Daypos 10 - Serupa Tapi Tak Sama

SERUPA TAPI

TAK SAMA

DIVERGENSI WADAH PENGEMANGAN POTENSI MAHASISWA Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah sarana pengekspresian minat dan bakat mahasiswa, begitu juga di Telkom University (Tel-U). Melalui UKM, mahasiswa dapat memilih hal-hal yang mereka minati guna mengembangkan kemampuan nonakademik. Menurut Agung Wibisana, selaku Staff Unit Pengelolaan Kegiatan Tel-U, secara prinsipil UKM dan komunitas adalah sama, yaitu organisasi atau kumpulan mahasiswa dalam satu wadah untuk menyalurkan minat dan bakat ke halaman 2

SELISIH HAK YANG DIDAPAT UKM DAN KOMUNITAS Hal lain yang membedakan UKM dan komunitas terlihat dari hak yang didapat.

UKM yang sudah terdaftar secara resmi di Tel-U tentu mendapat hak yang setimpal.

Mereka mendapatkan sekretariat, diperbolehkan untuk berkegiatan di lingkungan Tel-U, memperoleh bantuan dana, serta memperoleh TAK. ke halaman 3

SALAM REDAKSI Menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, merupakan salah satu fungsi dari keberadaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di kampus.

Berjalan dengan visi-misi yang telah disusun sedemikian rupa. UKM berperan memersatukan segelintir orang dengan afinitas yang sama. Selain UKM, Telkom University juga memiliki komunitas mahasiswa, yang juga memersatukan segelintir orang dengan afinitas yang sama. Jika memiliki tujuan yang sama, lantas mengapa keduanya tidak melebur dan membangun sinergi bersama? Atau justru terdapat birokrasi kampus yang mempersulit penggabungan tersebut?

Redaksi: Annisa, Dina, Fidya, Arin, Bella, Dhyani, Dede, Falaah, Izul Layouting: Adit, Alifia, Yasmin Kontributor: Seluruh Anggota UKM Jurnalistik Aksara

Fokus

DIVERGENSI WADAH PENGEMBANGAN POTENSI MAHASISWA

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah sarana pengekspresian minat dan bakat mahasiswa, begitu juga di Telkom University (Tel-U). Melalui UKM, mahasiswa dapat memilih hal-hal yang mereka minati guna mengembangkan kemampuan nonakademik. Menurut Agung Wibisana, selaku Staff Unit Pengelolaan Kegiatan Tel-U, secara prinsipil UKM dan komunitas adalah sama, yaitu organisasi atau kumpulan mahasiswa dalam satu wadah untuk menyalurkan minat dan bakat.

Eksistensi UKM di Tel-U merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk melatih soft skill yang tidak didapatkan dari bangku kuliah. Soft skill yang dimaksud antara lain adalah bagaimana mahasiswa memimpin rapat, mengelola arsip, mengelola surat-menyurat, dan berbicara di hadapan publik. Di Tel-U sendiri, terdapat lima bidang UKM, yaitu kesenian & kebudayaan, olahraga, penalaran, sosial, dan kerohanian.

Mahasiswa Tel-U yang mengikuti kegiatan UKM biasanya akan diapresiasi dengan mendapatkan Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK). TAK termasuk pada syarat kelulusan karena menjadi salah satu syarat untuk mengikuti sidang di semester akhir. Untuk mendapatkan TAK, mahasiswa dinilai melalui keaktifan dalam berorganisasi dan kegiatan di luar kampus. Kegiatankegiatan tersebut didapati dengan mengikuti UKM atau keorganisasiaan yang ada di Tel-U. Hal tersebut juga tertulis dalam Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.297/ KMHS7/BKA/2014 pada Pasal 1 yang isinya adalah “Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menilai dan menghargai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler.”

Namun, tidak hanya melalui UKM, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan non-akademik melalui bergabung dalam komunitas.

