POLICY BRIEF
Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak
Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan
Tim Penulis
Caesar Dimas Edwinarta
Mohammad Irfaul Darojat
Diya Orienta
Ning Andini
Lia Rahma Yulita
Dosen Pembimbing
Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.
Support
Universitas Jember
Sponsorship
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 1
Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak
Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pengelolaan sumber daya laut dan biota laut di dalamnya menjadi urgensi bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan
Terukur (selanjutnya disebut Kebijakan PIT) guna meminimalisir eksploitasi produksi ikan serta menertibkan administratif di lingkungan perairan.
Kebijakan PIT mengatur tentang pembagian kuota tangkap beserta klasterisasi jenis nelayan berdasarkan domisili, jumlah nelayan, alat tangkap serta muatan kapal penangkapan ikan yang digunakan. Nelayan yang mendapatkan kuota tangkap nelayan lokal masih seringkali beranggapan bahwa mereka termasuk dalam kategori nelayan kecil yang memiliki kuota tangkap non-komersial yakni mulai 0 (nol) sampai dengan diatas 12 (dua belas) mil laut, padahal secara kebijakan PIT bahwa kuota tangkap nelayan lokal paling jauh adalah 12 (dua belas) mil. Praktek di lapangan banyak terjadi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan lokal yang bahkan berada di atas 30 (tiga puluh) mil dimana hal ini sudah sangat melewati batasnya, dan seringkali dijumpai banyaknya kapal nelayan industri yang seharusnya melakukan aktivitas penangkapan ikan di atas 12 (dua belas) mil justru mengambil kuota tangkap nelayan lokal atau di bawah 12 (dua belas) mil. Ketidaksesuaian administratif ini menjadikan kebijakan PIT tidak optimal dalam penerapannya dan bilamana dilakukan upaya represif terhadap nelayan lokal maka berpotensi munculnya konsep perampasan ruang laut dimana nelayan lokal akan kesulitan dalam melakukan produksi ikan tangkap di bawah 12 (dua belas) mil
Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti syahbandar yang telah melakukan sosialisasi kepada nelayan langsung dan menertibkan administrasi perizinan penangkapan ikan Polisi Air (Polair), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 2
Laut (TNI AL), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla),
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ditjen PSDKP RI), dan badan pemerintahan lainnya telah melakukan penertiban dan penindakan atas aktivitas penangkapan ikan tanpa izin atau ilegal, penangkapan ikan dengan alat terlarang seperti cantrang, pemalsuan data log book, dan nelayan komersial yang tidak memiliki izin usaha masih belum cukup dikarenakan terus bertambahnya nelayan yang kurang sadar akan pentingnya menjaga sumber daya laut untuk mencegah kepunahan ekosistem laut
PENDAHULUAN
Ekosistem lautan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui potensi pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut lainnya (Riadi 2022)
Keberadaan ekosistem laut berkontribusi dalam pemenuhan permintaan pangan global yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi manusia (Costello 2020). Perubahan iklim dan eksploitasi yang berlebihan menjadi penyebab utama menurunnya tingkat produksi perikanan yang tercatat dalam sektor perikanan (Martinez 2014). Berdasarkan data In Brief to The State of World Fisheries and Aquaculture 2022, telah tercatat bahwa produksi perikanan tangkap dunia mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (FAO 2022). Penurunan ditandai dengan capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 yang mencapai 96,5 juta ton (FAO 2022). Produksi perikanan tangkap tersebut menurun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 dengan volume produksi 92,2 juta ton dan 90,3 juta ton pada tahun 2020 (FAO 2022) Penurunan produksi perikanan tangkap dunia mendorong setiap negara untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan sumber daya laut yang telah dieksploitasi secara berlebihan (FAO 2022).
Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 3
Perbaikan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan
Ikan Terukur (Selanjutnya disebut dengan kebijakan PIT). Pengaturan pengelolaan sumber daya laut dalam kebijakan PIT mengacu pada pengendalian penangkapan ikan secara proporsional melalui pendataan, perizinan, dan pembagian zona penangkapan. Penerapan kebijakan PIT menjadi urgensi tersendiri, khususnya pada nelayan lokal dan nelayan kecil yang termarginalisasi akibat pengelolaan kuota penangkapan ikan yang belum optimal (Luthfia 2023) Penetapan kuota penangkapan yang tidak mempertimbangkan berbagai unsur pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan dampak berkelanjutan seperti penghidupan masyarakat pesisir yang sebagian bekerja sebagai nelayan. Salah satu dampak berkelanjutan tersebut ditandai dengan adanya perubahan dinamika sosial seperti ketimpangan sosial hingga munculnya praktik perbudakan moderen pada nelayan Indonesia (Setyowati 2020).
