembaga perwakilan di daerah. Hal ini sebagaimanana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait pemilihan kepala daerah. Pasca reformasi, Indonesia telah menjalani 4 kali pemilihan umum (1999, 2004, 2009, 2014) dan 3 kali pemilihan presiden langsung (2004, 2009, 2014). Sejak 2015, untuk pertama kali dilakukan pilkada serentak gelombang pertama. Diikuti pilkada serentak gelombang kedua dan ketiga yang diselenggarakan pada 2017 dan 2018. DEMOKRASI YANG MAHAL Salah satu tantangan terbesar demokrasi di Indonesia adalah tingginya biaya partisipasi dan penyelenggaran event politik seperti pileg, pilkada dan pilpres (high cost politics). Sejak reformasi 1998 hingga saat ini, Indonesia masih berkutat pada demokrasi prosedural yakni bagaimana menjalankan demokrasi dalam tataran prosedur pergantian kepemimpinan politik di berbagai sektor dan level kepemimpinan. Tingginya biaya politik menyebabkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan menjadi terkekang dan tidak memiliki kebebasan dalam memimpin. Karena pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi yang mahal telah terjebak dalam lingkaran setan politik yang saling sandra oleh banyak kepentingan atau interlocking-politics. Harus diakui bahwa Indonesia masih belum selesai menuntaskan transisi demokrasi. Upaya kita menuju konsolidasi demokrasi masih belum juga tercapai. Konsolidasi demokrasi yang dicirikan semakin matangnya institusi-institusi demokrasi, tegaknya meritokrasi, berjalannya aturan hukum secara adil dan terjadinya

6

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN


peningkatan kesejahetraan untuk seluruh masyarakat masih belum terealisasikan dengan baik. Kita masih belum tuntas menyelasaikan urusan teknis administratif yang bersifat prosedural. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa demokrasi kita mahal: PERTAMA, BIAYA PENCALONAN YANG TINGGI. Seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kepala daerah atau Presiden/Wakil Presiden harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Khususnya untuk calon kepala daerah atau calon Presiden/Calon Wakil Presiden mereka harus menyiapkan biaya awal untuk memperoleh dukungan dari partai politik sebagai syarat pencalonannya. Mengapa biaya awal pencalonan ini muncul? Pertama, karena mahalnya biaya mengelola partai. Hal ini menyebabkan partai politik mencari sumber-sumber pendanaan salah satunya adalah dengan membuat adanya biaya pencalonan. Kedua, oligarki pimpinan partai politik. Tingginya beban biaya pengelolaan partai pada umumnya dibebankan kepada para elit politik yang memimpin. Dukungan anggaran dari negara masih sangat kecil dan urun dana dari para kadernya masih belum termobilisasi dengan baik. Mayoritas partai politik di Indonesia bukanlah partai kader sehingga pembiayaan berbasis pembiayaan dari kader tidak mudah dilakukan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa partai-partai politik di Indonesia umumnya patron-client kepada para tokoh pimpinan partai karena besarnya pengaruh dan ketergantungan partai politik tersebut kepada ketokohan dan kemampuan sang tokoh dalam menyediakan sumber-sumber pendanaan. KEDUA, TINGGINYA BIAYA KAMPANYE DAN SAKSI. Biaya kampanye dalam pemilu sangat besar. Karena setiap aktivitas kampanye seperti memobilisasi massa, membentuk komunitas, insentif biaya relawan, menyiapkan panggung kampanye, toolkit media kampanye, media publikasi luar ruang, iklan di media massa dan elektronik, biaya untuk iklan di internet, menyewa konsultan politik, membentuk tim relawan digital dan membentuk tim yang bergerak langsung di lapangan. Semua biaya ini dibebankan terutama kepada para kandidat dan juga partai politik yang mengusungnya. Biaya kebutuhan akan saksi juga tidak sedikit. Sebagai ilustrasi untuk Pilgub Jawa Barat misalnya. Di Jawa Barat ada sekitar 75 ribu TPS. Jika 1 TPS dijaga 2 orang saksi dan setiap saksi diberi uang makan dan transport sebesar Rp250.000,-/hari maka setiap TPS biaya yang harus disiapkan adalah Rp500.000,-. Dari hitungan tersebut di atas, maka total biaya untuk saksi saja adalah 75 ribu TPS dikalikan Rp500.000,- yakni Rp37.5 miliar. Angka ini adalah angka minimal karena diasumsikan setiap saksi hanya memperoleh uang makan dan transport, tidak diberi honor atau insentif sebagai saksi. Biaya ini akan

naik secara berlipat-lipat jika diaplikasikan untuk biaya pemilihan presiden dan wakil presiden secara nasional. KETIGA, FENOMENA POLITIK UANG. Di luar biaya pencalonan, kampanye dan saksi, ada satu lagi biaya yang sebenarnya tidak akan muncul jika sistem demokrasi kita berjalan benar. Namun faktanya, fenomena politik uang atau dalam literatur dikenal sebagai jual beli suara antara pemilih dengan kandidat masih terjadi. Fenomena politik uang ini terjadi secara dua arah, karena ada pemilih yang menjual suaranya untuk memperoleh uang dari kandidat (vote selling) dan ada kandidat yang membeli suara tersebut (vote buying). Atau sebaliknya, dimana kandidat yang secara proaktif mengambil jalan pintas dengan membeli suara pemilih (vote buying) dan disaat yang sama pemilih rela menukarkan hak suaranya dengan menjual kepada politisi korup tersebut (vote selling). Fenomena politik uang ini tidak hanya membuat biaya politik menjadi semakin lebih mahal tetapi juga menjadikan demokrasi kehilangan nilai-nilainya, merusak sistem politik, menghancurkan moralitas kandidat dan masyarakat dan menghasilkan politisi yang korup. Politik uang tidak hanya terjadi antara pemilih dan kandidat. Dalam batas tertentu, politik uang bisa juga terjadi antara kandidat dengan penyelenggara pemilu. Ini merupakan kejahatan yang sistematis dengan memanfaat kelemahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), suara tidak sah, suara golput, dan berbagai hal yang masih belum baik pengelolaan administrasinya. Kasus politik uang juga terjadi ketika terjadi proses persidangan sengketa hasil pemilu. Beberapa kasus yang ditangani oleh KPK menyangkut kasus suap yang melibatkan hakim MK dengan kandidat pilkada. Tentunya ini sangat memprihatinkan. Ternya politik uang tidak hanya merusak moral pemilih, kandidat dan sistem politik kita, tapi juga merusak institusi peradilan tata negara tertinggi di negeri ini yang seharusnya menjadi benteng pertahanan konsitusi negara. KEEMPAT, INEFESIENSI PENYELENGGARAAN PEMILU. Indonesia ini termasuk negara yang paling banyak menyelenggarakan pemilu di dunia. Lebih dari 500 pilkada, memilih anggota legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga pusat, memilih calong anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan memilih presiden dan wakil presiden langsung. Dari intensitas dan skalanya sangat besar. Sehingga kerepotan dalam penyelenggaraannya juga luar biasa. Beban biaya yang ditanggung penyelenggara dan pengawasnya juga tidak sedikit. Sebagai contoh biaya penyelenggaraan pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018. Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa biaya untuk penyelenggaraan

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

7


pilkada tersebut secara berturut-turut adalah Rp7 triliun, Rp5,9 triliun dan Rp15 triliun. Tentu ini sangat mahal mengingat kebutuhan dana untuk pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat membutuhkan dana yang besar. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan pemilu ini dibebankan kepada APBN dan APBD. Ini belum biaya untuk pemilihan legislatif dan pilpres. Tentunya akan lebih besar lagi. DEMOKRASI YANG MURAH, MUDAH DAN BERKUALITAS Agenda yang paling mendesak di sektor politik kita saat ini adalah melakukan reformasi politik agar pemilu menjadi lebih murah, mudah dan berkualitas. Tanpa ada perbaikan prosedur demokrasi, pemilu akan melahirkan pemimpinpemimpin yang korup. KPK menyatakan hingga tahun 2016 bahwa ada 361 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Ini tentunya fakta yang memprihatinkan. Harus ada upayaupaya yang strategis, sistematis untuk mereformasi sistem politik kita agar lebih berkualitas. Beberapa pikiran yang muncul dalam wacana tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mereformasi pembiayaan partai politik. Harus disadari benar bahwa aktor utama dalam demokrasi adalah partai politik. Jika partai politik menjalankan perannya dengan baik, benar dan wajar maka proses politik kita akan juga berjalan baik, benar dan wajar. Salah satu isu paling krusial adalah masalah pembiayaan partai politik. Ketika membahas pembiayaan partai politik maka kita akan dihadapkan pada tiga isu utama; (1) apa saja programprogram partai politik yang membutuhkan pendanaan; (2) dari manakah sumber pendanaan partai politik; (3) tata kelola (governance) penggunaan dana partai politik. Ketiga isu ini harus diatur dan dibuat regulasinya secara rasional, jelas, dan tegas. Mengapa ini penting? Karena jika kebutuhan pembiayaan ini tidak dibedah dan dicarikan solusinya maka partai politik akan terus menerus mencarinya dengan caracara yang di luar aturan hukum, minim transparansi serta akuntabilitasnya. Inilah awal mula lahirnya korupsi politik (political corruption) yang berdampak pada lahirnya pemimpin-pemimpin tidak berintegritas dari proses demokrasi yang mahal. Jika pemimpin tidak berintegritas maka kebijakan publik yang dihasilkannya pun tidak berkualitas. Akhirnya masyarakat yang akan dirugikan. Kedua, membatasi biaya pengeluaran kampanye dan saksi ditanggung negara. Negara harus mengatur secara adil, rasional, jelas dan tegas batasan pengeluaran kampanye dari masingmasing kandidat. Batasan ini harus berlaku secara fair¸ disepakati diawal, dan tidak boleh ada yang melanggar. Jika ada yang melanggar harus diberikan sanksi yang berat. Batasan pengeluaran kampanye ini bisa dilakukan dengan membatasi dan memverifikasi tim sukses agar semua gerak tim sukses terlaporkan dan tidak bergerak secara liar.

8

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

Hal yang tidak kalah penting adalah terkait kebutuhan akan saksi yang sangat mahal. Dalam kasus ini, Negara harusnya berperan langsung. Negara menyediakan saksi independen yang disepakati oleh semua partai politik. Saksi-saksi ini dibiayai oleh negara dan tidak dibebankan kepada kandidat atau partai politik. Ketiga, Sanksi hukum dan non-hukum bagi yang melakukan politik uang. Praktek politik uang harus diberikan sanksi yang sangat berat, baik bagi yang memberi (vote buying) maupun yang menerima (vote selling). Selain itu, institusi-institusi Pengawas dan NGO pro-demokrasi harus diberikan dukungan yang lebih kuat lagi agar bisa jadi kekuatan yang bisa mengawasi jalannya politik secara benar dan bebas politik uang. Jika dibutuhkan ada gerakan sanksi sosial bagi siapa pun yang terjerat politik uang. Keempat, e-voting. Salah satu yang menjadi wacana perdebatan di kalangan politisi adalah penerapan e-voting. Secara teknologi hal tersebut memungkinkan. Mengingat teknologi keuangan saja bisa dijalankan dengan aman dan masyarakat sudah percaya menggunakan teknologi keuangan dalam bertransaksi. Jadi seharusnya e-voting bisa dijalankan di Indonesia. Penerapan e-voting bisa menghemat biaya penyelenggaraan pemilu yang selama ini bersifat manual dan berjenjang. Selain itu tenaga saksi juga tidak dibutuhkan karena hasil secara otomatis langsung terekap di alat teknologi e-voting. Dengan begitu hasilnya pun bisa dengan sangat cepat kita bisa peroleh. Namun demikian, e-voting juga memiliki risiko, terutama faktor cyber security. Apakah ada jaminan tidak ada serangan dari Hacker atau sejenisnya yang merusak sistem. Jika ada kerusakan sistem dan sistem keamanan bisa dibobol maka bisa berdampak rusaknya hasil pemilu dan rentan menimbulkan gejolak. Oleh karena itu, penyelenggara harus bisa memastikan betul bahwa teknoligi tersebut aman dan bisa diandalkan. Kelima, ubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Beberapa tawaran solusi lainnya juga patut dipertimbangkan, seperti mengubah sistem politik proporsional terbuka di Pileg menjadi sistem politik yang tertutup. Pengalaman pemilu legislatif 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa sistem politik dengan proporsional terbuka ternyata menyebabkan biaya politik menjadi jauh lebih mahal dan politik uang menjadi semakin marak terjadi. Namun demikian, jika dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, maka harus dilengkapi mekanisme demokratisasi dalam proses pencalonan di dalam tubuh partai. Harus dibuat primary election di internal masingmasing partai politik. Sehingga ada asas keadilan dalam proses nominasi calon di pemilu. Hal ini mencegah politik patronase di tubuh partai politik. Sehingga partai politik menjalankan proses demokrasi yang adil bagi para kadernya yang akan ikut berkontestasi di eventevent politik.


LAMPU KUNING DARI ASMAT

TOPIK UTAMA

Oleh Dr. Sutarman (Dokter) Dokter PTT Kementerian Kesehatan RI di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua tahun 2014-2016 Alumni RK (Angkatan 3 Regional 3 Yogyakarta)

Pagi itu, seperti biasanya, anak-anak kecil duduk tenang di samping perapian di dalam honai. Sambil menghangatkan diri, mereka menyantap sarapan istimewa yang sama setiap harinya, yaitu ubi bakar. Senyum dan keceriaan yang terpancar dari wajah mereka dan orang tua nya seakan menjelaskan pesan singkat bahwa mereka hidup bahagia dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, melihat tubuh mereka yang kurus, perutnya yang buncit, kulitnya yang kering bersisik dan menu makanannya yang jauh dari kamus gizi seimbang, selalu menyisakan satu pertanyaan besar dalam benak saya: akankah adik-adik ini selamat dari ancaman gizi buruk?

P

agi itu, seperti biasanya, anak-anak kecil duduk tenang di samping perapian di dalam honai. Sambil menghangatkan diri, mereka menyantap sarapan istimewa yang sama setiap harinya, yaitu ubi bakar. Senyum dan keceriaan yang terpancar dari wajah mereka dan orang tua nya seakan menjelaskan pesan singkat bahwa mereka hidup bahagia dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, melihat tubuh mereka yang kurus, perutnya yang buncit, kulitnya yang kering bersisik dan menu makanannya yang jauh dari kamus gizi seimbang, selalu menyisakan satu pertanyaan besar dalam benak saya: akankah adik-adik ini selamat dari ancaman gizi buruk? Penemuan kasus KLB (Kejadian Luar Biasa) gizi buruk dan campak di Asmat belum lama ini seakan menjadi sirine bagi kita bahwa salah satu aset terpenting bangsa ini, yaitu anakanak, masih belum aman dari ancaman permasalahan terkait gizi. Kondisi tersebut juga mengkonfirmasi data bahwa Indonesia masih menjadi satu diantara 34 negara di dunia dengan beban tertinggi untuk kasus malnutrisi (WHO, 2017). Malnutrisi merupakan kondisi terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh dan asupan zat gizi esensial yang dapat berakibat terjadinya status kekurangan gizi (undernutrition) atau kelebihan gizi (overnutrition). Artikel ini akan lebih banyak membahas tentang masalah kekurangan gizi yang berkaitan langsung dengan kondisi yang tengah menjadi perhatian dunia kesehatan di Indonesia.

GIZI BURUK, UJUNG DARI MASALAH MULTIDIMENSI Permasalahan gizi buruk merupakan hasil akhir dari perpaduan berbagai macam faktor penyebab yang mendasarinya. Bagan di bawah ini menjelaskan tentang kerangka konseptual proses yang berpengaruh terhadap terjadinya kasus gizi buruk, yaitu terbagi menjadi penyebab langsung, penyebab yang mendasari dan akar masalahnya secara makro. Penyebab langsung diantaranya adalah ketidakcukupan asupan gizi, penyakit infeksi atau yang paling sering adalah kombinasi antara keduanya. Adapun penyebab yang mendasari dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu tidak tercukupinya ketersediaan pangan, tidak memadainya pola asuh anak, dan tidak terbangunnya sistem prevensi dan kontrol yang baik terhadap berbagai penyakit yang rentan diderita oleh anak. Intervensi yang dilakukan pemerintah umumnya berkonsentrasi pada tingkat ini karena 3 faktor ini pada dasarnya merupakan produk dari akar masalah secara nasional yaitu krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan sistem kontrol dan manajemen baik sumber daya manusia, ekonomi maupun infrastruktur organisasi yang mengelola masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Gambar 1. Faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kasus gizi buruk (sumber: UNICEF, 2018) Hasil pemantauan status gizi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa masih ada 14,4 persen kasus gizi kurang dan 3,4 persen kasus gizi buruk yang diderita oleh balita

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

9


di Indonesia. Persentase ini didominasi oleh beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur diantaranya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, sebagian Kalimatan dan Sulawesi. Daerah-daerah tersebut di atas pada dasarnya memiliki kemiripan dari segi kompleksitas masalah yang dihadapi. Dan faktanya, titiktitik rawan terjadinya kasus gizi buruk berada di wilayahwilayah pedalaman. TANTANGAN HIDUP DI WILAYAH PEDALAMAN Sebagai seorang dokter yang pernah bekerja di wilayah pedalaman Papua, saya telah mempelajari berbagai kondisi yang berkaitan erat dengan status kesehatan masyarakat dan berkesimpulan bahwa usaha pemenuhan gizi yang seimbang untuk anak-anak di wilayah pedalaman menjadi hal yang sangat sulit dicapai. Angka kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur yang belum memadai, minimnya tenaga kesehatan serta budaya masyarakat setempat menjadi benang kusut penyumbang tingginya angka gizi buruk di daerah 3T (Terpencil, Terluar, Tertinggal). Wilayah terpencil dan sangat terpencil rata-rata memiliki karakteristik dan tantangan yang sama, sehingga bukan mustahil jika KLB di Asmat hanyalah salah satu bom waktu yang meledak dan dapat terjadi hal yang serupa di wilayah lain dengan jumlah penderita yang lebih besar. Dari pengalaman saya selama tinggal bersama masyarakat pedalaman Papua, mereka dihadapkan pada tantangan dari berbagai sisi. Dari sisi ekonomi, sebagian besar penduduk tidak memiliki keahlian khusus sebagai modal kerja. Mereka umumnya mendapatkan makanan pokok dari menanam ubi dan sagu. Sebagian masyarakat malah mengurangi usaha bercocok tanam karena ketergantungan bantuan beras miskin (raskin) dari pemerintah. Ketiga bahan makanan ini hanya dapat memenuhi kebutuhan sumber karbohidrat dan tidak dapat memenuhi kandungan gizi lainnya seperti protein. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal diperlukan kandungan gizi yang seimbang dari berbagai unsur baik karbohidrat, lemak , protein, mineral, maupun vitamin.

Terkadang, sumber daya alam di wilayahwilayah tersebut sebenarnya memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk usaha produktif, misalnya beternak ayam petelur, beternak ikan, menanam sayuran dan lainnya. Namun, karena minimnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat, upaya diversifikasi

10

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

bahan pangan menjadi hal yang sulit dilakukan. Masyarakat sebagian besar hanya beternak babi untuk dijual, mahar pernikahan atau digunakan sebagai persembahan dalam acara adat. Dari sisi pendidikan, masih ada 28,75 persen warga Papua yang belum mengenal huruf dan membaca (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2017). Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan pola pikir masyarakat yang masih terbelakang diwariskan kepada generasi penerusnya. Saya masih menemui ada orang tua yang meminta anaknya untuk bolos sekolah dan membantu pekerjaannya di kebun. Mereka belum benar-benar memahami bahwa pendidikan merupakan pintu untuk mencapai status ekonomi yang lebih tinggi dan kehidupan yang sejahtera. Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan berpengaruh langsung terhadap minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang bagi anak. Mereka sudah cukup bahagia jika badan anaknya tumbuh menjadi lebih besar padahal otaknya tidak didukung oleh nutrisi yang cukup untuk memiliki intelektualitas yang baik. Dari sisi akses terhadap pelayanan dasar, masyarakat pedalaman masih dihadapkan pada permasalahan kronis ketimpangan rasio jumlah penduduk dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan tenaga ahli. Contohnya di kabupaten Asmat, dari 23 distrik hanya ada 16 puskesmas dengan hanya ada 5 puskesmas yang terdapat tenaga dokter. Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih menjadikan program preventif, kuratif maupun rehabilitatif dalam penanganan kasus gizi buruk tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Dari segi preventif, dibutuhkan surveillance system yang baik untuk mendapatkan data yang valid, serta promosi kesehatan yang intensif termasuk didalamnya program imunisasi. Dari segi kuratif dan rehabilitatif, diperlukan fasilitas layanan kesehatan yang memadai untuk merawat anak-anak dengan gizi kurang maupun gizi buruk yang membutuhkan perawatan medis misalnya penyakit infeksi. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah kondisi geografis yang berkaitan juga dengan budaya masyarakat setempat. Masyarakat pedalaman Papua terikat erat oleh hukum adat istiadat yang berlaku. Mereka terbagi-bagi wilayahnya berdasar suku yang mendiami area tertentu. Tidak jarang, masyarakat mendiami daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan akses alat transportasi. Seperti halnya di titiktitik rawan KLB di kabupaten Asmat yang membutuhkan akses transportasi laut selama 3-4 jam dengan menggunakan speedboat. Meskipun hidup di lokasi yang serba sulit, mereka enggan untuk berpindah tempat karena sudah merasa nyaman dengan hak ulayat (kewenangan untuk mengelola suatu wilayah) yang mereka miliki. Oleh karenanya, ketika kasus KLB campak dan gizi buruk di Asmat, program relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat tidak disetujui oleh pemerintah daerah Papua.


