Edisi 23 januari 2014 udin diuber

Pontianak Times pontianaktimes@gmail.com

Eceran Rp 3000 Luar Kota Rp 3500

www.pontianak-times.com

21 Rabiul-Awwal 1435 • Kamis 23 Januari 2014

Hot Line Service: Iklan & Pemasaran (0561) 572 124 HP. 0856 5443 3019 HP. 0813 5242 6563

Berani Jujur Mengungkap Fakta

DIUBER POLISI

SI UDIN LENYAP Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak yang memenangkan Misrun cs dalam perkara kepemilikan tanah di Sungai Naram Kecamatan Singkawang Utara seluas 20 hektare, berdampak pada persoalan hukum lainnya. Misrun dan M Ali, mantan Kepala Desa Sungai Naram ditahan Polres Singkawang. Berkasnya hampir rampung dilimpahkan ke kejaksaan.

Tiga Tahun Lolos 119 Orang

Kalbar Sarang WNA Ilegal Asal Cina

Sejumlah proyek skala besar melibatkan WNA berkebangsaan Cina. Asset Kalbar dieksplorasi untuk meraup keuntungan. WNA didatangkan secara ilegal dengan dalih pekerja ahli. Apakah provinsi ini tidak memiliki kompetensi atau hanya akal-akalan saja? Siapa pemasoknya?

HALAMAN 10

EJY, Potret Kenakalan Remaja Putri Pontianak Sambut Pelanggan via Chat FB & BBM Ketika teknologi informasi disalahgunakan, seorang pelajar remaja putri rela menjajakan diri melayani lelaki hidung belang. EJY, 17, memanfaatkan facebook (FB) untuk mendapatkan uang. Ia hanya satu di antara banyak lainnya yang terungkap.

Kurun setahun terakhir terdapat 70 kasus yang mampir di kepolisian. Moral diobral, bagaimana peran orangtua menangani kenakalan remaja (juvenile delinquency)?

HALAMAN 9

Uang Panas Singkawang Masuk Deposito Pemkot Singkawang diterpa krisis keuangan yang cukup

tersebut sudah didepositokan ke salah satu bank.

Apa yang sebenarnya terjadi di Pemkot Singkawang sehingga harus melakukan pinjaman di akhir tahun 2013 lalu? Apakah modusnya identik dengan Kabupaten Situbondo?

HALAMAN 5

Merebut Suara di Lumbung Tionghoa

Estafet kepemimpinan sudah lumrah bergulir. Tampuk kepemimpinan boleh saja berganti tetapi tergantung sumber daya manusianya.

Golkar Singkawang baru saja memiliki Ketua Plt DPD baru pasca tergulingnya ketua definitif Dedy Mulyadi yang tersandung Narkoba. Iwan Gunawan pun tampil mengatur strategi memasuki Pemilu 2014.

HALAMAN 4

HAL

6-7 LAPORAN UTAMA

cmyk

environmental

Kamis • 23 Januari 2014

2

LAKI Melanjutkan Temuan Angket Sawit

Akhyani

Daerah (PAD) dari sektor perkebunan kelapa sawit terbilang sangat minim. Karena, hanya pemasukan dari BPHTB yakni gaan korupsi terhadap kegiatan pem- ketika perusahaan hendak mengurus Hak bangunan infrastruktur dan bantuan Guna Usaha (HGU). “Pajak perkebunan sosial (bansos) di Kabupaten Sambas. hanya diterima Pemprov Kalbar, begitu Tahun 2014 diharapkan akan menjadi juga dengan Tandan Buah Segar (TBS) temomen titik terang penegakan hukum lah dibayar langsung kepada pemerintah dan pemberantasan korupsi. Karena pusat di Jakarta. Pendapatan dari pajak selama ini penegakan hukum terhadap perkebunan hanya diperoleh melalui patindak pidana korupsi masih terabai- jak bagi hasil,” tutur Iwan. kan.

Kehadiran perkebunan kelapa “Kita semua tahu korupsi sangat sawit tidak selamanya bisa diterima mengancam kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Di Desa Sendayon KecaApalagi ditahun 2014 ini merupakan matan Sejangkung Kabupaten Sambas tahun politik, sehingga dikhawatirkan dengan terang-terangan menolak, merrawan terhadap tindak pidana korupsi eka beralasan takut menimbulkan pro untuk membiayai perhelatan politik li- dan kontra di masyarakat yang berimbas ma tahunan ini,” tegas Akhyani. bentrok warga. “Kehadiran perusahaan Pemberian izin perkebunan kelapa sawit bisa menimbulkan pro dan kontra sawit di Kabupaten Sambas mencapai di masyarakat, bisa-bisa warga bentrok 320 ribu hektare. Jumlah tersebut tidak nantinya, untuk itu kami menolaknya,” sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah ungkap Idrus Kepala Desa Sendayon.

(RTRW) yang hanya memperbolehkan Selain itu, kehadiran perkebunan 210 ribu hektare. kelapa sawit bisa mengancam kelangsunAhmad Hafsak Setiawan, anggota gan perkebunan karet, yang selama ini DPRD Kabupaten Sambas menjelas- sebagian warga setempat masih mengkan, telah terjadi pelanggaran pidana, gantungkan hidupnya dari menoreh karena tidak sesuai RTRW. Ada kelebi- karet. “Banyak kasus mengenai sawit dan han seluas 110 ribu hektare dalam akhirnya masyarakat yang dirugikan, lebih pemberian izin dari Pemkab Sambas. baik kami hidup dengan berkebun karet Pemberian izin tersebut jelas melang- yang tak menimbulkan masalah,” kata gar moratorium izin perkebunan kelapa Idrus. sawit dan melanggar Instruksi presiden Jika dibandingkan dengan sawit keyang dikeluarkan pada tahun 2011. beradaan perkebunan karet di desaknya “Jelas sekali izin itu melanggar morato- cukup menjanjikan sebagai penopang rium izin perkebunan kelapa sawit, dan hidup, selain ramah lingkungan nilai jual inpres nomor 10 tahun 2011, tentang karet terbilang lumayan dan tidak repot pemberhentian sementara pemberian untuk merawatnya. “Warga mengandalizin perkebunan kelapa sawit,” katanya. kan hasil menoreh karet, bahkan hasil Berdasarkan informasi yang yang didapat lebih besar daripada mendiperoleh Hafsak, ada tiga perusahaan jadi kuli maupun buruh di perkebunan perkebunan kelapa sawit yang men- kelapa sawit,” kata Idrus. gantongi izin mengembangkan sawit di Idrus membandingkan penghasilan lahan gambut. Padahal, ada inpres yang petani karet dengan buruh perkebunan mengatur, bahwa lahan gambut tidak kelapa sawit. Untuk satu hari saja warga boleh dialihfungsikan ke sawit. “Sesuai bisa mendapatkan uang Rp 70.000 (terinpres sebenarnya tidak diperbolehkan gantung cuaca) dengan lama bekerja diberikan izin mengolah lahan gambut kurang lebih 5 jam. Sedangkan buruh untuk perkebunan kelapa sawit, sep- perkebunan kelapa sawit se harinya hanya erti yang terdapat di Kecamatan Jawai,” dibayar Rp 30.000 dengan lama bekerja 8 ujarnya. jam. “Inikan jelas berbeda penghasilanDikatakan Hafsak, Pendapatan Asli nya, dari pada jadi buruh lebih baik jadi

Salah satu areal perkebunan kelapa sawit di Sambas

SAMBAS. Laskar anti korupsi (LAKI) Cabang Kabupaten Sambas akan membahas temuan panitia angket perizinan kelapa sawit di DPRD Kabupaten Sambas ke rapat kerja nasional LAKI. Pembahasan ini mengingat adanya indikasi korupsi dalam perizinan perkebunan kelapa sawit.

Ketua LAKI cabang Kabupaten Sambas Akhyani sangat menyayangkan belum jelasnya tindak lanjut dari hasil paripurna, yang salah satunya merekomendasikan hasil temuan angket perizinan perkebunan kelapa sawit hingga ke jalur hukum. “Hingga sekarang masyarakat masih bertanya-tanya, apa hasil panitia angket perizinan perkebunan kelapa sawit oleh DPRD Kabupaten Sambas,” ujar Akhyani kepada Pontianak Times, Jumat (10/01).

LAKI Sambas menurutnya menaruh perhatian yang serius atas pelanggaran prosedural perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas. Indikatornya terlihat dalam tahapan yang dilaksanakan dalam proses penerbitan izin perkebunan kelapa sawit.

Mencermati hasil tersebut, LAKI Sambas menduga ada upaya pengendapan permasalahan tersebut melalui upaya politik anggaran saat pembahasan APBD 2014.

“Bahkan hingga kini APBD tahun 2014 masih belum disahkan juga, informasi yang kita peroleh dari penelusuran LAKI Sambas. Sekarang sedang terjadi tarik ulur besaran anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif, terutama terhadap dana penyerapan hasil reses dewan atau dana aspirasi tahun 2014.

Menurut Akhyani, LAKI Sambas akan membawa hal tersebut dalam Rakernas LAKI, sekaligus menyertakan data permasalahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sambas. “Kami juga akan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas Akhyani.

Hal lain yang juga akan dibawa dalam Rakernas LAKI adalah terkait du-

Erwin Saputra

dok. Pontianak Times

Darso

petani karet saja,” katanya.

Seperti diketahui, panitia angket perizinan perkebunan kelapa sawit dalam rapat paripurna, Senin (11/11) menemukan kejanggalan proses pemberian izin sawit.

Ketua Panitia Angket Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, Darso menyampaikan telah terjadi pelanggaran prosedural perizinan perkebunan kelapa sawit. “Indikatornya terlihat dari proses penerbitan perizinan perkebunan kelapa sawit. Telah terjadi penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.