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Seksi
Kesyahbandaran Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Brondong, bahwa sebanyak 573 kapal tanpa izin masih menggunakan cantrang sebagai alat penangkapan ikan dengan muatan kapal kisaran 10 sampai dengan 51 gross tonnage (GT). Sebagaimana diatur di dalam
Peraturan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat
Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, cantrang menjadi salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang di Indonesia dan termasuk di dalam kategori jaring tarik disamping dogol, pair seine, dan lampara dasar Banyaknya kapal cantrang yang masih beroperasi di perairan Indonesia menjadikan penerapan kebijakan PIT tidak dapat berjalan optimal dan sangat merugikan hak nelayan lainnya sehingga pengawasan dan penindakan terhadap kapal cantrang ilegal perlu untuk ditingkatkan.
Beberapa nelayan lokal yang berdomisili di Kabupaten Lamongan memiliki kapal penangkapan ikan bermuatan 1 GT dan rutin melakukan
Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 4
penangkapan ikan di perairan Brondong, Kabupaten Lamongan. Nelayan tersebut mengelola hasil produksi ikannya untuk diteruskan ke tempat pelelangan ikan untuk dilanjutkan ke pendistribusian dan penjualan ikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, Nelayan tersebut termasuk ke dalam kategori nelayan lokal yang dimana diberikan pembatasan untuk melakukan penangkapan ikan di bawah 12 mil laut. Syahbandar telah melakukan sosialisasi tentang kebijakan PIT yang mencakup klasterisasi nelayan beserta kuota penangkapannya kepada nelayan langsung di pelabuhan, namun pada faktanya beberapa nelayan tidak menyadari bahwa dirinya termasuk dalam kategori nelayan lokal sehingga banyak nelayan masih melakukan kegiatan penangkapan ikan di atas 12 mil laut. Beberapa nelayan juga mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan hasil produksi ikan yang optimal maka harus menangkap ikan di kisaran 30 hingga 40 mil laut dalam sekali pemberangkatan, sehingga apabila diturunkan menjadi paling jauh 12 mil laut akan sangat merugikan nelayan lokal. Upaya represif untuk menegakkan aturan secara kaku dan normatif akan menimbulkan munculnya konsep perampasan ruang laut yang dimana nelayan-nelayan kecil hanya akan ditindas oleh aktor ekonomi berkekuatan besar dan menyita hak-hak nelayan lokal.
KESIMPULAN
Kebijakan PIT merupakan sebuah regulasi yang dibentuk dengan tujuan menghindari eksploitasi sumber daya laut di Indonesia. Nelayan menjadi sasaran utama kebijakan PIT diterbitkan untuk mengatur dan menertibkan sistem administratif dan perizinan kegiatan penangkapan ikan Namun pada praktek lapangan, kebijakan PIT masih belum optimal dan belum dipahami oleh sebagian besar nelayan lokal Banyaknya nelayan lokal yang masih beranggapan bahwa mereka merupakan nelayan kecil sehingga tidak mempedulikan batasan kuota penangkapan ikan serta alat tangkap cantrang yang masih banyak digunakan menjadikan kebijakan PIT belum optimal untuk diterapkan. Minimnya pengawasan di wilayah perairan juga menjadi faktor penghambat kebijakan PIT untuk diterapkan. Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 5
Bilamana kebijakan PIT diterapkan secara represif tanpa adanya kesadaran antar pemangku kepentingan, maka hanya akan menimbulkan munculnya konsep perampasan ruang laut yang menyita hak dari nelayan lokal.
REKOMENDASI
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka untuk mengoptimalkan penerapan dan pelaksanaan kebijakan PIT terhadap hak nelayan lokal dirumuskan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:
1 Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat melakukan koordinasi pada pemangku kebijakan serta pengawasan terhadap implementasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Penangkapan Ikan Terukur, juga turut serta dalam membuat langkah strategis terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dengan adanya akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan yang optimal dan berkelanjutan nelayan di Kabupaten Lamongan dengan pemerintah pusat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Sesuai dengan kewenangan dari sebuah lembaga legislatif, DPRD
Kabupaten Lamongan dapat menyusun Peraturan Daerah bersama
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan serta merancang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk meningkatkan fasilitas bagi pemangku kebijakan maupun nelayan itu sendiri untuk biaya operasional maupun bantuan perbaikan kapal.
3. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan diharapkan dapat melakukan langkah strategis terhadap strategi percepatan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Penangkapan Ikan Terukur dengan melakukan sosialisasi terkait peralatan
Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 6
tangkap ikan yang diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, perizinan aktivitas penangkapan ikan di zona penangkapan ikan hingga pengisian log book terhadap nelayan di Kabupaten Lamongan dengan berkoordinasi bersama otoritas
Kesyahbandaran Kabupaten Lamongan.
4. Kesyahbandaran Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Kesyahbandaran Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
diharapkan dapat melakukan langkah strategis terhadap implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Penangkapan Ikan Terukur dengan adanya penyesuaian dilihat dari kondisi nelayan yang ada di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kesyahbandaran juga dapat melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas nelayan di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan melakukan koordinasi terhadap otoritas keamanan laut yakni
Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polisi Air (Polair), Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) untuk penegakan hukum khususnya di wilayah perairan daerah penangkapan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Untuk mendukung implementasi kebijakan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Kesyahbandaran Perikanan dapat mengambil langkah strategis, seperti melakukan sosialisasi intensif kepada nelayan terkait peraturan baru dan manfaatnya, melakukan pengecekan rutin terhadap kapal-kapal nelayan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mengadakan pertemuan rutin dengan otoritas keamanan laut untuk koordinasi dan evaluasi pengawasan.
Secara garis besar, penulis merekomendasikan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang juga mempertimbangkan terkait keadilan dan kesejahteraan terhadap nelayan. Keadilan yang dimaksud adalah adanya sistem pengawasan yang optimal Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 7
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga perlunya koordinasi antara Kesyahbandaran PPN Brondong dengan otoritas keamanan laut. Kesejahteraan nelayan juga harus diperhatikan oleh pemerintah terhadap kesiapan fasilitas pendukung supaya tidak menyulitkan nelayan terhadap pelaksanaan kebijakan PIT.
DAFTAR PUSTAKA
Adhiem, M.A. 2023.TantanganPenerapanKebijakanPenangkapanIkanTerukur Jurnal Info Singkat. 15(10):11-15.
Afinnas, M.A.A. 2023.ProblematikaKetidakadilanLingkunganDalamPengelolaanWilayah PesisirDiIndonesia. Mimbar Hukum.35(1):1-28.
Costello, C., Cao, L., Gelcich, S., Mata, M.A.C., Free, C.M., dan Lubchenco, J. 2020. The futureoffoodfromthesea. Nature 588(1):95-100.
Efendi, J.danIbrahim,J.2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris Edisike-2. KencanaPrenadaMediaGrup.Depok.
FAO. 2022. In Brief to The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation.FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations.Rome.
Fauzy, A., Nisa, B., Napitupulu, D. dan Abdillah, F. 2022. Metodologi Penelitian. Pena Persada.Banyumas.
Luthfia, S.S.2023.MengupasTataKelolaPerikananNasionalMelaluiPPNo.11Tahun2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur Demi MewujudkanBlueEconomi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.12(3):483-501.
Madya, S.K. 2018. Fenomena Kemiskinan Nelayan Tradisional Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Pulau Kanalo 2 Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Tesis. UniversitasIslamNegeriAlauddinMakassar
Manik, J.D.N. dan Wirazilmustaan. 2021. “Ocean Grabbing!”: Deprivation of Fishermen’s Rights or Management Rights of Coastal and Marine Resources. Society 9 (1):289-301.
Manzilati, A. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi. UniversitasBrawijayaPress.Malang.
Martinez, R.M. dan Rusch, E. 2014. Understanding the connections between coastal waters and ocean ecosystem services and human health: workshop summary National AcademiesPress.Washington,D.C.
Pratiwi,Y.D.,Saputra,D.E.,Tallo,D.K.O.danDewanti,E.T 2022.PolitikHukumPenetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan Dan Penangkapan Ikan Terukur Dalam Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. Bina Hukum Lingkungan. 6 (3):362-385.
Queffelec, B., Bonnin, M., Ferreira, B., Bertrand, S., Teles Da Silva, S., Toonen, H. 2021. Marine spatial planning and the risk of ocean grabbinginthetropicalAtlantic. ICES: Journal of Marine Science 78(4):1196-1208.
Riadi, S., Arkham,M.N.,Haris,R.B.K.danTiku,M.2022.NilaiEkonomiEkosistemLamun di Perairan Barat Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia: Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 8
Sebagai Penyedia Sumberdaya Ikan. Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan 17(1):58-67.
Setyowati, I.S. 2020. Dinamika Struktur Sosial Nelayan Di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus: Komunitas Nelayan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan). Tesis. InstitutPertanianBogor.
Trenggono, S.W. 2023. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia. Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT) 1(1):1-8.
Optimalisasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Terhadap Hak Nelayan Lokal Kabupaten Lamongan| 9
