porosdaily

SOLUSI INFORMASI ANDA KAMIS, 2 AGUSTUS 2018

HARGA: RP. 4000

Awas, Banyak Usaha Gadai Swasta tak Berizin JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 551 usaha gadai swasta yang beroperasi tanpa izin di sejumlah daerah di Indonesia. Jumlah itu terdata hingga Juli 2018, dan kemungkinan bisa bertambah.

Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) Harianto Widodo mengatakan, ada kesulitan untuk mengajak pergadaian swasta untuk mengajukan pendaftaran dan izin ke OJK. Padahal, asosiasi telah mengirimkan surat perintah dari OJK kepada pihak terkait.

“Kami sudah mengirimkan surat ke masing-masing calon yang mengajukan pendaftaran dan izin ke OJK. Ada rencana setelah ini kami akan kembali mengirimkan surat kepada yang bersangkutan. Jadi masih tahap persuasif,” kata Harianto, Rabu (1/8).

Sampai saat ini gadai swasta yang mau bergabung dengan asosiasi juga masih sedikit. Jumlah itu sejalan dengan pelaku usaha gadai yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Hingga Juli 2018, tercatat ada 12 perusahaan gadai swasta telah berizin dan 22 pergadaian berstatus terdaftar.

Diperkirakan alasan perusahaan gadai swasta tersebut enggan mendaftar dan mengajukan izin, karena tidak

Ke- Hal.7

foto:lampost

Tabrakan Beruntun, Dua Luka Parah LAMPUNG SELATAN – Kecelakaan beruntun terjadi di Jalinsum KM 75/76 ruas Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (1/8) pagi. Dua orang mengalami luka berat akibat peristiwa ini.

Kasat Lantas Polres Lampung Selatan, AKP Reza Khomeini menginformasikan, dua korban luka tersebut, masing-masing supir mobil Mitsubisi L300 Nopol BE 8491 OY dan supir mobil Ertiga BE 1750 NRE. Lakalantas melibatkan lima unit kendaraan roda empat. Menurut AKP Reza, pemantik kejadian adalah mobil truk trailer Nopol BG 8324 LJ yang sedang mengangkut alat berat, dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kalianda.

Tiba di KM 75/76 Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, trailer hilang kendali akibat rem tak berfungsi normal. Trailer menabrak Suzuki Ertiga yang sedang berjalan beriringan dengan tiga kendaraan lain, Daihatsu Xenia B 2893 TFR, truk bok B 9551 FCB dan L300 di depannya.

Sundulan kepala trailer, membuat mobil Ertiga

foto:ilustrasi

z Politik Uang Pilgub Lampung

Diputus Bebas, Jaksa Tempuh Upaya Banding Tuntutan jaksa dinilai tidak terbukti, empat terdakwa dugaan politik uang Pilgub Lampung 2018 divonis bebas. Jaksa PN Tanjungkarang pun berusaha ‘melawan’.

BANDARLAMPUNG – Tim Jaksa Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Randi dan Irfansyah, mengajukan upaya banding atas putusan bebas empat terdakwa dugaan politik uang Pilgub Lampung 2018.

Kepastian menempuh upaya hukum lanjutan itu diperoleh dari Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan

Negeri (Kejari) Bandarlampung, Idwin Saputra saat ditemui di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Rabu (1/8).

"Terkait bebas empat terpidana, kami mengajukan upaya banding. Itu kami lakukan, berkaitan dengan Undang Undang tentang Pemilu yang diatur khusus," kata Idwin Saputra.

Kejari, ujar Idwin, memberikan waktu selama tiga hari kepada JPU untuk mengajukan banding. Saat ini, katanya, pengajuan memori banding telah diserahkan ke pengadilan.

"Sudah kami lakukan dan mengajukan memori banding ke pengadilan. Pengajuan ini juga hanya sebatas sampai di banding tindak di tingkat kasasi," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, empat terdakwa dugaan politik uang Pilgub Lampung diputus bebas oleh Majelis Hakim PN Kelas IA Tanjungkarang.

Masing-masing, Apin (33) warga

BANDARLAMPUNG – Awalnya, Sukardi mengira mayat bayi perempuan yang tergeletak di pinggiran Kali Gang Mawar Putih IV, Jalan Panglima Polim, Kelurahan Segala Mider, Tanjungkarang

Barat, Bandarlampung itu, hanya boneka bekas yang sengaja dibuang.

Belakangan, setelah Sukardi mengamatinya, dia melihat di tubuh jabng bayi itu ada tali pusar menjuntai

memanjang. Sukardi pun tersadar, bahwa yang dilihatnya itu bukanlah boneka.

"Penglihatan saya seperti boneka, mas. Tapi kok ada tali pusarnya,” tutur pekerja bangunan itu, Rabu (1/8).

ENTERTAINMENT

Dituduh Lakukan Oplas

K

HLOE Kardashian berhasil menurunkan berat badan pasca melahirkan dengan amat cepat. Ia juga berhasil meredam spekulasi keretakan hubungannya dengan sang kekasih, Tristan Thompson. Namun ada satu hal lagi yang membuat publik penasaran.

Dari foto terakhir yang diunggah ibu True Thompson ini ada sesuatu yang berbeda.

Netizen menilai hidung Khloe tampak lebih kecil dan ramping. Tuduhan operasi plastik pun langsung dituai Khloe.

Khloe ternyata langsung menjawab tuduhan para followersnya ini.

"Suatu hari aku akan

Ke- Hal.7

P O R O S D A I LY

Ke- Hal.7

Astaga, Orok Perempuan Dibuang ke Kali

Ke- Hal.7

z Khloe Kardashian

Jalan Tangkuban Perahu, Telukbetung, Suhaimi (36) warga Jalan Cut Nyak Dien, Kaliawi, Mawardi (45) warga Jalan Hayam Wuruk, Tanjungkarang Timur, dan Intan Darmawan (46) warga Kemiling, Bandarlampung.

Ketua Majelis Hakim, Riza Fauzi menilai, pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti. Atas dasar itulah dia memutus bebas keempat terdakwa tersebut.

Saling Serang Upaya ‘saling serang’ antara dua

Teladas, Kampung Tua

yang Kini Terisolir Sejarah Kabupaten Tulangbawang erat berkait dengan dengan keberadaan Kampung Teladas. Sayangnya, kampung tertua ini terancam terisolisasi dengan daerah lain.

TULANGBAWANG – Hujan yang semestinya menjadi barokah, justeru disikapi pesimistis oleh masyarakat di dua desa ini. Warga Kampung Teladas dan Kampung Dente Makmur, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang, ‘menjerit’ saat hujan mendera wilayah mereka.

Sebab, jalan penghubung antara Kampung Dente Makmur menuju Kampung Teladas sepanjang 14 kilometer, berubah menjadi areal persawahan. Kendaraan sulit melintasi kawasan tersebut, hingga tak sedikit warga enggan ke luar rumah.

Rizal Arjon, warga Kampung

Teladas, mengaku kebanggan terhadap kampung halamannya mulai terkikis saat dia melihat hamparan jalan kampung tak lagi manusiawi.

“Kampung kami ini, merupakan salah satu kampung tertua di Tulangbawang.

Hasilbuminya yang melimpah. Baik pertanian, perkebunan maupun perikanan,” kata Rizal, baru-baru ini.

Sayangnya, ucap dia, kebanggaan warga atas tanah subur makmur tersebut, pupus hanya karena kondisi jalan kampung yang tidak lagi bersahabat. “Kalau hujan sudah turun, kami kesulitan membawa hasil bumi ke luar kampung,” keluhnya.

Menurut Rizal, kondisi ini sudah berlangsung menahun. Jalan penghubung tak bisa dilewati. Jangankan saat hujan.

Dikala kondisi jalan kering pun, menurut dia, kendaraan roda dua kesulitan menembus kampung.

Ke- Hal.7

Sukardi mengaku, sekitar pukul 07.30 Wib tersebut, dia hendak meneruskan pekerjaan memondasi rumah, tak jauh dari lokasi jabang bayi ditemukan.

Saat hendak turun ke kali

itulah, Sukardi melihat tubuh bayi tanpa pakaian, dalam posisi miring di pinggiran aliran air. Penemuan pun dilaporkan kepada Pakde Sukijo, orang yang dituakan di daerah itu.

Ke- Hal.7

z Email: redaksiporosdaily@gmail.com

HALAMAN

BALAI KOTA

2

Redaksi : Jalan: MH Thamrin 29 Bandarlampung Email : redaksiporosdaily@gmail.com Perusahaan:

PT. Lampung Wisata Sejahtera Komisaris :

Niar Kuasa Hukum :

Suprapto, SH, MH REDAKSI: Pemimpin Umum/Redaksi (Penanggung Jawab) :

Suparman Pemimpin Perusahaan :

Yulizar Kundo, SE, MM Administrasi/Keuangan :

Galuh Redaktur Pelaksana :

Genggar Raksi Redaktur :

Wahyu Widodo Asmuni Layout/Pracetak :

Dedy Wahyudi PERWAKILAN DAERAH Tanggamus :

Denny Ramdo (Kabiro), Teddy Metro :

Medi (Kabiro), Fadli. M. Zen

POROSDAILY

KAMIS, 2 AGUSTUS 2018

Wajah Ruko Tua di Bandarlampung Kawasan pertokoan tua kini sudah terlihat lelah. Pemerintah tak bisa apa-apa selain beri petuah. Menunggu kearifan tuan tanah untuk mau berbenah.

BANDARLAMPUNG - Kawasan pertokoan di Bandarlampung memang banyak dihiasi bangunan tua. Jika penampakannya bagus, bangunan tua tentu bisa jadi ciri khas sebuah kota. Atau mungkin malah objek wisata layaknya negara-negara Eropa.

Tapi untuk di Kota Tapis Berseri, impian punya bangunan pertokoan tua yang terawat sepertinya agak mustahil.

Kita ambil contoh di kawasan Pasar Tengah dan sepanjang jalan Yos Sudarso sampai Laksamana Malahayati.

Banyak pertokoan yang setidaknya sudah puluhan tahun berdiri disana. Tapi karena tak dirawat dengan baik, membuat kesan kumuh tersirat di kepala saat kita melintasinya.

Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Bandarlampung sebenarnya juga sudah risih dengan keadaan tersebut.

Namun mereka sendiri mengaku tak bisa melakukan apapun selain mengirimkan surat imbauan. Sebab

bangunan tersebut bukanlah milik pemerintah.

“Jadi kami tidak bisa berbuat banyak, dan bukan ranah kami untuk memperbaiki, sebab bangunan tersebut punya bangunan pribadi orangorang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Monitoring Dinas

Perkim Bandarlampung, Dekrison, Rabu (1/8).

Menurut Dekrison, setidaknya satu bulan sekali Pemkot Bandarlampung menyurati para pemilik bangunan. Dengan harapan mereka bisa tergerak untuk paling tidak memperbaiki tampilan bangunan agar tak ter-

lihat kumuh.