JANGKA PANJANG MULTISEKTORAL, BUKAN PEMADAM KEBAKARAN Melalui diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Kementerian Kesehatan telah berupaya merumuskan program-program yang bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi gizi buruk di Indonesia. Hal ini selaras dengan sasaran pemerintah dalam mencapai target SDGs (Sustainable Development Goals) nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Beberapa langkah tersebut diantaranya: 1) penimbangan balita di posyandu untuk deteksi dini; 2) pemenuhan Buffer Stock MP ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu); 3) perawatan anak gizi buruk di rumah sakit atau puskesmas perawatan; 4) surveilans gizi di puskesmas kabupaten/kota; 5) pemberian vitamin A pada balita; 6) pemberian Fe pada Ibu hamil dan nifas; 7) pemberian garam beryodium pada masyarakat; 8) ASI ekslusif selama enam bulan. Masih ditemukannya kasus KLB gizi buruk di Asmat menjadi bukti bahwa masih ada ketimpangan antara perencanaan dan implementasinya di lapangan. Reaksi cepat yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam penanganan kasus Asmat seperti pengiriman tim lintas sektor dan bantuan makanan serta obat-obatan patut diapresiasi, namun jangan sampai langkah reaktif ini hanya seperti aksi pemadam kebakaran yang datang memadamkan api saja tetapi lupa untuk mencari dan menyelesaikan segala macam hal yang menyebabkan api tersulut. Perlu pengkajian ulang dari berbagai sisi atas semua faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya sebuah kasus gizi buruk, mulai dari aspek kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) serta aspek ketersediaan pangan yang cukup. Unsur-unsur terkait gizi buruk ini bukan hanya menjadi domain kementerian kesehatan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kementerian lain yang terkait. Bisa saja kolaborasi tersebut melibatkan 3 pihak sekaligus misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian dan Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mengoptimalkan aspek pemberdayaan masyarakat dalam melakukan diversifikasi bahan pangan, tentunya dengan melihat kearifan lokal dan memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya. Kolaborasi yang lain dapat juga melibatkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam hal penjagaan pasokan bahan makanan pokok agar bisa sampai ke wilayah-wilayah sangat terpencil dengan harga yang masih terjangkau oleh daya beli masyarakat. Namun, yang lebih mendasar dari itu adalah bagaimana semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah mampu mengawal anggaran berbagai macam program dengan baik agar bersih dari korupsi sehingga masyarakat dapat menikmati sebesarbesar manfaat. Sebagai contoh, kucuran dana otonomi khusus yang besar untuk Papua sebanyak 8 trilyun pada tahun 2017 lalu ternyata juga belum mampu menyelesaikan berbagai macam masalah kesehatan, khususnya gizi buruk. Pertanyaannya adalah apakah anggaran besar itu terserap dengan baik dalam bentuk program yang menyentuh masyarakat atau hilang di tengah jalan?

BELAJAR DARI KEBERHASILAN THAILAND The International Food Policy Research Institute (IFPRI), salah satu organisasi dunia yang aktif mengkaji masalah kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi di negara-negara berkembang, mempublikasikan hasil penelitiannya tentang keberhasilan program pemberantasan gizi buruk di Thailand. Selama tiga dekade terakhir, Thailand telah berhasil menurunkan angka balita yang menderita underweight (berat badan kurang) dari lebih dari 50 persen pada tahun 1982 menjadi hanya 9 persen pada tahun 2012. Thailand menerapkan program yang dikenal dengan Poverty Alleviation Programme (PAP). Program ini berfokus pada pengembangan wilayah desa terintegrasi dengan gizi sebagai salah satu indikator keberhasilannya. Pemberdayaan desa dilakukan secara multisektoral dengan melibatkan kementerian kesehatan, pendidikan dan pertanian. Mereka berhasil mencapai kesepakatan bahwa masalah nutrisi merupakan masalah yang mempunyai banyak sisi dan membutuhkan pendekatan multisektor. Sektor kesehatan berfokus pada pelayanan untuk kecukupan gizi pada ibu hamil, pemantauan pertumbungan balita serta dukungan terhadap ASI dan MP-ASI. Program kesehatan ini juga mencakup imunisasi, penanganan penyakit endemis serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Sektor pendidikan berfokus pada penguatan kurikulum sekolah yang berisi tentang pengetahuan serta proses penyediaan sumber makanan bergizi. Sektor pertanian berfokus pada dukungan program home gardening (kebun di pekarangan rumah) serta peternakan yang kajian potensinya melibatkan para peneliti dan akademisi. Keberhasilan yang dicapai oleh Thailand sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu political will yang kuat, pemahaman mendasar bahwa masalah gizi sebagai bagian dari pembangunan sosial, perencanaan program dan strategi yang efektif, partisipasi dari masyarakat secara aktif, implementasi program yang terintegrasi dari berbagai sektor dan sistem monitoring yang berkelanjutan. LAMPU KUNING KEWASPADAAN Sekali lagi, kasus KLB gizi buruk di Asmat merupakan lampu kuning untuk kita semua agar kembali mengkaji ulang berbagai program yang telah dilakukan karena bisa saja masih ada bom waktu akan meledak di wilayah rentan yang lain. Kasus ini juga menjadi lampu kuning agar pemerintah tidak terlena oleh keberhasilan dan pencapaian penurunan angka gizi buruk dari tahun ke tahun yang terekam di atas kertas, namun lebih dari itu kita patut waspada bahwa setiap penemuan 1 kasus gizi buruk, maka 1 anak aset bangsa sedang terancam keberlangsungan hidupnya. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika angka 3,4 persen menjadi 0 persen dan kasus gizi buruk benar-benar hilang dari bumi nusantara. ANAK YANG SEHAT, GENERASI YANG KUAT, BANGSA YANG HEBAT!

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

11


TOPIK UTAMA

MENITI JALAN PANJANG BIROKRASI Oleh: Habibi Yusuf Sarjono Kasubbag Publikasi Biro Humas Kementerian Perindustrian Alumni RK (Angkatan 2 Regional 1 Jakarta)

P

ada tahun 2017 lalu, jumlah pendaftar rekrutmen CPNS tingkat nasional sebanyak 2.433.656 orang. Mereka memperebutkan 37.138 formasi di 60 Kementerian/Lembaga dan 1 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga, rata-rata 1 formasi diperebutkan oleh 65,5 orang. Persaingan ini masih lebih ketat dibanding tahun 2014 lalu dimana ada 65.000 formasi yang diperebutkan oleh 2,6 juta pelamar, atau dengan rata-rata persaingan 1:40. Apa yang membuat angka peminat profesi PNS ini begitu tinggi? Banyak alasan yang membuat masih banyak orang berminat mendaftar untuk jadi CPNS, antara lain: kepastian karir, jaminan masa depan (pensiun), kestabilan status pekerjaan (relatif aman dari PHK), kenyamanan pekerjaan (tekanan relatif rendah), faktor keturunan (orang tua PNS meminta anaknya jadi PNS juga), penghasilan yang lumayan (bagi yang mendapat remunerasi/tunjangan kinerja besar), hingga alasan idealis yang ingin melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Namun alasan sesungguhnya, tentunya setiap orang berbedabeda sesuai kondisinya masing-masing.

ASN memiliki tugas untuk: 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika kita tinjau dari tiga sektor profesi, maka profesi PNS (ASN) termasuk ke dalam sektor publik yang terkait dengan penyelenggara negara. Profesi ini mencakup pekerjaan di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta komisi-komisi negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan tugas yang demikian besar, ASN memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pemerintahan. Kestrategisan tersebut terletak dalam perencanaan kebijakan, eksekusi kebijakan, kekuatan memaksa warga negara, kewenangan mengambil dan mengelola keuangan, hingga besarnya perubahan yang bisa dilakukan oleh negara dibandingkan individu-individu atau kelompok masyarakat.

Menurut UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparatur Negara terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. ASN sendiri terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berbasis pengangkatan permanen dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang berbasis kontrak jangka waktu tertentu.

Untuk itu, tentunya menjadi penting dalam upaya menyediakan, menyiapkan, dan menjaga SDM-SDM yang berkualitas, berkompeten, dan tahan banting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut. SDM yang berkualitas inilah yang nantinya menjadi tulang punggung birokrasi, yaitu suatu sistem

12

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN


penyelenggaraan pemerintahan yang komprehensif dan berkaitan satu sama lain.

korupsi, tantangan pengelolaan kebijakan dan program yang tepat sasaran, hingga tantangan pengaruh politik.

Sebagaimana kita ketahui dalam pelaksanaannya, birokrasi pemerintahan ini memiliki karakteristik yang cenderung kaku, hierarki dan rantai komando organisasi yang panjang, sulit berubah, penggunaan regulasi yang kompleks, kurang proaktif dan inovasi, hingga pekerjaan yang tersekat-sekat atau ego sektoral. Dengan sifatnya yang demikian, maka penyediaan SDM yang berkualitas pada birokrasi pemerintahan harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan.

Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Desember 2016, jumlah total PNS di Indonesia sebanyak 4.374.341 orang. Dari jumlah tersebut, PNS yang berusia 51 tahun ke atas ada 31,81%. Dengan batasan usia pensiun 58 tahun untuk jabatan administrasi, maka dalam waktu 7 tahun ke depan hampir sepertiga PNS kita akan berakhir karirnya alias pensiun. Artinya, akan ada banyak posisi yang kosong dalam pemerintahan di berbagai level, yang membutuhkan suplai SDM berkualitas tinggi.

Mengapa demikian? Karena SDM yang baik namun di level bawah saja tidak cukup. Ia harus didukung dan dinaungi oleh para pimpinan yang juga berkualitas baik. Begitu pula sebaliknya, inovasi dan arahan perubahan yang digaungkan di level pimpinan juga tidak akan optimal jika tidak didukung SDM berkualitas baik di level menengah dan level bawah.

Hal ini juga sesuai dengan konsep manajemen perubahan, dimana suatu perubahan dalam organisasi akan berjalan lancar apabila memiliki 4 (empat) Sebagaimana ketahui birokrasi pemerintahan ini memiliki karakteristik yang prasyarat utama:kitavisi yangdalam jelas,pelaksanaannya, kepemimpinan yang cenderung kaku, hierarki dan rantai komando organisasi yang panjang, sulit berubah, penggunaan kuat, regulasi komitmen dari berbagai level manajemen, dan yang kompleks, kurang proaktif dan inovasi, hingga pekerjaan yang tersekat-sekat atau ego komunikasi yang berjalan arah. Meski untuk meraih jabatan pimpinan tinggi dibutuhkan Meskipada untukbirokrasi meraih jabatan pimpinan tinggi dibutuhkan waktu 20 tahunan, namun ke sektoral. Dengan sifatnya baik yang secara demikian,dua maka penyediaan SDM yang berkualitas berbagai level manajemen sudah dimulai sejak hari inidi hingga puncaknya 7 tahun men pemerintahan harus dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan. waktu 20 tahunan, namun kebutuhan besar menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dan juga dimanfaatkan oleh yang muda. UpayaMengapa penyiapan danKarena penjagaan SDM mesti berbagai level manajemen sudah dimulai sejak hari demikian? SDM yang baikini namun di level bawah saja tidak cukup. Ia harus didukung Untuk itu, beberapa langkah konkret berikut bisa dilakukan dalam rangka menyia berorientasi jangka panjang. Mulai dari menyiapkan SDM ini hingga puncaknya 7 tahun mendatang. Ini tentu dan dinaungi oleh para pimpinan yang juga berkualitas baik. Begitu pula sebaliknya, memasuki inovasi dan arahanpemerintahan birokrasi mulai dari level terendah hingga saatnya dibutu perubahan yang digaungkan di level pimpinan juga tidak akan optimal jika tidak didukung SDM di level terbawah (new entry) hingga ke jajaran pimpinan menjadi untuk tantangan besar yang yaitu: harus dihadapi dan juga menjalankan tugas sejarah, baik di levelmembutuhkan menengah dan levelwaktu bawah. yang lama tinggi.berkualitas Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh yang muda. 1. Jalankan semua tugas yang diberikan oleh atasan/pimpinan dengan kualitas terbai Janganorganisasi mengeluh dan membicarakan keburukan orang se dan energi yang besar. Hal ini juga sesuai dengan konsep manajemen perubahan, dimana suatu perubahan2.dalam (apalagi kepada pimpinan); akan berjalan lancar apabila memiliki 4 (empat) prasyarat utama: visi yang jelas,itu, kepemimpinan yang Untuk beberapa langkah konkret berikut bisa 3. Selalu tingkatkan kompetensi dan wawasan, meskipun hanya hal yang kuat,ilustrasi, komitmen lulusan dari berbagai komunikasi yang berjalan baik secara dua arah. Sebagai S1 level yangmanajemen, menjadi dan entry level PNS dilakukan dalam rangka menyiapkan diri dalam desain grafis, dll); (misal keterampilan mengetik cepat, office applications, 4. Semakin banyak diberikan tugas, semakin peluang penyiapan penjagaan SDM ini III/a. mesti Sedangkan berorientasi jangka panjang. Mulai dari menyiapkan akan Upaya memulai karirdan sebagai golongan memasuki birokrasi pemerintahan mulaibesar dari leveldinilai baik oleh pimpina potensi promosi; di level pimpinan terbawah (new entry) ke jajaran pimpinan tinggi. Hal ini tentunya membutuhkan untukSDM menjadi tinggi dihingga instansi pemerintah terendah saatnya sudah siapmenempatkan untuk diri; 5.hingga Jangan ikut kebiasaandibutuhkan yang salah, namun harus pandai waktu yang lama dan energi yang besar. 6. Bekali diri dengan soft skill dan leadership: kemampuan komunikasi, in (eselon I) setidaknya harus menjadi golongan IV/d. menjalankan tugas sejarah, yaitu: menyelesaikan masalah, menghadapi konflik, adaptasi terhada Sebagai ilustrasi, lulusan pangkat S1 yang menjadi entry level 4 PNS akan memulai1.karir sebagai semua golongan tugas III/a. yang diberikan oleh atasan/ Dengan waktu kenaikan reguler setiap (empat) Jalankan kreativitas dan inovasi, serta etos kerja yang gigih dan tidak mudah menyerah. Sedangkan untuk menjadi pimpinan tinggi di instansi pemerintah (eselon I) setidaknya harus menjadi tahun sekali, maka jangka waktu yang dibutuhkan sejak pimpinan dengan kualitas terbaik; golongan IV/d. Dengan waktu kenaikan pangkat reguler setiap 4 (empat) tahun sekali, maka jangka entrywaktu levelyang hingga pimpinan tinggi berkisar 25-30 tahun. 2. Jangan mengeluh dan membicarakan keburukan dibutuhkan sejak entry level hingga pimpinan tinggi berkisar 25-30 tahun. orang secara terbuka (apalagi kepada pimpinan); 3. Selalu tingkatkan kompetensi dan wawasan, meskipun hanya hal yang terkesan kecil (misal keterampilan mengetik cepat, office applications, desain grafis, dll); 4. Semakin banyak diberikan tugas, semakin besar peluang dinilai baik oleh pimpinan, semakin besar Selama kurun waktu yang panjang ini tentunya harus potensi promosi; diisi dengan berbagai karya dan prestasi yang berkualitas 5. Jangan ikut kebiasaan yang salah, namun harus kurun waktu yang panjang ini tentunya harus diisi dengan berbagai karya dan prestasi yang tinggi,Selama agar bisa memenangkan perjalanan maraton pandai menempatkan diri; berkualitas tinggi, agar bisa memenangkan perjalanan maraton jenjang karir dan tidak sekadar menjadi jenjang karir dan tidak sekadar menjadi pelengkap 6. Bekali diri dengan soft skill dan leadership: pelengkap struktur organisasi semata. struktur organisasi semata. kemampuan komunikasi, interpersonal skill, Berbagai tantangan yang dihadapi selama perjalanan panjang ini antara lain: tantangan budaya dan etos Berbagai tantangan yang dihadapi selama perjalanan menyelesaikan masalah, menghadapi konflik, adaptasi kerja birokrasi, tantangan pengelolaan keuangan dan godaan korupsi, tantangan pengelolaan kebijakan panjang ini antara lain: tantangan budaya dan etos kerja terhadap perubahan, dan program yang tepat sasaran, hingga tantangan pengaruh politik. birokrasi, tantangan pengelolaan keuangan dan godaan kreativitas dan inovasi, serta etos kerja yang gigih dan Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Desember 2016, jumlah total PNS di Indonesia tidak mudah menyerah. sebanyak 4.374.341 orang. Dari jumlah tersebut, PNS yang berusia 51 tahun ke atas ada 31,81%. Dengan batasan usia pensiun 58 tahun untuk jabatan administrasi, maka dalam waktu 7 tahun ke depan hampir sepertiga PNS kita akan berakhir karirnya alias pensiun. Artinya, akan ada banyak posisi yang kosong dalam pemerintahan di berbagai level, yang membutuhkan suplai SDM berkualitas tinggi. KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

13


EKONOMI

SCHENGEN, LINTAS BATAS EKONOMI, DAN TITIK TEMU Arip Muttaqien, PhD candidate, Maastricht University (Belanda) Alumni RK (Angkatan 2 Regional 1 Jakarta)

14

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN


"Batas negara itu imajiner, namun perbedaan kemakmuran itu nyata" Nama Schengen mungkin sudah familiar bagi kita semua, terutama bagi yang sudah pernah berkunjung ke Eropa dengan Schengen Visa. Namun, seberapa banyak yang sudah familiar dengan sejarah Schengen visa? Darimana nama itu berasal? Mengapa harus Schengen? Jika belajar sejarah, Schengen Agreement ditandatangani pada 14 Juni 1985 di dekat Schengen Town, yang terletak di perbatasan tiga negara: Luxembourg, Jerman, dan Prancis. Alhamdulillah, disela-sela waktu internship di Luxembourg, saya berkesempatan mengunjungi Schengen Town pada

pertengahan Januari 2018. Dengan populasi hanya 4.000 jiwa, Schengen lebih tepat disebut desa untuk standar Indonesia. Kami bertiga naik bus sekitar sejam dari Luxemboug City. Bus berjalan dengan rute berbelok karena wilayah perbukitan. Kami sempat melihat perbatasan negara antara Luxembourg dan Prancis. Dua negara ini hanya dibatasi oleh sungai kecil. Bus yang kami naiki masuk di wilayah Luxembourg. Di seberang sungai terlihat rumahrumah dan lahan kosong yang masuk wilayah Prancis. Apa bedanya? Tidak ada. Saya melihat sama saja. Disini kita bisa melihat batas negara menjadi imaginer. Dalam area berdekatan, orang-orang biasanya berbicara dengan bahasa yang sama. Kadangkala mereka pergi ke supermarket di negara tetangga. Tidak lupa, jika mereka punya anjing, mereka bisa mengajak jalan-jalan anjingnya melintasi batas negara. Berlokasi di wilayah perbukitan, wilayah Schengen terkenal sebagai penghasil wine. Sebuah sungai besar melintasi Schengen, bernama sungai Moselle. Sayangnya, ketika saya dan keluarga datang, Schengen sedang banjir. Air sungai Moselle meluap karena hujan deras di hulu sungai. Menurut informasi, curah hujan saat musim dingin cenderung lebih tinggi. Hampir tiap hari selalu

hujan, minimal cuaca mendung tanpa ada matahari.

Keterangan: Sungai Moselle yang sedang banjir. Tiga buah tiang monument ini didirikan sebagai saksi sejarah. Sebuah dermaga tempat berlabuh kapal terendam air hampir satu meter.

Kelak, diatas sebuah kapal Princess Marie-Astrid, Schengen Agreement ditandatangani oleh perwakilan lima negara: Belgia, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Mengapa perjanjian itu ditandangani di atas kapal di sungai Moselle? Argumennya sederhana. Para pemimpin negara memilih tempat yang cenderung lebih netral. Bukan diatas tanah salah satu negara, namun diatas air sungai perbatasan negara.

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

15


Tempat ini menjadi salah satu penanda bersatunya bangsa Eropa setelah perang dunia ke-2. Perang selalu membuat kerugian jiwa dan materiil. Rekonstruksi pasca perang selalu butuh biaya besar. Pasca perang, negara-negara Eropa menjadi terkotak-kotak dengan batas negara masingmasing. Menurut informasi di Museum Schengen, ide menghapus pemeriksaan lintas negara berasal ketika pemimpin Prancis dan Jerman berbincang secara informal. Ide ini terus berkembang karena kebutuhan perdagangan bilateral antar negara. Sayangnya, tidak semua negara Eropa mampu memenuhi kebutuhan masing-masing. Apalagi negara-negara di Eropa umumnya negara kecil. Sebagai contoh, Luxembourg bukan penghasil susu dan sayuran. Mereka terpaksa harus mengimpor kebutuhan tersebut dari Belgia atau Jerman. Mau tidak mau, pedagang dari negara tetangga harus melintas batas negara. Pemeriksaan di perbatasan justru memperlambat mobilitas manusia. Efek negatifnya, ekonomi kurang bisa bergerak lebih cepat. Implementasi Schengen Agreement baru mulai sejak 1995, atau 10 tahun setelah peristiwa bersejarah di Sungai Moselle. Hari ini, 26 negara Eropa bergabung dalam Schengen area. Mulai dari Portugal di ujung barat, Yunani di ujung tenggara, hingga Norwegia di ujung utara.

Keterangan: Replika perjanjian Schengen dipajang di museum Schengen.

Data dari Uni Eropa menunjukkan bahwa ada 1,7 juta pekerja di Eropa bekerja di luar negara domisili dan 3,5 juta manusia tiap hari melakukan perjalanan lintas batas negara. Beberapa studi menunjukkan, tiap tahun sekitar 24 juta perjalanan bisnis lintas negara dan dan 57 juta truk membawa muatan barang senilai 2,8 triliun Euro. Schengen area bahkan memungkinkan sebuah hotel di Jerman bagian timur mengirimkan laundry ke Polandia untuk menekan biaya lebih murah. Sepertiga pekerja di Luxembourg tinggal di Belgia, Prancis, dan Jerman, demi mengejar harga rumah lebih murah namun tetap mendapat gaji lebih tinggi di Luxembourg.

16

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

Dane Davis dan Thomas Gift dalam publikasi “The Positive Effects of the Schengen Agreement on European Trade� (2014) di The World Economy, menyebutkan bahwa kemudahan travel, kemudahan akses market, dan meningkatnya economic of scale adalah beberapa efek positif dari Schengen area. Secara singkat, meningkatnya arus pekerja lintas batas antar negara akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama saat Eropa berjalan melambat. Studi lain menunjukkan bahwa penerapan Schengen area secara signifikan menurunkan friksi perdagangan antara negara. Natalie Chen dan Dennis Novy menjelaskan dalam paper berjudul “Gravity, Trade Integration, and Heterogeneity across Industries�pada tahun 2011 di Warwick. Bila hari ini dilakukan pemeriksaan lintas batas negara, akan muncul kerugian 3 atau 4 milyar Euros per tahun. Biaya atas waktu yang lebih lama akan muncul, menghambat bisnis antar negara. Efek lain adalah turunnya jumlah turis. Di satu sisi, proporsi usia lanjut usia di benua biru makin meningkat. Secara agregat, akumulasi dari semua faktor tersebut memperlambat bisnis dan ekonomi, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat. Batas negara memang seolah hilang. Manusia jadi lebih bebas bergerak. Namun tidak demikian dengan sistem pemerintahan. Seorang pekerja yang tinggal di Italia namun bekerja di Swiss, tentu dia harus membayar pajak ke Swiss. Warga Polandia yang tinggal di perbatasan Polandia-Jerman lebih memilih bekerja di Jerman untuk mendapat gaji lebih tinggi. Lebih dari sepertiga pekerja di Luxembourg tinggal di negara tetangga. Mereka lebih memilih commuting dengan waktu rata-rata dua jam per hari untuk mendapatkan harga rumah yang lebih murah namun dengan gaji tinggi di Luxembourg. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pesan paling penting dari implementasi Schengen adalah konektivitas. Konektivitas ini memungkinan manusia lebih mudah melintasi batas negara (yang kecil). Tidak hanya itu, lalu lintas tenaga kerja juga menjadi lebih mudah. Memang masih ada local barrier berupa penguasaan bahasa lokal untuk sektor pekerjaan tertentu. Saya teringat ketika pertama bertemu dengan Ustad Musoli, pada tahun 2004 menjelang pelantikan peserta PPSDMS angkatan ke-2. Beliau memberikan contoh bagaimana Uni Eropa bisa mencapai konsensus dan mencari titik temu diantara beragam perbedaan. Konsensus adalah sebuah barang mahal antar negara. Perlu perjuangan mencapai titik temu dengan mengesampingkan perbedaan. Ummat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya harus belajar tentang semangat negara-negara di Eropa membuat Schengen Agreement. Tidak harus sama persis. Namun perjuangan mencari titik temu itu tentu perlu waktu yang panjang. Apakah kita bisa? Itu bukan pertanyaan yang harus dijawab, namun harus dibuktikan.


