Indonesian Student’s Association in Japan 在日インドネシア留学生協会 Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo 5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: http://www.ppijepang.org
Pasal 18 (a)
Fungsi Ketua Umum PPI Jepang antara lain: 1. Mewakili organisasi PPI Jepang dalam hubungan internal maupun eksternal. 2. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus PPI Jepang. 3. Menyampaikan laporan tertulis kepada BP PPI Jepang sekali dalam enam bulan. 4. Memberikan buku laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan melaporkannya di depan Kongres. 5. Menyampaikan segala keputusan dan informasi kepada anggota PPI Jepang secara keseluruhan. 6. Mengeluarkan pemberitahuan mengenai perubahan Ketua Korda dan Komsat. 7. Menyusun rencana kerja yang mengutamakan aspirasi anggota yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang. 8. Menyusun dan mengajukan Organogram, Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja & Pendapatan Pengurus Pusat PPI Jepang kepada Badan Pengawas PPI Jepang. 9. Menetapkan Tim Pemilihan Raya (Pemira), yang anggotanya berasal dari perwakilan Korda dan Komsat, dimana anggota Tim Pemira tidak dapat mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Ketua Umum PPI Jepang. Pasal 18 (b) Wewenang Ketua Umum PPI Jepang antara lain: 1. Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi. Pasal 19 Badan Pengurus PPI Jepang dipilih dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PPI Jepang. Syarat-syarat menjadi Badan Pengurus PPI Jepang: a. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang. b. Mendapat surat rekomendasi dari Korda atau Komsat dimana anggota tersebut bernaung. c. Berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kerja berlangsung. 3. Fungsi Badan Pengurus PPI Jepang antara lain: a. Membantu Ketua Umum PPI Jepang dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Pasal 20 Mekanisme pemilihan Calon Ketua Umum PPI Jepang: 1. Calon Ketua Ketua Umum PPI Jepang terdaftar sebagai anggota PPI Jepang. 2. Calon Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres dari bakal calon yang sudah terjaring melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Tim Pemilihan Raya (Pemira) PPI Jepang. 3. Apabila tidak ada sekurang-kurangnya dua bakal calon yang terjaring oleh Tim Pemira, maka calon ketua PPI Jepang dipilih melalui mekanisme yang disepakati oleh Kongres. 4. Calon Ketua Umum PPI Jepang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Bersedia melepas jabatan struktural (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, atau sebutan lain yang setingkat) dalam organisasi lain jika terpilih. b. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan. c. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai ketua di organisasi lain selama masa jabatannya. d. Didukung minimal satu utusan Korda. 5. Ketua Umum PPI Jepang dipilih secara langsung oleh Utusan di Kongres. Pasal 21 Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres. 1. 2.
1. 2. 3.
Pasal 22 Masa kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang adalah adalah satu (1) periode kepengurusan. Ketua Umum PPI Jepang hanya dapat dipilih untuk satu (1) periode. Kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang berakhir apabila: a. Masa kepengurusan telah selesai. b. Diberhentikan oleh Ketua Umum PPI Jepang.
9