“Namun mereka (pemilik bangunan-red) cuek dengan imbauan surat edaran kami. Tak hanya dikawasan Teluk, bangunan usang lainnya juga sudah kami himbau untuk berbenah seperti di ruko-ruko kawasan Pasar Tengah,” tukasnya. (Gar)

Pringsewu :

Andria Chandra

Komunitas TDA Gelar Mukernas di Balikpapan

Tulangbawang :

Mawardi Lampung Barat

Zulfikar (Kabiro) Pesisir Barat :

Zul Lampung Tengah :

Deddy Pesawaran :

Sandi Purnama Riski (Kabiro)

Percetakan : PT. Haluan Lampung (isi diluartanggung jawab percetakan)

Vaksin Measles Rubela

MUI Minta Dinkes Tunggu

Sertifikasi Halal BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menggelar kampanye imunisasi measles rubela (MR) mulai 1 Agustus hingga 30 September mendatang.

Kepala Dinkes Lampung Reihana mengatakan imunisasi penting dilakukan guna mencegah dan penularan penyakit campak dan rubela dengan cara pemberian vaksin MR secara massal kepada anak usia 9 bulan-15 tahun.

“Total sasaran kampanye imunisasi MR di Provinsi Lampung adalah 2.196.701 anak (data Pusdatin), 2.237.041 anak (Pendataan Provinsi Lampung),” kata Reihana.

Dia mengatakan, berdasar laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Lampung sejak 2014-2016, terjadi lima kasus di Lampung Tengah, Lampung Selatan (tiga kasus), Kabupaten Pesawaran (lima kasus), dan lima kasus di Lampung Utara. Kemudian, satu kasus di Tulangbawang, Lampung Timur (satu kasus), dan satu kasus di Kota Bandarlampung.

Belum Halal Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung meminta Dinkes untuk menunda proses imunisasi massal.

Sebab, vaksin measles rubela sendiri masih tak jelas status kehalalannya karena hingga kini belum memperoleh label halal dari MUI. “Sebelum ada label halal dari MUI RI, haram atau tidak (vaksin MR) belum diketahui. Sebab, belum diajukan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI,” kata Sekretaris MUI Lampung KH Basyarudin Maisir, Rabu (1/8).

Pengurus Yayasan Al Hikmah Bandarlampung itu mengatakan, pihaknya telah mengajukan penangguhan dan penjadwalan ulang imunisasi MR. Pimpinan Al Hikmah, kata dia, sudah meminta Puskesmas Rawat Inap Kedaton untuk menangguhkan pemberian vaksin MR. Imunisasi penyakit campak belum boleh dilakukan sebelum MUI mengeluarkan sertifikat halal.

“Pemberian vaksin MR setelah LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal,” ujarnya. (Gar/*)

P O R O S D A I LY

Gantikan Zainudin

Irfan Djafar Fokus Persiapan Hadapi Pileg BANDARLAMPUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (PAN) Lampung untuk sementara dipegang Irfan Nuranda Djafar pasca penetapan Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek oleh KPK. Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN Lampung juga mantan Bupati Lampung Timur itu diangkat melalui surat mandat No. PAN/B/Mdt/KU-SJ/024/ VII/2018 itu tertanggal 30 Juli 2018.

Kepada awak media, Irfan mengaku langkah awal usai menerima mandat terse-

but adalah menunjuk pengganti dua bakal calon anggota legislatif yang juga ikut terciduk bersama Zainudin.

Pertama Agus Bahkti Nugroho, ketua Fraksi PAN DPRD Lampung juga bacaleg DPR RI. Kedua Gilang Ramadan, sosok politisi baru yang di plot oleh PAN sebagai bacaleg DPRD Lampung.

“Untuk bacaleg, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional mengajukan dua nama kader terbaiknya untuk menggantikan.

Dua nama tersebut yaitu Iswan Handi Caya yang saat

ini merupakan Sekertaris DPW PAN Lampung dan Ernita Agustri Niarsih yang tak lain merupakan adik kandung Eva Dwiana Herman HN,” jelasnya, Rabu (1/8).

Irfan juga menjamin, kejadian yang menimpa kader PAN tersebut tidak akan berpengaruh terhadap persiapan menghadapi Pileg dan Pilpres 2019.

“Saat ini banyak tokoh – tokoh PAN yang tadinya terbelah mulai merapat kembali termasuk kader PAN yang berada di kubu Bachtiar Basri,” tukasnya. (Gar)

BANDARLAMPUNG - Komunitas Bisnis Tangan Diatas (TDA) Menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Platinum Balikpapan Kalimantan Timur pada 1-3 Agustus 2018.

Pada mukernas yang bertajuk "Accelerate Your Business Through Community" tersebut ada 8 Pengurus TDA Bandarlampung dan Kota Metro yang hadir mewakili Provinsi Lampung.

Menurut Ketua Bidang Edukasi dan Peningkatan Kapasitas (EPIK) TDA Bandarlampung Iwan Setiawan, Mukernas merupakan ajang silaturahmi semua pengurus daerah di seluruh dunia.

Saat ini TDA terdapat di 5 negara, 15 wilayah dan 90 daerah.

Sedangkan untuk member resmi mencapai lebih dari 11.000 orang.

TDA juga memiliki simpatisan jauh lebih

banyak dari member yang sudah terdaftar.

"Ini ajang merapatkan barisan, membahas program kerja untuk mewujudkan narasi scale up business bagi seluruh anggota," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (1/8) malam WIB. Terpisah, Marketing Komunikasi ACT Lampung Hermawan Wahyu Saputra mengatakan sebagai mitra resmi TDA Nasional pihaknya akan terus berkolaborasi hingga ke TDA Wilayah baik Bandarlampung maupun Kota Metro.

Beberapa waktu lalu, ACT Lampung juga mensosialisasikan wakaf tunai bersama pengurus dan anggota TDA. "Semoga Mukernas TDA kali ini membuahkan strategi terbaik dalam meningkatkan level wirausaha dan berbuat untuk kemanusiaan," tutupnya.

(Rls)

Gubernur Lantik Kepala BPKP Lampung BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Ridho Ficardo melantik Kisyadi menggantikan Sally Salamah menjadi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung di Balai Keratun, kompleks Pemprov setempat, Rabu (1/8).

“Saya berharap, peran BPKP dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Salah satunya, dalam hal mengawal program-program strate-

gis, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Lampung,” kata Ridho.

Gubernur mengatakan, BPKP bisa berperan mengawal pelaksanaan pembangunan, seperti jalan tol, bendungan, kawasan industri maritim, infrastruktur dan lainnya.

BPKP diharapkan memberikan berbagai pertimbangan dari sudut pandang pengawasan.

Sehingga, dapat meminimalkan permasalahanpermasalah yang mungkin terjadi.

Dia juga berharap,

BPKP dapat terus berkontribusi dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hingga kini, jumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI adalah 13 pemda dari 16 Pemda di Lampung.

“Diharapkan jumlah pemda yang memperoleh opini WTP terus meningkat,” ujarnya.

(Rls)

z Email: redaksiporosdaily@gmail.com

HALAMAN

DAERAH

3

POROSDAILY

KAMIS, 2 AGUSTUS 2018

Wabup Loekman Resmikan Gedung Baru Bank BPRS Rajasa LAMPUNG TENGAH- Wakil Bupati (Wabup) Lampung Tengah (Lamteng), Loekman Djoyosoemarto meresmikan Kantor Pusat Bank BPRS Rajasa di gedung baru Jalan Proklamator Raya No 14.C, Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Selasa (31/07).

Relokasi ini sebelumnya BPR Rajasa berlokasi dijalan Proklamator Raya samping Putra Baru Toserba. Diresmikannya gedung baru sebagai kantor pusat ini ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Wabup Loekman, dan pengguntingan pita oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung Kaswadi, serta pemberian santunan kepada 50 anak yatim dan kaum duafa.

Direktur Bank BPRS Lampung Tengah Sofyan, S.E menyampaikan, bahwa berdiri selama 10 tahun BPRS Rajasa dengan modal dari Pemda Lamteng senilai Rp 10 Milyar dan dari pihak ke 3 sebesar Rp 2 Milyar. Grafik peningkatan BPRS Rajasa mulai bergerak pada tahun 2016 dengan aset sebesar Rp 15 Milyar dan laba Rp 600 juta, kemudian ditahun 2017 meningkat

untuk aset menjadi Rp 24 Milyar dengan laba Rp 1,4 Milyar. Pergerakan ini terus melaju hingga Periode semester pertama di bulan Juli sudah berada diposisi angka untuk aset Rp 35 Milyar dengan laba Rp 1,6 Milyar. Angka ini merupakan pencapain dari rencana target aset hingga Desember 2018 diangka Rp 38 Milyar dengan laba Rp 1.8 Milyar. Artinya pencapaian sudah berada diposisi 85%.

"Alhamdulillah kami bersama jajaran pengurus dengan Komisaris utama Abul Awaali Zubair .S. E,lalu Agus Hamid S. Sos.Serta Dewan Pengawas Syariah dengan Ketua Drs. Muhyiddin, Samijo. S. IP dan Direktur Herwanto, S. H,beserta 21 karyawan pengembangan dibanya kantor kas di Kecamatan Kalirejo guna lebih mendekatkan pelayanan BPRS Rajasa dengan masyarakat, " terang Sofyan yang memangku kepemimpinan sejak dibukanya Bank Usaha Milik Daerah Lamteng ini usai acara.

Sementara Kaswadi berharap dengan potensi ekonomi di Lamteng yang strategis sangat berpeluang besar untuk mengembangkan perbankan.

"Kepada BPRS Rajasa hendaknya menjaga integritasnya sebagai bankir baik internal dan ekternal yang diatur oleh pemerintah daerah dengan harapan kepercayaan masyarakat tinggi kepada BPRS Rajasa Lamteng,sehingga memberikan kontribusi besar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lampung tengah," harapnya.

Dikesempatan yang sama, Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto juga menyampaikan, bahwa BPRS Rajasa Bandarjaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Lampun Tengah.

"Dibukanya gedung ini diharapkan untuk berani bersaing dengan bank-bank yang sudah besar. Pemda Lamteng siap mensupport pengembangan bank BPRS Rajasa untuk tumbuh lebih besar, dengan didukung pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif di Lamteng." ungkapnya.(Ded/Dra)

KPUD Lambar Resmi Tutup Perbaikan Dokumen Bacaleg Pemilu 2019 LAMPUNG BARAT - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) secara resmi menutup tahap perbaikan dokumen bakal calon legislatif (bacaleg) peserta Pemilu 2019, Selasa (31/7/2018) malam tepat pada pukul 24.00 waktu setempat.

Komisioner KPUD Lambar, Sarif Ediansah, S.Hi.,M.M mengungkapkan pihaknya telah menerima perbaikan dokumen bacaleg yang diajukan oleh 13 Partai politik (parpol). Ia juga menjelaskan dari 14 parpol yang semula

mengajukan daftar bacalegnya, terdapat satu parpol yang tidak melakukan perbaikan, yakni Partai Berkarya.

"Karena tiga bacaleg yang diajukan dari Partai Berkarya pada saat pendaftaran, berkas dua orang sudah masuk dan satu orang mengundurkan diri. Selanjutnya penyusunan untuk penetapan daftar calon legislatif sementara (DCS) dilangsungkan dimulai pada tanggal 8 - 12 Agustus," papar Sarif.

Selanjutnya Sarif mengungkapkan, KPU Lambar juga hanya akan memverifikasi berkas bacaleg yang

belum lengkap saat mendaftar, karena memang ada sejumlah bacaleg yang berkasnya lengkap, dan KPU memiliki waktu selama tujuh hari, yaitu dari tanggal 1 -7 Agustus 2018.