HUKUM

KORPORASI, KORUPSI, DAN INTEGRITAS SWASTA Oleh: Lakso Anindito Alumni RK (Angkatan 3 Regional 3 Yogyakarta)

S

ejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri sampai akhir November 2017, 183 pelaku korupsi dari sektor swasta telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (ACCH KPK : 2018). Pelaku dari korporasi menduduki posisi tertinggi sebagai pelaku tindak pidana yang disusul oleh birokrat dan legislator. Penguatan integritas sektor swasta memiliki peran penting untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi yang tidak hanya bertumpu pada pembenahan sektor publik tetapi juga dorongan peran aktif swasta dalam menerapkan kepatuhan dalam pencegahan korupsi. Selain pembenahan sektor penegakan hukum serta pelayanan perizinan serta hak, Pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi yang didukung oleh program kepatuhan sektor swasta serta transparansi penerima manfaat menjadi langkah strategis untuk mewujudkannya.

KONSEP KORUPSI SWASTA Berdasarkan pelaku tindak pidana yang dilakukan, secara umum, tindak pidana yang dilakukan oleh swasta terbagi dalam dua kategori. Pertama, korupsi dengan aktor swasta dengan swasta (private to private corruption). Korupsi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Korupsi dalam sektor swasta adalah korupsi yang dilakukan antara pelaku swasta baik perseorangan maupun korporasi (Antonio ArgandoĂąa: 2003). Sebagai contoh, seorang manajer yang menyuap direktur agar naik jabatan atau seorang direktur yang menyuap direktur perusahaan lain agar memenangkan tender. Korupsi jenis ini tidak diatur dalam UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

17


1999 (UU Tipikor). Adapun, UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap merupakan legislasi yang mendekati pengaturan mengenai suap dalam sektor swasta walaupun terbatas hanya dapat digunakan ketika menyangkut kepentingan umum serta jarang diterapkan dalam proses penegakan hukum. Secara umum, korupsi jenis ini baru akan diperkuat dalam pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Negara yang mengatur korupsi dalam sektor swasta, antara lain: Inggris dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Kedua, korupsi antara aktor swasta dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri atau korupsi terkait sektor swasta. Pendekatan ini merupakan korupsi yang jamak diatur dalam berbagai undang-undang diseluruh dunia. UU Tipikor mengatur mengenai hal ini apabila pihak swasta menyuap penyelenggara negara atau pegawai negeri atau korupsi swasta yang dilakukan menyangkut penggunaan uang negara. Untuk mengatasi tindak pidana dari sisi pendekatan penegakan hukum, harus dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan penggunaan korporasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi biasanya dilakukan untuk kepentingan korporasi dan dilakukan oleh korporasi yang memiliki aset dan rekam jejak operasi yang lama. Sedangkan, penggunaan korporasi untuk memfasilitasi kejahatan biasanya menggunakan korporasi sebatas kendaraan (special purpose vehicle/entity (SPV/SPE)) oleh penerima manfaat (beneficial owner) sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki aset yang tinggi dan dengan mudah dibubarkan. Pendekatan penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan kejahatan dengan pelaku yang menggunakan korporasi untuk melakukan tentu berbeda. Pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi digunakan untuk menyasar kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku, sedangkan pendekatan mengejar personil pengendali merupakan pendekatan untuk kejahatan yang menggunakan korporasi sebagai “alat” kejahatan. Saat ini, pendekatan terhadap penerima manfaat dalam konteks penindakan sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dengan dikenalnya konsep personil pengendali yang menyasar bukan hanya pemegang saham atau pengurus yang tercantum dalam akta tetapi seseorang yang secara aktual mengendalikan serta dikenalnya prinsip know your costumer dalam Pasal 26 UU TPPU.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan pendekatan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diajukan secara mandiri baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan pengadilan. Hal tersebut berbeda dengan penegakan hukum pada manusia sebagai direktur atau manajer yang bertanggungjawab secara individu. Sejak tahun 1999, melalui UU Tipikor, Indonesia telah mengatur mengenai ketentuan

18

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

pertanggungjawaban pidana korupsi. Akan tetapi, masih minimnya korporasi yang dituntut sebagai subjek hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Kasus PT Giri Jaladhi Wana merupakan salah satu kasus awal perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut disebabkan masih sulitnya pembuktian kesalahan korporasi yang berbeda dengan subjek manusia, kekosongan hukum acara serta persoalan eksekusi terhadap putusan korporasi. Pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan efek jera, mendorong kepatuhan korporasi serta mengoptimalkan pemulihan aset hasil dari kejahatan. Sebagai contoh, pada awal tahun 2017, melalui mekanisme penundanan penuntutan pidana (Deferred Prosecution Agreement/DPA) yang disetujui Presiden Queen’s Bench Division Sir Brian Leveson P, menyebabkan Rolls-Royce harus membayar denda £ 510,213,399 atau sekitar 8 triliun rupiah dimana £ 93,576,250 atau sekitar 1,5 triliun rupiah berasal dari denda atas tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia (SFO v Rolls-Royce Plc & Rolls-Royce Energy Systems Inc: 2017). Tidak berhenti pada denda, Rolls-Royce diminta untuk melakukan proses pembenahan internal dalam putusan sehingga mendorong untuk peningkatan kepatuhan korporasi. Selain itu, tingginya denda tersebut diharapkan dapat mendorong efek jera bagi korporasi. Melalui pendekatan ini, pada konteks Indonesia, uang pengganti yang didapatkan oleh negara dapat lebih besar karena sesuai konsep uang pengganti dimana perhitungan adalah keuntungan didapat oleh pelaku tindak pidana sehingga perhitungan keuntungan adalah berdasarkan keuntungan korporasi bukan individu. Pada tanggal 29 Desember 2016, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016) yang proses pembuatannya didukung oleh tim pokja lintas institusi seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Perma 13/2016 mengatur hukum acara penanganan korporasi mulai dalam tahap penyidikan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan. Hal tersebut berfungsi menjadi petunjuk bagi hakim dalam melakukan penanganan korporasi yang melakukan pemeriksaan baik secara formil maupun materil di pengadilan yang secara otomatis diikuti baik oleh penyidik maupun penuntut umum. Kualifikasi perbuatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan dua aspek yang juga diatur dalam Perma 13/2016. Pendekatan perbuatan pidana yang diangap dilakukan oleh korporasi mirip dengan Pasal 20 UU Tipikor yang menggunakan pendekatan vicarious liability atau dikenal juga sebagai respondent superior. Ringkasnya, prinsip dalam konsep ini adalah tindakan yang dilakukan oleh anak buah menyebabkan orang yang memperkerjakan dapat dimintakan pertanggungjawaban (V.S. Khana: 1996). Melalui pendekatan tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan


kerja atau hubungan lain (calo, agen, subsidiari, kuasa hukum dan lain-lain) dengan korporasi dalam lingkungan korporasi atau lingkup korporasi dianggap dilakukan oleh korporasi selama perbuatan tersebut memenuhi unsur delik. Sebagai contoh, seorang staf legal suatu korporasi yang melakukan suap untuk mendapatkan izin bagi korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Sedangkan, untuk menilai apakah perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban maka perlu dibuktikan melalui penilaian kesalahan yang tidak diatur secara jelas dalam UU Tipikor dan diisi oleh Perma 13/2016. Sesuai dengan Perma tersebut, terdapat 3 (tiga) bentuk petunjuk untuk menemukan kesalahan, yaitu: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Bentuk ketiga kesalahan tersebut adalah alternatif, walaupun pada prakteknya terdapat kecenderungan bagi praktisi untuk menggunakan pendekatan huruf a yang bersifat wajib sedangkan b atau c adalah alternatif untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Pendekatan vicarious liability digunakan untuk memastikan korporasi melakukan langkah-langkah yang serius untuk secara mandiri mencegah pegawainya atau orang yang mendapatkan kuasa darinya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Konsep ini telah digunakan pula di Amerika Serikat dalam Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) yang menggunakan pendekatan pertanggungjawaban korporasi atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawainya maupun subsidiarinya. Regulasi tersebut berawal dari kritik keras atas korupsi yang dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat diseluruh dunia yang menyuap berbagai pejabat dimana perusahaan tersebut berbisnis (Nicholls et al: 2013). Di Amerika Serikat sendiri, sejak tahun 1977 telah terdapat 365 perusahaan yang dihukum terkait kejahatan yang diatur dalam FCPA (Stanford Law School- FCPA Clearing House : 2017). Pendekatan yang efektif tersebut mendorong Inggris mengubah pendekatan dalam pemidanaan korporasi. Sebelumnya, Inggris hanya dapat menghukum suatu korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh direksi suatu korporasi atau dikenal dengan pendekatan identification model. Pendekatan tersebut dianggap tidak efektif karena secara mudah direksi membiarkan kejahatan dilakukan oleh pegawai level bawah. Pada tahun 2010, terbitlah United Kingdom Bribery Act

2010 (UKBA 2010) yang mengatur pendekatan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pegawainya, bahkan dengan pendekatan yang lebih jauh dengan menggunakan strict liability (Nicholls et al: 2013).

KEPATUHAN SWASTA Keberadaan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam UU Tipikor yang pelaksanaannya diatur dalam Perma 13/2016 seharusnya menjadi momentum untuk mendorong Kepatuhan korporasi dalam pencegahan korupsi. Secara nasional, Indonesia belum menetapkan standar tertentu dalam mengukur kepatuhan korporasi. Hal tersebut berbeda dengan Inggris yang menetapkan enam prinsip yang menjadi dasar kepatuhan, yaitu: 1. Prosedur yang Proposional (Proportionate Procedures); 2. Komitmen Pimpinan Korporasi (Top-level Commitment); 3. Penilaian atau Perkiraan Resiko (Risk Assessment); 4. Uji Kepatuhan (Due Diligence); 5. Komunikasi (Communication); dan 6. Pemantauan serta Evaluasi (Monitoring and Review) Dasar kepatuhan tersebut merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman (Ministry of Justice) dan Kejaksaan Agung (Attorney General) pada tahun 2011 sebagai tindak lanjut amanat dari Section 7 UKBA 2010. Keenam prinsip tersebut dapat menjadi pedoman pembelaan bagi korporasi dipengadilan. Pendekatan berbeda dianut oleh Amerika Serikat yang tidak menetapkan prinsip-prinsip tertentu dalam kepatuhan bagi korporasi, hal tersebut berangkat dari pendekatan Amerika Serikat yang menyadari adanya perbedaan tata cara pencegahan dari setiap sektor. Amerika Serikat mengukur pencegahan secara materil keberhasilan suatu korporasi dalam mencegah walaupun terdapat pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengukur urgensi penuntutan korporasi yang didalamnya memuat pedoman umum pengukuran kepatuhan yang dikenal sebagai Filip Factors (US DOJ: 2010). Pada konteks Indonesia, keberadaan sistem pencegahan dapat menjadi salah satu yang dapat dipertimbangkan setidaknya dalam mengukur tingkat hukuman bagi korporasi. Hal tersebut mengingat keberadaan sistem pencegahan menjadi salah satu petunjuk dalam mengukur kesalahan sesuai Pasal 4 Perma 13/2016. Pencegahan tersebut tentunya harus terbukti secara materil dapat mencegah terjadinya tindak pidana bukan hanya sekedar “formalitas� untuk menghindari pidana. Untuk itu, penerbitan perma 13/2016 dapat menjadi momentum bagi korporasi untuk berbenah dengan membangun kepatuhan dalam pencegahan prilaku korupsi. Selain itu, ia menjadi landasan untuk menolak segala bentuk upaya permintaan suap dari aparatur pemerintahan, dengan pembangunan kesadaran bahwa pelaksanaan suap oleh bagian dari korporasi menjadikan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban.

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

19


KESEHATAN

ARAL KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU

Oleh : Nuradia Puspawati (Penggiat Muda Pengendalian Tembakau) Alumni RK (Angkatan 6 Regional 1 Jakarta)

M

asalah rokok menjadi polemik yang tak kunjung usai di Indonesia. Di saat hampir 90% negara di dunia telah meratifikasi FCTC (Frame Convention of Tobacco Control) yang diresmikan sejak tahun 2003, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik yang masih urung menandatangani traktat internasional di bidang kesehatan masyarakat ini. FCTC mengatur secara lengkap mengenai perpajakan tembakau, kawasan tanpa rokok, pencegahan merokok, pembatasan penjualan, iklan, sponsor, dan promosi produk rokok. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Indonesia berstatus darurat rokok. Berdasarkan Riskesdas (2013). prevalensi perokok laki-laki di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia; 7 dari 10 laki-laki Indonesia adalah perokok. Jika kita melihat pada tren presentase perokok pemula usia 15-19 tahun, dalam kurun waktu 18 tahun (1995-2013) terjadi peningkatan sebesar 13,4%. Peningkatan ini terutama terjadi pada remaja laki-laki, presentase meningkat pesat mencapai 23,6%. Dampak buruk bagi kesehatan adalah risiko yang paling niscaya dari konsumsi rokok. Tahun 2013, diperkirakan terdapat 1.741.727 kematian karena semua sebab, dengan jumlah kematian karena penyakit tembakau sebesar 240.618 atau sebesar 13,8% (Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia, 2014). Konsumsi tembakau merupakan salah satu faktor risiko utama Penyakit Tidak Menular (PTM), yang saat ini menjadi beban penyakit tertinggi BPJS hingga mengalami defisit 9 triliun rupiah. Hampir sebanyak 38 juta kematian atau sekitar 60% kematian dari populasi dunia diakibatkan oleh penyakit seperti serangan jantung, kanker, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dan diabetes (WHO, 2013). Salah satu upaya terpenting dalam pengendalian tembakau adalah melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesehatan masyarakat. Namun, di Indonesia perjuangan tersebut harus menempuh jalan yang panjang dan penuh liku. Dilema terjadi di tataran pemangku kebijakan pusat; penerimaan negara atau kesehatan masyarakat. Menjadi

20

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

rahasia umum, bahwa Indonesia menjadi surga bagi pasar industri tembakau internasional. Nama beken seperti Phillip Morris telah menjadi penguasa jagat perindustrian tembakau di tanah air dengan mengantongi saham terbesar Sampoerna. Tidak dapat disangkal, intervensi industri rokok sangat kental sejak proses pembentukan kebijakan-kebijakan seputar tembakau hingga implementasinya di Indonesia.

NORMALNYA IKLAN ROKOK DI INDONESIA Masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa dengan adanya iklan rokok, baik iklan di televisi dan internet, maupun iklan rokok luar ruang. Padahal, rokok bukan merupakan produk yang normal untuk dipromosikan. Indonesia menjadi satusatunya negara di Asean yang belum sepenuhnya memberikan larangan pada iklan rokok, baik itu di televisi, radio, dan bioskop.


Iklan produk rokok di televisi hanya diberikan batasan yaitu dengan penayangan pada pukul 21.30 – 05.00 WIB. Sedangkan batasan iklan rokok pada bioskop ataupun di internet belum memiliki regulasi sama sekali. Iklan, promosi, dan sponsor dari industri rokok tentu menjadi hal yang substantif untuk dilarang karena sasaran mereka adalah bertambahnya perokok pemula. Studi yang dilakukan oleh Koalisi untuk Indonesia Sehat tahun 2009, 70% remaja memiliki kesan positif terhadap iklan rokok dan 37% remaja perokok merasa keren seperti yang dicitrakan iklan rokok. Menurut penelitian Uhamka dan Komisi Perlindungan Anak (2007), 46% remaja berpendapat iklan rokok mempengaruhi mereka untuk mulai merokok. Perjuangan menerbitkan regulasi pelarangan total iklan rokok telah dilakukan oleh Komisi I DPR RI melalui draft RUU Penyiaran sebagai revisi dari UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pada draft pertama yang dikeluarkan awal tahun lalu tersebut, DPR telah menetapkan pelarangan iklan rokok dari media penyiaran (tercantum dalam pasal 144 ayat 2 huruf i). Namun, ketika draft tersebut sampai pada tahap harmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg), ayat mengenai pelarangan iklan rokok tersebut dicabut. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan pada draft yang sama pasal 143 yang mengatakan bahwa materi siaran iklan dilarang mempromosikan minuman keras dan zat adiktif lainnya. Hingga saat ini, persoalan RUU Penyiaran tak kunjung usai. Pengawasan terhadap perkembangan RUU ini perlu terus dilakukan agar polemik kepentingan di kursi Baleg tidak memberikan keputusan yang mencederai kepentingan masyarakat.

PENINGKATAN CUKAI ROKOK; AKANKAH WIN-WIN SOLUTION?

Salah satu cara paling efektif dalam pengendalian tembakau adalah dengan meningkatkan cukai rokok. Cukai tembakau sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi prevalensi perokok juga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Namun, yang terjadi di Indonesia adalah cukai hanya dijadikan sebagai pendapatan negara. Hasil cukai rokok memang selalu melebihi target 100% dari tahun ke tahun, namun pengurangan prevalensi perokok yang seharusnya menjadi filosofi adanya cukai justru tidak tercapai. Berdasarkan data Global Tobacco Epidemic 2015, prevalensi perokok Indonesia naik dari 30% pada tahun 2000, menjadi 40% di tahun 2015.

bahwa konsumsi rokok bersifat inelastis, berbeda dengan konsumsi barang normal lainnya. Dalam konsumsi barang normal, jika harga naik maka otomatis konsumsi akan menurun. Ukuran elastisitas bukanlah pada harga, namun pada perubahan harga dan perubahan pendapatan. Berbagai studi di dunia menunjukkan bahwa konsumsi rokok bersifat inelastis terhadap perubahan harga. Maka jika diinginkan adanya penurunan konsumsi rokok yang bermakna, diperlukan kenaikan cukai dan harga rokok secara drastis. Undang-undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai masih membatasi cukai hasil tembakau maksimal 57%, yang merupakan angka minimal cukai yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Dalam kebijakan cukai ini, Indonesia masih sangat kalah jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Thailand telah memungut cukai rata-rata 55% harga eceran sejak tahun 1991, kemudian terus menaikkannya hingga mencapai 87% harga eceran pada tahun 2015. Kenaikan cukai (dan harga) tidak mengurangi konsumsi rokok (oleh perokok lama), namun ternyata dapat menurunkan prevalensi perokok dari 32% tahun 1991 menjadi 19,9% di tahun 2015 karena perokok pemula relatif dapat ditahan. Di saat yang bersamaan, pendapatan pemerintah Thailand meningkat dari USD 530 juta menjadi USD 2,1 milyar selama kurun waktu tersebut. Ketakutan pemerintah untuk meningkatkan cukai rokok secara drastis adalah karena pertimbangan dampak pada menurunnya pendapatan negara karena konsumsi rokok menurun, atau karena masalah ketenagakerjaan. Jika memang seperti itu, sudah semestinya ini menjadi tugas pemerintah untuk mencari alternatif pendapatan negara selain dari cukai tembakau. Di samping itu, pengalihan tenaga kerja dari industri rokok ke industri lainnya perlu dilakukan secara bertahap. Hal ini pun mengingat industri rokok telah berangsur-angsur beralih menggunakan teknologi mesin dibanding tenaga manusia.

KEBIJAKAN UNTUK RAKYAT ATAU INDUSTRI?

Sudah 19 tahun upaya pengendalian tembakau tumbuh di Indonesia. Berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun daerah terbentuk, seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta pencantuman Peringatan Kesehatan Bergambar pada kemasan rokok. Hal ini patut diapresiasi sebagai sebuah awalan. Meskipun begitu, perjuangan pengendalian tembakau masih panjang dan membutuhkan usaha yang lebih keras lagi. Mengingat bahwa generasi muda dan wanita menjadi sasaran utama industri rokok. Padahal, Indonesia tengah menantikan bonus demografi 2020-2030. Jika generasi penerus banyak yang menjadi korban dari industri rokok, maka perlu kita pertanyakan apakah bonus demografi tesebut akan menjadi peluang atau justru tantangan? Titik terang pengendalian tembakau akan terwujud jika Presiden seutuhnya memiliki political will yang kuat untuk mengaksesi FCTC. Namun, jika Presiden Jokowi menolaknya dengan alasan tidak perlu mengikuti negara lain, kita perlu menilik kembali bahwa dahulu Indonesia justru menjadi salah satu negara yang turut aktif merumuskan naskah FCTC. Dengan begitu, dapatkah Indonesia dikatakan sebagai negara pengikut?

Perbandingan Trend Prevalensi Prokok di Beberapa Negara, 2015 Menteri Keuangan dalam hal ini memiliki peran yang strategis dalam menentukan besaran cukai hasil tembakau. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2017 lalu telah menetapkan bahwa kenaikan cukai rokok hanya 10,04%. Dengan presentase kenaikan tersebut, penurunan konsumsi rokok di Indonesia akan sulit tercapai. Perlu dipahami bersama

Di tengah kegentingan kondisi Indonesia ini, sudah tentu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dan para wakil rakyat harus berpihak pada kepentingan rakyat dan memberi dampak jangka panjang. Jika pemangku kebijakan terus menerus memanjakan (dan juga dimanjakan) oleh industri sehingga meniadakan kepentingan publik, maka tidak ada bedanya Indonesia saat ini dengan Indonesia masa penjajahan.