Komunitas juga memiliki berbagai bidang dan dapat menjadi ladang pengumpulan TAK bagi beberapa anggota komunitas yang aktif membawa nama Tel-U. Dari pemaparan tersebut, lantas apakah perbedaan UKM dan komunitas?

periode 2018/2020. Menurut Ahmad, tujuan dari UKM dan Komunitas ini tidak berbeda jauh. “Sebetulnya sama saja, satu tujuan yaitu membanggakan nama Tel-U,” kata Ahmad.

Hierarki Kewajiban Berkegiatan UKM dan Komunitas

Tak Ada

Legalitas

bagi Komunitas Sama-sama berfungsi sebagai sarana mahasiswa agar aktif di luar kegiatan akademis, UKM dan komunitas memiliki tingkat legalitas berbeda. Keberadaan UKM sudah secara resmi terdaftar di Tel-U dan masuk dalam Student Government KEMA Tel-U.

“

Untuk UKM sendiri, legalitasnya memang diakui oleh institusi.

Mereka boleh berkegiatan di lingkungan institusi, bisa mendapatkan bantuan pendanaan dari institusi. Ada pembinaan terhadap UKM itu sendiri. Sedangkan, komunitas legalitasnya memang belum disahkan atau diadakan oleh institusi, tetapi masih boleh berkegiatan di lingkungan institusi selama isi dari komunitas tersebut adalah mahasiswa Tel-U,” “Untuk UKM sendiri, legalitasnya memang diakui oleh institusi. Mereka boleh berkegiatan di lingkungan institusi, bisa mendapatkan bantuan pendanaan dari institusi. Ada pembinaan terhadap UKM itu sendiri. Sedangkan, komunitas legalitasnya memang belum disahkan atau diadakan oleh institusi, tetapi masih boleh berkegiatan di lingkungan institusi

selama isi dari komunitas tersebut adalah mahasiswa Tel-U,” ujar Agung.

Pembentukan UKM tertulis dalam Surat Keputusan Rektor (SK Rektor) Tel-U. Beberapa syarat pembentukan yang disampaikan oleh Agung Wibisana antara lain yaitu: 1.UKM harus memiliki anggota yang ditetapkan standarisasi, kurang lebih 50 mahasiswayang meliputi 7 fakultas di Tel-U. 2. UKM harus mempunyai landasan organisasi, seperti tata tertib atau aturan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

3. UKM harus mempunyai program kerja dalam jangka 1 periode per 1 tahun.

4.UKM harus mempunyai struktur kepengurusan dan bagan kepengurusan.

5.UKM harus mempunyai dosen Pembina, menurut SK Rektor dibatasi pembina minimal 2 orang dari 2 fakultas yang berbeda.

Sedangkan komunitas, menurut Agung, hingga saat ini belum ada persyaratan tertentu yang tertulis dalam SK Rektor untuk pembentukannya.

“Pembentukanya tidak jauh berbeda dari UKM. Tetapi memang kalau disahkan di aturan Rektor sendiri, pembentukan komunitas itu belum ada,” jelas Agung.

Gema Dzaki, Ketua Umum Permib tahun 2019/2020, menyampaikan bahwa perbedaan UKM dan komunitas terletak di sisi legalitasnya saja, namun keduanya tetap merupakan organisasi yang berjalan di Tel-U. “Hanya karena komunitas tidak di bawah naungan siapa pun, jadi kita bebas melakukan apa-apa.

Tidak ada tuntutan sama sekali,” ujar Gema Dzaki. Hal lain juga disampaikan oleh Ahmad Fauzan, Ketua Astacala

Pihak Tel-U memberikan kewajibankewajiban yang harus dijalankan UKM sebagai organisasi terikat. Kewajiban tersebut meliputi keharusan sebuah UKM untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang yang dipegang masingmasing UKM.