Terhadap laporan Panitia angket perizinan perkebunan kelapa sawit dalam laporan kerjanya pada sidang paripurna, Senin (11/11/2013), enam fraksi menerima dan hanya satu fraksi yang tidak menyampaikan pendapatnya, yaitu fraksi PAN. Keenam fraksi yakni Hanura, Demokrat, Golkar, PDIP, PIB, dan fraksi Rakyat Bersatu dapat menerima laporan yang disampaikan dalam paripurna tersebut. Sidang paripurna yang berlangsung hingga larut malam itu, menyepakati agar laporan panitia angket perizinan perkebunan kelapa sawit dan RSUD Pemangkat. Dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Temuan dan pelanggaran sesuai dengan tata tertib DPRD pasal 12 huruf N, bahwa temuan pelanggaran panitia angket hendaknya ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk mengawal hasil penyelidikan atas temuan kedua panitia angket, kepada DPRD Kabupaten Sambas disarankan untuk membentuk tim pengawas” ungkap Erwin Saputra.

Kesimpulan DPRD saat paripurna, 6 fraksi menerima laporan dengan berbagai catatan yang harus ditindaklanjuti DPRD Kabupaten Sambas. Banyak permasalahan yang berhubungan dengan perizinan perkebunan kelapa sawit.

“Temuan tersebut sudah kita sampai dalam laporan dan dari pandangan akhir yang disampaikan 6 fraksi mendorong penyelesaian dari temuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Erwi. (gindra)

Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Muhammad Andry Lamfield, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Widi Aryadi Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, Endra Adi, Gusnadi, Rosalinda, U. Deny F, Stepanus, Gindra, Eeng Heryadi, Marbentua Sidauruk, Administrasi Umum/Keuangan : Aklima, Iklan/Event Organizer : Iwan Kurniawan Layouter: Muhammad Sudiat, Juliansyah, Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572124, Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris).

Kamis • 23 Januari 2014

PRO KALBAR

3

Sengkarut Eks Gedung PWI Kalbar

Saling Tuding dan Gugat, Hasilnya Kandas I nternal pengurus Persatuan W a r tawan Indonesia (PWI) Werry Syahrial Cabang Kalbar terus dilanda perselisihan, sejak penjualan asset berupa gedung dan tanah di Jalan Sutoyo Nomor 24 Pontianak. Meski sudah empat tahun berlalu, namun kisruh ini seolah menjadi ladang perebutan yang bergulir setiap pergantian tampuk ketua.

Akibatnya, kredibilitas organisasi tersebut anjlok. Ditambah krisis kepercayaan dari pihak internal terhadap kepengurusan yang dianggap kurang kredibel.

PWI memang memiliki sejarah panjang dan nama ‘besar’.

Sayangnya semakin ditinggalkan oleh insan jurnalis di Kalbar yang benar-benar menjalankan profesinya.

Persoalan bermula pada 17 Februari 2010, terjadi jual beli sebidang tanah beserta gedung PWI Cabang Kalbar di depan notaris Eddy Dwi Pribadi SH antara PWI Cabang yang diwakili Drs Hery Hanwari Ais (almarhum) kala itu sebagai ketua dengan pembeli A Azmi SH. Dari jual beli inilah terungkap gedung PWI tersebut berdiri di atas tanah milik dua orang yakni, Muliana Atjong dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3995 seluas 611 meter persegi dan Senggono Lim dengan SHM Nomor 3877 seluas 833 meter persegi.

PWI selaku pihak pertama berkewajiban menyelesaikan administrasi kepemilikan lahan hingga menjadi milik pihak pembeli. Selanjutnya Azmi menggel-

ontorkan Rp 500 juta dan sisanya Rp 2 Miliar setelah proses balik nama selesai. Bersamaan dengan belum selesainya urusan tersebut, Hanwari meninggal dunia. Kedudukannya sementara dipegang Ir. H Werry Syahrial yang merangkap sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi.

Di tengah pengurusan administrasi yang belum selesai terjadi saling tuding seperti halnya pada dengan ketuanya Sidik Pramono. Sidik pun mendapat perlawanan dari anggotanya yang berujung pada desakan Konfercablub. Diawali surat mosi tidak percaya dari kelompok lain yang menamakan diri Tim 11 Penyelamat PWI Cabang Kalbar.

ratnya tersebut, proses balik nama atas tanah mengalami kendala antara lain kepengurusan turun waris dan biaya yang diperkirakan mencapai Rp250 hingga Rp300 juta termasuk pajak-pajak dan IMB yang tidak mungkin mampu dipikul PWI Cabang. Selain itu pengurusan surat-surat akan sangat sulit dan rumit, karena sudah 14 tahun tidak jelas status jual belinya.

“Di sisi lain PWI Cabang juga dihadapi persoalan keuangan operasional organisasi. Padahal, organisasi tempat berhimpun para jurnalis ini seharusnya tidak lagi menggantungkan biaya organisasi pada bantuan pemerintah daerah maupun pihak lain, karena dikhawatirkan mengganggu idependensi PWI maupun anggota,” ujar Selalu mentok Werry.

Pada tahap ini PWI Pusat Kesulitan keuangan juga turut ewuh pakewuh memper- terasa ketika Pengurus Cabang tanyakan penjualan gedung dan harus mengikuti berbagai kegialahan melalui kiriman surat dan tan organisasi, bahkan tidak jarang mengutus tim pengacara untuk PWI Cabang Kalbar terpaksa harus melakukan gugatan, tetapi kan- absen dalam berbagai kegiatan das alias kalah. Sikap ngeyel ini di tingkat nasional. Ternyata PWI sebetulnya tidak perlu terjadi Kalbar juga absen pada HPN 2010 andai saja pusat menelaah betul di Palembang dan hanya mampu surat balasan yang ditandatan- mengutus 11 atlet saja pada PORgani Ketua Sementara Werry WANAS di Palembang.

Syahrial.

Realitas itu pula, maka Dalam surat yang mem- PWI Cabang Kalbar di bawah balas pengurus pusat PWI No. kepemimpinan Hery Hanwari 788/PWI/-P/LXIV/2010 tanggal mengambil langkah menjual ge23 Maret 2010 tentang Gedung dung. Hasil penjualannya akan PWI Kalbar itu dijelaskan bah- dipergunakan membeli gedung wa, beberapa kali rapat pleno baru dengan status dan legalitasmemutuskan untuk mengganti nya jelas dan dapat dipertanggedung yang saat ini ditempati gungjawabkan sebagai asset PWI sebagai Sekretariat PWI Cabang Cabang Kalbar. Kemudian Dana Kalbar di Jalan Letjend Sutoyo Abadi dalam bentuk deposito No. 24 Pontianak dengan ge- sebesar Rp1 miliar yang diharapdung baru dikarenakan gedung kan dapat menopang operasional di Jalan Sutoyo berada di atas ta- organisasi. nah yang status dan legalitasnya Waktu terus bergulir, PWI tidak jelas alias bukan nama atau Cabang di masa transisi itu memilik PWI Kalbar. mang membentuk tiga tim terdiri Menurut Werry dalam su- dari Tim Penjualan Gedung, Tim

dok. kalbar-online

Kantor PWI Cabang Kalbar menjelang dirobohkan beberapa waktu lalu

Pengadaan gedung Baru, dan Tim Dana Abadi. Tim juga terbentuk dengan nama Tim 11 diketuai Hamdansyah. Ia selanjutnya menggantikan posisi Sidik sebagai Ketua PWI Cabang Kalbar hasil Konfercab.

Babak baru Masalah lama kembali muncul lantaran Hamdansyah turut mempersoalkan asset lahan dan gedung hingga terjadi pelaporan kepada Polda Kalbar. Hanya saja proses ini tetap mentok. Alasan pertama, tidak ada satupun bukti yang menyatakan lahan tersebut milik PWI Cabang. Penjualan itu layaknya hanya bangunan saja, yang itupun dirobohkan untuk diganti bangunan lain oleh pembelinya.

“Seharusnya kalau mau menggugat adalah asset PWI Cabang yang sebenarnya yakni di belakang Kantor BCA Jalan Tanjungpura. Yang tahu persisi soal ini adalah Mawardi. Akta jual belinya ada di notaris Eddi Dwi Pribadi. Asset itulah yang dijual 15 tahun lalu oleh pengurus kala itu,” ungkap Werry Syahrial.

Rencananya, kata Werry, akan dibangun gedung baru, tetapi tidak terlaksana. Terpaksa membangun gedung di tanah milik orang di Jalan Sutoyo yang

sekarang dipersoalkan. “Ini kan aneh. Yang jelas-jelas asset PWI malah tidak dipersoalkan. Malah yang bukan asset diributkan,” papar Werry seraya menyebutkan nama-nama pengurus lama yang bertanggungjawab atas asset PWI di belakangKantor BCA Jalan Tanjungpura.

Werry seolah sudah geram dengan persoalan ini. Ia yang dalam posisi menjadi penengah malah sering kena tuding macammacam dan difitnah. “Jika masih terus-terusan mempersoalkan asset yang bukan milik PWI, maka saya juga melaporkan balik atas fitnah terhadap saya dan almarhum Hery Hanwari,” kata Werry seraya menyebutkan ucapan Hamdansyah dalam sambutan saat pelantikan pengurus PWI, 18 Desember 2013, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Babak baru perseteruan telah dimulai. Tak terkecuali soal penggelapan uang biaya balik nama kantor untuk PWI di Jalan Ekajaya Pontianak sebesar Rp 34 juta. Werry mulai ‘buka-bukan’ sekaligus mengkritisi kredibilitas Ketua PWI Cabang saat ini. “Kami kecewa terhadap ketua PWI Hamdansyah. Bagaimana bisa memimpin organisasi pers, sedangkan tidak paham soal jurnalistik,” ujar Werry. (rdo/nad)

59 Proposal PWI Jangan Terulang Lagi PONTIANAK. Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalbar pada 18 Desember 2013 menyisakan kejanggalan. Sebanyak 59 proposal kegiatan turut dilayangkan ke sejumlah instansi. Nyatanya, H-1 kegiatan dana proposal tersebut tak kunjung ada pelaporannya.