Berdasarkan data yang dimiliki KPUD Lambar, 326 bacaleg telah selesai melakukan perbaikan yang diajukan 13 parpol dari jumlah semula yakni 329 Balaceg yang melakukan pendaftaran.

"Padahal dua dari tiga nama bacaleg yang diajukan partai itu telah memenuhi syarat (MS) saat mendaf-

Roling Pejabat Berujung Laporan Polisi

Paripurna, DPRD Lamteng Sahkan 3 Raperda LAMPUNG TENGAH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna digedung dewan setempat, Selasa (31/7).

Ketiga Raperda tersebut antara lain tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Rapat Paripurna di pimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah A. Junaidi Sunardi, yang didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Joni Hardito, Sekertaris DPRD Syamsi Roli, dan para angota DPRD Lampung Tengah.

Nampak hadir pula Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, para Asisten dan Staf Ahli dilingkungan Pemkab Lamteng, para Kepala SKPD dan jajaran Forkopimda Lamteng.

Ketua DPRD mengatakan,

ketiga Raperda tersebut disahkan setelah melalui pembahasan anggota DPRD dengan eksekutif dan pihak terkait lainnya.

"Setelah Raperda tersebut disahkan, selanjutnya akan menjadi acuan Bupati dalam membuat peraturan bupati (perbup, red)," ujar Ketua DPRD Lampung Tengah Junaidi.

Usai membacakan substansi peraturan daerah, Pimpinan DPRD dan Wakil Bupati menandantangani berita acara pengesahan. Kemudian Ketua DPRD menyerahkan berita acara tersebut kepada Wakil Bupati Lampung Tengah. (Ded/Dra)

Parosil Mabsus: Jangan Ada Masyarakat Sakit Tidak Terlayani LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mengingatkan aparat pemerintah, khususnya camat dan peratin, mengetahui kondisi kesehatan warganya.

“Jangan sampai, ada masyarakat yang sakit tidak terlayani. Ini akan menjadi masalah bersama,” kata Paro-

P O R O S D A I LY

tar. Sementara satu diantaranya mengundurkan diri. Alhasil, bacaleg yang resmi mendaftar menjadi 328 orang," ujar Sarif.

KPU Lambar juga merilis 13 parpol dimaksud, Rabu (1/8) pukul 00.51 dini hari. Adapun 13 parpol itu adalah Partai Golkar, PKPI, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, PPP dan PAN. Kemudian Partai Garuda, Partai Nasdem, PKS, Partai Perindo, PKB, PSI, dan Partai Gerindra. (jul/red)

sil pada acara peresmian Gedung Puskesmas Rawat Inap Sekincau, Rabu (1/8.

Bupati berharap, tidak ada lagi masyarakat di wilayahnya yang tidak mendapatkan pelayanan dasar kesehatan.

Karenanya, kata dia, masalah ini tidak bisa dibebankan kepada puskesmas saja. Tetapi, tegasnya, harus

melibatkan serta aparatur pemerintah lain bagaimana menjembatani masyarakat untuk bisa terlayani dengan baik.

“Apabila ada masyarakat yang sakit, tetapi kondisi ekonominya tidak mampu atau tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), aparatur pemerintah harus bisa men-

jembatani,” tandasnya.

Berkenaan ddengan persemian Puskesmas Rawat Inap Sekincau, Bupati berharap, pelayanan kesehatan dan pemanfaatan sarana kesehatan harus terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan sarana dan prasarananya.

Salah satunya, kata dia, dengan dibangunya gedung

puskesmas dan peningkatan status Puskesmas Sekincau menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Dengan keberadaan puskesmas rujukan di Kecamatan Sekincau berikut petugas medisnya, ujar Parosil, diharapanya kesehatan masyarakat di daerah ini dapat lebih terlayani. (Rls)

PRINGSEWU – berawal dari roling pejabat Pemda Kabupaten Pringsewu, beberapa waktu lalu, mantan Kabag Umum Pemda Pringsewu, Ananto Pratikno dilaporkan ke Polres Tanggamus.

Perkara yang dituduhkan dalam laporan polisi bernomor: LP/485/ VII/2018/LPG/RES TGMS tanggal 6 Juli 2018 lalu ini, tidak main-main.

Yakni, dugaan penggelapan dua unit mobil dinas, Avanza BE 2068 UZ dan Toyota Hilux BE 9018 UZ. Bertindak sebagai pelaporan, adalah Waskito Joko Suryanto, Kabag Perlengkapan Pemda Pringsewu.

"Laporan kami layangkan, karena yang bersangkutan telah mendapat pemindahan jabatan pada 5 Februari 2018 lalu, tapi yang bersangkutan tidak juga mengembalikan kendaraan fasilitas pemerintah daerah," kata Waskito, Rabu (1/8).

Kabag Perlengkapan, kata dia, sudah menempuh upaya lisan maupun tertulis untuk meminta Ananto agar segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

Akan tetapi, ujar Waskito, tidak juga dikembalikan.

“Inspektorat Pringsewu, beberapa waktu lalu, juga pernah mengadakan apel kedaraan dinas. Tapi, Ananto tidak juga bersedia menghadirkan dua unit mobil dinas itu,” ungkapnya.

Menolak Dikonfirmasi terpisah, Ananto Pratikno menolak dituduh telah menggelapkan aset milik Pemda Kabupaten Pringsewu.

“Dua mobil dinas itu dipinjam secara lisan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pringsewu, Budiman,” kata Ananto.

Bahkan, ujar dia, sebelum Lebaran 2018 lalu, dia memberitahukan pula perihal kendaraan dinas itu kepada Wakil Bupati Pringsewu, kalau dua unit mobil dinas tersebut ada padanya. "Mobilnya masih ada semua, kok dibilangin penggelapan," ujarnya.

Ananto mengaku belum bersedia mengembalikan kendaraan plat merah itu, karena merasa belum ada serah terima jabatan dari dirinya sebagai Kepala Bagian Umum kepada Ani Sundari, pejabat baru Kepala Bagian Umum.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Taggamus, AKP Devi Sujana membenarkan adanya laporan tersebut. “Sedang dilakukan penyelidikkan.

Petugas juga sudah memanggil Ananto Pratikno, untuk dimintai keterangan,” kata AKP Devi.

Untuk usur penggelapan, sebagaimana dilaporkan pelapor, penyidik masih akan melakukan gelar perkara. Apakah tindakan Ananto Pratikno memenuhi unsur penggelapan, atau tidak.

(Rls)

z Email: redaksiporosdaily@gmail.com

HALAMAN

DAERAH

4

POROSDAILY

KAMIS, 2 AGUSTUS 2018

Berharap Pekon Marang Juara Lomba PekonBUMdes PESISI BARAT – Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal mengharapkan Pekon Marang sebagai juara Lomba Pekon dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tingkat kabupaten, terpilih sebagai juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung 2018.

Meski harapan Bupati itu tidak disampaikan secara langsung, namun tersirat saat Agus Istiqlal menghadiri acara penilaian Lomba Desa tingkat Provinsi Lampung 2018, di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (1/8).

Sebab, menurut Bupati saat memberikan sambutan, berdasarkan data tim penilai Lomba Pekon dan BUMDes tingkat kabupaten, beberapa waktu lalu, Pekon Marang terbilang baik dalam ppengelolaan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatannya. “Pekon Marang memang layak diusulkan mengikuti Lomba Pekon tingkat Provinsi,” ujarnya.

Agus Istiqlal berharap, Pesibar bisa keluar sebagai juara. Dengan begitu, ujarnya, ke depan nanti Kabupaten Pesibar bisa berubah ke arah yang lebih maju lagi.

Pantauan lapangan, selain Bupati Agus Istiqlal, penilaian Lomba Pekon dan BUMdes di Pekon Marang, dihadiri pula oleh Ketua DPRD Pesibar, Piddinuri, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Theresia Sormin.

Tampak pula, Ketua TP-PKK Pesibar Septi Istiqlal, Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Peratin. (Rls)

Metro Utara Rentan bencana Kekeringan METRO - Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Metro memetakan, wilayah Kecamatan Metro Utara menjadi daerah paling rentan bencana kekeringan, memasuki musim kemarau tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Metro, Kris Endarto kepada awak media, belum lama ini.

Menurut Kris, pada dasarnya semua kecamatan di Kota Metro rentan mengalami kekeringan. Namun, kata dia, paling rawan adalah Kecamatan Metro Utara.

“Metro Utara itu paling banyak titiknya. Kalau wilayah lain lebih sedikit. Musim kemarau ini kemungkinan selesai akhir September," kata dia.

Untuk mengantisipasi ancaman bahaya kekeringan tersebut, Kris menyatakan, stok air BPBD dipastikan mampu mencukupi kebutuhan air bersih untuk masyarakat selama kemarau berlangsung.

"Kita kan punya sumur bor sendiri. Jadi ready (siap) lah untuk mencukupinya. Di Metro Utara juga kita punya satu sumur bor, sehingga masyarakat bisa mengambil air di sana," jelasnya. Ia mengimbau, jika masyarakat membutuhkan air bersih bisa langsung melapor ke BPBD. Nanti, kata Kris, petugas BPBD akan mendistribusikan air ke wilayah tersebut.

"Nanti akan kita kirim. Nah yang beda dari sebelumnya sekarang untuk distribusi air bersih kita harus koordinasi dengan Satpol PP. Karena Damkar sekarang masuk ke Satpol PP," tambahnya.

Ia menambahkan, BPBD Kota Metro mengusulkan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulan Bencana) untuk bantuan kendaraan pengangkut air. Ini, untuk memudahkan distribusi air bersih ke masyarakat.

"Kita usulkan terus. Kalau pas musim kemarau kita akan mudah mendistribusikan air bersih dengan mudah," ujarnya. (Medi)

P O R O S D A I LY

Lapas Gunungsugih Bangun Sarana Ibadah LAMPUNG TENGAH - Sebagai bentuk penyesalan dan ingin berbuat baik, serta menebus rasa bersalah kepada masyarakat, para narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas lll Gunungsugih, Lampung Tengah (Lamteng) membangun sarana Ibadah berupa Musholla.

Pembangunan Musholla Darul Huda, yang digerakkan oleh pihak Lapas ini, terletak di Pondok Pesantren Darul Huda, Dusun Sri Rahayu l, Kampung Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Lamteng, mulai digerakkan pada Rabu (1/8/2018).

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Ketua Rayon ll Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (Pas) Lampung, yang juga Kepala Lapas Kotabumi, Lampung Utara, Damari. Acara peletakan disaksikan juga oleh Kepala Lapas kelas lll Gunungsugih, Syarpani, perwakilan dari Bank BRI, KH. Dede Sulaiman dan masyarakat.

Dijelaskan Kalapas kelas lll Gunungsugih, Syarpani, terlaksananya pembangunan Musholla tersebut berkat inisiatif pihak Lapas, bekerjasama dengan pihak swasta yaitu Bank BRI, Bank Jawa Barat (BJB). Sedangkan untuk

tenaga kerjanya, semuanya melibatkan para narapidana.