Khoman Siahaan, selaku Ketua Umum UKM KBSU, mengatakan bahwa mereka harus menjalankan program kerja (proker) yang telah dibuat, terutama pada proker yang memiliki unsur kebudayaan. “Terlebih juga harus lebih menjalankan program kerja yang ada unsur kebudayaannya seperti membuat suatu penampilan seni budaya di setiap proker yang dijalankan,” ujar Khoman.Selain kewajiban tersebut, setiap UKM juga harus membuat laporan kegiatan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Fajar Nurul Hasan, selaku Wakil Ketua UKM IKRAR (Ikatan Keluarga Anak Riau), mengatakan, “Tiap tahun kita harus mengadakan pagelaran kebudayaan dan juga kita harus selalu laporan hasil proker atau disebut LPJ ke Tel-U.”

Terdapat konsekuensi bagi UKM yang tidak menjalankan kewajibannya. Konsekuensi tersebut berupa sanksi pemanggilan pengurus UKM. Pemanggilan ini bertujuan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nantinya, BK memberi masa percobaan dan memutuskan kelanjutan UKM bersangkutan. “Selama tidak aktif kita akan panggil pengurusnya, kita cari permasalahan dan kendalanya.

Biasanya minimal disisi keanggotaan, kita akan beri masa percobaan di tahun berikutnya (kepengurusan) sesuai kasus dari UKM tersebut,” ujar Agung.

Berbeda dengan UKM, komunitas sendiri berjalan secara bebas tanpa adanya tuntutan atau kewajiban yang harus dijalankan

Berbeda dengan UKM, komunitas sendiri berjalan secara bebas tanpa adanya tuntutan atau kewajiban yang harus dijalankan. Tidak ada proker serta laporan pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada Tel-U. Agung juga menyampaikan, hingga saat ini belum ada aturan tertentu yang mengatur kewajiban dari komunitas yang berjalan di Tel-U.

2

Selisih Hak

yang Didapat UKM dan Komunitas

H

al lain yang membedakan UKM dan komunitas terlihat dari hak yang didapat. UKM yang sudah terdaftar secara resmi di Tel-U tentu mendapat hak yang setimpal. Mereka mendapatkan sekretariat, diperbolehkan untuk berkegiatan di lingkungan Tel-U, memperoleh bantuan dana, serta memperoleh TAK.

“Untuk UKM yang sudah dinyatakan sah dan legal, hak-hak itu yang pertama mendapatkan sekretariat, kedua diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatankegiatan, ketiga memperoleh bantuan dana, keempat memperoleh poin-poin TAK setelah selesai mengurus UKM,� ujar Agung.

Sedangkan komunitas hanya diperbolehkan untuk berkegiatan di Tel-U dan memperoleh fasilitas tempat untuk mengadakan acara dan rapat. Selebihnya, komunitas tidak memperoleh sekretariat, dana, ataupun TAK. Untuk

3

mendapatkan TAK, komunitas harus mengikuti kegiatan atau perlombaan dengan membawa nama kampus.

Perihal perizinan pun dilakukan melalui perantara BEM KEMA Tel-U. Meskipun begitu, Fikri Akbarsyah, selaku Wakil Ketua Komunitas BoT (Batavia on Telkom), mengaku bahwa komunitas kerap kali mengalami kesulitan dalam perizinan dan perolehan TAK.

“Kalau untuk kendala sendiri seperti perizinan di dalam Tel-U-nya, terus juga masalah TAK yang sampai saat ini masih diusung terus,� ujar Fikri.

Tak Ada Keinginan

Mengubah

Validitas

Mayoritas

Kebanyakan dari komunitas ini juga berjalan sendiri tanpa adanya hubungan dengan UKM yang bergerak di bidang yang sama.

Kebanyakan komunitas

ini

juga

dari berjalan

membuat mereka memutuskan membentuk sebuah komunitas.

komunitas

kedudukan

yang

tidak melarang komunitas yang

terikat bagi para anggotanya.

memiliki keinginan untuk berubah

menjadi UKM. Sebelumnya, pihak

juga

BK akan mengulas terlebih dahulu

penggabungan

apakah ada UKM dan komunitas

komunitas. Selain itu, keterikatan

yang berjalan di bidang yang

UKM dengan Tel-U yang sangat

sama. Hal ini diatur sebagaimana

kuat

dalam Surat Keputusan Rektor

komunitas tidak berminat menjadi

Universitas Telkom Nomor: KEP.