Atas kejadian ini, Maman Soeherman selaku pengurus senior PWI Kalbar menyayangkan hal ini. “Untuk persiapan pelantikan dibentuk panitia dengan ketuanya Udin Sobari. Kemudian dibuat sejumlah proposal permohonan bantuan pada Pemkab/Pemkot/

Dinas jawatan serta pengusaha yang menyebar hampir seluruh Kalbar,” kata Maman kepada Pontianak Times, Selasa (17/12).

Sejak proposal tersebut disebar di berbagai daerah, Maman mendapatkan laporan dari sejumlah LSM di Kabupaten Ketapang, bahwa Pemkab setempat memberikan sumbangan dana Rp 30 juta. Adanya penyebaran proposal yang jumlahnya puluhan ini banyak menimbulkan pro dan kontra di internal pengurus, dari keanggotaan maupun dari pihak yang dimintai bantuan.

“Ada laporan dari salah satu

LSM di Kabupaten Ketapang yang menyampaikan bahwa Pemkab Ketapang telah memberikan bantuan 30 juta. Tidak diketahui apakah semua proposal itu berhasil dicairkan, namun yang pasti Udin Sobari selaku ketua panitia sudah mengcover langsung semua proposal untuk disebarkannya sendiri,” terang Maman.

Semenjak tidak adanya laporan tersebut, jelang kegiatan akan dilaksanakan Udin Sobari yang menyebarkan proposal ini tidak memberikan laporan hasilnya. “Jumlah proposal yang dibuat sebanyak 59 proposal. Permasalahan kemudian

muncul, karena hingga H-2 pelantikan ternyata tidak satu pun proposal bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan Udin Sobari sendiri menghilang tanpa ada kabar,” ucapnya.

Maman berharap agar segera diselesaikan secara internal, agar tidak menimbulkan efek buruk dan berdampak pada pengurus lainnya di kemudian hari.

“Dalam permasalahan ini, saya selaku orang yang senior di PWI menilai kasus ini melibatkan semua pengurus,” terangnya.

Dirinya berharap, kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga, serta dirinya menyarankan agar ke

depan jika hendak mengadakan kegiatan tidak lagi menggunakan proposal karena menurutnya penyebaran proposal justru akan mencoreng nama PWI sendiri.

“Saya berharap, PWI tidak lagi bermain di proposal, karena proposal ini sudah menjadi momok di berbagai kalangan,” katanya.

Pelantikan berjalan lancar dihadiri Ketua PWI Pusat Margono.

Hanya saja hanya diikuti segelintir orang saja. Tercatat sekitar 20an orang. Sisanya, banyak anggota PWI Kalbar yang memilih tidak datang, termasuk para tamu undangan. (nad)

Kamis • 23 Januari 2014

Investigasi

4

EJY Potret Kenakalan Remaja Putri

Sambut Pelanggan via Chat FB

Ketika teknologi informasi disalahgunakan, seorang pelajar remaja putri rela menjajakan diri melayani lelaki hidung belang. EJY, 17, memanfaatkan facebook (FB) untuk mendapatkan uang. Ia hanya satu di antara banyak lainnya yang terungkap. Kurun setahun terakhir terdapat 70 kasus yang mampir di kepolisian. Moral diobral, bagaimana peran orangtua menangani kenakalan remaja (juvenile delinquency)?

Rasa penasaran untuk mengetahui seluk-beluk pergaulan remaja di Kota Pontianak, menuntun Tim Investigasi Pontianak Times melakukan penelusuran. Dari jumlah kasus yang begitu banyak dilaporkan orangtua ke kepolisian, tentunya akan bertambah banyak lagi yang tidak terungkap. Begitu analisis awal yang menggelitik tim.

Untuk memperkuat data dan fakta, tim selanjutnya membuat akun FB samaran setelah mendapatkan informasi target EJY yang hendak digali informasinya. Dari akun samaran tersebut selanjutnya berposisi sebagai calon pelanggan EJY. Setelah menjalin pertemanan dalam jejaring sosial itu, kemudian tim intensif melakukan komunikasi melalui chatting hingga janji bertemu langsung.

Dilihat dari perawakannya, EJY sama sekali tidak menggambarkan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Terlebih yang bersangkutan masih di bawah umur dan berstatus pelajar di salah satu SMA. EJY berparas cantik dan tampil imut dengan dikarunia hidung mancung, kulit sawo matang, dan body terbilang seksi.

EJY begitu lugas tanpa rasa malu menceritakan perjalanan hidupnya hingga dirinya menjajakan diri. Pertama kali EJY menyerahkan keperawanannya, EJY tanpa ada rasa canggung memaparkan kesehariannya setelah pulang sekolah, pergaulan dengan teman-temannya, hingga menceritakan modus mendapatkan pelanggan melalui akun jejaring sosial FB. Pemilik tato bunga rose di lengan bagian kanan ini mengaku ketika usianya menginjak 16 tahun telah memiliki pacar yang ketika itu sangat disayanginya.

Dalam masa pacaran, keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka. Hubungan berlanjut beberapa bulan hingga akhirnya memutuskan berpisah di masa pacaran yang belum mencapai setahun.

EJY seolah kerasukan dan terjerumus dalam lingkaran setan setelah putus pacaran. Ia mulai merambah mencari ‘mangsa’ lelaki hidung belang dan tentunya tidak secara gratis. “Awalnya biasabiasa saja. Lama kelamaan muncul ide seperti itu bang, karena banyak yang bertanya kepada saya, bisa di booking atau tidak. Saya iyakan saja, dari itulah berlanjut bertemu di salah satu tempat hingga berlanjut melakukan hal itu,” kata EJY kepada tim investigasi Pontianak Times, Rabu (16/1).

Pengalaman pertama menjalankan praktik ilegalnya itu, EJY mendapatkan

bayaran dari pelanggannya. Uang tersebut digunakan membeli Blackberry (BB) keluaran terbaru untuk mempermudah akses di FB. Namun karena pelanggannya belum banyak, ia pun mengumpulkan uang pelan-pelan.

Selanjutnya BB sudah dalam genggaman dengan pin 2A2Dxxxx dan nomor handphone 08964745xxxx. EJY semakin liar dan berani mematok tarif khusus dengan harga bervariasi. “Kalau sudah cocok harga baru kita ketemuan. Saya hanya menerima tamu saat pulang sekolah, sekitar pukul 13.00 sampai 17.00. Kalau di luar itu saya tidak terima tamu, karena saya jarang keluar malam,” jelasnya.

Tarif yang ditawarkan mulai Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per jamnya. Bahkan ia sanggup melayani lima orang di lima lokasi berbeda sesuai kesepakatan di chatting FB. “Dalam sehari pernah sampai lima orang saya layani di jam yang berbeda, sampai sengal (pegal, red) pinggang tapi tetap saya paksakan melayani tamu.

Karena saya mau tamu saya puas agar nantinya mau booking lagi,” ujarnya.

Uang memang gampang diperoleh, namun akibat ulahnya itu, EJY sempat merasa khawatir lantaran pada organ intimnya terdapat bintik merah ukuran kecil berisi air, dan sakit luar biasa ketika hendak buang air kecil. Kemunculan bintik tersebut diobatinya menggunakan pil yang dibelinya di salah satu apotek di Jalan Merdeka atas saran temannya.

“Sempat sekitar satu bulan saya berhenti melayani pelanggan karena sakit dan khawatir pelanggan tanya. Bisa-bisa kabur semua pelanggan,” ucapnya.

yang akan datang. Akibat salah pergaulan serta kontrol orang tua yang kendur atau malah tidak ada, membuat anak sering terlibat dalam kasus hukum. Di antaranya tindakan kriminalitas seperti mencuri, menjambret, hingga seks bebas.

Ironisnya, seks bebas dengan dalih kekurangan finansial, bahkan ada yang rela menjual keperawanannya demi membeli sebuah BB, hanya karena iri dengan teman sebayanya yang lebih dahulu memiliki handphone canggih itu.

Mau tidak mau, perkembangan teknologi informasi harus dihadapi oleh semua kalangan. Mudahnya mengakses melalui internet juga berdampak besar terhadap tumbuh kembang anak.

Dari perspektif kriminologi, kejahatan yang dilakukan remaja dikenal dengan Juvenile Deliquency. Kenakalan ini bagian dari pelanggaran norma hukum dan kesusilaan. Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga Anak (BKN-KKA) memberikan batasan kenakalan renaja sebagai kelainan dalam tingkah laku serta perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat a sosial (mengakui adanya norma-norma sosial tetapi dilanggarnya) atau bahkan anti sosial (tidak mengakui adanya norma-norma sosial tetapi dilanggarnya). Dalam hal terdapat pelanggaranpelanggaran terhadap norma agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan melanggar hukum yang apabila dilakukan orang dewasa disebut pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut ataupun dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kenakalan remaja meliputi tindakan melawan orang tua, pergi tanpa pamit Jangan Anggap Sepele kepada orang tua, suka usil, tidak mengApa yang hormati orang tua/orang lain/guru/dosdilakukan EJY en, semena-mena terhadap orang lain, merupakan melakukan tindak pidana seperti memf e n o m e n a bunuh, mencuri, merampok, memerkosa p e r g a u l a n dan seks bebas serta narkoba. remaja saat Berdasarkan data kepolisian, di taini yang perlu hun 2013 terdapat 70 kasus tindakan m e n d a p a t asusila di Kota Pontianak yang melibatkan perhatian se- anak di bawah umur. Modus kasus yang mua pihak. ditangani itu bermacam-macam, mulai Heni Agus Sunandar Ketika hal ini dari pacaran hingga melakukan hubunterjadi, peran gan badan, menggunakan kekerasan, orang tua dipertanyakan dalam menga- bahkan dampak menonton film yang tak wasi pergaulan anak-anaknya. Bagaimana layak dilihat anak di bawah umur. sesungguhnya orang tua dalam mener“Kasus pencabulan di Kota Pontianak apkan aturan kepada sang anak tentunya masih cukup tinggi disebabkan kurangnya harus dominan lantaran dipertanggung- respons dan pengawasan orang tua serta jawabkan dunia dan akhirat. minimnya pemahaman kepada anak Anehnya, masalah ini seolah sepele, tentang pendidikan seks. Rata-rata mepadahal berdampak rusaknya anak dan libatkan anak usia 13 hingga 16 tahun,” lebih luas lagi merusak generasi bangsa kata Kompol Heni Agus Sunandar, Kasat

Reskrim Polresta Pontianak.