"Ini yang bekerja, adalah pasukan Merah Putih dari para narapidana Lapas, yang sebelumnya telah dilatih melalui Balai Latihan Kerja (BLK)," ujar Syarpani.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Pengasuh Ponpes Darul Huda, KH. Dede Sulaiman mengatakan dengan dibangunnya Musholla dalam lokasi pondok, dirasa sangat membantu para santri dan masyarakat, yang hendak menunaikan ibadah sholat lima waktu, karena selama ini para santri harus kelu-

ar menuju Masjid atau Musholla diluar, saat hendak menunaikan sholat.

"Ya kami atas nama pengasuh Ponpes Darul Huda dan masyarakat, mengucapkan terima kasih atas bantuan bangunan Musholla, semoga bangunan ini bermanfaat bagi masyarakat umum," ujarnya.

Ditambahkan Dede Sulaiman, lokasi bangunan Musholla berukuran 6 x 15 meter, persis berada di dalam lokasi Ponpes, memanfaatkan lahan bekas bangunan ruang belajar, yang tidak terpakai lagi.

(Ded/Dra)

Tower Telkomsel Resahkan Warga Dente Makmur T U L A N G B AWA N G – Keberadaan tower pemancar, milik provider Telkomsel, sejatinya bisa membantu masyarakat. Khususnya tower yang berada di Kampung Dente Makmur, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang.

Namun, karena tower tersebut dilengkapi mesin generator diesel, masyarakat sekitar pun dibuat ‘jengah’ karenanya. Sebab, suara mesin diesel membuat bising warga.

Tak hanya suara bising saja. Keluhan masyarakat juga muncul lantaran keberadaan tower mengundang sambaran petir di wilayah kampung tersebut. Akibatnya, sambaran pertir datang bertubi saat musim penghujan beberapa waktu yang lalu.

Nah, berpangkal dari serentetan permasalahan itu pula, puluhan warga Kampung Dente Makmur nglurug

ke kantor desa setempat. Tujuannya, meminta solusi dari kepala kampung sekaligus menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak provider, selaku pemilik tower.

Dari dialog dua arah antara pihak kepala kampung dan warga, diketahui ada beberapa hal yang dituntut warga. Di antaranya, warga minta pemilik tower mengganti generator diesel dengan listrik, agar tidak lagi menimbulkan suara bising. Kedua, warga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik mereka yang diakibatkan oleh petir yang terpicu oleh keberadaat tower di kampung mereka. Ketiga, masyarakat minta agar tower diberi lampu penerang, mulai dari bagian atas hingga ke bawah.

Terakhir, warga juga minta pihak perusahaan pemilik tower untuk memberikan kompensasi atau bantuan bina

lingkungan kepada masyarakat setempat.

“Sejak 2012 tower ini berdiri, perusahaan belum memberikan kompensasi atau bantuan bina lingkungan kepada kami,” kata Suryanto, salah seorang perwakilan

masyarakat Kampung Dente Makmur.

Kalaupun ada bantuan, kata dia, mungkin hanya beberapa orang saja yang menerimanya. Padahal, ujar dia, di daerah ini banyak warga yang sering terkena dampak tower

tersebut.

Menyikapi tuntutan warga, Kepala Kampung Dente Makmur, Sutrim segera memanggil pihak perusahaan untuk mendiskusikan permasalahan ini, demi kebaikan dan kenyamanan bersama. (Mawardi)

Polres Lambar Siap Bantu Pembangunan Pekon LAMPUNG BARAT - Kapolres Lampung Barat, AKBP Tri Suhartanto, S.Ik menyatakan, jajarannya mendukung dan siap membantu pembangunan desa (pekon) di wilayah Kabupaten Lampung Barat (Lambar).

Penegasan itu disampaikan AKBP Tri Suhartanto, S.Ik, Senin (30/7) kemarin, dalam kegiatan Lomba Ppekon di Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong dan Pekon Suka Pura, Kecamatan Sumber Jaya. Dalam kegiatan ini, jajaran Polres Lambar melakukan pengamanan dengan mengerahkan 1/3 kekuatan gabungan dari Polres Lampung Barat dan Polsek Sumber Jaya. Upaya ini dilakukan, sebagai bentuk dukungan sekaligus memberikan

bantuan ikut mengawal pembangunan pekon. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Lampung Barat mengikutsertakan Pekon Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong dan Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, dalam Lomba Pekon dan BUMdes tingkat Provinsi Lampung tahun 2018.

Terkait lomba tersebut, tim evaluasi dan penilai dari Pemerintah Provinsi Lampung yang hadir sebanyak 13 orang, dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Lampung, Teresia Sormin.

Adapun, rakaian acara lomba, di antaranya pada pukul 06.00 Wib dilakukan Giat Pasar Kalangan Pekon Way Petai. Memasuki pukul 08.00

Wib, dilanjutkan dengan penilaian lomba pekon, yakni Pekon Mutar Alam.

Kegiatan acara penilaian dipusatkan di Lapangan Mutar Alam. Di lokaksi ini, juga disertakan pameran produk unggulan tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lam-

bar maupun pekon.

Tim penilai dari Provinsi Lampung, terdiri dari delapan orang yang dipimpin Teresia Sormin. Usai penilaian pekon, dilanjutkan dengan penilaian lomba BUMdes tingkat Provinsi Lampung, di Pekon Sukapura yang dalam hal ini

Lambar diwakili oleh Arum Jeram BUMdes Tirtajaya.

Untuk lomba ini, tim penilai terdiri dari lima orang yang dipimpin oleh Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi Pedesaan pada Dinas PMD Provinsi Lampung, Sulasih.

(Jul)

z Email: redaksiporosdaily@gmail.com

HALAMAN

EDUKASI

5

Waspada Peretasan Alamat Email JAKARTA - Kasus peretasan tidak melulu soal akun bank dikuras atau kata kunci akun media sosial yang diambil alih, ada kalanya hanya alamat email yang diambil oleh peretas. Tapi, bolehkah kita menganggap santai jika alamat email diketahui peretas?

Perusahaan yang bergerak di layanan aplikasi, F5, memandang alamat e-mail sebagai salah satu informasi yang sensitif, dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar jika disalahgunakan.

"Email termasuk data yang sensitif karena tersambung ke mana-mana," kata Country Manager F5, Fetra Syahbana, di Jakarta, Rabu (1/8).

Alamat surat elektronik merupakan kolom yang wajib diisi saat mendaftar media sosial, untuk masuk pun menggunakan alamat email. Begitu juga ketika kita akan melakukan transaksi secara elektronik, misalnya melakukan pembayaran atau dompet digital untuk menyimpan mata uang kripto.

Pengguna internet juga kerap menggunakan kata kunci yang sama untuk berbagai akun, apalagi jika memiliki banyak email atau akun di dunia digital. Mereka tidak perlu mengingat banyak hal jika hanya menggunakan satu kata kunci untuk semua.

Tidak jarang, akun-akun tersebut memuat informasi yang sensitif, misalnya nomor identitas penduduk (KTP) atau alamat rumah.

"Kalau ketahuan satu, bocor semua. Tanpa disadari, email adalah data yang sensitif," kata dia.

Fetra tidak menyebutkan secara spesifik, tapi, menurut dia, banyak kasus pencurian uang di rekening bank maupun mata uang kripto bermodalkan alamat email.

Solusinya, perbarui kata kunci email setiap beberapa waktu, misalnya tiga bulan sekali. (Rol)

POROSDAILY

KAMIS, 2 AGUSTUS 2018

Pengelolaan SMA/SMK

Mendikbud Kaji Rencana Pengembalian ke Kabupaten/ Kota MALANG - Wacana pengembalian pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah daerah tingkat dua menyeruak. Provinsi kurang becus ?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengemukakan wacana pengalihan kembali kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah provinsi masih dikaji. Kemendikbud masih mempelajari dulu permasalahannya.

“Apakah pengelolaan SMA/ SMK dikembalikan ke pemkot/ pemkab bisa direalisasikan atau dicarikan jalan keluar yang lebih halus," kata Muhadjir di Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8).

Selain itu, katanya, bisa juga dengan keputusan presiden atau peraturan pemerintah. "Nanti kita lihat

saja, karena rencana itu masih dikaji dan belum diputuskan," ucapnya.

Ia mengemukakan, wacana munculnya pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke pemkot/pemkab itu muncul dari permintaan wali kota dan bupati yang menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Namun, sampai sekarang masih belum diputuskan.

"Saya masih belum tahu karena tidak mengikuti rapat. Karena itu, kemendikbud masih mempelajari dulu permasalahannya. Kalau pengelolaannya itu kan sudah diatur oleh undang-undang," katanya.

Menurut dia, isu pengalihan pengelolaan kembali SMA/SMK ke pemkot/pemkab dipicu banyak pandangan di masing-masing daerah, di antaranya terkait aset dan tanggung jawab pendanaan.

Ada beberapa kota yang merasa rugi karena tidak bisa mendanai SMA/SMK. Pemkot/pemkab tersebut khawatir kualitas SMA/SMK menurun.

Kendati demikian, kata Muhadjir, ada juga pemerintah daerah yang senang pengelolaan SMA/SMK diambil alih pemerintah provinsi karena anggaran di pemerintah daerah itu tidak berkurang. Jadi, tidak seragam, tidak semua kota/kabupaten ingin mengambil alih kembali.

Mantan rektor UMM itu menjelaskan sampai saat ini kewenangan pengelolaan SMA/SMK masih dipegang pemerintah provinsi. Namun, bisa juga nanti pengelolaan SMA/SMK itu dalam bentuk tugas pembantuan.

Artinya, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom

Prancis Larang Siswa Pakai Ponsel di Sekolah

Perlukah Menghindari Konsumsi Keju ?

JAKARTA - Hampir semua orang menyukai roti panggang dengan tambahan keju didalamnya. Namun apakah keju menjadi bagian dari diet sehat?

Sebagian besar jenis keju mengandung garam dan lemak jenuh. Tetapi juga kaya protein dan kalsium, jadi apa yang terbaik? Menghindari keju atau mengonsumsinya?

Berikut ulasan para ahli yang dirangkum pada Rabu (1/8). Pertama, ahli gizi dari University of South Australia Evangeline Mantzioris, menyatakan keju mengandung berbagai komponen bergizi yang perlu dipertimbangkan.

Sebagian besar komponennya yakni kalsium, protein dan lemak jenuh juga dalam produk susu lainnya.

"Kalsium penting untuk mengurangi risiko osteoporosis, dan protein diperlukan untuk sintesis dan perbaikan jaringan. Keduanya memberikan manfaat yang jelas bagi kesehatan," tutur dia.

Hanya saja lemak jenuh dalam keju lebih kontroversial dalam hal perannya dalam perkembangan penyakit jantung. Tetapi konsensus dari penelitian besar disebutkan keju itu netral, artinya, tidak memiliki efek positif atau negatif.

Keju juga merupakan makanan fermentasi, mengandung bakteri atau ragi, yang berkontribusi pada mikrobioma sehat.

“Tetapi ingatlah bahwa satu porsi keju (40g) memiliki sekitar 500-650 kj. Jika Anda mencoba mengurangi berat badan atau memiliki penyakit jantung, lebih baik tanyakan kepada dokter Anda," ungkapnya.