UKM. Bagi komunitas, tidak ada

193/ORG22/REK.0/2013 pasal 13

kewajiban untuk aktif sebagai

ayat 1(a).

syarat terbentuk dan berjalannya

komunitas.

Dalam peraturan tersebut

sama atau sejenis dengan kegiatan

akhirnya

memiliki

dan

tergolong lebih santai dan tidak

Keinginan untuk belajar mengenai

baik

UKM

bidang yang sama. Pihak BK

ruang lingkup kegiatan yang tidak

yang

organisasi

kumpul atau nongkrong bersama.

internal

untuk tidak bergabung menjadi

dengan UKM yang bergerak di

pendirian UKM yaitu mempunyai

pengorganisiran

UKM dan komunitas yang memilih

berbeda. Melalui susunan struktur

komunitas adalah karena terbiasa

dan

bidang yang sama, masih terdapat

sendiri tanpa adanya hubungan

dijelaskan bahwa salah satu syarat

acara,

ada. Meskipun bergerak dalam

satu keorganisasian.

terbentuknya

pembentukan acara, menjalankan

organisasi mahasiswa yang telah

sendiri,

Tujuan

komunitas

yang

menambah

menjadikan

berbeda kesukaran

UKM

alasan

dan

bagi

Ommami

?

Kegiatan Pemersatu Ideologi

atau Pemecah Idealisme M

ahasiswa Tel-U berlombalomba untuk berkontribusi dalam organisasi mahasiswa (ormawa), UKM, maupun komunitas yang bergerak di dalam lingkungan kampus. Berbagai kegiatan diikuti untuk mencapai tujuan atau sekedar mewadahi bakat dan minat mahasiswa. Namun, organisasi yang diikuti mahasiswa Tel-U tidak terbatas hanya di kampus. Mahasiswa juga aktif dan bebas bergerak di luar lingkungan kampus untuk menyampaikan pandangan, ideologi, maupun menambah edukasi, salah satunya di bidang politik.

Kepentingan edukasi politik untuk mahasiswa dijawab oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti dalam Permenristekdikti (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa. Adapun tujuan disusunnya Permenristekdikti adalah untuk menekan paham radikalisme dan intoleran di perguruan tinggi di bawah pengawasan pimpinan perguruan tinggi atau rektor. Peraturan tersebut mengharuskan setiap organisasi mahasiswa ekstra kampus (oreks) untuk melakukan kegiatan pembinaan 4 pilar kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika) di bawah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sama yaitu, UKM Pengawal Ideologi Pancasila (UKM PIB).

Tel-U tak luput dalam pembinaan dan pencanangan UKM PIB.

Namun, apakah kader oreks siap jika harus melebur menjadi UKM PIB seperti yang dicanangkan pemerintah, meskipun masing-masing bendera oreks memiliki tujuannya masing-masing?

Masalah

Tentang Tujuan

dan Penyatuan Oreks atau Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus adalah organisasi yang bergerak di luar lingkungan kampus, artinya oreks tidak berdiri di bawah wewenang kampus atau badan kemahasiswaan. Oreks kerap memiliki idealisme atau pandangan secara khusus terhadap nilai-nilai nasional, agama, politik, maupun pandangan terhadap ideologi.

Menurut wawancara dengan anggotaanggota oreks, tidak jarang kaderkader oreks memiliki pendapat yang berbeda tentang tujuan organisasi yang mereka ikuti. Secara umum tujuan oreks adalah memberikan pengetahuan, mewadahi, dan membekali ilmu politik serta memunculkan jiwa nasionalisme serta ‘melek’ akan kondisi bangsa Indonesia kepada setiap kadernya.

Namun, setiap kader yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa mereka ingin menciptakan kader yang sesuai tujuan organisasi mereka, bukan memberikan pembinaan khusus ke setiap orang atau mahasiswa. Hal tersebut menjadi sumber masalah karena adanya perbedaan pencanangan tujuan UKM PIB dengan tujuan oreks itu sendiri.