Ia menjelaskan faktor utama adalah keluarga yang harus memantau kegiatan anak di dalam maupun di luar rumah.

Tidak hanya itu, faktor lingkungan juga sangat perlu pengawasan dan penyaringan agar anak tidak terjerumus dan menjadi korban pencabulan.

“Walau masih anak di bawah umur, seharusnya anak diberikan pemahaman mengenai reproduksi dan hubungan seks agar bisa melakukan antisipasi. Kami meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya, jangan sampai pulang larut malam dan memberikan pendidikan agama,” ujarnya.

Minim pengawasan

A l i k Rosyad, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar menuturkan, data peningkatan Alik Rosyad kasus penyimpangan anak di bawah umur memang terus meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindakan asusila yang terjadi pada anak di bawah umur serta kurangnya pengawasan dari orang tua.

“Selama ini data yang kita miliki memang meningkat. Bisa karena kuantitasnya naik atau mungkin karena adanya kesadaran melaporkan kejadian pencabulan tersebut,” ungkap Alik.

Ia menilai telah terjadi pergeseran nilai jika dilihat dari sisi perkembangan zaman maka perilaku itu turut bertambah.

Menurutnya banyak variable yang menjadi faktor tersebut, misalnya pergeseran nilai dalam keluarga. “Hal lain, pola pengasuhan anak yang cukup bebas atas pergaulan yang tidak tepat, dan perkembangan teknologi seperti internet yang mudah diakses seiring perkembangan Iptek dari sisi positif dan negatifnya,” terang Alik.

Alik meminta kepada segenap orang tua maupun instansi serta elemen terkait sebagai pemerhati anak agar dapat mensosialisasikan kepada anak untuk memahami dan patuh terhadap aturan, minimal dalam aturan keluarga dalam lingkup terkecil. (nad)

Kamis • 23 Januari 2014

Pemerintahan

5

Uang Panas Singkawang Masuk Deposito akhir tahun 2013 lalu?

Ketua DPRD

SINGKAWANG. Pemkot Singkawang diterpa krisis keuangan yang cukup sulit. Baru-baru ini mengajukan pinjaman sebesar Rp 10 Miliar ke Bank Kalbar, padahal memiliki kas daerah senilai Rp 70 miliar yang seharusnya bisa digunakan dengan baik. Namun uang tersebut sudah didepositokan ke salah satu bank yang ada di Kota Singkawang.

Hal itu menjadi pertanyaan banyak kalangan karena tujuan mendepositokan uang itu disamarkan. Hak publik untuk tahu dan peran DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif, tidak dilaksanakan. Sejatinya, untuk melakukan deposito dan peminjaman dana ke bank haruslah diketahui dan disetujui oleh DPRD Kota Singkawang.

Apa yang sebenarnya terjadi di Pemkot Singkawang sehingga harus melakukan pinjaman di

Tidak hanya itu, berdasarkan sumber yang sama pula mengakui jika DPRD mengetahui kas daerah yang didepositokan juga rencana peminjaman daerah senilai Rp 10 miliar ke Bank Kalbar.

“Untuk pinjaman daerah ini, saya tidak tahu sudah cair atau tidak. Karena untuk mencairkan itu harus disetujui oleh tiga unsur pimpinan DPRD Kota Singkawang. Dari informasi yang saya dapat satu dari tiga unsur pimpinan itu tidak menyetujui,” ujarnya.

K o t a Mantan Anggota DPRD KoS i n g - ta Singkawang, Ridha Wahyudi, ka w a n g , SH terkait realita ini meminta KeTjhai Cui jaksaan Negeri Singkawang unMie dikonfir- tuk tanggap terhadap kegiatan masi terkait dua hal ini memilih deposito yang dilakukan oleh bungkam seribu bahasa, bahkan Pemkot Singkawang ini. “Saya ketika berusaha dikonfirmasi kira, tidak masalah jika pemermelalui BBM juga tidak mem- intah daerah mendepositokan berikan jawaban atas hal terse- dana kas daerahnya, asalkan but. Meskipun Ketua DPRD Kota kegiatan itu tidak mengganggu Singkawang bungkam, namun jalannya roda pemerintahan salah satu anggota DPRD Kota daerah itu sendiri,” kata Ridha.

Singkawang membenarkan hal Meskipun demikian, dirintersebut. ya menilai jika uang kas daerah “Memang benar Pem- Pemkot Singkawang dideposikot Singkawang melalui dinas tokan sangat lucu, sementara terkait mendepositokan ang- untuk membayar kegiatan baik garan sebesar Rp 70 Miliar di proyek-proyek maupun prosalah satu bank yang ada di Kota gram-program lainnya Pemkot Singkawang,” ucapnya seraya Singkawang mengajukan pinjameminta namanya untuk tidak man daerah kepada Bank Kaldikorankan, Rabu (15/1). bar.

S e mentara itu, Ahli Hukum Keuangan Negara dari Departemen Keuangan RI, SiswoSuyanto mengungkapkan sebenarnya dari Tjhai Cui Mie sisi aturan, deposito ini diperbolehkan selama tidak mengganggu stabilitas keuangan di suatu pemerintah daerah.

“Secara prinsip penempatan dana kas daerah tak diperbolehkan untuk kepentingan investasi di lembaga swasta, kecuali dalam bentuk Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) dan surat-surat berharga,” ucapnya.

Ia menjelaskan penempatan dana kas daerah di lembaga keuangan swasta untuk investasi, bukan di lembaga pemerintah, secara prinsip tak boleh karena uang negara harus ditampung di tempat yang paling aman yakni di bang sentral (Bank Indonesia), bank pemerintah, atau Bank Pembangunan Daerah. “Di luar itu tak direkomendasikan karena uang negara tak diperbolehkan untuk tujuan spekulatif atau untung-untungan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Situbondo hal ini pernah

Ridha Wahyudi

terjadi dan sang bupati, Ismunarso ditetapkan sebagai tersangka, karena dianggap melakukan korupsi. Ismunarso selaku Bupati Situbondo memanfaatkan sisa dan kas daerah Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2005-2007 dengan cara mendepositokan dan menginvestasikan di BNI 46, PT. Sentra Artha Future (PT. SAF) dan PT Sentra Artha Utama (PT.SAU), investasi itu pun tanpa persetujuan dari DPRD Situbondo terlebih dahulu.

“Hasil dari investasi itu selain mengalir ke pribadi Ismunarso juga mengalir ke pegawai Pemkab Situbondo di antaranya Bendahara Umum Daerah dan Kabag Keuangan Pemkab Situbondo, akibat perbuatannya itu terdakwa Ismunarso dijerat pasal 2 ayat (1), subsider pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tambahnya. (deny)

Telisik Kasus

Mantan Bupati Situbondo Divonis 9 Tahun Penjara Mendepositokan uang APBD tidak bisa sembarang sebab dapat berdampak pada kasus hukum. Contoh kasusnya menimpa mantan Bupati Situbondo, Jawa Timur Ismunarso yang divonis sembilan tahun penjara pada 5 Agustus 2009. Ia terbukti menyalahgunakan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2005 sampai 2007 untuk investasi di sejumlah perusahaan.

Vonis yang dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim yang diketuai Gusrizal dengan hakim anggota Sutiyono, Dudu Duswara, Slamet, dan Ahmad Linoh juga mewajibkan terdakwa untuk membayar uang denda Rp150 juta subsider uang pengganti selama enam bulan penjara. Selain

itu, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp756,29 juta subsider hukuman pengganti selama dua tahun penjara.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim diketuai Gusrizal ini lebih ringan dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK yang menuntut 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider hukuman pengganti selama delapan bulan kurungan. Dalam tuntutan itu, Terdakwa Ismunarso juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp1,001 miliar subsider hukuman pengganti selama empat tahun kurungan.

Ismunarso terbukti memindahkan dana dari pos Pendapatan Asli Daerah dan pos lainnya dalam bentuk deposito di Bank BNI 46

Cabang Situbondo. Pemindahan itu berlangsung secara bertahap antara tahun 2006 sampai 2007.

Untuk memperlancar maksud tersebut, Ismunarso telah menemui pejabat BNI 46 Cabang Situbondo. Ismunarso juga dianggap telah menikmati bunga khusus dari penempatan dana di BNI tersebut. Menurut majelis, Ismunarso kemudian mengadakan pertemuan dengan Darwin Siregar dan Nursetiadi Pamungkas dari PT Sentra Artha Futures (SAF) serta dengan Direktur PT Sentra Artha Utama (SAU) Ikhwansyah pada Agustus 2006.

Pertemuan itu menyepakati penempatan dana dalam bentuk investasi di dua perusahaan itu.