Saran kedua berasal dari ahli nutrisi, Universitas Newcastle Clare Collins. Ia mengatakan seseorang yang alergi produk susu disarankan mengonsumsi keju. Makan keju dapat konsisten menjaga kesehatan yang baik, dan cara yang lezat untuk meningkatkan asupan protein, kalsium, dan vitamin B12.

Sebuah tinjauan yang diterbitkan pada 2018 mengidentifikasi empat studi yang mengamati asupan keju, dan menemukan risiko penyakit jantung yang lebih rendah karena asupan keju meningkat.

Mengonsumsi keju dalam jumlah sedang secara teratur dapat mempertahankan kesehatan yang baik.

Sementara itu Ahli nutrisi, Universitas New South Wales Rebecca Reynolds meyakini keju adalah makanan yang baik. Ini adalah sumber penting nutrisi bermanfaat untuk omnivora dan vegetarian, seperti kalsium.

Di Amerika Serikat, hampir semua orang makan keju, kira-kira 17 kg per tahun. Sepertiga orang Australia mengonsumsi keju kebanyakan keju keras, seperti cheddar.

Produk susu dan alternatifnya merupakan kelompok makanan inti yang direkomendasikan dalam Pedoman Diet Australia, ini disarankan bagi orang yang berusia dua tahun dan lebih untuk mengonsumsi alternatif rendah lemak (seperti keju cheddar rendah lemak). (Dtc)

P O R O S D A I LY

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

"Bisa juga nanti menjadi skema tugas pembantuan yang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Tapi nanti bisa juga diubah. Saya belum tahu juga. Itu yang menangani adalah ahli hukum ya," ujarnya.

Kalau pengembalian kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah kota/kabupaten memang bisa direalisasi, cukup dengan intruksi presiden dan nanti ada koordinasi lebih lanjut. "Yang pasti, wacana pengembalian pengelolaan SMA/SMK ke pemkot/pemkab sekarang ini masih dikaji," kata dia.

(Ant)

Umitra Lampung Buka Prodi Kewirausahaan BANDARLAMPUNG - Universitas Mitra Indonesia (Umitra) Lampung membuka Program Studi (Prodi) Kewirausahaan. Pembukaan prodi ini berdasarkan fakta pengusaha Indonesia masih minim yakni 3,1% dari total penduduk.

Padahal, menurut Ketua Yayasan Mitra Indonesia, Andi Surya, komposisi pengusaha di berbagao negara maju dunia, lebih tinggi.

Misalnya, China pengusahanya 10% dari total penduduk, Singapura mencapai 7% dan tertinggi di ASEAN. Kemudian, Malaysiam 5% dan Amerika Serikat mencapai 12%.

"Kompisisi ini melewati angak kritis 2%. Walaupun masih jauh lebih rendah di banding negara-negara tetangga kita di Asia. Melihat angka itu, kita prihatin karena secara prosentase In-

donesia masih kekurangan enterpreneur yang handal," kata Andi Surya, Rabu (1/8).

Umitra terpanggil mebuka Prodi berbasis enterpreneurship. Keseriusan ini untuk mengakselerasikan munculnya pengusaha muda tangguh.

"Pertumbuhan ekonomi Lampung mankin membaik dari tahun ke tahun sehinggga memerlukan pelaku bisns baru yang memiliki sandaran akademik yang kuat,” kata Andi.

Prodi Kewirausahaan Umitra, kata Andi, merupakan pilihan tepat karena satusatunya di Perguruan Tinggi Swasta di Lampung yang menyelenggarakan prodi ini. "Cocok bagi calon mahasisiwa yang ingin menjadi enterpreneur sukses. Sangat tepat untuk anak muda yang kreatif, kaya ide, suka tantangan, dan berkomitmen kuat membuka usaha,” kata

Andi yang juga Anggota DPD RI ini.

Pada program ini mahasiswa diajarkan pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, kepemimpinan pengusaha (entepreneurial leadership), kreativitas, komunikasi yang efektif, networking, busines calculatiaon and risk managemen. Kemudian, inovasi bisnis, dan ketenagakerjaan.

Menurut Andi Surya Ditjen Pendididkan Tinggi merespon dengan memberikan alokasi dana dalam bentuk subsidi untuk mahasisawa khususnya yang sedang studi kewirusahaan yang punya usaha atau rencana usaha.

"Namun mengingat keterbatasan dana, program dari pemerintah ini dilombakan melalui proposal yang harus dikirim oleh mahasiswa yang berminat,” kata Andi.

(Gar)

PARIS - Mulai September 2018, Prancis akan melarang penggunaan telepon genggam dan tablet di sekolah-sekolah di seluruh negeri.

Sebuah peraturan baru melarang siswa yang berusia 15 tahun ke bawah untuk menggunakan 'semua objek yang memerlukan koneksi' termasuk telepon, tablet, dan jam pintar.

Menteri Pendidikan Prancis Jean-Michel Blanquer mengatakan pelarangan itu berkenaan dengan masalah kesehatan publik karena anak-anak tidak lagi bermain-bermain selama masa istirahat.

Pada Rabu (1/8), Blanquer menyebut peraturan itu sudah disetujui parlemen dengan hanya satu orang yang memberikan suara penentangan.

"Terima kasih kepada semua anggota parlemen bagi kemajuan ini untuk sekolah kita." kata Blanquer.

Blanquer mengatakan bahwa aturan baru ini dibuat untuk 'melindungi anak-anak dan remaja.

"Kita tahu hari ini ada fenomena kecanduan layar, fenomena buruknya penggunaan telepon berlebihan." katanya.

Harian lokal setempat Le Monde melaporkan bahwa 62 anggota parlemen mendukung aturan tersebut, dengan banyak lainnya yang abstain. Harian itu mengatakan bahwa

ini hanya 'iklan politik' yang tidak akan mengubah apapun.

Aturan pendidikan di Prancis sudah melarang penggunaan telepon selama masa pengajaran, aturan yang sudah berlaku sejak 2010.

Alexis Corbiere, wakil pemimpin Partai Unbowed France yang abstain, dan juga seorang mantan guru mengatakan aturan baru tersebut tidaklah diperlukan karena sudah ada aturan serupa.

"Di mata kami ini bukan hukum abad 21, namun hukum dari era jaringan berita dan digital." kata Corbiere.

"Nyatanya, larangan sebenarnya sudah ada.

Saya tidak tahu bahwa adanya guru di sekolah di Prancis yang mengizinkan pengunaan telepon di dalam kelas."

Pelarangan penggunaan telepon pintar merupakan kebijakan yang disampaikan Presiden Emmanuel Macron selama kampanye pemilu lalu. Menurut Le Monde, aturan tersebut memberikan pengecualian untuk kepentingan pendidikan bagi murid yang difabel, dan setiap sekolah bisa memutuskan apakah akan memberlakukan aturan tersebut. Sekolah menengah tidak harus mengikuti aturan tesebut namun bisa melakukannya bila menghendaki. (LMd)

Cerita Pilu Keledai Santorini SANTORINI - Inilah sisi gelap wisata di Santorini, Yunani. Gara-gara banyak wisatawan berbobot besar yang naik keledai di sana.

Banyak keledai yang pincang, bahkan lumpuh.

Traveler yang pernah berkunjung ke Santorini pasti tahu jika naik keledai adalah salah satu moda transportasi yang digunakan wisatawan untuk meniti ratusan anak tangga di sana. Keledai me-

mang sudah sejak dulu digunakan sebagai alat transportasi tradisional warga lokal Santorini.

Dari sisi pariwisata, naik keledai tentunya akan membantu mempermudah wisatawan yang merasa berat jika harus meniti ratusan anak tangga di Santorini. Namun sisi buruknya, banyak keledai yang dilaporkan menderita cedera tulang belakang dan mengalami pincang, bahkan

kelumpuhan.

Dihimpun dari beberapa sumber, Rabu (1/8), keledai disana mengalami cedera karena beban yang diangkut lebih besar dari kapasitas yang seharusnya mampu dibawa.

Banyak aktivis pun memprotes kegiatan itu.

"Kombinasi turis yang obesitas dan kelebihan beban dengan kurangnya air minum dan panas, membuat keledaikeledai ini menderita," ujar

juru bicara pihak Help The Santorini Donkeys.

Jika sedang ramai, ada kurang lebih 1.000 kapal pesiar yang mampir ke Santorini.

Itu berarti banyak wisatawan juga yang berkunjung ke destinasi cantik ini. Tapi yang paling menderita dari banyaknya wisatawan adalah keledaikeledai di Santorini.

"Jika mereka tidak mengangkut penumpang, mereka mengangkut material bangu-

nan atau kantung sampah yang berat. Ada pemilik hewan yang memperhatikan nasib keledai miliknya, tapi banyak juga yang tidak," sambung Cristina Kaloudi, Founder Santorini Welfare.

Beberapa organisasi nirlaba yang peduli akan nasib keledai-keledai ini akhirnya mengajukan permintaan meeting ke Dewan Kota Santorini untuk membahas masalah ini.

(Dtv)

z Email: redaksiporosdaily@gmail.com

HALAMAN

6

KY Siapkan Pemantau Pengadilan Tindak Pidana Pemilu JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menyiapkan pemantau peradilan untuk tindak pidana Pemilu 2019 bekerja sama dengan lembaga swadaya dan perguruan tinggi di berbagai daerah utamanya di daerah yang dinilai rawan konflik. "Kami akan melakukan pemantauan masif di berbagai daerah kurang lebih 200 lingkungan peradilan yang akan kami bagi ke dalam peta-peta potensi yang menimbulkan konflik," kata Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (1/8).

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga sedang memperkuat kapasitas dalam peradilan pidana pemilu mengingat peradilan tindak pidana pemilu sesuai dengan UU No 7/2017 kini diserahkan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pihaknya juga telah membuat buku tentang pemantauan persidangan terkait sengketa pemilu. "Kami juga akan melakukan advokasi pada hakim yang berpotensi terjadi gangguan dari para pencari keadilan," katanya.

Komisioner KY Joko Sasmito menambahkan pihaknya telah memberikan pelatihan terhadap para hakim dalam memahami lebih lanjut terkait tindak pidana pemilu tersebut.

"Kami sudah ada pelatihan dua kali untuk hakim pemilu 80 orang. Tahun depan akan dilakukan lagi. Selain pemantauan, KY mempersiapkan hakim agar memahami perkara-perkara pemilu sehingga tidak terjadi persoalan karena banyak yang baru dalam UU Pemilu. Itu juga penyegaran tentang masalah kepemiluan," katanya. (Ant)

Dua Mahkota Kerajaan Swedia Dicuri STOCKHOLM - Dua mahkota Raja dan bola kerajaan Swedia dicuri pada Selasa (31/7) siang waktu setempat. Mahkota itu milik Raja dan Ratu Swedia pada abad 17 itu dicuri dari sebuah katedral yang terletak di Strängnäs.

Kepada pihak kepolisian setempat, para saksi mengatakan mereka melihat dua pria berlari dari katedral yang terbuka untuk umum. Pelaku terlihat berlari ke arah Danau Malaren. Di sana pelaku tidak terlihat lagi.

Pelaku diduga melarikan diri menggunakan speedboat atau perahu motor cepat.