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

21


SILAHTURAHMI

SECANGKIR TEH UNTUK PAK QURAISH DAN PAK MUSOLI

S

Oleh Agus Rachmanto Alumni RK (Angkatan 3 Regional 3 Yogyakarta)

alah satu hal yang selalu saya syukuri adalah pertemuan. Dari pertemuan pasti muncul hikmah atas kejadian atau jalinan persahabatan. Seandainya bisa keduanya, tentu akan sangat menyenangkan. Tentang pertemuan, masih sangat membekas ketika pada 2006 saya bertemu untuk pertama kalinya dengan Ustadz Musoli dan Laksamana Muda (Purn) Husein Ibrahim Assegaf. Ustadz Musoli, kemudian kita lebih sering menyebutnya dengan UM, dan Laksamana Muda (Purn) Husein Ibrahim Assegaf, kemudian kita lebih sering menyebutnya dengan Pak Husein adalah para pendiri rumah kita, Rumah Kepemimpinan, bersama beberapa guru dan orang tua kita lainnya. UM berlatar belakang pendidikan formal Teknik Nuklir dan Pak Husein berlatar belakang pendidikan formal dan berkarier di dunia militer. Namun jangan pernah ditanya bagaimana keduanya selalu menempatkan bahasan Keislaman dan Keindonesiaan. Pada titik inilah keduanya bertemu.

22

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

Pada perjalanan pembinaan asrama, Pak Husein menghadiahkan satu set Tafsir Al Misbah kepada setiap asrama, termasuk tempat saya belajar, asrama regional III. Satu set Tafsir Al Misbah terdiri dari 15 jilid dengan total halaman lebih dari 10.000. Tafsir Al Misbah merupakan karya Prof. M. Quraish Shihab, pakar tafsir kebanggaan Republik ini. Tidak banyak ulama di Nusantara yang melahirkan karya tafsir berbahasa Indonesia (dari sedikit ulama tersebut, salah satunya adalah Buya HAMKA yang melahirkan Tafsir Al Azhar, puluhan tahun yang lalu). Saya yang sangat dangkal ilmu agama, sedikitdemi sedikit membuka Tafsir Al Misbah yang ada di asrama. Saya menikmati kalimat demi kalimat yang ada dalam karya agung itu. Saya juga ingat dengan jelas, sebuah foto yang saya cetak dan saya pigura: bersarung kuning, kemeja lengan panjang, dan berpeci hitam sembari memeluk satu jilid Tafsir Al Misbah. Saya ingat lebih dari sepuluh tahun yang lalu saya meminta seorang teman untuk memfoto dengan pose seperti itu. Saya juga ingat lokasi foto tersebut, warna karpet yang saya duduki.


Potongan-potongan kejadian pada lebih dari sebelas tahun silam itu menjadi titik-titik hikmah yang secara ajaib terhubung satu dengan yang lainnya. Takdir mempertemukan kembali saya dengan Pak Husein, tepat sepuluh tahun sejak pertama kali bersua. Perjumpaan tersebut berawal karena urusan pekerjaan dan kemudian diteruskan dengan beberapa kali diskusi. Singkat cerita, kemudian saya membantu Pak Husein di dua organisasi sekaligus yakni Yayasan Dakwah Lentera Hati Indonesia (yang lebih dikenal dengan Pusat Studi Al Quran/PSQ) dan PT Lentera Hati. PSQ adalah lembaga yang memiliki visi untuk membumikan nilai-nilai Al Quran di tengah masyarakat melalui berbagai program, salah satunya adalah mencetak kader mufassir. Sedangkan PT Lentera Hati merupakan penerbit yang menghasilkan buku-buku keislaman dan keindonesiaan. Pada dua organisasi ini pula terdapat nama besar lain yakni Prof. M. Quraish Shihab. Beliau adalah pendiri PSQ dan sampai sekarang masih sangat aktif di PSQ. Bersama dengan pemikir lainnya, beliau menuangkan pemikiran dan kajian serta mencetak kader. Hasil pemikirannya diwujudkan salah satunya melalui buku yang dikelola oleh Penerbit Lentera Hati, termasuk Tafsir Al Misbah. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk berdekatan dengan Tafsir Al Misbah, sebuah karya yang sepuluh tahun lalu hanya bisa saya pandangi. Saya juga memiliki kesempatan menimba ilmu dari kesederhanaan, profesionalisme, kerja keras dan begitu banyak perilaku positif lainnya dari Pak Quraish. Pembelajaran ini seperti juga pengingat kembali akan nilai-nilai yang selama ini juga sudah diajarkan oleh UM dan Pak Husein namun dengan ‘kemasan’ yang berbeda. Misalnya, dari ketiga guru tersebut saya mendapat pesan yang sama bahwa pemberantasan korupsi adalah ladang jihad yang sangat penting. Pesan itu disampaikan dengan gaya yang diselingi tawa renyah oleh UM, disampaikan dengan ala komando militer oleh Pak Husein dan disampaikan dengan kelembutan dan kedalaman oleh Pak Quraish.

bahwa sebetulnya keinginan untuk saling silaturahim sudah lama ada. Keinginan untuk saling belajar dan kemudian berkolaborasi sudah lama muncul. Hanya saja memang tidak mudah untuk mengatur jadwal dan selama ini belum ada yang menjembatani. Saya senang sekali bisa menjadi wasilah bertemunya para guru. Silaturahim itu terjadi, 5 Oktober 2018, di rumah Pak Quraish, Jeruk Purut. UM ditemani beberapa ‘santrinya’, begitu pula Pak Quraish. Sayang sekali Pak Husein tidak bisa hadir. UM dan Pak Quraish duduk di pojok ruang tamu, dipisahkan oleh sebuah meja kecil. Keduanya saling melempar pujian dan saling melempar candaan, seperti sepasang sahabat lama yang sudah saling mengenal puluhan tahun. Pemikiran tentang keIslaman dan keIndonesiaan tidak pernah lepas sedikitpun dari obrolan keduanya. Tentang bagaimana seharusnya ummat bersatu dan fokus pada perbaikan bangsa dan bukan sibuk mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu, tentang bagaimana pemberantasan korupsi harus menjadi ladang jihad utama, tentang bagaimana anak muda harus menjadi garda terdepan perubahan. Saya yang ada di ruangan itu beberpa kali meneteskan air mata haru melihat kesederhanaan beliau berdua, mengingat kembali kontribusi mereka berdua untuk ummat dan bangsa ini, menyaksikan semangat mereka, menyaksikan betapa mereka berdua sama-sama memimpikan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Bagaimanapun, sepersekian detik saya juga akhirnya teringat berbagai fitnah dan praduga yang sering muncul untuk keduanya. Prasangka yang muncul dari orang-orang yang bisa jadi karena belum mengenal mereka berdua. Dengan saling mengenal, maka akan jernih kita memandang. Akan hilang sekat praduga dan simpang siur berita yang tidak tepat. Bukankah UM selalu menasehati kita agar kita selalu obyektif? Dengan saling mengenal, berarti juga satu tahap lebih dekat untuk kolaborasi. Semoga para guru saya senantiasa diberi kesehatan dan saya memilki banyak waktu untuk menimba ilmu dan menimba hikmah.

Mengapa para guru saya ini tidak saling bertemu dan bekerja sama? Pertanyaan tersebut terjawab KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

23


SEJARAH

MENGAPA SEJARAH REVOLUSI INDONESIA KONTROVERSIAL? Oleh: Subandi Rianto - Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sejarah UGM Alumni RK (Angkatan 5 Regional 4 Surabaya)

B

agi masyarakat umum di Indonesia, sejarah revolusi Indonesia jamak diketahui penuh dengan heroisme. Ratusan buku dan penelitian ditulis dengan heroisme indonesia-sentris. Sejarah Revolusi Indonesia sendiri berlangsung antara tahun 1945 hingga 1950. Pembabakan periode ini dimulai setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Periode ini sangat penting dalam kronik sejarah Indonesia. Karena waktu yang singkat menjadi penanda lahirnya sebuah republik baru. Penanda identitas kenegaraan dan kebangsaan. Kita tentu mengingat bahwa sesudah kemerdekaan 1945 banyak peperangan mempertahankan kemerdekaan terjadi. Salah satunya perang besar di Surabaya selama beberapa minggu. Hulunya diawali dari Oktober 1945 hingga berakhir November 1945. Peperangan yang terjadi setelah proklamasi biasa disebut “perang kemerdekaan” atau populer dengan “Revolusi Indonesia”. Selain peperangan yang terjadi, pergulatan juga terjadi di meja sidang. Perdebatan dalam membentuk sistem ketatanegaraan, pembentukan negara federal dan bagian proses negosiasi dengan Belanda, Jepang dan Sekutu. Serta proses meleburnya gagasan-gagasan pembentukan Negara Kesatuan dalam mosi integral Natsir di Republik Indonesia Serikat pada 1950. Historiografi/penulisan sejarah revolusi berbasis indonesia-sentris banyak mencatat setidaknya beberapa warna: revolusi penuh darah; heroisme; kebangkitan bangsa baru. Beberapa historiografi secara tendensius mengklaim raihan kemerdekaan ini berkat kerja keras golongan tertentu. Beberapa penulisan yang lain mengolok-ngolok kolonialisme

24

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

Belanda sebagai kolonalisme Kristen telah jatuh. Sebagian kecil historiografi mencatat penjarahan dan kekerasan terhadap tentara kolonial meningkat. Menjadi penanda semangat revolusi yang sedang membara. Sebaliknya di mata sejarawan Belanda. Fase revolusi Indonesia ini menjadi kiamat. Negara jajahan yang telah lama dipertahankan dan dikelola. Runtuh satu per satu meninggalkan nation-state baru di Asia Tenggara. Diawali dengan jatuhnya Hindia Belanda ke dalam cengkeraman Kekaisaran Jepang. Munculnya elite-elite politik baru seperti Soekarno, Natsir, Tan Malaka. Gagasan pembentukan negara federal. Serta gagalnya tentara sekutu dan NICA menguasai kembali Hindia Belanda. Di pihak Belanda, historiografi revolusi menjadi sejarah kelam. Belanda mencatat dirinya sebagai imperium gagal. Hindia Belanda menjadi kuburan bagi ribuan tentaranya. Mereka menjadi korban keberingasan pejuang republik di beberapa kota. Beberapa jenderalnya gugur dalam kurun 5 tahun saja. Sinyo-sinyo Belanda diperkosa, dirampok oleh gerombolan berandal republiken. Tahanan-tahanan Belanda semasa pendudukan Jepang menjadi korban pembantaian. Kapal-kapal perang karam di laut Jawa bersama jasad opsir-opsirnya. Semua historiografi Belanda pada periode ini bernada sama: kelam; korban beringas; pengungsian. Fase ini dalam Historiografi Belanda lebih dikenal


dengan fase “bersiap” dengan artian “bersiap” untuk angkat kaki. Begitu Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Tentara Belanda mengalami fase bersiap diusir dari Hindia Belanda. Pemuda-pemuda Republik mengambil-alih keamanan, menjarah gedung-gedung pemerintahan, merampas persenjataan dan bahan pangan. Serta membantai sisa tawanan tentara Belanda tanpa ampun. Tentara pendudukan Jepang tak bisa melakukan apa-apa. Karena Tokyo sudah menyerah dengan Sekutu. Tokyo memberlakukan status keamanan Hindia Belanda menjadi status quo. Tahanan-tahanan Belanda yang rencanya akan dipulangkan tertunda, menunggu sekutu masuk ke pelabuhan-pelabuhan. Rakyat melihat NICA akan merebut kembali Indonesia. NICA membonceng Sekutu diduga akan menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Pemuda mulai terbakar semangatnya merebut senjata tentara Jepang untuk mempertahankan kemerdekaan. Mengusir Jepang dan sisa-sisa tawanan tentara Belanda. Disanalah kemudian revolusi bergejolak. Fase revolusi 1945-1950 benar-benar menjadikan tentara kolonial samsak perjuangan. Tahun yang singkat menjadi kuburan bagi tahanan-tahanan yang gagal dipulangkan. Beberapa jenderal Belanda tewas mengenaskan, salah satunya Mallaby di Surabaya. Gerombolan-gerombolan di Indonesia Timur merampas dan merampok kantor dan perumahan. Front-front pertempuran baru terbentuk. Di pihak Indonesa, fase ini juga disebut “siap” karena kosakata bahasa indonesia saat itu tidak mengenal “bersiap”. Siap berasal dari kebiasaan laskar-laskar ketika berbaris. “siap” kemudian berubah menjadi “bersiap” ketika propaganda kemerdekaan menyebar ke seluruh Indonesia. Di pihak Indonesia, “bersiap” bermaksud bersiap

heroik karena ratusan nyawa berkorban meraih kemerdekaan dan juga mempertahankannya. Ratusan tahun perjuangan meraih kemerdekaan ditentukan proklamasi beberapa menit dan revolusi selama 5 tahun. Sementara di pihak kolonial, revolusi Indonesia adalah jagal kelam. Ribuan tentara, beberapa jenderal dan kapal perang karam. Tahanan-tahanan yang gagal dipulangkan menjadi korban keganasan. Di tengah keduanya, banyak tokoh-tokoh tidak mendapat tempat di historiografi Indonesia maupun Belanda. Salah satunya Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Di Indonesia, Ia dituding sebagai boneka negara federal, menginisasi pembentukan negara bagian Kalimantan Barat untuk mendukung persemakmuran Belanda-Hindia Belanda (Indonesia). Jasanya yang menjadi Menteri Soekarno dan perancang sketsa burung garuda tak berbekas. Di Historiografi Belanda pun demikian, Sultan Hamid II yang mengeyam pendidikan kolonial sama sekali tidak ditulis sebagai pahlawan bagi orang Belanda di kawasan koloni Hindia Belanda. Selain Sultan Hamid II, terselip nama Van Mook. Penggagas negara federal untuk mempertahakan imperium Belanda di koloni Hindia Belanda. Walaupun demikian, van mook tetap ditulis sebagai biang keladi gagalnya Belanda menguasai Indonesia. Di Indonesia Ia dicaci maki sebagai boneka federal Belanda, apalagi di Belanda ia menjadi pesakitan. Jika melihat sejarah sebagai sejarah politik. Fakta di atas akan menjadi hal biasa. Kolonial runtuh otomatis lahir negara baru dengan segala gagasannya. Bagi metode sejarah politik, serangan

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerakan-gerakan laskar yang awalnya tak terorganisir tanpa tujuan. Perlahan menemukan legitimasi untuk melakukan kekerasan. Legitimasi ini dengan dalih mempertahankan kemerdekaan. Pada titik ini, sejarah revolusi Indonesia terlihat hitam putih. Di pihak republik, sejarah revolusi adalah kebanggaan. Menjadi penanda lahirnya negara baru, peletak dasar identitas kebangsaan. Revolusi menjadi KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

25


balik pemuda-pemuda Inodnesia terhadap tentara kolonial adalah sah untuk kemerdekaan. Setidak-tidaknya balasan atas penjajahan ratusan tahun sebelumnya. Persoalannya sejarah tidak lagi populer dipandang sebagai politik semata. Sejarah meluas dalam persoalan memori bersama, rekonsiliasi, sejarah sebagai penanda identitas, penanda hubungan internasional antar bangsa, sejarah sebagai pelajaran masa lalu dan pembentuk masa depan yang lebih baik. Sejarah politik selalu melahirkan hitam putih adalah fakta. Sehingga yang terjadi di akhir kesimpulan adalah soal benar atau salah. Pahlawan atau pemberontak. Jika melihat sejarah secara hitam putih? Narasi heroisme antar bangsa terus akan beradu entah sampai kapanpun. Hingga sejarah gagal menjadikan dirinya sebagai memori bersama untuk membangun kehidupan yang baik. Coba anda perhatikan, Bung Tomo akan selalu dikenang sebagai pahlawan. Di Belanda, Ia akan ditulis sebagai pemberontak. Begitu juga sebaliknya, Jenderal Mallaby di Belanda akan dikenang sebagai patriot. Di Indonesia, ia disebut anjing NICA. Lihat saja pamflet-pamflet kemerdekaan tahun 1945. Sejarah Hitam Putih atau Sejarah Bersama? Historiografi hitam putih ini selalu diawali dengan kacamata politis dan berakhir pada isu politik pula. Itulah mengapa Belanda dahulu selalu majumundur dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka maju-mundur antara 17 agustus 1945 atau 1950. Akademisi-akademisi Belanda sebagai penasehat parlemen dan politisi kabinet selalu menganggap isu revolusi ini sangat sensitif dan kontroversial. Di Indonesia, fase revolusi menjadi sasaran empuk menggugat Belanda di pengadilan internasional. Salah satunya Pembantaian Rawagedhe Bekasi Desember 1947 dan Westerling di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan Tahun 19461947. Aktivis-aktivis Indonesia yang bergerak dalam Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) berfokus pada isu demikian. Sampai pada titik demikian, pihak Belanda merasa isu revolusi Indonesia sensitif. Mereka sangat berhati-hati dalam menyikapi berbagai isu soal sejarah revolusi. Riset-riset gabungan yang dilakukan Belanda-Indonesia lebih banyak menyoal sejarah kolonial masa VOC. Riset-Riset Sensitif Indonesia-Belanda Riset-riset yang awalnya berfokus pada fase

26

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

kolonial kemudian melebar pada periode revolusi Indonesia. Pembukaan kerjasama ini bukan hanya tendensi gencarnya gugatan masyarakat Indonesia di pengadilan internasional terhadap Belanda. Melainkan juga didorong gagasan akademisi Indonesia yang bersekolah di Belanda. Bahwa sudah saatnya sejarah menjadi rekonsiliator yang baik. Dibanding menjadi alat legitimasi politik yang hitam putih lalu melahirkan perseteruan tak berkesudahan. Sejarah harus membuka wawasan dan perspektif baru mengenai memori bersama. Pada tahun 2012, tiga lembaga riset terkemuka Belanda (KITV, NIMH, NIOD) mengajukan proposal penelitian mengenai dekolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia 1945-1950. Dasar pengajuan proposal tersebut karena semakin banyaknya gugatan di pengadilan internasional. Proposal ditolak karena Belanda menganggap periode ini sangat sensitif. Hingga akhirnya proposal diterima setelah seorang sejarawan Belanda-Swiss, ahli sejarah koloni Belanda Abad 20, Remy Limpach mempublikasikan mengenai kekerasan struktural tentara Belanda terhadap warga Indonesia akhir 1940-an. September 2016, Pemerintah Belanda menyetujui proposal riset Institut Studi Karibia dan Asia Tenggara (KITLV), Institut Sejarah Miiter Belanda (NIMH) dan Institut Studi Perang, Holocaust dan Genosida (NIOD). Riset berjudul “Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950� berlangsung selama empat tahun dengan pendanaan sebesar 67 miliar rupiah. Riset ini bertujuan menelisik kekerasan dan konflik di masa operasi militer Belanda di Indonesia (intisari. grid.id). Riset ini menggandeng Sejarawan Senior UGM, Prof Bambang dan Dr Abdul Wahid. Keduanya adalah sejarawan terkemuka yang sering terlibat riset gabungan Indonesia-Belanda. Publik Indonesia bereaksi keras dengan keputusan ini. Salah satunya Sejarawan Universitas Indonesia Rushdy Hoesein. Hoesein Beranggapan riset ini akan mengubah sejarah Indonesia yang telah banyak ditulis mengenai revolusi Indonesia. Bukan tidak mungkin bukti-bukti kemerdekaan Indonesia akan berubah dengan penulisan sejarah ulang. Reaksi ini menganggap Belanda berusaha menjadikan dirinya korban kekerasan dan perampokan semasa revolusi Indonesia (detik.com). Para Aktivis di Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) juga bereaksi. Ketua KUKB, Jeffry Pondaag dan Pengacara Eksil Indonesia Fransisca Pattipilophy mengirim surat ke Pemerintah Belanda dan Indonesia.


Mereka menganggap, hasil riset ini akan berdampak serius pada politik dan keputusan di masa depan. Karena fase revolusi banyak militan-militan Indonesia melakukan kekerasan terhadap tentara kolonial. Mereka khawatir riset akan keluar dari jalur utamanya. Selain itu, riset akan dikhawatirkan menjadi jalan Belanda cuci tangan atas kekerasan di Indonesia.

menjadi gundik Belanda mau ditempatkan sebagai pro-Belanda atau pro-republik? Jika dilihat hitam putih tidak akan pernah selesai. Lalu bagaimana dengan orang Indo (Perkawinan Indonesia-Eropa) di Indonesia yang beranak pinak? Bagaimana dengan arsitektur Indisch di beberapa gedung kolonial? Apakah perlu dihancurkan?.

Selain reaksi publik Indonesia. Publik Belanda juga bereaksi. Fia-Hamed Walker dan Marjolein, aktivis di Belanda dan Australia yang konsen dengan risetriset sejarah. Menganggap riset ini berat sebelah dan diragukan independensinya. Keterkaitan lembaga riset sejarah militer Belanda NIMH dengan Kementerian Pertahanan Belanda. Biasanya riset yang didanai pemerintah asing, hasil outputnya akan diarahkan sesuai dengan permintaan penyandang dana. NIMH juga terlibat sebagai penasehat kabinet Belanda dalam menghadapi gugatan warga Indonesia di pengadilan internasional.

Bagi imperium besar seperti Belanda dan Inggris, menjadikan sejarah sebagai rekonsiliator adalah tugas berat. Karena dosa-dosa politis yang mereka tanggung banyak sekali. Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis adalah bagian dari kolonialisme besar yang memporak-porandakan Asia Tenggara. Membunuh banyak orang, mengacak-acak tatanan kerajaan Islam di Indonesia. Belum lagi menghalang-halangi lahirnya kemerdekaan sebuah bangsa.

Menjawab reaksi tersebut, Prof Bambang Purwanto dari UGM menegaskan riset akan berjalan 1000 persen independen. Purwanto bersikukuh bahwa riset ini akan memproduksi wacana dan perspektif baru dalam melihat sejarah Indonesia. Purwanto juga menjamin riset akan bebas dari intervensi peneliti Belanda (karena sistem riset yang digunakan menggunakan model dialog. Dua tim yang berbeda Indonesia-Belanda melakukan riset dalam waktu dan pengerjaan yang berbeda). Selain itu, Purwanto juga memberikan respon positif jika Pemerintah Belanda bersedia memberikan perspektif indonesia dalam riset tersebut. Dendam Sejarah dan Sejarah sebagai Rekonsiliator? Mengapa UGM dengan berani memulai sesuatu hal yang sensitif? Jawabannya kemudian saya temui ketika bergabung menjadi peneliti junior dalam riset tersebut. UGM mengundang sekitar 16 peneliti junior dan senior di bidang sejarah untuk menulis proposal riset dengan tema revolusi kemerdekaan. Pada dasarnya sebagai sebuah institusi yang pancasilais, UGM berusaha menjadi inisiator yang meletakkan ilmu sejarah pada kedudukannya yang tepat. Sejarah tidak bisa serta merta dilihat hitam putih dalam kacamata politik. Historiografi sejarah yang hitam putih senantiasa melahirkan legitimasi politik tak berkesudahan. Meletakkan sejarah sebagai rekonsiliator memang menjadi tugas berat.