Ismunarso kemudian membuat kuasa khusus untuk untuk me-

mindahbukukan rekening Pemkab Situbondo di BNI ke rekening atas nama PT SAF dan PT SAU. Pemindahan itu berlangsung secara bertahap sejak 2006 sampai 2007.

Ismunarso juga memerintahkan penempatan dana bantuan penanganan pascabencana alam 2006 ke rekening PT SAU. Padahal terdakwa mengetahui bahwa dana bencana alam tersebut untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam.

Ismunarso telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 615 juta dari penempatan dana di PT SAU dan PT SAF. Sesuai dengan surat dakwaan, majelis beranggapan, Ismunarso telah memperkaya diri sebesar Rp 1,1 miliar dari penggunaan keuangan daerah

Situbondo.

Selain itu, Ismunarso telah memperkaya orang lain, di antaranya Kabag Keuangan Setda Situbondo I Nengah Suarnata sebesar Rp391,4 juta, Bendahara Umum Daerah Situbondo Juliningsih sebesar Rp406,5 juta, Endar Yuni RS sebesar Rp2,02 miliar, dan Hamzar Bastian sebesar Rp157,8 juta.

Atas perbuatan terdakwa, majelis hakim memutus bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan primer. (okezone)

Kamis • 23 Januari 2014

Pengaruh Penguasa

Awang Ishak

7

POLITICA

hasan karman

Sinyalemen suara Golkar di Kota Singkawang digerogoti parpol lain sudah terendus lama dikaitkan dengan politik kekuasaan.

Setelah Hasan Karman (HK) yang mantan dedengkot PIB itu lengser dari walikota, kemudian melanjutkan kiprahnya sebagai Caleg DPR-RI dari Partai Gerindra.

Kepemimpinan dilanjutkan Awang Ishak (AI) yang memenangkan Pilwako pada akhir 2012. Meskipun Awang diusung Parpol koalisi yang di dalamnya terdapat Golkar, namun AI bukanlah kader Golkar. Bahkan belakangan aktif mendampingi istri barunya, Tjhai Nyit Kim yang melaju menjadi caleg dari PAN. Apakah kondisi tersebut menjadi ancaman bagi Golkar di Singkawang?

Dalam analisis Iwan Gunawan, Ketua DPD Partai Golkar Singkawang justru menganggapnya sebagai hal lumrah dalam sebuah pertarungan politik. “Saya melihat hal itu bukan ancaman,” kata Iwan kepada Pontianak Times akhir pekan lalu.

Artinya, lanjut Iwan, masih dalam tahap kewajaran dalam mencari figure dari hasil sebuah keputusan politik. “Thjai Nyit Kim di PAN, menantunya malah di Golkar. Tentunya tidak mengkerucut ke PAN sehingga politik kekuasaan tidak akan berpengaruh secara signifikan,” ujarnya.

Demikian pula terhadap HK. Kepindahannya ke Gerindra, menurut Iwan, sama sekali tidak menjadi ancaman. Alasan pertama terdapat ketidakstabilan HK dalam mengambil peluang. Saat Pilwako didukung PDI-Perjuangan dan partai lain, sedangkan oposisi HK yakni Nusantio didorong oleh Gerindra. HK melakukan maneuver dengan mendeskriditkan sosok Prabowo Subianto sebagai ikon Gerindra hanya lantaran ingin menarik simpatik Tionghoa Singkawang.

Anehnya, kata Iwan, setelah HK terjungkal dalam Pilwako justru menjadi caleg menggunakan perahu Gerindra.

“Tentunya sebuah tanda bahwa HK tidak akan terpilih karena sudah salah memilih parpol. Prediksi untuk HK tidak akan signifikan menarik suara Tionghoa sebab banyak caleg lainnya yang kental menggunakan politik identitas dari Dapil Kalbar,” tegas Iwan seraya menambahkan perolehan suara Pilwako yang didapat HK tidak linear dalam Pemilu Legislatif nanti.

Dengan kondisi seperti itu membuat Iwan membuat target lebih besar bagi partainya dalam Pemilu Legislatif 2014 dengan mengincar Dapil Singkawang Tengah dan Singkawang Utara meraih 2 kursi di DPRD Singkawang. Sedangkan Dapil Singkawang Timur-Selatan 2 kursi, dan Singkawang Barat 1 kursi. (rido)

Kasus Dedy dan Upaya PAW Kita secepatnya membahas dalam rapat untuk mengambil keputusan agar tidak merugikan partai maupun konstituen pendukung Golkar. Harus ada PAW untuk mengganti posisi Dedy di dewan.

Iwan Gunawan

Ketua Plt DPD Golkar Singkawang

Dedy Mulyadi (34) ditangkap sedang nyabu dalam mobil bersama teman prianya HR (37), Kamis (12/12) dini hari di belakang Terminal Induk Singkawang Jalan Alianyang. Anggota DPRD yang juga mantan Ketua DPD Golkar Singkawang itu ditangkap tim Gasus Sat Reskrim Polres Singkawang.

Dalam pemeriksaan, Dedy mengaku dua hari lalu juga memakai sabu bersama HR di rumah Dedy Jalan Uray Bawadi Gang Trisula, Kelurahan Condong, Singkawang Tengah. Setelah tes urin, keduanya positif pemakai. Dedy mengaku membeli sabu sebanyak 1 Jie seharga Rp 1,2 juta melalui kawannya di Kota Pontianak. Dari tangan Dedy dan HR diamankan sisa sabu, 1 buah bong, 4 korek api gas, dan sebungkus pipet.

Akibat kasus ini, keduanya dikenakan dua pasal yakni UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 ayat 1 dengan ancaman maksimal 12 tahun dan Pasal 127 ayat 1a dengan ancaman

maksimal 4 tahun. Dedy Mulyadi kepada Pontianak Times menjelaskan dirinya memohon maaf kepada masyarakat dan DPRD Kota Singkawang, serta Partai Golkar atas masalah yang dihadapinya.

Setelah kasus ini, Iwan Gunawan kemudian memegang kendali secara organisatoris dan Dedy dianggap non aktif karena terkendala kasus hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai ketua partai. Dari aspek materiil bahwa yang bersangkutan tidak bisa menjalankan roda organisasi partai karena harus menghadapi proses hukum. Kedua dari aspek yuridis, ancaman hukuman akibat ditangkap dalam kasus sabu, ancaman hukumannya 12 tahun.

Kejadian ini memang waktunya berdekatan dengan adanya laporan ke DPD Golkar Provinsi Kalbar tentang kondisi partai yang harus diselamatkan. Tim Pencari Fakta dari DPD Provinsi kemudian dibentuk. Salah seorang dari tim yakni Ir H Prabasa Anantatur MH, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar turun langsung menangani hal tersebut.

Bersamaan dengan kepulangan tim ke Pontianak untuk membuat laporan, tiba-tiba Dedy ditangkap karena menggunakan sabu. “Begitu tim sampai di Pontianak langsung ambil keputusan.

Jadi, bukan sebuah ambisi politik yang saya lakukan. Bahkan sejak 18 tahun saya di Golkar, saya tidak pernah calon legislatif,” kata Iwan.

Dampak yang perlu diambil selanjutnya adalah PAW. Seorang anggota DPRD bisa di PAW jika meninggal dunia atau berhalangan

Dedy Mulyadi

tetap. Dedy dianggap berhalangan tetap terhadap masa jabatan yang tersisa 8 bulan. Surat dari kepolisian sebagai bukti permulaan yang selanjutnya digunakan untuk menahan Dedy dengan ancaman 12 tahun.

“Sudah jelas jika yang bersangkutan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD utusan partai Golkar. Kevakuman ini tidak boleh dibiarkan,” papar Iwan.

Secara fakta hukum, lanjutnya, tidak ada yang bisa dilakukan yang bersangkutan untuk mengurus Parpol maupun sebagai kader saat tersandung masalah hukum.

Apalagi kondisinya serta merta dipecat sebagai Ketua DPD. “Kita secepatnya membahas dalam rapat untuk mengambil keputusan agar tidak merugikan partai maupun konstituen pendukung Golkar.

Harus ada PAW untuk mengganti posisi Dedy di dewan,” kata Iwan.

Dengan munculnya kasus tersebut, Iwan beranggapan tidak berdampak negatif terhadap Golkar, tetapi lebih kepada kerugian yang ditimbulnya secara personal. (rido/deny)

8

POLITICA

Kamis • 23 Januari 2014

Caleg Pantang Mundur Persiapan KPU Belum 100 Persen

Umi Rifdiyawati

Menentukan pekerjaan merupakan pilihan. Sama halnya ketika seseorang memutuskan untuk menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2014. Kuatnya daya tarik pesta demokrasi lima tahunan ini telah menyedot banyak peminat meski tak sedikit yang sifatnya spekulasi alias untung-untungan.

Tingkat kompetisi yang sangat ketat dengan jumlah kuota yang terbatas, tidak menyurutkan langkah Caleg untuk terus sosialisasi dengan harapan dapat terpilih menjadi anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota, provinsi, DPR-RI dan DPD. Antusias dan sikap optimis itu tergambar dari jumlah kontestan yang hendak bertarung untuk duduk di 14 DPRD Kabupaten/Kota se-Kalbar mencapai ribuan orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu mulai pengusaha, mantan aparatur pemerintah, mantan pejabat, hingga mantan TNI/Polri. Mayoritas yang sudah menjadi legislator kembali mencalonkan.

Bahkan penyelenggara Pemilu, ada yang rela mengundurkan diri sebagai komisioner di KPU dan lebih memilih menjadi Caleg. Di Kalbar terdapat empat orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dari jabatannya yakni Subandrio (masuk sebagai Caleg Nasdem Dapil Sekadau 3), Eddy A (Caleg PDI Perjuangan Dapil Bengkayang 2), Kuspandiah (Caleg Golkar Dapil Kayong Utara 4) dan Syarif Usman Assegaf.