Polisi telah meluncurkan operasi pencarian besar-besaran, tetapi saat ini mereka belum berhasil menangkap pelaku "Sekarang mungkin mereka menang. Tidak mungkin untuk menempatkan nilai ekonomi dalam hal ini, ini adalah barang yang sangat berharga dari kepentingan nasional," ujar juru bicara polisi Thomas Agnevik, Rabu (1/8).

Mahkota itu dihiasi dengan emas, batu mulia dan mutiara. Mahkota itu dulunya diletakan di pemakaman Raja Charles IX dan Ratu Christina. Raja Charles wafat pada 1611. Mahkota lalu diambil kembali untuk disimpan di katedral.

Agnevik mengatakan, permata mahkota rencananya akan disimpan di layar kaca terkunci agar tidak ada pencuri yang dapat mengambilnya.

Seorang saksi, yang akan menikah di Katedral Strängnäs mengatakan kepada saluran berita lokal Aftonbladet bahwa dia langsung menghubungi polisi saat peristiwa itu terjadi "Saya langsung tahu mereka pencuri karena cara mereka bersikap. Sangat disayangkan bahwa orang akan mencuri dari sebuah bangunan suci dan bangunan bersejarah," kata Tom Rowell.

Tidak ada yang terluka selama pencurian terjadi tetapi staf gereja merasa syok atas peristiwa ini. (Reu)

Presiden Filipina Pecat Pejabat Lembaga Antikorupsi FILIPINA - Seorang pejabat antikorupsi Filipina dipecat karena membeberkan informasi soal penyelidikan terhadap kekayaan mencurigakan milik Presiden Rodrigo Duterte. Pejabat antikorupsi itu dituding berniat mendiskreditkan Duterte. Seperti dilansir dari media lokal setempat, Rabu (1/8), Arthur Carandang merupakan seorang deputi pada Kantor Antikorupsi Filipina, sebuah lembaga independen yang menyelidiki kekayaan mencurigakan dan tak bisa dijelaskan milik Duterte.

Penyelidikan terhadap kekayaan Duterte itu dilakukan Kantor Antikorupsi Filipina dengan menindaklanjuti laporan seorang senator ternama Filipina bernama Antonio Trillanes.

Laporan itu menyebut Duterte menimbun kekayaan hingga 2,2 miliar Peso (Rp 601,5 miliar) saat masih menjabat Wali Kota Davao. Duterte telah membantah tudingan itu.

Penyelidikan itu memicu kemarahan Duterte dan telah dihentikan pada November 2017. Saat itu, kantor presiden Filipina memerintahkan penonaktifan Carandang selama 90 hari. Namun Ketua Ombudsman Filipina saat itu, Conchita Carpio-Morales menolak mematuhi perintah itu. Dia berargumen bahwa Duterte tidak memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan sanksi kepada Carandang.

Akhir Juli lalu, Carpio-Morales pensiun dari jabatannya. Dia diganti oleh Samuel Martires, mantan hakim yang ditunjuk oleh Duterte. Beberapa hari setelah itu, tepatnya pada Senin (30/7) waktu setempat, perintah pemecatan Carandang dirilis kantor Presiden Filipina.

(Fps)

P O R O S D A I LY

NASIONAL&INTERNASIONAL

POROSDAILY

KAMIS, 2 AGUSTUS 2018

Drama Koalisi Penantang Petahana JAKARTA - Lobi kursi cawapres lewat ijtima ulama nampaknya jadi jurus terakhir PKS. Jika tak juga digubris, opsi abstain sangat mungkin dipilih. PKS mempertimbangkan opsi abstain dalam Pemilu Presiden 2019, apabila koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden.

"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan," kata Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyuddin, di Jakarta, Rabu (1/8).

Dia memastikan keputusan PKS abstain atau tidak, tergantung dari pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS. Menurut dia, PKS masih menunggu keputusan Prabowo menentukan calon wakil presidennya karena bisa saja nama yang diambil di luar sembilan nama yang diajukan PKS. "Ketika nama lain yang keluar, kami akan membawa kembali ke DPP PKS dan Majelis Syuro PKS, apakah itu diterima atau tidak itu tergantung pembahasan. Posisi kami menunggu apa keputusan Prabowo, mungkin koalisi bisa tetap berjalan, jika tidak ya mungkin ada pembicaraan," ujarnya.

Suhud tidak setuju apabila dikatakan pembahasan nama cawapres di koalisi Prabowo berhenti atau "mentok" karena saat ini belum ada kesamaan sikap dan pandangan serta masih dalam proses pembahasan.

Dia mengatakan pertemuan antara Partai Gerindra, PKS, dan PAN pada Selasa (31/7) malam yang melibatkan unsur ulama, masih membicarakan penyamaan visi-misi terkait dengan kondisi yang ada dan simulasi siapa yang kira-kira akan dimajukan. "Jadi memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan," ujarnya.

Menurut dia, rekomendasi ijtima ulama itu usulan tambahan dan bagian yang diperjuangkan PKS di

koalisi. Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, partainya menghormati rekomendasi ijtima ulama yang mendorong Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Menurut dia, di luar nama-nama yang beredar, ada sembilan nama dari PKS dan mengerucut satu nama, lalu dari PAN ada empat nama dan mengerucut satu nama yaitu Zulkifli Hasan, dan Partai Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

"Di luar itu ada nama yang juga harus menjadi perhatian bersama, yaitu ada nama Anies Baswedan, nonpartisan yang sangat kami pertimbangkan," ujarnya.

Hal itu, menurut dia, karena berintegritas, berkualitas, dan berkompeten potensi dan juga prestasinya.

Menurut dia, nama-nama itu yang terus dikomunikasikan dan digodok, didialogkan, dan didiskusikan mana yang terbaik dari yang terbaik.

Riza Patria mengatakan, nama

Anies masuk dalam radar dari berbagai lembaga survei yang mendapatkan masukan dari masyarakat.

"Tapi, nama-nama yang diusulkan oleh ulama kami perhatikan yang diusulkan oleh partai-partai. Tapi, alhamdulillah sudah mengerucutlah ya, sudah tidak 10 nama seperti Jokowi.

Klaimnya satu di kantong, tapi kantongnya sepuluh, berarti masih banyak," katanya.

Peran Sentral Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad menilai peran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru terlihat semakin sentral dalam mengonsolidasi koalisi kubu penantang calon petahana Pemilu Presiden 2019. Dukungan eksplisit yang disampaikan SBY kepada Prabowo sebagai capres, kata Nyarwi, memberikan warna baru bagi kubu Prabowo.

"Dukungan ini juga ikut mengerem fluktuasi politik internal di kalangan elit PAN dan PKS yang pernah cukup lama menjadi mitra SBY ketika berkuasa," katanya.

Aturan Insentif Mobil Listrik Terbit Bulan Ini JAKARTA - Aturan insentif berupa tax holiday untuk industri otomotif dan pemotongan pajak untuk vokasi dan inovasi industri atau super deductable tax rencananya dikeluarkan pada Agustus 2018. Kementerian perindustrian meyakini, industri otomotif di dalam negeri sudah siap memproduksi kendaraan listrik secara bertahap.

"Rencananya insentif tersebut keluar pada Agustus ini, bersamaan dengan insentif lainnya, termasuk yang 'super deductable tax' untuk vokasi dan inovasi," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (1/8).

Kemenperin juga sudah mengajukan skema penurunan bea masuk untuk kendaraan listrik dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) sekitar 0-5 persen, yang saat ini dikenakan tarif hingga 5-10 persen. Sementara, untuk jenis Incompletely Knocked Down (IKD) dihapuskan menjadi 0 persen, yang semula sebesar 7,5 persen. "Dari penurunan itu, para produsen bisa melakukan premarketing untuk kendaraan listrik, sehingga mendapatkan volume produksi, serta mendorong penjualan dan menambah investasi," ujar Menteri Airlangga.

Menurut Menperin, strategi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri telah dipersiapkan melalui

peta jalan program kendaraan rendah emisi karbon atau low carbon emission vehicle (LCEV). "Jadi, program ini menggunakan pendekatan emisi CO2 yang dihasilkan kendaraan," jelasnya.

Adapun yang termasuk dalam jenis kendaraan LCEV, meliputi kategori yang disebut low carbon for internal combustion engine (ICE) technology, yakni kendaraan bermotor hemat bahan bakar dan harga terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC).

Kategori selanjutnya, low carbon for hybrid electric technology, antara lain kendaraan jenis hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid vehicle (PHEV) dan dual HEV. Sedangkan, untuk kategori low/zero carbon technology seperti kendaraan battery electric vehicle (BEV) dan fuel cell electric vehicle (FCEV). Kemenperin menargetkan, pada 2020, sebesar 10 persen dari 1,5 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri adalah golongan LCEV. Kemudian, pada 2025, populasi LCEV diperkirakan tembus 20 persen dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri.

Target terus meningkat hingga mencapai 25 persen ketika produksi 3 juta mobil pada 2030, dan dibidik sampai 30 persen saat produksi 4 juta mobil di 2035. "Dari

jumlah produksi tersebut, sebagian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan sisanya untuk ekspor," katanya.

"Dari segi electric motor itu bukan merupakan teknologi baru bagi kita. Sedangkan, untuk baterai, kita punya bahan baku nikel murni yang bisa diproduksi di Morowali, bahkan ada produsen yang sedang ekspansi di Halmahera, dan untuk cobalt bisa diekstraksi dari timah di Bangka," katanya.

Di samping itu, dalam upaya mempercepat pengembangan mobil listrik di Indonesia, Kemenperin telah menggandeng pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, serta pelaku industri otomotif. "Kerja sama ini untuk melakukan studi tentang mobil listrik yang akan dilaunch pada awal Agustus ini.

Kami berharap, ada feedback dari semua pihak," katanya.

Bahkan, Kemenperin juga tengah mendorong riset mengenai energi terbarukan yang dapat mendukung program LCEV. "Jepang dan Jerman sudah melakukan penelitian dari 'palm oil mill effluent' dan ganggang untuk diekstraksi menghasilkan minyak, sehingga ampas sawit juga dapat dimanfaatkan.

Pemerintah Jepang membuat investasi di Indonesia sebesar 60 juta dolar AS," katanya.

(Rol)

Menurutnya, dua pertemuan terakhir baik oleh Prabowo maupun SBY dengan pimpinan PKS kian mempersolid barisan koalisi ini.

Kehadiran SBY sebagai “king maker" yang pernah memenangkan dua kali Pilpres dan berkuasa di pemerintahan selama dua periode akan sangat menguntungkan bagi Prabowo. "Di situ SBY tidak saja bisa memainkan peran sebagai `king maker`, bahkan ia bisa menjadi mentor tim pemenangan kubu Prabowo," kata director for Presidential StudiesDECODE UGM itu. Meski belum memutuskan nama cawapres yang akan menjadi pendamping Prabowo, kata Nyarwi, perkembangan di blok koalisi ini potensial untuk mengalahkan kubu Jokowi.

"Apalagi jika cawapres yang diusung nanti memiliki pasar potensial yang solid, yang selama ini tidak tersentuh, kurang puas, atau bahkan tidak puas dengan kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh Jokowi selama empat tahun terakhir," katanya. (Ant/Rol)

Pemerintah Diminta Lebih Cermat Kendalikan Inflasi JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, pemerintah perlu lebih cermat dalam mengendalikan inflasi dari komponen harga bergejolak.