Walaupun pada akhirnya riset-riset sejarah gabungan (yang dinilai berat sebelah dan tidak independen). Dikhawatirkan akan berdampak pada hal politik. Karena riset revolusi ini dikhawatirkan akan banyak mengubah fakta-fakta kemerdekaan yang sering ditulis dalam indonesia-sentris. Saya sendiri lebih sepakat apa yang disampaikan Prof Bambang Purwanto bahwa riset-riset gabungan ini akan membuka wawasan baru tentang sejarah Indonesia. Persoalan wawasan baru ini penting, mengingat sejarah selama ini selalu dikooptasi untuk kepentingan politik. Sejarah menjadi hitam putih, hingga tujuan besar sejarah sebagai memori bersama luntur tak berbekas. Monumen-monumen kekerasan Belanda, bekas front pertempuran dan segala fakta kekerasan gerombolan laskar di Indonesia harusnya bisa menjadi memori bersama publik Belanda dan Indonesia. Selain itu, riset gabungan semacam ini akan menjadi evaluasi bagi pemerintah Indonesia mengenai lemahnya riset sejarah. Bahkan terbaru menristekdikti akan mengurangi kuota riset dan beasiswa untuk ilmu-ilmu sosial humaniora. Jikalau Indonesia peduli dengan pemikiran-pemikiran sejarah dan humaniora. Pendanaan riset mandiri dari pemerintah akan menjadi lawan tanding yang seimbang menghadapi riset-riset gabungan.

Rekonsiliator ini penting melihat beberapa fakta dalam sejarah Indonesia. Coba anda lihat, Nyai-nyai yang KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

27


TRAVEL

BERPETUALANG KE MUSEUM

Oleh Jauhari Chusbiantoro - Kurator Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Ketua Yayasan Bina Remaja Bantul, dan pengurus Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komisariat Daerah DIY-Jawa Tengah Alumni RK (Angkatan ke 2 Regional 3 Yogyakarta)

S

uka jalan-jalan? Mau cari tempat yang menarik, menantang, inspiratif, sembari nambah wawasan? Kalau itu tujuanmu, museum bisa menjadi tempat yang tepat untuk kegiatan jalan-jalanmu. Museum bukan sekedar tempat rekreasi semata, tetapi di museum kamu bisa menambah inspirasi melalui informasi yang bermuatan ilmu pengetahuan dengan cara yang menarik. Kamu akan mendapatkan banyak inspirasi melalui tinggalan-tinggalan sejarah baik yang berupa benda koleksi asli (realia), fotofoto dokumentasi sejarah, maupun adegan peristiwa sejarah yang disajikan dalam bentuk diorama. Kalau kamu belum sepenuhnya tahu seperti apa tugas museum itu, maka coba kamu baca di dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum. Di dalam kedua peraturan ini museum dimaknai sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Jadi museum ini sesungguhnya merupakan memori sebuah bangsa karena didalamnya kita akan belajar tentang beragam hal tentang bangsa kita mulai sisi sosial, budaya, seni, kekayaan alam, sejarah perjuangan, dan lain-lain. Menarik bukan? Sekedar informasi juga bagi kamu bahwa sejak tahun 2010 pemerintah mencanangkan sebuah gerakan pembaharuan bagi museum-museum di Indonesia dengan nama Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM). Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM) adalah upaya penggalangan kebersamaan antar pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan dalam rangka pencapaian fungsionalisasi museum guna memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa. Gerakan ini bertujuan untuk membenahi peran dan posisi museum yang

28

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

difokuskan pada aspek internal maupun eksternal. Aspek internal dalam bentuk revitalisasi fungsi museum dalam rangka penguatan pencitraan melalui pendekatan konsep manajemen yang terkait dengan fisik dan non fisik, serta bertujuan untuk mewujudkan museum di Indonesia yang dinamis dan berdayaguna sesuai dengan standar ideal pengelolaan dan pemanfaatan museum. Aspek eksternal difokuskan kepada konsep kemasan program dengan menggunakan bentuk sosialisasi dan kampanye pada masyarakat sebagai bagian dari stakeholder. Salah satu kegiatan yang muncul dari gerakan ini adalah revitalisasi museum. Melalui program revitalisasi museum ini kondisi museum mulai dibenahi. Kini, kamu akan menemukan tampilan museum yang lebih menarik, lebih kekinian dengan suguhan program edukasi yang sangat inspiratif.

Taqline Tahun Kunjung Museum 2010 Lalu, mengapa memilih berpetualang museum?


1. DESTINASI JALAN-JALAN YANG BERAGAM Setiap museum memiliki kegiatan dan keunikan masingmasing yang sayang dilewatkan begitu saja. Keunikan tersebut menunjukkan kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki bangsa kita tercinta.

letusan sebuah gunung berapi dan dampak yang ditimbulkannya.

Jadi, pengetahuan di museum kita dapatkan dengan langsung bersentuhan dengan objek yang akan kita pelajari. Disinilah menariknya dibandingkan dengan Dan tahukah kamu ada berapa museum di Indonesia? menambah pengetahuan melalui ruang kelas, internet, Taqline Tahun Kunjung Museum 2010 Dikutip dari laman Asosiasi Museum Indonesia jumlah atau membaca buku. Lalu, mengapa memilih berpetualang museum? museum di Indonesia baik milik pemerintah, swasta 1. Destinasi jalan-jalan yang beragam maupun perorangan per januari 2016 berjumlah 428 Selain itu, kamu juga bisa menambah pengetahuan Setiap museum memiliki kegiatan dan keunikan masing-masing yang sayang dilewatkan begitu saja. Keunikan tersebut menunjukkan kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki bangsa kita tercinta. museum. Cukup banyak kan? dengan mengikuti kegiatan di museum karena setiap museum memiliki kegiatan yang berbeda dan tahukah kamu ada berapa museum di Indonesia? Dikutip dari laman Asosiasi Museum Indonesia jumlah museum di Indonesia baik Berikut iniDan jumlah museum di beberapa propinsi di menarik. Contohnya dimilik Museum Benteng Vredeburg pemerintah, swasta maupun perorangan per januari 2016 berjumlah 428 museum. Cukup banyak kan? Indonesia berdasarkan sumber dari laman Asosiasi Yogyakarta. Di museum tersebut terdapat kegiatan Museum Indonesia: pemutaran film perjuangan pada waktu-waktu tertentu Berikut ini jumlah museum di beberapa propinsi di Indonesia berdasarkan sumber dari laman Asosiasi Museum Indonesia: di setiap bulannya. Kamu akan mendapatkan banyak No. Propinsi Jumlah pengetahuan dengan menonton film perjuangan 1. Nanggroe Aceh Darussalam 6 yang ditawarkan dengan tetap menikmati keindahan 2. Sumatera Utara 18 museumnya. Di Museum Nasional Indonesia juga 3. Sumatera Barat 20 4. Riau & Kepulauan Riau 11 menawarkan kegiatan menarik, salah satunya Nonton 5. Bangka Belitung 3 Teater di Museum. Pertunjukan Teater di museum ini 6. Jambi 2 berbeda dengan teater-teater di tepat lain. Teater di 7. Sumatera Selatan 9 8. Bengkulu 2 Museum Nasional akan berkisah tentang seputar cerita 9. Lampung 2 dibalik koleksi yang ada di museum. Setiap tahun ada 10. Kepulauan Seribu 2 5-7 kisah yang akan dibawakan oleh para aktor teater 11. DKI Jakarta 66 12. Jawa Barat 38 dari Teater Koma dan komunitas teater lainnya di 13. Banten 6 Jakarta. 14. Jawa Tengah 50 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Papua

37 51 35 4 9 8 6 10 3 3 4 16 6

Kamu juga bisa mengunjungi museum dengan cara bergabung melalui komunitas museum. Seperti di Yogyakarta terdapat komunitas Night at the Museum yang mengajak pesertanya berkunjung ke museum pada malam hari. Tentu punya sensasi yang berbeda dibandingkan apabila berkunjung ke museum di siang hari. Berani mencoba?

Dari sekian banyak museum tersebut, kamu dapat memilih destinasi museum sesuai dengan keinginanmu. Kalau berdasarkan koleksinya, museum dibagi menjadi museum arkeologi, museum seni, museum sejarah, museum etnografi, museum sejarah alam (natural history), museum ilmu pengetahuan (science), museum geologi, museum industrial, dan museum militer. Contoh museum kelompok ini antara lain Museum Wayang di Jakarta, Museum Kesenian Agung Rai (ARMA) di Bali, dan Museum Gunung Merapi di Yogyakarta. 2. TEMPAT MENAMBAH PENGETAHUAN DENGAN CARA MENYENANGKAN Menjadikan museum sebagai bagian dari rencana perjalanan kamu adalah pilihan yang tepat. Di museum kamu dapat bertualang menjelajahi beragam koleksi yang sarat dengan nilai-nilai pengetahuan. Kamu bisa merasakan bagaimana heroiknya perjuangan melalui adegan di dalam diorama atau melalui tayangan audio visual. Atau kamu juga dapat belajar bagaimana prosesnya

Program pemutaran film bernuansa perjuangan di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

29


Program Museum Nasional Nonton Teater di Museum 3. MENAMBAH SEMANGAT CINTA NEGERI DAN PERJUANGAN Jalan-jalan ke museum akan memberikan inspirasi bagi kamu untuk memaknai sebuah pengorbanan dalam perjuangan. Coba kamu bayangkan seorang pejuang yang hidup di masa perjuangan kemerdekaan, dengan segala keterbatasannya tetap semangat berjuang sebagai wujud cintanya pada bangsa ini. Maka, peristiwa perjuangan yang terekam dalam berbagai koleksi museum akan memberikan semangat bagi kamu untuk meneruskan perjuangan membangun bangsa ini. 4. TEMPAT MENARIK UNTUK MENAMBAH KOLEKSI ALBUM FOTO DI SOSIAL MEDIA Berkunjung ke sebuah tempat tanpa mendokumentasikannya tentu akan melewatkan momen istimewa. Dan jalan-jalan ke museum akan menambah referensi tempat menarik untuk dijadikan objek fotografi karena setiap museum memiliki keunikan tersendiri. Ditambah lagi, kamu bisa ikut membantu mengenalkan sejarah dan budaya bangsa melalui media sosial. Berpetualang ke museum tidak lengkap kalau kamu belum tahu seperti apa profesi di museum. Dibalik segala keindahan dan keunikan museum serta program-program yang edukatif di dalamnya terdapat peran tangan dingin para pengelola museum. Tahukah kamu siapa saja mereka? Berikut ini beberapa profesi di museum yang mungkin kamu tertarik untuk mendalaminya, yaitu 1. KURATOR MUSEUM Kurator museum adalah orang yang memiliki keahlian dalam melakukan pengelolaan koleksi di museum. Seorang kurator museum memiliki tugas salah satunya memastikan validitas informasi sebuah koleksi sehingga layak untuk ditampilkan di ruang pameran. Selain itu, kalau kamu sering jalan-jalan melihat pameran koleksi museum, kamu akan melihat berbagai narasi sejarah dan alur cerita yang informatif dari koleksi yang dipamerkan. Nah, disana ada peran kurator lho! Nah, cukup menantang kan profesi sebagai kurator museum?

30

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

2. EDUKATOR MUSEUM Pernah singgah di museum kemudian disambut oleh petugas yang menawarkan diri untuk memandu berkeliling museum? Nah, profesi mereka itu disebut sebagai edukator museum. Kemampuan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang edukator museum. Bagaimana seorang edukator dapat menceritakan informasi di balik sebuah koleksi museum, tetapi tidak menjadikan bosan para pengunjung museum tentu ada tehniknya tersendiri. Tp jangan salah ya, tugas memandu pengunjung museum hanya salah satu dari tugas seorang edukator museum. Seorang edukator museum juga didorong untuk mampu menciptakan program-program kreatif bernilai edukatif yang mampu mengedukasi pengunjung museum. Disinilah tantangan profesi sebagai seorang edukator museum. 3. PREPARATOR MUSEUM Menarik tidaknya sebuah pameran koleksi museum salah satunya ditentukan oleh penataan koleksi dan informasinya. Nah, disinilah peran seorang preparator museum yang harus mampu menerjemahkan tema sebuah pameran ke dalam bentuk desain interior dan desain grafis. Seorang preparator didorong untuk mampu menampilkan sebuah pameran koleksi museum yang nyaman untuk dilihat, informasi koleksi terbaca dengan jelas, dan suasana tema pameran dapat dirasakan oleh pengunjung. 4. KONSERVATOR MUSEUM Pernahkah kamu bertanya, mengapa koleksi benda masa lalu kok masih terawat baik di museum? Jangan heran karena koleksi di museum selalu dipantau kondisinya agar layak untuk ditampilkan di ruang pameran museum. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab seorang konservator museum. Para konservator museum harus memiliki kompetensi dalam meramu bahan kimia maupun non kimia yang dipakai untuk merawat koleksi-koleksi yang ada di museum. Setiap koleksi memiliki perlakuan yang berbeda sesuai dengan jenis bahan pembuatnya. Selain itu, para konservator museum juga harus memastikan kondisi suhu ruang penyimpanan koleksi atau ruang pameran yang sesuai agar koleksi museum dapat bertahan dalam waktu yang lama. Nah, kalau kamu suka dengan hal-hal yang berbau eksperimen mungkin profesi sebagai konservator museum akan sangat menantang! Kalau kamu ingin merasakan seperti apa profesi di museum bisa dicoba melalui program magang. Banyak museum yang memberikan kesempatan kepada pelajar atau mahasiswa untuk magang di museum sehingga mereka bisa merasakan seperti apa bekerja di balik layar museum. Bagaimana, sudah siap berpetualang ke museum? Atau pengen berkarir di museum?


KELUARGA

MENCARI PASANGAN HIDUP Oleh: Adlil Umarat, Childhood Optimizer Trainer Alumni RK (Angkatan 2 Regional 1 Jakarta)

“Menikah itu, menyatukan dua orang yang perbedannya 90%, dan persamaannya hanya 10%,” demikian kata guru saya Siska Yudhistira Massardi dalam sebuah ruang pelatihan di sekolah Batutis Al-Ilmi, Pekayon-Bekasi.

S

aya sepakat dengan ungkapan di atas. Dua orang berasal dari dua orangtua yang berbeda, dari kondisi kehamilan yang berbeda, dari pola pengasuhan yang berbeda, dari asupan gizi yang berbeda, adalah wajar ketika terjadi banyak perbedaan dalam cara pikir dan cara tindak ketika menghadapi satu masalah. Untuk itu, ketika akan memutuskan menikahi seseorang, jangan terlalu banyak menuntut harus mendapatkan pasangan yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Bahkan jika Anda menunggu lama pun, Anda tetap takkan pernah mendapatkan pasangan yang sempurna. Hanya di angan saja itu bisa terjadi. Ada baiknya kita mencari pasangan hidup yang mau bertumbuh bersama-sama, apapun kondisinya. Ada banyak hal yang bisa dijadikan acuan untuk menyeleksi pemilihan jodoh. Salah satu yang utama, kita bisa mengacu pada sebuah hadist Nabi yang berbunyi: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu beruntung.” HR Al-Bukhari (no. 5090) kitab An-Nikaah, Muslim (no. 1466), kitab Ar-Radhaa’, Abu Dawud (no. 2046), Ibnu Majah (no. 1858) kitab An-Nikaah.

TREND MASALAH & TANTANGAN Masalahnya, belakangan ini, trend mengenai pernikahan menunjukkan data yang kurang menggembirakan. Angka perceraian pasangan meningkat terus jumlahnya. Dirjen Peradilan Agama, Mahkamah Agung, merilis angka perceraian di 3 tahun terakhir, 2014-2016. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya (Source: http://bit. ly/2EmmxmZ). Dalam sebuah infografis hasil olahan data Dirjen Kementerian Agama, yang dirilis oleh kanal Merdeka.com, disebutkan 4 alasan utama terjadinya perceraian pada umumnya adalah hubungan sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga, dan persoalan ekonomi. Itu adalah fakta lapangan yang nyata dan mengkhawatirkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah antisipatif agar tidak terjebak pada situasi yang runyam yang berujung pada pernikahan kita? Apa langkah preventif yang bisa kita persiapkan agar mampu membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Tulisan provokatif ini saya fokuskan bagi Anda anak muda yang baru lulus kuliah, baru mulai masuk ke dunia kerja dan siap untuk memilih calon pasangan hidup. Apa yang saya sarankan di tulisan ini merupakan kumpulan nasehat dan insight dari interaksi saya dengan dunia pendidikan anak usia dini yang melibatkan 3 pihak utama: sekolah, keluarga, dan komunitas. Apa yang saya observasi, teliti, perhatikan, tangani, dan dampingi, saya sarikan untuk teman-teman anak muda calon penentu peradaban Indonesia ke depan. Bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi tips berikut ini mudah-mudahan bisa memperkokoh keluarga kita sampai kapanpun. Bagi yang masih proses akan menikah, bisa mempersiapkan diri lebih awal, sehingga tidak kaget ketika sudah masuk ke mahligai rumah tangga.

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

31


INTERVENSI LEBIH AWAL Untuk menghindari terjebak pada kondisi keluarga yang hawanya ‘neraka’ karena berselisih pendapat terus, maka ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan sebelum masuk ke pernikahan. Terutama, ada beberapa prinsip yang perlu didiskusikan dengan calon pasangan. Apa saja hal yang bisa dipertimbangkan untuk dioptimalkan demi meningkatkan keharmonisan keluarga? PERTAMA, pastikan menguasai ilmu resolusi konflik secara paripurna. Ada 4 level resolusi konflik. Level satu, pasif. Ini adalah ciri anak bayi 0-2 tahun. Dimana ketika ada masalah, dia akan diam atau menangis sebagai responnya terhadap masalah. Level dua, serangan fisik. Ini adalah ciri anak toddler 2-3 tahun. Ketika ada masalah, maka dia akan merusak sesuatu secara fisik. Bisa menampar, memukul, merusak barang tertentu. Level tiga, serangan verbal. Ini adalah ciri anak playgroup 3-4 tahun. Ketika ada masalah, dia akan menyerang pakai kata-kata yang menyakitkan. Level empat, berbahasa. Ini adalah ciri anak TK 5-6 tahun. Di usia ini, anak TK sudah bisa diajak berbicara jika ada masalah. Bukan diam, menangis, merusak, atau menghina. Bicara adalah sarana menyelesaikan masalah. Inilah level resolusi konflik paling tinggi yang perlu dimiliki dan disepakati untuk diterapkan di keluarga pasangan muda, agar apapun masalah yang dihadapi nanti, suasana hati bisa tetap terkontrol karena sudah mampu berbicara ketika ada masalah. Orang-orang yang tahap perkembangan resolusi konfliknya tidak pernah dinaikkan levelnya sejak kecil dulu, maka dia akan terbawa hingga dewasa, ada di level rendah seperti diam, menangis, merusak, atau berkata tidak baik. Ini akan menjadi bibit-bibit masalah besar di keluarga jika tidak diupgrade. Upayakan, ketika ada masalah, tidak dibawa sampai tidur. Pastikan masalah selesai sesaat sebelum tidur. Membawa masalah saat tidur, hanya akan mengganggu ketenangan tidur, dan mungkin bisa merusak ritme kerja hormon Anda. Ketidakteraturan kinerja hormon, punya dampak negatif terhadap kesehatan. KEDUA, pastikan ketika sudah menikah nanti, masingmasing anggota keluarga potong ego secara proporsional. Jika masih ada suami-istri, berarti ego dibagi menjadi 50%-50%. Ketika ada satu orang memaksakan ego menjadi sangat dominan, dan ada satu lagi yang terdesak dan sangat inferior, maka bisa dipastikan si inferior lama-lama akan menjadi bom waktu di keluarga. Kelak ketika dapat masalah berat, dia akan meledak dan dampaknya bisa sangat berbahaya. Jika kita punya anak 1 orang, maka ego masing-masing anggota keluarga jadi tersisa hanya 33,33% untuk tiap orang. Kalau punya anak 2 orang, maka ego kita tinggal 25% saja untuk tiap orang. Begitu juga seterusnya jika menambah jumlah anak terus. Jika keseimbangan dan toleransi ego ini diterapkan di keluarga, insya Allah keluarganya akan cenderung lebih tenteram. Jadi, pastikan kita mau memotong ego ketika sudah berkeluarga ya. Kenapa kita perlu potong ego kita? Sejatinya, kita sedang melatih perspective taking. Maksudnya? Kita belajar bagaimana melihat satu kejadian juga dilihat dari perspektif orang lain. Tidak hanya perspektif kita seorang. Ini melatih kita untuk berpikir objektif sebenarnya. Apa contohnya? Misalnya istri kita biasanya tidur pakai kipas, lalu kita tak terbiasa tidur pakai kipas. Maka, perlu dicari titik tengah (konsensus) yang menguntungkan kedua belah pihak, dan mengeliminir hal yang merugikan kedua

32

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

pihak. Tidak bisa, istri yang suka tidur pakai kipas, seenaknya menyalakan kipas. Bisa-bisa si suami yang tidak biasa pakai kipas, masuk angin tiap malam dan tak bisa mencari nafkah keesokan harinya. Cari titik tengah, misalnya kipas tetap dinyalakan, tapi diarahkan ke atas, tidak langsung mengarah ke badan kedua pasangan. Si istri tidak merasa sumuk (kepanasan), dan suami juga tidak merasa diserbu angin. Contoh lainnya, jika istri kita misalnya biasa makan pedas, dan kita tak biasa makan pedas, maka masakan yang dibuat di keluarga mungkin tingkat kepedasannya bisa diatur di level tengah-tengah antara pedas dan tidak pedas. Tidak mungkin di satu keluarga, ada 2 jenis masakan tiap harinya, yaitu masakan pedas dan satu manis. Tentu keluarganya akan sangat ribet nantinya. Biaya operasional makan keluarga bisa membengkak, jika Anda memaksakan ego 100% pedas atau 100% manis beradu. Maka, Anda yang suka pedas, harus korbankan 50% ego pedas Anda untuk bersedia menyicipi makanan non-pedas. Begitu juga Anda penyuka makanan manis, harus berani belajar makan makanan pedas. KETIGA, pastikan di keluarga Anda lebih dominan dibicarakan obrolan orang besar. Apa itu obrolan orang besar? Maksudnya, silakan disimak dari kutipan berikut ini: “Great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss people!” -- Eleanor Roosevelt— Sebagai keluarga SDM strategis, ada baiknya kita perlu menetapkan bahwa kualitas keluarga kita selalu ingin berada di level terbaik. Level terbaik itu bisa dibuktikan dari obrolan yang dijalin saat interaksi di keluarga. Pastikan keluarga kita bicara hal yang bermutu. Pastikan di keluarga kita sering tukar pikiran ideide yang penuh manfaat, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang banyak. Kurangi bergosip, membicarakan orang lain karena itu hanya akan menambah-nambah dosa dan tidak produktif. Kita perlu membuktikan pada diri sendiri bahwa 1.045 Alumni Rumah Kepemimpinan adalah SDM dengan potensi terbaik yang bisa menjadi keluarga contoh bagi lingkungan kita masingmasing. Alumni Rumah Kepemimpinan dan keluarganya bisa jadi pioneer lahirnya generasi-generasi yang solutif, yang tidak gampang terdistraksi oleh isu-isu murahan di socmed yang lemah verifikasi. Keluarga SDM strategis, akan melahirkan anakanak dengan daya pikir, daya analisa, daya ungkap, daya juang, di atas rata-rata manusia lainnya, sehingga bisa diandalkan menjadi penyedia solusi atas masalah-masalah di negara kita di masa mendatang. PENUTUP Dengan bersepakat melakukan 3 hal di atas di keluarga: menguasai resolusi konflik level berbahasa, mampu memotong ego secara proporsional, dan mengupayakan berbicara yang bermutu dengan ide-ide besar, maka Insya Allah kehidupan keluarga kita bisa makin bermutu dan harmonis. Pertanyaannya, bagaimana jika sudah terlanjur menikah lama dan belum menerapkan 3 hal di atas? Berarti ketiga hal di atas perlu diterapkan satu-persatu secara bertahap. Tugas suami adalah sebagai imam yang memandu keluarganya ke arah yang lebih baik. Jika suami sedang menurun kualitas leadershipnya di keluarga, maka tugas istrinyalah yang mengingatkan suami akan peran penting melakukan hal-hal bermutu seperti tiga hal di atas. Untuk apa semua itu kita lakukan? Tujuannya untuk memperkuat peran penting keluarga, agar bisa mempersiapkan BONUS DEMOGRAFI generasi emas 2035-2045 nanti sebagai BERKAH bagi negara kita, bukan justru sebagai MUSIBAH.