Dari empat orang itu, dua di antaranya merupakan Ketua KPU Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sekadau. Sementara dua lainnya merupa-

Ilustrasi

kan anggota KPU Kabupaten Kayong Utara. Tiga dari empat orang itu, resmi mendapat Surat Keterangan pemberhentian dari KPU Provinsi Kalbar terhitung sejak 8 April 2013.

Sementara satu lainnya sudah diberikan SK pemberhentian sejak akhir Februari lalu.

Kontestan untuk senayan mencapai seratus lebih. Padahal jatahnya tidak lebih dari sepuluh kursi saja. Sedangkan Caleg yang mengincar DPRD Provinsi Kalbar berjumlah 740 orang memperebutkan 65 kursi.

Dari jumlah tersebut mengalami penurunan jumlah karena terdapat caleg yang mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS. Menjadi CPNS lebih pasti dan menjanjikan ketimbang harus menjadi caleg. Yang mundur sebelum bertempur itu hanya sebagian kecil saja. Selebihnya, para caleg itu semakin pede (percaya diri) dan pantang mundur.

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawati kepada Pontianak Times menjelaskan calon

legislatif yang sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT) untuk tingkat Provinsi Kalbar berjumlah 744 orang. Namun dari jumlah tersebut, ada tiga nama yang mengundurkan diri karena lolos seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Ketiganya wanita dan sudah mendapat persetujuan dari partai masing-masing dengan surat pernyataan dari partai masing-masing. Juga ada satu nama yang berhalangan tetap karena meninggal dunia. Jadi, tersisa 740 nama,” jelasnya.

Ia menuturkan nama calon yang meninggal dunia yakni Gusti Effendi, dari Partai Golkar, nomor urut satu daerah pemilihan Kalbar VII meliputi Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Gusti Effendi meninggal dunia saat masih duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar. Kemudian, ada nama Nurifah Bujang, dari Partai Golkar, nomor urut 11 daerah pemilihan Kalbar II meliputi Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya.

Yang juga mengundurkan

Tabel Caleg Mengundurkan Diri

diri, kata Umi, adalah Punti Agati dari Partai Hati Nurani Rakyat, nomor urut lima daerah pemilihan Kalbar VI meliputi Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Sedangkan satu nama lagi atas nama Yenita Karmila dari PAN, nomor urut 8 daerah pemilihan Kalbar VII. “Kita sudah melakukan pleno dan hasilnya sudah di serahkan ke KPU Pusat, karena ini berkaitan dengan pencetakan surat suara. Tidak akan ada perubahan nomor urut. Mungkin saja akan dikosongkan, kalau tidak, KPU akan mengeluarkan edaran,” ucapnya.

Soal kesiapan KPU Kalbar untuk Pemilu 9 April mendatang diakui Ketua Umi Rifdiyawati masih belum mencapai 100 persen. Hal ini dikarenakan beberapa item belum sampai di kabupaten/kota yang ada di Kalbar.

“Tetapi untuk kotak dan bilik suara yang diadakan oleh KPU Provinsi telah sampai di Kabupaten/Kota di Kalbar. Surat suara juga sudah dicetak oleh KPU Pusat Jumat (10/1) lalu,” ungkap Umi kepada Pontianak Times, Minggu (12/1).

Persiapan juga sedang dilakukan KPU Kota Pontianak untuk menyukseskan kegiatan lima tahunan itu, seperti soal logistik pemilu. “Logistik pemilu seperti surat suara telah disiapkan dari pusat sedangkan berkas pendukung seperti formulir C1 dan sejenisnya disediakan dari KPU Kalbar. Khusus untuk KPU Kota Pontianak

sendiri hanya melakukan pengadaan seperti alat tulis kantor dan sejenisnya,” ungkap anggota KPU Kota Pontianak, Julhi Rahmawan.

Menurut Julhi, hingga saat ini, alat pendukung logistik telah disimpan di gudang, hanya saja pihaknya masih menunggu surat suara yang diperkirakan akan tiba awal Maret mendatang. Sedangkan terkait dengan kotak suara, diakuinya saat ini banyak yang sudah tidak layak pakai, sehingga dalam pelaksanaan pileg nanti, KPU Pontianak akan menggunakan dua jenis kotak suara yakni kotak suara yang terbuat dari aluminium dan yang terbuat dari kertas kardus yang berkualitas.

“Meskipun demikian, KPU menjamin kekuatan kotak suara tersebut tidak akan jauh berbeda dengan kotak suara yang berbahan aluminium, meskipun nantinya akan dipakai satu kali atau setidaknya sampai pemilu presiden nanti,” ujarnya.

Ia menerangkan kotak dan bilik suara di Kota Pontianak akan disebar ke 1.370 TPS, nantinya masing-masing TPS akan menyediakan 4 kotak suara, yakni untuk surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. “Secara teknis pembagian logistik berbahan kardus berkualitas ini nantinya akan dikoordinasikan kembali ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). (din/ lin)

Kamis • 23 Januari 2014

HUKUM & KRIMINAL

9

Kalbar Sarang WNA Ilegal Asal Cina Tiga Tahun, Lolos 119 Orang

Sejumlah proyek skala besar melibatkan WNA berkebangsaan Cina. tono, Direktorat Reserse Kriminal Umum Mukson menuturkan izin galian perAsset Kalbar dieksplorasi untuk meraup keuntungan. WNA didatang- (Direskrimum) Polda Kalbar. tambangan yang dimiliki tidak sesuai denMenyikapi pemberitaan ada keane- gan adanya pelebaran area penambangan. kan secara ilegal dengan dalih pekerja ahli. Apakah provinsi ini tidak memiliki kompetensi atau hanya akal-akalan saja? Siapa pemasoknya? han dalam kasus ini, Rudi menegaskan, Tidak hanya melakukan galian pertambanPONTIANAK. Kalbar telah identik sebagai sarang aktivitas ilegal selama bertahun-tahun. Hanya Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arie Sulastyo yang menabuh genderang memberantas hal berbau ilegal. Kalbar m en j a d i ladang empuk berinvestasi dengan mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Cina untuk proyek skala besar.

D a ta Polda Kalbar, di tahun 2011 hingga 2013 terdapat 119 warga Cina yang masuk ke Kalbar secara ilegal dengan dalih sebagai pekerja ahli dalam pengerjaan suatu proyek. Melihat banyaknya WNA yang masuk tanpa dilengkapi dokumen resmi, sejumlah praktisi mengkritik kinerja aparat penegak hukum Kalbar.

Pada 2011 lalu, sebanyak 78 warga Cina yang masuk secara ilegal ke Kalbar, dengan mega proyek pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Wajok Kabupaten Pontianak. Masuknya 78 WNA China ini diketahui setelah terdapat satu orang yang tewas saat mengerjakan proyek tersebut hingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan WNA lainnya di lokasi camp tempat mereka menginap.

Pihak perusahaan mendatangkan dan mempekerjakan seluruh WNA itu sebagai tim ahli, lantaran menilai masyarakat Kalbar

Banyak Belum Terungkap Retno Pramudya, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar mengungkapkan WNA illegal yang ada di Kalbar banyak yang belum terungkap keberadaannya, salah satunya di wilayah padang tikar, Kubu Raya.

“Indonesia, khususnya Kalbar menjadi target incaran rampokan hasil bumi, yang dilakukan oleh para WNA berkebangsaan China. Salah satu contoh kawasan hutan lindung Kalbar di Kapuas Hulu yang dibabat, kemudian terjadi hal serupa mengambil tanpa izin ratusan ribu ton Boksit di Desa Labai Padang Tikar, Kubu Raya,” kata Retno.

Retno menjelaskan, praktik Ilegal

tidak ada yang aneh semuanya berjalan dengan proses hukum sesuai prosedurnya, tidak ada yang memahami dan ditangani secara profesional serta pengerjaan mega proyek mengedepankan asas praduga tidak bertersebut. Setelah dis- salah. “Awalnya Atong ini diduga sebagai elidiki dan koordinasi sponsor dalam mendatangkan 22 WNA itu yang dilakukan Polda ke Pontianak, namun setelah Atong menyerKalbar, WNA yang ahkan diri dan kita periksa, dirinya berperan tanpa dokumen mencarikan rumah kontrakan. Sedangkan resmi ini hanya Cengku selaku pemilik rumah berperan sedideportasi bagai menyewakan rumahnya,” jelas Rudi. dan dipuRudi menjelaskan 22 WNA asal China l a n g ka n dan Taiwan melakukan kejahatan Cyber ke daerah Crime atau semacam Hacker, namun yang asalnya. menjadi korbannya adalah warga negara Semen- China dan Taiwan, bukan warga negara Int a r a donesia. Mungkin yang menjadi pertanyaan p i h a k mengapa Cengku dan Atong tidak diproses perusa- hukum, karena kedua orang ini tidak terlibat haan yang dalam tindak kejahatan atas kedatangan 22 mempeker- WNA, melainkan hanya sebagai orang yang j a k a n n y a menyewakan rumah kontrakan saja. tidak dikenakan Mengenai jaringan yang digunakan sangsi apa pun. para 22 WNA dalam menjalankan aksi CyOktober 2013, ber Crime yakni menggunakan jaringan Polda Kalbar kembali menga- salah satu media yang ada di Kalbar. Namun mankan 22 WNA asal China ketika Pontianak Times menanyakan media dan menjalankan aksi Cyber Crime dan ting- mana yang digunakan, Rudi enggan memgal di tiga lokasi berbeda di Kalbar. Meskipun bocorkan nama medianya. “Saya mengataWNA tersebut melakukan aksi kejahatan ke kan itu off the record, itu kode etik jurnalistik, negara mereka sendiri, namun pengopera- bukannya menutup-nutupi. Sebenarnya itu sionalnya dilakukan di Kalbar dan mereka jaringan yang digunakan oleh 22 WNA adamasuk ke Kalbar tanpa dokumen resmi. lah jaringan milik salah satu media yang ada Dinilai tidak adanya kejelasan dan lang- di Pontianak,” ucapnya. kah hukum yang tegas, Polda Kalbar angkat Pada Desember 2013, Polda Kalbar bicara dengan mengatakan kasus 22 WNA kembali mengamankan 19 WNA Cina karyang diamankan pihaknya tersebut tidak ena melakukan pembabatan hutan lindung ditutup-tutupi, malah dirinya berupaya di Kecamatan Boyan Kabupaten Kapuas mengambil langkah terbaik dengan selalu Hulu, dengan dalih melakukan tambang di berkoordinasi dengan pihak terkait. wilayah tersebut.