Faisal mengatakan, peningkatan inflasi dari komponen tersebut sudah terjadi sejak awal 2018.

"Inflasi harga bergejolak ini sudah tampak peningkatannya tidak hanya pada Juli, tapi sepanjang 2018," kata Faisal di Jakarta, Rabu (1/8).

BPS mencatat, inflasi dari komponen harga bergejolak pada Juli 2018 adalah 0,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Jika dibandingkan tahun ke tahun, terjadi inflasi sebesar 5,36 persen.

Sementara, inflasi inti pada Juli 2018 adalah 0,41 persen (mtm) dan 2,87 persen (yoy). Untuk kelompok harga diatur pemerintah terjadi deflasi 0,68 (mtm) dan inflasi 2,11 (yoy). "Kita lihat kecenderungan inflasi harga bergejolak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Ini seperti 2016. Pada saat itu, inflasi harga bergejolak tinggi, tapi harga diatur pemerintah rendah. Artinya, tahun ini penyakitnya kambuh lagi," ujar Faisal.

Faisal mengatakan, pemerintah perlu meningkat-

kan upaya stabilisasi harga pangan. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, komponen harga bergejolak biasanya mengalami penurunan atau bahkan deflasi.

"Stabilisasi harga pangan memang menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah. Mungkin harga beras sudah tidak terlalu tinggi, tapi di komoditas pangan yang lain masih terjadi masalah," kata Faisal.

Kelompok bahan pangan mengalami inflasi sebesar 0,86 persen pada Juli 2018. Dari kelompok tersebut, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi, yaitu telur ayam ras sebesar 0,08 persen, daging ayam ras sebesar 0,07 persen, cabai rawit 0,03 persen, kacang panjang 0,02 persen, serta bayam, jengkol, kangkung, dan tomat sayur masing-masing sebesar 0,01 persen.

Sementara, komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bawang merah sebesar 0,05 persen, cabai merah 0,02 persen, serta daging sapi dan ikan segar masing-masing sebesar 0,01 persen. "Untungnya, tahun ini kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti BBM dan listrik ditahan. Seandainya tidak, bisa jadi inflasi melonjak lebih tinggi," kata Faisal.

(Dtc)

z Email: redaksiporosdaily@gmail.com

HALAMAN

SAMBUNGAN

7

POROSDAILY

KAMIS, 2 AGUSTUS 2018

Riset - Inovasi untuk Membangun Warga Lamteng LAMPUNG TENGAH – Dewan riset daerah (DRD) Kabupaten Lampung Tengah diminta mampu menjawab tantangan ke depan, dalam melakukan berbagai riset yang dapat digunakan untuk membantu pembangunan daerah. “Terpenting, memperkuat peran DRD dalam membuat berbagai

Diputus Bebas...

riset dan inovasi yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat," kata Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto pada acara pengukuhan Anggota DRD, di Aula Pemkab Lamteng, baru-baru ini.

Loekman menegaskan, bahwa salah satu tugas DRD adalah menjadi mitra pe-

dari halaman 1

pihak berseteru perkara sengketa Pilgub Lampung 2018, Paslon Nomor Urut 3 dengan Paslon Nomor Urut 1, muncul di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) RI Jakarta, Selasa (31/7), sempat terjadi.

Jika pada gelar sidang sebelumnya, pemohon (Paslon Nomor Urut 1) dalam dalilnya menyebutkan, Paslon Nomor Urut 3 memberikan setiap kepala desa di Lampung sejumlah uang dan dibebankan 60% suara untuk kemenangan Paslon Nomor Urut 3, pada sidang kemarin terjadi ‘serangan balik’.

Kali ini, kuasa hukum Arinal/Nunik (Paslon Nomor Urut 3), Andi Syafrani, membantah dalil Paslon Nomor Urut 1, Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri tersebut.

"Terkait dengan laporan yang disampaikan dalam fakta persidangan, dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta karena saksi tidak melihat atau mendengar langsung namun hanya sebatas mendengar dari cerita pihak lain," kata Andi Syafrani, Selasa (31/7).

Andi menyebut, bahwa dalil pemohon itu hanya didasarkan pada asumsi dan bersifat imajiner. Sebab, menurut Andi, dugaan pembagian uang yang dilakukan oleh pihak terkait kepada para kepala desa, sebenarnya perkara itu sudah diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

"Jika pemohon masih mengajukan dalil yang sama, seolah-olah pemohon ingin mengajukan banding dan memosisikan MK sebagai pengadilan banding atas putusan Bawaslu," katab dia.

Faktanya pada tanggal 25 Juli 2018, Andi menjelaskan, pihaknya sudah menerima memori keberatan Bawaslu yang menunjukkan bahwa pihak pemohon telah mengajukan upaya banding ke Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Provinsi Lampung.

Sebaliknya, pihak terkait kemudian memaparkan dugaan kecurangan yang juga dilakukan oleh pemohon seperti pelibatan ASN secara terstruktur dalam kampanye.

"Pemohon adalah petahana yang masih menjabat dan dalam pilkada ini ditemukan beberapa kasus bahwa pemohon berupaya melibatkan ASN dalam kampanye," kata Andi.

Andi juga memaparkan adanya laporan pembagian zakat atas nama gubernur, mobilisasi ASN di beberapa kecamatan, dan pertemuan dengan kepala-kepala desa dengan mengatasnamakan gubernur.

"Oleh sebab itu, pihak terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Andi pula. (Ant)

Usaha Gadai...

dari halaman 1

mengetahui aturan dari OJK dan sudah terlanjur nyaman menjalankan bisnis gadai secara ilegal.

“Mereka mungkin saja berpikir, sudah terlalu nyaman dengan bisnis yang ada atau mungkin tidak mengetahui aturan dari regulator. Padahal aturan ini penting untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada konsumen,” jelas dia.

Meski demikian, pihaknya mengamini bahwa proses legalisasi pergadaian swasta ini bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih, pergadaian swasta yang beroperasi itu bermodal kecil dan mempunyai target pasar sendiri sehingga jumlah peminatnya tetap ada.

Maka untuk menyetop usaha gadai ilegal ini, diperlukan peranan OJK, asosiasi dan masyarakat.

Dalam hal ini, masyarat diminta untuk tidak menggunakan jasa perusahaan gadai yang tidak terdaftar dan berizin dari regulator. (Ktn)

Entertainmen...

dari halaman 1

melakukan operasi, karena aku memang memikirkan ini setiap hari. Tapi hingga saat ini aku masih takut, sekarang aku hanya meng-contour (makeup)," jawab Khloe lugas.

Perubahan hidung Khloe yang semakin ramping diduga karena operasi. (instagram.com/khloekardashian) Perubahan hidung Khloe yang semakin ramping diduga karena operasi. (instagram.com/khloekardashian) Dalam foto terbarunya, hidung Khloe memang amat ramping. Pasalnya selama kehamilan, hidung Khloe tampak mekar. Kini tiba-tiba hidungnya telah amat ramping.

Dalam reality show yang ia pandu, Revenge Body with Khloe Kardashian, ia memberi pandangannya atas operasi plastik. "Aku kira operasi plastik itu seharusnya dipandang sama layaknya makeup. Karena kita 'bertopeng' hampir setiap hari. Aku pikir orang boleh saja melakukan operasi maupun filler sesuka hati mereka, ini semua tentang keputusan pribadi," tandas Khloe 2016 lalu.

Anggota Kardashian satu ini amat gemar berolahraga di gym. Penurunan berat badan pasca melahirkannya sekitar 15 kilo dalam tiga bulan. Mungkinkah turunnya berat badan Khloe mempengaruhi bentuk hidungnya? Gimana nih menurut KLovers?(dtk)

P O R O S D A I LY

merintah dalam melakukan pembangunan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

“Riset itu penting dalam membangun sebuah bangsa.

Sehingga, diharapkan DRD yang baru dilantik dapat mempersiapkan arah dan prioritas program riset maupun teknologi ke depan, dalam rangka mendukung Pemda Lampung Tengah,” ucap Loekman.

Wabup juga minta, para

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi dengan seluruh Anggota DRD untuk membangun Lampung Tengah lebih maju lagi. Diharapkan pula, DRD kedepan dapat menyatu dalam pelaksanaan tugas di masing-masing OPD. Pada kesempatan sama, Drs. I Gusti Nyoman Suryana melaporkanm, bahwa tujuan dibentuknya DRD

adalah untuk meningkatkan koordinasi maupun konsultasi kebijakan publik yang nantinya diajukan ke pemerintah daerah.

Sebanyak 12 orang Anggota DRD Lampung Tengah dikukuhkan dan dilantik oleh Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto. Bertindak sebagai Ketua DRD Lampung Tengah, Dr. Anshori Djausal. (ded/dra)

Ridho: Simpang Korpri Sukadamai Tahun Ini Mulus BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali melakukan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov.

"Saat ini sedang dilakukan perbaikan dan pelebaran ruas jalan Simpang Korpri - Sukadamai sepanjang 20.468 Km, Insya Allah akan selesai di tahun 2018 ini," ucap Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Selasa (31/7).

Perbaikan Jalan Simpang Korpri - Sukadamai sebenarnya sudah dilakukan perbaikannya dibeberapa titik pada tahun 2017, dan tahun 2018 ini perbaikan jalan tersebut ditargetkan mulus 100%.

Selama kurun 4 (empat) tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, geliat pembangunan jalan dan

jembatan menunjukkan kenaikan yang sangat berarti.

Pada akhir tahun 2017, target kemantapan jalan yang diproyeksikan mencapai 75% berhasil dilampaui capaiannya menjadi kondisi mantap 77,04%.

Adapun pada tahun 2018, ada 6 ruas jalan yang pembangunannya akan mendapatkan prioritas utama. yakni Ruas jalan Pringsewu – Pardasuka dengan

panjang 18.797 Km, Ruas jalan Padang Cermin – Kedondong dengan panjang penanganan 29.671 Km, Ruas jalan Bangunrejo – Wates dengan panjang 22.212 Km, Ruas jalan Sp korpri – Sukadamai dengan panjang 20.468 Km, dan Ruas jalan Sp pematang – Brabasan dengan panjang 11.602 Km dan Brabasan – Wiralaga dengan panjang 29.443 Km. (Rls)

dari halaman 1

warga Gang Mawar. ** Layaknya Buang Sampah Sumardi, Kepala Lingkungan III Kelurahan Segala Mider, mengaku mendapat informasi dari beberapa warganya, bahwa beberapa jam sebelum mayat bayi ditermukan, sekitar pukul 02.00 Wib dini hari, ada warganya yang mendengar seseorang membuang sampah di kali tersebut.

"Ya, jam dua malam ada

seseorang yang membuang sampah. Sebelumnya, warga juga mendengar suara sepeda motor melintas,” kata dia.

Sumardi menduga, sampah yang dibuang seseorang itu bukanlah sampah sesungguhnya. Tapi, tubuh orok perempuan yang dia perkirakan pula belum lama dilahirkan. "Tidak tahu pasti, siapa yang membuang. Sebab, warga hanya mendengar suara barang jatuh ke kali,” ujarnya. (Rls/*)

dari halaman 1

Beruntun... nyelonong dan menabrak Daihatsu Xenia di depannya.

Kemudian, secara beruntun Daihatsu Xenia menabrak pula bagian belakang mobil box.