TA’ARUF KARIR

K

Oleh Kurnia Fitra Utama - Master of Human Resource Management – University of Melbourne - HR Business Partner Senior Manager, International Operations – Schneider Electric - Alumni RK (Angkatan 1 Regional 1 Jakarta)

etika saya diminta untuk menulis sebuah artikel tentang karir oleh tim redaksi, memori saya kembali mereview perjalanan karir saya selama 14 tahun ke belakang dan saya pikir mungkin saya akan berbagi pandangan saya bagaimana saya bisa “tersesat di jalan yang benar” di profesi sebagai HR Professional yang saya tekuni hari ini. Di perjalanan karir saya yang baru seumur jagung ini mungkin dapat saya bagi menjadi 3 periode: Lima tahun pertama, lima tahun kedua dan empat tahun terakhir. Kalau kita analogikan membangun karir dengan membangun sebuah rumah tangga, mungkin lima tahun pertama adalah periode ta’aruf. Di Periode ini layaknya kita mencoba mengenal manusia lain yang bukan keluarga inti kita maka kita bergulat dengan mindset, prejudice, dan ekspektasi-ekspektasi yang mungkin tidak realistis dan mungkin bisa jadi over expectation terhadap sebuah karir yang akan kita pilih. Adapun lima tahun berikutnya adalah periode awal pernikahan. Di periode ini layaknya awal-awal sebuah pernikahan diwarnai manisnya bulan madu namun banyak cobaan untuk saling beradaptasi dan bisa menerima kenyataan dari pilihan kita untuk mengambil sebuah profesi. Adapun periode berikutnya adalah periode ketika layaknya seperti seorang yang berhasil melakukan adaptasi dengan pasangannya maka perjalanan karir cenderung diisi dengan rutinitas dan terjebak dalam comfort zone yang mungkin baik atau tidak baik tergantung preferensi karir masing-masing.

BUKALAH MATA Sesuai dengan judul artikel ini saya ingin membahas mengenai periode pertama kita memilih karir yakni 5 tahun pertama selepas kita menyelesaikan dunia akademik apakah itu kuliah atau sekolah menengah atas. Empat belas tahun yang lalu, ada sebuah blessing in disguise yang baru saya sadari belakangan ini yakni sebagai seorang lulusan sarjana Sosiologi (lulus 3.5 tahun cum laude by the way #SombongDikit) saya dihadapi kenyataan bahwa apa yang saya pelajari di kampus tidak berkorelasi langsung dengan requirements yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Saat itu media mencari kerja paling populer adalah koran kompas di hari Sabtu dan jika saya mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan latar belakang keilmuan saya (sosiologi) maka hasilnya adalah nol. Akan tetapi sebenarnya saya memiliki kesempatan kerja yang lebih variatif dibandingkan rekan-rekan dari jurusan “yang sudah lebih pasti”. Sebagai contoh anak-anak Teknik akan cenderung mencari pekerjaan yang terkait dengan keahliannya. Hal yang sama juga rekan-rekan dari jurusan hukum, psikologi, dan ekonomi yang umumnya pihak pemberi kerja akan menyatakan secara spesifik membutuhkan lulusan dari jurusan tersebut.

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

33


Kondisi yang sebut di atas mirip sekali dengan kondisi lazimnya seseorang yang sedang mencoba mengenali atau bertaaruf dengan orang lain. Saat kita pertama kali bertemu seseorang maka kita secara tidak sadar mencoba membangun persepsi awal tentang orang tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, latar belakang budaya, mindset, family value, atau prejudice yang ada disekeliling kita yang sampai pada tingkat tertentu membantu kita untuk mendefinisikan apakah orang ini kemungkinan akan cocok dengan saya atau tidak. Hal yang sama terjadi dengan memilih karir. Seorang lulusan fakultas hukum katakanlah, kemungkinan besar sudah memiliki pandangan hidup (di mana pandangan ini dibangun di kampus, didukung orang-tuanya, dan direstui dosen pembimbing akhir) bahwa bekerja di bidang hukum adalah pilihan terbaik untuk dirinya sehingga kemungkinan yang bersangkutan memilih karir di dunia hiburan mungkin sangat kecil. Namun apakah perjalanan mencari karir yang tepat semudah membuat mie instant di dapur? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Ya betul beberapa lulusan (yang umumnya digelari “uswatun hasanah” oleh pihak jurusan atau dekanat) mungkin karirnya mengalir lancar sesuai ekspektasi bahkan sebelum dia memakai jubah toga-nya di hari wisuda. Contoh klasik buat saya adalah karir adik saya yang anak IPB. Sebelum lulus, alhamdulilah doi sudah jadi “calon mantu” dari sebuah perusahaan perbankan nasional, so classic IPB banget right? Dalam kenyataannya mayoritas lulusan tidak memiliki kepastian pekerjaan setelah mereka menamatkan pendidikannya dan sebagian bahkan harus menunggu bulanan atau tahunan sebelum mereka menemukan pekerjaan yang mereka inginkan.

34

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

Di sini saya ingin menekankan pentingnya “membuka mata” dalam mencari pekerjaan. Latar belakang jurusan kita ini sebenarnya adalah sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi ia membimbing kita untuk menentukan arah karir kita di masa depan, di sisi yang lain ia juga layaknya kacamata kuda yang menutup pandangan kita dari kesempatan karir di bidang lain. Ketika kita mulai mencari karir dengan memakai kacamata kuda jurusan kita maka kita dengan sendirinya membatasi ruang kita untuk mengekplorasi pilihan pekerjaan yang kita punya. Sayangnya banyak lulusan baru menyadarinya saat mereka tidak menemukan pekerjaan yang didambakan setelah menganggur berbulan-bulan bahkan tahunan. Padahal dari kacamata seorang praktisi HRD di perusahaan, periode antara seorang kandidat menerima surat keterangan lulus/wisuda sampai dengan aplikasi lamarannya masuk sebagai fresh-graduate sangat krusial untuk membangun persepsi apakah seorang kandidat fresh-graduate ini adalah lulusan yang laku di pasaran atau tidak. Semakin lama Anda menganggur maka semakin tidak seksi anda di mata rekruter. Saran saya untuk rekan-rekan yang baru lulus, bukalah mata Anda lebar-lebar. Singkirkan persepsi bahwa anda harus dan hanya bisa menjadi karyawan di bidang yang sesuai dengan jurusan anda. jadilah seperti anak-anak sosiologi yang saya kenal. Dengan keterbatasan pilihan pekerjaan yang mereka miliki, proses mencari kerja itu menjadi kreatif dan penuh petualangan menyenangkan. Jangan malas datang untuk panggilan interview walaupun nama perusahaannya absurd dan tidak pernah muncul di iklan tv atau papan reklame. Saya pernah berkali-kali datang interview yang ternyata hanya perusahaan investasi saham yang sebenarnya sedang mencari calon investor potensial. Saya pernah interview di ruko-ruko di sekeliling Jakarta yang mungkin sama sekali tidak seksi untuk lulusan kampus bergengsi


di Indonesia. Saya kenal jalanan Jakarta dari keliling-keliling interview tidak hanya di Sudirman dan Thamrin tapi juga kawasan-kawasan industri di sekeliling Jakarta. Pada akhirnya, pekerjaan pertama saya datang dari campus recruitment dan lokasi kerja pertama saya di daerah Ancol, alhamdulilah bukan sebagai badut Dufan (seriously, adik saya pernah di-bully soal badut ini karena Abangnya kerja di Ancol) tapi menjadi management trainee di sebuah perusahaan pakan ternak dan perjalanan karir saya dimulai. DENGARKAN KATA HATI Kembali ke analogi ta’aruf atau perkenalan di atas, setelah Anda memilih seseorang yang mungkin memiliki kecocokan dengan Anda pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda akan memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu hidup anda dengan dirinya (#TetibaBerasaDangdut). Di fase ini Anda akan mulai membenturkan semua mindset, persepsi, value dan prejudice yang ada dalam diri Anda dengan kenyataan yang Anda temui dari orang tersebut, is he/she worth for it?. Di sinilah pada akhirnya kita kembalikan kepada hati kita. Dalam bahasa khutbah nikah, apakah orang ini membawa sakinah, mawaddah dan rahmah ke dalam diri kita? Pertanyaan yang sama juga dapat anda refleksikan pada pekerjaan pertama Anda, apakah pekerjaan ini memang yang ingin anda tekuni? Apakah pekerjaan ini sesuai dengan passion saya sebenarnya? Dan yang paling penting apakah pekerjaan ini membuat saya bahagia? Berbicara mengenai mengenai passion dan kebahagiaan di memilih karir maka kita berbicara jauh lebih dalam lagi dari sekedar apakah pekerjaan kita bersesuai dengan pilihan jurusan kita, minat kita atau mungkin restu orang tua kita (yes some people chose their school and job based on their parent’s preferences). Kita akan bicara apakah pekerjaan kita sesuai dengan kata hati kita, value yang ada dalam diri kita yang membuat bekerja menjadi menyenangkan, membuat kita passionate untuk menjalaninya dan membuat kita bahagia. Saya ingin membagi kisah dua orang teman saya saat kami sama-sama memulai karir di perusahaan pakan ternak yang saya sebutkan di atas. Sama seperti saya kedua teman saya ini masuk sebagai karyawan Management Trainee di bagian Human Resources (HR). Yang unik adalah teman saya yang pertama adalah seorang lulusan jurusan Fisika (dan uniknya dia menyukai Fisika as a hobby sampai dia melanjutkan jenjang S3

di jurusan Fisika juga saat ini) yang sudah bekerja beberapa tahun di bidang oil and gas kemudian dia memutuskan pindah jalur ke menjadi seorang praktisi HR sampai saat ini dan pernah meraih predikat HR Future Leader dari sebuah majalah bisnis terkemuka di Indonesia. Adapun teman saya yang kedua adalah seorang lulusan jurusan Teknik yang setelah bekerja kurang dari setahun di bidang HR memutuskan untuk banting setir sejenak ke dunia entertainment dan akhirnya balik ke khittah-nya ke bidang teknik dan bekerja di perusahaan perminyakan. What a journey they have. Pesan yang bisa ditarik dari kisah kedua teman saya tersebut adalah pekerjaan pertama anda mungkin bukan karir anda dan tidak aneh kalau Anda berpikir untuk mengganti pekerjaan anda di tengah jalan. Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah apakah nilai yang ada, melekat dan esensial (istilahnya kerennya: value proposition) dari sebuah pekerjaan, perusahaan, atau bidang industri tertentu bersesuaian dengan value proposition diri kita sendiri. Boleh jadi anda menyukai sebuah karir di industry food and beverages, akan tetapi value proposition dari perusahaan tersebut katakanlah yang juga memproduksi minuman keras bersesuaian dengan value proposition yang ada dalam diri Anda? Jika tidak, mungkin anda perlu mempertimbangkan mengganti karir pertama Anda tersebut. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah interest and passion anda dalam bekerja dan membuat anda menikmati pekerjaan Anda. Sebagai contoh, mungkin Anda adalah mahasiswa teladan saat kuliah, dengan IPK bagus, saat ini bekerja sebagai Asisten Dosen yang disenangi oleh mahasiswa dan dapat predikat pengajar favorit di kampus, dalam waktu dekat berpeluang diangkat sebagai dosen tetap dan ada kesempatan dikirim untuk melanjutkan studi doktoral di luar negeri. Tapi di saat yang sama Anda bosan dengan rutinitas belajar mengajar, jengah dengan birokrasi kampus dan merasa anda lebih cocok membuka usaha sendiri sehingga Anda menjadikan profesi ini sebagai safety net kalau bisnis Anda gagal. That’s fine, karena artinya skill yang anda miliki tidak sejalan dengan interest dan passion anda dan mungkin akan tiba masanya Anda harus mengambil keputusan untuk sepenuhnya mencurahkan energi Anda di bisnis sehingga hasilnya lebih optimal. Jadi buat rekan-rekan yang saat ini di periode awal karir, silahkan dari waktu ke waktu bertanya ke diri sendiri apakah kerjaan ini sesuai dengan value proposition dan interest dan passion anda masingKEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

35


masing. Selagi masih di awal karir, kondisi mungkin belum menikah, atau sudah menikah tapi belum memiliki momongan, atau sudah punya momongan tapi masih punya passion dan confident tinggi untuk merubah pekerjaan, do it now!

tahun dulu #curcol). Akhirul kalam yang paling utama adalah kita semua berusaha sekeras mungkin, secara strategis, dan selalu berkolaborasi karena Tuhan suka jika ummat-nya bekerja sama dalam barisan yang kokoh, bunyanun marshus. Salam #Collabor(ACT)ion.

MENETAPKAN PILIHAN Di akhir sebuah proses ta’aruf maka anda harus menetapkan pilihan. Jika setelah semua energi lahir dan batin telah maksimal anda curahkan untuk memilih calon yang tepat maka next stage nya adalah menetapkan pilihan anda dan berjuang sekuat tenaga untuk meraihnya. Dalam memilih karir juga tidak berbeda setelah kita yakin untuk berkarir di bidang tertentu maka kita harus all out mengejarnya. Jika profesi yang anda pilih berbeda jauh dari bidang pendidikan Anda maka anda harus mengisi kekurangan tersebut dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan yang bersesuaian. Ambil kelas akhir minggu atau malam. Ikutilah sertifikasi sesuai profesi Anda. Lamar beasiswa dengan pilihan jurusan yang sesuai dengan pekerjaan saat ini (Kans Anda mendapatkan beasiswa lebih besar jika Anda dapat membuktikan korelasi positif antara jurusan yang Anda pilih dengan karir anda saat ini dan ke depan). Jangan hanya mengandalkan skill yang didapat dari keseharian atau training dari kantor yang sangat mungkin terbatas terutama saat perusahaan sedang dalam kondisi sulit (note: saat perusahaan harus berhemat, budget training biasanya yang pertama kali dipotong). Intinya all out.

Note: Tulisan ini adalah opini saya pribadi, mohon maaf kalau ada anak sosiologi yang tersinggung. Jurusan kita itu yang paling hebat

Sebagai epilog saya teringat sebuah pesan di sebuah Group Whatsapp berjudul You Are in Your Time Zone ditulis oleh seorang bernama Julissa Loaiza (?). Tulisan tersebut menurut saya cukup menggambarkan kegalauan yang dialami oleh banyak pemuda yang baru memulai karir. Sebagai Alumni Rumah Kepemimpinan saya pun mengalami hal yang sama, didorong motivasi untuk dapat berkhidmat pada bangsa dan ummat, seringkali juga melihat kesuksesan alumni yang lain sering kita bertanya kapan kita bisa seperti alumni-alumni tersebut? Jawabannya adalah pada waktunya. Tiap pilihan karir punya jenjangnya masing-masing dengan time-zone yang berbeda-beda. Anda bisa menjadi CEO sebuah startup selepas kuliah dengan dukungan skill mumpuni dan resource yang cukup. Namun ada banyak profesi dan pekerja yang butuh kesabaran untuk diraih (untuk jadi HR Director di sebuah MNC mungkin Anda harus berusia 40

36

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

YOU ARE IN YOUR TIME ZONE New York is 3 hours ahead of California but it does not mean that California is slow, or that New York is fast. Both are working based on their own “Time Zone.” Someone is still single. Someone got married and ‘waited’ 10 years before having a child. Someone is waiting to be proposed. Someone is still healing themselves from the past before they are ready to meet someone new. There is another who had a baby within a year of marriage. But there’s also another who just got kicked out of the marriage life. Someone graduated at the age of 22, yet waited 5 years before securing a good job; and there is another who graduated at 27 and secured employment immediately! Someone became CEO at 25 and died at 50 while another became a CEO at 50 and lived to 90 years. Everyone works based on their ‘Time Zone’, People can have things worked out only according to their pace. Work in your “time zone”. Your Colleagues, friends, younger ones might “seem” to go ahead of you. May be some might “seem” behind you. Everyone is in this world running their own race on their own lane in their own time. God has a different plan for everybody. Time is the difference. Obama retires at 55, Trump resumes at 70, he just started. One of your friends died this morning and your turn? Not yet, but sure, someday it will be your time, when your time is up, at the right time zone. Don’t envy them or mock them, it’s their ‘Time Zone.’ You are in yours! Hold on, be strong, and stay true to yourself. All things shall work together for your good. You’re not late … You are not early … you’re very much On time! Stay blessed. Be happy for what you have now: your wealth, your health, your loving family, your healthy parents, and your friends that love and care about you. You Are In Your Time Zone….


BUKU

The Fall of The Khilafah

S

aya menyelesaikan pembacaan buku ini dengan perasaan getir. Meskipun runtuhnya Khilafah Utsmaniyah adalah sebuah kenyataan sejarah dan kita sudah tahu itu sejak lama, tapi tetap saja “menyaksikanâ€? peristiwa demi peristiwa menuju keruntuhannya itu terasa menyakitkan. Ini ibarat saya yang penggemar Arsenal, disuruh untuk menyaksikan lagi pembantaian MU atas Arsenal 8-2. Ah sudahlah‌ Secara umu buku setebal 563 halaman ini bercerita tentang kilas balik sejarah yang dimulai sejak era awal Perang Besar, (atau yang lebih kita kenal dengan Perang Dunia I) yang melibatkan Khilafah Utsmaniyah sampai dengan perang tersebut berakhir. Alur sejarah itu tentu bisa kita telisik juga dari sumber lain, yang garis besarnya pasti bakal sama, bahwa Khilafah terlibat Perang Dunia I di Blok Poros melawan Blok Sekutu. Dalam Perang itu Blok Poros akhirnya menjadi pihak yang kalah. Sebagai pihak yang kalah, mereka dipaksa menerima berbagai konsekuensi sebagai syarat perdamaian, konsekuensi yang kemudian memicu runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Yang dihadirkan buku ini adalah narasi dan rincian mengenai peristiwa-peristiwa sejarah itu. Khususnya soal perang. Sebagian besar narasi dalam buku adalah soal perang yang dijalani Khilafah melawan musuh-musuhnya. Dari mulai

Resensi oleh Asto Hadiyoso Alumni RK (Angkatan 4 Regional 5 Bogor) Judul : The Fall of The Khilafah Penulis : Eugene Rogan Penerbit : Serambi Edisi : Agustus 2016 Tebal : 589 halaman ISBN : 978-602-290-069-6

bagaimana Khilafah terdesak dari perbatasannya di bulan-bulan awal Perang Besar, lalu gagal dalam melancarkan ekspedisi balasan, kemudian mulai membalikkan situasi dengan kemenangan di Dardanella, Gallipoli, dan Kut. Setelah itu Utsmaniyah berhasil menghadang penetrasi Sekutu berikutnya di kota-kota penting, sampai akhirnya terjadi revolusi Arab dan arah angin pun berubah. Blok Poros sempat berada di atas angin dengan keluarnya Rusia dari kancah perang akibat pecahnya Revolusi Bolshevik. Namun ketergesa-gesaan panglima perang Utsmaniyah yang dimanfaatkan dengan baik oleh lawan mendorong jatuhnya Hijaz, Palestina, Irak dan Suriah ke tangan sekutu yang didukung gerakan revolusi Arab. Ditambah lagi dengan masuknya AS ke kancah Perang Besar, menyebabkan peta kekuatan menjadi tidak seimbang. Bulgaria menyerah, disusul Jerman dan Austria, lalu Khilafah Utsmaniyah. Yang harus dihadapi Khilafah setelah itu adalah perundingan berisi tuntutan pembagi-bagian wilayahnya ke tangan sekutu. Mereka harus melepaskan seluruh wilayah Arab, kemudian wilayah Anatolia Timur yang dihuni bangsa Armenia, lalu wilayah Anatolia Barat yang terletak di Eropa, serta beberapa kota penting untuk berada di bawah kendali sekutu secara de facto. Praktis pembagian ini akan menjadikan Khilafah sebagai negeri yang jauh lebih kecil.