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 ini adalah peraturan yang menggantikan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/ KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus. Dulu, oreks sama sekali tidak boleh beroperasi dalam lingkup kampus, dan menjadi sebuah tindakan ilegal. Namun, dengan peraturan baru tersebut, oreks bisa kembali beraktivitas di lingkungan kampus dengan syarat wajib memberikan pembinaan ideologi Pancasila dengan baik ke seluruh mahasiswa.

Ketidakselarasan tujuan oreks dengan tujuan dari peraturan pemerintah pasti menimbulkan perlawanan. Dengan tegas, salah satu anggota oreks menekankan bahwa oreks di tingkat kampus maupun pusat, pasti melakukan perlawanan dengan cara apapun atas perbedaan tujuan tersebut.

Salah satu anggota oreks tersebut juga menambahkan bahwa kebijakan itu belum diadvokasikan ke oreks pusat di Indonesia. Ia berpendapat kalau peraturan pemerintah tersebut dapat mematikan roda pergerakan organisasinya.

Kiat dan Rancangan

Pelaksanaan

UKM PIB Walau oreks masih bisa melakukan aktivitas mereka, oreks harus tetap berlapang dada untuk melepaskan atribut atau identitas organisasi mereka dalam penerapan UKM PIB. Bagaimana tidak? Menurut peraturan, oreks tidak boleh membawa atribut apapun, baik nama, logo, dan bendera milik mereka.

Namun, jika UKM PIB di Tel-U merupakan satu-satunya cara bagi oreks untuk masuk ke lingkup kampus, kiat-kiat yang dicanangkan oleh oreks tersebut ternyata cukup bervariasi.

Salah satu contohnya, mengadakan berbagai rangkaian acara sebagai tes untuk mengukur pemahaman anggota mengenai ideologi pancasila dan sejauh mana implementasi

yang sudah dilakukan. Salah satu anggota oreks juga mengatakan bahwa mahasiswa yang ingin belajar lebih jauh tentang sosial politik harus menjadi fokus dari pembinaan nanti. UKM PIB juga bisa mengadakan acara/seminar/sejenisnya dengan mengundang berbagai oreks yang ada di Tel-U untuk bertukar gagasan.

Namun, hal tersebut tidak mudah dilakukan karena mereka sendiri perlu menyiapkan materi-materi dan sistem dalam menyampaikan pembinaan. Sedangkan anggota oreks yang lainnya mengatakan bahwa Tel-U masih abu-abu dalam menerapkan peraturan pemerintah tersebut. Para aktivis kampus itu hanya bisa menunggu kajian bersama dengan pihak kampus.

Kegelisahaan jelas terlihat dari cara mereka menanggapi pertanyaan ketika diwawancarai. Mereka mengatakan, abu-abu kampus memberikan kesan sulitnya kerja sama antara oreks dan pihak universitas untuk menemukan titik tengah.

Dapatkah Oreks Bergabung

Menjadi UKM PIB? Dari perbedaan tujuan yang disampaikan para kader dan ketidakjelasan komunikasi antara universitas dan oreks mengenai keberhasilan UKM PIB melakukan pembinaan, atau bahkan terbentuk, sangat sulit jika dibayangkan realisasi UKM PIB tersebut. Harus ada usaha dan penyesuaian yang dikerahkan dari kedua belah pihak. Seperti pernyataan salah satu kader oreks, betapa hebatnya jika wadah baru tersebut dapat menyatukan seluruh tujuan oreks demi perkembangan tanpa henti, untuk selalu memberikan manfaat yang baik bagi kader maupun nonkader.

Oleh sebab itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa ketegasan Universitas Telkom dalam menerapkan kebijakannya dan penyesuaian ideologi dari tiap-tiap oreks adalah kunci dari keberhasilan UKM PIB. Namun, dari keberagaman oreks yang ada, apakah tujuan untuk memberikan pembinaan ke mahasiswa dapat benarbenar dilakukan secara efektif baik untuk kader oreks, maupun kader di luar organisasi tersebut?