“Tidak ada yang kita tutup-tutupi daKapolda Kalbar, Kombes Pol Arie Sulam kasus 22 WNA asal China dan Taiwan listyo melalui Kabid Humasnya AKBP Mukitu, semuanya sudah kita informasikan ke- son Munandar mengatakan, dari 19 WNA pada wartawan. Baik dari penggerebekan, China tersebut 12 di antaranya ditetapkan proses penyelidikan, hingga sampai men- sebagai tersangka termasuk pihak perusagungkap tindakan kejahatan yang dilakukan haan dan penyalurnya bernama Atong yang 22 WNA ini,” jelas Kombes Pol Rudi Har- berdomisili di Jakarta.

Mining yang terjadi di Desa Labar Kecamatan Padang Tikar tersebut, tidaklah secara sembunyi. Mereka terang-terangan mengangkut ratusan ribu ton per harinya yang melibatkan WNA Cina menggunakan kapal berkapasitas ribuan ton. “Praktik ilegal pertambangan bauksit di Kalbar harus segera dihentikan, agar tidak merusak ekosistem lingkungan, serta tidak merugikan Kalbar. Pemprov, KKR, dan aparat penegak hukum jangan tidur atau membiarkan hal ini, maka Kalbar nantinya akan kehilangan hasil bumi, karena diambil oleh Negara lain,” ujarnya.

Menurut Retno, dampak perampokan hasil bumi berupa Bauksit di Kalbar, pertama merusak alam dan lingkungan, membuat hasil bumi di Kalbar semakin

sedikit, dan yang ketiga yang seharusnya hasil bumi dapat membuat sejahtera masyarakat Kalbar, justru malah sebaliknya. “Turun cepat ke lapangan, kemudian tangkap semua WNA yang mengambil bauksit tersebut. Amankan kapal-kapal asing dari Cina yang digunakan sebagai sarana pengangkut bauksit yang mereka kerjakan,” tegas politisi PPP ini.

Retno menuturkan semestinya Pemprov dan Pemkab, dalam mengeluarkan izin harus benar-benar menyortir kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan maupun pertambangan.

Saat, kata dia, tindak pelanggaran fatal seperti pembabatan hutan lindung dan tambang Bauksit tanpa izin. Pemprov,

gan, melainkan juga membabat habis hutan lindung yang ada di Kecamatan Boyan.

“Yang jelas 19 WNA asal China ini telah menyalahi aturan, izin yang dimiliki hanya galian pertambangan. Namun mereka membabat kawasan hutan lindung yang ada di Kalbar, tepatnya di Kecamatan Boyan Kapuas Hulu,” tuturnya.

Dalam menangani kasus tersebut, Polda Kalbar melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kalbar. Namun Dinas Kehutanan telah menyerahkan kepada kepolisian untuk memproses hukum lebih lanjut terkait pembabatan kawasan hutan lindung yang ikut di babat atas penambangan yang dilakukan. “Kasus ini kita tangani dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kalbar. Karena kita meninjau lokasi secara bersamaan, dan ini salah satu bentuk sinergitas antara Polda Kalbar dan Pemprov,” ucapnya.

Mukson menegaskan, atas pembabatan kawasan hutan lindung di Indonesia, khususnya di Kalbar, pihaknya menjerat 19 WNA asal China itu dengan UU RI No18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara.

Setelah penangkapan dilakukan, lanjut Mukson, 19 WNA asal China tersebut langsung dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang terletak di Kabupaten Kubu Raya (KKR). “Tidak ada penampungan WNA di Polda Kalbar,” ujarnya.

Begitu seringnya Kalbar kebobolan masuknya WNA Cina tanpa dokumen resmi, mulai muncul gejolak terkait keterlibatan ranah wilayah kerja terkait hal ini. Polda Kalbar mempertanyakan kinerja imigrasi bagaimana WNA tersebut bisa masuk tanpa sepengetahuan dinas terkait ke Kalbar.

“Hal ini sebenarnya adalah ranah Imigrasi, sebab di dalam UU Imigrasi, jika mempekerjakan tenaga asing harus ada izin, paspor dan visa kerja. Bahkan lokasinya juga harus jelas yang diterbitkan Kementerian ESDM. Apalagi sudah setahun mereka berada di sana, baru ketahuan,” kata Mukson. (nad)

Pemkab maupun Pemkot segera mencabut izin operasional perusahaan tersebut, dan kepolisian, harus memproses hukum sampai tuntas,” tegasnya.

Dia menegaskan, aparat penegak hukum seolah lemah menyikapi hal ini.

“Contohnya kasus di Wajok, salah satu ketidaktegasan aparat penegak hukum yakni menangani kasus puluhan warga Cina yang dideportasi namun hingga kini tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dan kasus tersebut tidak ada tindak lanjutnya,” kata Retno. (nad)

Kamis • 23 Januari 2014

HUKUM & KRIMINAL

10

Diuber Polisi, Si Udin Lenyap

Widihandoko

SINGKAWANG. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak yang memenangkan Misrun cs dalam perkara kepemilikan tanah di Sungai Naram Kecamatan Singkawang Utara seluas 20 hektare, berdampak pada persoalan hukum lainnya.

Misrun dan M Ali, mantan Kepala Desa Sungai Naram ditahan Polres Singkawang.

Berkasnya hampir rampung dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan satu lainnya, Ketua LSM Bhakti Nusa, M Syafiudin alias Udin yang dianggap menjadi otak dibalik kasus ini langsung menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Udin yang dilaporkan Rudi Burhan Cs terkait pemalsuan pemberian kuasa dalam sidang gugatan tanah di PTUN Pontianak ini menjadi incaran pihak berwajib. Surat panggilan sudah dilayangkan dua kali. Dicari di kediamannya juga sudah tidak ada. Berbagai spekulasi berkembang, Udin disembunyikan para koleganya seperti pengacara, Ashari SH MH yang diduga mengetahui keberadaan Udin.

Ashari pun ketiban tudingan menyembunyikan tersangka dan dianggap menghalang-halangi proses penyidikan. Namun hal ini langsung ditampik Ashari. “Saya tidak menyembunyikan, dan tuduhan itu fitnah belaka. Saya memang tidak tahu keberadaan Udin, komunikasi terakhir dengan Udin sebelum natal di depan Hotel Putra Kalbar,” ujar Ashari dihubungi Pontianak Times, akhir pekan lalu.

Ashari juga menolak disebut-sebut sebagai pengac-

ara yang mendampingi Udin dalam kasus tersebut dengan alasan belum ada penunjukan maupun surat kuasa dari yang bersangkutan. “Kalau dalam kasus sebelumnya (pemerasan, red), saya memang pernah mendampingi Udin.

Namun dalam kasus tanah itu hanya mendampingi Misrun,” ujar Ashari seraya mengaku pernah meminta Udin untuk kooperatif dengan menyerahkan diri daripada ditembak pihak kepolisian.

Udin yang kerap ‘bermain’ di ranah PTUN tersebut sejak gugatan tanah Sungai Naram kembali membuat gugatan serupa atas tanah di Sagatani dan sekitarnya terkait SK Walikota Singkawang. Ia bersama koalisi LSM memperkarakan SK karena menduga terdapat praktik ilegal dengan modus izin lahan bodong.

Bersamaan dengan surat pemanggilan pertama dari Polres Singkawang, Udin masih sering bolak-balik Singkawang-Pontianak bersama rekan-rekannya. Namun memasuki pemanggilan kedua sudah menghilang. Ia hanya titip pesan sebelum menghilang kepada Deny Isnaini, Ketua LSM Geli Gersang (G-2). “Saya memperkirakan udin masih ada di sekitar Singkawang. Ada yang tahu persis telah menyembunyikannya,” ujar Deny.

Pencarian demi pencarian terus dilakukan jajaran Polres Singkawang dengan mengerahkan segenap personelnya.

“Kita masih terus mencari keberadaan udin, sudah dua kali dipanggil tidak datang, keberadaannya pun tidak diketahui,” kata Kapolres Singkawang AKBP A Widihandoko melalui Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Bermawis, Selasa (14/1).

Upaya ini ditempuh karena Polres Singkawang beranggapan apa yang dilakukan Misrun, M Ali dan Udin merupakan rangkaian dalam jaringan mafia tanah yang merekayasa SKT. “Persoalan tersebut muncul lantaran permainan sindikat mafia tanah dengan kejahatan

terstruktur,” kata Widihandoko.

Adik kandung Udin, Rahman mengaku tidak mengetahui keberadaan Udin sama sekali. “Justru sampai sekarang masih bertanya-tanya mengenai keberadaan abang saya.

Kami dari pihak keluarga sangat khawatir, kami takut Udin kenapa-kenapa,” akunya.

Udin memang sering bersentuhan dengan proses hukum. Salah satunya dalam kasus pemerasan terhadap salah seorang pengusaha di Kota Singkawang sampai akhirnya menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II B Singkawang.