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

37


Lantas muncul lah gerakan yang tidak puas atas hasil perundingan dan menamakan diri mereka Gerakan Nasional Turki. Mereka bisa menerima beberapa syarat seperti hilangnya provinsiprovinsi Arab, namun mereka tidak bisa menerima dipecahnya wilayah yang “dihuni oleh mayoritas muslim Utsmaniyah, yang bersatu dalam agama, ras, dan tujuan yang sama�. Mereka menghendaki batas-batas yang kelak akan menjadi teritorial negara Turki modern. Bagi mereka batas itu harus diperjuangkan meskipun dengan konfrontasi.

tiga serangkai Turki Muda: Ismail Enver, Mehmed Talat, dan Ahmet Cemal. Ini membuat pemerintahan Utsmaniyah jadi nampak sangat profan. Kedua, soal legitimasi resolusi jihad di dunia Islam yang tampak pudar. Tadinya saya membayangkan saat khalifah mengeluarkan seruan jihad, maka seluruh dunia Islam akan bergerak untuk angkat senjata. Namun ternyata tidak. Sebagian memenuhi seruan itu, namun sebagian lain mengabaikannya. Bahkan ada juga yang justru bekerjasama dengan sekutu untuk melawan Khilafah seperti kaum revolusioner Arab yang dipimpin keluarga Sharif Makkah. Pihak yang terlihat militan mendukung seruan khalifah justru orang-orang Sirkasia. Ketiga, soal kohesi sosial yang belum terbangun dengan baik di antara warganya. Khilafah Utsmaniyah adalah khilafah yang muncul dari penaklukan dan oleh karena itu terdiri dari banyak ras dan budaya. Di dalamnya ada orang-orang Turki, Arab, Kurdi, Armenia, Yunani, dan suku-suku lainnya yang tampaknya belum memiliki integrasi menyeluruh sebagai warga Utsmani. Ini menciptakan semacam kerentanan yang pada puncaknya berbentuk dorongan komunal untuk meminta otonomi.

Salah satu turning point kejatuhan Utsmaniyah adalah mereka menganggap Gerakan Nasional Turki ini sebagai ancaman. Alih-alih mendukung mereka, tokoh utamanya Mustafa Kemal Pasha bahkan dijatuhi hukuman mati secara in absentia. Ini ironis mengingat Mustafa Kemal adalah salah satu perwira yang membawa Utsmaniyah memenangi pertempuran penting di Gallipoli. Sejarah kemudian membuktikan bahwa keputusan Utsmaniyah keliru. Kedaulatan wilayah Turki tidak bisa dipertahankan dengan perundingan damai. Mustafa Kemal justru berhasil mengambil kembali wilayah di Kaukasus, di Kilikia, dan di Anatolia Barat melalui pertempuran sengit. Tak pelak kemenangan ini menghadirkan simpati warga atas Gerakan Nasional Turki. Ketika pemungutan suara 1 November 1922 dilakukan Majlis Nasional Agung Turki, Khilafah Utsmaniyah dihapuskan untuk selama-lamanya. Ada beberapa hal soal substansi yang menjadi catatan saya. Pertama, soal minimnya peran khalifah dalam pengambilan keputusan politik dan militer yang tergambar dalam buku ini. Peran tersebut diserahkan pada wazir dan kabinetnya. Satu-satunya peran khalifah yang tergambar dalam buku adalah perannya dalam mengumumkan perang dan mengeluarkan semacam “resolusi jihad�. Selebihnya tidak ada. Utsmaniyah saat itu praktis di bawah kendali

38

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

Upaya meredam pemberontakan pada akhirnya melemahkan Utsmaniyah dari dalam. Keempat, soal ketangguhan Utsmaniyah yang sepertinya berada dalam masa yang salah. Utsmaniyah adalah negara yang tangguh. Di sepanjang eksistensi mereka selama ratusan tahun, perang adalah sesuatu yang jamak dijumpai. Namun nampaknya baru kali ini mereka mengalami perang berhadapan dengan musuh di hampir semua perbatasannya, dan musuhnya pun bukan mainmain. Dari mulai Kekaisaran Rusia di Timur, Perancis dengan kolonialnya di Afrika Utara, sampai Inggris berserta imperiumnya di Mesir, India, Australia dan Selandia Baru.


Kelima, soal perspektif mengenai Mustafa Kemal Pasha. Sebagai orang yang pernah ngaji di ormas yang sekarang dilarang, saya dididik dengan pemahaman bahwa Mustafa Kemal merupakan satu sosok kunci dibalik kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Itu memang benar. Mustafa Kemal juga dituding sebagai sosok yang mengubah aturan Tuhan yang berlaku di zaman Khilafah dengan aturan sekuler yang membayangi Turki Modern. Itu mungkin juga benar. Namun soal mengapa Mustafa Kemal justru dianggap berjasa bagi orang Turki, saya baru punya perspektinya setelah membaca buku ini. Mustafa Kemal rupanya adalah pahlawan Gallipoli. Ia adalah orang yang berjasa mempertahankan territorial Turki dari serangkaian perundingan yang kejam paska Perang Besar. Ia adalah orang yang mendalangi gerakan yang membuat penduduknya tetap bisa berdiri dengan kepala tegak, meski setelah kalah perang. Perspektif ini setidaknya memberikan gambaran yang lebih proporsional soal sosok kontroversial Mustafa Kemal. Soal bagaimana kedudukan Mustafa Kemal di hadapan Allah, wallohua’lam. Keenam, soal besarnya dampak dari kejatuhan Khilafah Utsmaniyah terhadap situasi Timur Tengah sekarang ini. Dulu beberapa penguasa lokal Arab bersedia bekerja sama dengan sekutu karena diiming-imingi otonomi setelah perang berakhir. Namun setelah perang, janji itu terbukti tidak ditepati. Perancis tetap ingin berkuasa atas Suriah dan Lebanon sedangkan Inggris tetap ingin berkuasa atas Mesir, Mesopotamia, dan Palestina. Hal ini selanjutnya melahirkan pergolakan baru negeri-negeri arab untuk memerdekakan diri. Di sini saya dengan jengkel bisa bilang, bahwa gerakan revolusi arab yang bekerja sama dengan sekutu untuk melawah Khilafah Utsmaniyah berkontribusi penting melahirkan problem soal Palestina yang berlarut-larut sampai sekarang ini. Kembali ke soal buku, dalam menuangkan narasinya penulis menurut saya berhasil menyuguhkan paparan yang menarik. Penulis memang seorang orientalis yang mendedikasikan dirinya untuk mendalami sejarah Timteng secara akademis. Ia mendasarkan kisahnya dari banyak sekali referensi. Selain referensi resmi dari arsip nasional beberapa negara,ia juga mengambil referensi dari catatan-catatan pribadi pelaku sejarah yang terlibat secara langsung. Ini akhirnya membuat penulis tak hanya mampu menceritakan batang tubuh peristiwa dengan baik tetapi juga mampu menyertakannya dengan beberapa cuplikan fragmen yang menarik. Fragmen-fragmen inilah yang kemudian menjadi penting karena disamping memberikan keunikan dibandingkan buku sejarah lainnya, dia juga memberikan konteks bagi pembaca. Kita seolaholah ada di sana menyaksikan kejadiannya.

Misalnya fragmen ketika seorang komandan Utsmaniyah, Fahri Pasha, terkepung bersama pasukannya di Madinah dan dibujuk untuk menyerah oleh perwira Inggris. Di sana dia menolak tawaran penyerahan diri itu mentah-mentah, dengan ungkapannya yang menggetarkan, “Saya seorang Osmanli (Utsmaniyah), Saya seorang pengikut Muhammad, Saya Putra Bali Bey, dan saya adalah seorang prajurit.� Dengan pengabdiannya pada sultan dan penghormatannya untuk masjid Nabawi di Madinah, Fahri pantang menyerahkan pedangnya kepada orang Inggris. Ini hanya satu dari sekian fragmen menarik yang diceritakan di buku ini, yang keseluruhannya akan memberikan gambaran moral mengenai perang. Terlepas moral itu kita setujui atau tidak. Adapun catatan saya terhadap penulisan buku ini ada dua. Pertama, sebagian besar narasinya soal perang. Jadi kita akan membaca kisah dari perang ke perang. Bagi yang suka nonton film perang, buku ini sepertinya cocok. Kedua, supaya bisa menikmati buku ini lebih baik, kita harus punya pengetahuan memadai mengenai geografis wilayah mediterania. Paling tidak paham lah caranya membaca peta. Ini agar kita bisa nyambung dan paham konteks lokasi saat sebuah peristiwa diceritakan. Akhir kata, ini buku yang saya kira cukup bagus. Meskipun penulis nampaknya belum bisa menghilangkan 100% bias kecenderungannya, ia berupaya menulis dengan objektif. Yang saya dapatkan setelah membaca adalah wawasan kesejarahan yang lebih lengkap dan segar, serta inspirasi baru soal patriotisme, sebagaimana yang ditunjukkan para prajurit Utsmaniyah sampai akhir keruntuhannya. Wallahua’lam

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

39


ISLAM

MEMBANGUN KESUKSESAN DENGAN ETOS KERJA PROFETIK Arip Perbawa, Mahasiswa S2 di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Alumni RK (Angkatan 6 Regional 2 Bandung)

pemahaman mengenal value dalam kehidupan. Karena tanpa pondasi value yang kuat seperti rumah dengan pondasi yang rapuh atau ibarat pohon tanpa akar yang kuat yang pada akhirnya akan tumbang.

D

ewasa ini banyak pegawai yang masih hanya menjalankan rutinitas bekerja, tanpa memahami hakekat bekerja, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan tempat bekerja. Apabila ini dibiarkan terus-menerus akan berakibat fatal (seperti: kualitas pelayanan dan sumber daya manusia menurun, demotivasi bekerja, serta rendahnya moralitas sebagai pemicu terjadinya tindak pelanggaran) dan merugikan diri sendiri. Terlebih pada persaingan kehidupan saat ini yang menuntut adanya profesionalisme diri dengan memikirkan tujuan dan hasil. Untuk itu perlu diambil langkahlangkah konkrit dengan memberi

40

Nilai etos kerja seperti apa yang dibutuhkan dalam hidup untuk membangkitkan kesadaran makna bekerja? Sehingga bekerja tidak hanya bermotif materi, tetapi bekerja sebagai ibadah yang memiliki nilai transenden berupa penghambaan sebagai makhluk Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Dalam tulisan ini, penulis mencoba memberikan tawaran pentingnya etos kerja profetik dalam bekerja, sebagai upaya memberikan perspektif bahwa sangatlah penting value guna membangun etos kerja profetik dengan relasi amal dan iman dalam memperkuat karakter diri kita semua pada umumnya dan penulis pada khususnya, agar dapat

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

menciptakan citra yang baik untuk personal maupun perusahaan, sehingga mampu menghadapi persaingan bisnis yang sehat, mampu menjadi budaya unggul perusahaan, dan mencerminkan budaya bangsa yang baik pula, pada akhirnya mampu berkontribusi sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Etos kerja profetik diharapkan bukan hanya sekedar menjadi suatu moto, namun harus dapat diterapkan ke dalam habitual keseharian baik di lingkungan bekerja maupun dimana pun mereka berada. KONSEP ETOS KERJA PROFETIK Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia etos kerja diartikan sebagai “Semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok�. (Poerwadarminta, 2011: 326) Jika diurai masing-masing kata, etos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang merupakan akar kata ethikos yang berarti moral. Kata ini kemudian dipinjam oleh bangsa Italia


yang mengubahnya menjadi ethicus, dan kemudian digunakan dalam bahasa Inggris modern sebagai ethics. (Tanjung, 2013: 11) Sedangkan kata “kerja” sendiri dipahami sebagai sebagai “Sebuah kegiatan melakukan sesuatu untuk mencari nafkah atau mata pencaharian”. (Poerwadarminta, 2011: 578)

Humanisasi dalam perspektif ilmu sosial profetik artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Humanisasi yang diusung Kuntowijoyo tidak seperti liberalisme barat yang bersifat antroposentris, yaitu liberalisme yang berpandangan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan tapi pada manusia. Kuntowijoyo mengusulkan humanisasi teosentris, dengan tujuan untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. (Kuntowijoyo, 2007: 100)

Jadi, etos kerja merupakan prinsip atau keyakinan yang mendorong seseorang atau kelompok dalam menjalankan suatu pekerjaan yang bersumber dari nilai-nilai universal. Ketika nilai tersebut bersumber dari Al-Qur’an maka dan hadis bisa disebut dengan etos kerja islami, misalnya keyakinan bahwa bekerja adalah ibadah, bekerja sangat dianjurkan oleh agama dan pekerjaan yang halal adalah suatu keberkahan. Adapun Liberasi dalam ilmu sosial profetik sesuai dengan prinsip sosialisme. Hanya saja Ilmu Sosial Profetik tidak Profetik secara bahasa berarti “Berkenaan dengan hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana kenabian”. (Poerwadarminta, 2011: 911) Kata profetik komunisme. Liberasi disini adalah dalam konteks ilmu yang berasal dari bahasa Inggris prophetical yang mempunyai didasari nilai-nilai luhur transendental. Jika nilai-nilai libertif makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran nabi. Yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai teologis, maka nilai-nilai libertif dalam ilmu sosial profetik manusia yang ideal secara spiritual-indiviual, tetapi juga dipahami dan didudukan dalam konteks ilmu sosial yang menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat memilki tanggung jawab profetik untuk membebaskan ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan yang manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan, dominasi tiada henti melawan penindasan. (Jurdi, 2009: 4) struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu. Oleh karena itu, etos kerja profetik diartikan sebagai cara kerja yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja bukan hanya untuk memuliakan dirinya, atau untuk menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga manifestasi amal saleh, karena ia memiliki nilai ibadah yang sangat luhur dengan berpedoman pada nilai-nilai kenabian yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunah. Tujuan etos kerja profetik ini sebagai penyadaran pentingnya penghayatan makna bekerja, sehingga akan tercipta lingkungan yang kondusif secara emosional, spiritual dan material. Istilah profetik ini dikenalkan oleh Kuntowijoyo dalam gagasannya yang cukup popular yaitu ilmu sosial profetik. Menurutnya Ilmu sosial tidak boleh berpuas diri dalam usaha untuk menjelaskan atau memahami realitas sosial dan kemudian memaafkan begitu saja, tapi lebih dari itu, ilmu sosial harus juga mengemban tugas transformasi menuju cita-cita yang diidealkan masyarakat. Kuntowijoyo merumuskan tiga nilai dasar yang menjadi pijakan ilmu sosial profetik, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. Ide ini sesungguhnya diilhami dari ayat al-Qur’an surat alImran 110 yang artinya, “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”. Cita-cita ideal masyarakat dalam bahasa al-Qur’an di atas adalah menjadi umat terbaik, yang akan dicapai dengan menyuruh kepada makruf (humanisasi), mencegah dari kemungkaran (liberasi) dan beriman kepada Allah (trasendensi). (Kuntowijoyo, 2007: 86)

Sedangkan Transendensi merupakan dasar dari dua unsur yang lain. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam ilmu profetik. Ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh modernisasi mendorong terjadinya gairah untuk menangkap kembali altrnatif-alternatif yang ditawarkan oleh agama untuk meyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Manusia produk renaissance adalah manusia-manusia antroposentris yang merasa menjadi pusat dunia, cukup dengan dirinya sendiri. Melalui proses rasionalisasi, manusia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa diri dan alam raya. Rasio mengajari cara berpikir bukan cara hidup. Rasio menciptakan alat-alat bukan kesadaran. Rasio mengajari manusia untuk menguasai hidup, bukan memaknainya. Akhirnya manusia menjalani hidup tanpa makna. Disinilah, transendensi berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan manusia. Tujuan yang hakiki yaitu menjadi hamba Allah yang selalu mengabdi kepada-Nya dalam setiap tingkah lakunya sebagai khalifah Allah dimuka bumi dengan menjalankan kewajiban bekerja sebagai suatu ibadah. Dalam konteks etos kerja, gagasan Kuntowijoyo ini bisa menjadi tawaran ditengah gersangnya nilai transendental dalam bekerja yang disebabkan oleh paham pragmatisme dan materialime. Keyakinan dan semangat kerja ini kemudian dinamakan dengan etos kerja profetik, yang bertujuan untuk KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

41


merubah mental para pekerja dari bekerja dengan motif antroposentris menuju motif teosentris, dari materialistis menuju bekerja yang penuh dengan nilai spiritualitas. ETOS KERJA PROFETIK Kesuksesan versi Al-Qur’an bisa diterjemahkan dengan kata “al-falah”, yaitu mendapatkan keberuntungan yang mencakup dunia dan akhirat. (Ismail, 2012: 2) Kebaikan dunia ini tercermin dalam penghidupan yang baik sedangkan kebaikan akhirat berupa ganjaran pahala dari Allah dengan memberikan kebahagiaan abadi di surga. Kesuksesan ini akan tercapai dengan membangun etos kerja profetik yang diilhami oleh al-Qur’an Surat anNahl ayat 97: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik lakilaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. (Q.S. an-Nahl [16]: 97) Menurut ayat di atas, untuk mendapatkan kesuksesan dunia (hayatun thoyyibah) dan kesuksesan akhirat (ajrohum bi ahsani ma kanu ya’malun) harus dengan mengoptimalkan relasi amal dan iman. Pada beberapa ayat yang lain sering kali kata amal dan derivasinya digandengkan dengan kata iman. Hal ini menunjukan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kesuksesan, seseorang harus bekerja dengan sungguh-sungguh (amila shalihan) dan menanamkan iman yang kuat kepada Allah. Allah yang memberikan rizki, Allah yang memerintahkan untuk bekerja dan Allah lah yang memberikan ganjaran serta ancaman atas semua pekerjaan yang dilakukan. Kesejahteraan tersebut oleh Allah akan diberikan kepada orang yang beramal dan beriman. Relasi amal dan iman dalam ayat diatas adalah

42

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

dasar dari bangunan etos kerja profetik yang dibahasakan dengan kerja keras dan keimanan: 1. KERJA KERAS Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu pekerjaan yang baik (amal shalih) dan pekerjaan yang tidak baik (amal gairu shalih). Perbuatan yang dikatagorikan sebagai amal saleh menurut Muhammad Abduh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia keseluruhannya. (Abduh, 1980: 257) Bekerja sebagai media untuk mencari nafkah, tentunya menjadi hal yang sangat berguna bagi diri dan keluarga. Oleh karena itu bekerja merupakan salah satu bentuk dari amal saleh. Pekerjaan yang bermanfaat, jika dilaksanakan dengan penuh semangat dan kerja keras akan menghasilkan kesuksesan besar yang akan membawa kepada kesejahteraan. Kerja keras seperti ini sangat diapresiasi oleh Islam. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menempatkan dirinya sebagai hamba Allah Swt. yang harus menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa dengan bekerja, manusia itu memanusiakan dirinya (Tasmara, 2009: 24) Meminjam istilah Kuntowijoyo, bahwa memanusiakan manusia melalui kerja keras termasuk dalam proyek humanisasi profetik. Melalui kerja keras berarti kita sudah mengangkat martabat manusia dari keterpurukan menuju kemuliaan. Humanisasi yang diinginkan dalam etos kerja profetik adalah humanisasi teosentris yang berpusat pada Tuhan dengan tujuan kemanusiaan, bukan humanisasi antrposentris yang berpusat pada manusia dan gersang dari nilai transenden.


Kerja keras yang memanusiakan harus berada di bawah naungan transendensi. Artinya setiap kerja keras seseorang tidak boleh keluar dari garis-garis syariat yang diajarkan Islam. Oleh karena itu, semangat humanisasi diarahkan oleh semangat transendensi, sehingga dalam bekerja penuh dengan pemaknaan dan penghayatan spiritual.

2. KEIMANAN Iman secara bahasa diartikan sebagai kepercayaan terhadap suatu agama. (Poerwadarminta, 2011: 439) Iman yang dimaksud disini, bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi iman yang mencakup mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan terhadap agama Islam. (Tasmara, 2002: 2)

Selain muatan humanisasi, Qs. An-Nahl 97 juga mengandung aspek liberasi. Dilihat dari potongan ayat “min zakarin au untsa” yang berarti dari golongan lakilaki dan perempuan. Ini bermakna, bahwa kerja keras tidak dibatasi pada jenis kelamin tertentu, misalnya oleh laki-laki saja. Perempuan pun bisa bekerja keras sesuai tempat dan bidang masing-masing.

Iman merupakan inti dari etos kerja profetik yang disebut dengan transendensi. Humanisasi dan liberasi tidak akan berarti jika tidak diarahkan kepada transendensi. Bekerja tanpa didasari iman hanya akan menjadikan kaya material tapi miskin spiritual. Orang yang bekerja tanpa keimanan akan cenderung pragmatis dan materialistis. Pragmatis materialistis di sini, terlihat dari motivasi bekerja untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah semata, kadang-kadang tidak perduli prosesnya, yang penting tujuannya tercapai walaupun dengan cara yang buruk.

Menurut Kuntowijoyo, salah satu sasaran liberasi adalah sistem pengetahuan yang merupakan usahausaha yang membebaskan seseorang dari pengetahuan materialistis dan dominasi struktur, misalnya dari kelas dan seks. Islam dalam hal ini mendukung moderasi, yaitu kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dengan perspektif gender. (Kuntowijoyo (2007: 103) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja disebutkan dalam potongan ayat tersebut, seolah-olah bermaksud mematahkan dominasi gender tertentu. Proyek liberasi etos kerja profetik menekankan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja, sehingga masing-masing bisa mengoptimalkan fungsinya untuk tujuan bersama. Ayat di atas menurut Huzaemah (2010: 66) secara terang benderang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bekerja. Petunjuk al-Qur’an ini memberikan semangat etos kerja profetik untuk selalu bekerja keras secara bersama, menurut bidang dan fungsi masing-masing, apapun latar belakangnya, status sosial dan jenis kelaminnya. Inilah kira-kira yang dimaksud “min zakarin au untsa” dalam ayat tersebut. Kesimpulannya, etos kerja profetik yang harus dibangun oleh seorang pegawai adalah kerja keras dengan semangat berjama’ah antara laki-laki dan perempuan. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama untuk bekerja keras demi mencapai kesuksesan. Jika kerja keras hanya dilakukan oleh satu pihak saja, akan menghambat kemajuan perusahaan, karena sebagian dari aset perusahan tidak dioptmalkan. Mensia-siakan sebagian dari aset perusahaan adalah suatu kemunduran. Tetapi kerja keras saja tidak cukup, dibutuhkan iman yang kuat menghujam di dalam dada sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan mendapatkan rida Allah dan pada akhirnya akan mengarah kepada ketentraman batin dan tercapainya kesuksesan spiritual.