Kecelakaan tidak berhenti sampai di sini. Supir trailer yang berusaha banting stir ke kanan jalan, justeru menghantam pula L300 yang melaju dari arah berlawanan.

Opsi Panggil Paksa Dimunculkan BANDARLAMPUNG -Dua kali diundang, nyonya lee tak juga hadir di hadapan pansus. Opsi panggil paksa pun dimunculkan. Menanti kejutan ?

Vice Presiden SGC, Purwati Lee (Nyonya Lee) kembali mangkir dari panggilan Tim Pansus Pembahasan money politic DPRD Lampung, Selasa (31/7) lalu.

Absennya Nyonya Lee diikuti juga oleh Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung Yuhadi, Armen, dan Muhidin, yang sebelumnya dijadwalkan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Selain Nyonya Lee, Yuhadi dkk, Pansus DPRD Lampung juga sebenarnya mengagendakan untuk pemanggilan Bawaslu dan KPU. Namun, kedua lembaga ini juga tidak hadir. Menanggapi hal ini, Ketua Pansus pembahasan tingkat pidana money politik, Mingrum Gumay mengatakan pihaknya akan mengagendakan untuk memanggil kembali pihak-pihak yang absen pada hari ini, pada Jumat (10/8). “Ketidak hadir para saksi yang kita undang hari ini, apakah harus ada pemanggilan paksa ke depannya?

Nanti kita lihat setelah tanggal 10 Agustus mendatang,” ucap Mingrum.

Panggilan paksa menurutnya bisa saja terjadi, ketika para saksi yang namanya muncul lewat video testimoni Barlian Mansyur, tidak hadir pada 10 Agustus mendatang.

“Jadi bisa dong kalau kita minta tolong Polda untuk panggil yang bersangkutan? Gak ada salahnya toh?” ujar dia.

Sementara itu, Tenaga ahli Pansus DPRD Lampung, Eddy Rifai mengatakan bahwa dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 333 ayat 3 menyebut DPRD Provinsi dapat memanggil paksa para saksi ketika beberapa kali mangkir dari panggilan, dengan bantuan polisi.

“Ini diperjelas dengan UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 117 ayat 3 bahwa dalam aturannya, pejabat pemprov atau warga masyarakat daerah provinsi mangkir dari tiga kali panggilan berturut turut, maka DPRD dapat melakukan panggilan paksa,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Politisi Partai Golkar Lampung, Ririn Kuswantari, DPRD Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa.

“UU tersebut direvisi menjadi UU no 2 tahun 2018 tentang MD3, artinya, fungsi legislasi dalam hal pemanggilan paksa tidak lagi boleh dilakukan oleh lembaga di berbagai tingkatan, kecuali DPR RI,” tegasnya. (Gar)

Akreditasi Puskesmas Sumbersari Jadi RSUD

Orok...

Selanjutnya, informasi diteruskan kepada Kepala Lingkungan III, Kelurahan Segala Mider Sumardi untuk selanjutnya kepala lingkungan melaporkannya ke Mapolsek Tanjungkarang Barat.

Sebelum proses evakuasi dilakukan aparat Polsek, belasan warga sudah berkerumun di lokasi penemuan.

Belakangan, informasi dari mulut ke mulut penemuan bayi pun membuat geger

Pansus Money Politic

“Treller gagal ngerem, sehingga menabrak kendaraan lain di depannya,” terang AKP Reza.

Dikonfirmasi wartawan saat sedang menjalani perawatan di RSUD Bob Bazar Kalianda, Bambang Jatmiko (28), supir mobil Ertiga, mengatakan kendaraan yang dikemudikannya ditabrak trailer dari arah belakang.

“Benturannya sangat kuat, mas karena trailer melaju kencang. Mobil saya terdorong kuat, dan menabrak mobil lain di depan,” jelas dia.

Korban luka lainnya, adalah Eko Suriono. Warga Desa Way Megat, Palas, Lampung Selatan itu, tak lain merupakan supir L300.

(Rls)

METRO – Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta meningkatkan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas Sumbersari Batul ‘naik kelas’ menjadi rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe D. Walikota Metro, Achmad Pairin meresmikan langsung operasional RSUD tersebut, baru-baru ini, yang selanjutnya Puskesmas Sumbersari Batul berubah nama menjadi RSUD Sumbersari Bantul.

Dalam sambutannya, Achmad Pairin menyampaikan, bahwa peresmian rumah sakit yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

“Pada peningkatan Puskesmas Sumbersari Batul menjadi rumah sakit umum daerah tipe D, ini merupakan rintisan sehingga Pemkot Metro akan terus mendukung proses pembangunan maupun pemenuhan sarana dan prasarana,” ucap Walikota.

Diharapkan, atas dukungan masyarakat tidak lama RSUD Sumbersari Bantul ini akan naik kelas. Akan tetapi, Walikota mengingatkan, masih perlu perbaikan di beberapa sektornya. Terutama lantai dan dinding, sehingga lebih layak untuk pelayanan masyarakat.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, Maryati menyatakan, tujuan dari peningkatan status puskesmas menjadi RSUD, merupakan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

“Sekaligus, mendorong visi-misi Kota Metro dan meningkatkan pendapatan anggaran daerah serta meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya kepada masyarakat Kota Metro,” kata Maryati. (Medi)

Teladas...

dari halaman 1

“Titik terparah, di dekat perbatasan Kampung Teladas dengan Dente Makmur,” kata dia.

Jalan tersebut sama sekali tidak bisa dilewati manakala kondisi jalan basah tersiram hujan. “Jangankan mau ke luar kampung. Melaksanakan aktivitas sehari-hari saja kami kesulitan,” tuturnya.

Mayoritas warga, kata dia, berusaha membawa hasil bumi ke luar kampung tidak lagi melalui jalan darat.

Tetapi, lewat air menggunakan kapal (klotok). “Ongkos angkutnya dua kali lipat, pak,” keluhnya pula.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Desa Kampung Teladas, Amanti Tayip mewakili Kepala Kampung Teladas, Abdul Majid membenarkan soal keluhan masyarakat tersebut. "Sudah berapa tahun anggaran ini kita ajukan agar diperbaiki, tapi belum juga ada tanggapan,” ujarnya.

Mewakili warga, Amanti Tayip berharap pemerintah daerah, juga DPRD Tulangbawang, memperhatikan Kampung Teladas ini yang tak lama lagi bakal terisolir.

(Mawardi)

HALAMAN

8

Informasi dan iklan

KAMIS 2 AGUSTUS 2018

Email : redaksiporosdaily@gmail.com Redaksi : Jln. MH Thamrin 29 Bandarlampung

Tantangan Baru Rio Akbar di Asian Games 2018 JAKARTA - Atlet balap sepeda Indonesia Rio Akbar menghadapi tantangan baru di Asian Games 2018. Ia pun terus fokus latihan demi menjawab tantangan itu.

Di Asian Games 2018 mendatang Rio Akbar diproyeksikan tampil di nomor team sprint setelah sebelumnya main di nomor disiplin BMX. Perkembangannya untuk nomor team sprint pun terus dipantau.

"Tidak ada salahnya Rio kami coba di sini. Kami terus memantaunya. BMX itu punya kesamaan dengan nomor

sprint di trek jadi tidak ada masalah," kata Manajer Tim Sepeda Indonesia Budi Saputra.

Sehubungan dengan itu, Rio Akbar pun terus berusaha memoles catatan waktu dalam kegiatannya berlatih di Velodrome Internasional Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (1/8/2018).

"Saya waktu itu pernah berlatih sepeda trek. Tapi memang catatan waktunya belum terlalu bagus. Sekarang saya berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan saya," ujarnya.

Menurutnya, BMX dan trek memiliki kemiripan. Ada beberapa hal yang membuat sepeda trek lebih sulit dibandingkan dengan BMX. Rio juga takkan meninggalan BMX secara permanen.

Pengalamannya di nomor trek pun bisa menunjang performanya di nomor BMX nanti.

"Di sini kami harus terus mengayuh sepeda tanpa mengerem hingga ke garis finis. Ini bisa menjadi daya tahan nanti kalau saat bertanding di BMX," kata atlet sepeda asal Jawa Barat itu. (dts)

Atlet balap sepeda Indonesia Rio Akbar

Jelang MotoGP Republik Ceko

Rossi vs Marquez, Siapa Lebih Baik?

JAKARTA - Akhir pekan ini Marc Marquez akan menjalani balapannya yang ke-100 di kelas MotoGP. Dibandingkan dengan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, siapa yang lebih baik?

Marquez akan berusia 25 tahun dan 169 hari saat dia menjalani balapannya yang ke-100 di kelas MotoGP pada MotoGP Republik Ceko, akhir pekan ini.

Dari 99 balapan yang sudah dijalani sejak debut di tahun 2013, Marquez sudah meraih banyak kejayaan.

Dia memenangi empat titel juara dunia, meraih total 40 kemenangan, berulang kali naik podium, dan banyak mendominasi daftar fastest lap.

Tapi seberapa bagus Marquez di 100 balapan pertamanya

jika dibandingkan dengan Valentino Rossi dan Lorenzo. Apakah The Doctor lebih baik? atau Lorenzo yang lebih konsisten?

Valentino Rossi ternyata jauh lebih baik dibanding Marquez setelah menjalani 100 balapan di kelas MotoGP/500 cc. Saat menjalani balapan ke-100 di tahun 2006, Rossi sudah punya lima gelar juara dunia.

Jumlah kemenangan Rossi pun lebih banyak, yakni 54 kali.

Keunggulan Rossi juga terlihat pada jumlah podium yang diraih.

Untuk Marquez dia hanya unggul dalam usia atas Rossi untuk sampai balapan ke-100.

Marquez juga berada di atas Rossi dalam hal jumlah pole position yang didapat. (dts)

Demi Balik ke Juve, Bonucci Rela Gajinya Dipotong?

JAKARTA - Rumor kepulangan Leonardo Bonucci ke Juventus terus berembus. Kabarnya, bek 31 tahun itu sampai rela gajinya dipotong.

Bonucci pindah ke AC Milan dari Juventus di musim lalu. Dia mendapatkan gaji 7,5 juta euro permusim dari klub asal kota mode itu.

Milan dan Juventus kabarnya sudah mencapai kesepakatan transfer Bonucci. Bek Juventus, Mattia Caldara, juga menjadi bagian jual-beli pemain tersebut.

Bonucci disebut Football Italia menyepakati gaji dengan Bianconeri. Bayarannya dipotong 2 juta euro permusim, atau bersedia menerima bayaran 5,5 juta euro permusim.

Rumor transfer lain yang mengaitkan MilanJuve berkaitan dengan Gonzalo Higuain. Pemain asal Argentina itu dilaporkan meminta gaji sebesar 9 juta euro. Posisi Higuain sebagai striker utama Juve terancam pasca kedatangan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid.(dts)

KOALISI PEMENANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus

P O R O S D A I LY

Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (SPLP) Kecamatan Pulau Panggun Kabupaten Tanggamus

Heri Setiawan S. Sos

Sulhan

Ketua

Kepala

Dinas Kebudayaan Kabupaten Tanggamus

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

Drs. A. Dasmi

Gandung Hartadi

Sukisno S. Km

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Kepala Dinas