4

Kampusiana

Kaderisasi : Upaya Himpunan Ciptakan Calon Pemimpin Bukanlah hal yang asing jika membicarakan mengenai ospek jurusan atau osjur dalam dunia perkuliahan.

Ospek yang dilaksanakan pada skala jurusan ini memang dilaksanakan setiap tahunnya dan diperuntukan untuk mahasiswa baru. Pada beberapa jurusan, kegiatan osjur ini juga dianggap sebagai bentuk kaderisasi bagi mahasiswanya. Namun, kata “ospek” dan “kaderisasi” seakan sulit untuk dipisahkan dari bayangbayang kegiatan perpeloncoan dan senioritas. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata “kader” ialah orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam sebuah organisasi. Sehingga, benang merah yang dapat ditarik dari pengertian tersebut ialah bahwa osjur atau kaderisasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan dan menciptakan kader-kader yang memiliki kemampuan serta keterampilan, baik dalam berorganisasi di dalam kampus maupun dalam berkehidupan di kampus.

Telkom University (Tel-U) tentunya memiliki banyak himpunan mahasiswa yang sesuai dengan jurusan yang ada. Namun, ternyata tidak semua himpunan tersebut melaksanakan osjur atau kaderisasi bagi mahasiswanya. Beberapa jurusan di Fakultas Industri Kreatif (FIK) seperti Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Kriya Tekstil dan Mode, serta Creative Arts, tidak melaksanakan osjur. Mereka menerapkan sistem kaderisasi yang berbeda dari jurusan lainnya, yaitu melalui kegiatan kepanitian. Ketua Himpunan Keluarga Mahasiswa Desain Interior (KMDI) Tel-U, Ahmad Muzzayin D.W., mengatakan bahwa bentuk kaderisasi bagi mahasiswa Desain Interior adalah melalui kepanitiaan pameran Beranda, yang merupakan pameran tahunan rutin mahasiswa Desain Interior Tel-U Lain halnya dengan jurusan-jurusan Teknik yang hampir semua jurusan melaksanakan osjur atau kaderisasi. Kaderisasi ini seakan sudah menjadi tradisi yang telah berjalan sejak pertama kali jurusan tersebut berdiri di Telkom University. Hanafi Abdullah Gusman selaku Ketua Himpunan S1 Informatika, menyampaikan bahwa kaderisasi pada Prodi Informatika sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya HMIF, yang saat ini telah berubah nama menjadi HIMA IF, dan seluruh rangkaian kaderisasi diberi nama FORTRAN (Informatics Transformation).

Ketika disinggung mengenai tujuan dari kaderisasi, Hanafi menjelaskan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan kader-kader Informatika yang mempunyai keterampilan di bidang keprofesian Informatika, kepedulian sosial, pengetahuan baik mengenai prodi Informatika maupun mengenai himpunan, serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap himpunan.

Sama seperti Informatika, kaderisasi pada jurusan Sistem Informasi juga sudah dimulai sejak jurusan tersebut berdiri, yaitu pada 2014. Cahyanto Aji selaku Ketua Himpunan Sistem Informasi (HMSI), juga menambahkan bahwa tujuan dari kaderisasi pada Sistem Informasi sendiri adalah untuk membentuk kader yang siap menjadi tulang punggung HMSI ke depannya.

Meski telah berlangsung sejak lama, namun nyatanya pihak kampus sendiri tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur kegiatan kaderisasi ini.

Cahyanto mengatakan bahwa dalam melaksanakan kaderisasi, himpunannya mengacu pada Pola Umum Kaderisasi (PUK) KEMA Tel-U. “Sebenernya kalo dari Telkom sendiri tidak ada syarat khususnya. Itu (PUK KEMA Tel-U) yang kami terapkan di HMSI. Kalau untuk jurusan lain saya kurang tahu,” ujar Cahyanto.