Dengan keimanan yang menghujam dalam dada dipastikan pegawai yang bekerja keras akan mencapai kesuksesan spiritual. Kesuksesan ini oleh Arwani (2010: 17), diartikan sebagai sebuah pencapaian tahapan spiritual yang menjadikan kita dekat dengan sang pencipta dan semakin mengerti tentang nilai kehidupan. Sukses ini berujung pada kesadaran diri bahwa ia merupakan makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya dan berbuat baik kepada sesama. Kerja keras yang diniatkan untuk ibadah akan membawa kepada kesuksesan dan kesejahteraan sejati yaitu dunia dan akhirat. Kesuksean ini tersurat dalam lanjutan ayat pada QS. an-Nahl 97 yaitu “falanuhyiannahu hayatan toyyibah walanjziyannahum ajrohum bi’ahsani makanu ya’malun.” Menurut ayat ini kerja keras yang dilandasi keimanan yang kuat akan menghasilkan dua kesuksesan. Pertama “hayatun toyyibah” yaitu kehidupan yang baik di dunia. Menurut Zuhaili (2009: 547), “hayatun toyyibah” diartikan sebagai kehidupan yang baik, jauh dari kegelisahan dan rasa bosan, sehat jasmani, rizki yang halal serta ketenangan hati dan pikiran. Seandainya ia hidup dalam kemudahan tidak menyebabkan ia lupa terhadap kewajiban agamanya dan jika ia ditimpa kesulitan rizki, ia akan merasa cukup dan rida dengan bagian dari Allah berupa rizki yang halal. Adapun kesuksesan kedua berupa pahala yang lebih baik dari yang dikerjakan akan diterima diakhirat kelak berupa surga dan seluruh kenikmatannya. Kesuksesan semacam ini yang diridai Allah, bukan kesuksesan semu yang sementara ini banyak diminati orang. Yaitu mengumpulkan harta untuk foya-foya tanpa berpikir untuk apa dia hidup dan bekerja di dunia ini. Mereka berpikir pragmatis dan materialistis, yang penting perut terisi dan kehidupan terjamin, mengenai tujuan jangka panjang tidak perlu dipikirkan.

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

43


Untuk membentuk etos kerja profetik ini dibutuhkan penghayatan akan makna bekerja sebagai suatu ibadah dan menumbuhkan keyakinan bahwa bekarja adalah suatu kewajiban bagi seorang pegawai. Hal ini bisa disebut dengan spiritualisasi kerja atau teologi kerja. Yang berarti bahwa bekerja sesungguhnya merupakan proses pengabdian kepada Allah. Barangkali ini yang disebut oleh Madjid (1999: 76), sebagai etos kerja Islam yang berarti hasil suatu kepercayaan pada seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidup, yaitu memperoleh rida dari Allah Swt. Berkaitan dengan ini, perlu diingat bahwa Islam adalah agama amal atau kerja (praxis). Intinya ialah ajaran bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh rida Allah melalui kerja atau amal saleh. KERJA SEBAGAI IBADAH Bekerja adalah suatu keniscayaan. Orang yang hidup tidak terlepas dari bekerja. Oleh karena itu bekerja merupakan bagian dari proses mengabdi (ibadah) kepada Allah. Bekerja, walaupun berbentuk amalan dunia akan menjadi ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Dan jika tidak diniatkan ibadah maka akan menjadi aktifitas biasa. Maka ketika kita akan bekerja seharusnya semata-mata diniatkan untuk ibadah. (Tanjung, 2013: 2) Posisi niat sangat penting karena niat yang akan membedakan mana pekerjaan yang bernilai ibadah atau tidak. Rasulallah bersabda “Mualilah setiap pekerjaan itu dengan niat”. (HR. Bukhari Muslim) Hadis nabi ini menjelaskan betapa pentingnya niat dalam setiap tindakan. Hukum bekerja pada dasarnya mubah, tetapi ketika diniatkan ibadah maka akan mendapatkan pahala. Tentunya dengan melakukan pekerjaan yang halal dan diridai Allah SWT. Seseorang yang bekerja dengan niat ibadah, berarti telah menjalankan tugas kekhalifahannya yaitu untuk memakmurkan bumi. Untuk menjalani tugas itu manusia dibekali kekuatan fisik dan fasilitas untuk memelihara kekuatan tersebut, yaitu makanan dan minuman. Memelihara kehidupan adalah wajib, sehingga mencari rizki pun wajib. Penjelasan tentang bekerja yang merupakan salah satu perintah Allah, bisa dilihat pada ayat adalah Q.S. atTaubah [9]: 105): “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”. Selain ayat diatas, hadis Nabi bisa dijadikan dasar bahwa bekerja adalah ibadah. Bahkan bekerja dapat dijadikan jaminan atas ampunan dosa, sebagaimana disabdakan Rasulallah Saw., “Barangsiapa yang diwaktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka sore itulah ia diampuni dosa-dosanya.” (HR. Ibnu Abbas).

44

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

Bekerja merupakan tindakan yang sangat terpuji. Oleh sebab itulah para nabi pun tidak ketinggalan, mereka merupakan pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga mereka sebagaimana yang terjadi pada Nabiyullah Zakaria A.S. beliau adalah tukang kayu sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. “Dahuulu Nabi Zakariya a.s. adalah seorang tukang kayu” (HR. Muslim). Menurut fakta historis, Nabi Muhammad Saw. Juga giat dalam bekerja, pada mulanya beliau bekerja mengembalakan kambing milik pemannya. Setelah memasuki usia remaja, beliau menjadi pedagang dengan memperdagangkan barang milik Sayyidah Khadijah r.a. Berkat kejujuran dan keuletannya, dimasa mudanya, beliau sudah menjadi saudagar sukses. Kiranya, ayat al-Qur’an, hadis dan pengalaman para Nabi di atas bisa menjadi dasar bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Sehingga akan memberikan motivasi spiritual untuk giat dalam bekerja demi tercapainya kesuksesan sejati yang dijanjikan al-Qur’an. Kesimpulan Tujuan bekerja adalah untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan bukan sekedar dalam bentuk material saja, tetapi mencakup spiritual. Bahkan, kesuksesan yang kekal abadi adalah kesuksesan spiritual. Dengannya, manusia akan merasakan ketenangan batin di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan mulia ini ternodai oleh penyimpanganpenyimpangan dalam bekerja yang didorong oleh pandangan pragmatis materialistis; bekerja hanya sebatas memenuhi kebutuhan material tanpa menghayati makna bekerja sebagai suatu pengabdian kepada Allah. Oleh sebab itu dibutuhkan etos kerja profetik dalam bekerja, yaitu etos kerja yang berpedoman pada prinsip kenabian yang memanusiakan (humanisasi) dan membebaskan (liberasi) dalam naungan keimanan (transendensi). Etos kerja profetik yang ditawarkan oleh Al-Qur’an adalah semangat kerja keras yang dilandasi oleh keimanan. Kerja keras harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan segala aset perusahaan baik laki-laki atau perempuan dan semua pihak dengan tetap berlandaskan keimanan yang kuat. Dengan kata lain, melalui semangat kerja keras dengan penuh keimanan kepada Allah Swt. berarti seorang pegawai sudah berusaha memanusiakan dirinya, membebaskan dirinya dari segala bentuk penindasan, dan yang terpenting adalah dengan bekerja, manusia telah menjalani tugasnya untuk beribadah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jika etos kerja profetik ini menjadi spirit dalam bekerja maka Allah akan memberikan kesuksesan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang besar di akhirat.


ISLAM

SUNAN GRESIK : PEMBUKA JALAN DAKWAH WALISONGO

M

embaca namanya, kita akan beranggapan bahwa Sunan Gresik berasal dari Gresik. Padahal nama asli Sunan Gresik sendiri adalah Syeikh Maulana Malik Ibrahim dan beliau bukanlah pribumi asli. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Kakek Bantal sebagaimana tertulis di makam beliau karena beliau sering meletakkan Kitab Al Quran di atas bantal. Nama Sunan Gresik dinisbatkan kepada wilayah dakwah beliau di daerah Gresik.

Oleh : Mohammad Nuryazidi Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang Alumni RK (Angkatan 1 Regional 1 Jakarta)

kita akan masuk ke ranah yang sebenarnya tidak terlalu saya minati, yaitu ranah perbedaan. Perbedaan itu wajar karena kita membahas kehidupan tokoh yang telah meninggal 600 tahun yang lalu. Ada sumber yang mengatakan Sunan Gresik berasal dari Maroko dengan merujuk pada salah satu sebutan beliau yaitu Syeikh Maulana Maghribi. Selanjutnya informasi dari Babad Tanah Jawa menyebutkan beliau berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Adapun Sir Thomas Raffles, Jika kita ingin tahu sebenarnya pendiri Singapura dan penemu Sunan Gresik berasal darimana, bunga bangkai, menuliskan dalam

History of Java bahwa Sunan Gresik berasal dari Semenanjung Arabia dengan merujuk pada catatan genealogis beliau yang nyambung sampai Rasulullah SAW. Silahkan percaya yang mana, tapi fakta yang setidaknya disepakati oleh berbagai sumber tersebut adalah bahwa Sunan Gresik bukanlah asli orang Gresik. Agar tidak membingungkan, rasanya saya perlu memilih satu pendapat agar cerita Sunan Gresik selanjutnya bisa dituliskan secara lebih linier. Saya sendiri lebih memilih mengikuti pendapat Sir Thomas Raffles, bahwa Sunan Gresik

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

45


berasal dari Semenanjung Arab dan merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Alasannya sederhana, karena saya suka dan lebih nyaman dengan versi tersebut. Sunan Gresik bukanlah orang pertama yang memeluk Islam di tanah Jawa. Sebelum beliau datang, di pesisir utara Jawa pada saat itu sudah ada komunitas muslim dari Asia Barat. Mereka adalah para pedagang yang mencari rempah-rempah di Nusantara dan diperdagangkan dengan komoditas asal mereka. Salah satu bukti sejarah keberadaan komunitas muslim tersebut adalah ditemukannya makam Islam bertuliskan Fatimah binti Maimun yang tercatat meninggal 1082 M. Sementara Sunan Gresik baru datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404. Namun Sunan Gresik menjelma menjadi tokoh penting pada masa awal penyebaran Islam di Jawa karena dampak dakwah beliau merupakan salah satu yang paling besar terhadap perkembangan dakwah Islam di Jawa selanjutnya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang menurut saya lebih menarik, yaitu tentang dakwah beliau. Salah satu kunci sukses dakwah Sunan Gresik adalah metode dakwah yang menyesuaikan dengan masyarakatnya, dakwah yang membumi, down to earth. Beliau adalah ulama sekaligus pedagang. Saat pertama kali datang di Pulau Jawa, beliau membuka warung di desa Roomo, Manyar, Gresik. Warung milik Sunan Gresik tersebut menjual makanan dan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat murah. Oleh karena itu, warung milik Sunan Gresik pun laris manis dan ramai dikunjungi masyarakat sekitar sehingga pergaulan beliau semakin luas. Melalui perdagangan, Sunan Gresik menunjukkan cara perdagangan yang Islami, kalau bahasa sekarang, perdagangan yang syariah. Cara berdagang beliau yang jujur dan adil, menjadikan orang tertarik kepada beliau. Bukan hanya komunitas pedagang yang terlibat transaksi bisnis dengan beliau, tetapi juga para pejabat di Majapahit. Dalam pergaulan, Sunan Gresik tidak pernah membedakan kasta yang pada zaman itu lazim menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam berinteraksi sosial. Dengan cara tersebut, sesungguhnya Sunan Gresik sedang menancapkan sebuah tonggak yang sangat penting dalam tradisi dakwah Islam dengan cara yang sangat

46

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

lembut. Beliau membuka pergaulan yang inklusif dan merobohkan sekat-sekat kasta yang saat itu sudah menjadi norma sosial dan agama masyarakat yang pada waktu itu sebagian besar beragama Hindu. Dengan ramah dan santun, beliau bergaul dengan siapa saja, mulai dari masyarakat bawah, pedagang, para brahmana sampai ksatria dan bangsawan kerajaan. Untuk mengenalkan ajaran Islam, Sunan Gresik mendirikan tempat peribadatan yang sekarang biasa kita kenal dengan musholla. Namun musholla yang beliau bangun disebut dengan istilah Langgar yang berasal dari kata Sanggar, rumah ibadah umat Hindu. Adapun istilah shalat beliau ubah menjadai sembahyang, yang merupakan ritual peribadatan umat Hindu. Alasan beliau, istilah langgar dan sembahyang lebih familiar dan mudah diingat oleh masyarakat sekitar yang semula beragama Hindu. Di sini terlihat metode dakwah Sunan Gresik yang sangat lembut dan menghormati kebudayaan lokal setempat. Sunan Gresik sangat memperhatikan kehidupan masyarakat sekitarnya yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Beliau mengajarkan sistem irigasi dengan cara mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah masyarakat sehingga mendapatkan hasil panen yang melimpah. Setelah mendapatkan hasil panen yang berlimpah, beliau mengajak masyarakat untuk bersyukur dengan melaksanakan shalat lima waktu. Beliau juga mahir dalam hal pengobatan sehingga banyak penduduk yang datang ke tempat beliau untuk berobat. Terlebih layanan pengobatan yang diberikan oleh Sunan Gresik adalah gratis. Selain memberikan obat, beliau juga mengajarkan doa-doa yang diambil dari Al Quran kepada orang yang berobat ke tempatnya. Melalui obat dan doa, Sunan Gresik mengajarkan ikhtiar dan doa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk mengajarkan murid-muridnya dengan kurikulum yang lebih terstruktur, Sunan Gresik mendirikan Masjid Pasucinan di Leran, Manyar, Gresik. Sunan Gresik memperkenalkan konsep pesantren yang merupakan asli produk Nusantara karena tidak akan pernah kita temukan di tempat lain. Sunan Gresik mengadopsi konsep Asrama yang dikembangkan oleh para pendeta Hindu di Majapahit pada waktu itu. Para murid yang belajar di Asrama pada waktu itu disebut sebagai cantrik yang kemudian dimodifikasi oleh Sunan Ampel menjadi santri. Tempat belajar para santri tersebut kemudian dikenal dengan sebutan pesantren. Materi-materi Islam yang diajarkan oleh


Sunan Gresik di pesantren disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh para santrinya yang sebagian besar masih awam tentang ajaran Islam. Jika ada santri beliau yang bertanya tentang ajaran Islam, beliau akan menjawab dengan sederhana dan tidak berbelit-belit. Setelah Sunan Gresik menyebarkan Islam lewat perdagangan, pengobatan dan pendidikan pondok pesantren, nama Sunan Gresik menjadi cukup terkenal di kalangan bangsawan dan pembesar kerajaan Majapahit. Sunan Gresik menyampaikan niatnya untuk berkunjung menghadap Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, kepada para pembesar dan pejabat kerajaan yang beliau kenal. Maksud dari Sunan Gresik itu pun mendapat dukungan dari para pembesar dan pejabat kerajaan. Bahkan mereka turut membantu dengan memberikan semacam rekomendasi dengan menyampaikan informasi tentang kebaikan dan keberhasilan Sunan Gresik dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat kepada Prabu Brawijaya. Sebenarnya, Prabu Brawijaya sendiri sudah mendengar tentang tersebar luasnya penyebaran Islam di pantai utara Jawa yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Berkat tersebar luasnya agama Islam yang dianut oleh masyarakat setempat, maka kehidupan mereka menjadi tenteram, kerukunan hidup terjalin dengan baik, sehingga kesejahteraan dan keguyuban meliputi kehidupan mereka. Sesampainya di istana, Sunan Gresik beserta pengikutnya mendapatkan sambutan baik dari Prabu Brawijaya. Sunan Gresik menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam dan mengajak Prabu Brawijaya untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya terkesan dengan sopan santun dan keluhuran budi pekerti Sunan Gresik, namun masih belum berkenan untuk masuk agama Islam. Mendapati hal tersebut, Sunan Gresik tidak berputus asa, ia meminta izin kepada Prabu Brawijaya untuk berdakwah di Majapahit. Menanggapai permintaan tersebut, Prabu Brawijaya bukan hanya memberikan izin, ia bahkan memberikan Sunan Gresik hadiah berupa sebidang tanah yang terletak di pinggiran kota Gresik yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Sejatinya, penyerahan wilayah Gresik yang dilakukan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Gresik merupakan bentuk taktik dari sang raja agar masyarakat Gresik yang beragama Islam tidak memberontak kepada dirinya. Di sisi lain, sebenarnya Sunan Gresik juga sudah mengetahui maksud dari pemberian wilayah tersebut adalah upaya untuk mendamaikan masyarakat Gresik yang sebagian besar sudah beragama Islam.

Dalam studi literatur, tidak banyak yang mencatat ajaran-ajaran Sunan Gresik yang disampaikan secara tertulis. Salah satu dokumentasi ajaran Sunan Gresik yang tertulis terdapat dalam Koprak Jawa yang sekarang disimpan di Perpustakaan Museum Leiden. Di Leiden naskah ini dikaji dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh G. W. J. Drewes di bawah judul An Early Javanese Code of Muslim Ethics. Judul risalah Sunan Gresik yang dimuat dalam Koprak Jawa ini sama dengan salah satu judul kitab karangan Imam Ghozali yaitu bidayatul hidayah, artinya permulaan sebuah hidayah. Dari karangan ini terlihat bahwa ajaran Islam yang diajarkan oleh Sunan Gresik mengikuti fiqih mazhab Syafi’i, teologi Asy’ariyah dengan mengikuti paham tasawuf Imam Al Ghazali. Dalam risalah tersebut, Sunan Gresik menyampaikan bahwa benteng orang mukmin ada tiga yaitu: qana’ah (ridho atas takdir Allah); sedikit tidur malam; dan menyepi. Sifat qanaah membuat hati tenang, sedikit tidur malam membuat hati terang, dan dengan menyepi akan memudahkan memecahkan persoalan dunia. Kisah Sunan Gresik di atas sesungguhnya mengajari kita beberapa SKS mata kuliah akhlak. Bahwa sesungguhnya setinggi apapun ilmu seseorang, yang paling mudah diamati dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya adalah akhlak orang tersebut. Kisah Sunan Gresik memberikan contoh bagaimana seorang asing yang memasuki daerah baru perlahan-lahan meraih simpati masyarakat dan disegani penguasa setempat. Cara dakwah yang lembut dan santun terbukti sebagai strategi yang efektif dan ampuh memasukkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Jawa secara khusus dan pada gilirannya Nusantara secara umum. Apa yang telah dilakukan oleh Sunan Gresik di pesisir utara Jawa bagian timur telah menjadi pintu masuk bagi para pendakwah selanjutnya dengan mengikuti cara yang kurang lebih sama. Anggota Walisongo selanjutnya kemudian meniru cara dakwah yang santun dan lembut sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Cara dakwah yang santun dan lembut tersebut membantu nilainilai Islam yang untuk merasuk ke dalam kehidupan masyarakat yang ternyata awet dan tetap bertahan sampai sekarang. Padahal kehidupan masyarakat Islam di Nusantara telah mengalami berbagai ujian termasuk penjajahan bangsa Portugis, Belanda, Inggris hingga Jepang yang membawa misi dakwah agamanya masing-masing. KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

47


PESAN GURU

Menjauhi Teori Konspirasi

“D

Ustadz Drs. Musoli

i antara syarat kekuatan, kebangkitan, atau keberhasilan, bagi ummat dan bangsa Indonesia, adalah kebiasaan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah bukan melulu mengenai ilmu sains atau teknologi, tetapi yang dimaksud dengan berpikir ilmiah disini adalah kebiasaan atau sikap diri untuk tidak menerima suatu konsep tanpa ada penjelasan atau argumentasinya yang kuat, tidak mengambil kesimpulan yang tidak didahului dengan rangkaian pembuktian yang memadai, atau tidak menerima penjelasan kecuali dia akurat dan meyakinkan. Manifestasi berpikir ilmiah ini antara lain adalah dengan menjauhkan diri dari penjelasan berbasis teori konspirasi. Karena kegemaran dengan teori konspirasi membawa ummat kepada sikap selalu menyalahkan pihak lain, selalu merasa ditipu, selalu merasa diintrik, selalu merasa direkayasa, padahal kekalahan-kekalahan itu sebagiannya memang karena ketidakmampuan bersaing dalam aturan main yang ada. Kegemaran dengan teori konspirasi juga menjadikan ummat sebagai orang-orang yang pasrah, tidak mau berusaha, atau bahkan juga mereka mengambil jalan-jalan pintas yang berbahaya atas rasa tidak berdaya mereka. Ajaran diri sendiri, teguran Allah kekalahan itu ini adalah

Islam banyak meminta kita untuk intropeksi ke dalam atau ke untuk setiap kekeliruan dan kegagalan yang kita alami, seperti SWT dalam kekalahan ummat Islam di Perang Uhud, bahwa datangnya dari kesalahan diri sendiri. Dan proses ini semacam bagian dari sikap atau berpikir ilmiah tadi. Untuk mencapai apa yang kita harapkan sebagai peningkatan peradaban, kita mestilah sadar bahwa segala capaian mensyaratkan proses, pekerjaan, atau ikhtiar. Jika itu mensyaratkan kompetisi, maka tugas kitalah untuk berkompetisi dan memenanginya. Jika dia mensyaratkan usaha keras, maka usaha keraslah agenda kita. Jika teknologi canggih akan memfasilitasi kepada kesejahteraan, maka upaya kita adalah mencapai pemahaman kepada teknologi canggih itu. Di sisi lain, ada banyak ruang di Republik ini yang bisa kita kerjasamakan dan menjadi agenda perjuangan bersama, seperti anti korupsi, pemberantasan kemiskinan, atau penanggulangan penyakit. Kita memiliki keyakinan bahwa di sini ada orang baik di sana juga ada orang baik. Di sana ada orang jahat, mungkin di sinipun juga ada. Kita orang-orang baik haruslah bersinergi walaupun beda agamanya, partai politiknya, atau kelompoknya. Bukankah agama Islam kita menganjurkan untuk mencari titik temu? Sebagaimana pula nasihat Sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa “Kebenaran tidak diukur dari orang yang menyampaikan, tetapi lihatlah kebenarannya�

48

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

48

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN


KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

49


IDEALISME KAMI Betapa inginnya kami agar bangsa ini mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan. Atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan, dan terwujudnya cita-cita mereka, jika memang itu harga yang harus dibayar. Tiada sesuatu yang membuat kami bersikap seperti ini selain rasa cinta yang telah mengharu-biru hati kami, menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami, dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami. Betapa berat rasa di hati ketika kami menyaksikan bencana yang mencabik-cabik bangsa ini, sementara kita hanya menyerah pada kehinaan dan pasrah oleh keputusasaan. Kami ingin agar bangsa ini mengetahui bahwa kami membawa misi yang bersih dan suci; bersih dari ambisi pribadi, bersih dari kepentingan dunia, dan bersih dari hawa nafsu. Kami tidak mengharapkan sesuatupun dari manusia; tidak mengharap harta benda atau imbalan lainnya, tidak juga popularitas, apalagi sekadar ucapan terima kasih. Yang kami harap adalah terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat serta kebaikan dari Allah, Pencipta alam semesta

50

KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEPEMIMPINAN

Majalah Lentera Rumah Kepemimpinan - Edisi Februari 2018  

Sebuah karya Kolaboratif dari dan oleh Alumni Rumah Kepemimpinan untuk Indonesia

Majalah Lentera Rumah Kepemimpinan - Edisi Februari 2018  

Sebuah karya Kolaboratif dari dan oleh Alumni Rumah Kepemimpinan untuk Indonesia

Advertisement