Baru saja menghirup udara kebebasan, ternyata Udin kembali berulah dengan melancarkan ‘serangan’ kepada pengusaha lainnya dengan memfasilitasi gugatan tanah di Naram. Langkahnya kembali tergelincir.

Belakangan diketahui, putusan PTUN yang memenangkan Misrun cs terdapat banyak kejanggalan dari bukti-bukti yang diajukan dan diadili PTUN. Mulai dari Surat Keterangan Tanah (SKT) hingga pembuatan surat pernyataan palsu yang seolah pada Januari 1989, tetapi menggunakan materai Tahun 2009.

Seperti diketahui, pada Tahun 2000 terdapat Proyek Nasional (Prona) Swadaya Mandiri untuk pembuatan sertifikat tanah dan yang mengajukan adalah pihak desa.

Sertifikat dengan objek tanah Sungai Naram itu diajukan oleh M Ali yang saat itu menjadi

Kepala Desa Sungai Naram.

Setelah diteliti dan cross check oleh pihak BPN Singkawang, diketahui objek tanahnya bukan di Sungai Naram melainkan di Sungai Bulan. Namun oleh Misrun dipaksakan agar M Ali membuat SKT seolah-olah untuk objek tanah dimaksud.

Selain itu ditemukan surat pernyataan lainnya tertanggal 24 April 2012 yang mencabut surat pernyataan sebelumnya.

Namun lagi-lagi dibuat palsu atas ide Misrun sehingga M Ali yang saat itu Kepala Desa Sungai Naram mengikuti kemauan Misrun agar menandatangani surat.

Ibarat nasi telah menjadi bubur. Hakim PTUN telanjur mengetok palu memenangkan Misrun cs meskipun belakangan diketahui alat bukti yang digunakan hasil rekayasa alias dipalsukan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang selaku tergugat I tidak begitu saja menerima putusan dan mengajukan banding.

“Kami dari BPN selaku tergugat I melakukan upaya banding, sehingga putusan itu belumlah inkrah atau memiliki ketetapan hukum,” kata Askani SH MH, Kepala BPN Kota Singkawang.

Berarti, ujar Askani, sertifikat dengan objek di Sungai Naram yang dimenangkan gugatannya oleh PTUN Pontianak tersebut tetap sah.

“Terkecuali ada keputusan pembatalanatauadakeputusan pengadilan yang telah inkrah.

Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk

memutus hingga ke Mahkamah sekali pun,” jelasnya.

Agung

Catatan kelam Apa yang dilakukan LSM Bhakti Nusa dengan sepak terjangnya menggambarkan aktivitas Non Government Organizations (NGO’s) tumbuh subur di Kota Singkawang. Ada yang berkiprah di jalur benar, namun tak sedikit yang justru merongrong hingga terlibat kasus pemerasan.

Kondisi ini memerlukan adanya pembinaan, pelatihan dan diskursus dari semua pihak termasuk pemerintah, khususnya Badan Kesbanglinmas. “LSM menjadi perhatian serius kita, sebab mereka merupakan perpanjangan tangan masyarakat di lapangan.

Di Singkawang tercatat 69 LSM yang terdata dan terdaftar secara sah, terdiri dari berbagai latar dan arah pergerakannya,” kata Bujang Sukri, Kepala Badan Kesbanglinmas Kota Singkawang.

Menyikapi munculnya LSM yang tercoreng rekam jejaknya, lantaran pimpinan atau anggotanya terlibat kasus, misalnya masuk ke ranah pengadilan dan dihukum atau terjadi konflik internal, kondisi inilah yang memerlukan adanya pembinaan.

“Khusus pembinaan kepada LSM, selama ini kita secara rutin melakukan sosialisasi maupun pelatihan. Kesbanglinmas berperan sebagai fasilitator bagi LSM yang terjadi perpecahan kepengurusan di internalnya, dengan harapan kehadiran LSM menjadi manfaat bagi masyarakat Kota Singkawang,” ucap Bujang. (dny)

HUKUM & KRIMINAL

11

Kamis • 23 Januari 2014

Pembunuhan Sadis Mulai Terungkap Kuburan Sunaryo dibongkar setelah sebulan dibunuh.

Kejanggalan demi kejanggalan akan tersibak dari hasil autopsi. Sebanyak 15 saksi sudah diperiksa. Benarkah ada upaya mengaburkan modus operandi dan jebakan?

KUBU RAYA. Tim Automatic Finger Print Indentification System (Inafis) Polresta Pontianak dan Tim Forensik Dokkes Polda Kalbar membongkar kuburan Sunaryo (48), Rabu (15/1) di Dusun Wonosari Desa Sungai Bulan. Sebelum dibunuh massa, Sunaryo diduga menggauli dan mencuri.

Pembongkaran makam untuk keperluan autopsi itu disaksikan keluarga korban dan ratusan warga sekitar yang ingin mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Keluarga korban yang tidak terima karena korban dibunuh secara massal menuntut pihak kepolisian segera menangkap pelakunya.

Dari hasil autopsi yang disampaikan pihak kepolisian kepada keluarga korban menyebutkan, terdapat sabetan benda tajam di bagian kepala dan hantaman benda tumpul di beberapa bagian tubuhnya. Warga perantauan dari Madiun, Jawa Timur yang sudah menetap selama tiga tahun di dusun tersebut meninggal Minggu (14/12/2012) di Dusun Wonosari TR 13, Desa Sungai Bulan karena dituduh menggauli anak

gadis di dusun tersebut yang diketahui masih di bawah umur.

Tidak hanya itu, korban juga dituduh sebagai pencuri ketika banyak barang masyarakat dusun yang hilang. Korban dijadikan kambing hitam hingga akhirnya diduga direncanakan dibunuh oleh orang yang telah mengeroyoknya hingga korban mengembuskan napas terakhir.

“Saya menduga ini bukan mutlak seperti yang dikabarkan dia menggauli S dan melakukan pencurian. Dia memang pacaran dengan S, jadi ada sebab lain, dan ini perlu diungkap pihak kepolisian, mungkin ada sekelompok orang yang tidak suka dengannya,” kata kakak sepupu korban, Lamin.

Lamin yakin, adik sepupunya itu tidak melakukan kejahatan seperti apa yang telah dituduhkan masyarakat, karena korban sebelumnya berkelakuan baik kepada seluruh masyarakat dusun.

Kematian korban juga dinilai janggal oleh pihak keluarga yang menilai sangat

Illustrasi

tidak w a j a r, terlebih ketika meninggal seusai dihajar massa.

Korban langsung dikebumikan hanya menggunakan karung yang dipakai untuk membunuh korban.

Liman juga memastikan adik sepupunya itu dijebak dan dibunuh dengan terencana oleh orang-orang yang tidak suka dengan korban. “Karena sebelum korban meninggal, beberapa orang menjemput korban ke rumah dan mengajaknya untuk bakar ayam, kemudian di tengah malam korban dibunuh. Lebih anehnya lagi ada orang yang mengaku sebagai keluarga Sunaryo, serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, padahal orang tersebut bukan keluarga Sunaryo,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan keponakan korban, Beni yang juga merasa ada kejanggalan dari kematian pamannya itu. Ia bersama Liman meminta kepolisian segera mengusut pelaku pembunu-

Tim autopsi forensik dan dokkes serta puluhan kepolisian turut memadati jalannya autopsi jenazah sunaryo.

Gusnadi/Pontianak Times

h a n terhadap pamannya itu, karena sejauh ini, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan pihak kepolisian setelah memeriksa 15 saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Setelah turunnya Tim Inafis Polresta Pontianak dan tim Forensik Dokkes Polda kalbar, diharapkan siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut cepat terungkap sehingga keluarga korban merasa tenang.

Korban dilaporkan ke Mapolsek Sungai Raya oleh masyarakat telah dikeroyok karena dipergoki mencuri di salah satu rumah warga dan menggauli S (14) anak pemilik rumah. Kapolsek Sungai Raya, Kompol Sugiono mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam mengungkapkan pelaku pembunuhan tersebut, pasalnya Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang menjadi salah satu titik kunci untuk mengumpulkan bukti-bukti sudah rusak karena terlalu lama laporan pengeroyokan tersebut dilaporkan ke polisi.

“Sayangnya, laporan tersebut dilayangkan setelah kepolisian mendapatkan informasi dari warga saat jenazah Sunaryo telah dikebumikan. Itu pun kita pinta mereka melaporkannya, kalau tidak ada anggota yang mendapat informasi mungkin tidak mau melapor.

TKP saja sudah rusak sehingga menyulitkan kita dalam melakukan penyelidikan,” kata Kompol Sugiono.

Laporan yang diterima itu, kata Kapolsek, berbarengan dengan informasi yang didapat anggotanya di lapangan.

Pelapor hanya menyampaikan laporannya terkait aksi pelaku yang hendak mencuri dan telah memerkosa gadis di bawah umur di salah satu rumah warga.

“Saya perintahkan anggota sebanyak lima orang untuk turun langsung ke TKP, setelah itu laporan baru masuk. Dalam laporan tersebut, lebih berat pada tindakan pencurian dan pemerkosaan saja, sedangkan pelaporan terkait kematian pelaku sangat minim,” ujarnya.

Ia menjelaskan tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu, meskipun demikian pihaknya berupaya terus melakukan mengembangkan kasus tersebut agar cepat terungkap. (nad)

12 Kamis • 23 Januari 2014

Perlu perabotan rumah tangga, kantor, atau meubel lainnya... Datang saja ke

TOKO MEUBEL

GAHARU

JL.SEJAHTERA NO.69 TELP. ( 0562 ) 631362, 3308298 SINGKAWANG - KALIMANTAN BARAT cmyk

cmyk