Himpunan masih menjadi pemegang kendali penuh pada kegiatan kaderisasi ini, meskipun tetap terdapat transparansi kepada pihak kampus. Segala hal yang terjadi dalam kegiatan kaderisasi merupakan tanggung jawab penuh himpunan sebagai penyelenggara. Pihak kampus di sini, yaitu pihak fakultas hanya sebatas sebagai pembina yang mengamati jalannya kaderisasi. “Semua rangkaian acara full kewenangan dari

5

Himpunan dan diketahui serta didukung penuh oleh pihak fakultas maupun prodi. Kalau dari pihak fakultas hanya memberi arahan kepada kami dan melakukan pengawasan, tetapi untuk keputusan bagaimana acaranya, dari fakultas mempercayai penuh himpunan untuk menjalankannya,” ujar Hanafi.

Dalam berlangsungnya osjur atau kaderisasi, setiap jurusan memiliki kebijakan dan waktu tempuh yang berbeda. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari mahasiswa, serta budaya pada jurusan tersebut. Ahmad Fadil Fatan selaku Ketua Himpunan D3 Teknik Informatika, menuturkan bahwa waktu tempuh pelaksanaan kaderisasi pada tiap jurusan tidak bisa disamaratakan. “Dari segi jangka waktu tentu kita berbeda. Dari segi budaya kita juga pasti beda. Kita tidak bisa menyesuaikan kalaupun sama,” ujar Fatan.

Cahyanto juga berpendapat bahwa sistem pelaksanaan kaderisasi tidak berbeda jauh, namun tentunya setiap jurusan memiliki budaya masing-masing dan kaderisasi merupakan kesempatan bagi sebuah himpunan untuk menanamkan budaya himpunan tersebut kepada mahasiswanya. “Jadi kalau pun ada bedanya, saya rasa bukan sebuah permasalahan,” jelas Cahyanto. Perbedaan tersebut juga berlandas kondisi internal dan dinamika himpunan itu sendiri. “Kondisi internal itu ya meliputi kegiatan perkuliahannya gimana, kondisi mahasiswanya. Itu kan jadi faktor dalam penyelenggaraan kaderisasi,” tambah Cahyanto.

Sementara kebutuhan mahasiswa yang sudah disebut sebelumnya, merupakan kebutuhan yang didapatkan dari aspirasi-aspirasi setiap kelas yang kemudian disampaikan kepada panitia penyelenggara. “Kalau di Informatika ada yang namanya “komlas” atau komandan kelas. Fungsinya adalah sebagai jembatan antara himpunan dan setiap kelas. Di situ kita akan mengadakan rapat mengenai kondisi dan karakteristik tiap kelas, kemudian hasil dari rapat itu akan diimplementasikan dalam bentuk acara (osjur),” ujar Hanafi.

Pada hakikatnya, setiap himpunan memiliki tujuan yang sama dalam melaksanakan kaderisasi, yaitu untuk menciptakan kader-kader berjiwa kepemimpinan, baik dalam himpunan mahasiswa itu sendiri, yang nantinya dapat melanjutkan tongkat estafet kepengurusan himpunan, maupun dalam berkehidupan dalam lingkup yang lebih luas. Perbedaan waktu tempuh dan agenda juga didasari karena banyak faktor di dalamnya. Kedepannya, osjur dan kaderisasi ini diharapkan dapat secara nyata menciptakan kader-kader penerus bangsa yang berkualitas seperti yang dicanangkan oleh tiap himpunan di atas.

Ragam Pusara Eyang Oleh : Fidya Rahmawanti

Ramai tak begitu haru seperti lalu Darah Eyang mulai surut bersama waktu Hampir habis, menyisakan satu Hanya Bapak Ramai tak tahu malu memang Tahun ini, ia bertamu kembali Membawa sepi paling gagah Dan asa untuk Bapak Kiranya ramai, Tapi Bapak berpangku seorang Tersedu dengan sunyi Menabur bunga, sendiri